Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
11
KATA PENGANTAR
Draf [Course title]
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
12
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan
kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Penyusunan laporan disusun dengan mengacu
kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian
kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA selama Tahun 2016. Capaian
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja
ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA secara berkelanjutan.
Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai rencana.
Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunan NAPZA memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan rehabilitasi
sosial terhadap Korban NAPZA secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan
dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha sebagai bagian integral
dari upaya penanggulangan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan umum,
Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang
optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.
Jakarta, Desember 2016
Direktur RSKP NAPZA
Waskito Budi Kusumo
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
13
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2016 merupakan
wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang
telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2016 ini pada hakekatnya merupakan
kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan
selama tahun 2016. Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
Tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat
pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2015 - 2019. Pada Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun
kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA pada tahun 2016.
Dalam upaya merealisasikan good governance, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2015 -2019.
Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
Tahun 2016 menetapkan 1 sasaran program/kegiatan dengan 6 indikator kinerja. Sasaran kegiatan yang
dimaksud adalah Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan
NAPZA dengan 6 (enam) indikator kinerja, antara lain: (1) jumlah Korban Penyalahgunaan NAPZA yang
mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sesuai standar pelayanan; (2) Jumlah Korban
Penyalahgunaan NAPZA yang berhasil dilayani, diberi bantuan dan mendapatkan rehabilitasi sosial di
dalam dan di luar panti sesuai standar pelayanan; (3) Jumlah korban penyalahgunaan napza yang
mendapatkan bantuan sosial; (4) Jumlah lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
yang mendapatkan bantuan social; (5) Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (orang); (6) Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.
Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2016 telah sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
14
Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2016. Pada tahun 2016, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. ................., - yang
bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai
Rp. ......................... (...%). Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA akan
senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk
lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang
capaian semua sasaran kegiatan dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan
kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA ini merupakan
laporan kinerja yang dilaksanakan melalui kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA, Dekonsentrasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Esselon III.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA berisi laporan capaian
kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA yang di dalamnya menyajikan dan melaporkan kegiatan yang dilakukan berdasarkan tugas dan
fungsi Kementerian Sosial khususnya di bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
selama tahun anggaran 2016.
Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai laporan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana
Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Laporan Kinerja dilakukan Pengukuran Kinerja Tahun
2016 yang dijadikan umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA di tahun yang akan datang, dengan menganalisa capaian kinerja, terutama
sasaran yang bersifat strategis dengan indikator kinerja yang terukur dan akuntabel.
Capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tahun 2016
tercapai dengan baik, meskipun kurang dapat menyerap anggaran seluruhnya. Dalam mewujudkan
tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang terdiri
dari kantor Pusat, 2 UPT dan 34 Provinsi melalui dana dekonsentrasi, Target sasaran yang ditetapkan
dalam perjanjian kinerja yaitu : Meningkatnya kemampuan kelompok marginal yang terpenuhi hak
dasarnya, Meningkatnya sarana aksesibilitas bagi kelompok masyarakat marjinal oleh K/L, pemerintah,
kab/kota dan dunia usaha/masyarakat, meningkatnya lembaga dan sumber daya manusia dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada bidang rehabilitasi sosial. Pencapaian target pada tahun
2016 secara fisik Yang ditandai dengan adanya indikator kegiatan peningkatan kapasitas SDM dengan
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
15
pelaksanaan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial baik yang dilaksanakan di Dit. RSKP NAPZA
dan Dinas Sosial sebanyak 6.705 petugas rehabilitasi sosial, lembaga rehabilitasi KPN baik yang
dibantu/dikembangkan sebanyak 213 lembaga baik yang di bentuk oleh Dit. RSKP NAPZA maupun
binaan Dinas Sosial, Buku pedoman bidang rehabilitasi korban penyalahgunaan NAPZ semula sebanyak
6 pedoman (Panduan PIE, Pembentukan PIE, Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Penyempurnaan
Buku Peksos, Penyempurnaan Buku Konselor Adiksi, Pedoman Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA bagi anak dan perempuan, penanganan rehabilitasi sosial bagi korban
penyalahgunaan NAPZA melebihi capaian sebanyak 23.114 orang
Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Korban
Penyalahgunaan NAPZA adalah berkaitan dengan masalah SDM pelaksanan rehabilitasi sosial yang
menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial khususnya pelaksanaan di daerah yang
memerlukan pendampingan, pemantauan dan pelaporan yang tepat. Tantangan lainnya berkaitan
dengan belum maksimalnya keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak
Korban Penyalahgunaan NAPZA.
Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa pemecahan masalah sebagai berikut :
(1) diperlukan upaya pengembangan program dan strategi baru dalam penanganan masalah Korban
Penyalahgunaan NAPZA; (2) perlunya peningkatan kompetensi SDM pelaksana rehabilitasi sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA, sesuai dengan perkembangan issue; (3) Mendorong dan memotivasi
semua pihak agar turut berpartisipasi dan terlibat dalam penanganan masalah sebagai bagian dari
masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Keberhasilan DKorban Penyalahgunaan NAPZA dalam mengakses dunia kerja akan sangat
dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya. Selain dari dalam diri, diperlukan juga lingkungan yang
kondusif yang dapat memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk dapat mengaktualisasikan
diri. Di samping itu Kemensos perlu berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian terkait. Dan
tentunya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat seluas-luasnya kepada Korban Penyalahgunaan
NAPZA untuk berperan sesuai dengan kapasitas yang dimiiki.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................... ................................. ii
DAFTAR ISI ....................................................................................... xi
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
16
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum .......................................................................... 1
B. Dasar Hukum ............................................... .................................. 6
C. Aspek Strategis ........................................................................ ...... 7
D. Sistematika Penyajian .................................. .................................. 8
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. Pembangunan Jangka Menengan Nasional 2015 – 2019 .............. 9
B. Rencana Strategis 2015 - 2019 .................................................... .11
C. Penetapan Kinerja 2015 .......................................................... ...... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 ..................... .............. 18
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 ................. ........................... 22
C. Akuntabilitas Keuangan ................................... .............................. 55
BAB IV PENUTUP .......................................................... ..............................
Tabel 1 Struktur dan Susunan Organisasi Dit. RSKP NAPZA ................................ 2
Tabel 2 UPT Bidang NAPZA Milik Kementerian Sosial RI ..................................... 5
Tabel 3 Sasaran Strategis tahun 2015 – 2019 Dit. RSKP NAPZA ........................ 12
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Dit. RSKP NAPZA 2015 – 2019 ......................... 13
Tabel 5 Penetapan Kinerja Tahun 2015 Dit. RSKP NAPZA .................................. 14
Tabel 6 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2015 Dit. RSKP NAPZA ......................... 18
Tabel 7 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1 ...................................... 22
Tabel 8 Penyebaran Penerima UEP/BPUEP Th 2015 Berdasarkan Provinsi .......... 23
Tabel 9 Penyebaran Penerima UEP/BPUEP Th 2015 Berdasarkan Jneis Usaha ....24
Tabel 10 Penyebaran Penerima Bimb.Keter. Kerja Th 2015 Provinsi ...................... 25
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
17
Tabel 11 Penyebaran Penerima Bimb.Keter. Kerja Th 2015 Jenis Usaha ............... 26
Tabel 12 Bantuan Biaya RSKP NAPZA .................................................................. 27
Tabel 13 Bantuan Dukungan Fasilitas RSKP NAPZA ............................................. 29
Tabel 14 Data Penjangkauan/Pendampingan ......................................................... 34
Tabel 15 Pencapaian target kinerja sasaran Strategis 2 ......................................... 35
Tabel 16 Pencapaian target kinerja sasaran Strategis 3 ......................................... 37
Tabel 17 IPWL Baru Penerima Bantuan Fasilitas Th 2015 ...................................... 44
Tabel 18 IPWL Baru Operasional LKS Non IPWL Th 2015 .................................... 48
Tabel 19 Realisasi Anggaran Per Program/Output Tahun Anggaran 2015.............. 55
Tabel 20 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja s/d 31 Desember 2015.................. 55
BAB I
P E N D AH U L U A N
A. Gambaran Umum
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA merupakan salah satu unit
teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Kementerian Sosial dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, maka tugas pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
18
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA
SUBBAGIAN TATA USAHA
Subdirektorat Reintegrasi dan
Pembinaan Lanjut Mental
Subdirektorat Kelembagaan dan
Sumber Daya Asistensi&
Subdirektorat
Pemulihan KPN
Subditrektorat Identifikasi dan
Rencana Intervensi
Seksi Analisis dan Identifikasi
Permasalahan
Seksi
Seksi Pemetaan dan
Analisis Kelembagaan
Potensi Sumber Daya
Seksi
Seksi Reintegrasi
Seksi
Seksi Pemulihan KPN Dalam Institusi
Seksi
1. Tugas
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan,
reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan rencana intervensi, pemulihan, reintegrasi dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan dan sumber daya; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Struktur organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
19
Tabel 1: Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
a. Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi; b. Subdirektorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA; c. Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut; d. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya; dan e. Subbagian Tata Usaha.
1. Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Identifikasi dan Rencana Intervensi.
Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana
intervensi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan identifikasi, serta rencana
intervensi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis dan
identifikasi, serta rencana intervensi; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis dan
identifikasi, serta rencana intervensi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan
identifikasi, serta rencana intervensi.
Subdirektorat Identifikasi dan Rencana Intervensi terdiri atas : a. Seksi Analisis dan Identifikasi Permasalahan; dan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis dan identifikasi permasalahan.
b. Seksi Rencana Intervensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rencana intervensi.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
20
2. Sub Direktorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA
Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA
Sub Direktorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA mernyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemulihan korban penyalahgunaan
NAPZA dalam dan luar institusi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di hidang Pemulihan korban penyalahgunaan
NAPZA dalam dan luar institusi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemulihan
korban penyalahgunan NAPZA dalam dan luar institusi; d. penyiapanbahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pemulihan korban
penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi dan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemulihan korban
penyalahgunaan NAPZA dalam dan luar institusi
Subdirektorat Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA terdiri atas: a. Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Dalam Institusi;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sytandar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan penyalahgunaan NAPZA dalam institusi.
b. Seksi Pemulihan Korban Penyalahgunaan NAPZA Luar Institusi; Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, sytandar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemulihan penyalahgunaan NAPZA luar institusi.
3. Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA.
Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas
korban penyalahgunaan NAPZA; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang reintegrasi dan pembinaan lanjut bekas
korban penyalahgunaan NAPZA; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang reintegrasi
dan pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang reintegrasi dan
pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang reintegrasi dan
pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA.
Subdirektorat Reintegrasi dan Pembinaan Lanjut terdiri atas: a. Seksi Reintegrasi;
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
21
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang reintegrasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA.
b. Seksi Pembinaan Lanjut Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan lanjut bekas korban penyalahgunaan NAPZA.
4. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya
Mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan sumber daya
Subdirektorat Sumber Daya menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis serta peningkatan
kapasitas kelembagaan dan sumber daya; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemetaan dan analisis serta
peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya; c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bidang
pemetaan dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya; d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang pemetaan
dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya; e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bidang pemetaan
dan analisis serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya.
