DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR
Bahan Ajar
Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan
Disusun:
Maulia Githa Ustadztama
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSDIKLAT PAJAK 2016
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN,
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
DAN NOTA PENGHITUNGAN
KKP LHP NOTHIT 2
DAFTAR ISI
I. Kertas kerja pemeriksaan (kkp) --------------------------------------------------------------------- 3
A. PENGERTIAN KKP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
B. JENIS KKP-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
1. KKP umum -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2. KKP khusus ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4
C. FUNGSI KKP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
D. FORMAT KKP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
1. Bagian atas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
2. Bagian tengah --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
3. Bagian bawah --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
E. KODE INDEKS KKP DAN REFERENSI ------------------------------------------------------------------------------------- 9
1. Kode indeks KKP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
2. Penyusunan KKP -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
F. BERKAS KKP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
1. KKP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
2. KKP induk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
3. KKPinduk per jenis pajak -------------------------------------------------------------------------------------- 18
4. KKP pendukung ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
5. Dokumen pendukung -------------------------------------------------------------------------------------------- 18
6. Dokumen pemeriksaan ----------------------------------------------------------------------------------------- 18
II. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) ---------------------------------------------------------------- 37
A. PENGERTIAN LHP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
B. SUSUNAN / BAGIAN LHP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
1. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ----------------------- 39
2. LHP untuk tujuan lain -------------------------------------------------------------------------------------------- 45
C. PENYUSUNAN LHP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48
D. LEMBAR PENGAWASAN PEMERIKSAAN ------------------------------------------------------------------------------- 51
E. FORMAT LHP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56
III. Nota penghitungan ---------------------------------------------------------------------------------- 73
A. PENGERTIAN NOTA PENGHITUNGAN ---------------------------------------------------------------------------------- 73
1. Fungsi nota penghitungan ------------------------------------------------------------------------------------- 73
2. Pembuatan nota penghitungan ----------------------------------------------------------------------------- 73
B. BENTUK, JENIS DAN KODE NOTA PENGHITUNGAN --------------------------------------------------------------- 74
C. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 81
KKP LHP NOTHIT 3
I. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP)
A. Pengertian KKP
Dasar Hukum yang digunakan untuk pembuatan KKP adalah Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak nomor SE-08/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Kertas Kerja
Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai
prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang
dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan y/ang diambil sehubungan dengan
pelaksanaan pemeriksaan (Pasal 1 (15) PMK 17/2013 stdt PMK/2015)
Aktivitas atau kegiatan dalam pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan atau keterangan lainnya dan data dan atau keterangan itu sendiri, baik yang
diperoleh pada waktu persiapan pemeriksaan maupun pada waktu pelaksanaan
pemeriksaan harus didokumentasikan.
KKP merupakan wujud pertanggungjawaban Pemeriksa Pajak mengenai apa yang
Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama
proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu
memasuki penyusunan laporan hasil pemeriksaan.Sehingga tujuan utama dari
pembuatan KKP adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas
pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman
yang dimilikinya.
Tulis apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis.
B. Jenis KKP
1. KKP Umum
KKP Umum adalah KKP selain KKP Khusus yang formatnya diatur dalam Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE08/PJ/2012
KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. Termasuk dalam KKP umum
adalah Berkas KKP yang terdiri dari KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP
Pendukung. KKP tersebut harus dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana
Pemeriksaan dan perubahannya.
KKP LHP NOTHIT 4
Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana
Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos
turunan tersebut tidak diperiksa.
Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor. Hasil penelaahan dituangkan
dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan.
2. KKP Khusus
KKP Khusus adalah KKP yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri dalam
peraturan lainnya.
KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang
mengatur hal tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan, KKP
Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, dan KKP
Realisasi Program Pemeriksaan.
C. Fungsi KKP
1. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan
pemeriksaan;
2. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak
mengenai temuan pemeriksaan;
3. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang
diajukan oleh Wajib Pajak; dan
5. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
KKP harus memberikan gambaran mengenai:
1. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
a) Pengujian dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib
Pajak mengenai temuan pemeriksaan;
b) Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
c) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang
diajukan oleh wajib pajak;
d) referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
KKP LHP NOTHIT 5
Syarat Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan
Karena KKP memegang peran strategis, maka harus disusun dengan baik.KKP yang
baik adalah KKP yang dapat memenuhi fungsi yang melekat pada KKP tersebut.Untuk
bisa memenuhi fungsinya, KKP harus:
1. Lengkap
Lengkap, berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang
mencukup, didasarkan pada bahan bukti yang memadai, serta meliputi semua aspek
yang diperiksa.Jadi pengertian lengkap disini bisa dalam arti isi KKP tersebut maupun
keberadaan KKP tersebut (kalau ada di LHP harus ada KKP-nya).
2. Akurat
Akurat berarti bahwa KKP bebas dari salah saji dan salah hitung.Akurat juga berarti
bahwaKKP tersebut disusun dengan cermat, baik dari segi materi, perhitungan
matematis, maupun penerapan dasar hukum dalam melakukan koreksi.
3. Sistematis
Sistematis berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan struktur yang
memudahkan pencarian pada waktu dibutuhkan.Salah satu caranya dengan
menggunakan indeks KKP.
4. Informatif
Informatif berarti bahwa KKP yang disusun mudah dipahami oleh pengguna KKP
tanpa perlu terlebih dahulu menanyakan maksud dari KKP tersebut kepada pembuat
KKP.Informatif juga berarti bahwa konten KKP atau kandungan informasi yang ada
sudah memadai untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
5. Terintegrasi
Terintegrasi berarti bahwa KKP yang satu dengan KKP yang lain informasinya tidak
saling bertentangan.Dengan kata lain terdapat sinkronisasi antara KKP yang satu
dengan KKP yang lainya.Misalnya antara KKP Biaya karyawan dengan KKP Objek
PPh Pasal 21.
6. Valid
KKP yang dibuat harus divalidasi oleh yang membuat, baik nggota tim pemeriksa,
ketua tim pemeriksa maupun supervisor.Validasi disini adalah sebagai sarana control
bahwa para pihak yang namanya ada di KKP tersebut telah membuat dan menelaah
dengan seksama.
KKP LHP NOTHIT 6
Paraf pemeriksa dan penelaah menggambarkan bahwa KKP tersebut telah dibuat
dengan memperhatikan berbagai syarat KKP yang baik, dan menggambarkan
pertanggungjawaban pemeriksa dan penelaah, dengan keterangan sebagi berikut;
1. KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim.
2. KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP Pendukung harus dibuat sesuai
ruang lingkup pemeriksaan, Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.
3. Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana
Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos
turunan tersebut tidak diperiksa.
4. Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor.Hasil penelaahan dituangkan
dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan.
5. KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang
mengatur hal tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan,
KKP Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, dan
KKP Realisasi Program Pemeriksaan.
KKP merupakan bagian dari rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2009.
D. Format KKP
Format KKP Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:
1. Bagian Atas
Bagian ini bentuknya dibakukan, isinya meliputi nama Unit Pelaksana Pemeriksaan
(UP2), judul KKP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Masa/Tahun
Pajak yang Diperiksa.
2. Bagian Tengah
Bagian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. Bagian pertama
Bentuk bagian ini tidak dibakukan dan sesuai dengan kebutuhan Pemeriksa Pajak.
Bagian ini memuat:
1) sumber data;
KKP LHP NOTHIT 7
2) bukti yang dikumpulkan;
3) teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditempuh; dan
4) uraian/simpulan hasil pemeriksaan.
Bagian ini dapat berbentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai suatu pos/pos
turunan menurut SPT Wajib Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak, kecuali
dalam hal:
1) Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemeriksaan ulang, maka yang
dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut penetapan sebelumnya
dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak; atau
2) Pemeriksaan dilakukan dengan kriteria Wajib Pajak tidak menyampaikan
SPT, maka kolom nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib Pajak
dikosongkan.
b. Bagian kedua
Bentuk bagian ini dibakukan yang terdiri dari:
1) Uraian penjelasan, yang berisi:
a) uraian penjelasan dilakukannya koreksi;
b) uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi; dan/atau
c) uraian lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa; dan
2) Dasar hukum terkait dengan uraian sebagaimana dimaksud pada angka
satu.
Bagian ini dicantumkan pada KKP dimana koreksi atau pemeriksaan atas
suatu pos/pos turunan dilakukan.
Bagian tengah dapat terdiri dari beberapa halaman sesuai dengan
kebutuhan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKP dengan
ketentuan masing-masing halaman harus:
a) diberi nomor halaman dan indeks dengan format "halaman ... dari ......;
indeks:..."; dan
b) diparaf oleh pembuat KKP; di pojok kanan bawah.
