BAB IV

RESTRUKTURISASI MODAL DENGAN

KUASI REORGANISASI: PEMBAHASAN DAN LESSON

LEARNED

4.1. TAHAPAN-TAHAPAN PELAKSANAAN KUASI

REORGANISASI

Laporan keuangan PT. Grahaniaga Tatautama pada tahun 2006, 2007 dan

2008 menunjukkan adanya keuntungan usaha perusahaan baik operasional

maupun non operasional. Hal ini memberikan keyakinan kepada para pemegang

saham bahwa prospek usaha perusahaan kedepan akan semakin baik. Oleh sebab

itu para pemegang saham berkeinginan agar bisa diberikan dividen, mengingat

sejak berdirinya perusahaan sampai tahun 2008, perusahaan belum pernah

memberikan dividen kepada para pemegang saham. Bagi para pemegang saham,

dividen adalah suatu bentuk pengembalian investasi yang sudah di investasikan

kedalam saham perusahaan.

Berdasarkan keinginan dari para pemegang saham tersebut, maka

manajemen diminta untuk melakukan restrukturisasi modal secara terbatas atau

yang disebut dengan istilah kuasi-reorganisasi. Dengan kuasi-reorganisasi maka

saldo negatif laba yang ditahan akan menjadi nol dan laporan keuangan

98

99

perusahaan akan mencerminkan nilai sekarang, sehingga perusahaan dapat

melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham.

Adapun tahapan-tahapan kuasi-reorganisasi sbb:

a. Penelitian terhadap kemungkinan dilakukan kuasi-reorganisasi

Pada tahapan ini manajemen melakukan penelitian terhadap

pengeliminasian defisit laba ditahan terhadap akun-akun ekuitas dengan

urutan prioritas sebagai berikut:

1. Selisih Penilaian Aset dan Kewajiban dan selisih penilaian yang sejenis

2. Tambahan Modal Disetor dan sejenisnya; dan

3. Modal Saham

Adapun tujuan dari Penelitian ini merupakan studi deskriptif untuk

mengetahui faktor penyebab defisit saldo laba ditahan, mengetahui dapat atau

tidaknya PT. Grahaniaga Tatautama memenuhi persyaratan pelaksanaan

kuasi-reorganisasi, dan untuk mengetahui penyajiannya pada laporan

keuangan PT. Grahaniaga Tatautama, disamping kinerja perusahaan sebelum

dan sesudah kuasi-reorganisasi.

Adapun langkah-langkah teknik analisis kuantitatif adalah sbb:

1. Kemungkinan penerapan kuasi-reorganisasi dengan tahap; mengeliminasi

saldo defisit, penjurnalan dan penyajiannya dalam laporan keuangan PT.

Grahaniaga Tatautama.

2. Menghitung ratio keuangan sebelum dan sesudah kuasi-reorganisasi.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa PT. Grahaniaga Tatautama

mengalami defisit laba ditahan yang disebabkan oleh kerugian beban

100

keuangan karena kondisi perekonomian yang kurang mendukung terhadap

perkembangan dunia usaha. Defisit laba ditahan tersebut terutama

diakibatkan oleh devaluasi mata uang yang berakibat pada meningkatnya

jumlah hutang dalam nilai rupiah, dan tingginya denda atas keterlambatan

pembayaran bunga dan pokok hutang.

PT. Grahaniaga Tatautama, sesuai hasil penelitian dapat memenuhi

semua persyaratan pelaksanaan kuasi-reorganisasi seperti yang tercantum

dalam PSAK No.51. Adapun persyaratan yang dapat dipenuhi oleh

perusahaan adalah perusahaan memiliki rasio likuiditas dan leverage serta

pendapatan operasional yang cukup baik. sehingga PT. Grahaniaga

Tatautama dapat menerapkan kuasi-reorganisasi.

Kinerja PT. Grahaniaga Tatautama, sebelum dan sesudah kuasi-

reorganisasi tidak menunjukkan adanya perubahan. Sehingga dapat

disimpulan bahwa pelaksanaan kuasi-reorganisasi PT. Grahaniaga Tatautama

dapat segera dilakukan tanpa harus diikuti dengan masuknya investor baru

untuk memperkuat posisi modal sendiri.

b. Konsultasi dengan Kantor Akuntan Publik

Pada tahap ini manajemen melakukan konsultasi dengan Akuntan

Publik terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam

PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang Akuntansi kuasi-reoragnisasi dan

penyajian laporan keuangan sesudah diadakan proses kuasi-reorganisasi.