Sub Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya terdiri atas: a. Seksi Pemetaan dan Analisis Kelembagaan dan Potensi Sumber Daya;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis kelembagaan dan potensi sumber daya.
b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
5. Subbagian Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi perencanaan program dan anggaran Direktorat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA telah menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Renstra yang didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
22
Permasalahan penyalahgunaan NAPZA terkait dengan berbagai dimensi kehidupan penyalahguna, yaitu medis, psikiatris, maupun psiko-sosial. Ditinjau dari model bio-psiko-sosial penyalahguna NAPZA dipandang sebagai penyakit yang sering kambuh (relapsing) yang berakibat pada proses pemulihan seumur hidup. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyalahguna NAPZA yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial sulit untuk kembali dalam kehidupan secara wajar karena masih adanya stigma di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan wadah yang kondusif dan pendampingan secara terarah dan berkesinambungan, dapat membantu mereka dalam menumbuhkan kepercayaan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial mereka secara wajar, baik yang dilaksanakan di dalam panti maupun luar panti yang melalui dana lewat Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi tahun 2016 untuk 34 propinsi. Panti Sosial Korban NAPZA merupakan perwakilan Kemensos sebagai instansi vertikal di daerah yang menangani masalah NAPZA baik layanan dalam panti juba memberikan layanan penjangkauan dengan sistim luar panti agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Panti yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi dibawah pembinaan Direktorat adalah :
Tabel 2 : UPT Bidang NAPZA Milik Kementerian Sosial RI - Dekonsentrasi
NO Program Alamat Kapta
Anggaran
2016 1 PSPP Insyaf Medan Jl. Berdikari No. 37 Desa Lau Bakeri,
Kab. Deli Serdang – Medan – Sumut 300 org
2 PSPP Galih Pakuan Jl. H. Miing No. 71 Putat Nutug Ciseeng – Parung Bogor – Jawa Barat
280 org
3 Dekonsentrasi 34 Provinsi 3.790 org
Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut melayani Korban Penyalahgunaan NAPZA merupakan unit Eselon III. Selain melalui UPT, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA juga dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Dit. RSKP NAPZA) melaksanakan program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan bersifat terkoordinasi dan terpadu, dalam rangka pemenuhan hak-hak. Adapun kegiiatan rehabilitasi sosial melalui progam rehabilitasi sosial yang mencakup asistensi sosial, advokasi sosial, bimbingan keterampilan, mental dan keagamaan, bimbingan sosial, dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Kegiatan Rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui satker daerah, yaitu dengan mekanisme dekonsentrasi.
Tabel 2 : Dekonsentrasi
No Satker Pagu Anggaran 2016
1 DKI Jakarta 323.430.000
2 Jawa Barat 591.280.000
3 Jawa Tengah 275.245.000
4 DI Jogjakarta 346.740.000
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
23
5 Jawa Timur 501.705.000
6 Aceh 386.880.000
7 Sumatera Utara 364.180.000
8 Sumatera Barat 299.855.000
9 Riau 254.845.000
10 Jambi 359.805.000
11 Sumatera Selatan 454.980.000
12 Lampung 291.605.000
13 Kalimantan Barat 395.205.000
14 Kalimantan Tengah 321.280.000
15 Kalimantan Selatan 384.137.000
16 Kalimantan Timur 236.865.000
17 Sulawesi Utara 447.205.000
18 Sulawesi Tengah 382.251.000
19 Sulawesi Selatan 263.979.000
20 Sulawesi Tenggara 280.967.000
21 Maluku 274.480.000
22 Bali 281.280.000
23 Nusa Tenggara Barat 371.505.000
24 Nusa Tenggara Timur 316.080.000
25 Papua 169.070.000
26 Bengkulu 254.755.000
27 Maluku Utara 549.020.000
28 Banten 241.267.000
29 Bangka Belitung 461.719.000
30 Gorontalo 391.890.000
31 Kepulauan Riau 215.630.000
32 Papua Barat 180.670.000
33 Sulwesi Barat 163.930.000
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
24
34 Kalimantan Utara 85.020.000
B. Dasar Hukum
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA merupakan salah satu unit
teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial - Kementerian Sosial yang
melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan, antara lain :
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara. 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005. 5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 7. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 8. PP No. 20, 21, 24 dan 25 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 9. Peraturat Pemerintah No. 25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 10. Peraturat Pemerintah No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11. Inpres RI No. 12/2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tahun 2011 – 2015 12. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar. 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.02/2011, Tanggal : 27 Juni 2011 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2013, tanggal 29 November 2013 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. 15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.02/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Standar
Biaya Tahun Anggaran 2013. 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birikrasi No. 35/2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Menteri Sosial RI No. 03/HUK/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
18. Peraturan Menteri Sosial RI No. 26/HUK/2013 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
19. Peraturan Menteri Sosial No. 08/2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Penacndu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang Berhadapan Dengaan Hukum di Lembaga Rehabilitasi Sosial
20. Peraturan Menteri Sosial RI No. 20/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
25
21. Surat Kepmensos RI No. 78/HUK/2010 tentang Penunjukan Panti/Lembaga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA
22. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 04/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
23. Peraturan Dirjen Perbendahaan Nomor : Per-66/PB/2005, tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
C. Aspek Strategis
Pelayanan dan rehabilitasi sosial lain yang berkembang berdasarkan kebutuhan yang harus disikapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza. Berdasarkan amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi sosial korban penyalah- gunaan Napza menjadi kewenangan Kementerian Sosial yang kemudian ditindak- lanjuti dengan diterbitkan PP No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksana Wajib Lapor dan berlakunya Surat Edaran Bersama (SEB) No. 04/2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika ke- dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Populasi Korban Penyalahgunaan NAPZA yang terdata di Dit. RSKP NAPZA/Dinas Sosial Provinsi berjumlah 478.665 orang (tahun 2011) Pengguna terbesar adalah mereka yang masuk dalam kelompok usia potensial dan produktif antara 10 s/d 59 tahun, sedangkan jumlah yang sudah tertangani dari tahun 2010 – 2016 baru terehabilitasi 60.102 orang (12,55%) baik yang ditangani dalam panti maupun luar panti (UPT Kemensos, UPTD, IPWL, Dit. RSKP NAPZA dan Dekonsentrasi).
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sudah darurat narkoba, dimana terdapat 4,5 juta orang yang terkena narkoba, dan 1,2 juta orang sudah tidak bisa direhabilitasi (9;Des;2014). Data ini akan terus bertambah jika pencegahan penyebaran Napza tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku (produsen, pengedar, dan pemakai/korban) dan upaya penanganan korban penyalahgunaan Napza tidak dilakukan secara optimal serta lemahnya kesadaran penduduk akan resiko bahaya narkoba.
Kementerian Sosial juga mendapat tugas rujukan reintegrasi serta menyiapkan institusi bagi penyalahgunaan Napza, Selain melakukan rehabilitasi sosial. Berdasarkan Kepmensos No. 41/HUK/2014 tentang Penunjukkan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagai Istitusi Penerima Wajib Lapor Bagi Korban Penyalahgunaan Napza Tahun 2014, Kementerian Sosial menyiapkan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), sebagai upaya preventif dan rehabilitatif. Dalam perkembangannya hingga saat ini telah ditetapkan 160 IPWL yang terdiri dari 2 UPT (di PSPP Insyaf Medan dan PSPP Galih Pakuan Ciseeng-Bogor), 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan 153 milik masyarakat di 28 Provinsi, baik dalam bentuk panti sosial maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan masyarakat (LKS).
IPWL yang ada masih sangat terbatas baik jumlah, sarana infrastruktur maupun sumber daya pelaksana layanan. Disamping penambahan penyediaan IPWL, Kementerian Sosial juga membutuhkan pekerja sosial (rehabilitasi korban Napza) dan konseling adiktif yang dapat memberikan solusi pencegahan dan rehabilitasi bagi keluarga dan korban yang ingin sembuh dari ketergantungan narkotika. Mengingat posisi Indonesia yang strategis dan menjadi arus masuk narkotika dari luar negeri, penyediaan IPWL dan pekerja sosial/konseling adiktif dimaksud menjadi suatu kebutuhan yang perlu disiapkan dan ditingkatkan fungsi, peran dan keterampilannya.
Di samping menyiapkan IPWL, Kementerian Sosial memberikan pelayanan psikososial dalam panti untuk menghilangkan ketergantungan dan meningkatkan keberfungsian sosial korban penyalahgunaan Napza. Selama periode 2010-2014 korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan sebanyak
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
26
22.107 orang melalui pelayanan dalam panti dan luar panti. Penanganan korban penyalahgunaan Napza saat ini yang diperlukan adalah regulasi yang memberikan kewenangan penuh bagi Kementerian Sosial dalam pelayanan psikososial dan pelayanan rehabilitatif (adiktif).
D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance result) 2016 tersebut diperbandingkan
dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Dengan pola pikir tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA disusun dengan sistematika
penyajian sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang aspek strategis dan struktur
organisasi.
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 2016, menjelaskan muatan rencana strategis
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tahun 2015-2019 dan
Penetapan Kinerja 2016.
Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik
terhadap pencapaian strategis untuk tahun 2016.
Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
Lampiran :
1. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016 Dit. RSKP NAPZA 2. Indikator Kinerja tahun 2016 Dit. RSKP NAPZA 3. Indikator Kinerja Utama tahun 2016 Dit. RSKP NAPZA 4. Penetapan Kinerja tahun 2016 Dit. RSKP NAPZA
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
27
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20/2015, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sosial di Pasal 281 Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang
rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA berpedoman pada dokumen perencanaan yang
terdapat pada :
a. RPJMN 2015 - 2019; b. Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 2015 - 2019; c. Penetapan Kinerja Tahun 2015.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
28
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang 'terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara sistematik dan berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan, disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan misi dan sasaran . Misi pembangunan 2015 - 2019 adalah :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Dengan amanah diatas maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015
- 2019 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat
menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani secara holistik dan tidak
terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja
pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat
merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
Sementara itu ada juga 9 program unggulan yang diberi nama nawacita, salah satunya tentang
komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Komitmen inilah yang saat ini dinantikan seluruh rakyat
Indonesia agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK.
Berikut 9 program unggulan Presiden :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
29
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi
domestic 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
B. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 2015 - 2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rencana penanganan masalah penyalahgunaan NAPZA pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melihat perlu adanya pengembangan program dan kegiatan, tentunya tidak terlepas dari konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat marjinal lain. Termasuk dalam proses perencanaan, penganggaran dan implementasi yang berpihak pada kelompok tersebut, untuk itu disusun Rencana Aksi Nasional (RAN). Untuk itu, maka arah kebijakan pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2015-2019 telah disusun dan telah disesuaikan dengan perkembangan sehingga ditetapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan terakses semua pihak termasuk korban penyalahgunaan NAPZ sesuai yang terkandung dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, PP No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor dan berlakunya Surat Edaran Bersama (SEMA) N0.4/2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Setiap warga negara termasuk korban penyalahgunaan NAPZA mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang sama dalam hidup bermasyarakat. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai penanggung jawab terselenggaranya Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan program yang berhasil dilindungi, direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti guna mewujudkan pemenuhan hak-hak agar dapat terpenuhinya kebutuhan dasar hidup, dan mandiri. Pelaksanaan rehabilitasi sosial di iringi dengan peningkatan sumber daya manusia di bidang rehabilitasi sosial agar tercipta profesionalitas dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dengan meningkatkan kompetensi atau kemampuan dalam bidang rehabiltasi.
