analisis terhadap pelanggaran kode etik notaris …
TRANSCRIPT
TASYA ANINDITA |1
ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA MEDAN
TASYA ANINDITA
ABSTRACT
Every professional organization has its own code of ethics as the guideline
for its members’ behavior. Ethics is a critical, methodical, and systematic
reflection of human behavior concerning human good and bad norms and
behavior. Article 1, figure 2 of Notarial Code of Ethics of the INI (Indonesian
Notarial Association) deals with the moral principle determined by and based on
the Decision of the Congress of the INI. As a public official who serves people, he
can have personal and occupational errors. The imposition of sanction on the
violation against the code of ethics is adjusted to the quantity and quality of the
violation. By viewing the Notarial Act and the Notarial Code of Ethics, we can see
how fat the upholding of law in violation of the code of ethics done by a Notary as
the public official in Medan.
Keywords: Notary, Code of Ethics, Notarial Honorary Council
ABSTRAK
Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman
anggotanya dalam berprilaku. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis
tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang
tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Pada Pasal 1 angka 2 Kode Etik
Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang dimaksud Kode Etik Notaris adalah kaidah
moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan
keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia. Sebagai pejabat umum yang
menjalankan pelayanan umum dibidang pelayanan jasa, terhadap kesalahan
Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di
dalam menjalankan tugas. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap
anggota yang melanggar kode etik notaris disesuaikan dengan kuantitas dan
kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Dengan melihat Undang-
Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, akan dapat meilhat sejauh mana
penegakan terkait pelanggaran Kode Etik yang dilakukan notaris sebagai pejabat
umum di kota Medan.
Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Dewan Kehormatan Notaris
TASYA ANINDITA |2
I. PENDAHULUAN
Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk
pedoman anggotanya dalam berprilaku. Etik berasal dari kata etika atau “Ethos”
dalam bahasa Yunani yang berarti memiiiki watak kesusilaan atau beradat.1 Etika
adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh
berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik
dan buruk.2
Pada Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang
dimaksud Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh
perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Ikatan
Notaris Indonesia dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta
wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua
orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya pars
Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
Sedangkan berdasarkan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa
Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, yang dimaksud Kode Etik
Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris
Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia dan/atau yang
ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua
anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas
jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya pars Pejabat Sementara Notaris,
Notaris Pengganti pada saat menjalankan Jabatan.
Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan perubahan kode etik notaris
kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, yaitu
berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama yang
1
Ignatius Ridwan Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 1996, h. 7 2 E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika, Jakarta,
2001, h. 11
TASYA ANINDITA |3
bersangkutan menjalankan Jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan
maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Pelanggaran dalam jabatan notaris, dapat dikualifikasikan atas, pelanggaran
terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap Undang-undang dan
pertanggung jawaban tersebut bisanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara
pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian
dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain,
haruslah dipertanggungjawakan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori
kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan
lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan
melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.
Peran dan kewenangan notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas
hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan
kewenangan notaris dapat dipahami oleh dan antara sub sistem peradilan pidana.
Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan sumpah (Pasal 4
Ayat (1) UUJN). Selain pejabat umum, juga dikenal pejabat negara.3 Notaris,
sebagai pejabat umum, diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dari
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, dimana peraturan umum
menghendakinya atau atas kemauan para pihak. Dalam rangka penegakan hukum,
kewenangan polisi dibatasi KUHAP.4
Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan umum dibidang
pelayanan jasa, terhadap kesalahan Notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang
bersifat pribadi dan kesalahan di dalam menjalankan tugas.5 Terhadap kesalahan
yang bersifat pribadi, maka Notaris adalah sama seperti warga masyarakat biasa
(equality before the law). Akan tetapi terhadap kesalahan yang berkaitan dengan
tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya, maka otentisitas akta tetap dijamin.
Berdasarkan pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa
Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, sanksi yang dikenakan
terhadap anggota yang melakukan pelangaran kode etik notaris dapat berupa:
3 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 15-16 4 Kunarto. Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, h, 111.
5 Paulus Effendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam
Menjalankan Tugasnya, Majalah triwulan, h, 42.
