BPJS menurut Ikatan Apoteker Indonesia ( IAI) dan kesiapan apoteker menerima SJSN
Ikatan Apoteker Indonesia , disampaikan dlmseminar tentang BPJS di Hyatt Aryaduta, Lippo
Karawaci, tg.22 November 2012, Tangerang
Intervensi farmakoterapiadalah bagian terbesar dlm
pilihan pelayanan pasien6/12/2012 tom.ahaditomo3@gm,ail.com 2
FORMAT FARMASI INDONESIA DIATUR OLEH UNDANG UNDANG 36/09, PP 51/09 DAN
UU 44/10 SERTA ,Permen 889/11
6/12/2012 3tom.ahaditomo3@gm,ail.com
UU 36/09 Bagian Kelima BelasPengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan
Pasal 98
• Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat /bermanfaat , bermutu, dan terjangkau.
• Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
• Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
• Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
46/12/2012 tom.ahaditomo3@gm,ail.com
UU 36/09 Pasal 108
Praktik kefarmasiaan
• Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan
termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan , penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
56/12/2012 tom.ahaditomo3@gm,ail.com
UNDANG UNDANGMENETAPKAN LIABILITY
LEGAL DAN PROFESI KEPADA APOTEKER
6/12/2012 tom.ahaditomo3@gm,ail.com 6
The construction of the liability settings of pharmacist due to the clause 108
The practice of pharmaceuticals as assigned by the HL 36/09
Concept and Context of expertise
Profession authority
Competence on knowledge and Technology on pharmaceutical
Competency in pharmaceutical
profession
Adequate of Practice experiences
Recognition by state system through:•Registration•Licensed to practice
Practices that include making
pharmaceutical including
pharmaceutical quality assurance, production,
quality control, security, procurement,
storage and distribution of drugs,
services for prescription drugs, drug information services and drug
development, drug material and
traditional medicine should be carried out by health personnelwith expertise and
authority in accordance with
statutory regulations.
SOP of Pharmaceutical
Practice
Profession products that delivered and served characteristically
Apakah Sasaran UU 36/09 dan PP 51/09 ?
• Ter-selenggara-nya proses farmasi sebagai peristiwa “pelayanan kesehatan”
• Obat memiliki dimensi utama sebagai “produk kesehatan ” , yang memiliki “ manfaat kesehat an” sekaligus “resiko kesehatan” yang tinggi, disamping “resiko ekonomi”.
• Apoteker mempunyai tugas dan jabatan sebagai tenaga kesehatan dan pelaku utama dari “Praktik Kefarmasian”
76/12/2012 tom.ahaditomo3@gm,ail.com
Ketentuan pasal 108 dari UU 36/09 yang mengikat secara hukum adalah :
1. Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi ,
2. pengamanan ,
3. pengadaan,
4. penyimpanan dan
5. pendistribusian obat,
6. pelayanan obat atas resep dokter,
7. pelayanan informasi obat
Dewey's fame (1)
• Relentlessly critiquing public education and pointing out that
the authoritarian, strict, pre-ordained knowledge approach of modern traditional education was
too concerned with delivering knowledge, and not enough with understanding students' experiences.
8/28/2012 [email protected]
(2)
• Continuity is the idea that the experience comes from and leads to other experiences, in essence propelling the person to learn more.
• Interaction is when the experience meets the internal needs or goals of a person.
• He categorizes experiences as possibly being mis-educative and non-educative. – A mis-educative experience is one that stops or distorts
growth for future experiences. – A non-educative experience is one in which a person has
not done any reflection and so has obtained nothing for mental growth that is lasting (Experience & Education,Dewey).
8/28/2012 [email protected]
Siapa Apoteker ?
HEALTHCARE PROVIDER YANG MEMBERIKAN PELAYANAN
KEFARMASIAN KEPADA KLAYAN
APOTEKER “MENJELASKAN DAN MENGURAIKAN FARMAKOTERAPI
APOTEKER KOMPETEN TENTANG
OBAT DAN KESEHATAN
Apoteker danObat
HAK MASYARAKAT / PUBLIK UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KEFARMASIAN
BERBASIS PROFESI OLEH APOTEKER DALAM
BENTUK :•KEBENARAN PELAYANAN
BERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN
•PELAYANAN PROFESI•PELAYANAN YANG ETIS
Kalau produk obat ini ada di apotek , di puskesmas, di
rumah sakit, ditempat praktik dokter, siapa yang menjamin kebenaran-nya ?
