1
PERUMUSAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
APBDes DESA TELUK SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS TAHUN 2016
Tomi Fitriadi (130565201119)
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
Abstrak
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tertulis dalam BAB I, Pasal 1
Penjelasan 12, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
Desa, seharusnya Pemerintah desa bisa memfasilitasi masyarakat degan melihat dari
potensi Desa serta kelemahan dan kemampuan dari sumber daya alam yang dimiliki
Desa Teluk siantansehingga masyarakat dalam hal ini mampu mengatasi kelemahan
Finansial atau ekonomi yang dihadapi sehingga masyarakat bisa hidup mandiri dan
terlepas dari masalah Finansial
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perumusan Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam APBDes Desa Teluk Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam
penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu perumusan
program pemberdayaan masyarakat dalam APBDes Desa Teluk Siantan Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2016 sudah berjalan baik hal ini dikarenakan sebelum
membuat program pemberdayaan, pemerintah desa, bersama-sama masyarakat dan
BPD desa teluk Siantan merumuskan beberapa permasalahan dan mengindentifikasinya.
Kemudian sudah dilakukan pengesahan kebijakan melalui RPJM Desa, didalam RPJM
Desa juga merincikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. RPJM Desa di buat tahun
2011 hingga 2017. Di dalam RPJM Desa juga berisi tentang masalah yang dihadapi desa,
termasuk dalam pemberdayaan masyarakat
Kata Kunci : Perumusan, Kebijakan, Pemberdayaan
2
A. Pendahuluan
Di Era globalisasi seperti sekarang ini setiap Negara dituntut untuk
menjadikan kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan
kompetitif. Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan
pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam
masyarakat tersebut.
Akhir 2015, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta
pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016
tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain
seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan
asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam
Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi
acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Desa Teluk Siantan merupakan salah satu dari tiga Desa di wilayah
Kecamatan Siantan Tengah yang terletak enam Km ke arah utara daroi kantor
Camat Siantan Tengah. Di ketahui bahwa tidak adanya suatu program yang bisa
3
menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat setempat, dalam hal ini
seharusnya Pemerintah desa bisa memfasilitasi masyarakat degan melihat dari
potensi Desa serta kelemahan dan kemampuan dari sumber daya alam yang
dimiliki Desa Teluk siantan sehingga masyarakat dalam hal ini mampu mengatasi
kelemahan ekonomi yang dihadapi sehingga masyarakat bisa hidup mandiri dan
terlepas dari masalah Finansial.
Meranjak dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji apa
yang menjadi penyebab tidak terciptanya Pemberdayaan Masyarakat yang pada
kenyataanya mayoritas penduduk Desa Teluk siantan bermata pencaharian
sebagai Nelayan. Berdasarkan uraian diatas, dan fenomena-fenomena yang terjadi
dilapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan
menyusun dalam satu usulan penelitian dengan judul: ‘PERUMUSAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM APBDes DESA
TELUK SIANTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN
2016’.
B. Landasan Teori
1. Perumusan Kebijakan
Menurut Winarno (2014:81) mengemukakan bahwa suatu keputusan
kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk
menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang
dipilih.Winarno (2014:82-84) menuliskan bahwa tahapan-tahapan dalam
perumusan kebijakan terdiri dari :perumusan masalah, agenda kebijakan,
pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan penetapan
kebijakan.
4
Menurut Woll dalam Tangkilisan (2003:8), formulasi kebijakan adalah
pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik, yaitu
pada tahap para analis kebijakan publik mulai menerapkan teknik untuk
menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang
terbaik dari yang terbaik dari kebijakan lain. Formulasi kebijakan sebagai
suatu proses, menurut Winarno (2014: 53), dapat dipandang dalam dua macam
kegiatan. Kegiatan pertama memutuskan secara umum hal-hal yang harus
dilakukan atau perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang
alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah
hasil dari proses seluruhnya. Kegiatan selanjutnya diarahkan pada cara
keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan
mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi yang menyetujui,
mengubah atau menolak alternatif kebijakan yang dipilih.
