Download - Bahan Paparan Merapi Di Wapres
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI MERAPI 2011-2013
OLEH: KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
KERANGKA PEMAPARAN1. Dasar Hukum 2. Struktur Organisasi Tim Koordinasi 3. Kebijakan Penataan Ruang dan Relokasi / 4. Kebijakan Pemulihan Sektor Non Perumahan 5. Pemulihan Awal Pasca Erupsi Merapi 6. Kebutuhan Pendanaan 7. Jadwal Pelaksanaan 8. Permasalahan dan tantangan
9. Tindak lanjut
1. DASAR HUKUM
DASAR HUKUM PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI UU No 24 Th 2007; PP No 21, 22,23 Th 2008 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Tim Koordianasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Peraturan Kepala BNPB tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Peraturan Kepala BNPB tentang Struktur Organisasi Tim Pendukung Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
2. ORGANISASI TIM KOORDINASI
STRUKTUR TIM KOORDINASI KEPPRES 16/2011PRESIDEN RI
MENKO PEREKONOMIAN
KETUA PENGARAH
MENKO KESRA
WAKIL KETUA
SESTAMA BNPB
KEPALA BNPB
KETUA PELAKSANA HARIANMENTERI KESEHATAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT KEPALA BPN
SEKRETARISMENTERI DAGRI MENTERI ESDM
MENTERI BUDPAR
MENTERI KEUANGAN
MENTERI KEHUTANAN MENTERI PERTANIAN
MENTERI SOSIAL
MENTERI KOPERASI & UKM MENTERI NAKER & TRANS
TIM PENGARAH
MENTERI PPN BAPPENAS
MENTERI AGAMA
KEPALA BPKP
MENTERI PU
MENTERI DIKNAS
MENTERI PERDAGANGAN
MENTERI BUMN
TPT
GUBERNUR DIY GUBERNUR JATENG
TIM PELAKSANA
Organisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi MerapiKepala BNPB
Pusat
K/L
K/L
Arahan dan Kebijakan
Provinsi
Pen.jawab/Pelaksana
Gubernur Jawa Tengah
TPT (BNPB, BPBD Provinsi, K/L,Perg.Tinggi)
Gubernur DIY
Bupati Kabupaten (Magelang, Klaten, Boyolali)
Bupati Sleman, Kota
Pelaksana
7
TUGAS TIM KOORDINASI
MENGKOORDINASIKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH MENGKOORDINASIKAN PERENCANAAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH. MENETAPKAN LANGKAH LANGKAH STRATEGIS UNTUK MMENGATASI HAMBATAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ERUPSI MERAPI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH.
STRUKTUR ORGANISASI TIM PENDUKUNG TEKNISKEPALA BNPB
BPBD Prov DIY dan BPBD Prov Jateng, Unsur Perguruan Tinggi
KETUA TIM PENDUKUNG TEKNIS
SEKRETARIAT
SEKSI ADM & KEU
SEKSI DATA & KOMINFO
SEKSI MONEV & PELAPORAN
SEKSI KERJASAMA
BIDANG PEMULIHAN PERUMAHAN
BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR
BIDANG PEMULIHAN SOSIAL
BIDANG PEMULIHAN EKONOMI PRODUKTIF
BIDANG PEMULIHAN LINTAS SEKTOR
BIDANG RELOKASI & PERTANAHAN
3. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN RELOKASI
KRB III Kawasan bebas Hunian, mjd Hutan Lindung/TNGM
Kawasan Hunian sangat terbatas
KRB II
KRB I
PETA AREA TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI
Dari review penataan ruang pasca bencana, ada kawasan yang tidak diperkenankan lagi untuk hunian Masyarakat dipersiapkan untuk relokasi ke lokasi baru yang lebih aman dari ancaman erupsi Merapi
KEBIJAKAN RELOKASI PERMUKIMAN Bisa mandiri - individu, apabila warga masyarakat mempunyai tanah sendiri
Bisa mandiri - berkelompok, apabila warga masyarakat secara berkelompok mempunyai tanah yang berdekatan Bisa berbasis dusun dengan lahan yang disiapkan pemerintah (eks Huntara yang direkomendasikan, atau lokasi lain yang ditetapkan pemerintah) Lahan untuk relokasi disiapkan 100 m2/KK, dengan perkiraan tambahan luasan untuk Fasum sebesar 50 m2/KK
PENYIAPAN SITE PLAN DAN DESAIN HUNIAN TETAP
Menggunakan konsep CSP (Community Settlement Plan) Perencanaan kembali siteplan, desain rumah dan sarpras lingkungan bersama masyarakat Pembangunan secara kelompok berbasis desa (melalui Badan Keswadayaan Masyarakat)
4. KEBIJAKAN PEMULIHAN SEKTOR NON PERUMAHAN
KEBIJAKAN PEMULIHAN SEKTOR NONPERUMAHANBIDANG PEMULIHAN KEBIJAKAN Rehabilitasi prasarana publik pada KRB III yang relatif aman Pembangunan infrastruktur publik pada lokasi baru Pembangunan prasarana kritis seperti escape route dan escape building Pembangkitan mata pencaharian masyarakat pada lokasi baru Kebijakan perbankan bagi para debitur korban erupsi merapi Program insentif ekonomi bagi penduduk yang bersedia relokasi Dukungan lainnya yang mendorong kesinambungan pertumbuhan ekonomi masyarakat
INFRASTRUKTUR
EKONOMI
SOSIAL
Pembangunan kembali prasarana dasar sekolah, kesehatan dan peribadatan yang rusak di lokasi terdampak yang masih bisa dihuni Pembangunan prasarana dasar di lokasi baru Pemulihan lingkungan ekosistem pada kawasan rawan bencana 3 untuk masuk dalam perluasan Taman Nasional Gunung Merapi Pembangunan kembali kantor pemerintahan yang rusak di lokasi terdampak dan pembangunan baru di lokasi relokasi Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat Melengkapi kerangka kebijakan PRB dengan Rencana Kontijensi dan RTRW berbasis PRB Peningkatan kapasitas BPBD dalam penanggulangan bencana
LINTAS SEKTOR
5. PEMULIHAN AWAL PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI
PEMULIHAN AWAL (1) Penanganan Pengungsi sejak erupsi I sampai dengan masuk ke Hunian Sementara (Huntara).