TASYA ANINDITA |4
1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang
melanggar kode etik notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas
pelaggaranyang dilakukan anggota tersebut.
Salah satu usur dalam susunan dan alat perlengkapan organisasi I.N.I
sebagaimana tersebut di dalam Bab III Pasal 11 Perubahan Anggaran Dasar I.N.I
Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang di Perluas, Banten, 30 Mei 2015 adalah Dewan
Kehormatan yang terdiri atas :
1. Dewan Kehormatan Pusat
2. Dewan Kehormatan Wilayah
3. Dewan Kehormatan Daerah.
Kemudian pada Pasal 59 Perubahan Anggaran Dasar I.N.I hasil rapat Pleno
Pengurus Pusat yang di Perluas, Banten, 30 Mei 2015, tentang Dewan Kehormatan
Notaris Daerah. Pada angka 1 (satu), dijelaskan bahwa Perkumpulan mempunyai
Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Daerah.
Kemudian pada angka 6 (enam) dijelaskan terkait tugas dan kewajiban Dewan
Kehormatan Daerah yaitu untuk memberikan bimbingan dan melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik Notaris oleh para
anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Kemudian pada angka 7 (tujuh)
dijelaskan terkait tanggungjawab Dewan Kehormatan Daerah yaitu memberikan
laporan Pertanggungjawaban kepada Konferensi Daerah atas pelaksanaan tugas
dan kewajibannya.
Dari hasil Penelitian ini, bahwa di Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan
terdapat beberapa laporan terkait pelanggaran Kode etik Notaris. Terdapat laporan
dari masyarakat, laporan dari sesama Notaris dan temuan internal Dewan
Kehormatan Notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan
Notaris di kota Medan. Berikut penulis tampilkan data laporan terkait pelnggaran
Kode Etik yang dilakukan notaris di kota Medan :
TASYA ANINDITA |5
Tabel I.1 Jumlah laporan masyarakat terkait kode etik notaris di kota Medan
No Tahun Jumlah Laporan
1 2013 4
2 2014 2
3 2015 1
4 2016 3
5 2017 5
Sumber : Dewan Kehormatan Daerah kota Medan
Tabel I.2 Jenis sanksi/putusan tahun 2013 sampai awal tahun 2017
No Jenis Sanksi Jumlah
1 Teguran 4
2 Peringatan 8
3 Tidak Melanggar Ketentuan 3
Sumber : Dewan Kehormatan Daerah kota Medan
Berdasarkan masih adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan oleh
notaris khususnya di kota Medan, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis
terhadap pelaporan dan pelanggaran terhadap kode etik serta sanksi yang
diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah, oleh karena itu penulis melakukan
penelitian dalam bentuk tesis dengan judul analisis terhadap pelanggaran Kode
Etik Notaris sebagai pejabat umum di kota Medan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka yang
menjadi pokok permasalahannya adalah :
1. Bagaimanakah pelanggaran Kode Etik yang dilakukan notaris Sebagai
Pejabat Umum di kota Medan?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi notaris terhadap pelanggaran Kode
Etik Notaris yang diberikan Dewan Kehormatan Daerah di kota Medan?
3. Bagaimanakah peran Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik
notaris di KotaMedan?
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelanggaran Kode Etik yang dilakukan notaris sebagai
pejabat umum di kota Medan.
TASYA ANINDITA |6
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi notaris terhadap pelanggaran
Kode Etik Notaris yang diberikan Dewan Kehormatan Daerah di kota
Medan.
3. Untuk mengetahui peran Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan
pengawasan dan pembinaan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik
notaris di kota Medan.
II. METODE PENELITIAN
Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat
digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai
usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat,
karena dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi
atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas
tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum
sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu
mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.
Menurut Soerjono Soekanto6
penelitian hukum sosiologis (empiris)
mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian
terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak
mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu
mengenai efektivitasnya, maka definis-definisi operasionil dapat diambil dari
peraturan perundang-undangan tersebut.