Siapa yang menjamin bahwa produk ini masihmemenuhi spesifikasi farmasetik-nya ?
Siapa yang menjamin bahwa obat ini bukan obatpalsu atau sub standard ?Bagaimana cara penggunaannya yang benar ?
Siapa yang berbicara, menjelaskan danmenguraikan sekaligus menjamin carapenggunaan obat yang menjamin efikasifarmakoterapi-nya kepada klayan/ pasien ?
APOTEKER ADALAH PELAKU YG MEMILIKI KEWAJIBAN BERBICARA
• Apoteker adalah pejabat tersumpah ygmemiliki “kewajiban mengikat” secara hukumdan secara pengetahuan untuk “berbicara” secara langsung kepada pasien/klayan
• Pengakuan Liability legal diatur dalam PP 51/09 dan UU 36/’09
• Pengakuan Liability pengetahuan dan profesimelalui kompetensi dan STRA serta SIPA
8/28/2012 [email protected]
Pelayanan apoteker adalah pelayananprofesi
• Bersifat langsung kepada pasien
• Ada liability hukum penuh
• Komunikasi apoteker dengan pasien bersifat“transaksi profesi dibawah hukum”
• Pelanggaran proses melanggar UndangUndang ( ps 198/UU 36/09)
• Hadirnya KFN sbg organ yg dibangunberdasarkan PP 51/09
FORMULASI SAF BERSAMA
KOMPONEN PEMBANTU +
PERHITUNGAN FARMASETIK YANG
DIKEMAS DALAM WADAH TERTENTU
YANG MEMUDAHKAN
UNTUK DIGUNAKAN
Praktik Profesi Farmasi
PEMBUATAN OBAT DALAM KONTEKS “BENTUK DOSIS” ATAU DOSAGE FORM.
FENOMENA FARMASETIKA
DIBUAT SECARA
MANUAL
MENGGUNAKAN ALAT PRODUKSI
LINGKUP KOMPETENSI APOTEKER ( UU 36/09 DAN PP51/09)
8/28/2012 [email protected] 16
ALAT DAN SARANA PRODUKSI
BENTUK DOSIS DARI SENYAWA AKTIF FARMASI
PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN
DIS TRI
BUSI
DISPEN- LABEL DAN DELIVERY UNTUK PASIEN
JELASKAN DAN URAI KAN ( J-
URAI)
•FAR MA
KODINA
MIKA•FARMA KO
KINE TIKA•ADR•REGIMENTASI
DO SIS
•JADWAL•DLL•FAR
MA KOTE RAPI
P e m b u a t a nDIstribusi
P e l a y a n a n
Kedudukan produk obat, didalam setting pelayanan kesehatan
• PRODUCT LIABILITY berdasarkan ilmu pengetahuan dan legal ( buatan industri ataupun dibuat apoteker secara manual/tailor made)
• DISAMPAIKAN KEPADA PASIEN melalui “cara profesi farmasi” oleh Apoteker berdasarkan “GPP” atau Cara Pelayanan Farmasi yg Baik
• HAK PASIEN atas kebenaran kemanfaatan dan keamanan produk dan pelayanan.
8/28/2012 [email protected] 17
OBAT TIDAK “BERBICARA”
• Obat adalah bentuk dosis dari SAF yg “tidak berbicara”( seperti halnya alat bantu medik Stethoscope, USG, EKG atau CT Scan dll)
• Obat adalah “produk” yg disampaikan kepada pasien(sebagai pemakai), harus disertai dengan “carapenggunaannya” berbasis ilmu farmasi dan SOP carapenggunaan yg menjamin obat akan bekerja sesuai denganspesifikasi kinerjanya.
• Obat sebagai “produk” berada dalam tanggung jawabpenuh apoteker ditempat berlangsungnya pelayanankepada pasien ( al stabilitas, masa kadaluarsa, claim efikasi, tampilan baik, jumlah SAF dalam setiap bentukdosisnya)
8/28/2012 [email protected]
DIMENSI OBAT BAGI APOTEKER (px)
6/12/2012 tom.ahaditomo3@gm,ail.com 19
SEBAGAI PRODUK ATAU BARANG HASIL PRODUKSI
HARGA JUAL PABRIK (HJP)
PER UNIT
LIABILITY PRODUK
KANDUNGAN OBAT YAITU Senyawa Aktif Farmasi (SAF)
DAN DOSIS TERAPEUTIK
LIABILITY PROFESI
FARMAKOTERAPI UNTUK DIJELASKAN
DAN DIURAIKAN BERDASARKAN SOP
KOMPETENSI MENJELASKAN-MENGURAIKAN
FARMAKOTERAPI (PX) ALAT BANTU KOMPUTASI
• SUMBER INFORMASI DARI SAF SD BENTUK DOSISNYA
• PERHITUNGAN DOSIS DAN REGIMENTASINYA
ILMU FARMASI DAN ILMU PASIEN (KOGNITIF)
•BENTUK DOSIS DARI SAF•REGIMENTASI
• PERHITUNGAN DOSIS•JADWAL PENGGUNAAN• LIABILITY ADME SESUAI DENGAN STATUS PASIEN
•TINDAKAN APOTEKER LAINNYA
KONSEP PELAYANAN APOTEKER, dalam perspektif farmakoterapi
BENTUK DOSIS OBAT ADALAH MEDIA PELAYANAN PROFESI
DALAM PERSPEKTIF ALAT BANTU APOTEKER
KOMPETENSI MENJELASKAN DAN MENGURAIKAN ( J-URAI )
8/28/2012 [email protected] 21
DARI ILMU FARMASI MENJADI APOTEKER
8/28/2012 [email protected] 22
OUTCOME UU 36/09-PP 51/09-PERMENKES 889/12( model kasus pelayanan pasien di apotek dan RS)
APOTEKER SAAT INI ,
BELUM TERFUNGSI
KAN
APOTEKER BERFUNGSI
UU36/09 PP 51/09,
PERMENKES 889/11
PASIEN
PUBLIK
STRASIPA
SPO GPP
DIPENUHINYA HAK PASIEN
DAN PUBLIK
Format Farmakoekonomi
INTERVENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH KFN
8/28/2012 [email protected]
BAGAIMANA APOTEKER BEKERJA ?
SEKWEN APOTEKER BEKERJA
8/28/2012 [email protected]
APOTEKER
PASIEN, YG MEMERLUKAN
OBAT
MEDIA PERMINTAAN OBAT
MEKANISME INPUT KE
KOMPUTER
DATA PASIEN,GENDER , ALAMAT,UMUR DLL
NAMA OBAT, DOSIS, GOL FARMAKOTERAPI
OBAT, TANGGAL / HARI / TAHUN
STATUS SAKIT / PENYAKIT
NILAI HARGA OBAT SESUAI HNA
ESO DAN KELUHAN PASIEN AKIBAT OBAT
PRINTED ETIKET
ARUS UANG/ LAPORAN KEUANGAN
STOK BARANG UP TO DATE
CATATAN FARMASI PASIEN, 1 LEMBAR BERUPA SUMMARY YG DIBACAKAN APOTEKER DIDEPAN PASIEN
CATATAN FARMASI
SEBAGAI “BACK OFFICE”
8/28/2012 [email protected] 27
SEKWEN PELAYANAN OLEH APOTEKER
1/6/2012 [email protected]
APOTEKER
PASIEN, YG MEMERLUKAN
OBAT
MEDIA PERMINTAAN OBAT
MEKANISME INPUT KE
KOMPUTER
NILAI HARGA OBAT SESUAI HNA
PRINTED ETIKET
CATATAN FARMASI PASIEN, 1 LEMBAR BERUPA SUMMARY YG DIBACAKAN APOTEKER DIDEPAN PASIEN
CATATAN FARMASI
Mekanismedispensing
OBAT SIAP
1
2
34
5
6
MANAJEMEN PELAYANAN PROFESI OLEH APOTEKER
8/28/2012 [email protected] 28
PERMINTAAN OBAT
ASSESMEN PERMINTAAN OBAT
MEKANISME INPUT KE SISTEM DAN PROSES PEMBAYARAN DAN
DISPENSING ( PROSES OBAT)
OBAT SIAP DI LAYANKAN
DOKUMEN CATATAN FARMASI PASIEN
KOMUNIKASI “JU-RAI” OLEH APOTEKER KEPADA PASIEN
FORMAT BARU SIKLUS PELAYANAN APOTEK
8/28/2012 [email protected] 29
NILAI HARGA OBAT SESUAI HNA
PRINTED ETIKET
Mekanismedispensing
CATATAN FARMASI PASIEN, 1 LEMBAR BERUPA SUMMARY YG DIBACAKAN APOTEKER DIDEPAN PASIEN
DAFTAR HARGA OBAT ( HNA+PPn)
BISA DILIHAT PASIEN
SIPO
SUMBER INFORMASI OBAT
JU-RAI
BACK OFFICE
Merek obat dan molekul SAF
• Ada sekitar 16.000 merek obat dalam berbagai bentuk dosisnya, mulai kapsul , tablet,sirop,obat tetes, obat suntikan vial, ampul , salep, krem, aerosol, semprot dll.
• Bentuk molekulnya di Indonesia seluruhnya sekitar 900-an an. Dintaranya kelompok esensial sebanyak 325 (WHO) dan sisanyabukan esensial ,
• Tugas utama profesi apoteker Indonesia adalah menjelaskan danmenguraikan, bagaimana SAF dan bentuk dosisnya harusdigunakan agar menghasilkan farmakoterapi yg berhasil dalambentuk kesembuhan pasien.
• PP 51/09 menetapkan bahwa kompetensi Apoteker harusmengikuti prosedur SPO yg ditetapkan oleh Menkes ( bukan uraiankreatif oleh perseorangan apoteker)
8/28/2012 [email protected]
Format Aspirin bagi apoteker dlmfarmakoterapi
• Menjual Aspirin dengan dasar “mark up”, tidakmemerlukan keahlian sbg lulusan pendidikan tinggi, etikatau moral
• Sedangkan menjelaskan dan menguraikan Aspirin denganberagam indikasi klinik, Eso, Kinetik-nya memerlukankualifikasi keahlian dan kewenangan. Latar belakangdiberikannya pengakuan melalui STRA vdan SIPA.
• Khasiat obat bukan terletak di “merek obat” melainkan di“molekul Senyawa Aktif Farmasinya “ contoh Aspirin versus Asam Asetil Salisilat”
• Maka Apoteker berhak atas “ pembayaran ” atas“keahlian profesinya” melalui komunikasi “menjelaskandan menguraikan” Aspirin.
8/28/2012 [email protected]
Hubungan Apoteker dg BPJS
• Bersifat langsung untuk memperoleh“penggantian nilai obat” yg di-resepkan dokter
• Nilai penggantian obat sebesar “biaya pelayananfarmasi” atau BPF yang akuntabel
• Harga obat sebesar HNA atau “sebesar nilaikontrak harga oleh BPJS dg pabrik peserta”
• Apoteker akan menyiapkan obat keperluandokter peserta BPJS .
• Hubungan apoteker dg BPJS bersifat kontraktualhukum
HUBUNGAN DOKTER DENGAN APOTEKER
• Dokter adalah pemegang otoritas medis
• Apoteker pemegang otoritas farmasi dlmpelayanan pasien
• Keduanya bersepakat untuk saling melayanipasien berdasarkan kehormatan profesi dan UU Praktik kedokteran 29/04 ;UU 36/09 ttgkesehatan ; PP 51/09 ttg Pekerjaan kefarmasian ( praktik kefarmasian) dan Permenkes 889/11
• Apoteker hanya akan melayani pasien, setelahdokter menuliskan resep obat
MODEL DISTRIBUSI APOTEK WILAYAH DI JAKARTA
Skema hubungan bpjs, dokter dan apoteker ( basis UU 36/09 dan PP 51/09)
BPJS
PPK
MEDIK FARMASI
PASIEN
KESEPAKATAN IAI-IDI
Obat harus dipesan, disimpan, dilayankanoleh apoteker ( ps 108/UU 36/09) ditempatyang memenuhi syarat (apotek)
8/28/2012 [email protected] 37
Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase
Martin Luther King JrThe great dreamer of the African-American
8/28/2012 [email protected] 38
Never look back unless you are planning to go that way
Henry David Thoreau