i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada yang maha baik dan maha kasih Tuhan Yesus Kristus atas
berkat dan karunia serta penyertaan-NYA di setiap langkah dalam kehidupan, atas berkat
dan karunia serta penyertaan-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian
disertasi ini dengan judul “Pendekatan Efisiensi Terhadap Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak Di Indonesia” dan telah dipertahankan pada Sidang Terbuka (Sidang Promosi
Doktor) pada Sabtu, 10 Februari 2018 di Universitas Pelita Harapan guna melengkapi
persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum di Universitas Pelita
Harapan.
Penelitian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam proses penyusunannya yang telah memberikan
kontribusinya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu dalam
kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada yang penulis hormati :
Pertama, Bapak Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. selaku Promotor dan Bapak
Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. selaku Ko-Promotor. Beliau berdua sangat baik dan
penuh kasih serta di tengah kesibukannya dalam kesehariannya telah dengan sabar dan
penuh perhatian memberikan dorongan, koreksi, pandangan, saran, gagasan, ide-ide dan
dukungannya serta bantuan kepada penulis dari awal mulai penelitian sampai dengan
terselesaikannya penelitian disertasi ini, kiranya Tuhan selalu melindungi dan menyertai
bapak.
Kedua, Bapak Dr. (Hon) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc selaku Rektor Universitas
Pelita Harapan beserta segenap jajaran Rektorat Universitas Pelita Harapan yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh program studi strata 3 (S.3) di
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sampai dengan terselesaikannya masa studi
tersebut.
Ketiga, Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., yang telah meluangkan waktu di tengah
kesibukan yang sangat padat untuk menguji dan memberikan masukan penyempurnaan
terhadap disertasi ini sejak awal mulai penelitian sampai dengan terselesaikannya
penelitian ini sehingga disertasi ini semakin baik dan lengkap.
ii
Keempat, Prof. Dr. Valerie J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., yang telah meluangkan waktu untuk
menguji dan memberikan masukan penyempurnaan terhadap disertasi ini khususnya di
metode penelitan hukumnya sehingga disertasi ini semakin baik dan lengkap.
Kelima, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., yang telah meluangkan waktu di tengah
kesibukan yang sangat padat untuk menguji, memberikan bahan literatur dan memberikan
masukan khususnya terkait teori hukum sehingga disertasi ini semakin baik dan lengkap.
Keenam, Prof. Dr. Sani Imam Santoso, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., yang telah meluangkan
waktu untuk menguji, memberikan dukungan dan masukan khususnya terkait hukum
pidana sehingga disertasi ini semakin baik dan lengkap.
Ketujuh, Dr. Maria G.S Soetopo Conboy, B.Sc., MBA yang telah meluangkan waktu di
tengah kesibukan yang sangat padat untuk menguji, memberikan masukan, memberikan
bahan literatur serta bantuan konsultasi khususnya terkait economic analysis of law dan
tools-nya guna penyempurnaan terhadap disertasi ini sehingga disertasi ini semakin baik
dan lengkap.
Kedelapan, untuk yang saya banggakan, saya hormati dan saya cintai kedua orang tua
penulis, Bapak Lambock V. Nahattands., S.H., M.H. dan Ibu Magdalena Manuhutu, S.Sos.,
S.H., M.H. yang telah memberikan doa, berkat, dukungan, perhatian, kasih sayang dan
restu sejak penulis lahir di dunia ini sampai dengan saat ini, karena mereka lah saya bisa
mencapai apa yang sudah saya capai saat ini.
Kesembilan, untuk yang saya kasihi dan saya cintai Sdri. Shierly dan anak penulis Matthew
Alexander Williams yang dengan senyuman, kelucuan dan keceriannya sehingga
menyemangati penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, terima kasih atas perhatian,
pengertian, dukungan, kepercayaan dan doa yang kalian telah berikan sehingga penulisan
penelitian disertasi ini dapat terselesaikan.
Kesepuluh, Rekan-rekan penulis dalam program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita
Harapan Angkatan (Batch 13) yakni Sdr. Edrick Edwardina Effendy, Sdri. Stefanie
Hartanto, Sdr. Ferry Ricardo, Sdr. Theo Lekatompessy, Sdri. Velliana Tanaya, Sdri. Rahmi
Mulyati, Sdr. Tony Roland, Sdr. Mangatur Saragih, Sdr. Ezra Fardiansyah dan Sdr. Arief
Aryanto serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
iii
Kesebelas, Sdr. Roy Sanjaya, S.H., M.H., Sdr. Angga Doronth Sihombing, S.H., Sdr.
Rienhard F Pakpahan, S.H., Sdri. Sofie., S.Pd dan Sdr. Eko yang secara bersama-sama
maupun per-orangan telah membantu penulis dalam editorial dan diskusi sehingga disertasi
ini dapat terselesaikan.
