GOTONG ROYONG MELAWAN COVID-19
DALAM PSBB DI KABUPATEN MALANG
BUKU PANDUAN
Diterbitkan oleh: Pemerintah Kabupaten Malang
GOTONG ROYONG MELAWAN COVID19 DALAM PSBB
DI KABUPATEN MALANG
DAFTAR ISI
1. Pesan Bupati Malang 3 2. Ruang Lingkup PSBB 5 3. Tujuan 7 4. Peliburan Sekolah & Kerja 8 5. Pembatasan Kegiatan Keagamaan 9 6. Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum 10 7. Physical Distancing 12 8. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya 13 9. Pembatasan Moda Transportasi 14 10. Pembatasan Kegiatan Lainnya 16 11. Hak dan Kewajiban Penduduk 18 12. Sumber Daya Penanganan Covid-19 20 13. Sumber Dana Penanganan Covid-19 21 14. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 22 15. Penegakan Sanksi 23 16. Pantau, Waspada, dan Hubungi! 17. Susunan SATGAS 18. Rincian Tugas Gugus Tugas 19. Standart Operasional Prosedur (SOP)
2
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Sebagaimana diketahui bahwa penyebaran covid-19
di Malang Raya mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Malang mengajukan
surat permohonan penetanan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) kepada Mentri Kesehatan RI.
Pasien dengan konfirmasi positif covid- 19, Pasien
Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Dalam Pemantauan
(ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG) Meningkat dalam jumlah
signifikan sampai dengan tanggal 03 M e i 2020. Untuk
mengurangi bahkan menghentikan penyebaran corona virus
(covid) 19. Atas dasar penetapan Menteri Kesehatan RI
dalam penetapan PSBB di Malang Raya, maka Forkopimda
Malang Raya telah menyetujui menetapkan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Malang, Kota
Malang dan Kota Batu, sesuai sengan Pasal 3
Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Tentang
PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
PESAN
BUPATI
3
Untuk memaksimalkan pelaksanaan PSBB maka
disiapkan buku panduan PSBB untuk dijadikan referensi di
semua lini. Terimakasih kepada tim penyusun dengan
harapan buku panduan ini memberikan manfaat yang besar.
Semoga penerapan PSBB ini dapat mempercepat
Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang segera pulih
kembali. Masyarakat Kabupaten Malang dapat beraktifitas
seperti sediakala. Amin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Malang, 04 Mei 2020
Bupati Malang
ttd
Drs. H. M. Sanusi, M.M.,
4
RUANG LINGKUP
PSBB 1. Pelaksanaan PSBB
a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
b. Pembatasan kegiatan keagamaan
c. Pembatasan kegiatan di tempat atau
fasilitas umum yang dilaksanakan
dalam bentuk pembatasan jumlah
orang dan pengaturan jarak orang
d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
e. Pembatasan Moda Transportasi
f. Pembatasan kegiatan lainnya kecuali
terkait aspek pertahanan dan keamanan
2. Hak, kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan
dasar penduduk selama PSBB
5
3. Sumber Daya penanganan Corona Virus
Disease (Covid-19)
4. Sumber dana
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
6. Sanksi
6
Tujuan :
1. Membatasi kegiatan
Tertentu dan pergerakan
orang dan /atau barang
dalam menekan penyebaran
Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)
2. Meningkatkan antisipasi perkembangan
ekskalasi penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)
3. Memperkuat upaya penanganan
kesehatan akibat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)
4. Menangani dampak sosial dan
ekonomi dari penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)
7
PELIBURAN SEKOLAH & KERJA
Semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah
Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan proses bekerja di tempat kerja, Work From Home (WFH)
WFH
8
PEMBATASAN
KEGIATAN KEAGAMAAN
Pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga
jarak setiap orang.
9
PEMBATASAN KEGIATAN
DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM
Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas
umum dan pemberlakuan Physical Distancing.
Dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:
a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat
penjualan obat-obatan dan peralatan medis
kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang
penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
10
b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam
rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan
kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan
olah raga.
11
PHYSICAL
DISTANCING
12
PEMBATASAN KEGIATAN
SOSIAL DAN BUDAYA Tugas Gugus 1
Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
a. politik;
b. olahraga;
c. hiburan;
d. akademik; dan
e. budaya.
13
PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI
Semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk: a. pemenuhan kebutuhan pokok;
b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB; dan
d. kendaraan bermotor pribadi; e. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; f. angkutan perkeretaapian; dan g. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
14
PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI
Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan
pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
c. menggunakan masker di dalam kendaraan; d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima
puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala
suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
15
PEMBATASAN KEGIATAN LAINNYA KECUALI TERKAIT ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan
selama PSBB meliputi:
1. Fasilitas pelayanan kesehatan dan / atau fasilitas
lainnya yang berhubungan dengan penanganan
Covid-19
16
2. Kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek
pertahanan dan keamanan
3. Aktivitas Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kegiatan
Panitia Kerja Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
17
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di
wilayah Daerah mempunyai hak yang sama untuk :
a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah
b. Mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis
c. Memperoleh data dan informasi mengenai Covid-19
18
d. Kemudahan akses didalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Covid-19
e. Pelayanan pemulasaraan, ambulance dan pemakaman jenazah Covid-19 dan / atau terduga Covid-19
19
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19
Dalam prosedur dan penggunaan sistem informasi
dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber
daya, Pemerintah Kabupaten Malang melakukan kerja
sama dalam bentuk :
a. Dukungan sumber daya manusia b. Sarana dan prasarana c. Data dan Informasi d. Jasa dan / atau dukungan lain
20
SUMBER DANA PENANGANAN COVID-19
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBB di
Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja
Daerah Kabupaten Malang dan / atau sumber dana lain
yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
21
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB
dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan
PSBB dalam memutus rangkai penularan Covid-19,
didasarkan pada kriteria :
a. Pelaksanaan PSBB sesuai dengan peraturan Bupati
b. Jumlah kasus c. Jumlah kematian d. Sebaran Kasus
22
PENEGAKAN SANKSI
1. Penerapan sanksi administratif berupa :
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran
d. Pencabutan izin sesuai dengan kewenangan
2. Penegak hukum dapat menerapkan kewenangannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
23
36
24
PANTAU, WASPADA,
DAN HUBUNGI !