Penyelamatan kebun salak Penggantian ternak sapi Pembangunan Kawasan Huntara di 7 titik lokasi : a) d) e) f) g) Pembuatan 2.682 Unit Huntara Pembuatan Jalan Lingkungan dan perbaikan jalan akses Pembuatan Fasilitas Air Bersih Pembuatan Fasilitas ekonomi (kolam ikan, Kandang sapi, Los pasar, fasilitas berternak ayam ) Pembuatan Fasilitas Umum (Bale Warga, Mushola, TK)
Pemberian Jadup dan fasilitas penunjang rumah tangga
PEMULIHAN AWAL (2) Pembangunan konstruksi sementara untuk : a) Jembatan Darurat
d)e)
Pengerukan SungaiPembuatan Pengaman Jembatan dan Permukiman
Pembangunan konstruksi semi permanen untuk : a) b) c) drainase permukiman di kawasan Huntara, Fasilitas pengelolaan sampah kawasan Huntara Fasilitas sarpras air bersih di non kawasan Huntara
PENDANAAN TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN AWAL NO I. SUMBER DANA Dana APBD Provinsi DIY dan Kabupaten JUMLAH ( Milyar Rp.) 30,0 66,5 39,4
II. Dana Siap Pakai BNPB III. Dana Early Recovery BNPB
IV. Dana Bantuan Masyarakat/Swasta (Huntara)V Dana Kementerian/Lembaga
20,0PM
6. KEBUTUHAN PENDANAAN
KEBUTUHAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSINO 1 SEKTOR/ SUBSEKTOR PERUMAHAN Perumahan 1 2 Prasarana Lingkungan 3 Pendampingan 4 HRNA sektor perumahan 5 Rencana BDL tambahan (BNPB) 6 Pembebasan Tanah Kas Desa INFRASTRUKTUR 1 Jalan dan Jembatan 2 Air dan Sanitasi 3 Infrastruktur Sumber Daya Air 4 Energi 5 Telekomunikasi EKONOMI 1 Pertanian 2 Perikanan 3 Peternakan 4 Perkebunan dan Kehutanan 5 UKM dan Koperasi 6 Perindustrian 7 Perdagangan/Pasar 8 Pariwisata 9 Transmigrasi SOSIAL 1 Kesehatan 2 Pendidikan 3 Agama 4 Budaya 5 Lembaga Sosial LINTAS SEKTOR 1 2 3 4 5 Ketertiban dan Keamanan (TNI/POLRI) Lingkungan Hidup: Keuangan dan Perbankan Pemerintahan Pengurangan risiko bencana Jumlah Total Kebutuhan Pemulihan 2011-2013 237,147.05 97,384.00 11,468.40 33,501.60 4,027.63 61,600.00 29,165.42 417,673.09 212,183.27 17,540.33 178,036.00 8,933.49 980.00 223,881.82 61,644.98 12,020.00 54,333.00 8,707.35 13,261.78 3,830.80 10,342.93 3,690.38 56,050.60 149,248.60 25,424.75 95,300.49 25,368.53 1,188.13 1,966.70 322,138.00 795.00 268,997.04 150.42 4,791.56 17,403.98 1,350,088.56 Kebutuhan Pendanaan APBN 2011 2012 2013 206,347.05 97,384.00 11,468.40 33,501.60 4,027.63 30,800.00 29,165.42 59,123.53 25,855.71 5,290.33 18,764.00 8,333.49 880.00 61,763.38 4,153.46 4,700.70 37,325.00 9,302.69 719.00 3,135.93 2,376.00 50.60 53,499.52 21,679.75 26,161.00 3,455.93 1,188.13 1,014.70 300,048.00 655.00 268,847.04 150.42 2,991.56 17,403.98 680,781.47 30,800.00 30,800.00 356,949.56 186,327.56 10,650.00 159,272.00 600.00 100.00 158,931.44 54,837.52 7,319.30 17,008.00 8,707.35 3,426.09 3,111.80 7,207.00 1,314.38 56,000.00 95,749.09 3,745.00 69,139.49 21,912.60 952.00 12,090.00 140.00 150.00 1,800.00 654,520.09 1,600.00 1,600.00 3,187.00 2,654.00 533.00 10,000.00 14,787.00 TNI/POLRI Kementerian LH Bank Indonesia Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial Kementerian PU Kementerian PU Kementerian PU Kementerian BUMN Kementerian Kominfo Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian Kementerian KUKM Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Budpar Kementerian Nakertrans Kementerian Kesehatan Kementerian Diknas Kementerian Agama Kementerian Budpar Kementerian Sosial Kementerian/Lembaga
Kementerian PU Kementerian PU Kementerian PU BNPB BNPB BNPB
2
3
4
5
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Relokasi melalui Hibah JRF dan PSF (REKOMPAK) Kemen PU
JRFNilai: 3,5 juta USD Sumber Dana : JRF (Java Reconstruction Fund) Waktu Pelaksanaan : Diperkirakan 18 bulan (Jan 2011 - Juni 2012) Komponen dan estimasi target: Rehabilitasi/rekonstruksi 255 rumah pilot di Propinsi DIY Rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur permukiman pada 45 desa/kelurahan di Sleman, Klaten, Boyolali & Magelang yang telah terlayani REKOMPAK JRF pasca gempa 2006 Pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat
PSFNilai : 11,5 juta USD Sumber Dana : USAID dan AUSAID PNPM Support Facility (PSF) Waktu Pelaksanaan : Diperkirakan 24 bulan (Jan2011 Des 2012) Komponen dan estimasi target: Rehabilitasi/rekonstruksi 551 rumah di Propinsi Jawa Tengah serta 2.636 rumah di Propinsi DIY Rehabilitasi/rekonstruksi infrastruktur permukiman pada 43 desa/kelurahan di Sleman, Klaten, Boyolali & Magelang yang belum terlayani REKOMPAK JRF Pendampingan dan bantuan teknis kepada masyarakat
Dana Bencana Alam BNPB untuk dukungan Bantuan Dana Lingkungan Rp. 61 MilyarSumber: JRF-Rekompak, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU
KEBUTUHAN PENADANAAN TAHUN 2012KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEBUTUHAN 2012
INDIKASI PENDANAAN 2012 30,800.0 296,875.0 405.0 81,278.0
KEKURANGAN 2012
BNPB KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN KEHUTANAN KEMENTERIAN PERTANIAN
30,800.0 296,875.0 405.0 81,278.0
-
KEMENBUDPARKEMEN PERDAGANGAN KEMEN PERINDUSTRIAN KEMEN KOPERASI DAN UMKM KEMENTERIAN KESEHATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN SOSIAL TOTAL
814.02,760.0 2,436.8 1,519.0 3,625.0
500.0 2.760.0 2,400 1,519.00 *)
314.036.8 3,625.0 803.0 4,778.8
70,260.0 21,650.0 803.0 513,226.0
70,260.0 21,650.0 0 508,447,0
Keterangan: *) Masih perlu dikonfirmasikan dengan K/L terkait dalam Renja K/L tahun 2012
7. JADWAL PELAKSANAAN
JADWAL PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIWAKTU PENYELESAIAN 2011 1 2 3 Perumahan Infrastruktur Ekonomi 2012 2013
NO
SEKTOR/ SUBSEKTOR
45
SosialLintas Sektor
8. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERMUKIMAN1. Perlu lokasi baru untuk bisa menampung keseluruhan hunian tetap
2. Ada sebagian masyarakat yang menolak direlokasi3. Masyarakat sudah mulai membangun rumahnya kembali didaerah asal
4. Konflik Sosial karena pergeseran mata pencaharian5. Kemungkinan perlu waktu dalam proses alih status tanah 6. Ada kemungkinan kesulitan air bersih 7. Kesulitan teknis pembangunan hunian tetap apabila lokasinya eks Kawasan Huntara
9.TINDAK LANJUT
TINDAK LANJUT1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Secara prinsip, lahan yang terdampak langsung akan dibeli pemerintah Lahan terdampak langsung, untuk jangka panjang menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Segera disiapkan administrasinya, terutama terkait pengosongan kawasan terdampak langsung Bantuan dana pembangunan rumah sebesar Rp. 30 juta/ rumah Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2011 melalui Dana Bencana Alam BNPB Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2012 melalui Dana Bencana Alam, dan Pendanaan K/L Prioritas rehabilitasi infrastruktur pada jaringan pipa Umbul Wadon dan fasilitas tingkat kecamatan yang sangat mendesak
TERIMA KASIH.www.bnpb.go.id