3. Bagian Bawah
Bagian ini bentuknya dibakukan, yang isinya mencakup nama dan paraf pembuat dan
penelaah KKP, tanggal pembuatan dan penelaahan KKP, seta kode indeks KKP.
Format KKP Umum dapat dilihat dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak nomor SE-08/PJ/2012.
KKP LHP NOTHIT 8
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................... (1)
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
.................................................. (2)
Nama WP : ..................... (3) NPWP : ..................... (4) Masa/Tahun Pajak : ..................... (5)
(6)
Penjelasan
No Uraian Dasar Hukum
1 2
dst
(7)
(8)
Dibuat Oleh: Ditelaah oleh:
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Bagian Atas
Bagian Tengah (bag. pertama)
Bagian Tengah (bag. kedua)
Bagian Bawah
KKP LHP NOTHIT 9
PETUNJUK PENGISIAN
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). Angka 2 : diisi dengan judul KKP.
Angka 3 : cukup jelas. Angka 4 : cukup jelas. Angka 5 : diisi dengan masa dan tahun pajak yang diperiksa.
Angka 6 : diisi uraian isi KKP (dalam hal uraian isi mengambil bentuk tabel komparasi menurut WP dan menurut Pemeriksa maka bentuk tabel tersebut memperhatikan bentuk label sebagaimana dicontohkan pada lampiran VI).
Angka 7 : diisi dengan : - uraian penjelasan dilakukannya koreksi; - uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi; dan/atau - uraian lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa.
Angka 8 : diisi dengan uraian dasar hukum terkait dengan uraian pada angka 7. Angka 9 : diisi dengan nama Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa. Angka 10 : diisi dengan paraf Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa.
Angka 11 : diisi dengan tanggal dibuatnya KKP. Angka 12 : diisi dengan nama Supervisor Tim pemeriksa. Angka 13 : diisi dengan paraf Supervisor Tim pemeriksa.
Angka 14 : diisi dengan tanggal ditelaahnya KKP. Angka 15 : diisi dengan kode indeks KKP.
E. Kode Indeks KKP dan Referensi
Kode Indeks Berkas KKP merupakan suatu tanda yang diberikan pada berkas KKP agar
dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat.Kode Indeks Berkas KKP terdiri atas Kode
Indeks KKP, Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP, dan Kode Indeks Dokumen
Pemeriksaan.
1. Kode Indeks KKP
Kode Indeks Berkas KKP merupakan suatu tanda yang diberikan pada berkas KKP
agar dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Kode Indeks Berkas KKP terdiri
atas Kode Indeks KKP, Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP, dan Kode Indeks
Dokumen Pemeriksaan.
1) Kode Indeks KKP
a) Pemeriksa Pajak harus menggunakan kode indeks KKP sebagaimana diatur
dalam Lampiran II SE-08/2012
KKP LHP NOTHIT 10
b) Pemberian kode indeks untuk KKP Pendukung dilakukan dengan
menambah angka pada kode indeks sebagaimana dimaksud pada huruf a
dengan contoh sebagai berikut.
i. KKP Pendukung dari KKP B.1 diberi kode indeks B.1.1, B.1.2, dan
seterusnya.
ii. KKP Pendukung dari KKP B.1.1 diberi kode indeks B.1.1.1, B.1.1.2,
dan seterusnya.
c) Dalam hal:
i. Ruang lingkup pemeriksaan adalah satu atau beberapa jenis pajak;
dan/atau
ii. Terdapat pos/pos turunan SPT yang tidak diperiksa berdasarkan
Rencana Pemeriksaan dan perubahannya;
kode indeks KKP tetap mengikuti daftar kode indeks sebagaimana dimaksud
pada huruf a
d) Dalam hal terjadi perubahan KKP yang dikarenakan oleh:
i. Perubahan koreksi berdasarkan tanggapan Wajib Pajak dan/atau
pembahasan atas hasil pemeriksaan;
ii. Perubahan koreksi berdasarkan Risalah Pembahasan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan; atau
iii. Sebab-sebab lainnya;
KKP perubahan diberi kode indeks yang sama dengan KKP sebelumnya
dan diberi tambahan kode "P1" untuk perubahan pertama, "P2" untuk
perubahan kedua, dan seterusnya.
2) Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP
Dokumen pendukung KKP harus diberi kode indeks mengikuti kode indeks KKP
yang didukungnya, dengan contoh sebagai berikut.
a) Dokumen pendukung KKP Rekapitulasi Delivery Order yang Belum
Dilaporkan WP (KKP B. 1.1.1) berupa fotokopi delivery order diberi kode
indeks B.1.1.1.1.
b) Pemberian kode indeks pada dokumen pendukung KKP dilakukan dengan
cara tertentu sehingga tidak mengubah isi/format dokumen pendukung KKP
yang telah diatur dalam peraturan terkait, misalnya dengan menempelkan
label pada sudut kanan bawah halaman terakhir dokumen pendukung KKP.
KKP LHP NOTHIT 11
3) Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan
Pemberian Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan diatur sebagai berikut.
a) Dokumen Pemeriksaan harus diawali dengan kode indeks "DOK." dan
ditambahkan dengan angka secara berurutan.
b) Pemberian kode indeks pada dokumen pemeriksaan dilakukan dengan cara
tertentu sehingga tidak mengubah isi/format dokumen pemeriksaan yang
telah diatur dalam peraturan terkait, misalnya dengan menempelkan label
pada sudut kanan bawah halaman terakhir dokumen pemeriksaan.
c) Rincian jenis dokumen pemeriksaan diatur dalam Lampiran SE 08.
4) Referensi (Ref.)
a) Referensi adalah Kode Indeks Berkas KKP yang menjadi sumber rujukan
KKP yang dibuat.
b) Pemeriksa harus mencantumkan referensi dalam hal isi suatu KKP merujuk
pada berkas KKP lainnya
DAFTAR KODE INDEKS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
JUDUL KKP KODE
INDEKS
I. PERSIAPAN PEMERIKSAAN
1. Rencana Pemeriksaan
2. Rencana Program Pemeriksaan
3. Realisasi Program Pemeriksaan
4. dst.
II. INDUK
III. PPh BADAN/OP
WP BADAN
1. Peredaran Usaha
2. Harga Pokok Penjualan
3. Biaya Usaha Lainnya
4. Penghasilan dari Luar Usaha
5. Biaya dari Luar Usaha
6. Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri
7. Penyesuaian Fiskal Positif
8. Penyesuaian Fiskal Negatif
9. Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto
A.1
A.2
A.3
dst.
INDUK
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
KKP LHP NOTHIT 12
JUDUL KKP KODE
INDEKS
10. Kompensasi Kerugian Fiskal
11. PPh Terutang
12. Kredit Pajak
13. dll.
WP OP yang menyelenggarakan pembukuan
1. Peredaran Usaha
2. Harga Pokok Penjualan
3. Biaya Usaha
4. Penyesuaian Fiskal Positif
5. Penyesuaian Fiskal Negatif
6. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan
7. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya
8. Penghasilan Neto Luar Negeri
9. Zakat / Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib
10. Kompensasi Kerugian Fiskal
11. Penghasilan Tidak Kena Pajak
12. PPh Terutang
13. Kredit Pajak
14. dll.
WP OP yang menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto :
1. Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas
2. Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan
3. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya
4. Penghasilan Neto Luar Negeri
5. Zakat / Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib
6. Kompensasi Kerugian Fiskal
IV. PPh PASAL 21
1. Tidak Final
2. Final
V. PPh PASAL 22
1. Tidak Final
2. Final
VI. PPh PASAL 23
1. Tidak Final
2. Final
B.10
B.11
B.12
dst
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
dst
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
C
D
E
F
G
H
KKP LHP NOTHIT 13
JUDUL KKP KODE
INDEKS
VII. PPh PASAL 26
1. Tidak Final
2. Final
VIII. PPh Final
1. PPh Pasal 4 (2)
I
J
K
2. PPh Pasal 15
3. PPh Pasal 19
IX. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
2. Impor BKP
3. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
4. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
5. Kegiatan Membangun Sendiri
6. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
7. Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk
Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2006 dan
sebelumnya)
8. Penagihan Kembali PPN yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut
X. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
1. Penyerahan BKP
2. Impor BKP
3. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
4. Penagihan Kembali PPnBM yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut
XI. JENIS PAJAK LAINNYA
1. PBB
2. Bea Meterai
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
DAFTAR DOKUMEN PEMERIKSAAN
YANG TERMASUK DALAM KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
NAMA DOKUMEN PEMERIKSAAN
1. Nota Dinas Penunjukan Supervisor
2. Surat Perintah Pemeriksaan
KKP LHP NOTHIT 14
3. Surat Tugas
4. Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan
5. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
6. Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak
7. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen
8. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
9.Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan
10.Surat Permintaan Wajib Pajak (foto kopi dan data yang dikelola secara elektronik
sesuai aslinya)
11.Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli
12.Laporan Tenaga Ahli
13.Surat Peringatan I dan II
14.Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka
Pemeriksaan
15.Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen
16.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan
Dokumen
17.Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
18.Persetujuan atau Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
19.Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan
20.Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
21.Berita Acara Penolakan Pemeriksaan
22.Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
23.Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan
24.Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat.