101

c. Konsultasi dengan Konsultan Pajak dan Hukum

Pada tahap ini dimana manajemen mendapatkan masukan-masukan

perihal kewajiban dan hak-hak perpajakan bilamana perusahaan melakukan

Kuasi-Reorganisasi. Konsultan hukum akan memberikan pendapat terhadap

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kuasi-reorganisasi

terkait dengan anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

d. Meminta persetujuan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa (”RUPSLB”) untuk melakukan proses kuasi-

reorganisasi

e. Penunjukan konsultan penilai.

4.2 PRO dan KONTRA ATAS PELAKSANAAN KUASI-

REORGANISASI

Semenjak berdirinya PT. Grahaniaga Tatautama pada tahun 1989 dan

usaha komersial pengelolaan gedung dimulai pada 1 Juni 1993 dengan modal

ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 13.000.000.000,-. Pada tahun 2004 telah

terjadi perubahan modal saham ditempatkan dan modal saham disetor menjadi

sebesar Rp. 267.437.500.000,-,. Pada tahun 1998 dimana terjadi krisis moneter

perusahaan juga tak luput dari kerugian valas yang cukup besar sehingga sampai

dengan tahun 2008 perusahaan masih menderita defisit modal sebesar Rp.

102

219.219.476.908,- Akibatnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang tercantum pada pasal 70

sampai dengan pasal 73 perusahaan tidak dapat membagikan dividen kepada para

pemegang saham.

Dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 71 disebutkan sebagai berikut:

(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk

cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh

RUPS.

(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan

sebagaimanadimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang

saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila

Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 72 disebutkan sebagai berikut;

(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir

sepanjang diatur dalam anggaran dasar perseroan.

(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi kecil dari

pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh

mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi

kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.

103

(4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah

memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan

pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian,

dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang

saham kepada Perseroan.

(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng

atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat

mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, di mana perusahaan

mempunyai laba operasional pada tahun 2006 sebesar Rp. 10 milyar, tahun 2007

sebesar Rp. 16 milyar dan tahun 2008 sebesar Rp. 26 milyar disamping

berdasarkan business plan yang realistik untuk 5 tahun – 10 tahun mendatang

memperlihatkan perusahaan akan memperoleh laba operasional tetapi belum

cukup untuk menutup defisit atas laporan keuangan perusahaan.

Sehingga apabila perusahaan harus menunggu sampai lebih dari 10 tahun

mendatang agar defisit tersebut menjadi positif, tentunya para pemegang saham

tidak akan memperoleh keuntungan investasi apapun dalam kepemilikan

Perseroan tersebut. Ada beberapa pemikiran agar kepentingan Pemegang Saham,

Perseroan, Kreditur dan pemangku kepentingan lainnya dapat dipenuhi namun

juga tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka

manajemen melakukan kajian atas kuasi-reorganisasi secara hukum (True

Reorganization) dan kuasi-reorganisasi semu. Begitu juga terhadap pelaksanaan

104

kuasi-reorganisasi apakah secara hukum atau secara semu tentunya ada beberapa

keuntungan dan kerugiannya .

Sebagai contoh apabila ada perusahaan yang mengalami defisit modal

sebesar Rp. 219 milyar dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor

sebesar Rp. 267 milyar tentunya tidak dapat dilakukan dengan cara kuasi-

reorganisasi secara legal oleh karena prosedur dan persyaratannya sangat rumit

serta memakan persetujuan kepada beberapa pihak yang tentunya akan memakan

waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kuasi-reorganisasi secara hukum;

a. Kuasi-reorganisasi yang berpedoman pada PSAK no. 51 (Revisi 2003)

tentang Akuntansi kuasi-reorganisasi

b. Penambahan setoran tunai modal dari pemegang saham lama selain dana yang

diperlukan cukup besar juga tidak sesuai dengan tujuan perseroan untuk dapat

memberikan dividen kepada pemegang saham; atau

c. Mengundang investor baru; atau

d. Menurunkan nilai nominal per lembar saham sehingga selisihnya menjadi

agio saham dan kemudian untuk menutup defisit modal, hal ini juga tidak

akan mencukupi serta memerlukan persetujuan dari RUPSLB, Kreditur dan

Menkumham sebagaimana UUPT No. 40 pasal 44 sampai dengan pasal 62;

atau

e. Melakukan Penilaian Kembali Aktiva dan Kewajiban dan atas selisih lebih

hasil dari penilaian tersebut untuk menutup defisit modal, bilamana penilaian

kembali ini untuk tujuan perpajakan maka atas selisih lebih hasil penilaian

105

kembali aktiva akan menjadi objek pajak dan dikenakan pajak dengan tarif

10% sehingga memerlukan biaya yang cukup besar serta memberatkan

keuangan perusahaan.