Menurut Howlet dan Ramesh (1995:50-59), beberapa aktor atau organisasi
yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, antara lain eksekutif dan
legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum (elected officials), pejabat atau
birokrat yang diangkat (appointed officials), kelompok kepentingan (interest
group), organisasi peneliti, dan media massa. Selain lima hal tersebut, aspek lain
yang berpengaruh dalam kebijakan publik antara lain bentuk organisasi negara,
struktur birokrasi, organisasi kemasyarakatan dan kelompok bisnis.
2. Kebijakan
Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta
peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi. Kebijakan dengan
5
demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Menurut Dwiyanto
(2009: 140): “Proses politik kebijakan adalah proses melegitimasi kebijakan
publik dengan menyandarkan pada proses pembahasan kebijakan di lembaga
politik yang diakui sebagai representative publik. Jika lembaga politik yang
representative dari kebijakan benar-benar menampung aspirasi publik, maka
kebijakan yang direkomendasikan tidak mengalami hambatan untuk
dilegitimasikan menjadi sebuah kebijakan “.
Edwards III dan Sharkansky dalam Hariyoso (2002: 62) mengartikan
bahwa kebijakan publik adalah pernyataan pilihan tindakan pemerintah yang
berupa tujuan dan program pemerintah. Sedangkan Thomas R. Dye (dalam
Sumaryadi, 2005 :19). berpendapat bahwa kebijaksanaan negara ialah pilihan
tindakan apapun yang dilakukan atau tidak yang dilakukan oleh pemerintah.
Menurut Abidin (2002:75) menjelaskan Kebijakan adalah keputusan
pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota
masyarakat. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan
yang diusulkan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya
hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran
yang diinginkan.
Pada dasarnya kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang
mengatur kehidupan masyarakat yang mana aturan-aturan tersebut disusun
dalam beberapa bentuk kebijakan. “Kebijakan publik mempunyai sifat
paksaan yang secara potensial sah dilakukan, sehingga kebijakan publik
menuntut ketaatan atau kepatuhan yang luas dari masyarakat” (Winarno,
2014:21).
6
3. Pemberdayaan
Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan
masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.
Widjaja (2003:77) menjelaskan bahwa : “Pemberdayaan adalah pemberian
wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejajaran
bawah.Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang
ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi,
inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang
berprestasi”.
Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat (Sumodiningrat, 2000
dalam Ambar Teguh, 2004: 78-79) menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya
merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut
diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat.
Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”
daripada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat
adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah
pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara
mandiri. Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk
konteks barat apa yang disebut dengan empowerment lebih merupakan
pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat
wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat
merupakan suatau reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks
7
Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha
untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya.
C. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini peneliti hanya melihat
gambaran fenomena-fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya
mengenai Perumusan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam APBDes Desa
Teluk Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini secara khusus dilakukan di Desa Teluk Siantan
Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Sumber dan Jenis Data
Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan
skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui
wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak melalui wawancara,
melainkan dari sumber lain berupa dokumen-dokumen dan literatur.
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
1) Observasi
Untuk teknik observasi atau pengamatan, dilakukan secara langsung
dilapangan berkenaan dengan Perumusan Program Pemberdayaan Masyarakat
Dalam APBDes Desa Teluk Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2016.
2) Wawancara
8
pada Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian atau sebagai
nara sumber dalam memperoleh informasi atau data yang diperlukan yaitu
kecamatan Siantan Tengah, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, BPD, Tokoh
Masyarakat, Karang taruna, dan Warga Masyarakat.
D. Pembahasan
Desa Teluk Siantan merupakan salah satu dari tiga Desa di wilayah
Kecamatan Siantan Tengah yang terletak enam Km ke arah utara daroi kantor
Camat Siantan Tengah. Di ketahui bahwa tidak adanya suatu Program yang
bisa menghasilakan peningkatan ekonomi masyarakat setempat
1. Perumusan Masalah Kebijakan.
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan
adalah mengidentifikasikan masalah yang akan dipecahkan, kemudian
membuat perumusan yang jelas terhadap masalah tersebut.
a. Identifikasi masalah
Merumuskan masalah merupakan langkah yang paling
fundamental.Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka
masalah publik juga harus dikenali dengan baik pula.Kebijakan publik
dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah yang ada dalam
masyarakat. Maka dari itu dalam langkah ini harus dilakukan dengan hati-
hati karena dengan adanya kesalaahan yang diambil dalam perumusan
masalah akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah.