25.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak
26.Surat Panggilan I atau Surat Panggilan II Untuk Memberikan Keterangan
27.Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak
28.Surat Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak Ketiga
29.Surat Peringatan I dan II Dalam Rangka Permintaan Keterangan atau Bukti
30.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti
31.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan
32.Tanggapan tertulis Wajib Pajak atas SPHP
KKP LHP NOTHIT 15
33.Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan
34.Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
35.Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
36.Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil
Pemeriksaan
37.Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan
38.Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
39.Risalah Pembahasan
40.Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
41.Berita Acara Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
42.Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
43.Surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
44.Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance
Pemeriksaan
45.Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
46.Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality
Assurance Pemeriksaan
47.Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
48.Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ikhtisar Hasil Pembahasan
Akhir
49.Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke
Pemeriksaan Bukti Permulaan
50.Berita Acara Serah Terima Buku, Catatan, dan Dokumen dari Tim Pemeriksa Pajak
kepada Tim Pemeriksa Bukti Permulaan
51.Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diserahterimakan
52.Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
53.Laporan Penelitian KLU
54.Alat Keterangan yang Diproduksi
55.dll.
KKP LHP NOTHIT 16
2. Penyusunan KKP
1) Penyusunan KKP Umum dilakukan oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.
2) Penyusunan KKP berdasarkan urutan indeks dalam suatu berkas KKP.
Review Sheet KKP dan Daftar Kode Indeks Berkas KKP merupakan bagian yang
KKP merupakan wujud pertanggungjawaban Pemeriksa Pajak mengenai apa
yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa
temukan selama proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunan laporan hasil
pemeriksaan.tidak terpisahkan dari berkas KKP.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................... (1)
REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
No.
Kode
Indeks
KKP
Penelaahan Supervisor
Uraian Paraf Tanggal
Tindak Lanjut Ketua Tim dan/atau
Anggota Tim
Uraian Paraf Tanggal
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
KKP LHP NOTHIT 17
PETUNJUK PENGISIAN
REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Angka 1 : cukup jelas.
Angka 2 : cukup jelas.
Angka 3 : diisi dengan kode indeks KKP yang ditelaah oleh Supervisor.
Angka 4 : diisi dengan uraian penelaahan dari Supervisor.
Angka 5 : diisi dengan paraf Supervisor Tim pemeriksa.
Angka 6 : diisi dengan tanggal penelaahan oleh Supervisor Tim Pemeriksa.
Angka 7 : diisi dengan uraian tindak lanjut dari Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.
Angka 8 : diisi dengan paraf Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.
Angka 9 : diisi dengan tanggal dilakukannya tindak lanjut oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................... (1)
DAFTAR KODE INDEKS BERKAS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
No. Judul KKP / Nama Dokumen Pemeriksaan Kode Indeks
1.
2.
dst.
1.
2.
dst.
KKP :
(2)
Dokumen Pemeriksaan :
(4)
(3)
(5)
Supervisor
.................................. (6)
...................................
...................................
KKP LHP NOTHIT 18
Berkas KKP harus dilengkapi dengan daftar isi berupa Daftar Kode Indeks Berkas KKP
yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran V SE-
08/PJ/2012.
Review Sheet KKP dan Daftar Kode Indeks Berkas KKP merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari berkas KKP. Contoh pembuatan KKP (Lampiran I SE 08/PJ/2012)
Format KKP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran 08/PJ/2012 dapat diterapkan pada
kertas kerja pemeriksaan tujuan lain, sepanjang belum diatur pada ketentuan tersendiri.
F. Berkas KKP
Berkas KKP adalah KKP, dokumen pendukung KKP, dan dokumen pemeriksaan.
1. KKP
KKP terdiri dari KKP Induk, KKP Induk per Jenis Pajak dan KKP Pendukung
2. KKP Induk
KKP Induk adalah KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per Jenis Pajak.
3. KKP Induk Per Jenis Pajak
KKP Induk Per Jenis Pajak adalah KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang,
kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, pajak yang masih
harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak.
4. KKP Pendukung
KKP Pendukung adalah KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian dari suatu
KKP.
5. Dokumen Pendukung
Dokumen pendukung KKP adalah dokumen yang diperlukan untuk mendukung atau
sebagai sumber dalam pembuatan KKP.
6. Dokumen Pemeriksaan
Dokumen pemeriksaan adalah surat, dokumen, dan/atau daftar yang diperlukan
dalam dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
KKP LHP NOTHIT 19
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
INDUK
Nama WP : PT Abcdefgh
NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Uraian Ref. Menurut
SPT WP Pemeriksa
Koreksi
PPh BADAN Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang
Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi
PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar
B 160,477,949 22,466,780
22,466,760
260,178,339 36,424,920
22,466,780
99,700,390 13,958,140
-
- 13,958,140
6,699,907
13,958,140
6,699,907
20,658,048 20,658,048
PPh PASAL 21 Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Terutang
Kredit Pajak PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar
C
47,009,149
537,500
537,500
47,009,149
537,500
537,500
- -
-
- -
-
-
-
- -
PPh PASAL 22
Objek PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Terutang Kredit Pajak
PPh Pasal 22 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 22 Yang Masih Harus Dibayar
E
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
- -
PPh PASAL 23 Objek PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar STP Pasal 7 UU KUP
G
541,000
10,820 10,820
6,041,000
120,820 10,820
5,500,000
110,000 -
-
110,000 52,800
110,000 52,800
162,800 162,800
100,000 100,000
PPh PASAL 26 FINAL Objek PPh Pasal 26 Final PPh Pasal 26 Final Terutang
Kredit Pajak PPh Pasal 26 Final Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi
PPh Pasal 26 Final Yang Masih Harus Dibayar
J
- -
-
- -
-
- -
-
-
- -
- -
- -
KKP LHP NOTHIT 20
PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)
Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang Kredit Pajak
PPh Final Pasal 4 ayat (2) Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Final Pasal 4 ayat (2) Yg Msh Hrs Dibayar
K
750,000 75,000 75,000
750,000 75,000 75,000
- - -
-
- -
- -
- -
PPh PASAL 15 Objek PPh Pasal 15
PPh Pasal 15 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 15 Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi PPh Pasal 15 Yang Masih Harus Dibayar
L
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
- -
- -
PPN Penyerahan BKP/JKP DPP-PPN Yang Harus dipungut sendiri Pajak Keluaran Yang Harus dipungut sendiri
Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan PPN Kurang (Lebih) Bayar Dikompensasikan
PPN Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar
STP
N
319,349,212 31,934,921 31,934,921
417,573,602 41,757,360 31,934,921
98,224,390 9,822,439
-
- -
9,822,439 -
9,822,439 -
- 9,822,439 9,822,439
5,263,139 15,085,578
5,263,139 15,085,578
1,964,488 1,964,488
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Halaman 1 dari 2 ; Indeks : INDUK P1
KKP LHP NOTHIT 21
LAMPIRAN VI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-08/PJ/2012 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
INDUK
(Perubahan Pertama)
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Uraian Ref. Menurut
SPT WP Pemeriksa
Koreksi
PPh BADAN Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang
Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi
PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar
B P1 160,477,949 22,466,780
22,466,780
259,638,339 36,349,320