Informasi Covid-19 Kabupaten Malang http://satgascovid19.malangkab.go.id/
Hotline Covid-19 : 082131933832
SUSUNAN SATGAS PELAKSANAAN PSBB COVID-19
KABUPATEN MALANG
Organisasi dan Tugas
Organisasi:
1 Pelaksana
- Ketua Bupati Malang
- Wakil Ketua a. Komandan Komando Distrik Militer 0818
b. Kepala Kepolisian Resort Malang
c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang
2 Akuntabilitas dan Pengawasan
- Ketua Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten
Malang
- Wakil Ketua Inspektur Kabupaten Malang
- Anggota a. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang
b. Kepala Sub. Bagian Keuangan pada
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang
c. Kepala Perwakilan pada Perwakilan
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Jawa Timur
3.
Sekretariat
- Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Malang
25
selaku Kepala Badan Penanggulangan Beencana Daerah Kabupaten Malang
- Sekretaris Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
- Anggota a. Asisten Administrasi Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Malang
b. Asisten Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Malang
c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Malang
d. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang
e. Kepala Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang
4.
Pusat Pengendalian Operasi
- Ketua Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
- Anggota a. Perwira Seksi Operasi Komando
Distrik Militer 0818
b. Kepala Bagian Operasional pada
Kepolisian Resort Malang
c. Kepala Seksi Kedaruratan pada
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupat
orange-1219302_960_720.png
en Malang
d. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang
5.
Hubungan Masyarakat (Juru Bicara)
- Ketua Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
- Anggota a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang
b. Kepala Bidang Statistik dan Informasi
pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Malang
c. Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang
d. Kepala Sub. Bag. Publikasi dan
Dokumentasi pada Bagian Hubungan
Masyarakat dan Protokol Sekretariat
Daerah Kabupaten
6 Perencanaan, Data, Pakar, dan Analisis
- Ketua Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
- Anggota a. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
b. Kepala Dinas Penanaman Pangan,
Holtikultura dan Perkebunan
Kabupaten Malang
c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malang
d. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten
Malang
e. Ketua Ikatan Dokter Indonesia
Kabupaten Malang
f. Kepala Seksi Pencegahan pada
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Malang
7.
Bidang Oprasional
- Ketua Sekretaris Dinas Kesahatan Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
- Anggota
a. Pengamanan,
Penegakan
Hukum
b. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Malang
c. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan
Pedagang Kaki Lima Pada Dinas
Perindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Malang
d. Bintara Tinggi Bidang Operasi Pada
Komando Distrik Militer 0818
e. Kepala Sub.Bag. Operasional pada
Kepolisian Resort Malang
- Ketua Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Unsur pada Kepolisian Resort Malang
- Anggota a. Kepala Bidang Penegakan Perundang
– undangan Daerah Pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten
Malang
b. Perwira Seksi Intelijen Pada Komando
Distrik Militer 0818
c. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara
Pada Kepolisian Resort Malang
b.Pencegahan
- Ketua Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Kepala Bidang Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
- Anggota a. Kepala Kantor Kementrian Agama
Kabupaten Malang
b. Kepala Bidang Infrastruktur Dan
Jaringan Pada Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Malang
c. Kepala Bidang Ketersediaan Dan
Kerawanan Pangan Pada Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Malang
d. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Malang
e. Skretaris Dinas Pendidikan Kabupaten
Malang
f. Bintara Tinggi Seksi Intelijen Pada
Komando Distrik Militer 0818
g. Kepala Satuan Pembina Masyarakat
Pada Kepolisian Resort Malang
h. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Probolinggo Di Bandar Udara
Abdulrachman Saleh Malang
i. Camat se-Kabupaten Malang
j. Kepala Desa se-Kabupaten Malang
k. Ketua Lembaga Penanggulangan
Bencana Dan Perubahan Iklim
Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang
c. Penanganan
- Ketua Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
- Anggota a. Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
Kabupaten Malang
b. Kepala Bidang Tenaga Teknis
Pendidikan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang
c. Kepala Seksi Pengawasan dan
Pengendalian pada Dinas
Perhubungan Kabupaten Malang
d. Direktur Utama Perusahaan Umum
Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten
Malang
e. Komanda Komando Rayon Militer se
Kabupaten Malang pada Komando
Distrik Militer 0818
f. Kepala Seksi Urusan Kesehatan pada
Kepolisian Resort Malang
g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Syaiful Anwar
h. Direktur Rumah Sakit Wava Husada
Kepanjen
i. Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Singosari
j. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan
Rujukan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Malang
k. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
se Kabupaten Malang
l. Direktur Perusahaan Daerah Jasa
Yasa Kabupaten Malang
m. Perawat dan Persatuan Perawat
Nasional Indonesia
n. Dokter pada Ikatan Dokter Indonesia
Kabupaten Malang
d. Pemulihan
dan Layanan
Dasar
- Ketua Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Dinas Sosial Kabupaten Malang
- Anggota a. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Malang
b. Sekretaris Palang Merah Indonesia
Kabupaten Malang
c. Perwira Seksi Logistik pada Komando
Distrik Militer 0818
d. Kepala Bidang sarana dan prasarana
pada Kepolisian Resort Malang
e. Taruna Siaga Bencana pada Dinas
Sosial Kabupaten Malang
f. Ketua Paguyuban RS dan Klinik
Rawat inap Kab. Malang
8.