Dalam menetukan program dalam APBDes tentu saja di butuhkan
identifikasi masalah pemberdayaan agar lebih tepat sasaran. Beberapa
bidang seperti bidang pendidikan dan pemberdayaan yang menjadi fokus
9
utama pemerintah desa untuk masuk ke dalam APBDes Desa Teluk
Siantan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data yang peneliti
peroleh diketahui bahwa sebelum melakukan pengesahan APBDes tentu
saja dilakukan identifikasi permasalahan seperti yang dikatakan oleh
informan bahwa Untuk di tahun 2016 di bidang pemberdayaan masih
banyak yg belum efektif. Dari APBDes ada sekitar 30 % dari Dana Desa
terus 70 % di pembangunan.tetapi di bidang pemberdayaan ada bantuan
tetapi tidak bergerak.terus di bidang pemberdayaan lebih banyak di segi
pembinaan, proses perumusan APBDes sesuai dengan aturan yang berlaku
dan sesuai dengan tim yang telah di buat oleh desa melewati musdes
PTPKD dan TPK. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, promosi dan penyuluhan
program kesehatan, dan membangun desa siaga. Dengan adanya program
kesehatan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan hidup sehat serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya
hidup sehat dan Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan
merupakan program pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan
masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari
pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, namun
juga kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk
dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana
dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang
mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain. Dengan
10
adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini
diharapkan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan
masyarakat yang berkualitas dan kompeten. Diketahui bahwa selama ini
pemerintah desa sudah melakukan identifikasi setiap permasalahan yang
ada, khususnya dalam bidang pemberdayaan. Masalah-masalah kebijakan
adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau kesempatan-kesempatan yang tidak
terealisir tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Suatu
kebijakan yang diimplementasikan berawal dari perumusan atau
pengidentifikasian masalah-masalah publik, ini merupakan proses cukup
fundamental dimana kesalahan dalam perumusan kebijakan akan
mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan juga akan salah. Masalah
publik yang terjadi di Desa Siantan Tengah yaitu pemberdayaan
masyarakat. Permasalahan inilah awal dari perumusan masalah.
Permasalahan yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut :
a. Kurangnya sarana prasarana kesehatan bagi masyarakat
b. Kurangnya pemahaman aparatur desa dalam bekerja karena pendidikan
yang di tempuh masih minim
c. Masyarakat masih belum sadar akan kesehatan dan kesehatan lingkungan
sekitarnya
d. Di Desa ini, pada hari besar Islam jarang melakukan kegiatan padahal hal
ini menurut masyarakat desa adalah hal penting karena mayoritas dari
mereka beragama Islam, dan Penyelenggaraan PBHI walaupun untuk
beberapa orang yang tidak begitu peduli terhadap PHBI berdampak positif
dalam menambah rasa keagamaan. Secara swadaya dalam masyarakat,
11
mereka dengan keikhlasan untuk mengeluarkan biaya penyelenggaraan
PBHI apalagi bila telah di putuskan untuk Tentulah biaya amat besar,
namun masyarakat sangat antusias sehingga meminta ini menjadi salah
satu program desa
2. Penyusunan Agenda Pemerintah.
Setelah masalah publik yang begitu banyak telah diidentifikasi,
maka pembuat keputusan akan memilih dan menentukan masalah yang
seharusnya memperoleh prioritas utama diperhatikan secara serius dan
aktif sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas,
lebih konkret dan jumlahnya terbatas. Penyusunan agenda adalah sebuah
fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai
masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Jika sebuah isu
telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda
publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan tempat yang lebih daripada
isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan
suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu
kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan
(policy problem).