22,466,780
99,160,390 13,882,540
-
-
13,882,540 6,663,619
13,882,540 6,663,619
20,546,160 20,546,160
PPh PASAL 21 Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Terutang
Kredit Pajak PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi
PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar
C
47,009,149
537,500
537,500
47,009,149
537,500
537,500
- -
-
-
- -
- -
- -
PPh PASAL 22 Objek PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 Terutang Kredit Pajak
PPh Pasal 22 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 22 Yang Masih Harus Dibayar
E
- - -
- - -
- - -
-
-
-
-
-
- -
PPh PASAL 23
Objek PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar STP Pasal 7 UU KUP
G
541,000 10,820 10,820
6,041,000 120,820 10,820
5,500,000 110,000
-
-
110,000 52,800
110,000 52,800
162,800 162,800
100,000 100,000
Halaman 1 dari 2 ; Indeks : INDUK P1
KKP LHP NOTHIT 22
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
PPh Badan
(Perubahan Pertama)
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Uraian Ref. Menurut
SPT WP Pemeriksa
Koreksi
Peredaran Usaha
Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Usaha Lainnya
Laba Operasi Penghasilan dari Luar Usaha Biaya dari Luar Usaha
Penghasilan Neto Luar Negeri Laba Neto Komersial Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif
Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Penghasilan Neto Fiskal
Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang
Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi :
- Pasal 13 (2) UU KUP 2% x 24 Bulan x Rp 13.882.540 PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar
B.1
B.2
B.3 P1
B.4
B.5
B.6
B.7 B.8
B.9
B.10
B.11 P1 B.12
369,471,760
183,423,976
467,696,150
183,423,976
98,224,390
-
186,047,784
29,813,250
284,272,174
29,668,250
98,224,390
145,000
156,234,534
4,558,846
154,800
-
254,603,924
4,558,846
154,800
-
98,369,390
-
-
-
160,638,580
-
160,631
-
259,007,970
791,000
160,631
-
98,369,390
791,000
-
-
160,477,949
-
259,638,339
-
99,160,390
-
160,477,949
22,466,780
22,466,780
259,638,339
36,349,320
22,466,780
99,160,390
13,882,540
-
-
13,882,540
6,663,619
13,882,540
6,663,619
- 20,546,160 20,546,160
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Indeks : B P1
KKP LHP NOTHIT 23
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
PPh Badan
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Uraian Ref. Menurut
SPT WP Pemeriksa
Koreksi
Peredaran Usaha
Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Usaha Lainnya
Laba Operasi Penghasilan dari Luar Usaha Biaya dari Luar Usaha
Penghasilan Neto Luar Usaha Laba Neto Komersial Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif
Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Penghasilan Neto Fiskal
Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang
Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi :
- Pasal 13 (2) UU KUP 2% x 24 Bulan x Rp 13.958.140 PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7 B.8
B.9
B.10
B.11 B.12
369,471,760
183,423,976
467,696,150
183,423,976
98,224,390
-
186,047,784
29,813,250
284,272,174
29,128,250
98,224,390
685,000
156,234,534
4,558,846
154,800
-
255,143,924
4,558,846
154,800
-
98,909,390
-
-
-
160,638,580
-
160,631
-
259,547,970
791,000
160,631
-
98,909,390
791,000
-
-
160,477,949
-
260,178,339
-
99,700,390
-
160,477,949
22,466,780
22,466,780
260,178,339
36,424,920
22,466,780
99,700,390
13,958,140
-
-
13,958,140
6,699,907
13,958,140
6,699,907
20,658,048 20,658,048
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti Buddhi
Bhakti
Indeks : B
KKP LHP NOTHIT 24
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Peredaran Usaha
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Uraian
Ref. Menurut
SPT WP (Rp)
Pemeriksa (Rp)
Koreksi
(Rp)
Penjualan Ekspor Penjualan Lokal Jumlah
B.1.1
50.122.548
319.349.212
50.122.548
417.573.602
-
98.224.390
369.471.760
467.696.150 98.224.390
Pos penjualan ekspor tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti Buddhi
Bhakti
Indeks : B.1
KKP LHP NOTHIT 25
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Penjualan Lokal
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Sumber data :
- SPT Tahunan PPh Badan - Rincian Penjualan - Dokumen Pendukung (delivery order, invoice)
Pengujian dilakukan melalui tracing dari dokumen pendukung ke laporan penjualan
Uraian
Ref. Menurut
SPT WP
(Rp)
Pemeriksa
(Rp)
Koreksi
(Rp)
Januari Februari Maret
April Mei Juni Juli
Agustus September Oktober
Nopember Desember Jumlah
B.1.1.1
B.1.1.1
B.1.1.1
B.1.1.1 B.1.1.1
28.265.159
35.128.599
12.499.782
19.468.799
40.598.465
35.488.720
45.155.874
14.255.958
16.254.699
39.800.457
15.487.250
16.945.450
28.265.159
45.187.455
12.499.782
25.487.012
40.598.465
35.488.720
45.155.874
54.879.255
16.254.699
39.800.457
39.154.899
34.801.825
-
10.058.856
-
6.018.213
-
-
-
40.623.297
-
-
23.667.649
17.856.375
319.349.212
417.573.602 98.224.390
Penjelasan
No. Uraian Dasar Hukum
1. Berdasarkan bukti/dokumen sumber, terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Lihat KKP B.1.1.1
Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh
2. Penjualan lokal ini merupakan objek pemungutan PPN Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPN
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Indeks : B.1.1
KKP LHP NOTHIT 26
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Rekapitulasi Delivery Order yang belum dilaporkan WP
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Sumber data :
- Dokumen Pendukung (delivery order, invoice) Pengujian dilakukan melalui tracing dari dokumen pendukung ke laporan penjualan
No Nomor DO Tanggal Jumlah (Rp)
1 145-02-2009 12/02/2009 10.058.856
2 25/04/2009 05/04/2009 6.018.213
3 245-08-2009 03/08/2009 24.988.752
4 358-08-2009 24/08/2009 15.634.545
5 15/11/2009 25/11/2009 23.667.649
6 145-12-2009 25/12/2009 17.856.375
Jumlah 98.224.390
Penjelasan
No. Uraian Dasar Hukum
1. Berdasarkan bukti/dokumen sumber, terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan dokumen
pengangkutan (delivery order).
Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh
2. Penjualan lokal ini merupakan objek pemungutan PPN Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPN
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti Buddhi
Bhakti
Indeks : B.1.1.1
KKP LHP NOTHIT 27
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Kompensasi Kerugian
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Uraian
Ref.
Menurut
SPT WP (Rp)
Pemeriksa (Rp)
Koreksi (Rp)
Kompensasi Kerugian
-
-
-
Pos Kompensasi Kerugian tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti Buddhi
Bhakti
Indeks : B.10
KKP LHP NOTHIT 28
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
PPh Badan Terutang (Perubahan Pertama)
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Sumber data :
- SPT Tahunan PPh Badan
Pengujian dilakukan dengan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh :
Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa
PKP dibulatkan Rp 259.638.339
Rp 259.638.000
PPh Terutang menurut Pemeriksa :
50% x 28% x Rp 259.638.000 = Rp 36.349.320
PPh Terutang menurut WP Rp 22.466.780
Koreksi Rp 13.882.540
Penjelasan
No. Uraian Dasar Hukum
1. Hasil perhitungan menunjukkan adanya koreksi PPh terutang Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
Pasal 31E UU PPh
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Indeks : B.11 P1
KKP LHP NOTHIT 29
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
PPh Badan Terutang
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Sumber data :
- SPT Tahunan PPh Badan
Pengujian dilakukan dengan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh :
Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa Rp 260.178.339
PKP dibulatkan Rp 260.178.000
PPh Terutang menurut Pemeriksa :
50% x 28% x Rp 260.178.000 = Rp 36.424.920
PPh Terutang menurut WP Rp 22.466.780
Koreksi Rp 13.958.140
Penjelasan
No. Uraian Dasar Hukum
1. Hasil perhitungan menunjukkan adanya koreksi PPh terutang Pasal 12 ayat (3) UU KUP
Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Pasal 31 E UU PPh
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Indeks : B.11
KKP LHP NOTHIT 30
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Kredit Pajak
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Sumber data :
- SSP
- Rekening Koran
Pengujian keabsahan kredit pajak dilakukan dengan teknik pencocokan SSP dengan data MPN
Uraian
Ref.