Penulis sangat menyadari bahwa penulisan penelitian disertasi ini belum sempurna
karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, penulis berbesar hati apabila dikemudian hari
ada kritik, saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan penulisan dan penelitian
berikutnya dan semoga penelitian disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi
perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana serta bagi para peneliti/ praktisi/
mahasiswa.
Akhir kata, Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam (Psalms
115:1).
Penulis
Marlambson Carel Williams
vi
DAFTAR ISI
COVER
LEMBAR PERNYATAAN
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR.............................................................................................. i
ABSTRAK................................................................................................................ iv
ABSTRACT............................................................................................................. v
DAFTAR ISI........................................................................................................... vi
DAFTAR GAMBAR.............................................................................................. xiii
DAFTAR SKEMA................................................................................................. xiv
DAFTAR TABEL.................................................................................................. xv
BAB I: PENDAHULUAN..................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah...................................................................................... 31
1.3 Tujuan Penelitian........................................................................................ 31
1.4 Manfaat Penelitian...................................................................................... 32
1.4.1. Manfaat Teoritis…............................................................................ 32
1.4.2. Manfaat Praktis……......................................................................... 33
1.5 Sistematika Penulisan................................................................................. 33
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................... 37
2.1 Landasan Teori........................................................................................... 37
2.1.1. Teori Keadilan Restoratif….......................................................... 37
2.1.1.1. Kebijakan Hukum Pidana............................................... 62
vii
2.1.1.2. Perkembangan Teori Pemidanaan dan SistemPeradilan Pidana di Indonesia………..…....……. 67
2.1.1.2.1 Sanksi Pidana dan Tindakan dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana......................
75
2.1.1.2.1.1 Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana………....…...…
75
2.1.1.2.1.2 Sanksi Tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana............................
86
2.1.1.3. Wewenang Penuntutan Peradilan Pidana Anak diIndonesia…………..……………………………
87
2.1.1.3.1. Wewenang Penuntutan Menurut Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana………………………
87
2.1.1.3.2. Wewenang Penuntutan Menurut Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2004 TentangKejaksaan Republik Indonesia.........................
92
2.1.1.3.3. Wewenang Penuntutan Menurut Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 TentangPengadilan Anak…………………...…….…
93
2.1.1.3.4. Wewenang Penuntutan Menurut Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Ana...…………........
97
2.1.2. Teori Penegakan Hukum.............................................................. 101
2.1.2.1 Penerapan Asas Legalitas dalam Sistem HukumPidana.............................................................................
106
2.1.2.2 Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia................... 110
2.1.2.2.1. Definisi Anak dibawah Umur danPerlindungannya…………….………………
112
2.1.2.2.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak ............. 119
2.1.2.2.3. Asas-Asas Peradilan Pidana Anak MenurutUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak...........
125
2.1.2.2.4. Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak...........
128
2.1.2.2.4.1. Sanksi Pidana dalam Undang-UndangSistem Peradilan Pidana Anak……
129
2.1.2.2.4.2. Sanksi Tindakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan PidanaAnak………………………………...
133
2.1.2.3. Perundang-undangan Nasional terkait Peradilan PidanaAnak di Indonesia….......................................................
135
viii
2.1.2.3.1. Peradilan Pidana Anak Menurut KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP)........
135
2.1.2.3.2. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak........................................
138
2.1.2.3.3. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana…….………………
139
2.1.2.3.4. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 1995 TentangPemasyarakatan...............................................
141
2.1.2.3.5. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 TentangPengadilan Anak..............................................
143
2.1.2.3.6. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi Manusia..........................................
146
2.1.2.3.7. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum.............................................
149
2.1.2.3.8. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak…....................
150
2.1.2.3.9. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak................................................................
154
2.1.3. Teori Kemanfaatan Hukum dan Efisiensi..................................... 160
2.1.3.1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana diluar ProsesPeradilan di Indonesia…….............................................
169
2.1.3.1.1. Menurut Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP)................................................
171
2.1.3.1.2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak……………………………....................
175
2.1.3.1.2.1. Pengertian Diversi ………................. 175
2.1.3.1.2.2. Sejarah Diversi................................... 177
2.1.3.1.2.3. Tujuan Diversi.................................... 180
2.1.3.1.2.4. Jenis-Jenis Diversi.............................. 184
ix
2.1.3.1.2.5. Pelaksanaan Diversi Pada TahapPenuntutan………………………….
186
2.2. Landasan Konseptual................................................................................ 192
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.......................................................... 197
3.1. Jenis Penelitian............................................................................................ 197
3.2 Pendekatan Penelitian................................................................................. 199
3.3. Teknik Pengumpulan Data.......................................................................... 201
3.3.1. Lokasi Penelitian............................................................................ 202
3.3.2. Subjek Penelitian............................................................................ 203
3.4 Sumber Data Penelitian……....................................................................... 207
3.5 Teknik Analisis Data................................................................................... 207
BAB IV: HASIL DAN ANALISIS........................................................................ 241
4.1. Bagaimana Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?....... 241
4.1.1. Perundang-undangan Nasional terkait Peradilan Pidana Anak diIndonesia…....................................................................................