C. Tujuan
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam melakukan rehabilitasi
sosial, tujuan yang ingin dicapai :
1. Mencegah masyarakat dari penyalahgunaan NAPZA
2. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA
3. Melaksanakan program resosialisasi dan pembinaan lanjut korban NAPZA
4. Meningkatkan mutu pelayanan administarsi dan perencanaan
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
30
Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, penjangkauan, peningkatan kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat terhadap hak dasar dan layanan dasar. Begitu juga dengan adanya pendampingan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penganggaran.
1. Sasaran
Berdasarkan tujuan di atas, dalam menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai
pada tahun 2016. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran
strategis selama tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 3 :
Sasaran Strategis tahun 2015 - 2019 Dit. RSKP NAPZA
Tujuan Strategis - Sasaran Program
Th. 2015 - 2019
Sasaran Strategis
Th. 2015 - 2019
Indikator Program (IKP) - - Sasaran Kegiatan
Meningkatnya
kemampuan kelompok
marginal yang terpenuhi
hak dasarnya
Prosentase (%) Korban Napza yang
tidak relapse
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial korban napza di dalam lembaga dan Luar Lembaga yang sesuai standar
Meningkatnya sarana
aksesibilitas bagi
kelompok masyarakat
marjinal oleh K/L,
pemerintah
Provinsi/Kab/Kota dan
dunia usaha /Masyarakat
1. Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
2. Jumlah K/L, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Kab./Kota, Dunia Usaha
/Masyarakat yang sudah memiliki
sarana dan prasarana yang
dapat diakses oleh kelompok
marginal.
1. Tersedianya regulasi
terkait pengembangan
akses lingkungan
inklusif bagi kelompok
minoritas.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
Meningkatnya Lembaga
dan Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial pada
bidang rehabilitasi sosial
Persentase (%) Lembaga
Rehabilitasi Sosial yang telah
terakreditasi / Memberikan layanan
Meningkatnya Lembaga yang
terakreditasi dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bidang
rehabilitasi sosial.
Prosentase Tenaga Kesejahteraan
Sosial yang terlatih dalam
pelayanan rehabilitasi sosial
Meningkatnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang
tersertifikasi dalam
penyelenggaraan
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
31
kesejahteraan sosial bidang
rehabilitasi sosial
Rehabilitasi Sosial bertujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami kecanduan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, karena korban
penyalahgunaan NAPZA pada umumnya belum tersentuh dengan rehabilitasi sosial maka perlu
disiasati dengan adanya perluasan pelayanan rehabilitasi sosial melalui penjangkauan. Oleh
karenanya peningkatan jangkauan dan akses terhadap rehabilitasi sosial merupakan salah satu
sasaran strategis yang harus dicapai dalam penyelenggaraan layanan. Di samping itu,
meluasnya jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial harus dapat diimbangi dengan peningkatan
kompetensi, keterpaduan, dan kualitas rehabilitasi sosial.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) - Sasaran Kegiatan
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA telah menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam
mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih
indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan NAPZA tahun 2015 - 2019, sebagai berikut :
Tabel 4 :
Indikator Kinerja Utama Direktorat RSKP NAPZA tahun 2015 – 2019
NO Sasaran Strategis
Th. 2015 – 2019
IKU - Sasaran Kegiatan
1 Prosentase (%) Korban Napza yang tidak
relapse
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial korban napza di dalam lembaga dan Luar Lembaga yang sesuai standar
2 1. Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
2. Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Kab./Kota, Dunia Usaha /
Masyarakat yang sudah memiliki sarana
dan prasarana yang dapat diakses oleh
kelompok marginal.
1. Tersedianya regulasi terkait
pengembangan akses lingkungan
inklusif bagi kelompok minoritas.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
3 Persentase (%) Lembaga Rehabilitasi Sosial
yang terakreditasi
Meningkatnya Lembaga yang telah
terakreditasi / memberikan layanan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan
sosial bidang rehabilitasi sosial.
4 Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial yang
terlatih dalam pelayanan rehabilitasi sosial
Meningkatnya Sumber Daya Manusia
(SDM) yang tersertifikasi dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
bidang rehabilitasi sosial
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
32
D. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2009 merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang
hendak dicapai pada tahun 2016. Rencana Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari
periode Renstra 2015 – 2019. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya
menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL). Setelah
mendapatkan persetujuan anggaran, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan
kedudukan, tugas, dan fungsi. Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi
akuntabilitas kinerja unit organisasi yang bersangkutan pada akhir tahun 2016 dan akan dilaporkan
dalam LAKIP tahun 2016 sekaligus sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organsasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagi dasar evaluasi kinerja
aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA telah membuat penetapan kinerja tahun 2016 ditandatangi oleh Direktur RSKP NAPZA pada Januari 2016 dan adanya perubahan Penetapan Kinerja pada September 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja tahun 2016 yang telah ditetapkan. Ringkasan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Tahunan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan 2016
Tujuan Strategis - Sasaran Program
Th. 2015 – 2019
Sasaran Strategis
Th. 2015 - 2019
Target
Meningkatnya
kemampuan kelompok
marginal yang terpenuhi
hak dasarnya
Prosentase (%) Korban Napza yang
tidak relapse
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial korban napza di dalam lembaga dan Luar Lembaga yang sesuai standar
Meningkatnya sarana
aksesibilitas bagi
kelompok masyarakat
marjinal oleh K/L,
pemerintah
Provinsi/Kab/Kota dan
dunia usaha / masyarakat
3. Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
4. Jumlah K/L, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Kab./Kota, Dunia Usaha /
masyarakat yang sudah memiliki
sarana dan prasarana yang
3. Tersedianya regulasi terkait
pengembangan akses
lingkungan inklusif bagi
kelompok minoritas.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
33
dapat diakses oleh kelompok
marginal.
Meningkatnya Lembaga
dan Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial pada
bidang rehabilitasi sosial
Persentase (%) Lembaga
Rehabilitasi Sosial yang telah
terakreditasi / memberikan layanan
Meningkatnya Lembaga yang
terakreditasi dalam
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial bidang rehabilitasi sosial.
Prosentase Tenaga Kesejahteraan
Sosial yang terlatih dalam
pelayanan rehabilitasi sosial
Meningkatnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang tersertifikasi
dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bidang
rehabilitasi sosial
Tabel 5 : Penetapan Kinerja Tahun 2016 Direktorat RSKP NAPZA
SASARAN STRATEGIS
Th. 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) - - Sasaran Kegiatan
TARGET
Th. 2015
Prosentase (%) Korban Napza
yang tidak relapse
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial korban napza di dalam lembaga dan Luar Lembaga yang sesuai standar
- 300 orang penerima Bintek
keterampilan kerja Bantuan
Pengembangan Usaha Ekonomi
Produktif (BPUEP),
- 50 orang penerima
pengembangan dan pembinaan
lanjut bagi KPN melalui
managemen kewirausahaan
- 50 orang penerima pendekatan 12
langkah bagi KPN pasca
rehabilitasi
- 100 orang penerima rehabsos
melalui capacity building metode
ESQ bagi KPN
- 1.000 orang penerima
pengembangan keterampilan kerja
- 15.000 orang penerima
Rehabilitasi Sosial melalui Institusi
Penerima Wajib Lapor (IPWL)
1. Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan
1. Tersedianya regulasi terkait
pengembangan akses
lingkungan inklusif bagi
kelompok minoritas.
- Buku panduan pusat informasi dan
edukasi pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
- Buku panduan pembentukan pusat
informasi dan edukasi pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
34
prasarana yang dapat diakses oleh dan kelompok marginal.
2. Jumlah K/L,
Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintah
Kab./Kota, Dunia Usaha /
masyarakat yang sudah
memiliki sarana dan
prasarana yang dapat
diakses oleh kelompok
marginal.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
- Buku pedoman penyelenggaraan
bantuan di lingkungan Dit. RSKP
NAPZA
- Buku standar nasional rehabilitasi
sosial NAPZA
- Penyempurnaan buku saku
pekerja sosial KPN
- Penyempurnaan buku saku
konselor adiksi KPN
- Buku pedoman RSKP NAPZA nak
dan perempuan
- Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
- Laporan evaluasi program tahun
2016
- Kampanye Sosial
- Pembuatan lagu dan Video Clip
Narkoba
- Peningkatan kapasitas tokoh
agama dalam penanggulangan
penyalahgunaan NAPZA
- Koordinasi antar instansi
- Koordinasi antar instansi dalam
kota
- Pelaksanaan kegiatan Dit. RSKP
NAPZA melalui dana
dekonsentrasi
- Bintek ekonomi kreatif
- Verifikasi ekotif
- Monitoring dan evaluasi ekotif
- Penyusunan perencanaan
program dan anggaran
dekonsentrasi tahun 2017
- Penyusunan perencanaan
program dan anggran Dit. RSKP
NAPZA 2017
- Asistensi penyusunan dan
pelaksanaan UPT
- Pembekalan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
35
- Perencanaan Prograam Dit RSKP
NAPZA melalui Aplikasi Arsitektur
Dan Informasi Kinerja (ADIK)
- Honor Petugas Dit. RSKP NAPZA
- Operasional perkantoran
- Kendaraan bermotor
- Pengadaan peralatan mesin
- Pengadaan sarpras PIE
- Pengadaan printer
- Pengadaan Sarpras IPWL
- Sarpras PIE
- Pengembangan gedung dan
bangunan IPWL
- Pengembangan gedung dan
bangunan PIE
Persentase (%) Lembaga
Rehabilitasi Sosial yang
terakreditasi
Meningkatnya Lembaga yang
telah terakreditasi / memberikan
layanan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bidang
rehabilitasi sosial.
