salinan peraturan menteri perencanaan …birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/permen 2 tahun...
TRANSCRIPT
SALINANPERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALIKEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATANDI KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menirnbang a. bahwa dengan adanya perubahan sistem dan kebijakan dibidang penganggaran perlu melakukan penyesuaiankebijakan dan peraturan tentang penyusunan RencanaAnggaran dan Biaya di Kernenterian FerencanaanPernbangunan Nasional/Badan PerencanaanPernbangunan Nasional;
b. bahwa dalarn rangka merespon permintaan DewanPerwakilan Rakyat yang meminta KementerianPerencanaan Pernbangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional melakukan evaluasi secaramenyeluruh terhadap prog ram penanggulangankemiskinan yang disampaikan dalarn Rapat Kerja padatanggal 28 September 2010, perlu dilakukan Kegiatan
Prakarsa ...
Mengingat
-2 -
Prakarsa Strategis: Evaluasi Program PenanggulanganKemiskinan Klaster-J dan Klaster 2 pada tahun 2011;
c. bahwa sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud dalamhuruf b, perlu dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yangbesaran dananya melebihi ketentuan sebagaimana diaturdalam Lampiran Bab 11 huruf A angka 1 PeraturanMenteri Negara Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor PER.004/M.PPNI09/2007 tentangPedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)Kegiatan di Kementerian Negara PerencanaanPernbangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri NegaraPerencanaan Pernbangunan NasionallKepala BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun2010;
d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksudpada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubahPeraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan FernbangunanNasional Nomor PER.004/M.PPNI09/2007 tentangPedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)Kegiatan di Kementerian Negara PerencanaanPernbangunan NasionallBadan PerencanaanFernbangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri NegaraPerencanaan Fembangunan NasionallKepala BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional Nomor 2 Tahun2010;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang ...
-3 -
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Fembangunan Nasional (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentangRencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan PeraturaPresiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor PER. 001A/M.PPN/05/2006 tentangPedoman Pengawasan di Kementerian NegaraPerencanaan Pernbangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallKepala Badan Perencanaan PernbangunanNasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian NegaraPerencanaan Pernbangunan NasionallBadan PerencanaanPernbangunan Nasional;
MEMUTUSKAN ...
Menetapkan
- 4 -
MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHANKEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARAPERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN DIKEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL.
PasalI
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan MenteriNegara Perencanaan Pernbangunan NasionallKepala BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman PenyusunanRencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di KementerianNegara Perencanaan Pernbangunan NasionallBadanPerencanaan Pernbangunan Nasional, diubah sebagai berikut:
1. Bab I huruf D, angka 1 sampai dengan angka 3, diubah,sehingga keseluruhannya berbunyi:
"D. Definisi
1. Kajian prakarsa strategis adalah kajian StrategicInitiatives dari Pemerintah yang memiliki relevansiyang kuat dengan isu dan permasalahan yang aktualdan bersifat lintas sektor, lintas lernbaga, dan lintaswilayah.
2. Koordinasi strategis adalah kegiatan dalam rangka
melaksanakan tugas khusus dan tertentu
berdasarkan penugasan dari Menteri PPN IKepala
Bappenas ...
- 5 -
Bappenas, melaksanakan Peraturan Perundang-
Undangan yag lebih tinggi atau dalam rangka
menjalankan kesepakatan internasional dengan
mernadukan fungsi-fungsi dan sumber daya yang
ada dalam Kementerian PPNIBappenas dan
Kementerian/Lernbaga lain.
3. Koordinasi perencanaan adalah kegiatan dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok danfungsi unit kerja serta penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran alam siklus tahunan
mernadukan fungsi-fungsi dan sumber daya yang
ada di Kementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja."
2. Bab 11huruf A, angka 1 dan angka 2, diubah, sehinggakeseluruhannya berbunyi:
"1. Kegiatan kajianl evaluasi kebijakan perencanaanpernbangunan, selanjutnya kegiatan ini disebutkegiatan kajiari/ evaluasi, kegiatan kajian prakarsastrategis terrnasuk kegiatan penyusunan policy paperdan working paper bertujuan untuk meningkatkankapasitas kernampuan surnber daya manusia diKementerian PPN/Bappenas dalam melakukananalisis kebijakan pernbangunan, sehingga kegiatanini dikerjakan secara swakelola. Apabila diperlukan,kegiatan ini dapat dikontrakkan kepada pihakpenyedia barang /jasa (pihak ketiga) sebesar-besarnya 30 % dari total biaya kegiatan. Apabilamelebihi 30 % harus mendapat persetujuan Menteridengan alasan yang sangat penting. Khusus untukKegiatan Prakarsa Strategis : Evaluasi ProgramPenanggulangan Kemiskinan Klaster-T dan 2, padatahun anggaran 2011, pekerjaan yang dapatdikontrakkan kepada pihak penyedia barang /jasa(pihak ketiga) dapat lebih dari 30% dari total biayakegiatan."