Bidang Logistik
- Ketua Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang
- Wakil Ketua Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kab. Malang
- Anggota a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial
korban bencana sosial pada dinsos
Kabupaten Malang
b. Kepala Bidang Distribusi dan
Cadangan Pangan pada Dinas
Ketahanan Pangan Kab Malang
c. Kepala Bidang Saranan dan
Pelayanan Penunjang pada RSUD
Kanjuruhan Kab. Malang
d. Kepala Seksi Logistik pada
Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Malang
a. Penyiapan
Potensi
Sumber Daya
Daerah
- Ketua Kepala Dinas Sosial Kab. Malang
- Wakil Ketua Kepala Bidang Aset pada BKAD Kab. Malang
- Anggota a. Kepala Bidang Infrastruktur dan
kewilayahan pada Bappeda Kab.
Malang
b. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kab. Malang
c. Analis Mitigasi Bencana pada Dinsos
Kab. Malang
d. Perwira Seksi Pers pada Komando
Distrik Militer 0818
e. Bagian Sumberdaya pada Kepolisian
resort Malang
b. Penyiapan
dan
Penggunaan
Alat
Kesehatan
- Ketua Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kab. Malang
- Wakil Ketua Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan rumah tangga pada Dinkes Kab. Malang
- Anggota a. Bintara tinggi logistik pada komando
distrik militer 0818
b. Kepala Bidang Kedokteran dan
Kesehatan pada Kepolisian Resort
Malang
c. Kepala Seksi Pelayanan pada Palang
Merah Indonesia Kab. Malang
9.
Bidang Administrasi dan Keuangan
- Ketua Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Malang
- Wakil Ketua Kepala Seksi Rekontruksi pada BPBD Kab. Malang
- Anggota a. Inspektur Pembantu wilayah IV pada
Inspektorat Kab. Malang
b. Kepala Bidang Pembendaharaan pada
BKAD Kab. Malang
c. Kepala Sub. Bag. Keuangan dan Aset
pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Malang
RINCIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID19
1. Ketua a. Menetapkan rancana Operasi dan Melaksanakan penanganan
b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan
c. Melakukan Pengawasan pelaksanaan penanganan
d. Mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan, dan
e. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat provinsi
2. Wakil Ketua Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas ketua gugus tugas tingkat kabupaten
3. Sekretariat a. Administrasi surat menyurat b. Keg.Protokoler, dan c. Dukungan Kesekretariatan
4. Hubungan Masyarakat a. Komunikasi Publik b. Agenda setting c. Strategi Komunikasi d. Media Monitoring e. Juru bicara
5. Perencanaa, Data, Pakar, dan Analysis
a. Pengumpulan Data b. Analysis c. Kajian d. Policy Brief e. Protokol Nasional f. Perencanaan g. Laporan Capaian
6. Operasional Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan
28
pemulihan di daerah
7. Pencegahan
Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
8. Penanganan
Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
9. Pemulihan dan Layanan Dasar
Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
10. Logistik
Memberi dukungan pengadaan logistik, peralatan darurat di daerah
11. Penanganan dan Penegakan Hukum
Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
12. Penyiapan potensi Sumberdaya Daerah
Melaksanakan mobilisasi dan pengarahan potensi sumberdaya daerah
13. Penyiapan dan penggunaan alat kesehatan
Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah
14. Administrasi Menatausahakan administrasi
15. Kauangan
a. Laporan pertanggungjawaban keuangan b. Sumber pendanaan
16. Akuntabilitas dan pengawasan
Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
17. Pusat pengendalian Operasi
a. Mengumpulkan dan mengelola data (database)
b. Mengembangkan dan mengoperasionalkan
Standart Operasional Prosedur Konferensi Pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Covid-19 Kabupaten Malang
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu
Ket. Wakil/ Anggota
Ketua Humas
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1
Mengumpulkan, Menyiapkan data dan menyampaikan materi bahan konferensi pers untuk Narasumber
Data untuk bahan konferensi pers
1 Hari Bahan konferensi pers
2 Memverifikasi materi bahan konferensi pers untuk Narasumber
Data untuk bahan konferensi pers
180 menit
Bahan konferensi pers
3
Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan konferensi pers
60 menit
Tempat dan waktu
4 Mempersiapkan pelaksanaan konferensi pers
120 menit
1. Undangan mess media 2. Waktu dan tempat 3. Absensi
5 Melaksanakan konferensi pers
60 menit
1. Press release 2. Dokumentasi foto dan video
31
Standart Operasional Prosedur Penerbitan Berita/Informasi Pada Media Cetak dan
Media Elektronik Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu
Ket. Wakil/ Anggota
Ketua Humas
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1
Mengumpulkan, Menyiapkan data dan menyampaikan naskah bahan Berita/Informasi
Data untuk bahan naskah Berita /Informasi
1 Hari
Bahan naskah Berita /Informasi
2 Memverifikasi naskah bahan Berita /Informasi
Data untuk bahan naskah Berita /Informasi
60 menit
Bahan naskah Berita /Informasi
3
Menentukan waktu dan Media tempat penerbitan naskah Berita /Informasi
60 menit
Tempat dan Media
4
Melaksanakan pemesanan penayangan naskah Berita /Informasi pada Media
60 menit
Media cetak atau Media Elektronik
5 Berita penayangan, penerbitan naskah, Berita /Informasi
60 menit
1. Media Cetak 2. Dokumentasi foto /video
Standart Operasional Prosedur Penayangan Berita /Informasi Pada Web
satgascovid19.malangkab.go.id Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Kabupaten Malang
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu
Ket. Wakil/ Anggota
Ketua Humas
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1
Mengumpulkan, Menyiapkan data dan menyampaikan naskah bahan Berita/Informasi Web
Data untuk bahan naskah Berita /Informasi Web