Bilamana Perseroan melaksanakan Kuasi-Reorganisasi Semu maka

persyaratannya cukup sederhana tidak memakan waktu yang cukup lama serta

biaya relatif lebih murah namun harus terpenuhi beberapa persyaratan sebagai

berikut;

1. Kuasi-Reorganisasi yang berpedoman pada PSAK no. 51 (Revisi 2003)

tentang Akuntansi Kuasi-Reorganisasi.

2. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

3. Tidak ada perubahan hukum dalam struktur permodalan

4. Penilaian kembali aktiva dan kewajiban bukan untuk tujuan perpajakan

sehingga atas selisih lebih hasil penilaian kembali aktiva dan kewajiban bukan

menjadi objek pajak.

5. Selisih lebih hasil penilaian kembali aktiva dan kewajiban digunakan untuk

mengeliminasi defisit laba ditahan sehingga laba ditahan menjadi nol.

6. Laporan Keuangan perusahaan terdapat dua versi yaitu untuk tujuan

komersial dengan tujuan pajak oleh karena adanya perbedaan tetap (fixed

Different) dari hasil penilaian kembali aktiva dan kewajiban

7. Laporan keuangan secara pajak selalu mencerminkan keadaan sebelum

adanya penilaian kembali aktiva dan kewajiban, sehingga saldo laba ditahan

masih mencerminkan defisit laba ditahan

106

8. Perbedaan laporan keuangan secara pajak dan komersial berakhir sampai

dengan surplus penilaian kembali menjadi nol.

9. Bila dalam Kuasi-Reorganisasi unsur ekuitas selain modal saham tidak cukup

untuk eliminasi defisit maka perusahaan harus melakukan True Kuasi-

Reorganisasi.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan adanya keinginan dari manajemen

untuk dapat memberikan pengembalian investasi kepada para pemegang saham

atas investasinya dalam perusahaan maka pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi Semu

tentunya menjadi salah satu pilihan yang paling murah biayanya dan tidak

bertentangan dengan peraturan yang ada, meskipun pembayaran dividen oleh

perusahaan bukan berasal dari laba ditahan namun berasal dari laba operasional

tahun berjalan sehingga dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham

akan menjadi objek pajak penghasilan.

Sebagaimana disebutkan diatas bilamana perusahaan tidak melakukan

Kuasi-Reorganisasi Semu maka sesuai dengan business plan perusahaan sampai

dengan sepuluh tahun kedepan belum mampu untuk menutup saldo negatif laba

ditahan sehingga sesuai dengan UUPT No. 40 Tahun 2007 tidak diperbolehkan

membayar dividen kepada para pemegang saham.

107

4.3. KEUNTUNGAN dan KERUGIAN DILAKUKAN KUASI-

REORGANISASI

Keuntungan dengan dilakukanya kuasi-reorganisasi sesuai dengan PSAK

nomor 51 akan dinikmati oleh beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

Perusahaan

1. Perseroan dapat memulai awal yang baik (fresh start), dengan posisi neraca

menunjukan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit;

2. Tanpa melalui reorganisasi nyata yang dilakukan dengan menilai kembali

akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengelimanasi defisit

3. Dengan tidak adanya defisit, maka akan memberikan dampak positif bagi

para pemegang saham perseroan karena perseroan dapat melakukan

pembagian dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (“UUPT”);

dan

4. Tidak memerlukan keterlibatan hukum (legal) dan pihak pajak

5. Tidak memerlukan investor baru

6. Tidak ada perubahan nilai nominal, jumlah lembar saham dan prosentase

kepemilikan

7. Memudahkan untuk mendapatkan investor baru

8. Terbuka peluang untuk menjadi perusahaan terbuka (go public)

9. Investor

108

10. Memaksimalkan return atas share yang dimilikinya

11. Tambahan setoran modal dapat dihindari

12. Kepemilikan saham tidak terdilusi

13. Investor dapat menambah kepemilikan pada saat perusahaan go public

Vendor

1. Adanya jaminan pembayaran oleh karena prosentase aktiva dibandingkan

dengan kewajiban menjadi sangat besar

2. Adanya jaminan kelangsungan hidup perusahaan sehingga kecil kemungkinan

untuk dilikuidasi

3. Sebagai bahan referensi ke pelanggan yang lain

Kerugian atas dilakukannya kuasi-reorganisasi adalah :