- Bantuan dukungan fasilitas
- Biaya operasional
- Peran lembaga keagamaa dalam
rehabsos KPN
- Penguatan IPWL bidang
Administrai kelembagaan
- Bintek penguatan lembaga non
IPWL dalam penanggulangan
Korban NAPZA
- Verifikasi
- Bantuan Ekotif
- Identifikasi dan Analisis IPWL
- Pembinaan IPWL
Prosentase Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang
terlatih dalam pelayanan
rehabilitasi sosial
Meningkatnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang tersertifikasi
dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bidang
rehabilitasi sosial
- Bimbingan teknis pencegahan
penylahgunaan NAPZA di daerah
terluar/terdepan/terbelakang
- Bimbingan teknis family suport
group bagi keluarga KPN
- Bimbingan teknis bagi petugas
intervensi komunitas melalui RBM
- Honor Peksos/TKS/K.Adiksi bidang
NAPZA
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
36
- Honor tim pengelola SDM Peksos/
TKS/K.Adiksi bidang NAPZA
- Monitoring dan evaluasi peksos
/TKS/K.Adiksi bidang NAPZ di
IPWL
- Bimbingan teknis pelaksanaan
tugas bagi peksos/TKS/K.Adiksi di
IPWL
- Bimbingan teknis petugas
pendamping UEP dan BPUEP
melalui IPWL
- Bimbingan tekins petugas
pendampingan Dinas Sosial
- Semarak IPWL menuju Indonesia
bebas NAPZA di lokasi PIE dan
IPWL
- Rapat koordinasi pimpinan IPWL /
LKS bidang NAPZA
- Rapat koordinasi pimpinan IPWL /
LKS bidang NAPZA – II
- Bimbingan teknis pengembangan
ekonomi kreatif melalui IPWL
- Bimbingan tekinis bagi pengurus
TPPNBM
- Reflikasi – pemetaan
permasalahan NAPZA
- Reflikasi – identifikasi potensi dan
analisis permasalahan
- Reflikasi – pembekalan/penguatan
masyarakat lokal
- Reflikasi – monev penguatan dan
potensi masyarakat
- Bimbingan teknis rehsos bagi
petugas IPWL
- Supervisi dan bintek di IPWL
- Bintek bagi petugas PIE dalam
memberikan informasi pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah
memfokuskan semua aktivitasnya pada layanan prima (service excellence) dalam rangka
melaksanakan tugasnya baik di lingkungan Kementerian Sosial RI maupun eksternal Kementerian
Sosial RI. Perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses
yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan jaman.
Sebagai unit dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dalam membentuk aparatur yang
akuntabel diharapkan mampu untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah pusat.
SAKIP adalah suatu sistem manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada hasil
(result oriented government). Penerapan sistem manajemen kinerja yang baik, mewajibkan menuntut
setiap instansi pemerintah untuk memiliki suatu tatanan, instrumen, dan metode
pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran dan
pelaporan kinerja dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu. SAKIP, meliputi:
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan informasi dan
evaluasi kinerja.
Tahun anggaran 2016 Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA telah
menyelenggarakan penyusunan LAKIP tahun 2016 dengan mengacu kepada 5 (lima) sasaran.
Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan berdasarkan pada analisis indikator kinerja utama,
pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran
yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Realisasi sampai akhir tahun
2016 menunjukkan bahwa sebanyak 5 sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik.
Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai
berikut :
Tabel 6 :
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2016 Direktorat RSKP NAPZA
Sasaran Strategis
2015
Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Target Realisasi Capaian
(%)
Prosentase (%)
Korban Napza
yang tidak relapse
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial korban napza di dalam lembaga dan Luar Lembaga yang sesuai standar
- 300 orang penerima
Bintek keterampilan kerja
Bantuan Pengembangan
Usaha Ekonomi Produktif
(BPUEP),
- 50 orang penerima
pengembangan dan
pembinaan lanjut bagi
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XXXVIII
KPN melalui managemen
kewirausahaan
- 50 orang penerima
pendekatan 12 langkah
bagi KPN pasca
rehabilitasi
- 100 orang penerima
rehabsos melalui capacity
building metode ESQ bagi
KPN
- 1.000 orang penerima
pengembangan
keterampilan kerja
- 15.000 orang penerima
Rehabilitasi Sosial
melalui Institusi Penerima
Wajib Lapor (IPWL)
Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
Tersedianya
regulasi terkait
pengembangan
akses lingkungan
inklusif bagi
kelompok
minoritas.
- Buku panduan pusat
informasi dan edukasi
pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
-
- Buku panduan
pembentukan pusat
informasi dan edukasi
pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
-
- Buku pedoman
penyelenggaraan bantuan
di lingkungan Dit. RSKP
NAPZA
-
- Buku standar nasional
rehabilitasi sosial NAPZA
-
- Penyempurnaan buku
saku pekerja sosial KPN
-
- Penyempurnaan buku
saku konselor adiksi KPN
-
- Buku pedoman RSKP
NAPZA nak dan
perempuan
-
Jumlah K/L,
Pemerintahan
Daerah Provinsi,
dan Pemerintah
Kab./Kota,
Dunia Usaha
yang sudah
memiliki sarana
Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
- Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
-
- Laporan evaluasi program
tahun 2016
-
- Kampanye Sosial -
- Pembuatan lagu dan
Video Clip Narkoba
-
- Peningkatan kapasitas
tokoh agama dalam
-
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XXXIX
dan prasarana
yang dapat
diakses oleh
kelompok
marginal.
penanggulangan
penyalahgunaan NAPZA
- Koordinasi antar instansi -
- Koordinasi antar instansi
dalam kota
-
- Pelaksanaan kegiatan Dit.
RSKP NAPZA melalui
dana dekonsentrasi
-
- Bintek ekonomi kreatif -
- Verifikasi ekotif -
- Monitoring dan evaluasi
ekotif
-
- Penyusunan perencanaan
program dan anggaran
dekonsentrasi tahun 2017
-
- Penyusunan perencanaan
program dan anggran Dit.
RSKP NAPZA 2017
-
- Asistensi penyusunan dan
pelaksanaan UPT
-
- Pembekalan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
-
- Perencanaan Prograam
Dit RSKP NAPZA melalui
Aplikasi Arsitektur Dan
Informasi Kinerja (ADIK)
-
- Honor Petugas Dit. RSKP
NAPZA
-
- Operasional perkantoran -
- Kendaraan bermotor -
- Pengadaan peralatan
mesin
-
- Pengadaan sarpras PIE -
- Pengadaan printer -
- Pengadaan Sarpras IPWL -
- Sarpras PIE -
- Pengembangan gedung
dan bangunan IPWL
-
- Pengembangan gedung
dan bangunan PIE
-
- Bantuan dukungan
fasilitas
-
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XL
Persentase (%)
Lembaga
Rehabilitasi Sosial
yang terakreditasi
Meningkatnya
Lembaga yang
telah terakreditasi
/ memberikan
layanan dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial bidang
rehabilitasi sosial.
- Biaya operasional -
- Peran lembaga keagamaa
dalam rehabsos KPN
-
- Penguatan IPWL bidang
Administrai kelembagaan
-
- Bintek penguatan
lembaga non IPWL dalam
penanggulangan Korban
NAPZA
-
- Verifikasi -
- Bantuan Ekotif -
- Identifikasi dan Analisis
IPWL
-
- Pembinaan IPWL -
Prosentase
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial yang
terlatih dalam
pelayanan
rehabilitasi sosial
Meningkatnya
Sumber Daya
Manusia (SDM)
yang tersertifikasi
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan
sosial bidang
rehabilitasi sosial
- Bimbingan teknis
pencegahan
penylahgunaan NAPZA di
daerah
terluar/terdepan/terbelaka
ng
-
- Bimbingan teknis family
suport group bagi keluarga
KPN
-
- Bimbingan teknis bagi
petugas intervensi
komunitas melalui RBM
-
- Honor
Peksos/TKS/K.Adiksi
bidang NAPZA
-
- Honor tim pengelola SDM
Peksos/ TKS/K.Adiksi
bidang NAPZA
-
- Monitoring dan evaluasi
peksos /TKS/K.Adiksi
bidang NAPZ di IPWL
-
- Bimbingan teknis
pelaksanaan tugas bagi
peksos/TKS/K.Adiksi di
IPWL
-
- Bimbingan teknis petugas
pendamping UEP dan
BPUEP melalui IPWL
-
- Bimbingan tekins petugas
pendampingan Dinas
Sosial
-
- Semarak IPWL menuju
Indonesia bebas NAPZA
di lokasi PIE dan IPWL
-
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLI
- Rapat koordinasi pimpinan
IPWL / LKS bidang
NAPZA
-
- Rapat koordinasi pimpinan
IPWL / LKS bidang
NAPZA – II
-
- Bimbingan teknis
pengembangan ekonomi
kreatif melalui IPWL
-
- Bimbingan tekinis bagi
pengurus TPPNBM
-
- Reflikasi – pemetaan
permasalahan NAPZA
-
- Reflikasi – identifikasi
potensi dan analisis
permasalahan
-
- Reflikasi –
pembekalan/penguatan
masyarakat lokal
-
- Reflikasi – monev
penguatan dan potensi
masyarakat
-
- Bimbingan teknis rehsos
bagi petugas IPWL
-
- Supervisi dan bintek di
IPWL
-
- Bintek bagi petugas PIE
dalam memberikan
informasi pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
-
- -
Rata-rata capaian kinerja
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Pengukuran tingkat capaian Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran sebgai berikut :
SASARAN STRATEGIS 1
Prosentase (%) Korban Napza yang tidak relapse
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLII
Tabel 7 :
Pencapaian target kinerja sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja (IKU) Target Realisasi Capaian
(%)
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial korban napza di dalam lembaga dan Luar Lembaga yang sesuai standar
- 300 orang penerima Bintek
keterampilan kerja Bantuan
Pengembangan Usaha
Ekonomi Produktif (BPUEP),
- 50 orang penerima
pengembangan dan
pembinaan lanjut bagi KPN
melalui managemen
kewirausahaan
- 50 orang penerima
pendekatan 12 langkah bagi
KPN pasca rehabilitasi
- 100 orang penerima rehabsos
melalui capacity building
metode ESQ bagi KPN
- 1.000 orang penerima
pengembangan keterampilan
kerja
- 15.000 orang penerima
Rehabilitasi Sosial melalui
Institusi Penerima Wajib
Lapor (IPWL)
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah:
Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak 15.400 orang yang mendapatkan
rehabilitasi sosial menuju tidak relapse untuk dapat kepulihan dan kemandirian.