Berdasarkan hasil wawancara observasi dan data yang peneliti
peroleh diketahui bahwa pemerintah bersama-sama pemerintah desa akan
menentukan priorotas permasalahan kesehatan. Beberapa masalah masuk
ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Suatu masalah untuk
masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat
tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak
12
yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus
segera dilakukan. Dari hasil wawancara sebelumnya maka terlihat jelas
bahwa masalah-masalah tentang pemberdayaan ini hampir semuanya
dijadikan masalah prioritas karena masalah-masalah tersebut semua akan
dibahas dan sangat penting untuk dilaksanakan agar kedepannya masalah
pemberdayaan di Desa Siantan Tengah ini dapat terselesaikan secara baik.
Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan
dibahas oleh para perumus kebijakan. Masalah-masalah tersebut
dibahas berdasarkan tingkat urgensinya.
Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya
sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan
dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya
agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompotensi untuk masuk
dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan
masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda
kebijakan.
3. Perumusan Usulan Kebijakan.
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian
dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefinisikan
untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.Pemecahan
masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan
yang ada.Suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam
tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat
dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
13
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tim tujuh itu untuk
menyusun RPJMDES nya karna KADES baru pas pula RPJMDES yang
lama pun sudah selesai jadi harus disusun RPJMDES yang baru jadi harus
diterbitkan tiga bulan setelah dilantiknya KADES Cuma saya ingin cepat
lebih cepat lebih baik ujar KADES baru.terus tim tujuh ini secepatnya
mengerjakan dan membuat RPJMDES baru.artinya tim tujuh ini menggali
gagasan di setiap empat RW ini kaerna Desa Teluk Siantan mempunyai
empat RW nah disitu juga nanti bisa menggali masalah bukan hanya
usulan untuk pembangunan saja yang di masukan banyak berbagai
masalah yang harus dimasukan.sebetulnya pembentukan tim tujuh untuk
pembuatan RPJMDES ini bisa jadi tim sebelas tetapi itu apa bila
wilayahnya luas dan masyarakatnya banyak.terus disetiap RW
mengadakan musyawarah dan disitu pun dihadiri KADUS untuk memandu
musyawarah masalah RPJMDES tadi dan memperkenalkan tim tujuh.nah
disitu semua permasalahan yang ada disetiap RW akan di tampung oleh
tim tujuh ini tadi nanti semua permasalahan ini di rangking yang mana
paling penting dan diprioriffz tas kan,terus yang di rankingkan ini pun
nanti akan dibahas untuk penggunaan anggaran yang mana akan
digunakan apakah menggunakan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, atau
lewat kabupaten seperti aspirasi atau banyak yang lainnya.setelah selesai
barulah usulan-usulan tadi dibawa di MUSRENBANGDES, Cuma di
usulan musrenbangdes hanya untuk usulan di tahun berikutnya.
Di Desa Teluk Siantan, dirumuskan beberapa program yang masuk
dalam APBdesa yaitu :
14
1. Pengembangan Kader posyandu, program ini masuk ke perumusan
kebijakan karena melihat adanya permasalahan kurangnya kesadaran dari
masyarakat, kader posyandu adalah ingin mendapatkan pengetahuan dan
kemudian diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan
balita. Namun banyak sekali hambatan yang dijumpai, diantaranya
masyarakat masih ada yang tidak mau membawa balita ke posyandu
kemudian kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan,
kemudian dalam kebijakan ditetapkan bahwa untuk kegiatan Rp.
22.000.000. posyandu balita di Desa Teluk Siantan mampu melakukan
peran memberdayakan masyarakat karena kader membuat masyarakat
terlibat beraktivitas dan berpartisipasi dengan modal semangat sosial.