1. Modal saham menurun

2. Perusahaan membuat 2 Laporan keuangan pada akhir tahun yang berbeda

untuk tujuan Pajak dan komersial

3. Untuk tujuan pajak perusahaan harus memakai laporan keuangan mengacu

pada sebelum adanya kuasi-reorganisasi

4. Adanya perbedaan tetap (Permanent Different) nilai Aktiva dan Modal secara

komersial dengan pajak

5. Secara komersial tingkat keuntungan menjadi lebih kecil (biaya depr.

Membesar)

6. ROA dan ROE semakin kecil (Komersial)

109

7. Dividen merupakan objek pajak bagi pemegang saham

Dalam pelaksanaan kuasi-reorganisasi PT. Grahaniaga Tatautama tidak

terdapat penurunan modal saham karena hasil selisih lebih penilaian kembali

aktiva dan kewajiban cukup untuk menutup saldo defisit laba ditahan. Dengan

demikian tidak ada penurunan nilai nominal per lembar saham maupun setoran

modal baru dari para pemegang saham lama maupun tidak memerlukan investor

baru.

4.4. SYARAT-SYARAT PENGAKUAN, PENGUKURAN dan

PENGUNGKAPAN

1. Mengalami defisit dalam jumlah yang material dan alasan perusahaan

melakukan kuasi-reorganisasi.

Karena krisis ekonomi yang berkepanjangan, banyak perusahaan-

perusahaan yang mengalami kerugian besar tidak terkecuali PT.

Grahaniaga Tatautam yang mempunyai hutang dalam mata uang USD

sebesar USD 95,9 juta dari catatan atas Laporan Keuangan tertanggal 31

Desember 2003.

Sebagai akibat dari krisis ekonomi yang buruk yang ditandai

dengan nilai tukar valuta asing yang sangat fluktuatif, tingkat bunga yang

tinggi, likuiditas yang ketat serta banyaknya perusahaan yang mengurangi

110

aktifitas maupun bangkrut sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan

perusahaan untuk melakukan operasional.

2. Perusahaan Harus memiliki Status Kelancaran Usaha dan Memiliki

Prospek Yang Baik Pada Saat Kuasi-Reoragnisasi Dilakukan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kuasi

reorganisasi selain dari pada yang telah disebutkan diatas perihal

perusahaan mengalami kerugian yang material juga perusahaan harus

memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek usaha yang baik.

Saldo laba setelah kuasi-reorganisasi harus menjadi nol, dan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan

Prosedur Yang Disepakati dalam Rangka Kuasi-Reorganisasi terhadap

laporan Keuangan Konsolidasi PT. Grahaniaga Tatautama Dan Anak

Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2009 pada halaman 1, telah

diungkapan perihal Prosedur dan temuan yang bersangkutan disajikan

sebagai berikut:

a. Prospek Perusahaan

Kami telah melakukan validasi prospek usaha PT. Grahaniaga

Tatautama dan Anak “(Perusahaan)” berdasarkan proyeksi keuangan

untuk lima tahun ke depan (2009 – 20014) dan asumsi-asumsi yang

mendasarinya. Proyeksi keuangan Perusahaan menunjukan arus kas

dan laba yang positif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

111

Kami tidak menjumpai penyimpangan-penyimpangan yang signifikan

sebagai hasil Penerapan prosedur tersebut dan menyimpulkan bahwa

Perusahaan memiliki prospek usaha yang baik dan bisa

mempertahankan kelangsungan usahanya untuk masa yang akan

datang.

b. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Yang

Berlaku

Kami memverifikasi kepatuhan Perusahaan terhadap

Peraturan Perundang- undangan yang berlaku khususnya Undang-

undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (PT)

Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-

undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Neraca Konsolidasi Tanggal 31 Maret 2009 sebelum Kuasi-

Reorganisasi

Kami mereview akun-akun neraca konsolidasi per 31 Maret

2009 sebelum Kuasi-Reorgnisasi sesuai dengan Standar Jasa Akuntansi

dan Review yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia terutama

melalui permintaan keterangan kepada pejabat PT. Grahaniaga Tatautama

dan Perusahaan Anak serta prosedur analitik yang diterapkan atas data

keuangan.