1 Hari
Bahan naskah Berita /Informasi Web
2 Memverifikasi naskah bahan Berita /Informasi Web
Data untuk bahan naskah Berita /Informasi Web
120 menit
Bahan naskah Berita /Informasi Web
3
Menentukan waktu dan naskah /data Berita /Informasi pada Web satgascovid19.malangkab.go.id
60 menit
Waktu dan Web satgascovid19.malangkab.go.id
4
Melaksanakan penayangan Upload data /Informasi pada Web satgascovid19.malangkab.go.id
60 menit pada jam 16.00 – 17.00 WIB, setiap hari
Web satgascovid19.malangkab.go.id
5
Berita /Informasi terbit pada Web satgascovid19.malangkab.go.id
60 menit
Web satgascovid19.malangkab.go.id
Standart Operasional Prosedur Video Teleconference Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Malang
No Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu
Ket. Wakil/ Anggota
Ketua Humas
Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1
Disposisi /perintah untuk menyiapkan pelaksanaan Video teleconference
Surat permintaan Vidcom, Disposisi
1 Hari Disposisi
2 Menyiapkan peralatan, perlengkapan Video Teleconference
Satu Set perangkat Video Teleconference
120 menit
Kesiapan perangkat Video Teleconference
3
Menentukan waktu dan Tempat pelaksanaan Video Teleconference
60 menit
Waktu dan Tempat
4 Pelaksanaan Video Teleconference
120 menit
Terkoneksinya Video Teleconference
5 Evaluasi Pelaksanaan Video Teleconference
60 menit
Mengetahui kekurangan dan kelebihan Vidcom
Standart Operasional Prosedur
Pembuatan Surat Edaran
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ketua Sekretaris Anggo
ta Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1
Ketua menerima perintah untuk membuat Surat Edaran terkait penanganan Covid-19
5 menit
Surat Edaran
2 Ketua memerintahkan untuk membuat konsep Surat Edaran
5 menit
3 Anggota mencetak konsep Surat Edaran
Tidak Peraturan Menteri
30 menit
Draft Surat Edaran
4
Sekretaris memeriksa konsep Surat Edaran, diserahkan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya
Peraturan Menteri
60 menit
Draft Surat Edaran
5 Ketua memberikan persetujuan
Draft Surat Edaran
10 menit
6
Sekretaris memerintahkan anggota untuk menyiapkan konsep Surat Edaran yg akan dimintakan tanda tangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid-19 (Bupati Malang)
720 menit
7
Anggota menggandakan, serta mendistribusikan Surat Edaran kepada Perangkat Daerah dan yang terkait
Surat Edaran 15 menit
Bukti penerimaan
8 Anggota mengarsip tanda terima pendistribusian
5 menit
Arsip
Standart Operasional Prosedur Pembuatan Buku Laporan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ketua Sekretaris Anggo
ta Persyaratan/ Kelengkapan
Waktu Output
1
Ketua menerima perintah untuk membuat Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19
5 menit
2
Ketua memerintahkan untuk menghimpun data dan laporan penanganan Covid19 dari Perangkat Daerah
720 menit
3 Anggota mencetak konsep laporan yang akan dibukukan
Tidak Peta Sebaran Covid19
120 menit
4
Ketua memeriksa konsep laporan, diserahkan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan. Jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki.
Ya
Draft Laporan 60 menit
5 Ketua memberikan persetujuan
Draft Laporan
10 menit
6
Sekretaris memerintahkan anggota untuk menyiapkan Lembar Kata Pengantar yang akan dimintakan tanda tangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Covid19 (Bupati Malang)
Draft Kata Pengantar
1440 menit
7
Anggota menggandakan, serta mengirimkan Buku Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 ke Gubernur Jawa Timur
Buku Laporan 15 menit
Bukti penerimaan
8 Anggota mengarsip tanda terima pengiriman
5 menit
Arsip
Standart Operasional Prosedur Rencana Pelaksanaan Kegiatan PSBB
Kabupaten Malang
a. Pemberlakuan Jam Malam
1. Hari Kerja ( Senin-Jumat) Jam 20.00 WIB sd 04.00
WIB, semua aktifitas masyarakat sudah berhenti total. 2. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur tutup total. 3. Dalam poin 1) dan poin 2), terkecuali mengantar orang
sakit, mengantar orang meninggal, pengangkutan sembako/obat-obatan/BBM ke SPBU, Bahan Kimia, Tenaga Medis, TNI dan POLRI dan aparat Pemerintah Daerah.
4. Pada poin 1) dan poin 2), diberikan sangsi bagi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai undang undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit dan peraturan yang berlaku.
b. Pembatasan Oprasional Kendaraan Bermotor
1. Kendaraan roda 4 harus berpenumpang tidak melebihi 50 % dari jumlah tempat duduk.
2. Kendaraan roda 2 tidak boleh berboncengan dan untuk kendaraan Ojen Online tetap boleh beroperasi hanya untuk pengantaran barang.
41
3. Pada poin 1 dan poin 2, diberikan sangsi bagi yang melanggar akan ditindak tegas sesuai undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit dan peraturan yang berlaku.
c. Pembatasan tempat usaha berupa pertokoan, rumah makan, warung makan, warung kopi dll.
1. Buka sampai Jam 20.00 WIB.
2. Harus Take Away ( Bungkus/Bawa pulang)
3. Bila melanggar akan diperingatkan dengan membuat surat pernyataan yang berisi : apabila melanggar dengan masih adanya pembeli yang makan ditempat, melanggar aturan jam ( melebihi jam yang telah ditentukan ) maka Sarana prasarana penjualan akan di Police Line, di semprot oleh Pemadam Kebakaran dan apabila telah membuat pernyataan masih beroperasional maka akan ditindak tegas dan diproses sesuai undang-undang peraturan yang berlaku (peralatan Sarana prasarana akan diangkut dan pencabutan ijin usaha).
d. Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengamanan dan Ketertiban.
1. Melakukan Patroli Tingkat Kabupaten ( TNI, Polri, Satpol PP, Dishub), mulai Pukul 20.00 WIB selesai.
42
2. Melakukan patroli keliling secara terpadu di 33 wilayah Kecamatan ( TNI, Polri, Satpol PP, Kecamatan ), mulai Pukul 20.00 WIB sampai selesai.
e. Pembentukan Cluster Medis dan Sosial.