Masyarakat Desa Teluk Siantan secara geografis merupakan pantai,
dengan tingkat pendidikan rendah, dan sebagian besar mempunyai mata
pencaharian sebagai petani, nelayan dan buruh. Kondisi ini menyebabkan
kesadaran dan pengetahuan kesehatan yang kurang. Pendidikan
masyarakat rendah menyebabkan sebagian besar masyarakat belum
terbuka terhadap informasi kesehatan. Namun di tengah lingkungan
dengan kesadaran dan pengetahuan pendidikan yang rendah tersebut,
sejumlah anggota masyarakat yang memiliki kesadaran untuk
memperbaiki kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan kesehatan ibu
dan anak. Kesadaran tersebut menumbuhkan keinginan sebagian anggota
masyarakat untuk aktif menjadi kader posyandu agar memiliki
pengetahuan tentang kesehatan anak dan ibu hamil, tumbuh kembang anak
serta membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan keluarga.
15
Kelompok anggota masyarakat tersebut bergabung menjadi kader
posyandu.
2. Kegiatan Pemberdayaan PHBI , program ini masuk dalam pemberdayaan
dengan dana Rp. 70.275.000 dengan dana APBD Kabupaten, hal ini
mengingat mayoritas masyarakat adalah islam, Peringatan Hari Besar
Islam atau biasa dikenal dengan singkatan PHBI merupakan kegiatan yang
biasa dilakukan umat Islam di seluruh dunia termasuk di Desa Teluk
Siantan. Peringatan Hari Besar Islam atau biasa dikenal dengan singkatan
PHBI merupakan kegiatan yang biasa dilakukan umat Islam di seluruh
dunia ini, begitupun di Negara Indonesia tercinta ini. Hari tersebut
merupakan hari besar yang ada di Agama Islam, berikut ini adalah hari
besar Islam yang berlaku dalam kalender Masehi di Indonesia:
a. Maulid Nabi Muhammad SAW
b. Mi'raj Nabi Muhammad SAW
c. Idul Fitri
d. Idul Adha
e. Tahun Baru Islam (1 Muharram)
3. Program pemberdayaan desa siaga, adalah program yang dianggarkan
sebesar Rp. 11. 814.000 sumber dana adalah APBN Kabupaten, hal ini
dikarenakan bahwa Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki
kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah
dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan
kesehatan, secara mandiri. Desa Siaga perlu dilakukan karena mengigat
terbatasnya sarana prasarana kesehatan di Desa Teluk Siantan dan
16
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan menjaga
lingkungan di Desa Teluk Siantan. Desa siaga merupakan salah satu
bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat
sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
564/MENKES/SK/VI II/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengembangan Desa siaga, desa siaga merupakan desa yang penduduknya
memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk
mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan
kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa siaga adalah suatu
konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai
dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk
memelihara kesehatannya secara mandiri.
4. Program pemberdayaan aparatur desa dengan jumlah anggaran Rp.
12.000.000. Hal ini mengingat terbatasnya kemampuan aparatur desa,
masih rendahnya pendidikan maka dibutuhkan pemberdayaan aparatur
desa, hal ini juga melihat adanya keluhan di lapangan berkaitan dengan
kemampuan aparatur desa. rogram ini mendukung pencapaian kinerja
dengan sasaran yaitu meningkatnya kemandirian pengelolaan
pemerintahan desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
a. Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
b. Evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa;
c. Pembinaan perencanaan pembangunan desa;
d. Pendataan dan Pendayagunaan profil desa/kel;
17
e. Evaluasi tingkat perkembangan desa/kel;
f. Pembinaan Pengelolaan Administrasi pemerintahan desa;
g. Pembinaan penataan aset desa;
h. Pembinaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.Pengesahan Kebijakan.
Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan,
untuk di ambil sebagai cara memercahkan masalah kebijakan, maka tahap
paling akhir dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan,
sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan
kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau
pengesahan kebijakan. Menurut Islamy (2009:100) proses pengesahan
kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama
tehadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima.
Dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat dalam APBDes
Desa Teluk Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas bagian akhir adalah
pengesahan kebijakan.