Menurut SPT WP
(Rp)
Pemeriksa
(Rp)
Koreksi (Rp)
PPh Ps 22 Impor PPh Ps 23 Dipotong PPh Ps. 25
PPh Ps. 29 Pokok STP
997.221
- 17.645.349
3.824.210 -
997.221
- 17.645.349
3.824.210 -
- - -
- -
Jumlah 22.466.780 22.466.780 -
Penjelasan
No. Uraian Dasar Hukum
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa SSP tersebut sesuai dengan data MPN
Pasal 28 UU PPh Pasal 29 UU PPh
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-
148/PJ/2007
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti Buddhi
Bhakti
Indeks : B.12
KKP LHP NOTHIT 31
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
PPh Pasal 21
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000 Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Uraian Ref. Menurut
SPT WP
(Rp)
Pemeriksa
(Rp)
Koreksi (Rp)
1 OBJEK PAJAK
a. Pegawai Tetap b. Penerima Pensiun Berkala c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
d. Distributor MLM e. Petugas Dinas Luar Asuransi
f. Penjaja Barang Dagangan
g. Tenaga Ahli h. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas
yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap i. Lain
j. Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun k. Peserta Kegiatan l. Berkesinambungan
m. Bukan Pegwai yang menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat
C.1
C.1
16.750.000 -
30.259.149
- -
-
- -
- - -
-
16.750.000 -
30.259.149
- -
-
- -
- - -
-
- - -
- -
-
- -
- - -
-
JUMLAH OBJEK PPH PASAL 21 47.009.149 47.009.149 -
2 PAJAK TERUTANG a. Pegawai Tetap b. Penerima Pensiun Berkala c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
d. Distributor MLM e. Petugas Dinas Luar Asuransi f. Penjaja Barang Dagangan
g. Tenaga Ahli h. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas
yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
i. Lain j. Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun k. Peserta Kegiatan
l. Berkesinambungan m. Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Tidak Bersifat
335.000
- 202.500
- - -
- -
- -
- -
335.000
- 202.500
- - -
- -
- -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- -
JUMLAH PPH PASAL 21 TERUTANG 537.500 537.500 -
3 KREDIT PAJAK 537.500 537.500 -
4 PPh PASAL 21 KURANG / (LEBIH) DIBAYAR - - -
5 SANKSI ADMINISTRASI : a. SKPKB a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP
a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP
b. SKPKBT
-
- - -
-
- - -
-
- - -
KKP LHP NOTHIT 32
b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP
- -
- -
- -
JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI
6 PPh Pasal 21 YANG MASIH HARUS / (LEBIH) DIBAYAR
7 S T P a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
- - -
-
- - -
-
- - -
-
JUMLAH STP - - - Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Indeks : C
KKP LHP NOTHIT 33
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Objek PPh Pasal 21
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Sumber data :
- SPT Tahunan PPh Badan - Laporan Keuangan - Buku Besar
Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca
Objek Pajak menurut Pemeriksa
Pos-pos Laporan Laba Rugi : 1. Tenaga Kerja Langsung (KKP B.2) Rp 30.259.149
2. Gaji dan Kesejahteraan Karyawan (KKP B.3.1) - Gaji Rp 9.600.000 - Tunjangan Makan Rp 2.400.000
- Tunjangan Transportasi Rp 2.400.000 - Tunjangan Hari Raya Rp 2.350.000 Jumlah Rp 16.750.000 Rp 47.009.149
Pos-Pos Neraca Rp - Objek dari masa sebelumnya Rp - Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya Rp -
Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain Rp - Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain Rp - Objek Pajak Menurut Pemeriksa Rp 47.009.149
Objek Pajak Menurut SPT WP Rp 47.009.149 Koreksi Objek Pajak
Penjelasan
No. Uraian Dasar Hukum
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa objek PPh Pasal 21 telah seluruhnya dipotong dan dilaporkan oleh Wajib Pajak
PPh Pasal 21 UU PPh
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Indeks : C.1
KKP LHP NOTHIT 34
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
PPh Pasal 21 - Final
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Uraian Ref. Menurut
SPT WP (Rp)
Pemeriksa (Rp)
Koreksi (Rp)
1
OBJEK PAJAK a. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,
Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan
Sekaligus
b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah
-
-
-
-
-
-
JUMLAH OBJEK PPH PASAL 21 FINAL - - -
2
PAJAK TERUTANG
a. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan
Sekaligus b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota
TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima
Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
-
-
-
-
-
-
JUMLAH PPH PASAL 21 FINAL TERUTANG - - -
3 KREDIT PAJAK - - -
4 PPh PASAL 21 FINAL YANG KURANG/(LEBIH) DIBAYAR - - -
5
SANKSI ADMINISTRASI : a. SKPKB
a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP
b. SKPKBT b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP
JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI
6 PPh PASAL 21 FINAL YANG MASIH HARUS/(LEBIH) DIBAYAR
7 S T P
a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP
JUMLAH STP
KKP LHP NOTHIT 35
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Indeks : D
KKP LHP NOTHIT 36
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Objek PPh Pasal 21 Final
Nama WP : PT Abcdefgh NPWP : 01.234.567.8.666.000
Masa/Tahun Pajak : Januari - Desember 2009
Sumber data :
- SPT Tahunan PPh Badan - Laporan Keuangan - Buku Besar
Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Final yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca
Objek Pajak menurut Pemeriksa
Pos-Pos Laporan Laba Rugi : - Rp -
- Rp - Jumlah Rp - Pos-Pos Neraca Rp -
Objek dari masa sebelumnya Rp - Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya Rp - Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain Rp - Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain Rp -
Objek Pajak Menurut Pemeriksa Rp - Objek Pajak Menurut SPT WP Rp - Koreksi Objek Pajak Rp -
Penjelasan
No. Uraian Dasar Hukum
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat
objek PPh Pasal 21 Final
PPh Pasal 21 UU PPh
Dibuat oleh : Ditelaah oleh :
Nama Paraf Tanggal Nama Paraf Tanggal
Cakti
Buddhi
Bhakti
Indeks : D.1
KKP LHP NOTHIT 37
II. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
A. Pengertian LHP
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang
Standar Pemeriksaan diatur bahwa Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun
sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
Pedoman dalam memenuhi standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan
untuk tujuan lain diatur dengan Surat Edar n Direktur Jenderal Pajak nomor SE-
24/PJ/2015.
Tujuan dari Pedoman penyusunan LHP menciptakan tertib administrasi dan
keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan tujuan lain.
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang
disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang
lingkup dan tujuan pemeriksaan.
LHP dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan
ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan.
Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan standar pelaporan
hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup
atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan
Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya
penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan, dan memuat
pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
Kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang
disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara
ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan
tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak dan memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait.
LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. LHP ditandatangani oleh
Kepala UP2 untuk mengetahui apakah:
KKP LHP NOTHIT 38
1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan
perubahannya.
2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.
LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya
memuat:
a. Penugasan pemeriksaan;
b. Tujuan Pemeriksaan;
c. Identitas Wajib Pajak;
d. Buku dan dokumen yang dipinjam;
e. Materi yang diperiksa;
f. Uraian hasil pemeriksaan;
g. Ikhtisar hasil pemeriksaan;
h. Penghitungan pajak terutang; dan
i. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat:
a. Penugasan Pemeriksaan;
b. Tujuan Pemeriksaan;
c. Identitas Wajib Pajak;
d. Buku dan dokumen yang dipinjam;
e. Materi yang diperiksa;
f. Uraian hasil pemeriksaan; dan
g. Simpulan dan usul Pemeriksa
Pedoman Penyusunan LHP yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
nomor SE-24/PJ/2013 berlaku untuk:
a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan
tujuan lain.
b. Jenis Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
c. Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik
untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
d. Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha Tetap atau Orang Pribadi.
KKP LHP NOTHIT 39
LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi dasar
pembuatan nota penghitungan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau
Surat Tagihan Pajak.
B. Susunan / Bagian LHP
1. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
LHP terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
1) Bagian Awal
1) Halaman Judul
Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit
Pelaksana Pemeriksaan (UP2), judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama
Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat Wajib Pajak, jenis
pemeriksaan, kode pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun
pajak.
2) Daftar Isi
Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan
LHP.
2) Bagian Isi
Isi LHP dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan susunan sebagai berikut.
I. Umum
A. Pernyataan Pemeriksa Pernyataan Pemeriksa Diisi Dengan:
"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat dalam rangka penyelesaian
penugasan pemeriksaan. LHP ini hanya digunakan untuk kepentingan
perpajakan.
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data,
KKP LHP NOTHIT 40
keterangan, dan/atau bukti yang dihimpun/diperoleh pemeriksaan serta
diolah sejak penyusunan rencana pemeriksaan (audit plan).
Buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak yang digunakan dalam
pemeriksaan terbatas pada peminjaman sampai dengan tanggal......*)
Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang
diperiksa terbatas yang pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada
pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya.
Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan
ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada
pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku."
*) Paragraf ini dicantumkan dalam hal melakukan peminjaman buku,
catatan, dan dokumen Wajib Pajak berdasarkan tanda terima terakhir.
B. Penugasan Pemeriksaan, berisi informasi mengenai:
1) Nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), SP2
Perubahan dan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan;
2) susunan Tim Pemeriksa Pajak dan Tenaga Ahli;
3) masa pajak dan tahun pajak;
4) kode pemeriksaan;
5) kriteria pemeriksaan;
6) tanggal mulai pemeriksaan;
C. Identitas Wajib Pajak, berisi Profil Wajib Pajak yang minimal memuat:
1) nama Wajib Pajak;
2) NPWP;
3) tanggal pengukuhan PKP;
4) alamat dan nomor telepon;
5) tahun buku;
6) pembukuan Wajib Pajak;
7) mata uang yang digunakan;
8) metode pembukuan yang dipakai;
9) audit laporan keuangan;
KKP LHP NOTHIT 41
10) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menurut SPT;
11) Gambaran Kegiatan Usaha, yang berisi informasi antara lain:
- pendirian perusahaan
- bagan/pohon kepemilikan
- alur kegiatan usaha prosedur penjualan
- prosedur pembelian
- proses dan kapasitas produksi
- produk yang dihasilkan
- penjelasan hubungan/transaksi kepada pihak-pihak yang memiliki
hubungan istimewa
- informasi customer dan supplier utama
- cara/teknik khusus Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usaha
- informasi lain yang dipandang perlu oleh Pemeriksa Pajak.
D. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, berisi informasi mengenai:
1) pelaksanaan kewajiban perpajakan;
2) ketaatan pembayaran/penyetoran;
3) ketaatan penyampaian SPT.
E. Data/Informasi yang Tersedia, yang memuat data/informasi yang tersedia
terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
1) Data SPT;
2) KP. Data;
3) Hasil analisis dan pengembangan atas Informasi, Data, Laporan, dan
Pengaduan (IDLP);
4) LHP sebelumnya;
5) Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi;
6) Hasil Bantuan Tenaga Ahli;
7) Data/informasi lainnya.
F. Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang Dipinjam, yang memuat tentang
jenis atau nama buku, catatan dan dokumen yang dipinjam dari Wajib
Pajak berdasarkan bukti peminjaman.
KKP LHP NOTHIT 42
G. Daftar Lampiran, yang memuat daftar dokumen-dokumen yang harus
dilampirkan dalam LHP sebagai berikut:
1) Rencana Pemeriksaan dan perubahannya;
2) Surat Perintah Pemeriksaan;
3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan
dalam rangka Pemeriksaan Kantor;
4) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Daftar Temuan
Pemeriksaan;
5) Surat Kuasa dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak;
6) Dokumen Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
7) Perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar per masa pajak
per jenis pajak (sesuai ruang lingkup pemeriksaan);
8) FAR Analysis (dilampirkan dalam hal terdapat transaksi afiliasi)
9) Laporan Pemanfaatan Keterangan atau Bukti yang Diperoleh Izin
Tertulis Membuka Rahasia Bank
10) Dokumen lainnya yang dianggap perlu.
II. Pelaksanaan Pemeriksaan
A. Kronologis Pemeriksaan, yang berisi informasi mengenai tanggal:
1) pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak
2) pemeriksaan di tempat Wajib Pajak/pertemuan dengan Wajib Pajak
3) kelengkapan dokumen
4) penyampaian SPHP
5) undangan pembahasan akhir
6) risalah pembahasan
7) permohonan quality assurance
8) risalah tim quality assurance
9) Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
B. Materi yang Diperiksa, yang berisi informasi mengenai jenis pajak dan
pos/pos turunan yang diperiksa. Penentuan jenis pajak dan pos/pos
turunan yang diperiksa didasarkan atas Rencana Pemeriksaan dan
perubahannya.
KKP LHP NOTHIT 43
C. Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data/informasi
yang tersedia serta uraian hasil pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa
sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Pemeriksaan dan
perubahannya.
1) Uraian hasil pemeriksaan masing-masing pos harus memuat hal-hal
sebagai berikut.
i. Sumber pengujian, yang memuat buku, catatan, dokumen dan/atau
data lainnya yang relevan yang dihimpun, diolah dan dilakukan
dalam pengujian serta tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan
(KKP).
ii. Pengujian yang dilakukan, yang memuat teknik pemeriksaan dan
prosedur pemeriksaan yang digunakan dalam pengujian.
iii. Simpulan, yang memuat:
(1) Simpulan Pemeriksa Pajak setelah pembahasan akhir hasil
pemeriksaan.
(2) Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
dalam hal terdapat pembahasan oleh Tim Quality Assurance
Pemeriksaan.
Simpulan disajikan dalam bentuk tabel komparasi yang
membandingkan nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib
Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak/Tim Quality Assurance
Pemeriksaan, kecuali dalam hal:
(1) pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemeriksaan ulang, maka
yang dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut
penetapan sebelumnya dengan nilai menurut Pemeriksa
Pajak/Tim Quality Assurance Pemeriksaan; atau
(2) pemeriksaan dilakukan dengan kriteria Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPT, maka kolom nilai suatu pos/pos turunan
menurut SPT Wajib Pajak dikosongkan.
2) Dalam hal UP2 Domisili juga melakukan pemeriksaan kepada WP
lokasi, maka uraian hasil pemeriksaan juga harus menyajikan hasil
pemeriksaan terhadap WP Lokasi.
3) Dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan
dengan membuat LHP sumir, maka uraian hasil pemeriksaan
KKP LHP NOTHIT 44
menguraikan alasan atau dasar usulan penghentian pemeriksaan
tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
III. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dan Penghitungan Pajak Terutang
A. Bagian ini berisi informasi mengenai ringkasan koreksi masing-masing pos
yang diperiksa setelah pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau
pembahasan dengan Tim Quality Assurance beserta penghitungan pajak
terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi
administrasi, jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat
Tagihan Pajak.
B. Memuat ikhtisar per jenis pajak sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan.
C. Format ikhtisar mengikuti format Nota Penghitungan.
IV. Simpulan Dan Usulan Pemeriksa
A. Simpulan Pemeriksa, yang berisi:
1) Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan, yang memuat informasi tentang
daftar koreksi terbesar. Koreksi dikelompokkan sebagai berikut:
i. Peredaran bruto
ii. Harga Pokok Penjualan
iii. Biaya Usaha Lainnya
iv. Penghasilan bruto di luar usaha
v. Biaya di luar usaha
vi. Penyesuaian Fiskal
vii. Kompensasi Kerugian
viii. Kredit Pajak
ix. Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
x. Objek PPN Dalam Negeri
xi. Objek PPN Impor/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean
xii. Objek PPnBM
xiii. Objek Bea Meterai
xiv. Objek Pajak Lainnya
KKP LHP NOTHIT 45
Kelompok koreksi diisi dengan kode sebagai berikut:
- 1: untuk koreksi karena bukti
- 2: untuk koreksi karena perbedaan penerapan ketentuan perpajakan
- 3: untuk koreksi karena transfer pricing
2) Data/Informasi yang diproduksi oleh Pemeriksa setelah melakukan
pemeriksaan yang berisi:
i. Daftar Kesimpulan HasilPemeriksaan
ii. Daftar Harta dan Kekayaan Wajib Pajak
iii. KLU hasil pemeriksaan
iv. Perubahan Profil Wajib Pajak
v. Data lainnya
B. Usulan Pemeriksa, yang berisi:
1) usulan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau usulan
lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;
atau
2) usulan penghentian pemeriksaan dalam hal Tim Pemeriksa
mengusulkan penghentian pemeriksaan sesuai ketentuan yang
berlaku; atau
3) usulan lainnya yang dianggap perlu.
3) Bagian Akhir
1) Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar
Lampiran.
2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari
dokumen aslinya.
2. LHP untuk tujuan lain
LHP terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
KKP LHP NOTHIT 46
1) Bagian Awal
1. Halaman judul
Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit
Pelaksana Pemeriksaan (UP2), judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama
Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat Wajib Pajak, kode
pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun pajak.
2. Daftar Isi
Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan
LHP.
2) Bagian Isi
Isi LHP dibagi menjadi beberapa bagian dengan susunan sebagai berikut.
1) Pernyataan Pemeriksa
Pernyataan Pemeriksa diisi dengan:
"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat
dalam rangka penyelesaian penugasan pemeriksaan. LHP ini hanya
digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data,
keterangan, dan/atau bukti yang dihimpun/diperoleh pada saat pemeriksaan.
Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan ini,
terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada
pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku."
KKP LHP NOTHIT 47
2) Identitas Wajib Pajak, berisi profil Wajib Pajak yang minimal memuat:
i. nama Wajib Pajak;
ii. NPWP; yang memuat informasi antara lain:
-NPWP pusat/lokasi usaha
-NPWP cabang
iii. alamat; yang memuat informasi antara lain:
-alamat pusat/lokasi usaha
-alamat cabang
-tempat terutang PPN
-tempat penyerahan
iv. metode pembukuan;
v. sistem pembukuan;
vi. tahun buku;
vii. penanggung jawab;
viii. kegiatan usaha;
ix. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU);
x. kewajiban perpajakan
3) Penugasan Pemeriksa
i. nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), SP2 Perubahan
dan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan;
ii. susunan Tim Pemeriksa Pajak;
4) Dasar Pemeriksaan, yang memuat data/informasi yang tersedia terkait
dengan pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
i.tahun pajak;
ii.jenis dan kriteria pemeriksaan;
iii.dasar pemeriksaan;
KKP LHP NOTHIT 48
5) Pelaksanaan Pemeriksaan, yang memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan
meliputi:
i.buku, dokumen dan/atau catatan yang dipinjam
ii.materi yang diperiksa
iii.gambaran umum kegiatan usaha Wajib Pajak
iv.kronologis pemeriksaan
6) Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data/informasi yang
tersedia beserta uraian hasil pemeriksaan.