Bersifat deskriptif analitis maksudnya adalah untuk menggambarkan,
menjelaskan, dan menganalisis permasalahan dari setiap temuan data baik primer
maupun sekunder, langsung diolah dan dianalisis untuk memperjelas data secara
kategoris, penyusunan secara sistematis, dan dikaji secara logis.7
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang
dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder dalam
penelitian ini mencakup :
6 Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 153
7 Muslan Abdurrahman.. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. UMM Press, Malang,
2009, h. 91.
TASYA ANINDITA |7
a. Bahan hukum primer merupakan norma kaidah dasar ataupunbahan-bahan
hukum yang memiliki kekuatan mengikat.8Bahan hukum primer yang
digunakan penulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
(INI) Tahun 2015,serta peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
dalam penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai sumber primer.9 Terkait dengan tesis ini, bahan
hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal hukum, serta karangan ilmiah
yang relevan dengan permasalahan penelitian.
c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan lebih
lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.10
Bahan
hukum tersier yang digunakan penulis yaitu kamus yang memberikan
definisi-definisi dalam batasan masalah yang akan diteliti, seperti Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN NOTARIS
SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA MEDAN
1. Tinjauan Umum Jabatan Notaris
Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum
dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan
alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau
perbuatan hukum, secara substantif akta notaris dapat berupa:11
8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 13.
9Ibid.
10Ibid.
11 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
Op.Cit, h. 32
TASYA ANINDITA |8
a. Suatu keadaaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh
para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan
sebagai alat bukti;
b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum
tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.
Dibentuknya Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam
memberikan keterangan-keterangan yang dapat dipercaya, dengan tandatangan
dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan yang terlebih
lagi sifatnya yang independent atau tidak memihak salah satu pihak dalam akta.
Notaris diberikan wewenang oleh Pemerintah dan tidak sedikit perbuatan hukum
harus dilaksanakan menggunakan jasa seorang Notaris untuk mengesahkan atau
dikatakan dengan akta otentik.12
Profesi Notaris adalah salah satu profesi yang menuntut keseimbangan
ketiga bentuk kecerdasan manusia (Intelektual, Emosi dan Spiritual). Seorang
Notaris sebagai pemberi legal advice kepada masyarakat tidak mungkin bisa
menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat
(kecerdasan intelektual).13
Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang
memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata,
sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat
menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bungajika
ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada
masyarakat.14
Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya.
Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi
atau Mandat. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru
kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau
12
Ibid 13
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri
Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, cet. 2, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta,
2009, h. 143 14
Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), cet. 1, CV.
Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 27-28
TASYA ANINDITA |9
aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan
wewenang yang ada berddasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau
aturan hukum. Dan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan
wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.15
2. Tinjauan Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum
Keberadaan kode etik profesi notaris diatur oleh organisasi profesi notaris
dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat
berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal
organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.
Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan
Notaris yang memungkinnya notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi
notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode
etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-
satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati judicial
review di Mahkamah Konstitusi.
Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun telah
memiliki keterampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi apabila tidak
dilandasi oleh tangungjawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya
penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya maupun nilai-
nilai dan ukuran etika, tidak dapat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas
jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat.
Notaris dalam melaksanakan Jabatan Notaris harus dikontrol dengan kode
etik notaris, karena: 16
a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan
publik sebagai Notaris
b. Notaris dalam menjalankan tugas tidak dibenarkan mencemarkan nama
baik dari korps pengemban profesi hukum.
c. Notaris dalam menjalankan tugas tidak mencemarkan nama baik dari
lembaga Notaris.
15
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, op.cit., h. 77-78 16
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Bapak
Husni Nasution SH, Spn, M.Kn Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 di Sekretariat Dewan
Kehormatan Daerah Kota Medan.
