KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Yang Terhormat:
l. Para Pemegang Kontrak Karya (KK) Perjanjian Karya
Pertambangan Batubara (PKP2B)
2. Para Pemeganglzin Usaha Pertambangan
3. Para Pemegang lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara
4. Para Pemegang lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan Izin Usaha
Pengusahaan
khusus untuk
khusus untukPertambangan
Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara
5. Para Pemeganglzin Usaha Jasa Penunjang dan Surat Keterangan Terdaftar
Pertambangan mineral dan batubara
di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN
NOMOR: 04. E/ 30 /DJB/2OL7
TENTANG
PENGEC UALIAN DAN PENU NDAAN TERHADAP PEMB ERLAKUAN PE RATU RAN
BANK TNDONESTA NOMOR 17 /3/PBr/2Or5 TENTANG KEWAJIBAN
PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA PADA SEIffOR PEKTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia
Nomor L7 /3/PB[/2OI5 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memperhatikan surat Deputi
Gubernur Bank Indonesia kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Nomor L8/I5/DpG-DKSP/SrL/B tanggal 27 Desember 2016, bersama inidisampaikan hal-hal sebagai berikut:
l. Dalam rangka efektivitas ketentuan kewajiban penggunaan rupiah agar tidakmenghambat transaksi di sektor pertambangan mineral dan batubara, Bank
Indonesia memberikan persetuj uan sebagai berikut:
pengecualian implementasi ketentuan kewajiban penggunaan rupiahuntuk 3 (tiga) jenis transaksi yang merupakan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu pembayaran iuran tetap,
pembayaran Royalti/Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), dan
pembayaran lumpsum tahunan/PBB dan Pajak Daerah.
pengecualian implementasi ketentuan kewajiban penggunaan rupiah
untuk 2 (dua) jenis transaksi yang pelaksanaannya mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pembayaran jaminan
reklamasi dan pembayaran jaminan pasca tambang.
penundaan implementasi ketentuan kewajiban penggunaan rupiah berupa
penggunaan kuotasi valuta asing dan pembayaran rupiah untuklO (sepuluh) jenis transaksi yang terkait dengan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara, yaitu:
l. penjualan domestik dari pemegang konsesi kepada end usen
2. jasa peledakan/ blasting;
3. jasa konstruksi terintergrasi/jasa EPCI (Engineertng, Procurement,
Constructton, qnd Installation) untuk fasilitas pengolahan dan/ataupemurnian serta fasilitas penunj ang pertambangan ;
4. transhtpment (barging, Jloating crane):
5. peralatan tambang mencakup drilling equtpment, underground
exploration, underground drilling and blasting, raise boring, mechanica|
cutting, underground Loading and hauling, mine automatton, conDeaor
systems, cntshing and screening:
6. jasa penyediaan bahan/material dan suku cadang original;
7. jasa sewa peralatan tambang teknologi tinggi;
8. jasa eksplorasi dan pemetaan yang menggunakan teknologi tinggi;
9. jasa konstruksi tambang bawah tanah; dan
lO. jasa modilikasi peralatan pertambangan.
penundaan implementasi ketentuan kewajiban penggunaan rupiah berupa
penggunaan kuotasi valuta asing dan pembayaran dalam valuta asing atau
rupiah untuk I (satu) jenis transaksi, yaitu penjualan domestik mineral
dan batubara dari pemegang konsesi kepada pemegang lzin Usaha
a.
b.
c.
d.
Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan
penjualan atau pemegang lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang memiliki orientasi ekspor.
Khusus untuk transaksi ini, pelaku usaha diwajibkan mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan disertai
dokumen pendukung yang menunjukkan aktivitas penjualan ekspor yaitu
Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
terakhir.
2. Jangka waktu penundaan implementasi ketentuan kewajiban penggunaan
rupiah sebagaimana dimaksud pada angka I huruf c dan d diberikan sampai
dengan tanggal 23 Februan 2026 dan selama jangka waktu tersebut, Bank
Indonesia akan melakukan pengawasan terhadap kesiapan pelaku industri
mineral dan batubara dalam mengimplementasikan kewajiban penggunaan
rupiah.
3. Kepada para pemegang KK, PKP2B, dan izin usaha di bidang pertambangan
mineral dan batubara, agar menggunakan kurs Jqkartalnterbank Spot Doltar
Rate (JISDOR) sebagai acuan dalam rangka perhitungan harga rupiah atas
barang dan/atau jasa yang semula ditawarkan dalam valuta asing. Adapun
informasi terkait dengan JISDOR dimaksud dapat diakses pada laman
www.bi.go.id.
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2L Maret 2OI7
ENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Gubernur Bank Indonesia
4. Gubernur seluruh Indonesia
5. Bupati/Walikorta seluruh Indonesia