laporan kinerja pspp -...

LAPORAN KINERJA PSPP “GALIH PAKUAN” BOGOR

TAHUN 2016

Halaman 1

Laporan Kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor TAHUN 2016 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan kepada

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

yang mengintrodusir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang

diikuti dengan terbitnya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Permenpan RB no 53 tahun 2014 tentang

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan Kinerja

Instansi pemerintah, Sistem AKIP mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui

perbaikan manajemen pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan

pelaporannya.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan

Kementerian untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk

memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah

dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya

(managerial accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada

masyarakat luas (public accountability). Sehingga menjadi kewajiban bagi Panti Sosial

Pamardi Putra Insyaf Sumatera Utara yang bergerak dalam upaya merehabilitasi korban

penyalahgunaan NAPZA untuk dapat membuat laporan kinerja dan menyampaikan informasi

kinerja secara transparan, tidak saja kepada Direktorat Rehabilitasi Sosial korban

penyalahgunaan Napza sebagai atasan, tetapi juga kepada publik secara luas.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Mengamanatkan agenda pembangunan nasional

tahun 2015 – 2019,yang berisi nawacita yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga negara.

Halaman 2


2. Membangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratif dan terpercaya.

3. Membanguna Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan menegakkan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dandaya saing di pasr internasioanl

7. Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi

domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat strategis tersebut Kementerian sosial mendapatkan tugas

sesuai amanat poin tiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkut daerah-

daerah dan desa dalam kerangka kesatuan, Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf sumatera Utara

Merupakan UPT yang bertanggung jawab pada direktorat Rehabilitasi sosial bagi korban

Napza menjalankan sesuai fungsi dan tugas memberikan perlindungan sosial dan rehabilitasi

sosial bagi korban penyalahguna napza yang sasarannya meningkatkan fungsi sosial

penyandang masalah agar mampu melaksanakan peran dan fungsi sosialnya dengan baik. serta

mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI No. 106/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Sosial. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan

setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung

jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan

kebijakan yang dipercayakan

Untuk memenuhi harapan publik dan dalam rangka memperkuat akuntabilitas instansi

pemerintah, pada tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana menurut Pasal 20 peraturan

tersebut, laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

yang diselenggarakan masing-masing instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) dimaksudkan sebagai kewajiban Panti Sosial pamardi Putra Insyaf sumatera

Utara sebagai instansi pementintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

hambatan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016, serta sebagai umpan balik untuk

memacu perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Halaman 3


B. GAMBARAN UMUM PSPP “Galih Pakuan” Bogor

Permasalahan penyalahgunaan NAPZA di Indonesia menunjukan “trend” meningkat dan

meluas, tidak hanya melanda kalangan menengah ke atas seperti pada awal kemunculannya,

tetapi juga telah menyebar sampai kalangan bawah, dan tidak mengenal usia baik dewasa,

remaja bahkan anak-anak. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NAPZA semakin

kompleks dan terkait dengan banyak aspek, baik aspek hukum, kesehatan, social dan

sebagainya. PSPP “Galih Pakuan” Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI berperan dalam upaya

rehabilitasi social bagi korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan

Zat Adiktif lainnya). Penanganan yang diberikan oleh UPT ini menggunakan sistem Panti,

dimana penerima manfaat yang bersangkutan ditempatkan di Panti selama penyelenggaraan

proses rehabilitasi.

Surat Keputusan Menteri Sosial RI No 59/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003, menyebutkan

bahwa tugas dari PSPP “Galih Pakuan” Bogor adalah memberikan pelayanan dan rehabilitasi

sosial yang bersifat preventif, kuratif, dan promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental,

sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi anak-anak korban

NAPZA agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta

pengkajian dan penyiapan standart pelayanan dan rujukan. Permasalahan penyalahgunaan

NAPZA di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan

peningkatan yang sangat pesat, baik dri segi kualitas maupun kuantitasnya. Menurut data

terakhir hasil penelitian Badan Narkotika Nasional ( BNN ) dan Universitas Indonesia tahun

2015 menunjukkan sekitar 4.8 – 5,1 juta jiwa. Kemungkinan besar jumlah tersebut akan terus

meningkat.

Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh berbagai media baik cetak maupun

elektronik seringkali diberitakan tentang kasus-kasus yang terungkap oleh pihak yang berwajib

atau kasus terbongkarnya beberapa pabrik produsen NAPZA diberbagai tempat di Indonesia.

Masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk

klasifikasi usia produktif. Masalah ini tidak saja berdampak negative bagi korban atau

pengguna saja tetapi lebih luas lagi berdampak negative bagi keluarga dan masyarakat,

perekonomian, kesehatan nasional( HIV dan hepatitis ) mengancam, dan membahayakan

keamanan, ketertiban bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya social yang tinggi

( social high cost ) dan generasi yang hilang ( lost generation )

Halaman 4


Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan masalah tersebut dilakukan dengan dua

pendekatan yaitu demand dan harm reduction. Demand reduction adalah upaya untuk

mengurangi permintaan akan NAPZA yang berupa kegiatan yang mengarah pada pemulihan

penyalahguna napza mulai program detoksifikasi, rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Harm reduction adalah program pengurangan dampak buruk dalam bentuk kegiatan

penjangkauan dan pendampingan ( outreach program ), pendidikan dan lain-lain.

Program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Napza merupakan serangkaian upaya

yang terkoordinasi dan terpadu terdiri atas upaya medis, bimbingan mental, psikososial,

keagamaan, pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan

penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai keberfungsian social

sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, social dan ekonomi. Pada akhirnya

mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan napza dan kembali berinteraksi

dengan masyarakat secara wajar.

Korban penyalahgunaan Napza sebagai makhluk sosial sama dengan mahkluk lainnya

untuk bisa diterima, dihargai dan dihormati sesuai dengan keberadaannya. Akibat langsung dari

penyalahgunaan napza yaitu rusaknya keberfungsian social korban penyalahguna napza dalam

masyarakat karena mereka mengalami stigma negative dari masyarakat. Akibat adanya kondisi

tersebut mengakibatkan korban penyalahgunaan napza mempunyai beberapa masalah yaitu

ketidak mampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya sesuai nilai dan norma yang

berlaku, kesulitan dalam berbahasa/berkomunikasi, sulit dalam mengembangkan kecerdasan,

mengalami masalah emosi dan mengalami hambatan baik dalam pergaulan maupun dalam

memperoleh pekerjaan. Hal ini bila dibiarkan akan menimbulkan masalah baru yaitu masalah

criminal.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi korban penyalahgunaan Napza merupakan

bagian dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah diamanatkan

dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang RI No. 23 tahun1992 tentang kesehatan,

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor No.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika,

Peraturan Menteri Sosial RI No. 56/HUK/2009, tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

PSPP "Galih Pakuan" Bogor sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Rehabilitasi Sosial

Korban penyalahgunaan Napza Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor. 106/HUK/2009,

tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial, PSPP

“Galih Pakuan” Bogor mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Halaman 5


Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang bersifat Preventif, Kuratif,

Rehabilitatif, Promotif dalam bentuk Bimbingan Fisik, Mental, Sosial, Pelatihan

Keterampilan, Resosialisasi serta Bimbingan Lanjut bagi Korban NAPZA agar mampu

mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta pengkajian dan penyiapan

Standar Pelayanan dan Rujukan.

b. Fungsi

a) Penyusunan Rencana dan Program, Evaluasi dan Laporan.

b) Pelaksanaan Registrasi, Observasi, Identifikasi, Diagnosa Sosial dan Perawatan.

c) Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi yang meliputi Bimbingan Mental, Sosial, Fisik

dan Keterampilan.

d) Pelaksanaan Resosialisasi, Penyaluran dan Bimbingan Lanjut.

e) Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Advokasi.

f) Pelaksanaan Pengkajian dan Penyiapan Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

g) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.

h) Sebagai pusat pengembangan, penyebaran dan pelayanan kesejahteraan sosial.

i) Sebagai pusat pemberdayaan dan pengembangan kesempatan kerja penerima manfaat.

j) Sebagai pusat latihan keterampilan.

k) Sebagai pusat advokasi dan informasi kesejahteraan sosial.

l) Sebagai pusat rujukan bagi pelayanan dan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya.

m) Sebagai pusat laboratorium rehabilitasi sosial.

1. Landasan Hukum

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);

d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-153/M.PAN/9/2004

Tentang Pedoman Umum Evaluasi AKIP;

e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan;

Halaman 6


f. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 111 /HUK/2009 tentang Indikator Kinerja

Pembangunan Kesejahteraan Sosial;

g. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Panti Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

h. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/2009 tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi

Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya

i. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial;

j. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 186 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis

Kementerian Sosial Tahun 2010-2014;

k. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kinerja tahunan, Penetapan kinerja, Rencana aksi dan Laporan Akuntabilitas

kinerja di lingkungan Kementerian sosial.

l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

m. DIPA PSPP "Galih Pakuan" Bogor Nomor : 027-04.2.526071/2016 Tanggal 7 Desember

2015.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2016 Panti Sosial Pamardi Putra “

Insyaf “ Sumut dimaksudkan untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban dan

informasi mengenai rencana kerja (performance plan) 2016 dengan capaian kinerja

(performance result) dan selanjutnya mengidentifikasi sejumlah celah kinerja

(performance gap) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang di Panti Sosial Pamardi

Putra “ Insyaf “ Sumut.

b. Tujuan

Sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan serta hambatan, permasalahan

dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Panti Sosial Pamardi Putra “ Insyaf “

Sumatera Utara sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan.

Halaman 7


3. Aspek Strategis

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana Direktorat Jenderal rehabilitasi Sosial telah

menetapkan 3 prioritas yaitu : 1) Ketelantaran 2) Kecacatan 3) Ketunaan Sosial. Prioritas

yang terkait tugas dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA adalah prioritas ketiga ketunaan sosial. Ketunaan Sosial, meliputi warga

masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat ketidakmampuan melakukan

penyesuaian sosial, yaitu (a) tuna susila; (b) anak berhadapan dengan hukum/nakal; (c) anak

yang membutuhkan perlindungan khusus; (d) korban penyalahgunaan napza; (e)

gelandangan; (f) pengemis; (g) orang dengan HIV/AIDS; (h) bekas narapidana.

PSPP “ Insyaf Sumut sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari direktorat Rehabilitasi

Sosial Korban Penyalahgunaan napza yang memiliki tugas dan fungsi memberikan

pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif

dalam bentuk bimbingan dalam sistem panti.

. Upaya penanggulangan masalah korban penyalahgunaan NAPZA memerlukan

penanganan yang serius, terpadu, terarah dan berkesinambungan serta melibatkan berbagai

profesi dan lintas sektoral. Penanggulangan korban penyalahgunaan NAPZA, telah

dilakukan berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Yayasan/Orsos/LSM)

mulai dari upaya pencegahan, rehabilitasi sosial maupun perlindungan dan advokasi sosial

bagi korban penyalahgunaan NAPZA. Data-Data Strategis :

1) “40-50 orang di Indonesia mati setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba.” (Presiden

Jokowi Kuliah Umum di UGM, 10/12/2014)

2) 2011: 2,2% (± 4,2 juta) penduduk Indonesia usia 10- 59 th menggunakan narkoba.

2015: prevalensi 2,8% (5,1 juta)” (Puslitkes UI, 2011)

3) Tercatat: 2011, siswa SMP pengguna napza 1.345 orang. 2012 naik 1.424 orang. Jan-

Feb 2013, 262 pengguna baru . ” (Polda Metro Jaya, 2013)

4) Jumlah sesungguhnya bisa 10 x lipat dari yang terdata.” (Prof. Dadang Hawari , Fak.

Kedokteran UI, 2013)

Permasalahan yang dihadapi organisasi dalam hal penanganan korban penyalahgunaan

NAPZA :

1) Penyalahgunaan NAPZA berdampak pada aspek biopsikososial spiritual (bagi individu,

keluarga, dan lingkungan), sehingga diperlukan intervensi yang komprehensif meliputi:

medis, sosial, individu, keluarga dan lingkungan.

Halaman 8


2) Korban penyalahgunaan NAPZA memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi

dinamika masalah dan dampak dari zat yang disalahgunakan

3) Perilaku penyalahgunaan Napza adalah penyakit yang rentan kambuh, sehingga

dibutuhkan proses pemulihan seumur hidup, yang melibatkan keluarga dan

lingkungan/masyarakat.