TASYA ANINDITA |10
d. Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk
hukumnya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk
menjunjung tinggi kode etik dari tugas dan martabat jabatannya, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris Sebagai Pejabat
Umum Di Kota Medan
a. Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang di Laporkan oleh Sesama
Notaris
Untuk melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum
yang telah disahkan untuk mengabdi dan taat pada hukum diwujudkan lewat
kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan
profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan
integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan
terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat
muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembanan dan pelaksanaan profesi
notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan
ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah kota
medan Bapak Husni Nasution SH, Spn, M.Kn,17
dapat dijelaskan bahwa salah
satu Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah adanya pelaporan dari
sesama Notaris terhadap notaris lain karena adanya pelanggaran terkai kode etik
yang dilakukan oleh Notaris. Seharusnya perbuatan melanggar etika seperti
perbuatan dan tindakan sesama notaris yang kurang sopan, sindir-menyindir,
saling menjatuhkan dan mengeluarkan kata kasar baik secara langsung maupun
melalui media sosial. Notaris sebagai suatu profesi harus dapat menjunjung tinggi
martabat Profesinya.
Berdasarkan Wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota
Medan, Bapak Husni Nasution SH, Spn, M.Kn, 18
menyatakan bahwa sikap
Menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak saling
mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya dihadapan
klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam
17
Ibid 18
Ibid
TASYA ANINDITA |11
jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong
memperbaikinya dan notaris yang ditolong tidak perlu saling curiga.
b. Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang di Laporkan oleh Masyarakat
Etika pada umumnya merupakan usaha-usaha manusia di dalam mencari
mana yang baik dan buruk.19
Maka makna yang ada di dalamnya, bahwa etika
memiliki hubungan yang erat dengan nilai, dalam hal etika mengandung dua nilai
yaitu baik dan bena,r buruk dan salah. Sesuatu yang dianggap baik dan buruk
dalam kehidupan bermasyarakat harus senantiasa ditaaati oleh semua orang di
dalamnya dan nilai-nilai tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat karena
akan memberikan petunjuk bagi perilaku kehidupan manusia.
Dari hasil Penelitian ini di Dewan Kehormatan Daerah terdapat beberapa
laporan. Ada laporan dari masyarakat berkaitan dengan kode etik yang dilakukan
Notaris di Kota Medan. Berikut penulis tampilkan data laporan masyarakat terkait
Kode Etik yang dilakukan Notaris di Kota Medan :
Tabel II.1 Jumlah Laporan masyarakat terkait Kode Etik Notaris di Kota
Medan
No Tahun Jumlah Laporan
1 2013 4
2 2014 2
3 2015 1
4 2016 3
5 2017 5
Sumber : Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan
c. Pelanggaran Kode Etik Notaris yang di temukan oleh Dewan
Kehormatan Daerah
Etika dengan profesi hukum sangat berkaitan erat karena dengan etika inilah
para profesional dapat melaksanakan tugas pengabdian profesinya dengan baik
untuk menciptakan kehormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya
akan melahirkan keadilan ditengah-tengah masyarakat. Etika berkaitan erat
19
Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, CV. Wahyu
Pratama, Semarang, 1988, h. 36
TASYA ANINDITA |12
dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang.20
Hati Nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan
apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis.
Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya
dengan apa yang “baik” dan “benar”.21
Nilai ada banyak ragam dan macamnya
dan nilai-nilai tersebut diramu dan kegiatan meramu tersebut disebut budaya.
Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dan
buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor
yaitu motivasi, lingkungan perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budaya
atau nilai-nilai yang telah “diramu”sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai
baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan
sebagainya.22
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah kota
medan Bapak Husni Nasution SH, Spn, M.Kn,23
dijelaskan bahwa Jenis
Pelanggaran oleh Notaris berdasarkan temuan dari Dewan Kehormatan Daerah,
terdapat notaris yang mengiklankan jabatannya, bahwa pemasangan papan nama
di depan atau di lingkungan kantor notaris yang tidak sesuai aturan. terdapat
Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan,
kemudian Sesama notaris, saling melakukan tindakan yang kurang sopan, seperti
melakukan sindir-menyindir, Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan
yang lain dan mengeluarkan kata kasar baik secara langsung maupun melalui
media sosial.
