dody firmanda 2012 - pembinaan persiapan akreditasi ipdsa ika fk-unud denpasar bali 11-12 januari...
TRANSCRIPT
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
1/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
2/260
1
Akreditasi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (Sp.1)#
Dody FirmandaKetua Komisi Akreditasi
Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
Pendahuluan
Terhitung tanggal 1 Januari 2010 telah berlaku implementasi modus keempat dalam era
liberalisasi perdaganan jasa bidang kesehatan untuk negara kawasan Asia Tenggara sesuai
dengan perjanjian kerjasama ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical
Practitioners (MRA-MP). Ada 4 tujuan dalam MRA-MP yakni:
1. mengatur mobilitas praktisi dokter di wilayah ASEAN;
2. meningkatkan dan mengembangkan kerja sama pertukaran informasi antar profesi
medis;
3. meningkatkan mutu kualifikasi dan standar layanan dan;4. kerjasama pendidikan dan pelatihan profesi medis
Pada tanggal 20 November 2008 The Joint Commission Amerika Serikat meluncurkan
Health care at the crossroads: Guiding principles for the development of the hospital of
the future
1
berdasarkan hasil rekomendasi pertemuan tanggal 26-27 April 2007 di LakeBuena Vista Florida tentang What does the future hold for hospital care across the globe?
The Hospital of the future.2
Sebelumnya WHO Regional Eropa telah melakukan uji coba suatu instrumen yang akan
digunakan untuk menilai kinerja mutu (performamce) rumah sakit oleh WHO regional Eropa
yang dinamakan Performance Assessment Tools for Hospital (PATH).3,4,5,6 Kedua
instrumen tersebut kemungkinan besar akan diterapkan oleh seluruh rumah sakit di dunia
# Disampaikan pada Pembinaan Akreditasi IPDSA di Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana/ SMF/Instalasi Kesehatan Anak RSUP Sanglah, Denpasar Bali 11-12 Januari 2012.1 The Joint Commission - Health care at the crossroads: Guiding principles for the development of
the hospital of the future, November 20, 2008.2 The Joint Commission and The Joint Commission Resources - What does the future hold for
hospital care across the globe? The Hospital of the future. Florida, April 26-27, 2007.3 WHO Regional Office for Europe. Measuring hospital performance to improve the quality of care in
Europe: a need for clarifying the concepts and defining the dimensions. January 20034 WHO Regional Office for Europe. How can hospital performance can be measured and monitored.
August 2003.5 WHO Regional Office for Europe. PATH (Performance Assessment Tools for Quality Improvement
in Hospitals). 2007.6 WHO Regional Office for Europe. Assuring the quality of care in the European Union. 2008
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
3/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
4/260
3
Tabel 1. Hasil Penilaian Akreditasi IPDSA Tahun 2011
Ada 3 (tiga) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak yang mencapai nilaipredikat A (nilai kumulatif diatas 80%) yakni:
1. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta dengan nilai 154
dari nilai maksimum 180 (85.6%)
2. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung dengan nilai
149 dari maksimum 180 (82,8%)
3. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan nilai
148 dari maksimum 180 (82.7%)
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
5/260
4
Ada 3 (tiga) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak yang mencapai nilai
predikat B (nilai kumulatif 70% - 79%) yakni:
1. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dengan nilai
141 (78,3%)
2. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dengan nilai
141 (78.3%)
3. PDSA Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dengan nilai 131
(72.8%)
Sedangkan 7 (tujuh) IPDSA lain mendapat predikat C (nilai 60 - 69%) yakni:
1. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan dengan nilai
121 (67.2%)
2. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang dengan nilai
120 (66.7%)
3. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dengan nilai 119
(66.1%)
4. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Solo dengan nilai 118 (65.8%)
5. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar dengan nilai 113(62.8%)
6. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dengan nilai 110
(61.1%)
7. IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado dengan nilai
108 (60.0%)
IPDSA Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh belum
dapat dinilai karena masih dalam pengampuan dan pembinaan oleh IPDSA Fakultas
Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
6/260
5
Tabel 2. Perincian Hasil Akreditasi IPDSA untuk setiap standar dan
parameter.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
7/260
6
Sebagai tindak lanjut dari Laporan Pertanggung Jawaban Komisi III (Akreditasi)
KIKA pada KONIKA XV di Manado dan untuk kesinambungan program Kolegium
Kesehatan Anak Indonesia (KIKA) maka Komisi III (Akreditasi) KIKA periode2011-2014 menyusun Rencana Strategis terdiri dari 2 (dua) bidang utama yakni
Re-Akreditasi dan Continuous Quality Imrovement (CQI) dan Rencana Kerja
tediri dari 4 (empat) dimensi ruang lingkup sebagai berikut:
1. Re-Akreditasi: dilaksanakan bila adanya permintaan tertulis dari IPDSA
terkait (yang mencapai predikat B atau C dalam Akreditasi lalu)
2. Self-AssessmentIPDSA dengan tujuan dalam rangka mempertahankan
dan meningkatkan mutu IPDSA.
3. Peningkatan mutu dan revisi (bila diperlukan) dari 9 (sembilan) standardalam Instrumen Akreditasi IPDSA.
4. Pelatihan Surveyor bagi para Asesor dalam rangka peningkatan mutu
para asesor dan mempersiapkan kader.
Komisi III (Akreditasi) KIKA periode 2011-2014 telah menyampaikan 4 hal utama
dalam Rencana Kerja (Raker) Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (PP
IDAI) dan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia yang telah diselenggarakan di
Lampung pada tanggal 3 5 Desember 2011. Adapun perincian Rencana Strategis
dan Rencana Kerja Komisi III (Akreditasi) Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesiauntuk periode 2011 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
8/260
7
Tabel 3. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Komisi III (Akreditasi) Kolegium
Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (KIKA) Periode 2011-2014
Untuk perbaikan/peningkatan akreditasi (quality improvement) IPDSA sebaiknya
dari sekarang mempersiapkan rencana kerja dan rencana strategis dengan:
1. Melibatkan seluruh staf tenaga didik dan peserta didik serta melalui
pendekatan sistem dan team-work dengan pembagian tugas (job
descriptions)yang jelas dan eksplisit.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
9/260
8
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara terjadwal dan rutin sehingga
dapat antisipasi perbaikan dari setiap parameter dan standar yang dinilai.
3. Mempelajari Panduan Pelaksanaan Akreditasi (terlampir) agar tidak ada
discrepancydengan surveyor saat visitasi akreditasi.