Melihat kondisi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah :

1) Rehabilitasi sosial hendaknya dilaksanakan secara komprehensif menangani bukan

hanya Korban Penyalahgunaan Napza, tetapi juga keluarga dan lingkungan asalnya.

2) Mengkombinasinasikan terapi biopsikologis dengan layanan sosial yang dibutuhkan

penyalahguna napza.”

Isu Strategis yang dihadapi :

1) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi data

2) Pengembangan model layanan berbasis hak & comprehensive care, dengan pendekatan

sosial

3) Penguatan dan pengembangan kerjasama melalui kemitraan strategis (cross cutting

issues)

4) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan lokal masyarakat

5) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat (pendekatan berbasis masyarakat)

6) Sosialisasi, Promosi, Kampanye Sosial

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran

atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Rencana penanganan

masalah penyalahgunaan NAPZA pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA melihat perlu adanya pengembangan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA dan Pengembangan Peran Masyarakat.

Program pencegahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA diarahkan agar masyarakat terutama remaja mempunyai ketahanan

dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan NAPZA, serta pemberdayaan peran masayarakat

untuk aktif dalam penanggulangan NAPZA di lingkungannya.Guna meningkatkan

kemampuan dan efektifitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha pencegahan perlu

dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat. Peningkatan kapasitas ini diantaranya

dilakukan dengan memberikan penguatan/ pembekalan/ pemantapan kepada kelompok-

Halaman 9


kelompok masyarakat agar meningkat pengetahuan dan keterampilannya dalam mencegah

penyalahgunaan NAPZA dan menerbitkan buku pedoman pencegahan, dan modul yang

berisi tentang begaimana melakukan pencegahan secara efektif dan efisien dengan

mendayagunakan berbagai potensi dan sumber yang ada di masyarakat.

2. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Masalah penyalahgunaan NAPZA merupakan persoalan yang kompleks. Kondisi

tersebut melahirkan berbagai pendekatan rehabilitasi yang berbeda-beda. Memperhatikan

kondisi ini maka diperlukan upaya untuk mengadopsi dan mensosialisasikan berbagai

pendekatan/ metode rehabilitasi sehingga memungkinkan masyarakat terutama

penyalahguna dan keluarga dapat memilih untuk menggunakan dan atau

mengembangkannya. Disamping diperlukan pengembangan metode rehabilitasi, program

lain yang perlu terus dilakukan adalah :

a. Peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi sosial;

b. Peningkatan keterlibatan keluarga pecandu dalam proses rehabilitasi sosial;

c. Menciptakan, membina dan mengembangkan kerjasama lembaga-lembaga rehabilitasi

sosial

d. Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi, selain dilaksanakan dengan basis

panti, juga dilaksanakan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) melalui kegiatan

penjangkauan dan pendampingan.

3. Resosialisasi dan Pembinaan Lanjut Korban NAPZA

Salah satu kesulitan dalam memelihara pemulihan yang telah dicapai oleh seorang

pecandu adanya sikap dan pandangan negatif dari lingkungan sosialnya sehingga mencapai

suasana yang tidak kondusif bagi mereka untuk melanjutkan kehidupannya secara wajar.

Untuk terciptanya kondisi ini perlu dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi sosialisasi,

peningkatan kapasitas petugas, pembentukan dan pembinaan jejaring, pelibatan keluarga

dan masyarakat, pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi eks klien dan recovering

addict non residential, advokasi sosial dan kemitraan dengan dunia usaha. Faktor lain yang

perlu terus ditingkatkan adalah aksebilitas bagi eks korban NAPZA yang sudah mendapat

pelatihan keterampilan terhadap tempat-tempat kerja, sebagai tempat penyaluran setelah dia

selesai direhabilitasi.

Halaman 10


4. Kelembagaan Penanggulangan Korban Penyalahgunaan NAPZA

Banyak jumlah penyalahgunaan NAPZA dan luasnya persebaran masalah sosial ini

memerlukan tindakan nyata berupa peningkatan aksebilitas kelompok sasaran untuk

mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Guna meningkakan aksebilitas pelayanan ini paling

tidak harus dibangun di setiap provinsi 1 (satu) panti rehabilitasi sosial milik pemerintah

daerah yang didanai dari APBD. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat

memfasilitasi dan memberikan asistensi baik teknis maupun non teknis yang disesuaikan

dengan kebutuhan, kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas.

Selain itu dalam rangka memberikan advokasi terhadap hak-hak klien penyalahguna

NAPZA untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan menghindarkan mereka dari

mal praktek, maka kegiatan kelembagaan diarahkan pada penentuan standar pelayanan

minimal, sehingga setiap lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial korban NAPZA harus

mencapai/memiliki standar minimal yan harus dipenuhi dalam operasional kegiatan yang

meliputi standar kelembagaan.

c. Tugas Pokok

Memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang bersifat Preventif, Kuratif,

Rehabilitatif, Promotif dalam bentuk Bimbingan Fisik, Mental, Sosial, Pelatihan

Keterampilan, Resosialisasi serta Bimbingan Lanjut bagi Korban NAPZA agar mampu

mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta pengkajian dan penyiapan

Standar Pelayanan dan Rujukan.

d. Fungsi

a) Penyusunan Rencana dan Program, Evaluasi dan Laporan.

b) Pelaksanaan Registrasi, Observasi, Identifikasi, Diagnosa Sosial dan Perawatan.

c) Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi yang meliputi Bimbingan Mental, Sosial, Fisik

dan Keterampilan.

d) Pelaksanaan Resosialisasi, Penyaluran dan Bimbingan Lanjut.

e) Pelaksanaan Pemberian Informasi dan Advokasi.

f) Pelaksanaan Pengkajian dan Penyiapan Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

g) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.

h) Sebagai pusat pengembangan, penyebaran dan pelayanan kesejahteraan sosial.

i) Sebagai pusat pemberdayaan dan pengembangan kesempatan kerja klien.

j) Sebagai pusat latihan keterampilan.

k) Sebagai pusat advokasi dan informasi kesejahteraan sosial.

Halaman 11


l) Sebagai pusat rujukan bagi pelayanan dan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi lainnya.

m) Sebagai pusat laboratorium rehabilitasi sosial.

4. Struktur Organisasi dan SDM

PSPP “Galih Pakuan” Bogor sebagai salah satu Unit Kerja Eselon III dilingkungan Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial, struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI

Nomor: 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial terdiri dari tiga

unit kerja eselon IV dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Gambar 1.

Struktur organisasi Panti Sosial Pamardi Putra “Galih Pakuan” Bogor

a. Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan dukungan pelayanan administrasi, penyiapan penyusunan rencana anggaran,

urusan dalam surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta

kehumasan.

Kepala Panti

Seksi Program dan Advokasi

Seksi Rehabilitasi Sosial

Sub. Bag. Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

Instalasi Produksi (Workshop)

Halaman 12


b. Seksi Program dan Advokasi Sosial

Menyusun rencana program pelayanan Rehabilitasi Sosial, pemberian informasi, advokasi

sosial dan kerjasama, penyiapan bahan standarisasi pelayanan, resosialisasi, pemantauan

serta evaluasi pelaporan dan penyusunan laporan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban

penyalahgunaan NAPZA.

c. Seksi Rehabilitasi Sosial

Melakukan observasi, identifikasi, registrasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa,

perawatan, bimbingan, pengetahuan dasar pendidikan, mental, sosial, fisik, keterampilan,

penyaluran dan bimbingan lanjut bagi korban penyalahgunaan NAPZA.

5. Sumber Daya Manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Sumatera Utara

didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 36 orang personel (Data sampai

Desember 2016). Secara rinci dapat dilihat pada tabel .

Tabel 1.1. SDM PSPP “Galih Pakuan” Bogor

Jenis Pendidikan

Jml

Gol.

Jml SD SMP SMA D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV

0 1 19 4 10 2 - 36 1 13 10 2 36

Sumber : Su bag TU

Komposisi umur SDM PSPP “Galih Pakuan” Bogor dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2. Komposisi Pegawai PSPP “Galih Pakuan” Bogor menurut umur

Sumber : SSub Bag TU PSPP Insyaf tahun 2016 data diolah

Dari Tabel dan diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah SDM yang dimiliki PSPP Insyaf

untuk mendukung rencana strategis dalam menjalankan visi dan misinya masih sangat rendah

ditambah dengan rentang usia pegawai yang sebagian besar sudah mencapai usia mendekati

Halaman 13


pensiun sehingga dapat dimungkinkan berkinerja rendah karena faktor usia dan kesehatannya

menurun.

6. Gambaran Kegiatan di PSPP “Galih Pakuan” Bogor

Berikut ini kami sampaikan penjelasan singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf ” Sumatera Utara berikut output yang akan dihasilkan,

sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bag. Tata usaha antara lain :

1) Melakukan persiapan bahan rencana kegiatan tahunan.

2) Melakukan urusan surat menyurat.

3) Mendistribusikan dan menindaklanjuti surat.

4) Menyiapkan bahan laporan kegiatan panti.

5) Melakukan kegiatan administrasi perkantoran.

6) Menghimpun dan merekap DP3, DUK, dan Daftar Hadir.

7) Menyiapkan urusan cuti, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN.

8) Menyiapan usulan diklat pegawai dan kenaikan pangkat serta kenaikan gaji berkala.

9) Menyiapkan bahan mutasi dan pembinaan pegawai.

10) Menyiapkan bahan sangsi administrasi kepegawaian.

11) Menyiapkan analisa kebutuhan pegawai.

12) Menyiapkan urusan gaji dan honor pegawai.

13) Menyiapkan rencana dan analisa penggunaan dana rutin.

14) Melakukan penyusunan anggaran dan pembahasan.

15) Menyiapkan bahan panduan operasional panti.

16) Menyiapkan laporan realisasi keuangan.

17) Melakukan Unit Akutansi Wilayah (UAW) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

mengenai barang dan keuangan, data inventaris barang, ruangan, gedung, laporan

mutasi, penghapusan, penggunaan dan memelihara keamanan barang.

18) Mengusulkan kepanitiaan perlengkapan.

19) Menyiapkan analisa Kebutuhan Perlengkapan Kantor, dapur dan asrama.

20) Menyelenggarakan keamanan, kebersihan dan penerangan lingkungan panti.

21) Menyiapkan bahan permakanan dan kebutuhan klien.

Halaman 14


22) Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka

penyusunan laporan kegiatan panti.

23) Menyiapkan bahan kehumasan.

24) Menyiapkan bahan dokumentasi pameran, dan sosialisasi program.

25) Melakukan penyiapan bahan LAKIP serta program dan informasi.

2. Seksi Program dan Advokasi Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Program dan Advokasi antara lain :

1) Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan

dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2) Melakukan perumusan rencana kegiatan tahunan.

3) Melakukan konsultasi kegiatan kepada pimpinan.

4) Melakukan pengkajian program, penyiapan standarisasi pelayanan, pemantauan dan

evaluasi.

5) Melakukan penyiapan bahan program pendampingan yang memerlukan advokasi.

6) Melakukan penyusunan bahan program pelayanan.

7) Menyiapkan bahan panduan operasional panti.

8) Menyiapkan bahan panduan petugas pelayanan klien.

9) Melakukan program persatuan orang tua klien (POT)/keluarga melalui Program

Parenting Skill dan Family Support Group (FSG).

10) Melakukan pendistribusian informasi ketentuan/peraturan/tata tertib setiap unit

pelayanan dan klien yang wajib dipatuhi.

11) Melakukan pendampingan penyesuaian bagi setiap klien yang terhambat selama

mengikuti tahapan/proses rehabilitasi dalam panti.

12) Melakukan penghimpunan, pengolahan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sebagai

bahan laporan.

13) Melakukan penyelenggaraan dan pengolahan perpustakaan.

14) Melakukan penghimpunan, pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan

laporan.

15) Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka

penyusunan laporan kegiatan panti.

16) Melakukan tugas lain dari kepala panti sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 15


3. Seksi Rehabilitasi Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial antara lain :

1) Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan

dengan tugas dan tanggung jawabnya

2) Membagi tugas/kegiatan kepada staf.

3) Melakukan persiapan rencana kegiatan bimbingan fisik, perawatan kesehatan, mental,

sosial, dan keterampilan serta mengkonsultasikan kepada kepala panti.

4) Melakukan koordinasi kegiatan tahunan dengan unit terkait.