Pelanggaan terkait kode etik, seharusnya tidak terjadi, setiap notaris harus
menjunjung tinggi profesi dan bertanggung jawab terkait pekerjaannya. Dalam
melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah
disahkan untuk mengabdi dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada
norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi
20
Frans Hendra Winata, Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia, rajawali
perss, 2003, h. 4 21
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian
berlandasakan Asas-asas Wigati Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 83 22
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan
Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005, h.754 23
Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan Bapak
Husni Nasution SH, Spn, M.Kn Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 di Sekretariat Dewan
Kehormatan Daerah Kota Medan
TASYA ANINDITA |13
dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral,
keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan
notaris tetap terjaga.
B. PENERAPAN SANKSI BAGI NOTARIS TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS YANG DIBERIKAN
DEWAN KEHORMATAN DAERAH DI KOTA MEDAN
1. Tinjauan umum Dewan Kehormatan Notaris
Sebagai Salah satu alat perlengkapan orgaisasi Ikatan Notaris Indonesia
berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei
2015, Dewan kehormatan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu di tingkat pusat,
wilayah (Provinsi), dan daerah (Kota/Kabupaten). Anggota Dewan Kehormatan di
setiap tingkat tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terpilih dalam rapat anggota
berupa Kongres di tingkat Pusat, Konfrensi Wilayah di tingkat Propinsi dan
Konfrensi Daerah di tingkat Kota/Kabupaten. Keberadaan Lembaga Dewan
Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Adapun
tugas dari dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3)
Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota
dalam menjunjung tinggi kode etik;
b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran
ketentuan kode etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan
dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
c. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis Pengawas atas dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
2. Sanksi Bagi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris
Adanya hubungan antara kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris
memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. Undang-undang Jabatan
Notaris dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada Undang-Undang
Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung
jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi yaitu Ikatan
Notaris Indonesia maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini, maka
terhadap notaris yang mengabaikan keluruhan dari martabat jabatannya selain
TASYA ANINDITA |14
dapat dikenai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga
dapat dipecat dari jabatannya sebagai notaris. bahwa notaris dalam menjalankan
tugas jabatannya:
1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar.
Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan
pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang
dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak
yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada.
Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
akan kebenaran isi dan produk akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu
mempunyai kekuatan bukti sempurna.24
Berdasarkan Wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah kota
Medan, Ibu Ika Azniga Lokman, SH,25
menyatakan bahwa penerapan sanksi bagi
notaris terhadap pelanggaran Kode Etik adalah :
a. Jika pelanggaran tidak terlalu berat maka melalui surat teguran
b. Diklasifikasikan apakah pelanggaran tersebut termasuk perdata atau
pidana
c. Jika perdata maka diselesaikan melalui pengadilan
d. Jika pidana maka dilimpahkan dahulu untuk diperiksa oleh Majelis
Kehormatan Notaris
Jika pelanggaran tersebut melibatkan antara sesama anggota notaris,
diusahaka untuk diselesaikan secara mufakat dan perdamaian.
3. Penerapan sanksi bagi notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris
yang diberikan dewan kehormatan daerah di kota Medan
a. Sanksi bagi notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris
24
Dewi, Santi dan Diradja, R.M Fauwas. Panduan Teori dan Praktik Notaris. Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 65-66 25
Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah kota Medan, Ibu Ika
Azniga Lokman, SH, Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 di Sekretariat Dewan Kehormatan
Daerah Kota Medan
TASYA ANINDITA |15
Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh
organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan
oleh para anggota organisasi.
Dewan kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan
pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran
atas kode etik notaris dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun
berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6
Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian
sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan
perkumpulan
b. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris yang
diberikan Dewan Kehormatan Daerah di kota Medan
Berdasarkan Wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah kota
Medan, Ibu Ika Azniga Lokman, SH, menyatakan bahwa penerapan sanksi bagi notaris
terhadap pelanggaran kode etik notaris yang diberikan Dewan Kehormatan
Daerah di kota Medan, yaitu :26
1) Untuk pelanggaran yang tidak terlalu berat maka akan diberikan sanksi
berupa surat teguran
2) Kemudian Dewan Kehormatan Daerah mengklasifikasikan apakah
pelanggaran yang terjadi merupakan perbuatan pidana atau Perdata,
apabila terdapat pelanggaran perdata maka akan diselesaikan melalui
pengadilan, sedangkan apabila terjadi pelanggaran pidana akan
dilimpahkan dan diperiksa dahulu oleh Majelis Kehormatan Notaris
C. PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN ANGGOTA DALAM MENJUNJUNG TINGGI KODE
ETIK NOTARIS DI KOTA MEDAN
1. Pengaturan Kode etik di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
26
Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah kota Medan, Ibu Ika
Azniga Lokman, SH, Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 di Sekretariat Dewan Kehormatan
Daerah kota Medan.