1. Shalter I Pujon
2. Shalter II Singosari 3. Shalter III Kepanjen
4. Shalter IV Ampelgading
5. Shalter V Pagak
6. Shalter VI Pendem ( Perbatasan Kab. Malang dengan Kota Batu )
43
Standart Operasional Prosedur Koordinator Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah
Permendagri No. 52 Tahun 2011 Tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Pendataan Dan Penyaluran Bantuan Sosial. 1. Melaksanakan rapat koordinasi awal persiapan
pengadaan barang bantuan sosial dala rangka
penanganan COVID-19
2. Membuatn surat edaran kepada Kepala Desa, Camat
yang ditandatangani Kepala Dinas Sosial.
3. Surat edaran Bupati Malang Nomor:
460/2917/35.07.104/2020 Perihal Pendataan Penduduk
Terdampak Pembatasan Sosial COVID 19.
4. Mengumpulkan Kasi Kesos untuk Sosialisasi Juknis
Pendataan dan pengusulan Calon Penerima Bantuan.
5. Pengusulan nama calon penerima bantuan sosial sesuai
dta BNBA ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD,
Babinsa dan Babinkamtibmas disetiap Desa untuk
keabsahan data.
6. Data direkap oleh Kecamatan.
7. Hasil rekapan yang ditandatangani dan disahkan oleh
Muspika (Camat, Danramil, Kapolsek).
44
8. Hasil rekap data tingkat Kecamatan diserahkan pada
Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk proses rekapitulasi
tingkat Kabupaten dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
9. Setelah diproses data selesai, pelaksanaan Mapping
jumlah dan persiapan proses pengadaan dengan pihak
ketiga / penyedia.
10. Mengundang calon penyedia/Pihak Ketiga untuk rapat
koordinasi rencana pengadaan dan penyampaian
petunjuk pelaksanaannya.
11. Proses pengadaan dan penyaluran barang bantuan ke
Desa denga dilengkapi Berita Acara Penyerahan (Dinas
Sosial ke Kepala Desa) serta lampiran dokumen sebagai
bukti penyaluran bantuan.
12. Pihak Desa berkewajiban untuk mendistribusikan bantuan
ke penerima manfaat sesuai data usulan dari Desa yang
telah divalidasi oleh Kecamatan dan di serahkan ke Dinas
Sosial Kabupaten Malang.
13. Pihak Desa wajib menyerahkan tanda terima
pendistribusian / penyaluran bantuan ke Dinas Sosial
sebagai lampiran bukti bahwa bantuan sudah disalurkan
ke penerima manfaat sesuai Data (By Name, By
Address).
14. Penerima bantuan terdampak COVID 19 sesuai BNBA
ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Malang.
45
Standart Operasional Prosedur Alur Pemeriksaan Pada Posko Pintu Masuk
Kabupaten malang Dalam Rangka Penanganan COVID19
46
Setiap Kendaraan/orang yang melintas
dihentikan oleh TIM Gabungan
Pemeriksaan Suhu Tubuh dan
pengamatan visual ciri-ciri COVID-19
Suhu Normal
38 C
Suhu ≥ 380 C
Pisahkan dan lakukan wawancara lebih lanjut
Di berikan kartu HAC dan
diperbolehkan melanjutkan perjalanan
ODP & PDP ringan rujuk ke Fasyankes terdekat dan isolasi di Safe House
PDP Berat Rujuk ke RS Rujukan
Karantina mandiri di
rumah selama 14 hari
Di lakukan pemantauan oleh TIM SIAGA COVID-19 Tingkat Desa
Standar Operasional Prosedur Protokol Orang Yang Mendapat Kartu HAC (Health Alert Card)
1. Langsung Masuk Rumah untuk melakukan karantina
mandiri
2. Keluarga Melaporkan Ke Tim Siaga COVID 19 tingkat
RT/Desa
3. Tim Siaga COVID 19 tingkat RT/Desa meneruskan
laporan ke Puskesmas
4. Petugas Puskesmas/Tim siaga COVID 19 Desa
melakukan pemantauan selama 14 hari dan mengecak
kartu HAC
5. Petugas Puskesmas Segera melakukan tindakan apabila
menemui gejala yang mengarah ke COVID 19
6. Jika selama 14 hari tidak ada keluhan maka dinyatakan
sehat dan selesai masa karantina
47
Standart Operasional Prosedur Protokol Karantina Mandiri Di Rumah
1. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya
2. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi dan juga seprai
3. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi selama 10-20 menit
4. Tinggal di rumah jangan berpergian atau ke ruang publik
5. Apabila berinteraksi upayakan jaga jarak lebih dari 1 meter dan gunakan selalu masker
48
6. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan mengkonsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan serta entika batuk/bersin
7. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan
49
Alur Penanganan Pemudik atau Pendatang dari Desa
50
Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Safe House/Karantina
1. Pasien melaporkan bila ada keluhan kepada petugas
atau perawat jaga melalui sarana komunikasi baik HP
atau intercom
2. Petugas atau perawat mencatat keluhan yang
disampaikan oleh pasien
3. Petugas atau perawat melaporkan kepada dokter yang
di tunjuk oleh sarana komunikasi HP/WA setiap pagi jam
09:00 WIB untuk mendapat terapy atau tindakan
4. Bila dalam 24 jam petugas mendapati keadaan pasien
dalam keadaan gawat darurat bisa langsung
melaporkan kondisi pasien ke dokter konsulan dan
menghubungiPSC 119 Kabupaten Malang untuk Proses
rujukan
5. Keadaan darurat no 4 meliputi demam (>380 C),
batuk/pilek dan kondisi pasien sesak nafas atau kondisi
lain yang mengancam nyawa
6. Petugas atau perawat yang memberikan pelayanan
langsung atau berkontak langsung kepada pasien wajib
memakai APD level 3 yatu APD coverall, kacamata
google/pelindung kepala dan mata, sarung tangan ,
masker N 95
51
7. Petugas atau perawat bila memberikan pelayanan tidak
langsung atau tidak berkontak langsung dengan pasien
diwajibkan memakai APD level 2 yaitu APD Apron/baju
ganti oprasi, kacamata google/pelindung kepala dan
mata, sarung tangan, masker bedah
8. Petugas atau perawat yang jaga dalam bertugas jada
wajib berganti pakaian dengan seragam atau apron ,
demikian juga ketika akan selesai jaga atau pulang wajib
mengganti pakaian jaga dengan pakaian pengganti yang
di bawa
9. Untuk menghemat pemakaian APD setiap jaga hanya
diperolehkan mamakai satu paket APD untuk satu
petugas dan maksimal dua petugas kecuali ada
keadaan darurat
10. Setiap selesai jaga, petugas atau perawat wajib
membuat laporan dalam bentuk tulisan dan Whatsapp
ke penanggung jawab rumah karantina atau sade house
52
Standar Operasional Prosedur Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Bidang
Administrasi dan Keuangan
1. Mekanisme dan tata cara penatausahaan BTT
berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 20
tahun 2020 untuk menoptimalkan penggunaan belanja
tidak terduga yang tersedia dalam APBD Tahun
Anggaran 2020 dengan cara:
a. Perangkat daerah yang secara fungsional
menangani bencana memfasilitasi semua usulan
perangkat daerah dan/atau perangkat daerah terkait
sesuai kewenangan masing-masing dapat
mengusulkan rencana kebutuhan belanja (RKB)
kepada PPKD selaku BUD, sesuai kebijakan Kepala
Daerah;
b. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU
berdasarkan RKB paling lambat 1 (Satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanya RKB;
c. Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU
sebagaimana dimaksud angka 2 diserahkan kepada
bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul
RKB;
53
d. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum
tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada
perangkat daerah pengusul RKB;
e. Kepala perangkat daerah engusul RKB bertanggung
jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana
percepatan penanggulangan COVID-19 yang
dikelolanya;
f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana
penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh
kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada
pejabat pengelola keuangan daerah dengan
melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab
belanja; dan
g. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai
rencana penanggulangan COVID-19 oleh perangkat
daerah terkait dapat diajukan Kembali tanpa
menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya
selesai.
54
2. Penggunaan BTT Pada Masa Tanggap Darurat
Bencana. Belanja Tidak Terduga sesuai kebutuhan
pada keadaaan darurat bencana untuk: A. Pencarian dan penyelamatan, meliputi:
1) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak
terdekat terduga positif COVID-19;
2) penyelidikan epidemiologi dalam upaya
penanggulangan wabah;
3) uang lelah/honor dalam pencarian dan
penyelamatan;
4) transportasi tim pencarian dan pertolongan
korban berupa sewa sarana transportasi darat,
air, udara dan atau pembelian bahan bakar
minyak;
5) peralatan, berupa pembelian dan atau sewa
peralatan pencarian dan penyelamatan;
6) pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai
bentuk pencegahan (misalnya klorin, alcohol,
hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
7) pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan
untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat
penyemprot, cairan disinfektan, dan lain
sebagainya.
55
B. Pertolongan darurat, meliputi :
tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan
terhadap masyarakat yang mempunyai resiko
terkana penyakit wabah;
1) uang lelah/honor dalam rangka pertolongan
darurat.
2) sewa peralatan darurat termasuk alat
transportasi darurat darat, laut, dan udara;
3) Pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta
jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-
19;
4) Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab
penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan,
pengangkutan, penggunaan, enelitian dan pemusnahan;
5) Pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan
pemeriksaan laboratorium;
6) Pengadaan/sewa alat-alat Kesehatan (misalnya
stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi
roda, dan lain sebagainya); dan
7) Pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistic Kesehatan,
antara lain : Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapic
Diagnostic, test, Nasal swa, dan ventilator.
56
C. Evakuasi korban, meliputi:
1) Evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi
darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar
minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang
perlu dipindahkan ketempat isolasi/rumah sakit rujukan;
2) Uang Lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
3) Tindakan khusus penanganan jenazah pasien COVID-
19
4) Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya
penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat
Kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi
lain, Lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama
dan pemuka masyarakat;
5) Segala bentuk Tindakan dan aktivitas karantina; dan
6) Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi
kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu
boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
D. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di
lokasi rumah sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya
terkait COVID-19
2) Pengadaan/perbaikan sanitasi, meliputi:
a) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk
MCK dan drainase lingkungan;dan
b) Pengadaan MCK darurat.
57
3) Sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa
peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih
dan sanitasi;
4) Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung
untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air,
udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk
pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan
yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan
peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/ fasilitas
Kesehatan sementara.
E. Pangan, meliputi:
1) Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan
penyediaan bahan makanan
a) Yang dimaksud makanan siap saji seperti nasi
bungkus, roti dan sejenisnya; dan
b) Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan
keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu
menyusui dan lansia.
2) Pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada
tenaga medis dan pasien.
3) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan
siap pakai, alat ba- han pembuatan dapur umum
seperti batu bata, semen, tenda, dan-perlengkapan
dapur umum lainya, termasuk dalamnya adalah
pengadaan perlengkapan makan darurat, dan
58
4) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa
sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan dan
atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana
transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman
pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun
dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau
tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan
pengadaan dapur umum.
F. Sandang, meliputi:
1) pengadaan alat pelindung diri (APD) dan
kelengkapanya misalnya Mask-er bedah, Masker
N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves,
penu-tup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya
untuk tenaga medis sesuai standar kementrian
kesehatan; Pengadaan alat pelindung diri (APD)
untuk tenaga medis sesuai dengan standar
kementrian kesehatan;
2) pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai
dengan standar kementerian kesehatan;
3) pengadaan sandang berupa pakaian umum dewasa
dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan
tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
59
4) transportasi untuk distribusi bantuan sandang berupa
sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau
pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi
tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-
obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
G. pelayanan kesehatan, meliputi:
1) pengadaan disinfektan, alkohol, APD dan lain
sebagainya;
2) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana
khususnya ditempat pengungsian;
3) Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun,
shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
4) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan
berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara,
dan dan atau pembelian bahan bakar minyak.
Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk
pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke
lokasi kejadian
H. papan, meliputi:
1) Pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19
2) Penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
3) Sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS
darurat COVID-19
60
4) Penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai
screening awal COVID-19
5) Pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas
kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien,
alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical
ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
6) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk
pengadaan penampungan serta tempat hunian
sementara, berupa sewa sarana transportasi darat,
air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.
Sarana trnsportasi tersebut digunakan untuk
pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan
penampungan dan tempat hunian sementara dari
tempat lain ke lokasi kejadian.
61
Standar Operasional Prosedur Akuntabilitas & Pengawasan Percepatan Penanganan
Covid-19 Pemerintahan Kabupaten Malang
62
INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TH 2020 TENTANG REFOCUSSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGAN COVID 19
INTRUKSI KEEMPAT K/L/P melakukan
pengadaan barang/jasa dalam rangka
penanganan covid19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP
INSTRUKSI KEENAM (POINT 5) :
KepalaBPKP melakukan pendampingan &
pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas
keuangan negara
INSTRUKSI KEENAM (POINT 6)
Kepala LKPP melakukan
pendampingan Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa
SURAT IRJEN KEMENDAGRI
NOMOR : 700/859/IJ TGL 26 Maret2020
Pelaksanaan Pengawasan APIP
SURAT EDARAN KEPALA BPKP
NOMOR 06/K/D2/2020 Tentang tata cara reviu
oleh APIP atas pengadaan barang/jasa
SURAT EDARAN KEPALA LKPP
NOMOR 03 TAHUN 2020
Tentang penjelasan atas pengadaan
barang/jasa
Pemerintah Kabupaten Malang
Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/236/35.07.013/2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Malang
63
Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/236/35.07.013/2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease
2019 di Kabupaten Malang
Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/267/35.07.013/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Malang Inspektorat Daerah Kabupaten Malang selaku APIP bertugas mengawal akuntabilitas dan
melaksanakan pengawasan dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Malang
Standar Operasional Prosedur Sekretariat Satgas Covid-19
1. Administrasi Surat Menyurat :
a. Surat Masuk a.1 Surat dari pihak luar (instansi pemerintah, lembaga,
swasta, organisasi, perorangan, masyarakat) dan mengecek surat masuk
a. Apakah lengkap (Surat dari instansi/ masyarakat dicek kelengkapan nya) :
b. Apakah Tertutup c. Apakah Rahasia d. kelengkapan surat
- Pengirim surat
- Tujuan surat
- No surat
- Tgl surat
- Perihal
- Ttd/stempel
64
a.2 Registrasi Surat masuk secara manual ke Buku Ekspedisi Surat Masuk kemudian mengentri data ke base Surat Masuk dengan menentukan kode Klasifikasi, Indeks dan memilah Surat (Apakah penting, segera atau rahasia)
a.3 Memverifikasi Maksut dan Tujuan Surat Masuk - surat dan lembar disposisi
a.4 Menyampaikan Kepada Ketua Satgas Covid-19 - surat dan lembar disposisi - Buku Ekspedisi
a.5 Menerima Surat yang telah di disposisi dan memberikan kode unit pengolah sesuai disposisi, nomor urut, kartu kendali, mencatat dalam lembar pengantar - Surat yang telah di disposisi - Scan surat, scan lembar disposisi dan Tanda terima Surat
a.6 Mendistribusikan sesuai dengan disposisi surat - Surat - Tanda Terima
a.7 Pembuatan surat balasan sesuai dengan disposisi pimpinan
- Surat edaran, surat permohonan, surat pembelian, surat rekomendasi
a.8 Membuat jadwal kalender kerja pimpinan - surat undangan, kunjungan, telecomfrend
65
b. Surat Keluar b.1 Menerima ajuan surat keluar b.2 Memberi nomor, tanggal pada Nota Dinas dan
registrasi ke dalam buku ekspedisi surat keluar dan mengentri data base dalam file surat keluar
- Tanda Terima b.3 menyerahkan surat keluar ke pimpinan untuk
permintaan tanda tangan - Nota Dinas - surat - tercatat di buku ekspedisi - Tanda Terima b.4 Surat keluar di scant dan disimpan sebagai file di
computer - Harus sudah di tandatangi pimpinan b.5 Distribusi surat keluar
c. Penerimaan Bantuan
c.1 Pemberi bantuan
- (instansi pemerintah, lembaga, swasta, organisasi,
perorangan, masyarakat)
c.2 Jenis bantuan
- berupa barang (jenis, jumlah)
- berupa uang (nilai bantuan)
66
c.3 Peruntukan pemberian barang (tujuan, sasaran)
- (instansi pemerintah, lembaga, swasta, organisasi,
perorangan, masyarakat)
c.4 Pencatatan di buku penerimaan bantuan kemudian
di entry ke computer sebagai data base
- Foto/dokumentasi penerimaan bantuan
c.5 Tanda terima penerimaan bantuan
- 2 (dua) rangkap 1(satu) untuk pemberi bantuan, 1
(satu) untuk arsip
c.6 Penyimpanan Bantuan
- Berupa barang disimpan di tempat penyimpanan
sementara posko covid19
- berupa uang disimpan di Bendahara
pengeluaran BPBD
d. Penyaluran Bantuan
d.1 Penerima Bantuan
- (instansi pemerintah, lembaga, swasta, organisasi,
perorangan, masyarakat)
d.2 Jenis bantuan
- Berupa Barang (Jenis, Jumlah)
- Berupa Uang (oleh Bendahara pengeluaran di
serahkan ke BKAD Kabupaten Malang)
67
d.3 Tanda terima penyaluran bantuan
- 2 (dua) rangkap 1(satu) untuk pemberi bantuan, 1
(satu) untuk arsip
d.5 Pencatatan di buku penyaluran bantuan kemudian
di entry ke computer sebagai data base
(stok jenis, jumlah barang yang tersedia di tempat
penyimpanan barang sementara)
- Foto/dokumentasi penyerahan bantuan
e. Informasi/Laporan Covid19
e.1 Informasi/laporan masuk dari instansi pemerintah,
lembaga, swasta, organisasi, perorangan,
masyarakat
- social media (WA, Website,(0341) 392031,
0812131933832,)
- Nama, alamat, No Telepon
- Pencatatan informasi di buku agenda informasi
/laporan
- Pengecekan kebenaran sumber informasi/laporan
e.2 Pengolah data informasi/laporan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Kominfo (Website: satgascovid19.