7) Simpulan dan Saran, yang berisi tentang simpulan dan saran pemeriksa
terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan.
8) Daftar Lampiran, yang memuat daftar dokumen-dokumen yang harus
dilampirkan dalam LHP.
3) Bagian Akhir
1) Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar
lampiran.
2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari
dokumen aslinya.
C. Penyusunan LHP
1. Tim Pemeriksa menyusun LHP berdasarkan KKP.
2. Penyusunan LHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
i. LHP disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
ii. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas putih A4 (8,27 inci x 11,69 inci).
iii. LHP menggunakan jenis huruf (font) Arial.
iv. Bagian isi LHP diberi nomor halaman.
3. Tim Pemeriksa harus menandatangani LHP sebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelesaian pelaksanaan tugas pemeriksaan.
KKP LHP NOTHIT 49
Ketua Tim dan Anggota Tim menyusun LHP berdasarkan pada KKP yang telah
disusun dan diparaf oleh Ketua Tim dan Anggota Tim serta telah ditelaah dan diparaf
oleh Supervisor dan Supervisor menelaah LHP yang telah disusun oleh Ketua Tim
dan Anggota Tim
4. Dalam hal berhalangan dinas, pada bagian tanda tangan diberikan catatan.
5. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah:
i. Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan
perubahannya.
ii. Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.
6. LHP dilengkapi dengan Lembar Pengawasan Pemeriksaan yang dibuat dengan
menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
7. Konsep LHP dibuat dalam hal pemeriksaan harus dilakukan review terlebih dahulu
oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sebelum
SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.
Format dan contoh pengisian LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain sebagaimana pada Lampiran I dan II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
nomor SE-24/PJ/2015.
KKP LHP NOTHIT 50
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INFORMATIF
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LHP supaya dapat
dimaksimalkan penggunaannya terutama oleh pemeriksa berikutnya, diantaranya:
1) Penggunaan terminologi dan bahasa
Pengguna LHP tidak semuanya berasal dari disiplin ilmu yang sama, ambil
contoh hukum, maka terminologi akuntansi akan asing baginya. Mengingat
hal tersebut maka dalam penyusunan LHP penggunaan istilah atau bahasa
yang mudah dipahami dan dimengerti secara umum sangatlah berpengaruh
bagi proses pemahaman penggunanya.
2) Full Disclosure
Untuk memenuhi unsur informatif pada LHP, diperlukan bahasa yang mampu
menjelaskan sendiri dari cerita atau informasi yang disampaikan tanpa adanya
data pendukung lainnya atau penjelasan tambahan. Memang LHP adalah
resume dari KKP, tidak memindahkan data yang ada di KKP, namun demikian
tetap harus memperhatikan informatifnya isi dari LHP sehingga sekali
membaca dapat mengerti isi cerita dan sumbernya.
3) Gambaran kegiatan usaha Wajib Pajak
Hal-hal yang perlu diuraikan diantaranya:
a. Bidang usaha Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pajak dilakukan. Hal
ini akan memberikan manfaat bagi pemeriksa berikutnya sebagai informasi
untuk tahun pajak yang diperiksanya. Misalnya pemeriksaan tahun pajak
2005 dilakukan tahun 2007, maka informasi yang diperoleh di tahun 2007
tersebut akan bermanfaat untuk pemeriksaan tahun pajak 2007.
b. Divisi atau bagian dalam struktur organisasi serta dokumen yang dibuat di tiap
bagian .
4) Gambaran sistem akuntansi
Memberikan gambaran tentang proses pembukuan, software yang digunakan,
output yang dihasilkan termasuk jenis file yang dapat digunakan untuk
pemeriksaan.
5) Daftar buku dan dokumen yang dipinjam
Menguraikan jenis dokumen yang dipinjam sebagai pedoman pemeriksa
berikutnya dalam menentukan dokumen yang akan dipinjam dan pedoman
bagi penelaah keberatan untuk mempertimbangkan dokumen yang
disampaikan.
KKP LHP NOTHIT 51
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang
dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan juga merupakan pertanggung jawaban atas suatu
pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam
suatu unit pemeriksaan, maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal.
Namun kegunaan utama dari Laporan Hasil Pemeriksaan adalah bahwa Laporan
Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum
perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).
D. Lembar Pengawasan Pemeriksaan
Lembar Pengawasan Pemeriksaan berisi mengenai daftar kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dalam pemeriksaan. Lembar ini menjadi alat bagi pemeriksa untuk
memastikan bahwa kegiatan dalam pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur yang
berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga
pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tertib administrasi.
Lembar Pengawasan Pemeriksaan ini juga memudahkan Kepala UP2 untuk
melakukan review terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan.
KKP LHP NOTHIT 52
KKP LHP NOTHIT 53
KKP LHP NOTHIT 54
KKP LHP NOTHIT 55
KKP LHP NOTHIT 56
KKP LHP NOTHIT 57
KKP LHP NOTHIT 58
E. Format LHP
Format LHP mengikuti petunjuk sesuai Lampiran dari Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak nomor SE-24/PJ/2015.
KKP LHP NOTHIT 59
KKP LHP NOTHIT 60
KKP LHP NOTHIT 61
KKP LHP NOTHIT 62
KKP LHP NOTHIT 63
KKP LHP NOTHIT 64
KKP LHP NOTHIT 65
KKP LHP NOTHIT 66
KKP LHP NOTHIT 67
KKP LHP NOTHIT 68
KKP LHP NOTHIT 69
KKP LHP NOTHIT 70
KKP LHP NOTHIT 71
KKP LHP NOTHIT 72
KKP LHP NOTHIT 73
III. NOTA PENGHITUNGAN
A. Pengertian Nota Penghitungan
Nota Penghitungan adalah formulir yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak dan disetujui oleh
kepala UP2 terkait yang berisikan tentang perhitungan atas ketetapan ketetapan pajak
yang diusulkan dan Tagihan Pajak yang disulkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan.
1. Fungsi Nota Penghitungan
Nota Penghitungan Pajak sebagai Prasyarat Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan
Surat Tagihan Pajak.
LHP yang disusun berdasarkan KKP selanjutnya menjadi dasar Tim Pemeriksa untuk
membuat Nota Penghitungan. Nota penghitungan ini dibuat paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah tanggal LHP.
Beberapa ketentuan mengenai Nota Penghitungan antara lain :
PER-27/PJ./2012, tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan PER-33/PJ/2015
SE- 24/PJ./2003, tanggal 24 April 2013
PER- 29/PJ./2013, tanggal 26 Agustus 2013
PMK-146/PMK.03/2012, tanggal 10 September 2010
Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan dasar penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Sutar Tagihan Pajak.
2. Pembuatan Nota Penghitungan
Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT sepanjang belum diberikan Surat
Pemebitahuan Hasil Pemeriksaan maka SPT Pembetulan tersebut dapat diterima
sebagai SPT, sehingga kolom menurut SPT baik dalam Kertas Kerja Pemeriksaan,
Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan adalah sesuai dengan
Pembetulannya.
Dalam Hal terjadi pembahasan dengan Tim Quality Assurance maka pemeriksa pada
Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penhitungan
mengikuti Hasil dari Tim Quality Assurance untuk penetapan terakhir, sehingga
didalam Nota Penghitungan kolom menurut Pemeriksa adalah sesuai hasil Tim
Quality Assurance.
KKP LHP NOTHIT 74
Nota Penghitungan dibuat oleh Ketua Tim, ditelaah oleh supervisor dan disetujui dan
ditetapkan oleh Kepala UP2 terkait.
Bentuk, jenis, kode, ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat
ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar (SKPLB),dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) beserta Nota Penghitungan
sebagaimana ditetapkan pada PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan PER-33/PJ/2015.
B. Bentuk, Jenis dan Kode Nota Penghitungan
Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat
ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
(SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan, Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta
Bea Meterai termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Daftar Pengantar
adalah sebagaimana ditetapkan pada PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan PER-33/PJ/2015 tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk
Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak
Pembutan Nota Penghitungan dengan mengentry hasil pemeriksaan kedalam system
komputerisasi DJP, kemudian Hard Copy di print bersama konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan dan perangkat Clossing Conference termasuk pembahasan dengan Tim
Quality Assurace (jika ada) di serahkan kepada Kepala UP2 terkait untuk disejujui.
KKP LHP NOTHIT 75
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI
SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
NO Jenis Formulir Kode
Formulir Ukuran Rangkap
1 2 3 4 5
I PPh Badan/Orang Pribadi
1.
2.
3.
STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Lampiran STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Nota Penghitungan (nothit)
F.5.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.5.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.77.
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
2 Lembar
II. PPh Pemotongan/Pemungutan
1.
2.
3.
STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Lampiran STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Nota Penghitungan (nothit)
F.5.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.5.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.23.