1. Bimbingan teknis keterampilan kerja bagi eks klien IPWL penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 300 orang klien
a. Bimbingan teknis keterampilan kerja bagi eks klien IPWL penerima Usaha Ekonomi Produktif
(UEP)/ Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (BPUEP) Target Sasaran penerima UEP/BPUEP sejumlah 300 orang dengan realisasi keuangan terserap sebesar 100 % (Rp. 245.600.000,-) dari total anggaran (Rp. 245.600.000,-) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 3,77 % (Rp. 6.200.000,-) dikarenakan adanya pengembalian sisa perjalanan dinas pada, bantuan yang diberikan melalui Dana Hibah Dalam Negeri.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLIII
Tabel 8 : Penyebaran Penerima UEP/BPUEP Tahun 2016
Berdasarkan Wilayah Provinsi
No PROVINSI JUMLAH PENERIMA
1 Sumut Klien
2 Sumbar Klien
3 Jambi Klien
4 Sumsel Klien
5 Lampung Klien
6 DKI Jakarta Klien
7 Jabar Klien
8 Jateng Klien
9 Banten Klien
10 Jatim Klien
11 DIY Klien
12 Bali Klien
13 NTB Klien
14 Kalsel Klien
15 Sulsel Klien
16 Sultra Klien
Jumlah Klien
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLIV
Tabel 9
Penyebaran Penerima UEP/BPUEP Tahun 2016
Berdasarkan Jenis Usaha
No Jenis Usaha Jumlah Penerima
1 Bengkel Las Orang
2 Depot Air Minum Orang
3 Perbengkelan Orang
4 Kerajinan/souvenir Orang
5 Jasa Orang
6 Warungan Orang
7 Peternakan air tawar Orang
8 Service Elektronik Orang
9 Menjahit Orang
10 Meubel Orang
Orang
b. h
b. Bantuan / Stimulan Target di ...... Provinsi, capaiannya 99,3 % (Rp. 1.490.000.005,-), dari anggaran Rp. 1.500.000.000,- selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0,67 % (Rp. 9.999.995,-) dikarenakan adanya pengembalian sisa perjalanan dinas dan Honor, Pelaksanaan ini bantuan ditransfer langsung melalui rekening bank atas nama lembaga,
c. Monitoring dan Evaluasi. Target sebanyak 40 lokasi, capaiannya 98,5 % (Rp. 446.939.000,-), dari anggaran Rp. 453.900.000,- selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 1,5 % (6.960.200,-) dikarenakan Pelaksanaan ini bantuan ditransfer langsung melalui rekening bank atas nama lembaga,
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLV
2. Pengembangan dan Pembinaan Lanjut Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Melalui Managemen Kewirausahaan Target peserta sebanyak 50 orang dengan 50 orang dengan realisasi keuangan terserap sebesar 100
% (Rp. 297.550.000,-) dari total anggaran (Rp. 297.550.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi
sebesar 0 % (Rp. 0,-),
3. Pendekatan 12 langkah bagi korban penyalahgunaan NAPZA pasca rehabitasi. Target peserta sebanyak 50 orang dan capaian 50 orang dengan realisasi keuangan terserap sebesar 100 % (Rp. 282.800.000,-) dari total anggaran (Rp. 282.800.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0 % (Rp. 0,-)
4. Rehabilitasi Sosial melalui Capacity Building Metode ESQ bagi Korban Penyalahgunaan
NAPZA Target pseserta sebanyak 100 orang dan capaian 100 orang dengan realisasi keuangan terserap sebesar 99,7 % (Rp. 347.000.000,-) dari total anggaran (Rp. 348.200.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0,34 % (Rp. 1.200.000,-) dikarenakan adanya sewa yang tidak terserap, dilaksanakan di Bandung (Jawa Barat)
5. Bimbingan Pengembnagan Keterampilan Kerja bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui
IPWL a. Verifikasi Pengembangan Keterampilan Kerja bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA
Target Sasaran 27 provini 107 lokasi dengan realisasi keuangan terserap sebesar 97,8 % (Rp. 413.900.000,-) dari total anggaran (Rp. 423.400.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 2,2 % (Rp. 9.500.000,-) dilaksanakan di ......................................
b. Bantuan Pengembangan Keterampilan Kerja bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA
Target Sasaran klien 1.000 orang dan capaian ...... orang dengan realisasi keuangan terserap sebesar 98,5 % (Rp. 4.595.025.000,-) dari total anggaran (Rp. 4.665.000.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 1,5 % (Rp. 69.975.000,-)
c. Monitoring Pengembangan Keterampilan Kerja bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Target Sasaran 27 provini 45 lokasi dan capaian ...... lokasi dengan realisasi keuangan terserap sebesar 95,3 % (Rp. 212.800.000,-) dari total anggaran (Rp. 223.380.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 4,7 % (Rp. 10.580.000,-)
d. Pembuatan Laporan Pengembangan Keterampilan Kerja bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Target Sasaran 1 paket dan capaian 0 (nol) paket lokasi dengan realisasi keuangan terserap sebesar 0 % (Rp. 0,-) dari total anggaran (Rp. 500.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0 % (Rp. 0,-)
e. Dukungan program keterampilan kerja Target Sasaran 1 paket dan capaian 1 paket dengan realisasi keuangan terserap sebesar 100 % (Rp. 200.000.000,-) dari total anggaran (Rp. 200.020.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0 % (Rp. 20.000,-)
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLVI
Tabel 8 : Penyebaran Penerima Pengembangan keterampilan kerja bagi KPN
Berdasarkan Wilayah Provinsi
Tabel 9 Penyebaran Penerima Pengembangan keterampialn Kerja KPN
Berdasarkan Jenis Usaha
No Jenis Usaha Jumlah Penerima
1 Bengkel Las Orang
2 Depot Air Minum Orang
3 Perbengkelan Orang
4 Kerajinan/souvenir Orang
5 Jasa Orang
6 Warungan Orang
No PROVINSI JUMLAH PENERIMA
1 Sumut Klien
2 Sumbar Klien
3 Jambi Klien
4 Sumsel Klien
5 Lampung Klien
6 DKI Jakarta Klien
7 Jabar Klien
8 Jateng Klien
9 Banten Klien
10 Jatim Klien
11 DIY Klien
12 Bali Klien
13 NTB Klien
14 Kalsel Klien
15 Sulsel Klien
16 Sultra Klien
Jumlah Klien
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLVII
7 Peternakan air tawar Orang
8 Service Elektronik Orang
9 Menjahit Orang
10 Meubel Orang
Orang
6. Bantuan dukungan Biaya Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui IPWL a. Bantuan dukungan biaya rehabilitasi sosial
Target Sasaran klien 15.000 orang dan capaian 17.952 orang dengan realisasi keuangan terserap
sebesar 100 % (Rp. 86.998.500.001,-) dari total anggaran (Rp. 87.000.000.000) selisih anggaran
yang tidak terealisasi sebesar 0 % (Rp. 1.499.999,-).
b. Honor tim pengelola bantuan sosial RSKP NAPZA melalui IPWL Target petugas Sasaran 5 orang dengan realisasi keuangan terserap sebesar 100 % (Rp.
12.600.000,-) dari total anggaran (Rp. 12.600.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar
0 % (Rp. 0,-)
c. Monitoring dan Evaluasi RSKP NAPZA melalui IPWL Target Sasaran 27 provinsi dengan realisasi keuangan terserap sebesar 99,7 % (Rp.181.500.000,-
) dari total anggaran (Rp. 181.960.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 0,3 % (Rp.
460.000,-) dikarenakan adanya sisa perjalanan dinas dalam kota,
d. Verifikasi dukungan biaya RSKP NAPZA melalui IPWL Target Sasaran 27 provinsi di 156 lokasi dengan capaian lokasi dengan realisasi keuangan
terserap sebesar 53,1 % (Rp. 262.751.200,-) dari total anggaran (Rp. 494.600.000) selisih
anggaran yang tidak terealisasi sebesar 46,9 % (Rp.231.848.800,-) dikarenakan adanya
penghematan, (Self Blocking) sebesar Rp. 85.600.000,-
e. Bimbingan Teknis melalui IPWL Target Sasaran 21 Provinsi di 53 lokasi dengan realisasi keuangan terserap sebesar 99,7 % (Rp.
231.874.200-) dari total anggaran (Rp. 232.600.000) selisih anggaran yang tidak terealisasi
sebesar 0,3 % (Rp. 725.800,-)
SASARAN STRATEGIS 2
Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota yang sudah memiliki regulasi terkait pengadaan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok
marginal.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLVIII
Tabel 15 :
Pencapaian target kinerja sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja (IKU) Target Realisasi Capaian
(%)
Tersedianya regulasi terkait pengembangan akses lingkungan inklusif bagi kelompok minoritas
- Buku panduan pusat informasi
dan edukasi pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
- Buku panduan pusat informasi
dan edukasi pencegahan
penyalahgunaan NAPZA
- Buku panduan pembentukan
pusat informasi dan edukasi
pencegahan penyalahgunaan
NAPZA
- Buku panduan pembentukan
pusat informasi dan edukasi
pencegahan penyalahgunaan
NAPZA
- Buku pedoman
penyelenggaraan bantuan di
lingkungan Dit. RSKP NAPZA
- Buku pedoman
penyelenggaraan bantuan di
lingkungan Dit. RSKP NAPZA
- Buku standar nasional
rehabilitasi sosial NAPZA
- Buku standar nasional
rehabilitasi sosial NAPZA
- Penyempurnaan buku saku
pekerja sosial KPN
- Penyempurnaan buku saku
pekerja sosial KPN
- Penyempurnaan buku saku
konselor adiksi KPN
- Penyempurnaan buku saku
konselor adiksi KPN
- Buku pedoman RSKP NAPZA
nak dan perempuan
- Buku pedoman RSKP NAPZA
nak dan perempuan
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah:
Jumlah regulasi yang dapat diakses oleh kelompok marginal
1. Buku panduan pusat informasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi petugas dalam memberikan informasi tentang bahaya, dampak dan pencegahan NAPZA melalui PIE, capaiannya 94,5 % (Rp. 69.150.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 73.150.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 5,5 % (Rp. 4.000.000,-)
2. Buku panduan pembentukan pusat informasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Sosial/Masyarakat yang berkeinginan untuk
medirikan Pusat Informasi dan Edukasi (PIE) di wilayahnya, capaiannya 100 % (Rp. 6.800.000,-
) dari anggaran yang tersedia Rp. 6.800.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 0 % (Rp. 0,-
)
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
XLIX
3. Buku pedoman penyelenggaraan bantuan di lingkungan Dit. RSKP NAPZA Buku ini diharapkan menjadi pegangan bagi petugas LKS/IPWL/Panti dalam pengelolaan anggaran dan mempertangungjawabkan keuangan, capaiannya 0 % (Rp. 11.010.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp 0,- anggaran yang tidak terserap sebesar 0 % (Rp. 11.010.000,-) tidak dilaksanakan
4. Buku standar nasional rehabilitasi sosial NAPZA a. Draf standar nasional rehabilitasi sosial NAPZA
Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial di IPWL/Lembaga bidang NAPZA, capaiannya 62,6 % (Rp. 70.177.600,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 112.050.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 37,4 % (Rp. 41.872.400,-)
b. Finalisasi standar nasional rehabilitasi sosial NAPZA Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial di IPWL/Lembaga bidang NAPZA, capaiannya 57,9 % (Rp. 84.335.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 145.550,- anggaran yang tidak terserap sebesar 42,1 % (Rp. 61.215.000,-) Pengolahan dan Analisis Data Capaiannya 100 % (Rp. 81.615.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 81.615.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 0 % (Rp. 0,-)
c. Uji Publik standar nasional rehabilitasi sosial NAPZA – Jawa Barat Capaiannya 95,6 % (Rp. 71.450.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 74.750.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 4,4 % (Rp.3.300.000,-)
d. Uji Publik standar nasional rehabilitasi sosial NAPZA – Jawa Timur Capaiannya 100 % (Rp. 74.450.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 74.450.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 0 % (Rp. 0,-)
5. Penyempurnaan buku saku pekerja sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi petugas pekerja sosial dalam melaksanakan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial di IPWL/Lembaga bidang NAPZA, capaiannya 100 % (Rp. 0,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 25.830.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 0 % (Rp. 0,-)
6. Penyempurnaan buku saku konselor adiksi Korban Penyalahgunaan NAPZA Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi petugas konselor adiksi dalam melaksanakan pemberian
pelayanan rehabilitasi sosial di IPWL/Lembaga bidang NAPZA, capaiannya 59,4 % (Rp.
13.190.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 22.190.000,- anggaran yang tidak terserap
sebesar 0,6 % (Rp. 9.000.000,-) dari sisa konsumsi yang tidak digunakan.