5) Melakukan penyusunan kurikulum, seleksi, kegiatan bimbingan sosial, mental, fisik,

kecerdasan dan keterampilan.

6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial termasuk perkembangan

klien.

7) Melakukan identifikasi, registrasi, seleksi dan penerimaan serta penjelasan program

kepada calon klien.

8) Melakukan tes awal untuk pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment).

9) Melakukan tes penelusuran minat dan bakat termasuk kemampuan IQ dan EQ.

10) Melakukan penempatan klien dalam program.

11) Melakukan pendekatan kepada masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait dalam

rangka penyiapan resosialisasi.

12) Melakukan magang klien pada perusahaan dan atau tempat usaha sesuai jenis

keterampilan.

13) Melakukan penyiapan bahan rujukan sesuai masalah.

14) Melakukan konsultasi keluarga.

15) Melakukan penyiapan bahan kelengkapan file klien.

16) Melakukan kegiatan extra kurikuler.

17) Melakukan penyelenggaraan pengasramaan.

18) Melakukan penyiapan kegiatan UEP, magang, wirausaha dan kunjungan keluarga.

19) Melakukan penyiapan bahan keterampilan, bimbingan kecerdasan dan kesehatan.

20) Melakukan peningkatan pengetahuan umum dan kecerdasan.

21) Melakukan pembinaan terhadap pengasuh dan instruktur.

22) Melakukan konsultasi kegiatan dengan pimpinan.

23) Melakukan penghimpunan, pengolahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan

laporan.

Halaman 16


24) Melakukan tugas lain dari kepala panti sesuai peraturan yang berlaku.

C. Sistematika Penulisan LAKIP

LKj ini disusun untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Panti Sosial Pamardi Putra

“Insyaf “ Sumut selama satu tahun. Capaian kinerja (performance result) tahun 2016

diperbandingkan dengan Rencana kinerja (performance plan) tahun 2016 dan dianalisis sebagai

tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja

ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian

LAKIP Panti Sosial Pamardi Putra “ Insyaf “ Sumut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi, dengan aspek

strategis organisasi serta isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja 2016, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala

UPT PSPP “Galih Pakuan” Bogor Ke Direktur Rehaabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan

A. Capaian Kinerja organisasi

Pada Sub bab ini disajikaan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebutdilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Halaman 17


B. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian kinerja

C. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan

menguraikan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan

datang.

Lampiran :

1. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016 PSPP “Galih Pakuan” Bogor

2. Indikator Kinerja tahun 2016 PSPP “Galih Pakuan” Bogor

3. Indikator Kinerja Utama tahun 2016 PSPP Insyaf Sumatra utara

4. Penetapan Kinerja tahun 2016 PSPP Insyaf sumatara Utara

Halaman 18


BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,

PSPP “Galih Pakuan” Bogor berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

a. RPJMN 2015-2019;

b. Renstra PSPP “Galih Pakuan” Bogor 2015-2019;

c. Penetapan Kinerja Tahun 2016.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan tahap

ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2025

yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Visi Pembangunan Nasional

Jangka Panjang 'terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong. Upaya mencapai visi jangka panjang tersebut harus disusun secara

sistematik dan berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan,

disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan misi dan sasaran .

Misi pembangunan 2015 - 2019 adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara

hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritime.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Halaman 19


Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan amanah diatas maka Rencana Pembangunan

Jangka Menengah 2015 - 2019 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka

menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani secara

holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.

Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi

pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat

dan bangsa Indonesia.

Sementara itu ada juga 9 program unggulan yang diberi nama nawacita, salah satunya tentang

komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Komitmen inilah yang saat ini dinantikan seluruh

rakyat Indonesia agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas menyelamatkan KPK.

Berikut 9 program unggulan Presiden yang di sebut dengan “nawa Cita” :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih,

efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi

domestic.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

B. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Renstra PSPP “Galih Pakuan” Bogor tahun 2015-2019 telah disusun dan telah direvisi yang

disesuaikan dengan perkembangan terkini sehingga ditetapkan oleh Direktur Rehabilitasi Sosial

Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai berikut :

Halaman 20


A. Visi dan Misi

a. V i s i

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Visi PSPP “Galih Pakuan” Bogor adalah ;

“Mewujudkan Panti Sosial Pamardi Putra "Galih Pakuan" Bogor sebagai lembaga

penyelenggara rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi korban penyalahgunaan

napza secara prima.

Visi ini mengandung arti bahwa PSPP “Galih Pakuan” Bogor sebagai sebuah institusi sosial

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dilaksanakan secara profesional berkualitas,

memenuhi standar nasional sebagai sebuah lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial korban

Napza, sehingga menjadikan PSPP “Galih Pakuan” Bogor tidak hanya institusi yang

memberikan pelayanan saja namun menjadi pusat percontohan bagi panti lainnya dalam

kurun waktu lima tahun (tahun 2019).

b. M i s i

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi . Untuk mewujudkan visi di atas, PSPP “Galih Pakuan” Bogor mempunyai

misi sebagai berikut :

Misi 1:

Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna napza sesuai dengan

norma, prosedur dan standar pelayanan;

Misi 2:

Melaksanakan program dan advokasi pelayanan rehabilitasi social bagi korban

penyalahguna napza yang efisien dan efektif;

Misi 3:

Melaksanakan dukungan, manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti yang

akuntabel, transparan, dan efisien

B. Maksud dan tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan

Halaman 21


sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,

spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke

depan.

Adapun maksud dan tujuan Renstra Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf” Sumut 2015-2019

diarahkan untuk mendukung capaian kinerja Kementerian Sosial untuk mencapai kinerja

tersebut, Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Sumut menetapkan tujuan Renstra 2015-2019

sebagai berikut :

a. Maksud

Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang diselenggarakan melalui sistim

panti.

b. Tujuan

a. Mewujudkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat sesuai dengan

standar pelayanan yang berlaku , sehingga penerima manfaat dapat berfungsi sosial

dengan baik.

b. Menciptakan target pelayanan rehabilitasi dan advokasi sosial yang tepat sasaran

c. Menciptakan manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti yang akuntabel,

transparan, dan efisien

d. Sasaran

1. Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah yang mampu melaksanakan peran dan

fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

2. Meningkatnya sarana infrastruktur untuk mendukung proses rehabilitasi sosial bagi

korban penyalahgunaan napza.

C. Strategi dan Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan

adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang

dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang

sudah dirumuskan PSPP Insyaf, yakni :

Strategi

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerima manfaat dalam kemampuan sosialnya

dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial.

Halaman 22


2. Pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat

3. Peningkatan jumlah masyarakat yang dapat mengakses Program rehabsos di PSPP

Insyaf dengan memanfaatkan peran lembaga terkait, Orsos, Dinas sosial, dan Tokoh

mayrarakat dengan penyuluhan, sosialisasi, dsb serta mengoptimalkan penggunaan

sarana dan prasarana

4. Peningkatan kemampuan petugas dalam upaya tindakan reaksi cepat, dan advokasi

bagi korban penyalahgunaan napza

5. Melaksanakan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan

kegiatan dan pengawasan

Kebijakan

1. Memanfaatkan sarana, prasarana dan SDM yang tersedia untuk untuk melaksanakan

program rehabilitasi sosial secara optimal , guna mencapai peningkatan kemampuan

sosial penerima manfaat

2. Memberikan pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat sesuai haknya secara wajar

dan sesuai standar yang berlaku.

3. Memanfaatkan peranan lembaga terkait yang ada serta mengoptimalkan penggunaan

sarana prasarana dalam rangka peningkatan kuantitas masyarakat dalam mengakses

program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza

4. Memanfaatkan SDM yang ada untuk menjadi pelaksana kegiatan advokasi

5. Memanfaatkan sdm yang ada dan sarana prasarana untuk melaksanakan administrasi

pelayanan rehabilitasi sosial

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, dan

kebijakan, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Halaman 23


Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Panti Sosial Pamardi Putra "Galih Pakuan" Bogor sebagai

lembaga penyelenggara rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi korban

penyalahgunaan napza secara prima.

Misi 1 : Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna napza sesuai

dengan norma, prosedur dan standar pelayanan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan

pelayanan dan

rehabilitasi

sosial bagi

penerima

manfaat sesuai

dengan

standar

pelayanan

yang berlaku ,

sehingga

penerima

manfaat dapat

berfungsi

sosial dengan

baik

1. Meningkatnya

kualitas

Kemampuan

sosial penerima

manfaat

1. Peningkatan

kualitas dan

kuantitas penerima

manfaat dalam

kemampuan

sosialnya dengan

melaksanakan

kegiatan

rehabilitasi sosial.

1. Memanfaatkan sarana,

prasarana dan SDM

yang tersedia untuk

untuk melaksanakan

program rehabilitasi

sosial secara optimal

optimal, guna

mencapai peningkatan

kemampuan sosial

penerima manfaat

Misi 2 : Melaksanakan program dan advokasi pelayanan rehabilitasi social bagi

korban penyalahguna napza yang efisien dan efektif;

Tujuan sasaran Strategi Kebijakan

Mewujudkan

target

pelayanan

rehabilitasi

dan advokasi

sosial yang

tepat sasaran

Meningkatnya

jumlah

masyarakat yang

dapat mengakses

program

rehabilitasi sosial

di PSPP Insyaf

sumut sehingga

menghasilkan

target yang tepat

sasaran

Peningkatan jumlah

masyarakat yang

dapat mengakses

Program rehabsos di

PSPP Insyaf dengan

memanfaatkan peran

lembaga terkait,

Orsos, Dinas sosial,

dan Tokoh mayrarakat

dengan penyuluhan,

sosialisasi, dsb serta

mengoptimalkan

Memanfaatkan peranan

lembaga terkait yang ada

serta mengoptimalkan

penggunaan sarana

prasarana dalam rangka

peningkatan kuantitas

masyarakat dalam

mengakses program

rehabilitasi sosial bagi

korban penyalahgunaan

napza

Halaman 24


Meningkatnya

jumlah

masyarakat yang

dapat diadvokasi

dan dijangkau,

dalam upaya

pencegahan

penyalahgunaan

napza

penggunaan sarana

dan prasarana

Peningkatan

kemampuan petugas

dalam upaya tindakan

reaksi cepat, dan

advokasi bagi korban

penyalahgunaan

napza

Memanfaatkan SDM yang

ada untuk menjadi

pelaksana kegiatan

advokasi

Misi 3 : Melaksanakan dukungan, manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti

yang akuntabel, transparan, dan efisien

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Menciptakan

manajemen

pelayanan

rehabilitasi

sosial dalam

panti yang

akuntabel,

transparan,

dan efisien

Terciptanya

kualitas

administrasi

pelayanan dan

rehabilitasi sosial

dalam panti

Melaksanakan fungsi

manajemen,

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan kegiatan

dan pengawasan

Memanfaatkan sdm yang

ada dan sarana prasarana

untuk melaksanakan

administrasi pelayanan

rehabilitasi sosial

D. Sasaran dan Program

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan

kegiatan prioritas.

Program yang disusun oleh PSPP Insyaf Sumut merupakan program prioritas RPJMN yang

sesuai dengan tugas dan fungsi PSPP Insyaf sebagai UPT dari Direktorat Rehabilitasi Sosial

Korban Penyalahgunaan Napza yaitu sebagai penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi korban

penyalahgunaan napza yang selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa kegiatan untuk masing-

masing program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah.

Indikator keluaran program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program

yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam

Halaman 25


jangka menengah yang mencerminkan keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Sedangkan kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh PSPP Inyaf Sumatera Utara. Pendanaan indikatif merupakan

perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan

pertahun.

Pencapaian misi pertama ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai

berikut:

1) Program Rehabilitasi sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian individu yang menjadi korban

penyalahgunaan napza baik dalam kualitas keberfungsian sosial maupun jumlah penyandang

masalah yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, dengan prioritas kegiatan adalah:

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah korban

penyalahgunaan napza

Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar penyandang masalah korban penyalahgunaan

napza

Pencapaian misi kedua ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Program perlindungan dan advokasi sosial

Program ini bertujuan untuk peningkatan jumlah masyarakat yang dapat mengakses pelayanan

rehabilitasi sosial dan mengadvokasi korban penyalahgunaan napza, melalui kegiatan sebagai

berikut :

Penjajakan

Sosialisasi

Advokasi

Publikasi

Outreach/penjangkauan

IPWL ( institusi Penerima Wajib Lapor )

TRC ( tindakan reaksi cepat )

Pelayanan perpustakaan

Bimbingan lanjut

Rresosialisasi

Halaman 26


Pencapaian misi ketiga ini dilakukan melalui program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya efektivitas sistem manajemen administrasi

pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7) Penyediaan Alat Tulis Kantor

8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10) Penyediaan Bahan Bacaan, dan Peraturan Perundang-Undangan

11) Penyediaan bahan logistik kantor

12) Penyediaan Makanan Minuman

13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

14) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

15) Penyediaan jasa tenaga teknis pendukung /tenaga perkantoran

b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Lembaga PSPP “Galih

Pakuan” Bogor sesuai dengan analisis keadaan serta kebutuhan melalui pengembangan

sistem informasi manajemen berbasis computerize, pengadaan sarana kantor pemerintahah,

pembangunan dan rehabilitasi prasarana gedung kantor pemerintahan guna mendukung

optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik

sesuai dengan kemampuan Lembaga. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3) Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Halaman 27


c. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program/Kegiatan

2) Peningkatan Pendataan dan Statistik

3) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung

F. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja tahun 2016 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai

selama tahun 2016, yang mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam

rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PSPP “ Insyaf “

sumatera Utara 2015-2019. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur

dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada

lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2015).

Implementasi rencana strategis tahun 2015-2019 untuk tahun 2016 mencakup pelaksanaan

45 kegiatan dalam 3 program . Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp.15.366.936.000- (lima belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta

Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

G. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, maka semua instansi sampai unit eselon

II, dalam konteks ini termasuk PSPP “Galih Pakuan” Bogor diwajibkan untuk penyusunan

Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun.

Berikut ini adalah Penetapan Kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor Tahun Anggaran 2016, yang

terdiri dari lampiran penetapan kinerja, sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja

sebagai berikut:

Halaman 28


KEMENTERIAN SOSIAL R.I

PERJANJIAN KINERJA

PSPP "GALIH PAKUAN" BOGOR TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Beni Sujanto

Jabatan: Kepala PSPP "Galih Pakuan" Bogor

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Waskito Budi Santoso

Jabatan : Direktur Rehailitasi korban penyalahgunaan Napza direktorat Jendral

rehabilitasi Sosial Kemanterian Sosial RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut

menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberiikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lau Bakeri, 4 Januari 2016

Direktur Rehabilitasi Korban

Penyalahgunaan NAPZA

Waskito Budi Santoso

Kepala PSPP “Insyaf “ Sumut

Ahd. Sulaiman

Halaman 29


Penetapan kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor 2016

No Sasaran Strategis

Tahun 2016

Indikator Kinerja Target

1 Korban penyalahguna

napza yang

mendapatkan

rehabilitasi dan

perlindungan social di

dalam panti

Penerima manfaat mampu

melaksanakan fungsi

sosialnya

300 orang


napza yang berhasil

dilayani, diberi bantuan

dan direhabilitasi di

luar panti

Jumlah penerima manfaat

di luar panti yang mengikuti

shelter worksop

5 orang

Jumlah Penerima manfaat

yang mendapatkan

penanganan Kedaruratan

Tim Reaksi Cepat

30 orang

Jumlah penerima manfaat

di luar panti yang

mendapatkan layanan

penjangkauan ( out

reaching )

200 orang

3

3

Meningkatnya kualitas


dan rehabilitasi social

PSPP insyaf sumut

1. Laporan Pelayanan

Rehabilitasi sosial

2. Laporan keuangan

3. Laporan barang

4. Laporan Kinerja

5. Laporan publikasi

6. Laporan Monitoring

dan evaluasi

7. Laporan ekotif

8. Laporan layanan

perkantoran

8 laporan

Dokumen

perencanaan/program/

anggaran/data

informasi/kebijakan bidang

rehabilitasi dan

perlindungan sosial korban


2 dokumen

Layanan perkantoran 12 bulan

Halaman 30


Bangunan dan peralatan

pendukung

1.180 m2

Jumlah Anggaran : Rp. 15.366.936.000,- (Lima belas miliar tiga ratus enam puluh enam juta

Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Direktur Rehabilitasi Korban

Penyalahgunaan NAPZA

Waskito Budi Santoso

Kepala PSPP "Galih Pakuan" Bogor

Ahd. Sulaiman

Halaman 31


REVISI PENETAPAN KINERJA

Kementerian/Lembaga :Panti Sosial Pamardi Putra Insyaf Sumatera Utara

Tahun :2016

No Sasaran Strategis

Tahun 2016

Indikator Kinerja Target


napza yang mendapatkan

rehabilitasi dan

perlindungan social di

dalam panti

Penerima manfaat mampu

melaksanakan fungsi sosialnya

200 orang


napza yang berhasil

dilayani, diberi bantuan

dan direhabilitasi di luar

panti

Jumlah penerima manfaat di luar

panti yang mengikuti shelter

worksop

2 orang

Jumlah Penerima manfaat yang

mendapatkan penanganan

Kedaruratan Tim Reaksi Cepat

30 orang

Jumlah penerima manfaat di luar

panti yang mendapatkan layanan

penjangkauan ( out reaching )

290 orang

3

3

Meningkatnya kualitas


dan rehabilitasi social

PSPP insyaf sumut

1. Laporan Pelayanan

Rehabilitasi sosial

2. Laporan keuangan

3. Laporan barang

4. Laporan Kinerja

5. Laporan publikasi

6. Laporan Monitoring dan

evaluasi

7. Laporan ekotif

8. Laporan layanan perkantoran

8 laporan

Dokumen perencanaan/program/

anggaran/data informasi/kebijakan

bidang rehabilitasi dan

perlindungan sosial korban


2 dokumen

Layanan perkantoran 12 bulan

Halaman 32


Bangunan dan peralatan pendukung 1.180 m2

Jumlah Anggaran :

SatkerPSPP Insyaf Sumut 15.017.046.000,- (Lima Belas Miliar tujuh belas juta empat puluh

enam ribu rupiah )

Medan, 28 Oktober 2016

Kepala PSPP “Galih Pakuan” Bogor

AHD. Sulaiman

Halaman 33


PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA UTAMA PSPP “GALIH PAKUAN” BOGOR RI TAHUN 2016

Sasaran

Strategis Kegiatan

Tahun 2016

Registrasi dan

Penerimaan200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut Kasie. Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

Orientasi dan

Pengenalan Program200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Kegiatan assesment 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Pemenuhan kebutuhan

Permakanan pm200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Pemenuhan kebutuhan

pakaian pm200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Bimbingan fisik dan

perawatan kesehatan200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

bimbingan mental 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

bimbingan terapeutik

community200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

pelayanan family

support group200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

pembahasan kasus 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

PelaksanaWaktu

PelaksanaanLokasi Ket

1

Korban

penyalahguna

napza yang

mendapatkan

rehabilitasi dan

perlindungan

social di dalam

panti

Penerima

manfaat mampu

melaksanakan

fungsi sosialnya

No Indikator Kinerja Target Realisasitingkat

capaian

Penanggung

jawab

Halaman 34


probe 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

keterampilan 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

resosialisasi 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

terminasi 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

Kasie.

PASJan-Des

Wil

Sumut

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

PASJan-Des

Wil

Sumut

Jumlah penerima

manfaat di luar

panti yang

mendapatkan

layanan

penjangkauan (

out reaching )

Penjangkauan/outreac

hing290 orang

290

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

100%Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

PASJan-Des

PSPP

Insyaf

Jumlah Penerima

manfaat yang

mendapatkan

penanganan

Kedaruratan Tim

Reaksi Cepat

Tim reaksi Cepat 30 orang 30 orang 100%2

Korban

penyalahguna

napza yang

berhasil dilayani,

diberi bantuan

dan

direhabilitasi di

luar panti

Jumlah penerima

manfaat di luar

panti yang

mengikuti shelter

worksop

Shelter Workshop 2 orang 2 orang

1

Korban

penyalahguna

napza yang

mendapatkan

rehabilitasi dan

perlindungan

social di dalam

panti

Penerima

manfaat mampu

melaksanakan

fungsi sosialnya

Halaman 35


Penjajakan Kasie.

PAS Des

Wil

Sumut

Pelatihan

Kewirausahaan

Kasie

Rehsos Des

PSPP

Insyaf

verifikasi kasusKasie.

Rehsos Jan-Des

Wil

Sumut

Melaksanakan

home visit

Kasie.

Rehsos Jan-des

Wil

Sumut

Melaksanakan

bimbingan lanjut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

Wil

Sumut

Dukungan

Pembinaan fisik

Kasie.

Rehsos Jan- Des

PSPP

Insyaf

2 Laporan keuanganPengelolaan

UAKPA

1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pengelolaan

UAKPB

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pengadaan Barang

dan Jasa

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pengelolaan Barang

persediaan

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan LKJ

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

Laporan IKM

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

laporan PMK 249

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

laporan PP 39

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pelayanan

perpustakaan Kasie.PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

Peyiapan bahan

publikasi

Kasie.

PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

5 Laporan publikasi

1

Lapora

n

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

4 Laporan Kinerja1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

100%Kepala PSPP

Insyaf Sumut

3 Laporan barang1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

3Meningkatnya

kualitas

administrasi

pelayanan dan

rehabilitasi

social PSPP

insyaf sumut

1Laporan Pelayanan

Rehabilitasi sosial

1

laporan

1

laporan

Halaman 36


Pemasangan

baliho

Kasie.

PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pelaksanaan

Sosialisasi IPWL

di daerah

Kasie.

PAS Jan- Des

Wil

Sumut

Pelaksanaan

Sosialisasi

Program panti di

Sekolah

Kasie.

PAS Jan- Des

Wil

Sumut

Pameran HKSNKasie.PAS Jan- Des Kalteng

Monitoring dan

evaluasi Program

di dalam panti

Kasie.

PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

Monitoring dan

evaluasi Program

di luar panti

Kasie.

PAS Jan- Des

Wil

Sumut

Keterampilan LASKasie.PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

Keterampilan

cangkang kerang

Kasie.

Rehsos Jan- Des

PSPP

Insyaf

Jamuan tamuSub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Rapat koordinasi

dalam panti

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

Program dan

anggaran

1

dokum

en

1

dokume

n

100%Kepala PSPP

Insyaf SumutSub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

kurikulum

rehabilitasi sosial

1

dokum

en

1

dokume

n

100%Kepala PSPP

Insyaf SumutSub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

3Meningkatnya

kualitas

administrasi

pelayanan dan

rehabilitasi

social PSPP

insyaf sumut 6Laporan Monitoring

dan evaluasi

1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

5 Laporan publikasi

1

Lapora

n

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

8Laporan layanan

perkantoran

1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

7 Laporan ekotif1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

9

Dokumen

perencanaan/progr

am/ anggaran/data

informasi/kebijaka

n bidang

rehabilitasi dan

perlindungan sosial

korban

penyalahgunaan

napza

Halaman 37


Penyusunan

kurikulum

rehabilitasi sosial

1

dokum

en

1

dokume

n

100%Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyelenggaraan

operasional

Perkantoran

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

gedung dan

bangunan

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

halaman

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

kendaraan

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

Sarana kantor

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

Jaringan

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

koordinasi dan

konsultasi

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pembangunan

lapangan tenis

Sub.Bag

TU Juni - Nop

PSPP

Insyaf

Rehabilitasi Asrama

Primari I

Sub.Bag

TU Juni - Nop

PSPP

Insyaf

Rehabilitasi Asrama

Primari II

Sub.Bag

TU Juni - Nop

PSPP

Insyaf

100%Kepala PSPP

Insyaf Sumut

11

Bangunan dan

peralatan

pendukung

1.180

m2

1.180

m2100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

9

Dokumen

perencanaan/progr

am/ anggaran/data

informasi/kebijaka

n bidang

rehabilitasi dan

perlindungan sosial

korban

penyalahgunaan

napza

10Layanan

perkantoran

12

bulan

12

bulan

3Meningkatnya

kualitas

administrasi

pelayanan dan

rehabilitasi

social PSPP

insyaf sumut

Halaman 40


Penetapan kinerja yang telah ditetapkan terdiri dari 2 sasaran (lihat Tabel 1, kolom 3). Selanjutnya

untuk mencapai sasaran tersebut di tetapkan 9 (empat) indikator kinerja (lihat Tabel 2, kolom 3)

dengan capaian target kinerja 45 (empat puluh lima ) dalam satuan stel, orang, Klien, tahun,

kegiatan, Unit, laporan, dokumen,m2 dan bulan layanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

15.366.936.000,- (Lima belas Miliar tiga ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh

enam ribu rupiah). Untuk mencapai indikator sasaran tersebut, dilakukan kegiatan yang disesuaikan

dengan tugas pokok masing-masing bagian Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf “ Sumut sebagai

berikut:

Tabel 2.3

Kegiatan dan Anggaran Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf “ Sumut

Tahun 2016

NO KEGIATAN ANGGARAN KET

1. Korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh rehabilitasi

dan perlindungan kesejahteraan sosial di Panti Sosial

Pamardi Putra Insyaf sumatera utara

3.780.000.000 DIPA 2016

2. Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan

Rehabilitasi dan Perlindungan social di luar panti

362.412.000 DIPA 2016

3. Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Publikasi

serta Pelaksanaan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial

Korban Penyalahgunaan NAPZA

1.928.342.000 DIPA 2016

4. Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran/Data dan

Informasi/Kebijakan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan

sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

129.252.000 DIPA 2016

5 Layanan Perkantoran 5.672.773.000 DIPA 2016

9. Gedung/Bangunan 3.494.157.000 DIPA 2016

Jumlah 15.366.936.000

Halaman 41


Revisi Kegiatan dan Anggaran Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf “ Sumut

Tahun 2016

NO KEGIATAN ANGGARAN KET

1. Korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh rehabilitasi

dan perlindungan kesejahteraan sosial di Panti Sosial

Pamardi Putra Insyaf sumatera utara

3.626.199.000 DIPA 2016

2. Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan

Rehabilitasi dan Perlindungan social di luar panti

477.992.000 DIPA 2016

3. Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Publikasi

serta Pelaksanaan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial

Korban Penyalahgunaan NAPZA

1.618.145.000 DIPA 2016

4. Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran/Data dan

Informasi/Kebijakan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan

sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

127.780.000 DIPA 2016

5 Layanan Perkantoran 5.672.773.000 DIPA 2016

6. Gedung/Bangunan 3.494.157.000 DIPA 2016

Jumlah 15.017.046.000

Halaman 42


Realisasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja

sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator

kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk

menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan

jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai

berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100%

Rencana

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah

realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Halaman 43


Rencana – (Realisasi – Rencana)


Rencana

Atau:

(2 x Rencana) – Realisasi


Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas

kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate

outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Namun

demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan

pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan

indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan

penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2016 dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, melalui pengukuran tingkat

pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja

kegiatan yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini

menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator

kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan

menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Urutan Rencana capaian Kategori Capaian

I >85 Sangat Berhasil

Halaman 44


II 70 < X ≤ 85 Berhasil

III 55 < X ≤ 70 Cukup Berhasil

IV ≤ 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode

Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap

kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan

jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5

Cukup Berhasil : 62,5

Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal

dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Capaian kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor adalah memfokuskan semua aktivitasnya

pada layanan prima (service excellence) dalam rangka melaksanakan tugasnya baik di

lingkungan Kementerian Sosial RI maupun eksternal Kementerian Sosial RI. Perencanaan

strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan

harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan jaman, sehingga

diharapkan mampu untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah pusat.

Halaman 45


SAKIP adalah suatu sistem manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada hasil

(result oriented government). Penerapan sistem manajemen kinerja yang baik, mewajibkan

menuntut setiap instansi pemerintah untuk memiliki suatu tatanan, instrumen, dan metode

pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran dan

pelaporan kinerja dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu. SAKIP, meliputi:

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan informasi dan

evaluasi kinerja.

Tahun anggaran 2016 PSPP “Galih Pakuan” Bogor telah menyelenggarakan penyusunan

LAKIP tahun 2016 dengan mengacu kepada 3 ( tiga Sasaran ). Sasaran tersebut selanjutnya

diukur dengan berdasarkan pada analisis indikator kinerja utama, pengukuran dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

penetapan kinerja dengan realisasinya. Realisasi sampai akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa

sebanyak 3 sasaran tersebut telah dapat

dicapai dengan hasil baik. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat

diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk

mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai

didalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Halaman 45


Halaman 46


Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana

maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan output.

Berikut ini adalah uraian realisasi pencapaian sasaran PSPP “Galih Pakuan” Bogor tahun 2015 yang diukur dengan menggunakan indikator

kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor Tahun 201

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA RENCANA AKSI

INDIKATOR KINERJA UTAMA PSPP “GALIH PAKUAN” BOGOR RI TAHUN 2016

Halaman 47


Sasaran

Strategis Kegiatan

Tahun 2016

Registrasi dan

Penerimaan200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Orientasi dan

Pengenalan Program200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Kegiatan assesment 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Pemenuhan kebutuhan

Permakanan pm200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Pemenuhan kebutuhan

pakaian pm200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

Bimbingan fisik dan

perawatan kesehatan200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

bimbingan mental 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

bimbingan terapeutik

community200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

pelayanan family

support group200 orang

200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

pembahasan kasus 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP


PSPP

Insyaf

PelaksanaWaktu

PelaksanaanLokasi Ket

1

Korban

penyalahguna

napza yang

mendapatkan

rehabilitasi dan

perlindungan

social di dalam

panti

Penerima

manfaat mampu

melaksanakan

fungsi sosialnya

No Indikator Kinerja Target Realisasitingkat

capaian

Penanggung

jawab

Halaman 48


probe 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

keterampilan 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

resosialisasi 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

terminasi 200 orang200

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

PSPP

Insyaf

Kasie.

PASJan-Des

Wil

Sumut

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

PASJan-Des

Wil

Sumut

Jumlah penerima

manfaat di luar

panti yang

mendapatkan

layanan

penjangkauan (

out reaching )

Penjangkauan/outreac

hing290 orang

290

orang100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

100%Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Kasie.

PASJan-Des

PSPP

Insyaf

Jumlah Penerima

manfaat yang

mendapatkan

penanganan

Kedaruratan Tim

Reaksi Cepat

Tim reaksi Cepat 30 orang 30 orang 100%2

Korban

penyalahguna

napza yang

berhasil dilayani,

diberi bantuan

dan

direhabilitasi di

luar panti

Jumlah penerima

manfaat di luar

panti yang

mengikuti shelter

worksop

Shelter Workshop 2 orang 2 orang

1

Korban

penyalahguna

napza yang

mendapatkan

rehabilitasi dan

perlindungan

social di dalam

panti

Penerima

manfaat mampu

melaksanakan

fungsi sosialnya

Halaman 49


Penjajakan Kasie.

PAS Des

Wil

Sumut

Pelatihan

Kewirausahaan

Kasie

Rehsos Des

PSPP

Insyaf

verifikasi kasusKasie.

Rehsos Jan-Des

Wil

Sumut

Melaksanakan

home visit

Kasie.

Rehsos Jan-des

Wil

Sumut

Melaksanakan

bimbingan lanjut

Kasie.

Rehsos Jan-Des

Wil

Sumut

Dukungan

Pembinaan fisik

Kasie.

Rehsos Jan- Des

PSPP

Insyaf

2 Laporan keuanganPengelolaan

UAKPA

1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pengelolaan

UAKPB

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pengadaan Barang

dan Jasa

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pengelolaan Barang

persediaan

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan LKJ

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

Laporan IKM

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

laporan PMK 249

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

laporan PP 39

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pelayanan

perpustakaan Kasie.PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

Peyiapan bahan

publikasi

Kasie.

PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

5 Laporan publikasi

1

Lapora

n

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

4 Laporan Kinerja1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

100%Kepala PSPP

Insyaf Sumut

3 Laporan barang1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

3Meningkatnya

kualitas

administrasi

pelayanan dan

rehabilitasi

social PSPP

insyaf sumut

1Laporan Pelayanan

Rehabilitasi sosial

1

laporan

1

laporan

Halaman 50


Pemasangan

baliho

Kasie.

PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pelaksanaan

Sosialisasi IPWL

di daerah

Kasie.

PAS Jan- Des

Wil

Sumut

Pelaksanaan

Sosialisasi

Program panti di

Sekolah

Kasie.

PAS Jan- Des

Wil

Sumut

Pameran HKSNKasie.PAS Jan- Des Kalteng

Monitoring dan

evaluasi Program

di dalam panti

Kasie.

PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

Monitoring dan

evaluasi Program

di luar panti

Kasie.

PAS Jan- Des

Wil

Sumut

Keterampilan LASKasie.PAS Jan- Des

PSPP

Insyaf

Keterampilan

cangkang kerang

Kasie.

Rehsos Jan- Des

PSPP

Insyaf

Jamuan tamuSub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Rapat koordinasi

dalam panti

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

Program dan

anggaran

1

dokum

en

1

dokume

n

100%Kepala PSPP

Insyaf SumutSub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyusunan

kurikulum

rehabilitasi sosial

1

dokum

en

1

dokume

n

100%Kepala PSPP

Insyaf SumutSub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

3Meningkatnya

kualitas

administrasi

pelayanan dan

rehabilitasi

social PSPP

insyaf sumut 6Laporan Monitoring

dan evaluasi

1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

5 Laporan publikasi

1

Lapora

n

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

8Laporan layanan

perkantoran

1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

7 Laporan ekotif1

laporan

1

laporan100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

9

Dokumen

perencanaan/progr

am/ anggaran/data

informasi/kebijaka

n bidang

rehabilitasi dan

perlindungan sosial

korban

penyalahgunaan

napza

Halaman 51


Penyusunan

kurikulum

rehabilitasi sosial

1

dokum

en

1

dokume

n

100%Kepala PSPP

Insyaf Sumut

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Penyelenggaraan

operasional

Perkantoran

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

gedung dan

bangunan

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

halaman

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

kendaraan

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

Sarana kantor

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pemeliharaan

Jaringan

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

koordinasi dan

konsultasi

Sub.Bag

TU Jan- Des

PSPP

Insyaf

Pembangunan

lapangan tenis

Sub.Bag

TU Juni - Nop

PSPP

Insyaf

Rehabilitasi Asrama

Primari I

Sub.Bag

TU Juni - Nop

PSPP

Insyaf

Rehabilitasi Asrama

Primari II

Sub.Bag

TU Juni - Nop

PSPP

Insyaf

3Meningkatnya

kualitas

administrasi

pelayanan dan

rehabilitasi

social PSPP

insyaf sumut

100%Kepala PSPP

Insyaf Sumut

11

Bangunan dan

peralatan

pendukung

1.180

m2

1.180

m2100%

Kepala PSPP

Insyaf Sumut

9

Dokumen

perencanaan/progr

am/ anggaran/data

informasi/kebijaka

n bidang

rehabilitasi dan

perlindungan sosial

korban

penyalahgunaan

napza

10Layanan

perkantoran

12

bulan

12

bulan

Halaman 49


C. Evaluasi Capaian dan Analisis Kinerja 2016

Capaian Kinerja 2016 PSPP “Galih Pakuan” Bogor secara kuantitatif telah dapat dilaksanakan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Namun secara kualitatif masih harus selalu ditingkatkan.

Berikut ini kami sampaikan uraian penjelasan tentang capaian kegiatan PSPP “Galih Pakuan”

Bogor Tahun 2016.

Indikator 1 Korban penyalahgunan napza yang mendapatkan rehabilitasi dan

perlindungan sosial dalam panti sosial pamardi putra insyaf sumut

Indikator ini merupakan Kriteria yang menjadi dasar penilaian suatu kinerja dan menjadi

program prioritas nasional/ bidang yang dilaksanakan oleh PSPP “Galih Pakuan” Bogor sebagai

lembaga rehabilitasi sosial Korban penyalahgunaan Napza. Pelaksanaan rehabilitasi sosial sesuai

norma, prosedur dan standar pelayanan menegaskan bahwa rehabilitasi sosial yang dilaksanakan

tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai UPT Kementerian Sosial, melainkan terkandung

makna untuk memberikan pelayanan berkualitas dan memenuhi harapan penerima pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk

a) motivasi dan diagnosis psikososial; b) perawatan dan pengasuhan; c) pelatihan keterampilan;

d) bimbingan fisik, mental, sosial; d) konseling psikososial; e) pelayanan aksesibilitas; f)

bantuan dan asistensi sosial; g) bimbingan resosialisasi; h) bimbingan lanjut dan atau rujukan.

Rehabilitasi sosial dilaksanakan secara bertahap mulai dari penerimaan sampai terminasi.

Indikator utama kegiatan ini adalah Jumlah PM yang telah mampu melaksanakan fungi

sosialnya

Berdasarkan indikator ini, capaian kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor mencapai 100 persen.

Pada tahun 2016, PSPP “Galih Pakuan” Bogor berhasil memberikan pelayanan, perlindungan

dan rehabilitasi sosial dari target 200, sebanyak 200 Penerima manfaat yang telah benar-benar

pulih. Karena pelayanan di PSPP Insyaf Sumut dalam sistem on off, dengan pengertian bahwa

penerimaan kelayan yang diberikan dapat dilaksanakan tiap hari.

Halaman 50


Pencapaian kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran terlaksananya

pelayananan dan rehabilitasi sosial sesuai norma, prosedur dan standar pelayanan sebagai

berikut:

1. Penerima manfaat yang diterima sesuai eligibilitas pelayanan dengan target 100 persen

dari calon penerima manfaat yang diterima.

Penerimaan calon penerima manfaat mensyaratkan kriteria tertentu agar dapat mengikuti

rehabilitasi sosial. Karena itu, indikator ini digunakan untuk mengukur ketaatan lembaga

dalam menerima calon penerima manfaat sesuai eligibilitas dan standar pelayanan yang

telah ditetapkan.

Berdasarkan indikator 100 persen calon penerima manfaat yang diterima memenuhi

eligibilitas pelayanan, tingkat pencapaian kinerja penerimaan mencapai 100 persen. Seluruh

penerima manfaat yang diterima untuk mengikuti rehabilitasi sosial dengan target 200 orang

memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu Korban Penyalahgunaan Napza yang masih dapat

menjalani rehabilitasi (tidak dual diagnosa) serta memenuhi persyaratan lain yang

ditetapkan.

Pada tahun 2016, jumlah Korban penyalahgunaan Napza yang mendaftar sebagai calon

penerima manfaat berjumlah 414 orang. Terdiri dari program reentry 30 orang dan primary

170 orang.

2. Orientasi dan pengenalan program yang diselesaikan tepat prosedur, tepat waktu dan

tepat sasaran dengan target 50 penerima manfaat di program reentry dan 150 di program

primary.

Halaman 51


Indikator ini ditetapkan untuk mengetahui ketepatan waktu penyelesaian dan keakuratan

orientasi dan pengenalan program. Target orientasi dan pengenalan program berdasarkan

indikator ini tercapai 100 persen. Semua proses orientasi, dan pengenalan program telah

melalui prosedur yang ditetapkan, telah dilaksanakan oleh Tim Rehabilitasi yang melibatkan

pekerja sosial, dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan, sedangkan target jumlah penerima manfaat yang mengikuti kegiatan orientasi

sebanyak 200 orang atau setara dengan 100 %

3. Assesment untuk menetukan latar belakang masalah korban menggunakan napza

Data klien diperoleh dan terkumpul melalui wawancara dan observasi, dianalisa, ditelusuri

dan diungkapkan masalahnya, identifikasi masalah dan dibahas dalam satu sidang kasus /

Case Coverence, hasil assesment yang terkumpul sebanyak 150 kasus dari program terpadu

dan 50 kasus dari re entry . Dukungan data keluarga melalui home visit/observasi keluarga

maing-masing klien sangat memperlancar pelaksanaan kegiatan ini. Case Coverence

dilakukan untuk mengungkapkan permasalahan yang muncul di panti yang dilaksanakan

pada setiap bulan sehingga dapat dicarikan solusi terhadap masalah yang ada.

4. Bimbingan Fisik, Sosial, Mental, Keterampilan dan Kesehatan

Pembinaan fisik, Bimbingan mental Agama, diarahkan untuk pemulihan kesehatan dan

kesegaran jasmani penerima manfaat sebagai berikut:

Halaman 52


Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja dalam Program bimbingan Fisik, mental, sosial, keterampilan dan

kesehatan

NO KEGIATAN TARGET

REALISAS

I %

1. Pemeriksaan dan perawatan kesehatan

penerima manfaat 200 200 100

2. Melaksanakan Function/K3 yang

dilaksanakan setiap hari 360 360 100

3. Aerobik

52 52 100

4 Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)

12 12 100

5. Saturday Night Activity

52 52 100

Halaman 53


7. Probe

3 3 100

8. Outing

3 3 100

9. Widyawisata

1 1 100

10. Religius Class setiap rabu malam

52 52 100

11. Bimbingan Kerohanian untuk

penerima manfaat yang beragama

Kristen yang dilaksanakan setiap hari

jum’at

52 52 100

12. Etika Budi Pekerti

52 52 100

13. CC

12 12 100

14. FSG

4 4 100

15. Home Visit

26 26 100

16. Team Building

1 1 100

17. Terapi Kelompok

1 1 100

Dalam proses selama tahun 2016, penerima manfaat menjadi lebih religius dan sehat,

serta dapat berpikiran secara jernih yang sebelumnya selalu mengungkapakan sikapnya

dengan kemarahan.

Bimbingan Sosial diberikan untuk mengembangkan kemampuan dan fungsi sosial

penerima manfaat sebagai bekal dikemudian hari. Sebagai upaya untuk membangun

kembali peran fungsi sosialnya maka diberikan kegiatan-kegiatan;

Bimbingan sosial yang dilaksanakan selain klasikal juga dilaksanakan dengan

menerapkan Metode Therapeutic Community (TC) yang dilaksanakan di asrama maupun

ditempat lain.

Halaman 54


Tabel 3.3

Kegiatan Therapeutic Community (TC) yang dilaksanakan adalah:

NO KEGIATAN TARGET

REALISAS

I %

1. Seminar

48 48 100

2. Confrontation Group

48 48 100

3. Sharing Circle

48 48 100

4 Static Group

48 48 100

5. PAGE

48 48 100

6. Encounter Group

48 48 100

7. Discussion

48 48 100

8. Dynamic Group

48 48 100

9. Konseling

48 48 100

10. Circle

48 48 100

11. Weekend Wrap Up

48 48 100

12. Residen Meeting

48 48 100

13. Morning Meeting

48 48 100

14. Morning Breafing

48 48 100

15. Structure of the House

360 360 100

a. Seminar

Bentuk pertemuan kelompok yang diikuti oleh seluruh Kelayan untuk membahas

suatu topik yang berkaitan dengan kehidupan adiksi, dengan membawa perubahan

antara lain:

1) Kelayan dapat lebih memahami kehidupan addict dan cara untuk mengatasinya.

2) Mulai memahami program hidup yang akan dijalaninya.

Halaman 55


3) Mulai memahami pencegahan – pencegahan dan pengaruh adiksi dari dalam diri

sendiri.

b. Discussion

Sebuah pertemuan yang diikuti oleh Kelayan untuk mendiskusikan suatu

permasalahan atau topik yang telah ditentukan, yang ada kaitannya dengan

perjalanan Kelayan. Kegiatan ini membawa perubahan antara lain :

1) Membiasakan diri untuk berpendapat

2) Berani untuk mempertahankan pendapat

3) Membangkitkan kepercayaan diri dalam berbicara

4) Membangkitkan potensi edukatif yang dimiliki

c. Responsible Interaction

Kata lain dari gotong royong, di sini Kelayan bekerja sama dalam membersihkan

lingkungannya, baik di dalam asrama maupun di luar asrama.

d. Sharing Circle

Yaitu suatu pertemuan yang diikuti oleh seluruh Kelayan dan didampingi oleh

pekerja sosial guna untuk membahas issue yang terjadi pada diri masing – masing

Kelayan dan membiasakan diri untuk memberikan masukan kepada Kelayan yang

lain.

e. Weekend Wrap Up

Yaitu suatu pertemuan yang diikuti oleh seluruh resident guna membahas tentang

perasaan hatinya dalam satu minggu, serta membahas issue yang terjadi dalam rumah

seminggu yang lalu, biasanya pertemuan ini dilaksanakan satu minggu sekali pada

hari minggu malam.

f. PAGE (Personal/Peer Accountability Group Evaluation)

Yaitu pertemuan mingguan yang diikuti oleh seluruh residen untuk membahas

tingkah laku positif dan negatif seorang residen yang dibahas oleh seluruh residen

dan residen itu sendiri.

Sessi dilaksanakan secara insidental yang diberikan kepada penerima manfaat yang

melakukan kesalahan-kesalahan dan diberi proses pembelajaran, dari proses tersebut

penerima manfaat telah berubah sikapnya yang tertutup dan tidak percaya diri menjadi

terbuka dan selalu memotivasi penerima manfaat yang lain agar menjadi percaya diri.

Halaman 56


5. Resosialisasi/Reintegrasi

Dalam bentuk Praktek Belajar Kerja (PBK) / Magang. Praktek Belajar Kerja dilaksanakan

tanggal 22 Oktober s/d 21 Desember 2016 pada 25 perusahaan/bengkel di Kota Medan dan

sekitarnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran di dunia kerja dan

menambah pengetahuan serta meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan /skill

kerja klien, dan sebagai bentuk pelaksanaan apa yang diperoleh di panti dan melatih

penerima manfaat menjalani kehidupan diluar panti dengan harapan dapat mengaplikasikan

dan dapat memecahkan masalahnya, sehingga hasil akhir dari kegiatan ini penerima manfaat

dapat berfungsi sosial secara wajar di masyarakat. Dari target 50 pm yang melaksanakan

kegiatan ini hanya 30 pm yang dapat melaksanakan sampai selesai. Dalam upaya

memberikan kesempatan resosialisasi PSPP Insyaf memberikan modal usaha bagi PM

berupa Toolkit sesuai dengan keterampilan yang diikutinya.

6. Penyelenggaraan Perpustakaan Klien

Indikator kinerja tersebut dihasilkan dengan melakuan serangkaian kegiatan yang

dilaksanakan Seksi Program dan Advokasi Sosial PSPP “Galih Pakuan” Bogor. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan bertujuan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui

kegiatan Perpustakaan dan telah dilaksanakan yang menghasilkan pengetahuan dan

wawasan penerima manfaat menjadi lebih luas dibuktikan dengan dalam mengikuti kegiatan

seminar isi dari materi menjadi semakin berbobot, dengan target capaian 1200 PM hanya

583 yang berhasil meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan wawasanya.

Tabel 3.4

capaian indikator kinerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial

NO KEGIATAN TARGET REALISASI %

1. Pendaftaran 200 200 100

2. Orientasi dan Pengenalan Program 200 200 100

3. Assesment 200 200 100

4 Terselenggaranya Bimbingan

Fisik, Sosial, Mental,

Keterampilan dan Kesehatan

200 200 100

Halaman 57


5. Resosialisasi/Reintegrasi 50 30 60

6. Penyelenggaraan Perpustakaan

Klien 1200 400 30

7 Terminasi 200 200 100

Dari hasil kinerja PSPP “Insyaf’ Medan tahun 2016 dengan sasaran Meningkatnya kualitas

Kemampuan sosial penerima manfaat dengan indikator Jumlah PM yang telah mampu

melaksanakan fungsi sosialnya sebanyak 200 Penerima Manfaat pulih dari target 200 Penerima

Manfaat, ini meningkat dari tahun 2015 yang target pelayanan sama Penerima manfaat dan

tingkat keberhasilan 80 Penerima manfaat.

Indukator 2 Korban penyalahguna napza yang berhasil dilayani diberi

banntuan dan direhabilitasi diluar panti

Dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada Korban penyalahgunaan napza di

masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan memenuhi hak-hak dasarnya, PSPP “Insyaf Medan

melaksanakan kegiatan pelayanan advokasi sosial bagi korban penyalahguna napza dengan bentuk

kegiatannya meliputi pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar panti. Indikator kegiatan ini adalah

“Persentase PM yang telah di advokasi dan mediasi ”. Berdasarkan indikator ini, capaian kinerja

PSPP “Insyaf Medan mencapai 100 persen. Bentuk kegiatan dan capaian kinerja peningkatan

jangkauan pelayanan sebagai berikut:

1. Sheltered Workshop.

Kegiatan Workshop bagi alumni Klien dimaksudkan untuk melaksanakan program after care

dengan cara memberikan kesempatan kepada alumni klien untuk menambah wawasan dan

pengetahuan dalam bidang perbengkelan dengan melakukan praktek langsung di lapangan (di

Halaman 58


bengkel) dan menghadapi permasalahan secara langsung. Pada tahun ini Sheltered Workshop

dilaksanakan di Jalan Tanjung selamat yang dikhususkan pada kegiatan Bengkel bengkel las

Output kegiatan adalah 2 Orang eks klien korban penyalahgunaan NAPZA yang mengikuti

program Sheltered Workshop di PSPP “Galih Pakuan” Bogor untuk tahun anggaran 2016. Dan

hasil darikegiatan ini dapat dinilai memuaskan karena sws ini dapat berkembang dengan baik ,

dengan melihat banyaknya pelanggan yang memesan perkakas yang terbuat dari besi.

2. Advokasi dan TRC Bagi Klien Bermasalah.

Advokasi Sosial dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada korban penyalahgunaan

napza maupun keluarga untuk mengakses pelayanan dan rehabilitasi sosial, koordinasi dengan

service provider yang ada diwilayah Sumatera Utara, target kinerja sebanyak 30 orang terealisasi

100 % yaitu 30 orang .

3. Outreaching

Outreaching adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjangkau penyalahguna napza yang belum

dapat mengakses layanan panti PSPP Insyaf sumut, ada beberapa alasan mengapa korban

penyalahguna napza tidak mengakses layanan rehabilitasi PSPP Insyaf sumut:

1. Belum adanya kesadaaran daari diri korban maupun keluarga mengenai dampak dari

narkoba ini.

2. Keengganan Korban maupun keluarga untuk berpisah sementara mengikuti program

rehabilitasi.

3. Jarak yang jauh antara panti dan rumah korban sehingga pihak keluarga merasa keberatan

untuk melepas anaknya direhab.

4. Kurangnya informasi keluarga korban mengenai PSPP InsyafSumut.

Karena alasan itu maka dilakukan kegiatan penjangkauan yang tujuannya memberikan

pemahaman kepada masyarakat khususnya penyalahguna napza untuk dapat merehabilitasi

dirinya di luar panti, denganmemanfaatkan sumber ,yakni pekerja sosial kecamatan, TKSK

dan tenaga sosial adiksi yang ada di masyarakat. Pada kegiatan ini petugas memberikan

contoh dan teknik sederhana bagaimana cara merehabilitasi diri dan keluarga bagi mereka

yang terjerat penyalahgunaan napza.

PM yang menjadi target sebanyak 200 orang dan realisasi pelaksanaan kegiatan mencapai

100 % dari 10 wilayah yang telah direncanakan.

6. Kegiatan Pendukung Rehabilitasi sosial

Halaman 59


Dalam menjalankan rehabilitasi sosial di dalam panti, tentunya ada kendala yang kemungkinan

datangnya dari luar lembaga, juga dari hasil assesment ditemukan penyebab dan pencetus

masalah ini berasal dari keluarga atau masyarakat di sekitar korban. Untuk itu dalam proses

rehabilitasi petugas mendatangi pihak keluarga dalam kegiatan home visit.

7. Monitoring dan Evaluasi Program.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kelayan

mengimplementasikan pelayanan yang telah diterima, sehingga dapat mengetahui kelemahan dan

kelebihan pelayanan untuk perbaikan kedepan. Kegiatan ini bertujuan untuk sebagai bahan

pertimbangan untuk menyusun program di masa yang akan datang. Kegiatan ini bertujuan

mengetahui outcome dari output yang telah diketahui tahun 2015 ini untuk memperoleh data eks

kelayan yang telah berhasil mengembangkan keahliannya sesuai dengan skill yang diterima di

Panti dalam upaya mencapai kemandiriannya dan dianalisa sebagai pendukung permohonan

pengajuan UEP. Berdasarkan kegiatan ini didapati 10 eks kelayan yang telah membuka usaha

dan diajukan untuk mendapakan bantuan UEP dari PSPP “Galih Pakuan” Bogor maupun dari

Direktorat KP Napza Kemensos RI Jakarta.

8. Bimbingan Lanjut Bagi Klien dan Bagi Instansi terkait.

Kegiatan ini dimaksudkan Untuk memenuhi salah satu tahapan program Rehabilitasi Sosial yang

sudah direncanakan oleh PSPP ‘Insyaf’ Sumatera Utara. Tujuanya adalah Memperoleh data

tentang perkembangan eks kelayan baik secara fisik, mental, sosial dan vokasional, Membantu eks

kelayan menyelesaikan permasalahan / hambatan yang dialami dalam menjalankan fungsi

sosialnya dilingkungan keluarga/masyarakat sehingga eks kelayan dapat menjalankan fungsi

sosialnya secara baik, dan Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghubungkan eks kelayan

dengan sistem sumber yang dibutuhkan untuk mengatasi / menyelesaikan masalah / hambatan

yang dihadapi terutama dalam hal pengembangan masyarakat. Hasil kegiatan meliputi :

1) Bimbingan Lanjut Kunjungan Ke kelayan dan Keluarga

2) Kondisi Fisik

Eks kelayan re entry b yang dikunjungi berjumlah 28 orang. Pada umumnya dalam kondisi

sehat (segar bugar), bergairah dan gemuk. Sedangkan eks resident primary, dari 11 orang

eks resident, 4 orang (36,36%) kelihatan kurus, lusuh dan tidak bergairah. Dari hasil

wawancara dengan petugas, eks resident tidak selera makan karena menderita sakit maag

Halaman 60


(asam lambung). Sedangkan 7 orang lainnya (63,64%) kelihatan sehat, segar bugar dan

bergairah. Namun mereka juga menderita penyakit asam lambung (maag).

3) Kondisi Mental Psikolgis

Pada Eks kelayan konvensional, ketika bertemu dengan petugas pada umumnya

menunjukkan penerimaan yang sangat baik dan senang dikunjungi oleh petugas. Sebagian

besar (80%) eks kelayan dan keluarga mampu menciptakan komunikasi dan kerjasama

yang baik, misalnya melaksanakan ibadah bersama – sama, makan bersama, dan eks

kelayan selalu terbuka kepada orang tua apabila ada masalah yang dihadapi serta

bertanggung jawab. Sedangkan sebagian kecil (20%) lainnya, eks kelayan dan keluarga

kurang bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Hal ini bisa dilihat dari sikap

eks kelayan pada saat menerima kedatangan petugas. Eks kelayan menunjukkan sikap

kurang terbuka, dan kelihatan kurang akrab. Menurut pendapat keluarga, eks kelayan

kurang bertanggung jawab, kurang disiplin dan kurang dewasa karena belum berpikir

tentang masa depan.

Sedangkan eks resident terpadu, pada umumnya 9 orang (75%) dapat menjaga diri dari

pengaruh teman – temannya untuk kembali memakai narkoba. Sedangkan 4 orang lainnya

(25%) relaps lagi.

4) Kondisi sosial

Eks kelayan konvensional pada umumnya mampu bersosialisasi dengan keluarga dan

masyarakat dengan baik. Menurut hasil wawancara petugas dengan eks kelayan dan

keluarga, eks kelayan pada umumnya aktif dalam kegiatan – kegiatan kepemudaan dan

kegiatan – kegiatan sosial di llingkungan tempat tinggal mereka.

Sedangkan eks resident terpadu, 9 orang (75%) mampu menjalani hidup secara normal di

lingkungan keluarga dan masyarakat. Mereka mampu menjalin komunikasi dan relasi yang

baik dengan lingkungan masyarakat sekitar mereka. Sedangkan 4 orang lainnya (25%)

cenderung menutup diri terhadap lingkungan, lebih sering di rumah dan menghabiskan

waktu menyendiri.

a. Bimbingan Lanjut dalam rangka Koordinasi Dengan Instansi terkait.

Pada umumnya, lembaga / instansi terkait dan pemerintah Daerah setempat sesuai asal

daerah eks kelayan / eks resident menyambut baik kerjasama yang ditawarkan oleh PSPP

‘Insyaf’ dalam menanggulangi permasalahan Narkoba, artinya pemerintah daerah setempat

bersedia memantau perkembangan eks kelayan dan akan mengikutsertakan mereka apabila

ada program – program bantuan penyedian modal usaha / keterampilan. Di samping itu,

pemerintah daerah setempat juga memohon kiranya di daerah asal eks kelayan / eks resident

Halaman 61


juga diadakan sosialisasi tentang program PSPP ‘Insyaf’ dan bahaya penyalahgunaan

NAPZA, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahaya penyalahgunaan NAPZA dan

dengan kesadaran sendiri melapor kepada pemerintah atau langsung datang ke PSPP

‘Insyaf’ Sumatera Utara untuk mengikuti rehabilitasi.

9. Koordinasi dengan Instansi Terkait, Sosialisasi Program panti dan Kegiatan Penyuluhan

Penyebaran Informasi

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk Memberikan informasi tentang bahaya dan dampak

penyalahgunaan NAPZA dan pelayanan program rehabilitasi sosial yang dilakukan di PSPP

"Insyaf" Sumatera Utara dengan tujuan Adanya pemahaman pilar partisipan dan instansi terkait

tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial yang

dilaksanakan di PSPP "Insyaf" Sumatera Utara, sehingga memudahkan untuk mengakses

pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkoba. Capaian kinerja kegiatan

tersebut adalah bertambahnya :

- Peserta dapat memahami tentang berbagai jenis narkotika dan bahaya serta dampak

penyalahgunaanya

- Peserta dapat memahami program dan kebijakan Panti Sosial Pamardi Putra ”Insyaf”

Sumatera Utara dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Napza

- Peserta diharapkan dapat memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA

kepada keluarga, masyarakat dan korban penyalahgunaan untuk dirujuk ke PSPP ”Insyaf”.

- Adanya respon positif dari Kepala Dinas Sosial/LSM/Orsos/PSM/Karang Taruna masing-

masing wilayah terhadap kegiatan yang dilakukan didaerahnya.

- Peserta aktif memberikan masukan dan respon yang positif dari materi yang disampaikan

dan diharapkan menjadi mitra dalam merujuk korban penyalahgunaan napza.

Dengan rincian kegiatan :

- Sosialisasi Program panti diikuti oleh 20 peserta

- Sosialisasi Program IPWL diikuti oleh 20 orang peserta

Halaman 62


10. Pencetakan Bahan Publikasi (Pembuatan Leaflet Stiker, Kalender dan Poster);

Advertorial/Iklan Layanan Masyarakat dan Pemasangan Plang dan Baligo;

Kegiatan Pencetakan Bahan Publikasi terdiri dari beberapa detil kegiatan diantaranya Pembuatan

Leaflet, Stiker, Kalender dan Poster. Hal ini diperlukan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan

Sosial maupun Pendekatan Awal yang dilakukan untuk sosialisasi program pelayanan Panti

Sosial Pamardi Putra “Galih Pakuan” Bogor. Kegiatan Iklan Pengumuman dan Pemberitahuan

bertujuan untuk menyebarluaskan informasi Pelayanan Rehabilitasi sosial PSPP “Galih Pakuan”

Bogor di Media Elektronik yaitu RRI Medan. Adapun hasil dari kegiatan pembuatan dan

pemasangan baliho PSPP "Insyaf" Sumatera Utara adalah telah terpasangnya 3 buah baliho PSPP

"Insyaf" Sumatera Utara, yang terletak di : UPT. Tembung, marelan, Jalan sisingamangaraja ,

Simpang Diski dan Jalan Jamin Ginting. Kegiatan Tahun 2016 adalah pergantian MMT di 5

tempat, pemasangan Baligo (Besar) di Simpang POS, dan perbaikan Baligo, yaitu : Simpang

Tanjung Anom (MMT), Simpang Melati(MMT), Jalan Ngumban Surbakti. (MMT), Pinang

Baris, Amplas,. Dari kegiatan tersebut masyarakat dan keluarga korban penyalahgunaan napza

dapat mengakses PSPP “Insyaf’ medan dari pengumuman, plang, maupun leaflet yang di pasang

di daerah-daerah strategis sehingga dapat menghubungi petugas contact servis yang kemudian

merujuk korban penyalahgunaan napza di PSPP “Galih Pakuan” Bogor.

11. Penyaluran Resosialisasi setelah rehabilitasi.

Kegiatan Penyaluran Resosialisasi Setelah Rehabilitasi dilaksanakan untuk memberikan

perlindungan sosial serta menyalurkan eks penerima PSPP “Insyaf” untuk bekerja dan

bersosialisasi dengan masyarakat serta meyakinkan pengusaha bahwa eks. Penerima manfaat

dapat bekerja secara baik dan profesional, dari kegiatan ini sebanyak 34 eks, jumlahnya

meningkat dari tahun 2013 yang hanya dapat disalurkan sebanyak 23 penerima manfaat diterima

bekerja di wilayah Sumatera utara.

Halaman 63


Tabel 3.4

Matrik kegiatan pencapaian indikator kinerja (3)

NO KEGIATAN TARGET REALISASI %

1. Penjajakan dan Pendekatan Awal 200 200 100

2. Advokasi dan TRC Bagi Klien

Bermasalah. 30 30 100

3. Monitoring dan Evaluasi Program. 10 10 100

4. Bimbingan Lanjut Bagi Klien dan

Bagi Instansi terkait. 28 28 100

5. Mou 0 0 0

6. Koordinasi dengan Instansi

Terkait, Sosialisasi Program panti

dan Kegiatan Penyuluhan

Penyebaran Informasi

115 115 100

7.

Pencetakan Bahan Publikasi

(Pembuatan Leaflet Stiker,

Kalender dan Poster);

Advertorial/Iklan Layanan

Masyarakat. Pemasangan Plang

dan Baligo;

Leaflet : 1000,

kalender : 50,

, 6, Plang : 5

Leaflet ::

1000, kalender

: 50,

: 6, Plang : 5

100

100

8. Penyaluran Resosialisasi setelah

rehabilitasi. 50 34 70

9. Sheltered Workshop. 2 2 100

Halaman 64


Indikator 3 Laporan Kinerja / Keuangan / Monitoring / Evaluasi/ publikasi /

pelaksanaan rehabilitasidan perlindungan sosial Korban napza

1) Jumlah Dokumen Kepegawaian

Indikator kinerja tersebut dihasilkan dengan melakuan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan

Sub Bag. Tata Usaha PSPP “Galih Pakuan” Bogor. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

merupakan rangkaian proses antara komponen-komponen kegiatan dan sub-sub komponen

kegiatan untuk menghasilkan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja PSPP “Galih

Pakuan” Bogor 2016. Administrasi perkantoran yang berhubungan dengan surat menyurat,

kenaikan pangkat dan keadaan pegawai dilakukan di PSPP Insyaf Medan serta koordinasi

dengan Kementerian Sosial Pusat.

Surat Menyurat

Sampai dengan Desember 2016 terdapat surat masuk sebanyak 637 buah dan surat keluar

sebanyak 1650 buah. Ada penurunan jumlah surat keluar pada tahun ini dibandung tahun

sebelumnya.

Kepegawaian

Sampai dengan Semester II terdapat pegawai yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala

sebanyak 26 orang

Pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat sampai denganSemester II sebanyak 0

orang

Pegawai yang mutasi sampai dengan akhir tahun sebanyak 9 orang.

Output kegiatan:

Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan bidang arsip dan kepegawaian.

2) Jumlah Dokumen Laporan

a. Jumlah laporan Bidang Keuangan (1 laporan & 1 dok)


dilaksanakan Sub Bag. Tata Usaha PSPP “Galih Pakuan” Bogor. Kegiatan-kegiatan yang

dilakukan merupakan rangkaian proses antara komponen-komponen kegiatan dan sub-sub

komponen kegiatan untuk menghasilkan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

PSPP “Galih Pakuan” Bogor 2016. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

Halaman 65


1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2) Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tabel 5.


NO. KEGIATAN TARGET REALISASI %

1. Tersusunnya laporan Pembayaran

1 lap 1 lap 100

2. Tersusunya dokumen Pengelolaan

Sistem Akuntansi Pemerintah

(SAP).

1 dok 1 dok

b. Jumlah laporan Bidang Urusan Rumah Tangga (12 bulan)






berikut:

1) Pelayanan Kebutuhan Dasar

2) Sarana Kebutuhan Panti

3) Penyelenggaran Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Halaman 66


Tabel 6.


NO. KEGIATAN TARGET

REALISAS

I %

1. Terlaksananya Pelayanan

Kebutuhan Dasar

12 bln 12 bln 100

2. Terpenuhinya Sarana Kebutuhan

Panti

12 bln 12 bln 100

3. Terlaksananya Penyelenggaran

Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

12 bln 12 bln 100

c. Jumlah Dokumen laporan Bidang Lain (4 dokumen).






berikut:

1) Pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tata usaha dan dukungan management.

2) Publikasi dan kampanye social berupa majalah dinding mingguan

3) Pengembangan keterampilan tambahan

4) Penyusunan RKAKL

Halaman 67


Tabel 7.


NO. KEGIATAN TARGET

REALISAS

I %

1. Terlaksanya Pembinaan dan

pelaksanaan urusan rumah tata

usaha dan dukungan management.

1 Dok 1 Dok 100

2. terpublikasi dan kampanye social

berupa majalah dinding mingguan

1 Dok 1 Dok 100

3. Terlaksanya Pengembangan

keterampilan tambahan

1 Dok 1 Dok 100

4. Terlaksananya Penyusunan

RKAKL

1 Dok 1 Dok 100

d. Jumlah Dokumen Program dan Pelayanan ( 1 Dokumen dan 2 laporan)


dilaksanakan Seksi Program dan Advokasi Sosial PSPP “Galih Pakuan” Bogor. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan merupakan rangkaian proses antara komponen-komponen

kegiatan dan sub-sub komponen kegiatan untuk menghasilkan target yang ditetapkan

dalam Penetapan Kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor 2016.

Halaman 68


B. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran PSPP “Galih Pakuan” Bogor Tahun 2016 sebesar Rp. 15.017.046.000 dengan

rincian penyebaran anggaran yang terbagi menjadi 4 bagian

sebagai berikut :

No Belanja Anggaran Realisasi Sisa anggaran %

1. Belanja Pegawai 3.773.303.000 3.440.671.965 332.631.035 91,18

2. Belanja Barang 7.749.586.000 7.685.553.441 64.052.559 99,17

3. Belanja modal 3.494.157.000 3.420.803.703 73.353.297 97,90

4. Bantuan Sosial 0 0 0 0

Jumlah 15.017.046.000 14.547.009.109 470.036.891 96,87

terdapat kenaikan dalam penyerapan dimana pada tahun 2016 hanya mencapai 96,87 %

KENDALA YANG DIHADAPI :

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program :

a. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

1) Klien sering kali kambuh (relapse) dalam mengikuti rehabilitasi sosial.

2) Latar belakang pendidikan, kebudayaan, dan penggunaan NAPZA.

3) Pendampingan belum optimal, karena seluruh pendamping belum mendapatkan

informasi yang cukup, bekal pengetahuan dan kemampuan sebagaimana yang

diharapkan.

4) Para Pendamping di lapangan masih belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai

dengan peran dan tugasnya.

b. Sumber Daya manusia (SDM)

1) Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peksos, petugas sosial, dan tenaga sosial

dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial

Halaman 69


STRATEGI PEMECAHAN MASALAH :

a. Menyamakan persepsi di tempat rehabilitasi

b. Pembekalan pendamping yang maksimal dan mengetahui tugas juga fungsi sebagai

pendamping

c. Memberikan kesempatan di dalam pelatihan/pembekalan/ pemantapan bagi petugas LKS

yang belum mengikuti

d. Mensosialisasikan program NAPZA ke LKS

e. Mendorong partisipasi pemerintah daerah untuk lebih memberikan perhatian terhadap

korban NAPZA, SDM dan LKS.

Halaman 71


Perbandingan Realisasi tiga tahun terakhir

N

O Sasaran

2016 2015 2014 2013

TARG

ET

REAL

ISASI

Persenta

se

TAR

GET

REALI

SASI

Persent

ase

TARG

ET

REALIS

ASI Persentase TARGET

REALISA

SI

persentas

e

1

Meningkatnya

kualitas

Kemampuan

sosial penerima

manfaat

200 200 100% 80 80 100% 120 120 100% 120 91 75.8%

2

Terpenuinya

kebutuhan dasar

penerima manfaat

200 200 100% 80 80 100% 120 120 100% 120 91 75.8%

3

Meningkatnya

program dan

advokasi sosial

bagi korban

penyalahguna

napza

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Meningkatnya

kualitas

administrasi

pelayanan dan

rehabilitasi sosial

dalam panti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Halaman 72


Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja empat tahun terakhir bahwa terdapat kenaikan realisasi kinerja pada tahun 2016

pada kualitas kemampuan penerima manfaat dan pemenuhan kebutuhan penerima manfaat.

Halaman 72


Perbandingan Jumlah pagu dan penyerapan anggaran tahun 2016, 2015, 2014 dan 2013

Penyerapan 2016

No Belanja Anggaran Realisasi Sisa anggaran %

1. Belanja

Pegawai

3.773.303.000 3.440.671.965 332.631.035 91,18

2. Belanja

Barang

7.749.586.000 7.685.553.441 64.052.559 99,17

3. Belanja modal 3.494.157.000 3.420.803.703 73.353.297 97,90

4. Bantuan

Sosial

0 0 0 0

Jumlah 15.017.046.000 14.547.009.109 470.036.891 96,87

Penyerapan 2015

NO BELANJA ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN %

1 Belanja Pegawai 3.850.207.000 3.555.405.790 294.801.210 92,34

2 Belanja Barang 7.313.239.000 6.440.699.389 872.539.611 88,07

3 Belanja Modal 19.085.815.000 19.031.079.011 54.735.989 99,71

4 Bantuan Sosial - - - 0,00

30.249.261.000 29.027.184.190 1.222.076.810 95,96

Penyerapan2014

NO BELANJA ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN %

1 Belanja Pegawai 4.423.737.000 3.793.722.761 630.014.239 85,76

2 Belanja Barang 3.192.302.000 3.151.378.052 40.923.948 98,72

3 Belanja Modal 499.593.000 496.163.250 3.429.750 99,31

4 Bantuan Sosial - - - 0,00

8.115.632.000 7.441.264.063 674.367.937 91,69

Penyerapan 2013

BELANJA ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN %

Belanja Pegawai 3.830.281.000 3.245.777.556 584.503.444 84,74

Belanja Barang 3.716.536.000 3.283.389.975 433.146.025 88,35

Belanja Modal 373.000.000 339.919.000 33.081.000 91,13

Bantuan Sosial 40.000.000 - 40.000.000 0,00

7.959.817.000 6.869.086.531 1.090.730.469 86,30

Halaman 73


Dilihat dari jumlah pagu yang disediakan pada tahun 2016 nampak ada peningkatan baik dari

ketersediaan pagu maupun penyerapannya, sehingga bila kita hubungkan antara akutabilitas

keuangan dengan akuntabilitas kinerja berbanding lurus, dengan asumsi adanya dukungan dana

dalam pelaksanaan kinerja.

Halaman 73


BAB I V

P E N U T U P

Secara umum Kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor tahun 2016 dapat dinyatakan berhasil, hal ini

dapat dilihat dari pencapaian kinerja sasaran. Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 9 target

indikator kinerja dapat dicapai 100 persen. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang

menghambat capaian kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor tahun 2015 sehingga kualitas target yang

dihasilkan perlu ditingkatkan.

Mencermati permasalahan/kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran

dan belajar dari pengalaman tahun 2016, kami merekomendasikan beberapa hal untuk

meningkatkan kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor di tahun 2016, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan Napza,

peningkatan kualitas di sini meliputi peningkatan SDM, sarana dan prasarana yang

mendukungnya serta peningkatan kualitas proses penyuluhan bagi keluarga dan masyarakat

tentang rehabilitasi penyalahgunaan Napza.

2. Perlu segera Buku Perlindungan dan Advokasi Sosial sebagai acuan panti dalam melaksanakan

kegiatan perlindungan dan advokasi sosial.

3. Perlunya peningkatan mutu pengetahuan dan ketrampilan tenaga Instruktur Keterampilan dan

Pekerja Sosial melalui Diklat Teknis ataupun Diklat Profesi yang dilaksanakan secara berkala.

4. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas

pemanfaatan sumber-sumber anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis

yang ditetapkan, difokuskan pada prioritas nasional dan prioritas bidang penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor ini disusun, selanjutnya

kritik dan saran untuk meningkatkan kinerja PSPP “Galih Pakuan” Bogor ke depan kami harapkan.

Halaman 74


Medan, Januari 2017

Kepala

AHD. SULAIMAN

laporan kinerja pspp -...

Documents