TASYA ANINDITA |16
Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh
Perkumpulan lkatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut
"Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang
ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua
anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai
Notaris, termasuk didalamnya pars Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti
dan Notaris Pengganti Khusus.
Saat ini pengaturan terkait Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2
Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Di dalam undang-undang Jabatan notaris tersebut juga diatur terkait Kode Etik
Notaris.
Pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa salah satu isi Sumpah/janji Notaris
berbunyi “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan,
martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris”.
Pasal Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris terkait Majelis Pengawas Daerah dinyatakan berwenang, huruf a
menyelenggarakan sidang untuk. memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode
Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dan huruf g menerima
laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris
atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.
Pada Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris terkait dinyatakan organisasi notaris menetapkan dan menegakkan
Kode Etik Notaris.
2. Dewan Kehormatan merupakan organ dari Organisasi I.N.I
Dewan Kehormatan dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan
Notaris Indonesia, Dari kewenangannya, Dewan Kehormatan berwenang untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik organisasi
yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat
TASYA ANINDITA |17
internal organisasi saja, sebagai lembaga internal notaris, Dewan Kehormatan
berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaaan terhadap pelaksanaan dan
pelanggaran kode etik notaris.
Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh
organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan
oleh para anggota organisasi. Dewan kehormatan dalam melaksanakan tugasnya
tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga
melakukan pelanggaran atas kode etik notaris dan bila dinyatakan bersalah maka
Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran,
peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak
hormat dari keanggotaan perkumpulan. Wewenang Dewan Kehormatan tersebut
adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan
dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan
dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau
dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.
3. Pengawasan oleh Dewan Kehormatan Daerah
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh
badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam :
a. Pasal 14 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie
(Stbl.1847 no.23);
b. Pasal 96 Reglement Buitengewesten;
c. Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen, Lembaran Negara
tahun 1946 Nomor 135; dan
d. Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris.27
Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan pasal 54 Undang-
27
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
Op.Cit, h. 27
TASYA ANINDITA |18
Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Mahkamah Agung, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan
terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri
Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan,
Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2004. Dalam kaitan tersebut, meski Notaris diangkat
Pemerintah (dahulu Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia), namun pengawasannya dilakukan oleh Badan
Peradilan.
Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris
selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari
pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi
semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi
untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh
pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk
kepentingan masyarakat yang dilayaninya.
4. Faktor-Faktor yang Menjadi Alasan dilakukannya pemeriksan
Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam kaitannya dengan
Pengawasan dan Pembinaan
Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta
otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah
perpanjangantangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara di
bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan
sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa,
Bupati dan lain sebagainya.28
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah terhadap
notaris, bertujuan untuk menegakkan kode etik notaris. Dalam pengawasan yang
dilakukan Dewan Kehormatan Daerah terdapat Faktor-Faktor yang menjadi alasan
28
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan
Di Masa Datang, , Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 229
TASYA ANINDITA |19
dilakukannya pemeriksan notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah baik itu faktor
Internal ataupun faktor eksternal.
a. Faktor Internal
Berdasarkan pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa
Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, sanksi yang dikenakan
terhadap anggota yang melakukan pelangaran Kode Etik Notaris dapat berupa:
1) Teguran;
2) Peringatan;
3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
5) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang
melanggar Kode Etik Notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas
pelaggaranyang dilakukan anggota tersebut.
Berdasarkan Wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah
Kota Medan, Ibu Ika Azniga Lokman, SH, menyatakan bahwa yang menjadi
faktor internal Alasan dilakukannya pemeriksan Notaris oleh Dewan Kehormatan
Daerah antara lain karena ditemukannya pelanggaran kode etik oleh Dewan
Kehormatan Daerah.29
Contohnya seperti adanya temuan dari Dewan Kehormatan
Daerah kota Medan terkait notaris-notaris yang mengiklankan jabatannya.
b. Faktor Eksternal
Melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh
kepada Kode Etik jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan,
pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar
kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu
sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Dengan demikian Kode
etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan notaris
baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam
29
Wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah kota Medan, Ibu Ika Azniga
Lokman, SH, Pada hari senin, 10 April 2018 di Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah D kota
Medan
TASYA ANINDITA |20
rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam
bidang pembuatan akta.30
Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah kota
Medan,31
dijelaskan bahwa Jenis Pelanggaran oleh Notaris, yaitu adanya
pelaporan dari masyarakat, seperti tidak menjalankan tugasnya sesuai pekerjaan
dan tupoksi tugasnya dan Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan
Berdasarkan Wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Daerah
Kota Medan, Bapak Dr. Rudy Haposan Siahaan SH., M.Kn,32
menyatakan bahwa
yang menjadi faktor eksternal alasan dilakukannya pemeriksan notaris oleh
Dewan Kehormatan Daerah antara lain karena adanya perselisihan atau gesekan
sesama notaris serta karena adanya laporan dari masyarakat terkait sikap dan
pelanggaran terhadap kode etik notaris, contohnya seperti kasus adanya laporan
dari masyarakat bahwa notaris tidak menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya.
Contoh lainnya sesama notaris saling melakukan tindakan tidak sopan didepan
umum sehingga menyebabkan buruknya citra notaris di mata masyarakat.
5. Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pengawasan
dan pembinaan anggota untuk menjunjung tinggi Kode Etik Notaris
di kota Medan
Berdasarkan Wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Daerah
Kota Medan, Dr. Rudy Haposan Siahaan SH., M.Kn33
, menyatakan bahwa
Pengawasan atas pelaksaanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan
Dewan Kehormatan Daerah
30
Liliana Tedjosaputro, ElikaProfesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf
Publishing, Yogyakarta, 1995, h. 29 31
Wawancaran Penulis dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah kota Medan, Ibu Ika
Azniga Lokman, SH Pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018, bertempat di Sekretariat Dewan
Kehormatan Daerah kota Medan. 32
Wawancaran Penulis dengan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Daerah kota Medan, Bapak
Dr. Rudy Haposan Siahaan SH., M.Kn Pada hari Kamis Tanggal 5 April 2018, bertempat di
Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah kota Medan. 33
Wawancara dengan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan, Dr. Rudy
Haposan Siahaan SH., M.Kn, Pada hari senin, 10 April 2018 di Sekretariat Dewan Kehormatan
Daerah Kota Medan
TASYA ANINDITA |21
b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan
Dewan Kehormatan Wilayah
c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan
Dewan Kehormatan Pusat.34
Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi
pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk
menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh
daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
secara berdaya guna dan berhasil guna.35
Tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun
kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya
sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundangan yang bersangkutan,
senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum
tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan
hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.36
Bentuk pengawasan dan pembinaan sebelum menjadi notaris yaitu :
a. Notaris wajib mengikuti ujian ALB
b. Notaris wajib mengikuti Ujian Kode etik
Bentuk Pengawasan dan Perlindungan sesudah menjadi notaris yaitu
a. Upgrading setiap 6 bulan sekali
b. Kongres I.N.I setiap 4 tahun sekali untuk memperbaharui peraturan Kode
Etik.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Pelanggaran Kode Etik di kota Medan masih terjadi. Pelanggaran tersebut
dapat diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat, anggota/rekan
notaris dan hasil temuan oleh Dewan Kehormatan Daerah kota Medan
sendiri. Dari hasil pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Daerah kota
Medan ada yang di kategorikan pelanggaran dan ada yang bukan
34
Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang Kode Etik 35
Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993, Hukum Administrasi
Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, h. 233 36
Ibid
TASYA ANINDITA |22
pelanggaran. Yang dikategorikan pelanggaran merupakan pelanggaran
Kode Etik, sedangkan yang bukan pelanggaran berarti bukan pelanggaran
Kode Etik (seperti urusan pekerjaan dll), maka Dewan Kehormatan kota
Medan tidak berwenang memeriksanya.