7. Buku Pedoman Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA anak dan perempuan
Buku ini diharapkan menjadi acuan bagi petugas dalam melaksanakan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak dan perempuan di IPWL/Lembaga bidang NAPZA, a. Draf Pedoman Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA anak dan perempuan
capaiannya 17,9 % (Rp. 4.630.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 25.830.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 82,1 % (Rp. 21.200.000,-)
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
L
b. Finalisasi Pedoman Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA anak dan perempuan capaiannya 7,2 % (Rp. 1.590.000,-) dari anggaran yang tersedia Rp. 21.190.000,- anggaran yang tidak terserap sebesar 92,8 % (Rp. 20.600.000,-)
Output Sasaran Strategis 2 :
1. Tersusunnya kebijakan dan pedoman tentang rehabilitasi sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam penanganan di bidang rehabilitasi sosial.
2. Terinformasikannya bahaya dan akibat dari dampak pengguna narkotika tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA
Outcome Sasaran Strategis 2 :
1. Terealisasinya laporan pelaksanaan pertanggungjawaban administrasi 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat umum/petugas tentang narkotika
Tabel 16 :
Pencapaian Target Kinerja atas Sasaran Strategis 3
Indikator Kinerja (IKU) Target Realisasi Capaian
(%)
Tersedianya sarana dan
prasarana yang dapat
diakses oleh kelompok
marginal
- Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
-
- Laporan evaluasi program
tahun 2016
-
- Kampanye Sosial -
- Pembuatan lagu dan Video
Clip Narkoba
-
- Peningkatan kapasitas tokoh
agama dalam
penanggulangan
penyalahgunaan NAPZA
-
- Koordinasi antar instansi - - Koordinasi antar instansi
dalam kota
-
- Pelaksanaan kegiatan Dit.
RSKP NAPZA melalui dana
dekonsentrasi
-
- Bintek ekonomi kreatif -
SASARAN STRATEGIS 3
Jumlah K/L, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab./Kota, Dunia Usaha/Masyarakat yang sudah memiliki sarana
dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LI
- Verifikasi ekotif -
- Monitoring dan evaluasi ekotif -
- Penyusunan perencanaan
program dan anggaran
dekonsentrasi tahun 2017
-
- Penyusunan perencanaan
program dan anggran Dit.
RSKP NAPZA 2017
-
- Asistensi penyusunan dan
pelaksanaan UPT
-
- Pembekalan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
-
- Perencanaan Prograam Dit
RSKP NAPZA melalui Aplikasi
Arsitektur Dan Informasi
Kinerja (ADIK)
-
- Honor Petugas Dit. RSKP
NAPZA
-
- Operasional perkantoran -
- Kendaraan bermotor - - Pengadaan peralatan mesin - - Pengadaan sarpras PIE -
- Pengadaan printer -
- Pengadaan Sarpras IPWL -
- Sarpras PIE -
- Pengembangan gedung dan
bangunan IPWL
-
- Pengembangan gedung dan
bangunan PIE
-
- -
- -
- -
- -
- -
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LII
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah:
Jumlah K/L, yang memiliki sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh kelompok marginal
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKAIP)
Kegiatan ini dengan capaian 71,5 %. atau Rp. 63.300.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 88.500.000 sisa anggaran sebesar Rp. 25.200.000,- (28,5 %)
2. Laporan Peningkatan Kinerja Petugas
Kegiatan ini dengan capaian 95,2 %. atau Rp. 229.760.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 241.327.000 sisa anggaran sebesar Rp. 11.567.000,- (4,8 %)
3. Pameran dan publikasi
a. Persiapan Kampanye sosial
Pelaksanaan kegiatan dengan capaian 0 %. atau Rp. 0,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 18.100.000 sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0 %) dikarenakan adanya
penghematan (Self Blocking) sebesar Rp. 18.100.000,-
b. Kampanye sosial dalam rangka hari Narkotika
Pelaksanaan Kampanye sosial dengan capaian 7,6 %. atau Rp. 65.000.000,- dari dana
RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 850.350.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 785.350.000,-
(92,4 %) dikarenakan adanya penghematan (Self Blocking) sebesar Rp. 803.450.000
c. Pembuatan Lagu dan Video Clip Narkoba
Pelaksanaan Kampanye sosial dengan capaian 98,5 %. atau Rp. 177.285.000,- dari dana
RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 180.000.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 2.715.000,- (1,5
%)
d. Peningkatan kapasitas tokoh agama dalam penanggulangan penyalahgunaan NAPZA
Pelaksanaan kegiatan dengan capaian 91,8 %. atau Rp. 829.800.000,- dari dana
RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 904.124.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 74.324.000,-
(8,2 %)
4. Koordinasi Antar instansi
Kegiatan ini dengan capaian 99,9 %. atau Rp. 805.867.362,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 806.000.000 sisa anggaran sebesar Rp. 132.638,- (0,10 %)
5. Koordinasi Antar Instansi Dalam Kota
Kegiatan ini dengan capaian 99,7 %. atau Rp. 29.900.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 30.000.000 sisa anggaran sebesar Rp. 1000.000,- (0,30 %),
6. Pelaksanaan kegiatan Dit.RSKP NAPZA dana dekonsentrasi
Kegiatan ini dengan capaian 56,5 %. atau Rp. 6.303.700,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 11.155.000 sisa anggaran sebesar Rp. 4.815.300,- (43,5 %)
7. Laporan Monitoring dan Evaluasi
a. Bimbingan teknis ekonomi kreatif
Kegiatan ini dengan capaian 87,1 %. atau Rp. 130.260.000,- dari dana RKAKL/Lembar
Kerja sebesar Rp. 149.600.000 sisa anggaran sebesar Rp. 19.340.000,- (12,9 %)
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LIII
b. Verifikasi
Kegiatan ini dengan capaian 100 %. atau Rp. 87.000.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 87.000.000 sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0 %)
c. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini dengan capaian 99,7 %. atau Rp. 86.726.300,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 87.000.000 sisa anggaran sebesar Rp. 273.700 (0,3 %)
8. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Dekonsentrasi bidang NAPZA tahun
2017
Kegiatan ini dengan capaian 96,2 %. atau Rp. 449.930.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 467.520.000 sisa anggaran sebesar Rp. 17.590.000,- (3,8 %)
9. Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran Dit. RSKP NAPZA tahun 2017
Kegiatan ini dengan capaian 93 %. atau Rp. 89.500.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 96.250.000 sisa anggaran sebesar Rp.6.750.000,- (7 %)
10. Asistensi Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran UPT
Kegiatan ini dengan capaian 73,8 %. atau Rp. 92.416.700,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 125.240.000 sisa anggaran sebesar Rp. 32.823.300,- (26,2 %)
11. Pembekalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kegiatan ini dengan capaian 98,7 %. atau Rp. 204.000.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 206.700.000 sisa anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- (1,3 %)
12. Perencanaan Program Dit. RSKP NAPZA melalui Aplikasi Arsitektur dan Informasi (ADIK)
Kegiatan ini dengan capaian 0 %. atau Rp.0,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp.
76.313.000 sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0 %) dikarenakan adanya program aplikasi massih
dalam penyempurnaan
13. Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Kegiatan ini dengan capaian 95,7 %. atau Rp. 438.068.414,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 457.650.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 29.581.586,- (4,31%) dikarenakan adanya
sisa pengembalian jamuan tamu
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengadaan kendaraan ditiadakan karena adanya penghematan (Self Blocking) sebesar Rp. 252.500.000, sehingga target realisasi 0 Pengadaan Peralatan dan Mesan a. Provinsi Sulawesi Tengah pengadaan peralatan dan mesin IPWL ditiadakan karena adanya
penghematan (Self Blocking) sebesar Rp. 1.200.000.000, sehingga target realisasi 0 b. Provinsi Jawa Timur pengadaan peralatan dan mesin PIE ditiadakan karena adanya
penghematan (Self Blocking) sebesar Rp. 400.000.000, sehingga target realisasi 0 c. Pengadaan printer ID Card IPWL, dengan capaian 99,7 %. atau Rp. 99.660.000,- dari dana
RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 100.000.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 340.000,- (60,30%) dikarenakan adanya sisa
15. Pembangunan Gedung IPWL/PIE Pengadaan sarana dan prasarana IPWL di provinsi Kalteng, Bali, Babel dan Sulteng ditiadakan karena adanya penghematan (Self Blocking) sebesar Rp. 13.658.410.000, sehingga target
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LIV
realisasi 0; dan Pengadaan sarana dan prasarana PIE di provinsi Jawa Timur ditiadakan karena adanya penghematan (Self Blocking) sebesar Rp. 100.000.000, sehingga target realisasi 0
16. Pengembangan Gedung dan Bangunan IPWL dilaksanakan di Provinsi : a. Kalimantan Selatan
Kegiatan ini dengan capaian 99,9 %. atau Rp. 6.466.596.400,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 6.466.646.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 49.600,- (0,1 %)
b. Kalimantan Barat Kegiatan ini dengan capaian 99,8 %. atau Rp. 3.058.711.800,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 3.036.712.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 5.000.200,- (0,2 %)
c. Jambi Kegiatan ini dengan capaian 99,9 %. atau Rp. 2.019.136.000- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 2.019.391.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 255.000,- (0,1%) dikarenakan adanya sisa selalang pengiriman kendaraan dan sisa pembangunan gedung
d. Maluku Utara Kegiatan ini dengan capaian 99,5 %. atau Rp. 2.518.896.300,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 2.531.525.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 12.628.700,- (0,5%) dikarenakan adanya sisa selalang pengiriman kendaraan dan sisa pembangunan gedung
e. Sulawesi Utara, Kegiatan ini dengan capaian 100 %. atau Rp. 5.780.212.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 5.780.212..000,- sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%)
f. Sumatera Selatan Kegiatan ini dengan capaian 100 %. atau Rp. 662.750.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 662.750.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%)
g. Jawa Timur Kegiatan ini dengan capaian 99,9 %. atau Rp. 504.492.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 504.692.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 200.000,- (0,1%) dikarenakan adanya sisa selalang pengiriman kendaraan dan sisa pembangunan gedung
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Informasi dan Edukasi
dilaksanakan di Provinsi : a. Kalimantan Tengah
Kegiatan ini dengan capaian 99,9 %. atau Rp. 1.356.183.560,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 1.356.185.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.440,- (0,1 %) dikarenakan adanya sisa lelang gedung dan bangunan serta pengadaan peralatan dan mesin
b. Jawa Timur Kegiatan ini dengan capaian 99,4 %. atau Rp. 288.428.252,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 290.200.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.771.748,- (0,6 %) dikarenakan adanya sisa lelang gedung dan bangunan serta pengadaan peralatan dan mesin
c. DI Jogjakarta Kegiatan ini dengan capaian 99,1 %. atau Rp. 188.480.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 190.200.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.720.000,- (0,9 %) dikarenakan adanya sisa lelang gedung dan bangunan serta pengadaan peralatan dan mesin
d. Nusa Tenggara Barat
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LV
Kegiatan ini dengan capaian 99,6 %. atau Rp. 189.350.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja sebesar Rp. 190.200.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 850.000,- (0,4 %) dikarenakan adanya sisa lelang gedung dan bangunan serta pengadaan peralatan dan mesin
Output Sasaran Strategis 3:
Terselesaikannya dokumen dan laporan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan
NAPZA tepat waktu
Output Sasaran Strategis 3:
Tersedianya data dokumen dan laporan pertanggungjawaban Direktorat Rehabilitasi Sosial
Korban Penyalahgunaan NAPZA
Indikator Kinerja (IKU) Target Realisasi Capaian
(%)
Meningkatnya Lembaga yang
terakreditasi dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bidang
rehabilitasi sosial.