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun
secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan
Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,
18
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
E. Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan yaitu
perumusan program pemberdayaan masyarakat dalam APBDes Desa
Teluk Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 sudah berjalan
baik hal ini dikarenakan di dalam APBDes ada program pemberdayaan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator :
1. Perumusan Masalah Kebijakan ditemukan bahwa sebelum membuat
program pemberdayaan, pemerintah desa, bersama-sama masyarakat dan
BPD desa teluk Siantan merumuskan beberapa permasalahan dan
mengindentifikasinya. Banyak permasalahan berkaitan dengan
pemberdayaan masyarakat selama ini pemerintah desa sudah melakukan
identifikasi setiap permasalahan yang ada, khususnya dalam bidang
pemberdayaan. Masalah-masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-nilai,
atau kesempatan-kesempatan yang tidak terealisir tetapi yang dapat
dicapai melalui tindakan publik, solusi yang dilakukan adalah memasukan
kedalam APBDesa, seperti dari hasil identifikasi permasalahan ditemukan
bahwa yang perlu diperbaiki adalah kesehatan dan keagamaan, maka
kembali di rumuskan dan dimasukan kedalam APBDes.
2. Penyusunan Agenda Pemerintah ditemukan bahwa adanya penyusunan
agenda pemerintah, yaitu apa yang harus dilakukan, kapan dan darimana
biaya yang dibutuhkan dalam program pemberdayaan di Desa tersebut,
19
solusi yang ditempuh selama ini adalah kami memasukan perbaikan ini ke
dalam APBDES, pernah di berikan dana untuk pemberdayaan, memang
jika dilihat di RPJM Desa juga ada khusus tentang pemberdayaan
masyarakat.
3. Perumusan Usulan Kebijakan ditemukan bahwa penyusunan APBDes
melalui tahapan-tahapan MUSDES tadi yang lah di sesuaikan
persentasi-persentasi yang lah di terima dari pemerintah desa khususnya
bagian pemberdayaan masyarakat.
4. Pengesahan kebijakan ditemukan bahwa sudah dilakukan pengesahan
kebijakan melalui RPJM Desa, didalam RPJM Desa juga merincikan
kegiatan pemberdayaan masyarakat. RPJM Desa di buat tahun 2011
hingga 2017. Di dalam RPJM Desa juga berisi tentang masalah yang
dihadapi desa, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat
B. Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Seharusnya dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat, kemudian baru
diindetifikasi permasalahan yang ada agar dapat ditarik program
pemberdayaan yang menjadi prioritas
2. Pemerintah Desa lebih meningkatkan koordinasi dengan BPD untuk lebih
memaksimalkan kinerjanya dalam proses penyusunan peraturan desa.
3. Perlu adanya wadah dan ruang bagi masyarakat untuk memberikan
masukan dan idenya bagi kemajuan Desa Teluk Siantan.
20
4. Pemerintahan desa dalam merancang dan membuat peraturan desa
hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam
kehidupan masyarakat agar lebih tepat sasaran
F. Daftar Pustaka
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan.
Pancur Siwah.
Abdullah Rozali, 2007, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala.
Daerah Secara Langsung, RajaGrafindo persada : Jakarta
Agustino Leo, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
Agus Salim. 2002. Perubahan Sosial: Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi
Kasus Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana
Ambar Teguh Sulistyani, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.
Yogyakarta : Graha Ilmu
Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT.
Rineka Cipta
Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy. Analisys. Gava
Media: Yogyakarta.
Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi
Kebijakan atau Program, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung.
Hariyoso, S. 2002. Pembangunan. Birokrasi dan Kebijakan Publik. Bandung:
Peradaban
Hikmat, Hary, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora.
Islamy, Irfan. 2009. Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi.
Aksara: Jakarta
Keban, Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,
Teori, dan Isu. Yogyakarta. Gava Media
Kusnardi, Moch. dan Saragih, R. Bintan, 2008, Ilmu Negara, Gaya Media
Pratama, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nugroho Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: Gramedia
21
Parsons, Wayne. 1994. Public Policy; pengantar teori dan praktik analisis
kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Ramesh, M. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems.
Toronto : Oxford University Press.
Soleh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa.
Bandung : Fokusmedia.
Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subarsono, AG.2008. Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan.
Aplikasi.Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa
Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa