PEMERIKSAAN

INVESTIGATIF

KELOMPOK IV

AHMAD KUNCORO PANDU

YEKTI (03)

IRFAN FAJRUR ROHMAN

(11)

NOOR AUFA SHIDDIQ

(17)

SAMBA DEWANGGA S.

(25)

GAMBARAN UMUM

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

CONTENT

•Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan Investigatif

•Konsep Pemeriksaan Investigatif

•Jenis Penyimpangan

•Aksioma dan Prinsip Pemeriksaan Investigatif

•Peraturan Terkait Pemeriksaan Investigatif

•Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Investigatif

•Kewajiban Pemeriksa Investigatif

•Kualitas Pemeriksa Investigatif

•Perbedaan Audit Investigatif dan Audit Keuangan

PENGERTIAN DAN TUJUAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIFKegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Tujuannya sesuai dengan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 adalah pemeriksaan yang dilaksanakan guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

KONSEP PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Tahapan pemeriksaan investigatif :

• Menganalisis data yang tersedia

• Mengembangkan hipotesis

• Menguji dan memperbaiki hipotesis

Penyebab terjadinya penyimpangan :

• Motivasi (motivation)

• Adanya kesempatan (opportunity)

• Rasionalisasi (rationalisation)

• Adanya kemampuan (capability)

JENIS PENYIMPANGAN

Association of Certified Fraud

Examiners (ACFE)

Corruption (Korupsi)

Asset misappropriation (Pengambilan aset

secara ilegal)

Fraudulent statements (Penyimpangan

berkaitan dengan penyajian laporan

keuangan)

AKSIOMA DAN PRINSIP PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Aksioma :• Penyimpangan itu disembunyikan keberadaannya• Pemeriksa melakukan pembuktian dua sisi• Pemeriksa harus juga berupaya membuktikan penyimpangan tidak

terjadi• Penetapan adanya penyimpangan adalah mutlak tanggung jawab

pengadilan

AKSIOMA DAN PRINSIP PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Prinsip• Pemeriksaan harus dilandasi praktik-praktik terbaik yang

diakui• Pemeriksaan investigatif adalah upaya mencari

kebenaran, dengan memperhatikan keadilan dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku.

• Kegiatan pemeriksaan termasuk pengumpulan bukti–bukti dengan prinsip kehatihatian sehingga bukti tersebut dapat diterima di pengadilan.

• Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diberi indeks dan jejak pemeriksaan tersedia.

• Pastikan bahwa pemeriksa investigatif mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa menghormatinya guna menghindari kemungkinan penuntutan dari yang bersangkutan.

AKSIOMA DAN PRINSIP PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Prinsip• Semakin dekat selang waktu antara terjadinya penyimpangan

dengan saat meresponnya, maka kemungkinan peluang penyimpangan dapat terungkap semakin besar.

• Pelaksanaan pemeriksaan harus dapat mengumpulkan fakta–fakta sehingga bukti yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan sendiri, yaitu telah terjadi penyimpangan dan pihak yang diindikasikan terlibat teridentifikasi.

• Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan dipengaruhi oleh kelemahan manusia.

• Jawaban yang benar akan diperoleh jika pertanyaan yang diajukan cukup jumlahnya dan pertanyaan tersebut disampaikan kepada orang yang juga cukup jumlahnya.

• Karena informasi sangat penting dalam pemeriksaan investigatif, maka segala kemungkinan upaya untuk memperoleh informasi harus dipertimbangkan.

PERATURAN TERKAIT PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 yang mengatur

kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan

investigatif.

Pasal 10, Pasal 24 ayat (1), (2), (4) UU No.15 Tahun 2004 jo. Pasal 9 ayat (1)

huruf b, c, dan d UU No. 15 Tahun 2006 yang mengatur

kewenangan meminta informasi atau dokumen.

Pasal 10 huruf d, Pasal 11, Pasal 24 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004 yang mengatur

permintaan keterangan dan pemanggilan.

Pasal 11 huruf c UU No. 15 Tahun 2006 yang mengatur pemberian keterangan ahli tentang kerugian negara dalam proses peradilan.

Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (5) UU No. 15

Tahun 2004 yang mengatur laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 25 ayat (1), (2), dan Pasal 26 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pemeriksa yang melanggar UU No. 15 Tahun 2004 dan

UU No. 15 Tahun 2006.

SASARAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

• Perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, untuk selanjutnya dalam juknis ini akan disebut sebagai TPKKN.

Sasaran

• TPKKN pada seluruh entitas pemeriksaan BPK, meliputi pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan akibat, dan menentukan pihak–pihak yang diindikasikan terlibat dan atau bertanggung jawab atas TPKKN pada unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Ruang Lingkup

KEWAJIBAN PEMERIKSA INVESTIGATIF

Mentaati kebijakan dan prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam juknis ini.

Menyampaikan situasi atau permasalahan yang tidak biasa dalam pemeriksaan untuk mendapatkan arahan dari pejabat

BPK terkait.

Selalu menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan.

KUALITAS PEMERIKSA INVESTIGATIF

• Kreatif (Creative)• Rasa ingin tahu (Curious)• Tak menyerah (Persistance).• Akal sehat (Common Sense)• Pengetahuan Bisnis (Bussines Accument)• Percaya diri (Self Confidence)• Investigatif (Investigative)• Kompetensi gabungan (Mixed

Competency)

Robert J. Linquist (Fraud

Auditing and Forensic

Accounting: New Tools

and Techniques) :

PERBEDAAN AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT KEUANGAN

URAIAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Waktu Pemeriksaan Berulang Tidak Berulang

Lingkup Pemeriksaan Umum Khusus

Tujuan Pemeriksaan Memberikan Oponi Pembuktian Fraud

Hubungan dengan Hukum

Tidak Ada Ada

Metodologi Pemeriksaan

Teknik Pemeriksaan Teknik Investigasi

Presumsi Pemeriksaan Professional Sceptism Bukti dan Fakta

PRA PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

PRA PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Untuk menetapkan adanya alasan (predikasi) yang cukup kuat dan akurat sehingga pemeriksaan

investigatif dapat dilaksanakan secara objektif dan dapat

dipertanggungjawabkan

TUJU

AN

PRA PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Informasi Awal

Keputusan

Administrasikan

Pahami

Analisis

Evaluasi

PROSES

INFORMASI AWAL

• Adalah keterangan permulaan mengenai suatu penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; kecurangan (fraud ), serta ketidakpatutan ( abuse ) yang telah/sedang/ dan akan terjadi.

• Tidak semua informasi yang diterima sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan investigatif memiliki keandalan dan validitas yang sama. Oleh karena itu, untuk setiap informasi awal yang diterima perlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu.

Substansi Informasi

Kewenangan BPK

Nilai Kebenaran

Materi Informasi

Kelengkapan Informasi

1. MENGADMINISTRASIKAN INFORMASI AWAL

Kerahasiaan sumber-sumber informasi awal

Akuntabilitas penanganan

sumber informasi awal

2. MEMAHAMI INFORMASI AWAL

• Informasi awal mengenai TPKKN biasanya memuat hal–hal yang bersifat umum

• Setiap informasi awal yang diterima BPK ditelaah dengan menggunakan pendekatan 5W (what, who, where, when dan why) dan 1H (how) untuk menetapkan cukup tidaknya alasan dilakukan pemeriksaan

3. MENGANALISIS INFORMASI AWAL

• What• Who• Where• When• Why• How

5W +1H

• Setiap Orang• Secara Melawan Hukum• Perbuatan Memperkaya Diri• Merugikan Keuangan NegaraTPKKN

4. MENGEVALUASI INFORMASI AWAL

• Tujuan : meyakinkan apakah informasi awal yang diperoleh telah didukung dengan data pendukung misalnya kelengkapan administrasi akuntansi yang memadai.

• Jika dari penanganan informasi awal unsur 5W + 1H belum diperoleh secara lengkap, maka TPKKN dapat diindikasikan dengan minimal terpenuhinya tiga unsur yaitu: What, When, dan Where.

• Hasil penelaahan informasi awal dituangkan dalam bentuk “simpulan penelaahan informasi awal”

4. MENGEVALUASI INFORMASI AWAL

• Jika dari hasil telaahan dianggap perlu untuk mendapatkan informasi tambahan langsung dari pihak ketiga atau unsur terkait, TPPI mengajukan usul kepada Ketua BPK untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan

• Pengumpulan data dimaksudkan untuk memastikan/ memperkuat/mendukung indikasi bahwa hal–hal yang diungkapkan dalam informasi benar–benar mempunyai dasar untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

5. KEPUTUSAN MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Berdasarkan simpulan penelaahan informasi awal, Ketua BPK dapat:1. menugaskan tim khusus, atau2. mendisposisikan kepada Tortama untuk

melakukan pemeriksaan investigatif.

Selanjutnya, informasi dan berkas penelaahan diarsipkan.

PERSIAPAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

PERSIAPAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

1. Pengembangan Hipotesa

2. Penyusunan Program Pemeriksaan Investigatif

3. Penentuan Kebutuhan Sumberdaya

4. Penerbitan Surat Tugas

1. PENGEMBANGAN HIPOTESA

Hipotesa adalah kesimpulan sementara dari hasil telaahan atas informasi awal yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur TPKKN. Hipotesa merupakan pernyataan sementara yang bersifat prediksi dari hubungan 2 atau lebih variabel.

DEFIN

ISI

1. PENGEMBANGAN HIPOTESA

Hipotesa berisi kemungkinan:

A) TPKKN yang terjadi;B) siapa yang bertanggung jawab;C) bagaimana TPKKN atau potensi

TPKKN terjadi;D) dimana TPKKN terjadi;E) kurun waktu terjadinya; danF) terpenuhinya unsur-unsur TPKKN

2. PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

SITUASI

TUJUAN

RENCANA LANGKAH

ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

KOMUNIKASI

2. PROGRAM PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

Program Pemeriksaan Investigatif merupakan rencana yang terinci yang sekurang – kurangnya disusun berdasarkan struktur atau kerangka yang mencakup:

1) Dasar Hukum Pemeriksaan

2) Standar Pemeriksaan

3) Tujuan Pemeriksaan Investigatif

4) Entitas Yang diperiksa

5) Lingkup Yang Diperiksa

6) Hasil Telaahan Informasi Awal

7) Alasan Pemeriksaan

8) Metodologi Pemeriksaan

9) Langkah – Langkah Pemeriksaan Investigatif

10) Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan investigatif

11) Susunan Tim dan Biaya Pemeriksaan Investigatif

12) Distribusi Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif

13) Persetujuan Program Pemeriksaan Investigatif

3. PENENTUANKEBUTUHAN SUMBER DAYA

Kebutuhan sumber daya pendukung yang harus ditentukan antara lain menyangkut personil tim pemeriksa, ahli, anggaran biaya pemeriksaan, dan perangkat pendukung lainnya misal alat perekam, kamera, handycam, telekomunikasi, komputer dan lain-lain.

Penentuan sumber daya pendukung pemeriksaan baik jumlah maupun kualifikasinya ditentukan oleh penanggung jawab pemeriksaan atau pejabat BPK yang ditunjuk, dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan rumitnya masalah yang akan diperiksa

4. PENERBITAN SURAT TUGAS

Susunan Tim Pemeriksa Investigatif Meliputi:(1) Penanggung Jawab Pemeriksaan

Investigative;(2) Wakil Penanggung Jawab

Pemeriksaan Investigatif (Jika Diperlukan);

(3) Pengendali Teknis Pemeriksaan Investigative;

(4) Ketua Tim Pemeriksa Investigatif; Dan

(5) Anggota Tim Pemeriksa Investigatif.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

(1) Pembicaraan Pendahuluan;

(2) Pengumpulan Bukti Pemeriksaan Berdasarkan Hipotesa;

(3) Analisis Dan Evaluasi Bukti Pemeriksaan;

(4) Pemaparan Tim Pemeriksa Di Lingkungan BPK;

(5) Pemaparan Tim Pemeriksa Kepada Instansi Yang Berwenang; Dan

(6) Pembicaraan Akhir.

1. PEMBICARAAN PENDAHULUAN

Tim Pemeriksa Investigatif Menyelenggarakan Pertemuan Dengan Pimpinan Dan Para Pejabat Dari Entitas Yang Diperiksa Dengan Maksud:

1. Menjelaskan Tujuan Pemeriksaan Yang Ditetapkan Dalam Surat Tugas.

2. Memperoleh Informasi Tambahan Dari Entitas Yang Diperiksa Dalam Rangka Melengkapi Informasi Yang Telah Diperoleh Sebelumnya.

3. Menciptakan Suasana Yang Dapat Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Pemeriksaan, Terutama Untuk Memperoleh Dukungan Dari Entitas Yang Diperiksa

2. PENGUMPULAN BUKTI PEMERIKSAAN BERDASARKAN

HIPOTESAStrategi pembuktian adanya TPKKN umumnya meliputi tiga langkah dasar, yaitu:

 

1)Pemeriksa membangun kasus secara menyeluruh melalui wawancara terhadap saksi yang mendukung dan menganalisis dokumen yang tersedia.

2)Pemeriksa menggunakan bukti tidak langsung untuk mengidentifikasikan kasus dan meyakinkan saksi intern yang dapat memberikan bukti langsung tentang pihak yang diduga terlibat, guna membangun kasus.

3)Pemeriksa meminta keterangan kepada subyek guna mengungkap kasus, mengidentifikasikan pelaku kejahatan dan membuktikan adanya unsur kesengajaan (intent) si pelaku

2. PENGUMPULAN BUKTI PEMERIKSAAN BERDASARKAN

HIPOTESA

Dalam upaya membuktikan TPKKN yang sudah dirumuskan dalam hipotesa awal, pemeriksa mengumpulkan bukti dengan cara:

1. Meminta dokumen,2. meminta keterangan,3. melakukan pemeriksaan fisik dan

pengamatan,4. memperoleh bukti elektronik/digital,5. Melakukan penyegelan dan6. memotret dan merekam

3. ANALISIS DAN EVALUASI BUKTI

1. Untuk menyempurnakan hipotesa awal yang telah dirumuskan karena padadasarnya perumusan hipotesa merupakan kegiatan yang bersifat terus menerus dan seiring dengan pelaksanaan pemeriksaan.

2. Untuk menilai kesesuaian bukti (relevansi) dengan hipotesa serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

3. Untuk menyusun rangkaian kejadian dan modus operandi.

TU

JUA

N

4. PEMAPARAN TIM PEMERIKSA DI LINGKUNGAN BPK

Pada saat pemaparan, tim pemeriksa mendapatkan arahan terkait dengan simpulan hasil pemeriksaan investigatif tersebut. Dari hasil pemaparan, Ketua/Angbintama/Tortama/Kalan dapat menyimpulkan sebagai berikut: 1. Kasus yang dipaparkan memenuhi indikasi unsur–

unsur TPKKN. Dalam hal ini, tim pemeriksa segera mempersiapkan pemaparan kepada instansi yang berwenang.

2. Kasus yang dipaparkan memenuhi indikasi kerugian negara, tetapi tidak memenuhi indikasi unsur-unsur TPKKN. Dalam hal ini, kerugian negara diselesaikan melalui mekanisme tuntutan ganti rugi.

3. Kasus yang dipaparkan tidak memenuhi indikasi unsur-unsur TPKKN

5. PEMAPARAN TIM PEMERIKSA DENGAN INSTANSI YANG BERWENANG

Simpulan hasil pemaparan kasus yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

1. BPK dan instansi yang berwenang sependapat bahwa dari pemaparan disimpulkan kasus telah memenuhi indikasi unsur Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana lainnya.

2. BPK dan instansi yang berwenang sependapat bahwa dari pemaparan disimpulkan kasus belum memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana lainnya, karena masih memerlukan data tambahan. Maka penanggung jawab pemeriksaan dapat menempuh langkah sebagai berikut: a) Memerintahkan tim pemeriksaan melakukan

pemeriksaan tambahan untuk memperoleh bukti yang diperlukan.

b) Meminta bantuan aparat penyidik untuk melengkapi bukti yang diperlukan jika terdapat keterbatasan kewenangan BPK.

6. PEMBICARAAN AKHIR

Pada akhir pelaksanaan pemeriksaan investigatif harus dilakukan pembicaraan akhir pemeriksaan oleh penanggung jawab pemeriksaan atau pejabat yang ditunjuk dengan pejabat entitas yang diperiksa.

Namun demikian pembicaraan akhir tersebut harus diatur sedemikian rupa hingga tidak mengganggu, menghambat atau menyulitkan proses pembuatan laporan pemeriksaan yang sedang berjalan atau pun proses perkembangan dari kasus tersebut bilamana ditemukan bukti – bukti baru di kemudian hari dikarenakan kompleksitas dari kasus tersebut

PELAPORAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

TUJUAN

memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau berwenang mengenai indikasi

terjadinya penyimpangan agar mereka dapat mengambil tindak lanjut yang tepat terhadap hasil

pemeriksaan investigatif.

PRINSIP

Akurat

Jelas

Tidak MemihakRelevan

Tepat Waktu

SUSUNAN

Bagian I : Simpulan

Bagian II : Umum•Dasar Penugasan Pemeriksaan •Ruang Lingkup Pemeriksaan •Data Obyek/Kegiatan yang Diperiksa

Bagian III : Uraian Hasil Pemeriksaan•Dasar Hukum Obyek/Kegiatan yang

Diperiksa •Materi Temuan Lampiran

REVIU DAN TANDA TANGAN

konsep laporan harus direviu secara berjenjang oleh pengendali teknis dan penanggung jawab pemeriksaan investigatif

ditandatangani dan disampaikan kepada pihak yang berwenang

hasil pemeriksaan investigatif disampaikan kepada Badan dengan nota dinas yang dilampiri dengan matrik unsur penyimpangan

CATATAN

LHP investigatif harus menjawab tujuan pemeriksaan investigatif.

Jika satu bulan sejak dilakukannya pemaparan, instansi yang berwenang tidak memberikan pendapat, LHP tetap dibuat dan disampaikan dengan nota dinas pengantar dari Pemimpin Tim

Penyerahan LHP tidak berarti pemeriksa investigatif selesai, karena ada kemungkinan pemeriksa BPK diminta oleh instansi yang berwenang untuk memberikan keterangan ahli.