241
4.1.1.1. Peradilan Pidana Anak Menurut Kitab Undang-UndangHukum Pidana (KUHP)…...............................................
241
4.1.1.2. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.INomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.......
243
4.1.1.3. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.INomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana......
245
4.1.1.4. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.INomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan............
246
4.1.1.5. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.INomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.............
249
4.1.1.6. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.INomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.......
251
4.1.1.7. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.INomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum………………………………………
254
4.1.1.8. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.INomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak………………………………………..…………
255
4.1.1.9. Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang R.INomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak..........................................................
285
x
4.1.2. Instrumen-instrumen Internasional terkait Peradilan PidanaAnak………………………………………………...……………..
291
4.1.2.1. The United Nations Standard Minimum Rules for theTreatment of Prisoners (Peraturan Standar MinimumPerlakuan terhadap Tahanan) Resolusi 663 C 31 Juli1957 dan Resolusi 2076 13 Mei 1977.............................
291
4.1.2.2. The United Nations Standard Minimum Rules for TheAdministration of Juvenile Justice (Peraturan StandarMinimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)mengenai Pelaksanaan Peradilan bagi Anak) atau TheBeijing Rules Resolusi 40/33 29 November1985...............................................................................
296
4.1.2.3. Convention on The Rights of The Child (Konvensitentang Hak-Hak Anak) Resolusi 44/25 20 November1989..............................................................................
300
4.1.2.4. The United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures "The Tokyo Rules" (PedomanPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk TindakanNon-Penahanan) Resolusi 45/110 14 Desember1990.................................................................................
305
4.1.2.5. The United Nations Guidelines for the Preventive ofJuvenile Delinquency, "The Riyadh Guidelines"(Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untukPencegahan Kenakalan Remaja) Resolusi 45/112 14Desember 1990...............................................................
308
4.1.2.6. The United Nations Rules for the Protection of Juvenileof Liberty (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) dalam Rangka Perlindungan Remaja yangTerampas Kebebasannya) Resolusi 45/113 14 Desember1990...............................................................................
327
4.1.3. Analisis Instrumen Internasional terkait Sistem Peradilan PidanaAnak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak.........................................................
337
4.1.3.1. Analisis UN Standard Minimum Rules for theTreatment of Prisoners (Peraturan Standar Minimumbagi Perlakuanterhadap Tahanan) Resolusi 663 C 31Juli 1957 dan Resolusi 2076 13 Mei 1977 denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ………………….....................
337
4.1.3.2. Analisis The United Nations Standard Minimum Rulesfor The Administration of Juvenile Justice (PeraturanStandar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)mengenai Pelaksanaan Peradilan bagi Anak) atau TheBeijing Rules Resolusi 40/33 29 November 1985dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak......................................
340
xi
4.1.3.3. Analisis Convention on The Rights of The Child(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) Resolusi 44/25 20November 1989 dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak...............................................................................
344
4.1.3.4. Analisis The United Nations Standard Minimum Rulesfor Non-Custodial Measures "The Tokyo Rules"(Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untukTindakan Non-Penahanan) Resolusi 45/110 14Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak...............................................................................
348
4.1.3.5. Analisis The United Nations Guidelines for thePreventive of Delinquency "Riyadh Guidelines"(Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untukPencegahan Tindak Pidana Remaja) Resolusi 45/112Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak………...................................................................
350
4.1.3.6. Analisis The United Nations Rules for the Protection ofJuvenile of Liberty (Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Perlindungan Anak yangKehilangan Kebebasannya) Resolusi 45/113 14Desember 1990 dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak…………………………………….……….........
352
4.2. Bagaimana Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di IndonesiaApabila Dibandingkan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak Negaralain?.............................................................................................................
353
4.2.1. Sistem Peradilan Pidana Anak Malaysia.......................................... 353
4.2.2. Sistem Peradilan Pidana Anak Tiongkok........................................ 366
4.2.2.1. Perbandingan Prosedur Peradilan Pidana Anak diTiongkok dengan Indonesia….......................................
370
4.2.3. Sistem Peradilan Pidana Anak Kanada…........................................ 385
4.2.3.1. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Kanadadengan Indonesia..........................................................
390
4.2.4. Sistem Peradilan Pidana Anak Jepang.............................................. 393
4.2.4.1. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Jepangdengan Indonesia...........................................................
