kementerian energi dan sumber daya mineral...
TRANSCRIPT
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Jogyakarta, Nopember 2013
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
OLEH :
AGUNG PRASETYO
Disampaikan pada acara :
“Edukasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan
Dalam Rangka Mendukung Pemanfaatan Energi Terbarukan”
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
I. KETAHANAN ENERGI
II. KEBIJAKAN ENERGI
III. TARGET BAURAN ENERGI NASIONAL
IV. POTENSI SUMBER DAYA ENERGI TERBARUKAN
V. TANTANGAN PENGEMBANGAN EBT
VI. UPAYA PENINGKATAN PEMANFAATAN EBT
VII. STRATEGI PENGEMBANGAN EBT
VIII. PENGEMBANGAN EBT
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Pengelolaan Energi bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan energi, yaitu
kemampuan negara untuk mengendalikan sumber daya energi, harga
energi, dan distribusi energi
Faktor penting dalam kedaulatan energi adalah kemandirian dan ketahanan
energi
KETAHANAN ENERGI
• Kemampuan untuk merespon dinamika
perubahan energi global (eksternal)
• Kemampuan untuk menjamin
ketersediaan energi dengan harga yang
wajar (internal)
KEMANDIRIAN ENERGI
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
ENERGY SUPPLY SIDE MANAGEMENT ENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT
PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI
SUPPLY SUPPLY DEMAND DEMAND
Saat ini: Ke depan:
1. Kebutuhan energi belum efisien
2. Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil
dengan biaya berapapun dan malah disubsidi
3. Energi terbarukan hanya sebagai alternatif
4. Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan
adalah menyia-nyiakan karunia Tuhan
1. Efisienkan kebutuhan energi
2. Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi
terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided
fossil energy cost, bila perlu disubsidi
3. Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang
4. Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah
sebagai warisan untuk anak-cucu / diekspor
Energi Fosil dengan biaya berapapun
(Malah Disubsidi)
Energi Terbarukan Sebagai Alternatif
Kebutuhan Energi Sektoral yang belum efisien:
-RumahTangga - Transportasi
- Industri - Komersial
Maksimalkan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi
Terbarukan
Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang
Kebutuhan Energi Sektoral
yang Efisien: -RumahTangga - Transportasi
- Industri - Komersial
(KONSERVASI)
(DISVERSIFIKASI)
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
1. KONSERVASI ENERGI untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi di
sisi suplai dan pemanfaatan (Demand Side), antara lain sektor industri,
transportasi, rumah tangga, dan komersial.
2. DIVERSIFIKASI ENERGI untuk meningkatkan pangsa energi baru terbarukan
dalam bauran energi nasional (Supply Side), antara lain
ENERGI TERBARUKAN
a. Panas Bumi,
b. Aliran dan Terjunan Air (Hidro),
c. Bioenergi,
d. Sinar Matahari,
e. Angin,
f. Gerakan dan Perbedaan Suhu
Lapisan Laut.
ENERGI BARU
a. Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal)
b. Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane)
c. Batubara Tergaskan (Gasified Coal)
d. Nuklir
e. Hidrogen
f. Metana yang lain
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT
KONSERVASI ENERGI
DIREKTORAT
ANEKA ENERGI BARU
DAN ENERGI
TERBARUKAN
DIREKTORAT
BIOENERGI
DIREKTORAT
PANAS BUMI
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
REGULASI EBT (MENTERI ESDM cq DITJEN EBTKE)
Regulasi Usaha Inti EBT Regulasi Keteknikan EBT
Tujuan: Efisien & Sustainable
Aspek/parameter yang diatur:
Penguasaan sumber daya *
Operatorship
Penetapan Wilayah Kerja/Usaha
Ijin Usaha
Efisiensi Pengusahaan dan Penetapan Harga Jual
Perlindungan Konsumen
Fasilitasi Hubungan Komersial
* Panas bumi, tenaga air skala besar, nuklir dikuasai negara (Pasal 4 ayat (1) UU No. 30/2007)
Objek : Instalasi EBT
Tujuan: Andal, aman dan akrab lingkungan
Aspek/parameter yang diatur:
Keselamatan
Keselamatan Umum
Keselamatan Pekerja
Keselamatan Lingkungan
Keselamatan Instalasi
Keandalan Instalasi
Kompetensi Tenaga Teknik
Infrastruktur Teknologi : (Sertifikasi, Akreditasi, Metrologi)
Pemberlakuan SNI/SKKNI
Sertifikasi Kesesuaian
PERAN KEMENTERIAN ESDM cq. DITJEN EBTKE DIBIDANG EBT
Regulasi Usaha Penunjang EBT (Jasa dan Pabrikasi)
Tujuan: Efisien
Aspek/parameter yang diatur:
Kategori usaha penunjang;
Perizinan;
Skala usaha;
Sertifikasi;
Perlindungan Konsumen;
Penggunaan komponen dalam negeri;
Asosiasi;
Fasilitasi hubungan komersial.