- Biaya Dukungan fasilitas institusi
penerima wajib lapor (IPWL) baru
- 0
- Biaya operasional lembaga
kesejahteraan sosial (LKS) bidang
NAPZA Non IPWL
- Standarisasi LKS Bidang
NAPZA
100
Standarisasi LKS Bidang NAPZA - Standarisasi LKS Bidang
NAPZA
100
Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang berkualitas
dalam mendukung kepulihan dan kemandirian
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah:
1. Bantuan yang diberikan kepada 44 (empat puluh empat) IPWL/Non IPWL/LKS milik masyarakat sebesar Rp. 795.000.000,- masing-masing @ Rp. 15.000.000,- dengan capaian 71,7 % (Rp. 570.000.000.000) Rp. . Dengan rincian :
SASARAN STRATEGIS 4
Persentase Lembaga yang telah terakreditasi / memberikan layanan
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LVI
Tabel : 17
Penerima Bantuan Biaya Dukungan Fasilitas tahun 2016
NO PROVINSI NAMA LEMBAGA ALAMAT
1 ACEH Yayasan Tabina
Tgk. Imeum Lueng Bata No. 7c, Kel.
Lamseupeng, Kec. Lueng Bata, Kota Banda
Aceh 23247, Prov. Aceh
2 SUMATERA
UTARA Yayasan Sungai Jordan
Jl. Sandang Pangan Ujung No. 2 Perdagangan,
Kab. Simalungun
3 Yaysan Kuasa Pemulihan Jl. Bunga Anggrek Kel. Simalingkar B, Kec.
Medan Tuntungan Kab. Simalungun
4 Bukit Doa Taman Getsemane Jl. Tuntungan Golf No. 120 Desa Jurin Jangak,
Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang
5 Getsemane Jl. Step No. 1 Ds. Bandar Baru, Kec. Bandar
Baru Kab. Deli Serdang
6 YR. Menara Doa Ministry Jl. Bah Kapul Kiri Gg. Muslim No. 2 Kel.
Sigulang-gulang Kec. Siantar Utara, P. Siantar
7 Amanat Agung Jl. Qubah Gg. Sosial No. 2 Ds. Kuala Bekala,
Kec. Medan Johor, Medan
8 Kolam Bethesda
Jl. Bunga Cempaka II No. 29 Pasari II P. Bulan,
Ds. P. Bulan Selayang II, Kec. Medan
Selayang, Medan
9 Persekutuan Doa Matius 5 Jl. Bapelkes Lingkungan III No. 18, Ds. Namo
Gajah, Kec. Medan Tuntungan, Medan
10 Kasih Anugrah Jl. Letjen Jamin Ginting No. 69 Bersama Ling
IV, Kab. Binjai
11 Rahmani Kasih Jl. Sidomulyo Pasar IX, Dusun V Desa Rotan
Kec. Pecut Sei Rotan Kab. Deli Serdang
12 Pondok Trenkely
Jl. Glugur Rimbun No. 135 Ds. Sei Glugur Kec.
Pancur Batu, Kab. Deli SerdangKec. Pancur
Batu, Kab. Deli Serdang
13 Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa Huta Simpang IV Nagori Bosar Panombeian
Panei, Kab. SimalungunKab. Simalungun
14
Minyak Narwastu
Jl. Sibatu-batu Blok I, Bahsorma, Kec. Siantar
Sitalasari, Pematang Siantar, Prov. Sumatera
Utara Pematang Siantar
15 Yayasan Keris Sakti Jl. Asahan Gg. Air Bersih Nagori Perdagangan
II Kec. Bandar, Kab. Simalungun
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LVII
16 Yayasan Datuk Etam Jl. Negara Km. 18,5 Dusun II Tanjung Morawa,
Kab. Deli Serdang
17 Caritas PSE Jl. Sei Asahan No. 42 Padang Bulan Selayang
I, Medan
18 Yayasan Rumah Idaman Jl. Pendeta J. Wismar Saragih Gg. Rindung No.
2
19 RIAU Yayasan Satu Bumi Jl. Sei Geringging/ Jl. Serasi, Simpang Tiga,
Kec. Bukitraya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
20 Yayasan Mercusuar Riau Jl. Mustika Gg. Mustika No. 32 Pekanbaru
21 SUMATERA
BARAT New Padoe Jiwa
Jl. H. Abd. Manan No. , Rt. 01/01 Sarojo-
Mandiangin, Kel. Campago Guguk Bulek, Kec.
Mandiangin Koto Salayan, Bukittingi, Prov.
Sumatera Barat
22 RBM Cimpago
Jl. Ujung Pandan No. 55C, Koto Merapak, Kec.
Padang Barat, Kota Padang 25117, Prov.
Sumatera Barat
23 JAMBI Al Baroah
Jl. Perumahan Mawar Putih Rt. 34, Ds. Kasang
Pudak, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi,
Prov. Jambi
24 Sahabat Jambi Jl. Sentot Ali Basa No. 49 Jambi
25 Yayasan Kalimosodo Jl. Rasan Indah Tambang Emas, Kec.
Pemenang Selatan, Kab. Merangin
26 Sumsel Mitra Mulia
Jl. Talang Buluh, Kel. Talang Buluh, Kec. Talang Kelapa, Banyuasin 30761
27 BENGKULU Yayasan Hidayatul Mubtadien
Jl. Rinjani I No. 20, Kel. Jembatan Kecil, Kec.
Singaranpati, Kota Bengkulu 38224, Prov.
Bengkulu
28 Yayasan KIPAS Jl. Semarak 11 Gang 13 No. 35 , Kel. Bentiring,
Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
29 KEP. RIAU Yayasan Lintas Nusa
Jl. Taman Dotamana Indah Blok F No. 02, Kel.
Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam 29464,
Provinsi Kepulauan Riau
30 LSM Sahabat Anak Indonesia Perumahan Balai Garden Blok D5 No. 29
Karimun
31 LAMPUNG Wisma Ataraxis Jl. RA. Basyid Gg. Kelapa III, Fajar Baru, Jati
Agung, Lampung Selatan
32 DKI JAKARTA Natura
Lebak Bulus I No. 9, Kel. Lebak Bulus, Kec.
Ciandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI
Jakarta
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LVIII
33 Al Jahu Jl. Raya Tanjung Barat No 3, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
34 Yayasan Stigma Jl. Anggrek vi No. 5, Kel. Pesanggrahan, Kec.
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan 12330,
35 Sembilan
Jl. DR. Muwardi III No.31 Rt.02/03, Grogol, Jakarta Barat
36 GMDM
Jl. Malaka Merah III Blok D No. 22 Komp. Ruko Malaka Country Estate Kel. Pondok Kopi, Jakarta Timur
37 Sahabat Rekan Sebaya
Jl. Raya Pasar Minggu, Komplek Simpang Tiga Kalibata No. 16-17 RT 005 RW 03 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan
38 Banten Bani Syifa
Jl. Bendungan Baru Pamarayan Desa Panyabrangan Kec Cikeusal Kab. Serang 42175
39 Nururrohman
Jl. Sawahluhur Km. 10, Kel. Sawahluhur, Kec. Kasemen, Kota Serang 42191
40 YRM Dira Sumantriwintoha
Kel. Sindangsari Kampung Palima Kec. Pabuaran Kab. Serang
41 Jabar Ianatush Syibyan
Babakan RT 012/01 Sindangjaya, Mangunjaya, Kab. Ciamis
42 Inabah XV
Jl. Pagerageung Wetan Rt.01/10, Pagerageung, Kec. Pagerageung, Kab. Tasikmalaya 46158
43 Maha Kasih
Jl. Ir. H. Juanda No. 72, Kel. Awirarangan, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan 4551
44 Breakthrough Missions
Jl. Bali Raya No. 31, Kel. Bojong Koneng, Kec Babakan Madang, Bogor 16810,
45 As Sabur (Bumi Kaheman)
Komp. Banda Asri Blok C3/6, Banda Sari, Kab. Bandung
46 Rumah Asa Anak Bangsa
Kampung Citugu, Desa Tugu Jaya, Kec. Cigombong Rt. 01/11 No. 52, Kab. Bogor 16740
47 Pelita Bangsa
Jl. Raya Babakan Madang, Ds. Kadungmangu, Kab. Bogor
48 Pelayanan Agape
Jl. Citeko No. 96 Rt.02/04, Desa Citeko, Kec. Cisarua, Kab. Bogor,16750
49 Jateng Pemulihan Pelita
Jl. Jangli 16A, Kel. Karanganyar G Cincing, Kec. Candisari, Kota Semarang,
50 Maunatul Mubarok Kel. Trimulyo, Kec. Genok, Semarang
51 Nurussalam
Jl. Ngepreh, Ds. Sayung, Rt 02/6, Kec. Sayung, Demak 59563
52 Sinai
Jl. Kutu Rt. 02/08, Telukan, Kec. Grogol, Sukoharjo 57552
53 An Nur
Jl. Raya Bungkanel, Ds. Bungkanel, Kec. Karanganyar, Purbalingga 53354,
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LIX
54 Mitra Alam
Jl. Sidomukti Utara No. 14 Rt. 4 Rw. V, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Surakarta,
55 Ponpes Al Ma'la
Jl. Purwodadi - Blora Km. 1 No. 50 RT 2 RW 2 Getasrejo Purwodadi, Grobogan
56 Jogya Al Islami
Jl. Padakan, Banjarharho, Kec. Kalibawang, Kulonprogo
57 Tetirah Dzikir
Jl. Wonosari KM 10, Kuton Rt. 02/15, Kel. Tegaltirjo, Kec. Berbah, Sleman 55573
58 Galilea Elkana
Jl. Panggang-Wonosari Km. 7, Giri Sekar, Kec. Panggang, Gunung Kidul,
59 Jatim Bambu Nusantara
Jl. Salak Tengah II/1, Kel. Taman, Kec. Taman, Kota Madiun 63131
60 Bali Yakeba
Jl. Ciung Wanara IV B No.2, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar 80226
61 NTB Aksi NTB
Jl. Jepara No. 16 Perum Tanah Aji Mataram, Kel. Punia, Kota Mataram 83216
62 NTT Warna Kasih
Jl. TPU RT 45 RW 01 Kel. Liliba Kec. Oebobo, Kupang
63 Kalsel Lingkar Harapan Banua Lingkar Harapan Banua
64 Kaltim Laras Jl. Suwandi No. 46 Rt. 24 Kota Samarinda
65 Kalbar RBM Khatulistiwa
Jl. Gusti Hamzah Gg. Nur 3 No. 2A, Kel. Sei Jani, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak
66 LSM Merah Putih Jl. Gunung Merapi No.89, Singkawang
67 Sulbar Amada
Jl. Letjend Hertasning No. 141, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kota Mamuju 91511,
68 Sulut Jameela Husein Ministry
Jl. Politeknik, Kel. Kairagi II, Kec. Mapanget, Kota Manado 95254,
69 Malut Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa
Belakang Kantor BIP/Karantina Ikan, RT 05 RW 03 Waiheru, Ambon
2. Bantuan biaya operasional IPWL/PIE sebesar Rp. 3.290.200.000,- dengan capaian 93% (Rp.
3.060.000.000) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 230.200.000
3. Peran lembaga keagamaan dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA
Kegiatan ini dengan capaian 95,3 %. atau Rp.512.360.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 537.350.000 sisa anggaran sebesar Rp. 24.990.000,- (4,7 %) dikarenakan adanya
pengembalian.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LX
4. Penguatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bidang Administrasi Kelembagaan
Kegiatan ini dengan capaian 89,6 %. atau Rp. 2.017.540.000,- dari dana RKAKL/Lembar
Kerja sebesar Rp. 2.250.650.000 sisa anggaran sebesar Rp. 233.110.000,- (10,4 %)
dikarenakan adanya pengembalian.