Kabmalang.go.id)
68
f. Penerimaan Kunjungan/Tamu
f.1 Protokol Pengunjung/tamu
- Memakai masker
- menggunakan hand sanitizer/mencuci tangan
dengan sabun di tempat yang sudah disediakan
oleh petugas posko covid19
- pemeriksaan suhu tubuh (tidak lebih dari 38⁰
celcius)
- Jaga Jarak di tempat ruang tunggu
- mengisi buku tamu (nama, alamat, instansi, No.
telepon,)
- maksut dan Tujuan kunjungan/Tamu
f.2 Protokol Petugas Posko
- Memastikan pengunjung/tamu sudah
melaksanakan protocol pengunjung/tamu
- mengarahkan kepada petugas sesuai dengan
maksut dan tujuan pengunjung/tamu
- menggunakan perlengkapan protocol covid19
g. Penggunaan Kendaraan Operasional
g.1 Surat Jalan
g.2 Mencatat di dalam buku agenda
- Keperluan, Tujuan, jumlah personil, unit
kendaraan operasional yang digunakan, jenis dan
jumlah barang (apabila distribusi logistik)
69
g.3 memeriksa dan pengecekan kendaraan operasional
secara berkala
2. Kegiatan Protokuler
a. Menerima informasi pelaksanaan kegiatan
b. Melakukan koordinasi dengan petugas yang berada di
lokasi kegiatan
c. Melakukan pemantauan sebelum dan sesudah kegiatan
d. Mencatat hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan
3. Dukungan Administrasi
a. Melakukan Koordinasi antar gugus tugas bidang
b. Melakukan pengumpulan laporan setiap gugus tugas
bidang
c. Menyajikan data laporan gugus tugas bidang secara
berkala
d. Menempatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan
70
Standar Operasional Prosedur Administrasi Surat Menyurat
71
Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Dampak COVID 19
Dinas Sosial Kabupaten Malang.
72
Mulai
Data penerima Manfaat yang berassal dari penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kemensos RI yang belum mendapatkan phk maupun BPNT
Membuat Surat edaran kepada
Camat dan Kepala
Desa se-Kabupaten
Malang
Mengundang calon penyedia/pihak ke-3
untuk rapat koordinasi
Tentang penyampaian rencana pengadaan dan petunjuk pelaksanaannya
Pelaksanaan mapping jumlah dan persiapan proses pengadaan dengan penyedia/pihak ke-3
Mengundang kasi kessos dan TKSK untuk penyampaian teknis pendistribusian bantuan sosial
Proses pengadaan dan penyaluran barang bantuan ke Desa dengan
dilengkapi berita acara penyerahan (dari Dinsos ke Kades) serta lampiran
dokumentasi sebagai bukti
penyaluran bantuan sosial
Dipimpin oleh Kepala Dinas
Sosial
Pihak Desa berkewajiban untuk mendistribusikan bantuan ke
penerima manfaat sesuai data usulan dari Desa yang telah divalidasi oleh kecamatan dan diserahkan ke Dinas
Sosial
Pihak Desa wajib menyerahkan tanda terima
pendistribusian/penyaluran bantuan ke Dinas Sosial sebagai
lampiran bukti bahwa bantuan sudah disalurkan ke penerima
manfaaat sesuai data By Name
By Address (BNBA) Penerima bantuan terdampak COVID
19 sesuai BNBA ditetapkan sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Malang
Selesai
.
Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial
Dampak COVID 19 (non-DTKS) Dinas Sosial Kabupaten Malang.
73
rapat koordinasi awal persiapan
pendataan
Membuat Surat edaran kepada
Camat dan Kepala Desa se-
Kabupaten Malang
Mengundang kasi kessos dan TKSK untuk Sosialisasi
Juknis pendataan dan pengusulan calon penerima
bantuan sosial
Pengusulan nama calon penerima bantuan sosial
sesuai BNBA ditandatangani oleh Kepala Desa,BPD,
Babinsa,Babinkamtibmas di setiap Desa untuk
keabsahan data
Data direkap
oleh Kecamatan Hasil rekap
ditandatangani dan disahkan oleh Muspika
(Camat, Kapolsek, Danramil)
Hasil rekap data tingkat kecamatan dikirim dan diserahkan pada Dinas
Sosial untuk proses rekapitulasi tingkat Kabupaten dalam bentuk
softcopy dan hardcopy
Pelaksanaan mapping jumlah dan persiapan
proses pengadaan dengan penyedia/pihak
ke-3
Mengundang calon penyedia/pihak ke-3 untuk
rapat koordinasi penyampaian rencana
pengadaan dan petunjuk
pelaksanaannya
Proses pengadaan dan penyaluran barang bantuan ke Desa dengan dilengkapi berita
acara penyerahan (dari Dinsos ke Kades) serta lampiran
dokumentasi sebagai bukti penyaluran bantuan sosial
Pihak Desa berkewajiban untuk mendistribusikan
bantuan ke penerima manfaat sesuai data usulan dari Desa
yang telah divalidasi oleh kecamatan dan diserahkan ke
Dinas Sosial
Pihak Desa wajib menyerahkan tanda
terima pendistribusian/penyaluran bantuan ke Dinas
Sosial sebagai lampiran bukti bahwa
bantuan sudah disalurkan ke
penerima manfaaat sesuai data By Name By Address (BNBA)
Penerima bantuan terdampak COVID 19 sesuai BNBA ditetapkan sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Malang
MULAI
SELESAI
DISUSUN OLEH:
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang Aniswaty Aziz, SE, M.Si.,
Erwin Firdausy Maulana, Dila Tri Widiati
74
41
Diterbitkan oleh:
Pemerintah Kabupaten Malang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona Disease (Covid-19) Kabupaten Malang