F.4.1.77.
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
2 Lembar
III. PPN
Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP
dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas
Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai
KKP LHP NOTHIT 76
Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan
Pengembalian Pajak Masukan, Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan
Tanggung Jawab Secara Renteng.
1.
2.
3.
STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Lampiran STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Nota Penghitungan (nothit) Nota Penghitungan (nothit)
F.5.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.5.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.77.
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
2 Lembar
IV. PPn BM
Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Perolehan yang PPn BM-nya Tidak
Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.
1.
2.
3.
STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Lampiran STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Nota Penghitungan (nothit) Nota Penghitungan (nothit)
F.5.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.5.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.23.
F.4.2.77.
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
2 Lembar
V. Bea Materai
1.
STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
F.5.5.23.
F.4.5.23.
F.4.5.23.
F.4.5.23.
Folio
Folio
Folio
Folio
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
KKP LHP NOTHIT 77
2.
3.
e. SKPLB Lampiran STP/skp
Lampiran STP/skp
a. STP
b. SKPKB
c. SKPKBT
d. SKPN
e. SKPLB
Nota Penghitungan (nothit)
F.4.5.23.
F.5.5.23.
F.4.5.23.
F.4.5.23.
F.4.5.23.
F.4.5.23.
F.4.5.77.
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
4 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
5 Lembar
4 Lembar
4 Lembar
2 Lembar
VI. Bunga/Denda Penagihan
1.
2.
STP
Nota Penghitungan (nothit)
F.5.0.23.
F.4.0.77.
Folio
Folio
4 Lembar
2 Lembar
VII. Daftar Pengantar
1.
2.
Daftar Pengantar Nota Penghitungan
Daftar Pengantar Ketetapan
D.4.0.77.
D.4.0.77.
Folio
Folio
2 Lembar
3/4 Lembar*)
*) Sesuai dengan jumlah lembar formulir ketetapan pajak (STP/skp).
Catatan : Semua formulir dan lampirannya berwarna putih
Agar Pengadministrasian Nota penghitungan baik manual maupun berdasarkan Sistem
Informasi yang terkomputerisasi maka dibuat dan ditetapkan Nomor Kode Nota
Penhitungan sesuai daftar berikut ;
Tabel kode nota penghitungan
NOMOR KODE KETERANGAN
1.1.5 Pemeriksaan Kantor yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP
1.2.3 Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
2.0.2 Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tim Gabungan DJP dan Instansi Lain
2.0.4 Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
2.0.5 Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP
2.0.7 Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pemeriksa/Penyidik Kantor
Wilayah
3.0.2 Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Penagihan
3.0.3 Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi
3.0.4 Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan
4.0.1 Verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Verifikasi KPP
KKP LHP NOTHIT 78
I. PAJAK UMUM
JENIS PAJAK JENIS SURAT KETETAPAN
STP SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN
A. PPh Umum
1 PPh Pasal 21 101 201 301 401 501
2 PPh Pasal 22 102 202 302 402 502
3 PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan 122 222 322 422 522
4 PPh Pasal 23 103 203 303 403 503
5 PPh Pasal 26 104 204 304 404 504
6 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 105 205 305 405 505
7 PPh Pasal 25/29 Badan 106 206 306 406 506
8 PPh Pasal 25/29 Badan Minyak Bumi 116 216 316 416 516
9 PPh Pasal 25/29 Badan Gas Bumi 136 236 336 436 536
B. PPN
1 PPN 107 207 307 407 507
2 PPN yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut 217 317
3 PPN atas:
3.1 Impor 127 227 327 427 527
3.2 Penyerahan Aktiva Pasal 16 D*) 137 237 337 437 537
3.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar
Daerah Pabean
167 267 367 467 567
3.4 Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean 177 277 377 477 577
3.5 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak 187 287 387 487 587
3.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP
yang gagal berproduksi
147
3.7 Tanggung Jawab Secara Renteng 297
C. PPnBM
1 PPnBM 108 208 308 408 508
2 PPnBM yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut. 218 318
3 PPnBM atas :
3.1 Impor 128 228 328 428 528
3.2 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak 148 248 348 448 548
3.3 Tanggung Jawab Secara Renteng 298
D. Bunga/Denda Penagihan
1 Bunga Penagihan 109
2 Denda Penagihan 110
KKP LHP NOTHIT 79
JENIS PAJAK JENIS SURAT KETETAPAN
STP SKPKB SKPKBT SKPLB SKPN
E. PPh Final
1 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 140 240 340 440 540
2 PPh Final Pasal 15 141 241 341 441 541
3 PPh Final Pasal 19 142 242 342 442 542
4 PPh Final Pasal 21 143 243 343 443 543
5 PPh Final Pasal 22 144 244 344 444 544
6 PPh Final Pasal 23/26 145 245 345 445 545
7 PPh Final Pasal 26 (4) Minyak Bumi 146 246 346 446 546
8 PPh Final Pasal 26 (4) Gas Bumi 149 249 349 449 549
F. PPN Membangun Sendiri 257 357 457 557
G. Pajak yang seharusnya tidak terutang
1 PPh Pasal 21 411
2 PPh Pasal 22 412
3 PPh Pasal 23 413
4 PPh Pasal 26 414
5 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 425
6 PPh Pasal 25/29 Badan 426
7 PPh Pasal 25/29 Badan Minyak Bumi 456
8 PPh Pasal 25/29 Badan Gas Bumi 466
9 PPh Final Pasal 4 ayat (2) 490
10 PPh Final Pasal 15 491
11 PPh Final Pasal 19 492
12 PPh Final Pasal 21 493
13 PPh Final Pasal 22 494
14 PPh Final Pasal 23/26 495
15 PPh Final Pasal 26 (4) Minyak Bumi 486
16 PPh Final Pasal 26 (4) Gas Bumi 489
17 PPN 447
18 PPnBM 438
19 PPN Membangun Sendiri 497
H. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang
paspor luar negeri
807
KKP LHP NOTHIT 80
II. PBB
JENIS PAJAK STP PBB SKP PBB
PBB
1 PBB Sektor Pedesaan 170 270
2 PBB Sektor Perkotaan 171 271
3 PBB Sektor Perkebunan 172 272
4 PBB Sektor Perhutanan 173 273
5 PBB Sektor Pertambangan 174 274
6 PBB Sektor Pabum-Migas 175 275
KKP LHP NOTHIT 81
C. Format Nota Penghitungan
Format Nota Penghitungan dapat dilihat melalui PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015, serta PER- 29/PJ./2013 yang mengatur
tentang Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak
Atas Pajak Penjualan Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara Generasi I.
Format Nota Penghitungan yang ada adalah sebagai berikut :
1) Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.)
2) PPh Pemotongan/Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.77.)
3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kode Formulir F.4.2.77.)
4) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Kode Formulir F.4.2.77.)
5) Bea Meterai (Kode Formulir F.4.5.77.)
6) Bunga/Denda Penagihan (Kode Formulir F.5.0.77.)
7) Pajak Penjualan Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara Generasi I (F.4.3.77.)
Dalam PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015
juga disampaikan adanya Lembar Pengawasan Nota Penghitungan yang berfungsi
sebagai rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas suatu Laporan Hasil
Pemeriksaan dan sebagai sarana untuk pengawasan atas kesesuaian laporan tersebut.
Format Nota Penghitungan dan Lembar Pengawasan Nota Penghitungan seperti terlihat
di bawah ini.
KKP LHP NOTHIT 82
KKP LHP NOTHIT 83
KKP LHP NOTHIT 84
KKP LHP NOTHIT 85
KKP LHP NOTHIT 86
KKP LHP NOTHIT 87
KKP LHP NOTHIT 88
KKP LHP NOTHIT 89
KKP LHP NOTHIT 90
KKP LHP NOTHIT 91
KKP LHP NOTHIT 92
KKP LHP NOTHIT 93
KKP LHP NOTHIT 94
KKP LHP NOTHIT 95
KKP LHP NOTHIT 96
KKP LHP NOTHIT 97
KKP LHP NOTHIT 98
KKP LHP NOTHIT 99
KKP LHP NOTHIT 100
KKP LHP NOTHIT 101
KKP LHP NOTHIT 102
KKP LHP NOTHIT 103
KKP LHP NOTHIT 104
KKP LHP NOTHIT 105
KKP LHP NOTHIT 106
KKP LHP NOTHIT 107
KKP LHP NOTHIT 108
KKP LHP NOTHIT 109
KKP LHP NOTHIT 110
KKP LHP NOTHIT 111
KKP LHP NOTHIT 112
KKP LHP NOTHIT 113
KKP LHP NOTHIT 114
KKP LHP NOTHIT 115
KKP LHP NOTHIT 116
KKP LHP NOTHIT 117