112

4. Neraca Konsolidasi Tanggal 31 Maret 2009 Setelah Kuasi-

Reorganisasi

Kami memverifikasi akun-akun neraca konsolidasi PT.

Grahaniaga Tatautama dan Perusahaan Anak tanggal 31 Maret 2009 yang

disajikan berpedoman pada cara penilaian aktiva tetap dan kewajiban,

sesuai dengan PSAK No. 51 (Revisi 2003) mengenai Akuntansi Kuasi-

Reorganisasi dengan proses pencatatan dan hasil akhir sebagai berikut:

a. Jumlah Aset bertambah sebesar Rp. 333.105.553.825 menjadi sebesar

Rp. 536.761.067.710 yang disebabkan peningkatan jumlah Akun

Investasi Properti sebesar Rp. 333.651.953.051 menjadi sebesar Rp.

466.880.090.000 dan penurunan Aset Tetap sebesar Rp. 546.399.226

menjadi sebesar Rp. 3.862.276.462 . investasi properti dan Aset Tetap

yang telah dinilai oleh PT. Actual Kencana Appraisal sesuai laporan

tertanggal 30 Aspril 2009.

b. Jumlah Kewajiban tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp.

146.664.732.970.

c. Selisih Penilaian Aset dan Kewajiban sebesar Rp. 333.105.553.825

tersebut digunakan untuk mengeliminasi Saldo Rugi tersebut

menghasilkan Saldo Kredit Penilaian Aset dan Kewajiban sebesar Rp.

122.658.834.740 dicatat didalam Ekuitas.

113

5. Perusahaan Tidak Sedang Menghadapi Permohonan Kepailitan

Sesuai dengan Laporan Keuangan PT. Grahaniaga Tatautama per

31 Desember 2008, total hutang perusahaan sebesar Rp. 121.847 juta yang

terdiri dari Hutang Lancar sebesar Rp. 11.096 juta dan Hutang Tidak

Lancar sebesar Rp. 110.751 juta. Total hutang ini memang sangat besar

persentasinya jika dibandingkan dengan total aset yang berjumlah hanya

sebesar Rp. 170.065 juta atau 71% aset dibiayai dengan hutang. Namun

keadaan ini tidak membuat PT. Grahaniaga Tatautama pada posisi

dipailitkan karena tidak ada kreditur yang melakukan permohonan pailit

atas PT. Grahaniaga Tatautama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang yang telah disyahkan pada tanggal 8 Oktober Tahun

2004.

6. Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku.

Sesuai dengan Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan

Prosedur Yang Disepakati Dalam Rangka Kuasi-Reorganisasi Terhadap

Laporan Keuangan Konsolidasi pada Prosedur dan Temuan, diungkapkan

bahwa perusahaan tidak melakukan penyimpangan terhadap peraturan

yang berlaku.

7. Saldo ekuitas Sesudah Kuasi-Reorganisasi Harus Positif

114

Dalam neraca per 31 Maret 2009 pada saat terjadinya Kuasi-

Reorganisasi, total ekuitas PT. Grahaniaga Tatautama adalah sebesar Rp.

56.990 juta (saldo kredit) yang terdiri dari Modal dasar sebesar Rp.

267.437 juta (saldo Kredit) dan Saldo Rugi sebesar Rp. 210.446 juta

(saldo Debet), setelah perusahaan melakukan Penilaian Kembali atas Aset

dan Kewajibannya maka Saldo Rugi sebesar Rp. 210.446 juta dieliminasi,

maka saldo ekuitas manjadi sebesar Rp. 390.096 juta atau Saldo Rugi

menjadi Nol.

Setelah terpenuhinya syarat-syarat untuk melakukan Kuasi-

Reorganisasi, maka kemudian PT. Grahaniaga Tatautama memilih metode

pelaksanaan Kuasi -Reorganisasi. Dimana dalam melaksanakan Kuasi-

Reorganisasi PT. Grahaniaga Tatautama tidak menggunakan metode true-

reorganization namun lebih memilih reorganisasi semu, yaitu dengan

melakukan penilaian kembali seluruh aktiva dan kewajiban pada nilai

wajarnya dan penghapusan defisit ke tambahan modal setoran dan modal

saham, dengan tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan defisit dan

menampilkan aktiva dan kewajiban pada nilai sekarang sesuai PSAK No.

51 angka 12,14,15 sebagai berikut :

a. Kuasi-reorganisasi dilakukan dengan metode reorganisasi akuntansi

(accounting reorganization method). dalam metode ini aktiva dan

kewajiban dinilai kembali sebesar nilai wajarnya. Saldo laba negatif

(defisit) dan selisih penilaian kembali di eliminasi ke akun tambahan

modal setoran.

115

b. Dalam melakukan kuasi-reorganisasi, aktiva dan kewajiban harus

dinilai kembali dengan wajar.

c. Nilai wajar dan kewajiban ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Bila

nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar didasarkan pada

informasi terbaik yang tersdia. Estimasi nilai wajar dilakukan dengan

mempertimbangkan harga aktiva sejenis dan teknik penilaian yang

paling sesuai dengan karakteristik aktiva dan kewajiban yang

bersangkutan.

Ada beberapa tehnik penilaian aktiva dan kewajiban antara lain

meliputi;

1. Nilai sekarang (present value atau arus kas diskontoan (discounted

cash flow) dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang

dihadapi;

2. Model penentuan harga opsi (option-pricing models);

3. Penentuan harga matriks (matrix pricing); dan

4. Analisis fundamental (fundamental analysis).

d. Selisih antara nilai wajar aktiva dan kewajiban dengan nilai bukunya

diakui atau dicatat pada akun saldo laba.

e. Saldo negatif dari saldo laba (retained earnings) setelah proses

penilaian aktiva dan kewajiban dihapus ke tambahan modal setoran.

Apabila tambahan setoran modal tidak mencukupi, saldo negatif

tersebut dihapuskan ke modal saham.

116

Adapun tehnik penilaian aktiva dan kewajiban yang telah

dilakukan pada tanggal 31 Maret 2009 adalah sbb;

Akun Cara Penilaian Kas dan Setara kas Nilai nominal Piutang usaha Nilai yang dapat direalisasi Piutang lain-lain Nilai yang dapat direalisasi Uang muka Nilai nominal Pajak dibayar dimuka Nilai nominal beban dibayar dimuka Nilai yang dapat direalisasi Properti investasi Revaluasi oleh appraisal independen Aset tetap Revaluasi oleh appraisal independen beban ditangguhkan Nilai yang dapat direalisasi Aset tidak lancar lainnya Nilai yang dapat direalisasi Nilai nominal Hutang usaha Nilai nominal Hutang pajak Nilai nominal Biaya masih harus dibayar Nilai nominal Pendapatan diterima dimuka Nilai nominal Kewajiban pajak tangguhan Nilai nominal Hutang lain-lain Nilai nominal Hutang bank jangka panjang Nilai nominal Uang jaminan pelanggan Nilai nominal Kewajiban tidak lancar lainnya Nilai nominal Hutang pemegang saham Nilai nominal Kewajiban imbalan kerja Nilai nominal

Jurnal-Jurnal Hasil Kuasi Reorganisasi

No. General Ledger Debet Credit 1 Untuk mencatat selisih hasil penilaian aset dn kewajiban: Investasi Property – Land xx Investasi Property – Buildings xx Investasi Property - Building Equipment xx Investasi Property - Building Infrastrukture xx Vehicles

117

Office Furniture & Fixture xx Computer Equipment xx Difference on Valuation of Assets and Liabilities xx 2 Eliminasi saldo R/E per 31 Maret 2009 dengan selisih penilaian aset dan kewajiban: Differences on Valuation of Assets and Liabilities xx Profit (Loss) up to Previous Year xx 3 Untuk mencatat tambahan (pengurangan) beban depresiasi atas kenaikan (penurunan) nilai properti investasi dan aset tetap untuk periode April - Juni 2009: Depreciation Investment Property - Buildings xx Depreciation Investment Property - Buildings Infrastructure xx Depreciation Investment Property - Buildings Equipment xx Depreciation Vehicles xx Accum. Depr.- Office Furniture & Fixture xx Accum. Depr.- Computer Equipment xx Depreciation - Office Furniture & Fixture xx Depreciation – Equipment xx Accum. Depr.- Investment Property Buildings xx Accum. Depr.- Investment Property Buildings Equipment xx Accum. Depr.- Investment Property Buildings Infrastructure xx Accum. Depr.- Vehicle xx

Pada bab III dikatakan bahwa sesudah Kuasi Reorganisasi sesuai

dengan pengertian pasal 4 ayat 1 huruf m yaitu:

Pasal 4

1. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : m

selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

118

Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 tangal 23

Mei 2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap pasal 5 disebutkan;

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai

sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final

sebesar 10% (sepuluh persen).

Karena PT. Grahaniaga Tatautama melaksanakan kuasi-

reorganisasi semu, disamping revaluasi aktiva dan kewajiban untuk

pelaporan keuangan komersial (bukan untuk kepentingan pajak) hal ini

dimungkinkan sesuai PSAK No. 51 tahun 2003. Sehingga atas kenaikan

dan penurunan aktiva maupun kewajiban tidak terhutang pajak sebesar

10%. Kebijakan ini ditempuh oleh perusahaan karena kondisi keuangan

tidak memadai untuk membayar kewajiban pajak atas selisih lebih hasil

revaluasi aktiva tetap atau kerugian secara pajak (loss carry forward)

perusahaan yang telah lewat waktu, sehingga tidak lagi mencukupi untuk

dikompensasikan dengan selisih lebih hasil revaluasi aktiva tetap secara

pajak.

Adapun konsekuensi atas pelaksanaan kuasi-reorganisasi semu

sesuai dengan PSAK No. 51 tahun 2003 dan perusahaan tidak

melaksanakan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan maka dalam

laporan keuangan pada akhir tahun perusahaan wajib menyajikan laporan

keuangan yaitu Neraca dan Laba (rugi) baik secara komersial maupun

secara pajak. Atas penambahan nilai aktiva yang tercermin pada laporan

Neraca komersial, merupakan perbedaan tetap bila disandingkan dengan

119

Laporan Neraca menurut pajak, begitu pula atas perbedaan pengakuan

biaya penyusutan maka perbedaan ini merpakan beda tetap dan akan

tercermin pada pos aktiva pajak tangguhan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak

penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah Penghasilan dibawah ini dapat dikenai

pajak yang bersifat final dan pada huruf d bahwa atas penghasilan dari

transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan , usaha jasa

kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan dan/atau bangunan;

Secara pajak bahwa usaha utama PT. Grahaniaga Tatautama merupakan

perusahaan yang bergerak dibidang persewaan perkantoran (tanah dan

bangunan) yang telah dikenakan pajak yang bersifat final yaitu pasal 4

ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

sebesar 10% dari pendapatan. Sehingga atas biaya – biaya yang timbul

tidak lagi dapat diperhitungkan dalam penghitungan laporan Laba-Rugi

pajak kecuali terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan yang belum

dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final akan dilakukan

perhitungan pengenaan pajak penghasilan tersendiri secara proporsional

atau memakai dasar indentifikasi khusus.

Bila dikaji lebih dalam kuasi-reorganisasi merupakan perencanaan

pajak (tax planning) yang mutakhir karena menyenangkan bagi berbagai

pihak. Bagi manajemen, Kuasi-reorganisasi membantu manajemen

(terutama bagi pimpinan perusahaan) karena dengan kuasi-reorganisasi

beban masa lalu dapat dilepaskan dari tim manajemen. Bagi pemegang

120

saham, Kuasi-reorganisasi manajemen adalah hal yang positif, karena

memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh dividen yang sebelum

hal ini tidak dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan oleh

karena adanya defisit modal, namun dengan adanya kuasi-reorganisasi ini

pemegang saham tetap dapat memperoleh dividen serta tidak memerlukan

adanya tambahan modal disetor.

Dari perspektif pajak, Kuasi-reorganisasi berdampak positif oleh

karena penerimaan dividen bagi pemegang saham merupakan objek pajak.

Jika tidak dilakukan kuasi-reorganisasi maka tertutup kemungkinan

perusahaan untuk dapat melakukan pembayaran dividen serta pembayaran

pajak oleh penerima dividen.

4.5 LESSON LEARNED

Pengalaman yang diperoleh dari model Kuasi-Reorganisasi semu

sesuai dengan PSAK No. 51 (Revisi 2003) sebagaimana yang dilakukan

oleh PT. Grahaniaga Tatautama dapat menjadi reference bagi perusahaan

lain oleh karena pelaksanaannya cukup sederhana, tidak memerlukan

waktu yang lama, tidak ada keterlibatan hukum maupun pajak dan sangat

murah biayanya, tentunya hal ini dapat ditiru oleh perusahaan lain, namun

demikian ada beberapa hal harus menjadi perhatian antara lain sebagai

berikut:

121

• Perusahaan memiliki kemampuan memperoleh laba operasional yang

cukup baik

• Perusahaan memiliki likuiditas yang baik

• Aktiva perusahaan khususnya tanah dan bangunan menjadi faktor

penentu selisih lebih hasil penilaian yang cukup besar

• Selisih lebih hasil penilaian kembali aktiva dan kewajiban cukup

untuk mengeliminasi saldo defisit laba ditahan

• Pembayaran dividen kepada para pemegang saham tidak akan

mengganggu likuiditas, operasional perusahaan dan kewajiban kepada

kreditur.

Berdasarkan pengalaman perusahaan baik yang telah terbuka (go

public) maupun tertutup yang melakukan Kuasi-Reorganisasi secara hukum

sebagaimana disebutkan di Bab III menunjukan bahwa kinerja perusahaan

menjadi lebih baik dan mampu melakukan pembayaran dividen, sebagai

contoh :

• PT. Bank Central Asia Tbk (“BCA”) setelah melakukan Kuasi-

Reorganisasi, BCA terus menghasilkan laba yang meningkat dari tahun ke

tahun, dan mampu membagikan dividen. Selain itu, harga saham Rp.

1.400/saham pada saat Kuasi-Reorganisasi displit untuk kedua kalinya

menjadi Rp. 350/saham pada Juni 2004, pada saat ini harga pasarnya Rp.

4.800.

122

• PT. Puspetindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

pembuatan peralatan pabrik yang telah dibeli oleh Ridjaludin Tanamar

pada tahun 2003 dari BPPN dengan discount 80%, sehingga akhirnya

menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan (termasuk seluruh

hutang-hutangnya) dan selanjutnya Ridjaludin melakukan “turn around”

PT. Puspetindo salah satu kiat yang dilakukan yaitu memperbaiki neraca

dengan metoda yang disebut “Kuasi-Reorganisasi”. Dengan metoda ini

akumulasi kerugian yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun bisa

dihapus dengan mengurangi, atau “diganti” nilai dengan ekuitas lainnya,

sehingga pada akhirnya perusahaan bisa memperoleh pinjaman dari bank

untuk modal kerja dan yang terpenting para pemilik sahamnya bisa

memperoleh dividen untuk pertama kali dalam sejarah perusahaan

tersebut.

• PT. Sierad Produce Tbk. melaksanakan Kuasi Reorganisasi secara hukum

dan akuntansi pada tahun 2009 untuk menghilangkan akumulasi kerugian

yang signifikan pada neraca perseroan per tanggal 30 Juni 2009 sebesar

Rp. 2.377 milyar, dengan beberapa tahapan yang cukup panjang dan

membutuhkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait dengan

permasalahan tersebut.

Pelaksanaan kuasi-reorganisasi secara hukum PT. Sierad Produce Tbk,

yaitu dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Menurunkan modal dasar perseroan;

123

b. Menurunkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan

menurunkan nilai nominal saham Perseroan; dan

c. Menjumpakan (set off) antara jumlah dari agio yang timbul sebagai akibat

penurunan modal sebagaimana dimaksud diatas dan selisih hasil revaluasi

aset dan kewajiban Perseroan dengan saldo defisit Perseroan.

Maka Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, penurunan modal perseroan sebagaimana dimaksud diatas

dilaksanakan dengan memperhatiakan hal-hal sebagai berikut:

a. Diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa; dan

b. Diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia (“Menkumham”) atas pengubahan Anggaran Dasar

Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal perseroan.

c. Memperoleh persetujuan dari kreditur

d. Memperoleh persetujuan dari BAPEPAM

e. Memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam

pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-12/PJ/2009

tanggal 23 Februari 2009.