Emmy Suparmiatun, SH, MPM
(Kepala Biro Hukum Bappenas)
Pedoman Umum Hirarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan UU 12 Tahun 2011
Pasal 7 ayat (1):
Peraturan Daerah Kab/Kota
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Undang-Undang
Ketetapan MPR
UUD 1945
Pedoman Umum (Lanjutan) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
UU 12/2011
Pasal 8
Peraturan MPR
Peraturan DPD
Peraturan MK
Peraturan Lembaga/ Komisi
yang setingkat
Peraturan Menteri
Peraturan MA
Peraturan DPR
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas baik yang berlaku eksternal, maupun internal diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
UU 12/2011 tidak mengatur di bawah Peraturan Menteri, tetapi prakteknya terdapat peraturan tersebut.
Peraturan Kebijakan
Sebagai peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum tetapi mengandung relevansi hukum. (Bagir Manan)
Peraturan Kebijakan diakui keberadaannya berdasarkan teori kewenangan (Freies Ermessen/ Diskresi)
Dokumen Peraturan Kebijakan
• Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
• Keputusan Deputi;
• Keputusan Inspektur Utama;
• Petunjuk Pelaksana (Juklak);
• Petunjuk Teknis (Juknis);
• Rencana Aksi;
• Pedoman;
• Instruksi;
• Memorandum;
• Surat Edaran;
• Dokumen SOP.
Hierarki Peraturan Perundangan Kementerian PPN/ Bappenas
Peraturan Menteri
Internal
Ekternal
Internal
Ekternal
Keputusan Menteri
Internal
Ekternal
Keputusan Eselon I
Apakah dapat dikenakan sanksi?
Sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administrasi, tetapi tidak dapat dikenakan
sanksi pidana maupun perdata.
Pengertian SOP
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Permen PAN & RB 35 Tahun 2012)
Manfaat SOP 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas.
2. Tanggung jawab organisasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
3. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
4. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
Arah Perubahan Ketatalaksanaan Pemerintah
Salah satu cara adalah dengan menyusun SOP
Bahan Perbandingan
Kementerian Keuangan mempunyai:
‘
dengan SOP unggulan:
Sumber: http://www.reform.depkeu.go.id/mainmenu.php?module=sop (diunduh pada tanggal 30 April 2013)