2. Struktur ...
-6-
2. Struktur keanggotaan tim kegiatan kajianl evaluasi
terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan, Tim
Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Tenaga
Pendukung, dan apabila diperlukan dapat dibantu
oleh Focus Group Discussion (FGO) dan nara
sumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan,
TPRK, FGO, dan Tim Peridukung adalah merupakan
pegawai negeri sipil dan Staf Khusus Menteri
PPN/Bappenas. Keanggotaan tim kajian/evaluasi
dapat ditetapkan berdasarkan surat keputusan
Presiden/Menteri/Eselon I1Kuasa Pengguna
Anggaran, "
3. Di antara Bab 11 huruf A, angka 3 dan angka 4disisipkan 1 angka, yaitu angka 3A sehingga berbunyisebagai berikut:
"3A. Ketentuan pembentukan timkajiarr/ evaluasi adalah sebagai berikut:
a. mernpunyai keluaran (output) jelas danterukur;
kegiatan
b. bersifat koordinatif dengan mengikutsertakansatuan kerja atau organisasi lain;
c. bersifat temporer sehingga pelaksanaannyaperlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
d. merupakan perangkapan fungsi atau tugastertentu kepada pegawai negeri di sampingtugas pokoknya sehari-hari;
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien."
4. Bab III huruf A, angka 2, diubah, sehinggakeseluruhannya berbunyi:
"Struktur keanggotaan tim kegiatan koordinasi,
pernantauan, dan penyusunan data base perencanaan
pernbangunan ...
-7 -
pernbangunan atau kegiatan lainnya yang sejenis terdiri
dari Penanggung jawab Kegiatan, Tim Pelaksana/Tim
Teknis, Tenaga Fendukung, dan apabila diperlukan
dapat dibantu oleh Focus Group Discussion (FGD) dan
nara sumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan,
Tim Pelaksana/Tim Teknis, dan Tim Pendukung adalah
merupakan pegawai negeri sipil dan Staf Khusus
Menteri PPNIBappenas. Keanggotaan tim
kajian/ evaluasi dapat ditetapkan berdasarkan surat
keputusan Presiden/ Menteri/Eselon I1Kuasa Pengguna
Anggaran. "
5. Di antara Bab III huruf A, angka 2 dan angka 3disisipkan satu ketentuan, yaitu dalam angka 2Asehingga berbunyi sebagai berikut:
"2A. Ketentuan pembentukan tim kegiatan koordinasi,pernantauan, dan penyusunan data baseperencanaan pernbangunan adalah sebagaiberikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas danterukur;
b. bersifat koordinatif dengan rnengikutsertakansatuan kerja atau organisasi lain;
c. bersifat temporer sehingga pelaksanaannyaperlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
d. merupakan perangkapan fungsi atau tugastertentu kepada pegawai negeri di sarnpingtugas pokoknya sehari -hari;
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien."
6. Bab III huruf A, ditambah satu ketentuan, yakni dalamangka 5A yang berbunyi:
"Kegiatan penyusunan data base perencanaanpembangunan hanya dilaksanakan oleh unit kerja
eselon II ...
-8-
eselon II yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangdata dan informasi, bidang kepegawaian, bidangkeuangan, bidang pengelolaan barang milik negara,bidang hubungan masyarakat, bidang pengembanganwilayah, bidang pendanaan."
7. Bab IV huruf A, angka 2, diubah, sehinggakeseluruhannya berbunyi:
"Struktur keanggotaan tim kegiatan koordinasi strategisbersifat lintas sektoral dan lintas Kementeriari/Lembaga,sehingga struktur personil dan penetapan RABkoordinasi strategis disesuaikan kebutuhan berdasarkansurat keputusan tertinggi yang dikeluarkan atauberdasarkan TOR kegiatan. Keanggotaan timkajianl evaluasi dapat ditetapkan berdasarkan suratkeputusan Presiden dan/atau Menteri PPN/KepalaBappenas."
8. Bab IV huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf e,diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :
"1. Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur danBiaya Personil)
Jenis belanja uang honor tidak tetapdipergunakan untuk biaya personil anggota timkegiatan koordinasi strategis atau kegiatanlainnya yang sejenis diperuntukkan bagianggota tim yang terdiri atas:
a. Tim PengarahTim Pengarah adalah tim yang ditugaskanmemberikan arahan atas kebijakan yangperlu dilakukan sepanjang pelaksanaankegiatan. Apabila diperlukan, susunankeanggotaan Tim Pengarah dapat terdiridari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- Ketua ...
- 9 -
KetuaKetua Tim Pengarah adalah MenteriPPN/Kepala Bappenas, Wakil MenteriPPN atau Pejabat Eselon I diKementerian PPN/Bappenas, kecualiStaf Ahli Menteri PPN.
Harga
Orang Bulan.Paling lama 12bulan pada satutahun anggaran.Penetapanhonorariumberpedoman padaTabel3.