Pelaku Bisnis Inti
Badan Usaha Inti EBT
Pelaku Bisnis Penunjang
Badan Usaha Penunjang EBT
Pelaku
Asosiasi Profesi
Objek Badan Usaha Inti Objek Badan Usaha Penunjang
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KLASTERISASI ENERGI BARU (G) DAN TERBARUKAN (T)
Forum
Usaha Inti EBT
Forum Usaha
Penunjang EBT
Forum Asosiasi
Profesi EBT
Forum Asosiasi
Pengguna EBT
“Komunitas” Energi Baru (KEB) “Komunitas” Energi Terbarukan (KET)
Hulu
Hilir
Jasa
Pabrikan
Asosiasi
Keteknikan
Asosiasi
Pengguna
Usaha
Inti
Usaha
Penunjang
Keteknikan
Teknologi
METI ?
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
KONDISI SAAT INI
TAHUN 2011
Elastisitas Energi = 1,65
Pangsa Energi Non Fosil 5%
TARGET TAHUN 2025
PERPRES 5/2006
• Elastisitas energi kurang dari 1 pada 2025
• Mengoptimalkan Sumber Energi Baru dan Energi
Terbarukan
BBN 5% Panas
Bumi 5%
Nuklir,
Hidro,
Surya,
Angin,
dan EBT
lainnya 5%
Batubara
Tercairkan 2%
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
NO ENERGI BARU TERBARUKAN SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT) RASIO KT/SD (%)
1 2 3 4 5 = 4/3
1 Hydro 75.000 MW 6.848,46 MW 9,13%
2 Panas Bumi 29.164 MW 1.341 MW 4,6 %
3 Biomass 49.810 MW 1.644,1 MW 3,3%
4 Tenaga Surya 4,80 kWh/m2/day 27,23 MW -
5 Tenaga Angin 3 – 6 m/s 1,4 MW -
6 Samudera 49 GW ***) 0,01 MW ****) 0%
7 Uranium 3.000 MW *) 30 MW **) 0%
*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat
**) Sebagai pusat penelitian, non-energi
***) Sumber Dewan Energi Nasional
****) Prototype BPPT
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
BIAYA PRODUKSI
Biaya produksi energi terbarukan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi energi
konvensional, sehingga harga jual energi terbarukan tidak dapat bersaing dengan harga jual energi
konvensional;
INVESTASI
Biaya investasi untuk memproduksi EBT cukup tinggi. Namun demikian, investasi pada industri EBT
cukup diminati oleh investor dalam negeri;
Investasi untuk industri hulu dan hilir untuk teknologi EBT masih belum banyak dilakukan di dalam
negeri, sehingga sebagian besar komponen masih diimpor;
TEKNOLOGI
Beberapa teknologi EBT sudah dikuasai, seperti teknologi pembangkit listrik skala kecil sampai
medium, teknologi biogas untuk non-listrik;
Teknologi EBT lainnya masih disediakan oleh pihak asing;
SUMBER DAYA MANUSIA
Kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia di bidang EBT masih cukup terbatas;
Acceptance masyarakat akan EBT masih relatif rendah, karena sebagian besar masyarakat merasa
lebih nyaman menggunakan energi konvensional.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
1. PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAN REGULASI
Beberapa sub-sektor EBT masih belum diatur. Oleh karena itu, Pemerintah terus menyempurnakan
pengaturan pengembangan dan pemanfaatan EBT, di antaranya dengan penyusunan RPP EBT;
2. PENCIPTAAN PASAR
Diantaranya melalui kewajiban penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati/BBN, kewajiban PLN
untuk membeli listrik,penerapan SNI, dan lain-lain;
3. PEMBERIAN SUBSIDI
Subsidi untuk BBN telah berjalan sejak 2009. Subsidi diberikan atas selisih harga BBM dengan harga
BBN, dan disalurkan melalui Pertamina;
4. PENETAPAN HARGA JUAL LISTRIK (FEED-IN TARIFF)
Ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM yang mengatur harga jual listrik dari energi terbarukan
yang dibeli oleh PLN. Tidak perlu ada negosiasi.
5. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
Pengurangan pajak dan bea masuk, prosedur perijinan yang lebih sederhana;
Untuk pembangkit listrik sampai dengan 10 MW yang akan dijual ke PLN, tidak perlu melalui proses
tender.
.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
6. PENYEDIAAN ANGGARAN DAN PENDUKUNG LAINNYA
Penyediaan anggaran khusus untuk peningkatan akses energi modern di daerah-daerah terpencil
dan terisolasi;
Penyediaan anggaran untuk teknologi yang siap dikomersialisasikan;
7. PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Pendidikan dan pelatihan di bidang EBT;
Sosialisasi;
Peningkatan jejaring EBT, dukungan akan pembentukan organisasi (IKABI, METI);
8. PENINGKATAN PENELITIAN DI BIDANG EBT
Peningkatan kerjasama penelitian;
Peningkatan jenis penelitian;
9. PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN NEGARA LAIN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
Kerja sama untuk capacity building
Kerja sama untuk alih teknologi;
Lesson learned untuk implementasi kebijakan dan program EBT;
Peningkatan pasar EBT (dalam hal ini BBN), dan komponen teknologi EBT (saat ini turbin untuk
pembangkit listrik skala kecil) di luar negeri.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Strategi pengembangan EBT, harus sejalan dengan pengelolaan energi nasional
1. Di bidang Pemanfaatan Energi (Demand Side):
Menerapkan mandatori prioritas pemanfaatan EBT
2. Di bidang Penyediaan Energi (Supply Side):
Menerapkan mandatori penyediaan EBT
3. Di bidang Pengusahaan EBT
Pengusahaan EBT oleh badan usaha/independent producer
Pengusahaan EBT oleh Badan Usaha dalam Wilayah usaha tertentu
Pengusahaan EBT oleh Pemerintah/Pemerinah Daerah/Badan Usaha (pilot project) yang Membangun
Instalasi dan Menyerahkan/ Menghibahkan Asetnya kepada Badan Usaha (Berijin)
Pola pengusahaan EBT tetap memperhatikan perlakuan terhadap sumber daya, apakah Dikuasai Negara atau
cukup Diatur oleh Negara.
4. Di bidangTata Kelola (Governance) :
Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (a.l transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) pada sektor
publik (Pemerintah), khusunya yang menyangkut perijinan dan pengadaan (proses tender) infrastruktur EBT.
Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyiapan kebijakan.
Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dan peran Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
dalam penyediaan dan pemanfaatan EBT.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Mendorong investasi di bidang PLT Mikro Hidro dan
PLT Surya melalui Swasta dan Badan Usaha Lainnya
dalam Penyediaan Tenaga Listrik dari Energi
Terbarukan, melalui penetapan feed in tariff (untuk
System On-Grid) untuk PLT Mikro Hidro dan PLT Surya
sesuai harga keekonomiannya;
Mendorong peningkatan kemampuan industri dalam
negeri untuk memproduksi komponen-komponen PLT
Mikro Hidro dan PLT Surya;
Peningkatan capacity building dan bimbingan teknis
pengelolaan PLT Mikro Hidro dan PLT Surya;
Menyediakan pendanaan melalui APBN.
HARGA JUAL LISTRIK (FEED IN TARIFF)
BERBASIS TENAGA AIR, TENAGA SURYA, DAN TENAGA ANGIN
(PERTURAN MENTERI ESDM NOMOR 4 TAHUN 2012)
WilayahHarga di TM
(Rp/kWh)
Harga di TR
(Rp/kWh)
Jawa dan Bali 656 1.004
Sumatera dan Sulawesi 787 1.205
Kalimantan, NTB dan NTT 853 1.305
Maluku dan Papua 984 1.506
WilayahHarga di TM
(Rp/kWh)
Harga di TR
(Rp/kWh)
Jawa dan Bali 656 1.004
Sumatera dan Sulawesi 787 1.205
Kalimantan, NTB dan NTT 853 1.305
Maluku dan Papua 984 1.506
FiT Energi Surya untuk PLTS direvisi melalui
PERMEN ESDM NOMOR 17 TAHUN 2013.
• Harga Pembelian Tenaga Listrik PLTS Fotovoltaik dengan
HPT US $ 25 sen/kWh, dan yang menggunakan TKDN sekurang-
kurangnya 40%, diberikan harga HPT US $ 30 sen/kWh.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
Melakukan feasibility study dan pembangunan pilot project PLT Angin, PLT arus laut di daerah-daerah
yang berpotensi diantaranya di Nusa Tenggara Timur.
Meningkatkan kerjasama luar negeri dalam hal capacity building, transfer teknologi dalam
pengembangan PLT Angin dan Arus Laut.
Mendorong peningkatan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi komponen-
komponen PLT Angin dan Arus Laut.
Menyusun kebijakan Feed-in Tariff untuk PLT Angin.
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat www.ebtke.esdm.go.id
Jalan Pegangsaan Timur No. 1A Cikini, Jakarta Pusat 10320; Telp/Faks : 021-31924540
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat
HITUNG BIAYA YANG DIBUTUHKAN :
Perhitungan kasar biaya yang dibutuhkan untuk dapat membackup peggunaan listrik dirumah
sebesar 425 watt :
•7 unit panel surya x 100 watt x Rp. 25.000 per watt = Rp. 17.500.000,-
•12 buah aki Delcor N100 (100 Ah) x Rp. 1.400.000,- = Rp. 16.800.000,-
•Charge controller 60 Ampere (40 A Rp. 2.500.000,-) = Rp. 3.000.000,-
•Inverter 1000 watt 12 volt (modified sine wave) = Rp.2.250.000,-
•Total biaya = Rp.39.550.000,-
Biaya tersebut diatas belum termasuk biaya pemasangan, kabel dan lain-lain.
Kesimpulannya, biaya untuk membangun PLTS rumah tangga cukup mahal. Investasi anda
yang cukup mahal ini adalah untuk jangka panjang minimal 20 tahun (umur panel surya).
Untuk membandingkan mahal tidaknya investasi ini anda harus menghitung berapa anda harus
membayar tagihan listrik setiap bulan x 12 bulan x 20 tahun (rata-rata umur pakai panel surya).