Akreditasi Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN PT)
Sampai saat terakhir untuk akreditasi program studi kedokteran BAN PT baru
menyusun draf (Oktober 2011) yakni standar akreditasi program studi kedokteran
mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitasinstitusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program
pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar
akreditasi, yaitu:
Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian
Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu
Standar 3. Mahasiswa dan lulusan
Standar 4. Sumber daya manusia
Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademikStandar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
Standar 7. Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan profesi dokter
Indonesia yang terdiri dari 9 standar pendidikan profesi yang mengacu pada Global
Standard for Medical Education dari World Federation of Medical Education
(WFME), yaitu:
Standar 1. Visi, misi, dan tujuan
Standar 2. Program pendidikan
Standar 3. Penilaian hasil belajar
Standar 4. Mahasiswa
Standar 5. Staf akademik
Standar 6. Sumber daya pendidikan
Standar 7. Evaluasi program pendidikan
Standar 8. Penyelenggaraan program dan administrasi pendidikan
Standar 9. Pembaruan berkesinambungan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
10/260
9
Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar
akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah
memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sahdan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen
rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan
jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan
berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses
pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.
Sedangkan untuk program pendidikan dokter spesialis BAN PT belum mempunyai
standar penilaian, namun pada rapat terakhir 25 Oktober 2011 lalu telah disepakati:
1. Pemetaan instrumen kolegium dengan acuan borang instrumen akreditasi kedokteran,
untuk selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan stakeholders untuk
merumuskan kesepakatan mengenai akreditasi yang selama ini dilakukan oleh
kolegium
2. Menyusun instrumen (yang spesifik) pada masing-masing kolegium
Pada tanggal 10 Mei 2011 Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia telah
menyerahkan 4 (emapat) naskah kepada Dirjen Dikti Kemendiknas, BAN PT, Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) dan MKKI. Keempat naskah tersebut sebagaimanaterlampir terdiri dari:
1. Naskah Akademik Akreditasi IPDSA
2. Borang Instrumen Akreditasi IPDSA
3. Panduan Pelaksanaan Akreditasi IPDSA
4. Laporan Pelaksanaan Akreditasi IPDSA
Terima kasih, semoga bermanfaat
Denpasar, 11-12 Januari 2012
Dody Firmanda
Ketua Komisi Akreditasi
Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
11/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
12/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
13/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
14/260
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BADANAKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT
adalah Badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkankelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikantinggi dengan mengacu pada standard nasional pendidikan.
2. Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian kelayakan program dan/atausatuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untukmemberikan jaminan mutu kepada masyarakat.
Pasal 2
(1) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yangselanjutnya disebut BAN-PT.
(2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiriyang bertanggungjawab kepada Menteri.
Pasal 3
(1) BAN-PT memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:a. Ketua merangkap anggota;b. Sekretaris merangkap anggota; danc. Anggota.
(2) Anggota BAN-PT berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak15 orang.
(3) Ketua dan Sekretaris BAN-PT dipilih oleh dan dari anggota berdasarkansuara terbanyak.(4) Untuk mendukung BAN-PT dibentuk sebuah Sekretariat.(5) Kepala Sekretariat BAN-PT dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
Biro Hukum dan Organisasi 2
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
15/260
Pasal 4
(1) Anggota BAN-PT terdiri atas ahli-ahli evaluasi pendidikan, kurikulumpendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dan perwakilan unsur
masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dankomitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
(2) Pemilihan keanggotaan BAN-PT dilakukan melalui seleksi oleh satu timyang terdiri :
a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua merangkap Anggota;b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Sekretaris
merangkap anggota;c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Anggota;d. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;e. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calonanggota BAN-PT sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota maksimal kepadaMenteri.
(4) Keanggotaan BAN-PT ditetapkan oleh Menteri.
(5) Masa jabatan keanggotaan BAN-PT dalam satu periode selama 5 (lima)tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
(6) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN-PT karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengangkatkembali minimal 4 (empat) orang dari BAN-PT yang habis masa jabatannyauntuk menjadi anggota BAN-PT periode berikutnya.
Pasal 5
(1) Persyaratan keanggotaan BAN-PT adalah :
a. warga negara Republik Indonesia;b. berbadan sehat;c. berkelakuan baik;d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;e. memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan
mutu perguruan tinggi.
(2) Keanggotaan BAN-PT berakhir karena berakhirnya masa jabatan.
Biro Hukum dan Organisasi 3
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
16/260
Pasal 6
Penggantian keanggotaan BAN-PT selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (2) dapat dilakukan antara lain karena:
a. mengundurkan diri;b. meninggal dunia;c. menjalani hukuman;d. tidak sehat jasmani dan rohani;e. berhalangan tetap.
Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-PT menjunjung tinggi efisiensi danefektivitas dan semaksimal mungkin memanfaatkan peran dan keberadaanasosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi yangdirekomendasi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
(2) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PT dapat mengangkat tim ahli, timasesor, dan panitia ad hoc sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 8
(1) BAN-PT mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukansosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PTmempunyai fungsi untuk:a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk
diusulkan kepada Menteri;c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi
perguruan tinggi;d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan
tinggi;
e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;f. mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;g. melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;h. melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.
(3) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b setelah memperhatikan pertimbangan dariBadan Standar Nasional Pendidikan.
(4) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PT dapat mengangkat tim ahli, tim asesor,
dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan.
Biro Hukum dan Organisasi 4
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
17/260
Pasal 9
(1) Untuk menjalankan tugasnya, BAN-PT mendapat dukungan sarana,prasarana, dan anggaran dari Departemen.
(2) BAN-PT mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target-target kuantitatif dan kualitatif yang jelas kepada Menteri.
(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus mendapat persetujuan dari Menteri.
(4) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilaporkan kepada publik.
Pasal 10
(1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggidilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila perguruan tinggi yangbersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.
Pasal 11
Biaya pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau satuan pendidikan tinggiyang dilaksanakan oleh BAN-PT ditanggung oleh Pemerintah.
Pasal 12
BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau
satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:a. program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti
memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badanakreditasi;
b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikantinggi yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhikondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;
c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuanpendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yangmelekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi
mencerminkan tingkat kelayakannya.