SatuanLama Penugasan:
WakiI KetuaWakil Ketua Tim Pengarah adalah WakilMenteri PPN, Kepala/Wakil Menteri dariKementerian/Lembaga lainnya yang terkaitatau Pejabat Eselon I pelaksana kegiatansesuai dengan hirarki Ketua Tim Pengarah.Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan: Paling lama 12 bulan
pada satu tahunanggaran.
Harga Penetapanhonorariumberpedoman padaTabel3.
AnggotaKetua Tim Pengarah dapat dibantu olehsejumlah anggota Tim Pengarah yangberasal dari Kementerian PPN/Bappenas,dan jika diperlukan dapat berasal dariinstansi pemerintah lain.Satuan Orang Bulan.Lama Penugasan : Paling lama 12 bulan
pada satu tahunanggaran.
Harga ...
- 10 -
Harga PenetapanhonorariumberpedomanTabel3.
pada
b. Penanggung Jawab KegiatanPenanggung jawab kegiatan adalah PejabatEselon I yang membawahi unit kerja pelaksanakegiatan,SatuanLama Penugasan
Harga
Orang Bulan.Paling lama 12 bulan padasatu tahun anggaran.Penetapan honorariummengikuti ketentuansebagairnana tercantum didalam Tabel 3.
c. Tim Pelaksana/Tim TeknisTim Pelaksana/Tim Teknis merupakan tim yangsecara teknis operasional melaksanakankegiatan. Keanggotaan Tim Pelaksana/TimTeknis berasal dari unit kerja pelaksanakegiatan dan dari luar unit kerja pelaksanakegiatan, termasuk dari instansi pemerintahlain apabila diperlukan.
KetuaKualifikasi
SatuanLama Penugasan :
Harga
Wakil KetuaKualifikasiSatuan
Pejabat Eselon II padaunit kerja pelaksanakegiatan.Orang Bulan.Paling lama 12 bulanpada satu tahunanggaran.PenetapanhonorariumberpedomanTabe13.
pada
Pejabat Eselon II.Orang Bulan.
Lama ...
- 11 -
Lama Fenugasan
Harga
SekretarisKualifikasi
SatuanLama Penugasan
Harga
Paling lama 1Z bulanpada satu tahunanggaran.Penetapanhonorariumberpedoman padaTabel3.
Pejabat Struktural atauPejabat Fungsionalpad a unit kerjapelaksana kegiatan,Orang Bulan.Paling lama 1Z bulanpada satu tahunanggaran.Penetapanhonorariumberpedoman padaTabel3.
AnggotaKetua Tim Pelaksana/Tim Teknis dibantuoleh sejumlah anggota yang berasal dariunit kerja pelaksana kegiatan dan dari luarunit kerja pelaksana kegiatan, termasukdari instansi pemerintah lain apabiladiperlukan.
Kualifikasi
Satuan
Pejabat Struktural,Pejabat Fungsional, danStaf Khusus Menteri,dan Staf Perencana padaKementerianPPN/Bappenas, sertaPejabat Struktural atauPejabat Fungsional dariinstansi pemerintahlain.Orang Bulan.
Lama ...
- 12 -
Lama Fenugasan Paling lama 12 bulanpada satu tahunanggaran.
Harga Penetapan honorariumberpedoman pada Tabel3.
d. Tenaga PendukungUntuk menunjang pelaksanaan kegiatan, TimPelaksana/Tim Teknis dapat dibantu olehTenaga Pendukung yang berasal dari dalamunit kerja dan dari luar unit kerja pelaksanakegiatan.Volume
SatuanLama Penugasan:
Sebanyak-banyaknya 6(enarn) orang tenagapendukung.PNS berpendidikan Sarjana(Staf Perencana maupunbukan Staf Perencana) danbukan Sarjana, serta ePNSsarjana dan bukan sarjanapada KementerianPPN/Bappenas.Orang Bulan.Paling lama 12 bulan padasatu tahun anggaran.Penetapan honorariumtenaga pendukungberpedoman pada Tabel 3.
Kualifikasi
Harga
9. Di antara Bab IV huruf A, angka 2 dan angka 3disisipkan satu ketentuan, yaitu dalam angka 2Asehingga berbunyi sebagai berikut:
"2A. Ketentuan pembentukan tim kegiatan koordinasi,pemantauan, dan penyusunan data baseperencanaan pernbangunan adalah sebagaiberikut:
a. mempunyal keluaran (output) jelas danterukur;
b. bersifat ...
- 13 -
b. bersifat koordinatif dengan mengikutsertakansatuan kerja atau organisasi lain;
c. bersifat temporer sehingga pelaksanaannyaperlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
d. merupakan perangkapan fungsi atau tugastertentu kepada pegawai negcri di sampingtugas pokoknya sehari -hari;
e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien."
PasalII
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan, danberlaku surut sejak 2 januari 2011.
Ditetapkan di Jakarta
pad a tanggal 5 April 2011
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANASalinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum~
~~