405
4.2.5. Sistem Peradilan Pidana Anak Singapura........................................ 407
4.2.5.1. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Singapuradengan Indonesia..........................................................
413
4.2.6. Sistem Peradilan Pidana Anak Inggris............................................ 415
xii
4.2.6.1. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Inggrisdengan Indonesia...........................................................
419
4.2.7. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia dan NegaraAsing: Sebuah Catatan.....................................................................
420
4.3. Bagaimana Pendekatan Efisiensi Terhadap Diversi pada TahapPenuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia?................
426
4.3.1. Regulatory Impact Analysis (RIA) terhadap Penerapan PengaturanSistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia...................................
426
4.3.1.1. Identifikasi Masalah...................................................... 434
4.3.1.2. Tujuan Kebijakan Yang Akan Dicapai.......................... 468
4.3.1.3. Alternatif Penyelesaian Masalah.................................... 470
4.3.1.4 Identifikasi Dampak Ekonomi, Administrasi Publik,Lingkungan, Sosial.........................................................
472
4.3.1.4.1. Status Quo Sebagai Opsi (Opsi 1A dan2A)..............................................................
479
4.3.1.4.2. Opsi-Opsi untuk Permasalahan Pertama..... 498
4.3.1.4.3. Opsi-Opsi untuk Permasalahan Kedua....... 525
4.3.1.5. Kuantifikasi atas Opsi.................................................... 538
4.3.1.6. Analisa Biaya dan Manfaat (Cost Benefit Analysis)...... 550
4.3.1.7. Konsultasi Publik…....................................................... 551
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN................................................................. 554
5.1. Kesimpulan.................................................................................................. 554
5.2. Saran............................................................................................................. 560
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................. xviii
RIWAYAT HIDUP PENULIS …………………………………………….……. xxviii
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1. Economic Analysis of Law and Its Ultimate Goal.................................... 217Gambar 3.2. Proses Penyusunan Cost Benefit Analysis................................................. 223
Gambar 3.3. Regulatory Impact Analysis dalam Economic Analysis of Law................ 230
Gambar 4.1. Impact Assessment Aspects........................................................................ 427
Gambar 4.2. Siklus pembuatan RIA............................................................................... 428
Gambar 4.3. RIA: The Ratinale And The Assumption.................................................... 430
Gambar 4.4. Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster
Perlindungan Anak KPAI Periode Tahun 2011 – Per 17 Juli
2016........................................................................................................... 454
Gambar 4.5. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2013.............. 455
xiv
DAFTAR SKEMA
Skema 1.1. Skema Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.................................................................... 27
Skema 3.1 The Felicific Calculus.................................................................................... 213
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1. Analisa Dampak Opsi 1A.............................................................................. 473
Tabel 4.2. Analisa Dampak Opsi 1B............................................................................... 474
Tabel 4.3. Analisa Dampak Opsi 1C............................................................................... 475
Tabel 4.4. Analisa Dampak Opsi 2A............................................................................... 476
Tabel 4.5. Analisa Dampak Opsi 2B............................................................................... 477
Tabel 4.6. Analisa Dampak Opsi 2C............................................................................... 478
Tabel 4.7. RIA Kuantitatif atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak.................................................................................. 539
Tabel 4.8. Rincian Perhitungan Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana PendukungUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak.............................................................................................................. 542
Tabel 4.9. Rincian Perhitungan Dampak Ekonomi Apabila Kondisi Status Quo TidakDilakukan Perubahan.................................................................................... 544
Tabel 4.10. Rincian Dampak Administrasi Publik Apabila Kondisi Status QuoDipertahankan............................................................................................... 545
Tabel 4.11. Rincian Dampak Sosial Apabila Kondisi Status QuoDipertahakan................................................................................................. 546
Tabel 4.12. Rincian Dampak Lingkungan Apabila Kondisi Status QuoDipertahankan............................................................................................... 546
Tabel 4.13. Tabel Kuantifikasi Dampak Ekonomi Penerapan Opsi 1B.......................... 547
Tabel 4.14. Tabel Kuantifikasi Dampak Administrasi Publik Penerapan Opsi1B.................................................................................................................. 547
Tabel 4.15. Tabel Kuantifikasi Dampak Lingkungan Penerapan Opsi 1B..................... 547
Tabel 4.16. Tabel Kuantifikasi Dampak Sosial Penerapan Opsi 1B............................... 548
Tabel 4.17. Tabel Kuantifikasi Dampak Penerapan Opsi 1C......................................... 548
Tabel 4.18. Tabel Kuantifikasi Dampak Penerapan Opsi 2B......................................... 549
Tabel 4.19. Tabel Kuantifikasi Dampak Penerapan Opsi 2C......................................... 549