2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik berupa teguran, peringatan, pemberhentian
sementara (Schorsing) dari keanggotaan perkumpulan, Pemecatan
(onzeting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan
perkumpulan. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah kota
Medan pada umumnya dengan memberikan teguran karena pelanggaran
pelanggaran tersebut banyak yang tidak dilakukan oleh anggota notaris
tetapi oleh pihak ketiga seperti kasus pemasangan iklan dan ucapan
selamat/papan bunga)
3. Peran organisasi Ikatan Notaris Indonesia bersama Dewan Kehormatan
Daerah dalam menjunjung tinggi Kode Etik dengan melakukan pembinaan
terhadap calon notaris melalui pembinaan dan ujian Kode Etik Notaris,
pembinaan dan ujian pengangkatan Notaris yang diselenggarakan oleh
Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Ikatan Notaris
Indonesia. Disamping itu bagi anggota notaris dilakukan penyegaran ilmu
pengetahuan kenotariatan dan Kode Etik Notaris melalui Upgrading dan
refreshing course yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
sekali diselenggarakan ditingkat Pengurus Daerah Ikatan Notaris
Indonesia, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, dan Pengurus
Pusat Ikatan Notaris Indonesia.
B. Saran
1. Diharapkan diadakan perubahan, pembaharuan penyesuaian Kode Etik
Notaris secara berkala. Dilakukan bersama Dewan Kehormatan Daerah,
Wilayah dan pusat Berkumpul, dengan memperhatikan kasus-kasus yang
pernah terjadi dan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan.
2. Diharapkan Pelaksanaan tugas dan Jabatan Notaris harus selalu dilandasi
dengan integritas dan kejujuran yang tinggi, pelaksanaan tugas dan jabatan
Notaris harus juga didukung oleh suatu itikad moral yang dapat
dipertanggungjawabkan. Kemudian diharapkan adanya pembaharuan
TASYA ANINDITA |23
terhadap sanksi yang lebih tegas oleh Dewan Kehormatan Daerah dapat
menimbulkan efek jera. Dilakukan juga reformasi dibidang persidangan
kode etik, agar persidangan tersebut bersifat formal dalam rangka
penegakan kode etik oleh notaris.
3. Diharapakan dalam melaksanakan pengawasannya, Dewan Kehormatan
Daerah mengawasi notaris dengan meliputi perilaku dan pelaksanaan
jabatan notaris tersebut. Oleh karena itu dalam rangka pengawasan notaris,
Dewan Kehormatan Daerah diikutsertakan menjadi salah seorang anggota
Majelis Pengawas Daerah yang melakukan pemeriksaan rutin dalam 1
(satu) tahun sekali.
.
V. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Abdurrahman, Muslan. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. UMM Press,
Malang, 2009
Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
__________, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), cet.
1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
Budiono, Herlien, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum
Perjanjian berlandasakan Asas-asas Wigati Indonesia, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2006
Effendi, Paulus Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat
Umum Dalam Menjalankan Tugasnya, Majalah triwulan
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
Hendra, Frans Winata, Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di
Indonesia, rajawali perss, 2003
Kanter, E.Y., Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius, Storia Grafika,
Jakarta, 2001
TASYA ANINDITA |24
Pusat, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia
Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang, cet. 2, PT.
Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
Ridwan, Ignatius Widyadharma, Etika Profesi Hukum, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 1996
____________________________, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, CV.
Wahyu Pratama, Semarang, 1988
Santi, Dewi, dan Diradja, R.M Fauwas. Panduan Teori dan Praktik Notaris.
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011
Situmorang, Viktor M. dan Cormentyna Sitanggang, 1993, Hukum Administrasi
Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
Tedjosaputro, Liliana, ElikaProfesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,
Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30
Mei 2015
C. Jurnal/Kamus/Makalah/Putusan Pengadilan
Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat
Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen
Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005