5. Bimbingan Teknis Penguatan Lembaga Non IPWL – Jabar
Kegiatan ini dengan capaian 75,4 %. atau Rp. 175.820.000,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 233.200.000 sisa anggaran sebesar Rp. 57.380.000,- (24,6 %) dikarenakan
adanya pengembalian.
6. Bimbingan Teknis Penguatan Lembaga Non IPWL – Sulsel
Kegiatan ini dengan capaian 49,6 %. atau Rp. 58.799.711,- dari dana RKAKL/Lembar Kerja
sebesar Rp. 118.600.000 sisa anggaran sebesar Rp. 59.800.289,- (50,4 %) dikarenakan
adanya pengembalian.
7. Verifikasi LKS Bidang NAPZA
a. Verifikasi LKS Bidang NAPZA
Kegiatan ini dengan capaian 99,1 %. atau Rp. 112.914.706,- dari dana RKAKL/Lembar
Kerja sebesar Rp. 113.935.000 sisa anggaran sebesar Rp. 1.020.294,- (0,9 %)
dikarenakan adanya pengembalian.
b. Bahan Ekonomi kreatif/produktif
Kegiatan ini dengan capaian 99,9 %. atau Rp. 4.200.000.000,- dari dana RKAKL/Lembar
Kerja sebesar Rp. 4.201.590.000 sisa anggaran sebesar Rp. 1.590.000,- (0,1 %)
dikarenakan adanya pengembalian.
c. Identifikasi dan Analisis Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
Kegiatan ini dengan capaian 100 %. atau Rp. 302.500.000,- dari dana RKAKL/Lembar
Kerja sebesar Rp. 302.500.000 sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0 %)
d. Pembinaan IPWL
Kegiatan ini dengan capaian 96,3 %. atau Rp. 337.456.400,- dari dana RKAKL/Lembar
Kerja sebesar Rp. 350.600.000 sisa anggaran sebesar Rp. 13.143.600,- (3,7 %)
dikarenakan adanya pengembalian.
Output Sasaran Strategis
1. Tersalurkannya bantuan kepada IPWL milik masyarakat 2. Terstandarisasinya LKS milik masyarakat
Outcome Sasaran Strategis
5. Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada IPWL terhadap korban penyalahgunaan NAPZA
6. Tersedianya LKS bidang NAPZA yang kualitas dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA
7. Terukurnya LKS pada pelayanan sesau dengan tipe pelayanan rehabilitasi sosial
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LXI
KENDALA YANG DIHADAPI :
Kendala-kendala yang dihadapi dalam :
a. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
1) Klien sering kali kambuh (relapse) dalam mengikuti rehabilitasi sosial 2) Latar belakang pendidikan, kebudayaan, dan penggunaan NAPZA. 3) Pendampingan belum optimal, karena seluruh pendamping belum mendapatkan informasi
yang cukup, bekal pengetahuan dan kemampuan sebagaimana yang diharapkan. 4) Para Pendamping di lapangan masih belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai
dengan peran dan tugasnya.
b. Sumber Daya manusia (SDM)
1) Terbatasnya jumlah peksos, petugs sosial, dan tenaga sosial. 2) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peksos, petugs sosial, dan tenaga sosial
dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial
c. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
1) Masih ada LKS yang belum terdaftar di Dinas Sosial 2) LKS belum/minim dari Peksos, tenaga kesejahteraan sosial, konselor adiksi, managmen
panti 3) LKS masih ada yang belum terdata di Direktorat RSKP NAPZA
STRATEGI PEMECAHAN MASALAH :
a. Menyamakan persepsi di tempat rehabilitasi b. Pembekalan pendamping yang maksimal dan mengetahui tugas juga fungsi sebagai
pendamping c. Memberikan kesempatan di dalam pelatihan/pembekalan/ pemantapan bagi petugas LKS yang
belum mengikuti d. Mensosialisasikan program NAPZA ke LKS
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Realisasi anggaran Dit. RSKP NAPZA Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Pagu Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 199.390.272.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Alokasi penghematan (Self Blocking) sebesar Rp. 16.500.000.000,- sehingga Anggaran yang tersdia sebesar Rp. 182.890.272.000,- dengan rincian: APBN Rp. 182.890.272.000 - Belanja barang : Rp. 84.628.682.000,- - Belanja Modal : Rp. 100.000.000,- - Belanja Bantuan Sosial : Rp. 98.161.590.000,-
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LXII
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 180.667.960.320,- (Seratus delapan puluh milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau 98,8 % dari pagu anggaran, dengan rincian : - Belanja Barang : Rp. 82.714.775.314,- (97,74 %) - Belanja Modal : Rp. 99.660.000,- (99,7) - Belanja Bantuan Sosial : Rp. 97.853.525.006,- (99,7 %)
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja sampai dengan 31 Desember 2016
Anggaran % Anggaran %
1 Belanja Barang 84,628,682,000 82,714,775,314 97.7 1,913,906,686 2.3
2 Belanja Modal 100,000,000 99,660,000 99.7 340,000 0.3
3 Belanja Bansos 98,161,590,000 97,853,525,006 99.7 308,064,994 0.3
Jumlah 182,890,272,000 180,667,960,320 98.8 2,222,311,680 1.2
Tabel ....
Realisasi Sisa AnggaranNo Uraian Anggaran
NoJenis
Belanja/OutputPagu Realisasi % Sisa Anggaran %
1 SDM 46.224.030.000 45.680.497.909 98,8 543.532.091 1,2
2 Lembaga 12.193.625.000 11.347.390.817 93,1 846.234.183 6,9
3 Buku 675.415.000 503.217.600 74,5 172.197.400 25,5
4 Laporan 2.649.706.000 2.511.202.362 94,8 138.503.638 5,2
5 Dokumen 972.023.000 835.846.700 86,0 136.176.300 14,0
6 PMKS 96.562.110.000 96.218.840.206 99,6 343.269.794 0,4
7 Layanan Perkantoran 457.650.000 438.068.414 95,7 19.581.586 4,3
8 Kendaraan - - 0,0 0 0,0
9 Peralatan & Fasilitas 100.000.000 99.660.000 99,7 340.000 0,3
10 Gedung/bangunan 23.055.713.000 23.033.236.312 99,9 22.476.688 0,1
Jumlah 182.890.272.000 180.667.960.320 98,8 2.222.311.680 1,2
Tabel ....
Realisasi Anggaran Perprogram/Output Tahun Anggaran 2016
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LXIII
BAB IV
PENUTUP
Beberapa faktor yang menjadi permasalahan ataupun penghambat dan pendukung dalam
keberhasilan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
diantaranya sebagai berikut :
A. Faktor penghambat
a. keterbatasan data yang belum akurat dari masing-masing provinsi. Dari Populasi yang
ada mencapai 478.665 jiwa (pusdatin ........ tahun 2011) belum diketahui secara pasti
pemetaan by name by address.
b. keterbatasan jangkauan pelayanan yang sangat terbatas karena sasaran pelayanan
tersebar sampai ke desa terpencil, yang belum tentu terdata. Target korban
penyalahgunaan NAPZA yang dilayani hanya sebagian kecil dibandingkan dengan total
populasi korban penyalahgunaan NAPZA
c. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan
NAPZA berkaitan dengan SDM pelaksana dan pelayanan rehsos. Hal ini berpengaruh
kepada pelayanan rehabilitas sosial.
d. Belum optimalnya SDM di IPWL, pendampingan, pemantauan, dan pelaporan
reahabilitasi sosial, terutama untuk kegiatan yang berada di daerah karena keterbatasan
anggaran. Instansi sosial milik pemerintah daerah, yang diharapkan dapat membantu
dalam proses tersebut belum dapat memberikan dukungan yang optimal.
e. Belum memadainya standar pedoman pelayanan sosial baik yang dilakukan melalui
pelayanan dalam panti maupun luar panti, dan jenis pelayanan pengembangan lainnya
di masyarakat.
B. Faktor pendukung
1. komitmen dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan
stakeholder (instansi terkait, Perguruan Tinggi, IPWL/LKS, Dunia usaha, masyarakat dan
keluarga dalam melindungi dan mewujudkan pemenuhan hak-haknya.
2. Adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi yang baik diantara Direktorat Rehabilitasi
Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan stakeholder (instansi terkait, Perguruan Tinggi,
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LXIV
IPWL/LKS, Dunia usaha, masyarakat dan keluarga dalam melindungi dan mewujudkan
pemenuhan hak-haknya
3. memiliki perangkat hukum yang memadai dalam rangka melindungi hak-hak bagi korban
penyalahgunaan NAPZA seperti PP No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksana Wajib Lapor dan
berlakunya Surat Edaran Bersama (SEB) No. 04/2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan,
Korban Penyalahgunaan, Korban dan Pecandu Narkotika ke- dalam Lembaga Rehabilitasi Medis
dan Rehabilitasi Sosial, perangkat hukum ini untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial,
melindungi, dan kesamaan hak, dan kegiatan mengacu dan berlandaskan pada regulasi
agar dapat terwujud pemenuhan hak-haknya.
C. Kesimpulan
1. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA mempunyai tugas sesuai
dengan pasal 281 Permensos No. 20/2015 yaitu melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta
bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang rehabilitai sosial korban penyalagunaan NAPZA,
hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, berlandaskan pada tujuan,
sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
Kontrak Kinerja dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, maupun Rencana Strategis
(Renstra) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA 2015-2019.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dit. RSKP NAPZA Tahun 2016
ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai
capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun
analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walaupun dilakukan blokir mandiri. Meskipun
demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa
keberhasilan dalam rehabilitasi sosial secara keseluruhan sangat ditentukan oleh
komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara,
masyarakat, dan dunia usaha.
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA - 2016
LXV
D. Saran
1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk penyelenggaraan rehabilitasi
sosial yang bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih
efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top
down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target
indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan
memperhatikan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada,
langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai
dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme
manajemen internal organisasi di lingkungan Dit. RSKP NAPZA akan ditingkatkan untuk
secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang
dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di
pusat, panti pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat
berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan
melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas
antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi
anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put
maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja
organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benar-benar
terukur, bermanfaat dan akuntabel.
7. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan
akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.
Jakarta, Desember 2016
Dit. RSKP NAPZA