Download - Apotek Panel (Pelanggaran Kode Etik)
ETIKA PROFESI
Pelanggaran Kode Etik “Apotek Panel”
DISUSUN OLEH :
Hastuti (21762000)
Herlin Susanti (12762000)
Hanifah Ghanim (12762105)
Ika Puspitasari (12762106)
Ismi Faridah (12762107)
Jasmi Harjo (21762000)
Lazwardy Perdana Putra (12762000)
Listiana Sari (21762000)
PROGRAM PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2012
PENDAHULUAN
Apotek merupakan suatu sarana tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan dan sarana
tempat penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Tugas dan fungsi apotek adalah
tempat pengabdian apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, sarana farmasi yang
melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat, dan
sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan
masyarakat secara meluas dan merata (Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1980).
Penanggung jawab apotek adalah apoteker, yaitu sarjana farmasi yang telah lulus
ujian apoteker dan mengucapkan sumpah profesi. Apoteker berkewajiban menjamin pasien
yang berkunjung ke apotek mengerti dan memahami serta mematuhi cara menggunakan obat
sehingga diharapkan penggunaan obat secara rasional dapat ditingkatkan (Binfar Depkes RI,
2006). Pelayanan kefarmasian yang baik akan mendukung keberhasilan suatu terapi.
Keberhasilan terapi tidak hanya ditentukan oleh diagnosis dan pemilihan obat yang tepat,
tetapi juga oleh kepatuhan (compliance) pasien untuk mengikuti terapi yang ditentukan.
Kepatuhan pasien antara lain ditentukan oleh pelayanan informasi obat yang diberikan
(Binfar Depkes RI, 2006).
Salah satu fungsi dan tanggung jawab apoteker adalah memberikan informasi obat
kepada pasien yang berkunjung ke apotek untuk meningkatkan kepatuhan agar tujuan terapi.
Persepsi pengunjung apotek terhadap sehat-sakit berhubungan erat dengan perilaku pencarian
informasi pengobatan sehingga akan mempengaruhi efektivitas pelayanan informasi obat di
apotek (Notoadmodjo, 2007).
Pelayanan informasi obat adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi,
rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif dan terkini oleh apoteker kepada
pasien dan masyarakat yang membutuhkan. Tujuan informasi obat adalah meningkatkan
keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi dan meminimalkan resiko efek samping.
Manfaat pelayanan informasi bagi apoteker adalah menjaga citra profesi sebagai bagian dari
pelayanan kesehatan, mewujudkan pelayanan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi,
menghindari medication error dan pelayanan untuk menarik pelanggan dalam upaya
memasarkan pelayanan (Binfar, 2006)
Jalur Distribusi obat keras yang benar adalah dari pabrik obat -> PBF -> Apotek ->
Dokter. Dari PBF langsung ke dokter tanpa lewat Apotek menyalahi peraturan tentang jalur
distribusi, maka terjalinlah kerjasama antara PBF dan Apotek untuk mendistribusikan obat-
obatan kepada Dokter, apotek menjadi perpanjangan tangan PBF yang disebut apotek panel.
Apotek panel adalah apotek yang bekerjasama dengan PBF dalam mendistribusikan
obat keras kepada pihak-pihak yang diinginkan oleh PBF yaitu : Dokter, Rumah sakit tanpa
apoteker, poliklinik tanpa apoteker, paramedik, toko obat, dan perorangan/freelancer. Dengan
praktek apotek panel ini, praktek dokter/praktek bidan/praktek perawat (yang tidak pernah
diakui memiliki kompetensi melakukan pekerjaan kefarmsian) mendapatkan obat dan
memberikan obat kepada pasien (dispensing)tanpa pengawasan dari seorang yang
berkompetensi dibidang layanan kefarmasian.
Persoalan apotek panel memang sudah lama menjadi penyakit kronis yang luput dari
pengawasan lembaga pemerintahan yang berwenang dan ditugaskan untuk itu seperti Balai
Pengawasan Obat danMakanan (BPOM) dan Kementrian Kesesehatan/ Dinas
Kesehatan.Sesungguhnya praktik apoteker panel ini sudah semakin parah dengan peredaran
uang mencapai 15 trilyun rupiah per tahun dari total peredaran obat 45 trilyun rupiah per
tahun (sekitar 25% darisemuapenjualanobat) di Indonesia.
Dari hal tersebut timbul pertanyaan, boleh atau tidak apotek panel itu? Apakah apotek panel
itu melanggar UU dan kode etik? Maka sebagai calon apoteker kita harus mengetahui
peraturan-peraturan yang mengatur tentang distribusi obat yang benar.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Macam-Macam Apotek Panel
2. Sumpah Apoteker
1. Saya bersumpah/berjanji akan membaktikan hidup saya guna kepentingan
perikemanusiaan terutama di bidang kesehatan.
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan
keilmuan saya sebagai apoteker.
3. Sekalipun diancam saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya
untuk sesuatu yang bertentangan dengan hokum perikemanusiaan.
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan
tradisi luhur jabatan kefarmasian.
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh
supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan,
kepartaian atau kedudukan sosial.
6. Saya ikrar sumpah /janji ini dengan sungguh-sungguh dengan penuh keinsyafan.
3. Kode Etik Profesi
Kode etik apoteker merupakan salah satu pedoman untuk membatasi,mengatur,dan
sebagai petunjuk bagi apoteker dalam menjalankan profesinya secara baik dan benar serta
tidak melakukan perbuatan tercela. Berdasarkan Permenkes No. 184 tahun 1995 pasal 18
disebutkan bahawa apoteker dilarang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik
apoteker. Oleh karena itu apoteker harus memahami isi kode etik apoteker.
Kewajiban apoteker berdasarkan kode etik terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu :
1. Kewajiban apoteker terhadapa pasien
2. Kewajiban apoteker terhadap teman sejawat
3. Kewajiban apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lain.
BAB I
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 5
Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari
keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan
kefarmasian.
BAB IIIKEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal 10
Setiap Apoteker harus memperlakukan Teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan.
Pasal 11
Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi
ketentuan-ketentuan Kode Etik.
Pasal 12
Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama
yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian,
serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
4. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian
5. Per MenKes RI
Per Menkes RI No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pedagang Besar Farmasi, yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk
badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat
dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
4. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan
sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan,
atau pemindahtanganan;
BAB IV
PEREDARAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 6
Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahan.
Pasal 7
Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya
pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
Pasal 8
(1) Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus
disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
(2) Setiap pengangkut sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran,
bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat
kesehatan.
Penyaluran
Pasal 15
(1) Penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh:
a. badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi
yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;
b. badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat
tradisional dan kosmetika.
Bagian Kelima
Penyerahan
Pasal 16
(1) Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan untuk digunaka dalam
pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan.
(2) Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk digunakan dalam pelayanan
kesehatan dilakukan berdasarkan:
a. resep dokter;
b. tanpa resep dokter.
Per Menkes RI Tentang Pedagang Besar Farmasi No. 918/Menkes/Per/X/1993
B A B V
TATA CARA PENYALURAN PERBEKALAN FARMASI
Pasal 14
1. Pedagang Besar Farmasi dilarang menjual perbekalan farmasi secaraeceran,
baik ditempat kerjanya atau ditempat lain.2. Pedagang Besar Farmasi
dilarang melayani resep Pasal 15
Pedagang Besar Farmasi dilarang melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran
narkotika dan psikotropika tanpa izin khusus dari Menteri.
Pasal 16
Pedagang Besar Farmasi hanya melaksanakan penyaluran obat keras kepada Pedagang Besar Farmasi, apotik
dan rumah sakit serta institusi yang di izinkan berdasarkan. Surat Pesanan yang ditanda tangani
Apoteker Pengelola Apotik atau Apoteker penanggungjawab Pedagang Besar
Farmasi atau Apoteker penanggungjawab unit yang di izinkan oleh Menteri.
Pasal 17
1 . P e d a g a n g B e s a r F a r m a s i w a j i b m e m b u k u k a n d e n g a n l e n g k a p s e t i a
pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sehingga dapat
dipertanggungjawabkan setiap saat dilakukan pemeriksaan sesuaidengan ketentuan yang
dimaksud Pasal 9 ayat (4).
2. P e m b u k u a n d i m a k s u d a y a t ( 1 ) m e n c a k u p S u r a t
P e s a n a n , F a k t u r P e n e r i m a a n , F a k t u r P e n g i r i m a n d a n
P e n y e r a h a n , k a r t u p e r s e d i a a n digudang maupun di kantor Pedagang
Besar Farmasi
Distribusi Obat yang Benar
Pabrik Farmasi dapat menyalurkan hasil produksinya langsung ke PBF, Apotik, Toko
Obat dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
(Permenkes 918/Menkes/Per/X/1993)
Apotik dilarang membeli atau menerima bahan baku obat selain dari PBF Penyalur
Bahan Baku Obat PT. Kimia Farma dan PBF yang akan ditetapkan kemudian.
(Permenkes 287/Menkes/SK/XI/76 ttg Pengimporan, penyimpanan dan penyaluran
bahan baku obat)
6. Edaran Larangan Praktek Panel
PEMBAHASAN
Jalur Distribusi obat keras yang benar adalah dari pabrik obat -> PBF -> Apotek ->
Dokter. Dari PBF langsung ke dokter tanpa lewat Apotek menyalahi peraturan tentang jalur
distribusi, maka terjalinlah kerjasama antara PBF dan Apotek untuk mendistribusikan obat-
obatan kepada Dokter, apotek menjadi perpanjangan tangan PBF yang disebut apotek panel.
Praktik apotek panel merupakan praktik kerjasama antara salesman obat
(PedagangBesarFarmasi/PBF) yang berkepentingan menjual obat keras, apoteker yang diberi
kewenngan (oleh Negara melaluiperundang-undangan) memesan dan mendistribusikan obat
melalui surat pesanan( SP), dan praktik dokter, praktik bidan, praktik perawat yang
memerlukan obat tersebut untuk dijual kembali.
Apotek panel terjadi karena apoteker melupakan tanggung jawab profesinya demi
mendapatkan keuntungan dari adanya Apotek panel. Dampak dari apotek panel tersebut
antara lain :
Profesi lain akan tetap dispensing karena kebutuhan obatnya selalu terpenuhi.
Peran apoteker dalam pharmaceutical care tidak ada.
Apotek tidak dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang semestinya (hanya bisa
menjual obat-obat bebas/otc dan tidak mendapatkan resep dari dokter), merugikan apotek
lain trutama apotek kecil yang terkadang pemiliknya adalah teman sejawat.
Masyarakat tidak mendapatkan KIE dengan benar terkait obat yang di dapatkan dari
profesi lain, DRP tidak dapat ditelusuri oleh dokter.
Tidak termonitornya sirkulasi peredaran obat, sehingga hal tersebut dilarang, karena
dimungkinkan adanya pelanggaran tata cara pendistribusian obat. Terhitung mulai tanggal 19
Juni 2011, Ikatan Apoteker Indonesia menyatakan praktek apotek panel dilarang dan bagi
apoteker yang masih melakukan praktik tersebut terancam sanksi pencabutan rekomendasi
izin praktek apotekernya. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengambil sikap sebagai
berikut :
1. Melarang Praktik PANEL dalam segala bentuknya baik oleh apoteker dan atau Rumah
Sakit bersama dengan distributor (PBF).
2. Agar pengurus daerah dan atau pengurus cabang dapat merumuskan dan mengambil
langkah sistemik / strategic dalam rangka mencegah praktek PANEL.
3. MEngambil tindakan tegas kepada sejawat apoteker yang terbukti melakukan praktek
PANEL dengan sanksi maksimal pencabutan rekomendasi baik bagi apoteker/ Rumah
sakit maupun apoteker PBF.
Sebagai begian dari fungsi pembinaan anggota oleh asosiasi profesi
farmasis/apoteker di Indonesia untuk anggotanya di Seluruh Indonesia sebagaimana diakui
Negara dengan Peraturan PemerntahNomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefamasian,
tindakan dan sanksi tegas bagi apoteker memang diperlukan dan menjadi kebutuhan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Apotek panel terjadi karena apoteker melupakan tanggung jawab profesinya demi
mendapatkan keuntungan dari adanya Apotek panel.
2. Apotek panel sangat merugikan apotek lain terutama apotek kecil.
3. Apotek panel dilarang dan bagi apoteker yang masih melakukan praktik tersebut
terancam sanksi pencabutan rekomendasi izin praktek apotekernya
Saran
1. Praktik apotek dan bisnis farmasi harus ditertibkan.
2. Masih banyak praktik bisnis curang lainnya diseputaran bisnis farmasi yang perlu
dibenahi oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk itu seperti
Badan/Balai POM dan Kementrian Kesehatan/ Dinas Kesehatan.
3. Diberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang melakukan apotek panel.
4. Apoteker lebih menjung tinggi kode etik profesi sehingga dapat menjauhkan diri dari
usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi
luhur jabatan kefarmasian serta meemperlakukan teman sejawat seperti dia inging
diperlakukan.