Biro Hukum dan Organisasi 5
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
18/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
19/260
Nomor 106/U/2003 serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturanini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 26 Desember 2005
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
BAMBANG SUDIBYO
Biro Hukum dan Organisasi 7
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
20/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
21/260
1
Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
Pendahuluan
Mulai tanggal 1 Januari 2010 berlaku implementasi modus keempat dalam era
liberalisasi perdaganan jasa bidang kesehatan untuk negara kawasan Asia
Tenggara sesuai dengan perjanjian kerjasama ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Medical Practitioners (MRA-MP). Ada 4 tujuan dalam MRA-
MP yakni:
1. mengatur mobilitas praktisi dokter di wilayah ASEAN;
2. meningkatkan dan mengembangkan kerja sama pertukaran informasi
antar profesi medis;
3. meningkatkan mutu kualifikasi dan standar layanan dan;
4. kerjasama pendidikan dan pelatihan profesi medis
Pada tanggal 20 November 2008 The Joint Commission Amerika Serikat
meluncurkan Health care at the crossroads: Guiding principles for the
development of the hospital of the future1 berdasarkan hasil rekomendasi
pertemuan tanggal 26-27 April 2007 di Lake Buena Vista Florida tentang
What does the future hold for hospital care across the globe? The Hospital
of the future.2
Sebelumnya WHO Regional Eropa telah melakukan uji coba suatu instrumen
yang akan digunakan untuk menilai kinerja mutu (performamce) rumah sakit
oleh WHO regional Eropa yang dinamakan Performance Assessment Tools for
Hospital (PATH).3,4,5,6 Kedua instrumen tersebut kemungkinan besar akan
1 The Joint Commission - Health care at the crossroads: Guiding principles for the development of
the hospital of the future, November 20, 2008.2 The Joint Commission and The Joint Commission Resources - What does the future hold for
hospital care across the globe? The Hospital of the future. Florida, April 26-27, 2007.3 WHO Regional Office for Europe. Measuring hospital performance to improve the quality of care in
Europe: a need for clarifying the concepts and defining the dimensions. January 20034 WHO Regional Office for Europe. How can hospital performance can be measured and monitored.
August 2003.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
22/260
2
diterapkan oleh seluruh rumah sakit di dunia sebagaimana halnya program
WHO World Alliance for Patient Safety Move Program sebagai world class
hospitals benchmarking.
Sedangkan sampai saat ini definisi akan World Class yang ada hanya dari UK
Prime Minister Cabinet of Office yang mencanangkan Program World Class
Services dikatakan sebagai World Class bila memenuhi tiga syarat kriteria
berikut: 7
1. Kinerjanya (performance) telah melampaui standar nasional dan
regional;
2. Melakukan benchmarkingdan
3. Melakukan peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality
improvement)
Ketiga hal di atas dapat dicapai melalui tahapan self-assessment dan
akreditasi.8
5 WHO Regional Office for Europe. PATH (Performance Assessment Tools for Quality Improvement
in Hospitals). 2007.6 WHO Regional Office for Europe. Assuring the quality of care in the European Union. 20087 UK Cabinet Office. Excellence and fairness achieving world class. London, 2008.8 WHO and WFME. WHO/WFME guidelines for accreditation of basic medical education. Geneva/
Copenhagen, 2005.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
23/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
24/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
25/260
5
kesehatan. Oleh karena itu saat ini dibutuhkan tidak hanya doing things
right, akan tetapi juga diperlukan prinsip manajemen doing the right things
(dikenal sebagai increasing effectiveness) sehingga kombinasi keduanyadisebut sebagai prinsip manajemen layanan modern doing the right things
right. (Gambar 2 dan 3). 10,11,12,
Gambar 3. Ruang lingkup kualifikasi penguasaan materi bagi pemimpin institusi
pendidikan dokter spesialis anak dan manajer mutu pendidikan (qualitymanager) 11-12
10 Firmanda D. Key to success of quality care programs: empowering medical professional. GlobalHealth Journal 2000; 1(1) http://www.interloq.com/a26.htm
11 Firmanda D. The pursuit of excellence in quality care: a review of its meaning, elements, and
implementation. Global Health Journal 2000;1(2) http://www.interloq.com/a39vlis2.htm12 Firmanda D. Total quality management in health care (Part One). Indones J Cardiol Pediatr1999;
1(1):43-9.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
26/260
6
Gambar 3. Evolusi prinsip manajemen layanan kesehatan dan pendidikan.13-15
Perkembangan akan mutu itu sendiri dari cara inspection, quality control,
quality assurance sampai ke total quality sangat bervariasi sesuai dengan
perkembangan ilmu. Jepang menggunakan istilah quality control untuk
seluruhnya, sedangkan di Amerika memakai istilah continuous quality
improvement untuk total quality dan Inggris memakai istilah quality
assurance untuk quality assurance, continuous quality improvement maupun
untuk total quality dan tidak membedakannya. (Lihat Gambar 4).
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
27/260
7
Gambar 4. Skema sederhana perkembangan mutu.
Evolusi perkembangan mutu itu sendiri berasal dari bidang industri pada awal
akhir abad ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh di masa perang dunia
pertama. Pada waktu itu industri senjata menerapkan kaidah inspection
dalam menjaga kualitas produksi amunisi dan senjata. Kemudian Shewart
mengembangkan dan mengadopsi serta menerapkan kaidah statistik sebagai
quality control serta memperkenalkan pendekatan siklus P-D-S-A (Plan, Do,Study dan Act) yang mana hal ini kemudian dikembangkan oleh muridnya
Deming sebagai P-D-C-A (Plan, Do, Check dan Action). Kaidah PDCA ini
menjadi cikal bakal yang kemudian dikenal sebagai generic form of quality
system dalam quality assurance dari BSI 5751 (British Standards of
Institute) yang kemudian menjadi seri EN/ISO 9000 dan 14 000. (Lihat
Gambar 5).
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
28/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
29/260
9
Management (TQM) yakni understanding the customer, understanding the
hospitals business, quality systems, continuous quality improvement dan
quality tools. (Lihat Gambar 6).
Gambar 6. Komponen Total Quality Management(TQM)
Untuk dapat menguasai TQM harus menguasai akan kaidah/tehnik dari
perkembangan mutu itu sendiri dari inspection, quality control dengan seven
basic statistics process control/ SPC, dan quality assurance dengan ketiga
kompenen utamanya yang terdiri setting standards, checking the standards
(audit and accreditation)dan continuous quality improvement (CQI).
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
30/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
31/260
11
Gambar 7. Hubungan antara tujuan dan objekif suatu organisasi/ institusi
dalam hal standar, kriteria dan indikator mutu berdasarkan pendekatan
tehnik Donabedian dan Maxwell.
Ada beberapa tehnik/cara dalam membuat standar tersebut: cara
Donabedian atau Maxwell atau bahkan kombinasi antar keduanya (cara Don-Max) sebagaimana contoh berikut (Gambar 8):
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
32/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
33/260
13
Aspek legalitas Akreditasi di Indonesia
Bila kita kaji akan pengembangan akreditasi untuk institusi perguruan tinggisesuai perundangan dan peraturan yang belaku adalah:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Pasal 60 dan 61)
2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Pasal 47).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 tahun 2005
tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Secara lengkap pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:
Pasal 60:
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan olehpemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai
bentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 61:
(1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap
prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan
setelah lulus ujian yang dislenggrakan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga
pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai
pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
34/260
14
tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Sdangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:
Pasal 47:
(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun;
b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang
menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada
perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk
menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai
dengan kebutuhan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi
yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi
adalah sebagai berikut :
Pasal 86:
(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan
pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan.
(2) Kewenangan akreditasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat
pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh
Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
35/260
15
(3) Akreditasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai
bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil,
transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dankriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 87:
(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1) dilakukan oleh :
a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur
formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadapprogram dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi;
dan
c. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF)
terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana duimaksud pada ayat
(1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk
oleh Gubernur.
(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreiditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 88:
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)
dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari
Menteri.
(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi
pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
36/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
37/260
17
Deskripsi masing-masing stadar beserta rincian elemen-elemen yang dinilai
itu adalah sebagai berikut.
Standar 1. Kepemimpinan
1.1. Deskripsi Standar Kepemimpinan
Kepemimpinan perguruan tinggi merupakan aspek yang dinilai
berdasarkan merit dalam bidang akademik. Kepemimpinan yang baik
ditingkat institusi harus dapat menumbuhkan kepemimpinan yang
baik pula pada unit-unit di bawahnya. Sebagai suatu aspek yang
bersifat komprehensif maka kepemimpinan institusi yang baik dinilai
dari kemampuan menumbuhkan konsensus dan pemahaman di setiap
unit dalam institusi sehingga semua upaya dan langkah pengembangandidasari oleh visi dan misi institusi, kesadaran terhadap mutu serta
mengacu pada harapan-harapan pemangku kepentingan
(stakeholders). Keberhasilan pengembangan kepemimpinan yang baik
didalam suatu institusi juga direfleksikan dari tumbuhnya suatu
suasana akademik yang menjamin kebebasan akademik, komunikasi,
koordinasi, dan interaksi yang efektif serta mengimplementasikan
praktek-praktek baik (good practices) yang berkembang dalam
institusi.
1.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin yang
berdasarkan kepatutan dan kepantasan
b. Perguruan tinggi melaksanakan rencana strategis perguruan tinggi
yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi, yang tercermin
dalam bentuk program-program yang terintegrasi pada semua unit
kerja.
c. Perguruan tinggi melakukan sosialissasi tentang rencana strategisyang telah dikembangkan kepada komunitas institusi.
d. Perguruan tinggi memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang
efektif
Standar 2. Kemahasiswaan
2.1. Deskripsi Standar Kemahasiswaan
Mahasiswa adalah kelompok internal stakeholder yang harus
mendapatkan manfaat dari proses pendidikan yang dilakukan oleh
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
38/260
18
lembaga pendidikan. Mahasiswa juga merupakan bagian generasi
muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik dan kepribadian
sebagai calon-calon SDM atau pemimpin yang berkualitas dimasadatang.
Perguruan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa agar bisa
mengembangkan segala potensi yang dimiliki melalui berbagai
kegiatan. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu menyiapkan
layanan yang berkualitas untuk pengembangan minat dan bakat dalam
bidang seni budaya, olah raga, kepekaan sosial dan kemasyarakatan,
pelestarian lingkungan hidup serta kreativitas lainnya. Perguruan
tinggi juga harus mampu mengembangkan nilai-nilai profesionalisme
agar mahasiswa dapat beradaptasi secara cepat saat memasuki duniaprofesi.
2.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memilki unit-unit pelayanan mahasiswa yang
dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan
penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan
b. Perguruan tinggi menyediakan unit-unit layanan yang
dimanfaatkan oleh mahasiswa.
c. Perguruan tinggi memilki kode etik mahasiswa dan melakukansosialisasi.
d. Perguruan tinggi meningkatkan partisipasi dan prestasi
mahasiswa dalam kegiatan ilmiah mahasiswa dan dalam bidang
minat dan bakat di tingkat lokal/ nasional/ regional/ global.
e. Partisipasi dan prestasi mahasiswa
1) Prestasi dalam kegiatan ilmiah nasional atau internasional
(selama 3 tahun terakhir)
2) Prestasi dalam bidang minat dan bakat (olahraga, seni dan
lain-lain) ditingkat nasional atau internasional (selama 3
tahun terakhir)
f. Perguruan tinggi melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap
layanan aktivitas kemahasiswaan.
Standar 3. Sumberdaya Manusia
3.1. Deskripsi Standar Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia perguruan tinggi adalah dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
39/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
40/260
20
Standar 4. Kurikulum
4.1. Deskripsi Standar Kurikulum
Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaranmahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan,
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya
untuk mencapai tujuan program studi. Kegiatan pembelajaran
mahasiswa adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa
dari kegiatan perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum
atau praktek, seminar, dan tugas-tugas perkuliahan lainnya.
Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat
keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan
terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi denganmemperhatikan dan mengikuti perkembangan Ipteks. Oleh karena
itu, kurikulum harus selalu dikembangkan atau dimutakhirkan secara
periodik untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan
kebutuhan pemangku kepentingan.
Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan
tercapainya komptensi lulusan dalam setiap program akademik pada
tingkat program studi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu
maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen
kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yangdisusun oleh masing-masing program studi. Perguruan tinggi harus
mampu menciptakan sistem tata pamong yang dapat mendorong
pemutakhiran kurikulum ditingkat program studi sesuai dengan
perkembangan Ipteks yang dinamis. Sistem penjaminan mutu di
tingkat perguruan tinggi harus pula mengikutsertakan pemantauan
pelaksanaan serta evaluasi hasil-hasil yang dicapai sebagai cerminan
dari adanya peningkatan mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan
program-program akademik perguruan tinggi tersebut.
Peranan institusi perguruan tinggi yang menaungi program studitersebut adalah memfasilitasi dan memberdayakan program studi
dalam mengembangkan kurikulum yang mengikuti perkembangan
Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.
4.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau
buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
41/260
21
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara
berkala dan berkesinambungan.
b. Perguruan tinggi memiliki komitmenn untuk mengalokasikananggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan
oleh program studi untuk merencanakan melaksanakan,
mengembangkan, memutakhirkan kurikulum.
c. Perguruan tinggi memiliki bukti berupa data dan laporan yang
menunjukkan bahwa program studi telah merencanakan,
melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum.
Standar 5. Sarana dan Prasarana
5.1. Deskripsi Standar Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan tri
dharma perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan,
peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan aset
dan kampus. Sesuai dengan visi, misi atau mandatnya maka suatu
perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistem
pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan,
pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran semua
sarana dan prasarana. Perguruan tinggi harus memiliki panduan
khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi dan
informasi keberadaannya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem
pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutama
bagi mahasiswa dan dosen melalui penerapan model-model resource
sharing. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah
harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara perguruan tinggi
dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas.
5.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sarana dan
prasarana yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan
teknologi informasi, mencakup sistem inventarisasi yang lengkap.
Sistem pengelolaan tersebut mencakup pula pola pelaporan
secara berkala dari unit pelaksana kepada pihak manajemen
serta dapat dipergunakan sebagai informasi bagi para pengguna
(mahasiswa dan dosen).
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
42/260
22
b. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan
peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan
penggunaan sarana dan prasarana di tingkat institusi. Buktipelaksanaan dari kebijakan tersebut harus dapat dilacak dari
peraturan yang lebih rinci dan aplikatif serta laporan berkala di
tingkat laboratorium/studio/perpustakaan dan tempat-tempat
lain di mana kegiatan dilaksanakan.
c. Perguruan tinggi mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa,
atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak
terkait.
Standar 6. Pendanaan
6.1. Deskripsi Standar Pendanaan
Perguruan tinggi harus mampu menjamin pendanaan yang memadai
untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta
peningkatan mutunya secara berkelanjutan. Usaha-usaha
penggalangan dana oleh suatu perguruan tinggi harus mengacu pada
visi dan misi perguruan tinggi tersebut, karakter perguruan tinggi
sebagai badan hukum nirlaba serta tidak bertentangan denganketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas serta
transparansi harus pula menjiwai sistem-sistem pengelolaan dana
yang diberlakukan, tanpa meninggalkan kaidah-kaidah akuntansi
yang benar termasuk sistem audit internal atau publik yang
ditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang
baik harus dapat menunjukkan sistem pengelolaan keuangan yang
sehat, transparan, dan akuntabel. Pelaporan periodik yang akuntabel
dan transparan harus dapat menjamin terselenggaranya program
akademik yang bermutu secara berkelanjutan, minimum selama limatahun ke depan.
6.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki laporan audit keuangan yang memuat
keandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya.
b. Perguruan tinggi memiliki bukti mengenai proporsi dana yang
dialokasikan untuk pengembangan program akademik
dibandingkan dengan investasi pada aspek fisik, sarana dan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
43/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
44/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
45/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
46/260
26
pemadam kebakaran), kesehatan dan kenyamanan (suhu,
pencahayaan, sirkulasi udara), d.peralatan bantu bagi pengunjung
(mesin photo-copy, alat pencari katalog buku), jenis dan bahanputaka lengkap (buku teks bahasa Indonesia dan bahasa asing,
jurnal luar dan dalam negeri, e-journals, bahan audio video),
layanan antar perpustakaan, layanan e-library dengan
perputakaan di fakultas/jurusan/prodi, rasio buku dengan
jumlah mahasiswa memadai (1:10 sampai 1:20), rasio buku teks
terbitan 5 tahun terakhir dibandingkan dengan total jumlah
buku, waktu layanan perpustakaan menacapai 8 10 jam sehari,
program pemeliharaan perpustakaan secara berkala (fumigasi,
kebersihan), dan ruang diskusi untuk kelompok belajarmahasiswa.
e. Memiliki ruang diskusi untuk kelompok belajar mahasiswa.
f. Sistem Pembelajaran menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran yang objektif, adil dan akuntabel dicerminkan dari
adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara
berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.
Standar 10. Suasana Akademik
10.1. Deskripsi Standar Suasana Akademik
Suasana Akademik adalah kondisi yang dapat
menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik,
interaksi di antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan kualitas
kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta
penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidakkunjung padam.
Suasana akademik harus dapat diamati dalam berbagai kegiatan
akademik yang diprakarsai sendiri oleh dosen maupun mahasiswa.
Prakarsa tersebut didorong dan difasilitasi oleh institusi berupa
program-program yang kongkrit.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
47/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
48/260
28
Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat
cepat maka perguruan tinggi harus mampu melakukan pengelolaan
yang profesional serta pemutahiran terhadap piranti keras danlunak, sumber daya manusia serta organisasi pengelola untuk
menjamin pertumbuhan sistem informasi yang telah dibangun
tersebut. Perguruan tinggi juga harus menjamin akses bagi
mahasiswa, staf dan sivitas akademika lainnya untuk memanfaatkan
keberadaan sistem informasi tersebut melalui peraturan-
peraturan yang transparan.
11.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki blue print yang jelas tentangpengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi
termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses
data, dan sistem disaster recovery.
b. Perguruan tinggi memiliki sistem pendukung pengambilan
keputusan (decision support system) membantu pimpinan dalam
melakukan perencanaan dan analisa evaluasi diri dengan lebih
baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.
c. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi
yang minimal mencakup keuangan perguruan tinggi, aset, sarana
dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan
lulusan, dosen dan tenaga pendukung.
d. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan
untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi
mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah
e. Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio
bandwidthper mahasiswa yang memadai.
Standar 12. Sistem Penjaminan Mutu Internal
12.1. Deskripsi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi
secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi harus memiliki
sistem penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan
proses pelaksanaan program-program akademik. Sistem penjaminan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
49/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
50/260
30
b. Perguruan tinggi menetapkan sasaran mutu, memonitor dan
mengevaluasi pencapaiannya, minimal di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.c. Perguruan tinggi merekrut calon mahasiswa yang bermutu.
d. Perguruan tinggi memiliki daya tarik institusi bagi calon
mahasiswa dari berbagai daerah di indonesia dan luar negeri.
e. Perguruan tinggi memiliki rekaman data yang diolah menjadi
informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan
informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini
kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.
f. Perguruan tinggi memiliki komitmen institusi untuk menyediakandana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta
akreditasi, secara terus menerus.
Standar 13. Lulusan
13.1. Deskripsi Standar Lulusan
Lulusan merupakan salah satu output langsung dari proses
pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Lulusan ini harus
memiliki kompetensi akademik maupun soft skills sebagaimana
dinyatakan oleh sasaran mutu serta dibuktikan oleh kinerja lulusan
di masyarakat sesuai dengan profesinya. Perguruan tinggi berperan
penting dalam melakukan analisis data akademik seluruh program
studi yang menggambarkan kinerja perguruan tinggi secara
keseluruhan untuk menilai karakteristik, profil dan pemetaan
lulusan. Perguruan tinggi harus berupaya membantu lulusan
mendapat pekerjaan dan meningkatkan interaksi antara lulusan dan
institusi.
Perguruan tinggi harus mempunyai mekanisme yang menjamin
pemanfaatan hasil evaluasi dan pelacakan lulusan di tingkat
institusi untuk pengembangan jurusan/program studi.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
51/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
52/260
32
14.2 Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengabdiankepada masyarakat yang berisi ketentuan tentang prosedur
standar perencanaan serta implementasi penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
a. Pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan oleh
institusi dan dipublikasikan, mencakup beberapa aspek
berikut.
1) Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain:
arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan,
pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistemkompetisi, penanganan plagiasi, paten dan hak atas
kekayaan intektual
2) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda
tahunan, peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaan
penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
3) Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu penelitian
4) Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat dan industri
b. Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang
dikembangkan oleh institusi dan dipublikasikan, mencakupbeberapa aspek berikut.
1) Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang
meliputi antara lain: visi dan misi, pola kerjasama dengan
pihak luar, pendanaan, paten dan hak atas kekayaan
intektual.
2) Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
yang mencakup agenda tahunan, peraturan pengusulan
proposal dan pelaksanaan, keterlibatan mahasiswa.
3) Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu
pengabdian kepada masyarakat.
4) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh
masyarakat dan industri.
c. Publikasi hasil-hasil penelitian *)
1) Dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki reputasi dan
prosiding ilmiah internasional.
2) Dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding ilmiah nasional
terakreditasi.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
53/260
33
d. Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan
penelitian.
e. Penghargaan karya inovatif dosen dan/ mahasiswa dalam 5tahun terakhir.
f. Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama
5 tahun terakhir
b. Perguruan tinggi memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosen
memperoleh paten/hak cipta
c. Perguruan tinggi memacu dosen dan mahasiswa untuk melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per tahun
Standar 15. Program studi
15.1. Deskripsi Standar Program Studi
Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan
program studi yang mencakup studi kelayakan yang mengacu
statuta dan anggaran dasar, renstra, ketentuan/peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta prosedur yang jelas.
Perguruan tinggi mendorong program studi untuk mencapai
pengakuan publik dalam bentuk pencapaian akreditasi nasional
maupun internasional.
15.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan
program studi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan dapat
diakses dengan mudah.
b. Perguruan tinggi memiliki data dan informasi mutakhir tentang
peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/ internasional
dari semua program studi.
c. Jumlah program studi sarjana (untuk universitas, institut, dan
sekolah tinggi) dan program diploma III (untuk akademi dan
politeknik) terakreditasi A
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
54/260
34
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT terhadap perguruan
tinggi negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, sekolah
tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedursebagai berikut:
1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur
pelaksanaan akreditasi institusi.
2. Perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk
diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
a. SK Pendirian Institusi PT
b. AD/ART atau Statuta.
c. Renstra/RIP/RJPd. Sistem Penjaminan Mutu dan laporan hasil evaluasi-diri institusi.
e. Laporan monitoring dan evaluasi institusi.
f. Informasi tentang izin operasional program studi.
g. Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu.
h. Informasi tentang jumlah seluruh program studi dan jumlah
program studi yang masih nterakteditasi.
3. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri
berdasarkan persyaratan awal (elijibilitas).
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkaninstrumen akreditasi kepada institusi terkait setelah rangkuman
hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
5. Perguruan tinggi menyusun portofolio sesuai dengan cara yang
dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Institusi
Perguruan Tinggi.
6. Perguruan tinggi mengirimkan portofolio tersebut beserta
lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
7. BAN-PT memverifikasi kelengkapan portofolio tersebut.
8. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang
terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami
pengelolaan perguruan tinggi.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai portofolio (asesmen
kecukupan) selama satu bulan di tempat masing-masing.
10. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan
menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan
sebagai bahan asesmen lapang.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
55/260
35
11. Tim asesor melakukan asesmen lapang ke lokasi perguruan tinggi
selama 3 atau 5 hari.
12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapang kepada BAN-PT palinglama seminggu setelah asesmen lapang.
13. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi pergutuan tinggi.
15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas,
menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan
menyampaikan sertifikat akreditasi kepada pergutuan tinggi yang
bersangkutan.
Prosedur akreditasi perguruan tinggi tersebut sebagaimana dapat dilihatpada Gambar 9 berikut.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
56/260
36
BAN-PT PERGURUANTINGGI TIM ASESOR
Memenuhi syaratkelayakan
Menyampaikanusul akreditasi
Menyusunanportofolio
Menyampaikan
dokumen akreditasikepada BAN-PT
Menilai dokumenakreditasi secaramandiri
Menyusun danmenyampaikanlaporan penilaianmandiri kepada BAN-PT
Asesmen lapang dan penyusunan/penyampaian
laporan asesmen lapang kelompok kepada BAN-PT
Mengkaji usul danpersyaratannya
Menyetujui usul Pengiriman
instrumen akreditasikepada perguruantinggi
Verifikasi laporanasesmen lapang.
Melaporkan hasilverifikasi kepadaSidang Pleno BAN-PT
MenetapkanKeputusan Akreditasi.
Mengumumkan hasilakreditasi kepada
masyarakat terkait Menyampaikansertifikasi akreditasikepada perguruantinggi
Mengembangkanperangkat instrumen
Mngumumkanpelaksanaan AIPT
Menyepakati hasilasesmen lapangkelompok asesor
Verifikasi dokumenakreditasi perguruantinggi
Menunjuk tim asesor
Mengundang tim
asesor untuk
menyepakati hasil
penilaian mandiri
Pengamatan
Gambar 9. Prosedur BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
57/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
58/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
59/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
60/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
61/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
62/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
63/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
64/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
65/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
66/260
46
iii. Untuk memberikan jaminan kepada pihak yang
berkepentingan (peserta didik, tenaga didik, pemilik institusi
dan penyandang dana)
4. Konsep Akreditasi
Memenuhi persyaratan standar nasional yang telah ditentukan dan
standar international yang dikehendaki dengan nilai norma norma dalam
profesi dan masyarakat serta sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.
5. Struktur Akreditasi
Terdiri dari instrumen penilaian diri (self assessment) dan akreditasi
itu sendiri.
6. Model Akreditasi
Pendekatan secara bottom-up approachuntuk penilaian diri (self-
assessment) dan secara top-down approachuntuk akreditasi sertakombinasi keduanya untuk pembinaan/pengembangn dan peningkatan
mutu.
7. Implementasi Akreditasi
Penilaian dilakukan oleh surveyor/asesor yang berlisensi untuk me-
laksanakan akreditasi.
Lisensi tersebut berjenjang dari pratama, madya dan utama serta
dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
Kriteria penjenjangan lisensi surveyor/asesor tersebut ditentukan dan
diatur secara terpisah oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
8. Monitoring Akreditasi
Dilaksanakan oleh Komite III Akreditasi dan Pengurus Harian Kolegium
Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
67/260
47
9. Evaluasi Akreditasi
Evaluasi promotif dilaksanakan oleh Komite III Akreditasi dan
Pengurus Harian Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia untuk tindak
lanjut upaya perbaikan/peningkatan mutu.
Sertifikat Akreditasi diberikan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
Indonesia untuk batasan waktu tertentu bila telah memenuhi atau
mencapai standar yang telah ditentukan
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
68/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
69/260
49
Gambar 14. Hasil self-assessmentkedua dari 13 IPDSA.
Gambar 15. Hasil self-assessment kedua dari 13 IPDSA dalam bentuk laba
laba (spider web)
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
70/260
50
3. Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI) adalah langkah selanjutnya dalamsiklus QA yang merupakan upaya institusi pelayananan tersebut
mempertahankan (monitoring) dan meningkatkan mutu melalui berbagai
kegiatan sesuai standar, kriteria dan indikator yang telah ditetapkan
sebelumnya dalam suatu sistem manajemen mutu sebagaimana dapat dilihat
pada Gambar 16 berikut.
Gambar 16. Hubungan Kinerja (performance) dengan Quality Control (QC)
dan Quality Improvement(CQI)
Adapun akreditasi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia sebagaimana
dalam Tabel 3 berkut.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
71/260
51
Tabel 3. Rencana Kerja Revisi Komisi III (Akreditasi) Jakarta 10 11 Januari 2010
Gantt Charts: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Komisi III AkreditasiRencana Strategis 2008 2009 2010 2011
Rencana Kerja Nov Des I II III I II III I II
Self-Assesment 1 2
Persiapan dan
pematangan:
4. instrumen5. surveyor/asesor
Akreditasi
Re-akreditasi
Target 80% IPDSA
terakreditasi
Skor 80 = A70 79 = B
60 69 = C 59 = Re-akreditasi
A = 3 IPDSAB = 2 IPDSA
C = 7 IPDSA
A : masuk tahap benchmarkingregional
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
72/260
52
Pada prakteknya program pendidikan dokter spesialis dilaksanakan di rumah
sakit yang juga sebagai institusi pelayanan dan sebagaimana dalam Undang
Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit dan Undang Undang RI Nomor 25Tahun 2009 tentang Layanan Publik (termasuk kesehatan) ada 9 fungsi
manajemen medik fungsi nomor 5 adalah peningkatan kinerja (Gambar 17).
Maka seyogya institusi tersebut Medik bersiap mengantisipasi untuk
membuat Key Performance Indicators (KPIs)27 Gambar 18 untuk tingkat
Departemen/SMF dan individu profesi yang nantinya dirangkum sebagai satu
kesatuan dengan Kinerja Rumah Sakit (Tabel 4)
27 Firmanda D. Key Performance Indicators (KPIs) Rumah Sakit. Disampaikan pada Workshop Key
Performance Indicators(KPIs) di RSUP Fatmawati Jakarta, 24-25 Mei 2010.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
73/260
53
Gambar 17. Organisasi institusi dalam Undang Undang RI Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit.
Organisasi Institusi:
1. efektif2. efisien
3. akuntabel
Fungsi Manajemen Medik:
1. Kepemimpinan Medik
2. Audit Medis
3. Data Medis
4. Risiko Klinis berbasis bukti
5. Peningkatan Kinerja
6. Pengelolaan Keluhan
7. Mekanisme monitor
8. Pengembangan profesional
9. Akreditasi
CLINICAL GOVERNANCE
Inti Tujuan UU RI No. 44 Tahun 2009
1. aksesibiltas pelayanan
2. keselamatan pasien3. meningkatkan mutu dan standar
4. kepastian hukum
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
74/260
54
KEY PERFORMANCE INDICATORS(KPIs)
Visi ..Misi 1. ..
2.
3.
4.
5.
Nilai Nilai 1. ..
2.
3.
4. 5.
Direktorat/Komite
..
Bidang/Bagian/Instalasi/
SMF .
Seksi/Sub Bagian/Divisi/
Koordinator .
Critical Success Factors
(CSFs)
1. ..
2. 3.
4.
5.
Key Performance
Indicators(KPIs)
1. ..
2.
3.
4.
5.
Gambar 18. Contoh Format Key Performance Indicators(KPIs) untuk IPDSA
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
75/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
76/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
77/260
57
Parameter 2:
S2 P2 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempunyai Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak yang mengacu
kepada Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Anak serta Standar
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak dari Kolegium Ilmu
Kesehatan Anak Indonesia yang telah disahkan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan kesesuaian Panduan Pendidikan DokterSpesialis Anak IPDSA tersebut dengan Kurikulum Pendidikan Dokter
Spesialis Anak dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan
Kurikulum dan Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas
Kedokteran setempat.
Penilaian Surveyor:
1. Bila Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak IPDSA tersebut telah
telah disahkan oleh pimpinan institusi (Dekan Fakultas Kedokteran/
Direktur Rumah Sakit) - surveyor secara acak menanyakan kepada 3
staf pendidik dan 3 PPDSA akan pemahaman mereka tentang Panduan
Pendidikan Dokter Spesialis Anak IPDSA bila jawaban mereka sesuai,
maka IPDSA tersebut mendapat nilai 4.
2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan parameter
tersebut dengan bukti:
i. Daftar hadirii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
78/260
58
Parameter 3:
S2 P3 Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak tersebut menerangkantentang objektif setiap jenjang tingkat pendidikan di institusi
tersebut dan sesuai Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
Anak dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia yang telah
disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan kesesuaian objektif setiap jenjang
tingkat pendidikan di institusi tersebut dengan Standar Pendidikan ProfesiDokter Spesialis Anak,
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan
Kurikulum dan Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas
Kedokteran setempat.
Penilaian Surveyor:
1. Bila objektif lengkap untuk setiap jenjang tingkat pendidikan diinstitusi tersebut dan telah telah disahkan oleh pimpinan institusi
(Dekan Fakultas Kedokteran/ Direktur Rumah Sakit) - surveyor
secara acak menanyakan kepada 3 staf pendidik dan 3 PPDSA akan
pemahaman mereka tentang objektif dari setiap jenjang Pendidikan
Dokter Spesialis Anak bila jawaban mereka sesuai, maka IPDSA
tersebut mendapat nilai 4.
2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan
parameter tersebut brerupa bukti:
i. Daftar hadirii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
79/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
80/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
81/260
61
Parameter 6:
S2 P6 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmemberikan Sertifikat Kompetensi kepada peserta didik untuk
setiap jenjang pendidikan.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa format Sertifikat Kompetensi untuk setiap
jenjang pendidikan serta mengecek komponen Sertifikat Kompetensi
tersebut sesuai dengan Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak yangmengacu kepada Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Anak dan Standar
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak.
Penilaian Surveyor:
1. Bila IPDSA tersebut telah memberikan Sertifikat Kompetensi
kepada seluruh peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan -
maka IPDSA tersebut mendapat nilai 3.
2. Selanjutnya surveyor mengecek pengdokumentasian arsip pemberianSertifikat Kompetensi tersebut serta kelengkapannya, maka IPDSA
tersebut mendapat nilai 4.
3. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan
parameter tersebut dengan bukti:
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA
tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
82/260
62
Instrumen Akreditasi Standar 3: Penilaian Peserta Didik Program
Pendidikan Dokter Spesialis Anak
Parameter 1:
S3 P1 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebut
melaksanakan penilaian terhadap peserta didik sesuai dengan
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak dari Kolegium
Ilmu Kesehatan Anak ndonesia yang telah disahkan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI).
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa jadwal pelaksanaan penilaian peserta didik
untuk setiap jenjang pendidikan serta kesesuaiannya dengan Standar
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak.
Penilaian Surveyor:
1. Bila IPDSA tersebut telah melaksanakan penilaian kepada seluruh
peserta didik sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi DokterSpesialis Anak - maka IPDSA tersebut mendapat nilai 3.
2. Selanjutnya surveyor mengecek pengdokumentasian arsip penilaian
tersebut serta kelengkapannya, maka IPDSA tersebut mendapat nilai
4.
3. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan
parameter tersebut berupa bukti:
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSAtersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
83/260
63
Parameter 2:
S3 P2 Log Book Peserta Didik di IPDSA tersebut mencerminkan aktifitaspenilaian yang akan dinilai dari peserta didik di institusi tersebut
dan mengacu kepada Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak di
institusi tersebut dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
Anak dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa jadwal pelaksanaan penilaian peserta didik
untuk setiap jenjang pendidikan serta kesesuaiannya dengan StandarPendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak.
Penilaian Surveyor:
1. Bila Log Book di IPDSA tersebut telah mencerminkan aktifitas
penilaian yang akan dinilai dari peserta didik dan mengacu kepada
Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak dan Kurikulum dari
Kolegium, akan tetapi belum/tidak disahkan oleh pimpinan institusi
(Dekan Fakultas Kedokteran/Direktur Rumah Sakit) - maka IPDSAtersebut mendapat nilai 3.
2. Selanjutnya surveyor mengecak pengesahan dari pimpinan institusi
(Dekan Fakultas Kedokteran/Direktur Rumah Sakit), dan secara acak
menanyakan kepada 3 staf pendidik dan 3 PPDSA akan pemahaman
penilaian akktivitas bila memenuhi hal di atas maka IPDSA tersebut
mendapat nilai 4.
4. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan
parameter tersebut berupa bukti:
i. Daftar hadirii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
84/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
85/260
65
Parameter 4:
S3 P4 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempergunakan metoda OSCE dalam penilaian peserta didik.
Operasional:
Surveyor melihat format OSCE yang digunakan di IPDSA tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan bukti
materi pelatihan OSCE yang telah didapat dari Kolegium IlmuKesehatan Anak Indonesia dilihat kesesuaiannya dengan OSCE yang
digunakan di IPDSA tersebut.
Penilaian Surveyor:
1. Bila IPDSA tersebut telah IPDSA tersebut telah mempergunakan
metoda OSCE dalam penilaian peserta didik, maka IPDSA tersebut
mendapat nilai 3.2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan metoda
penilaian Mini_CEX tersebut berupa bukti:
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
86/260
66
Parameter 5:
S3 P5 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempergunakan metoda Mini-PAT dalam penilaian peserta didik.
Operasional:
Surveyor melihat format Mini-PAT yang digunakan di IPDSA tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan bukti
materi pelatihan Mini-PAT yang telah didapat dari Kolegium IlmuKesehatan Anak Indonesia dilihat kesesuaiannya dengan Mini-PAT
yang digunakan di IPDSA tersebut.
Penilaian Surveyor:
1. Bila IPDSA tersebut telah IPDSA tersebut telah mempergunakan
metoda Mini-PAT dalam penilaian peserta didik, maka IPDSA
tersebut mendapat nilai 3.2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan metoda
penilaian Mini-PAT tersebut dengan bukti :
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
87/260
67
Parameter 6:
S3 P6 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempergunakan metoda DOPS dalam penilaian peserta didik.
Operasional:
Surveyor melihat format DOPS yang digunakan di IPDSA tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan bukti
materi pelatihan DOPS yang telah didapat dari Kolegium IlmuKesehatan Anak Indonesia dilihat kesesuaiannya dengan DOPS yang
digunakan di IPDSA tersebut.
Penilaian Surveyor:
1. Bila IPDSA tersebut telah IPDSA tersebut telah mempergunakan
metoda DOPS dalam penilaian peserta didik, maka IPDSA tersebut
mendapat nilai 3.2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan metoda
penilaian DOPS tersebut berupa bukti :
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
88/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
89/260
69
Parameter 8:
S3 P8 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempergunakan metoda Portfolio dalam penilaian peserta didik.
Operasional:
Surveyor melihat format Portfolio yang digunakan di IPDSA tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan bukti
materi pelatihan Portfolio yang telah didapat dari Kolegium IlmuKesehatan Anak Indonesia dilihat kesesuaiannya dengan Portfolio
yang digunakan di IPDSA tersebut.
Penilaian Surveyor:
1. Bila IPDSA tersebut telah IPDSA tersebut telah mempergunakan
metoda Portfolio dalam penilaian peserta didik, maka IPDSA
tersebut mendapat nilai 3.2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan metoda
penilaian Portfolio tersebut berupa bukti :
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
90/260
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
91/260
71
Parameter 2:
S4 P2 Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak di IPDSA tersebutmenerangkan tentang hak, tugas dan kewajiban peserta didik untuk
setiap jenjang tingkat pendidikan di institusi tersebut.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan penjelasan tentang tentang hak, tugas
dan kewajiban peserta didik untuk setiap jenjang tingkat pendidikan di
institusi tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan dokumen
terkait tentang hak, tugas dan kewajiban peserta didik dari Fakultas
Kedokteran setempat.
Penilaian Surveyor:
1. Bila Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak di IPDSA tersebut
telah menerangkan tentang hak, tugas dan kewajiban peserta didik
telah lengkap untuk setiap jenjang pendidikan dan telah disahkanoleh pimpinan institusi (Dekan Fakultas Kedokteran/Direktur Rumah
Sakit) - maka IPDSA tersebut mendapat nilai 4.
2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan hak,
tugas dan kewajiban peserta didik berupa bukti:
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
92/260
72
Instrumen Akreditasi Standar 5: Staf Pengajar di Institusi Pendidikan
Dokter Spesialis Anak
Parameter 1:
S5 P1 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebut mempunyaidokumentasi kualifikasi dan lisensi profesi setiap staf pengajar sesuai
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan kualifikasi adalah Ijazah Spesialis 1 dan atau 2, S2
dan S3 yang dikeluarkan dan telah dilakukan sertifikasi oleh pihak
berwenang dan diakui oleh pemerintah.
Sedangkan yang dimaksud dengan lisensi profesi adalah Surat TandaRegistrasi (STR), Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Keputusan sebagai
tenaga pengajar di institusi/rumah sakit tersebut yang dikeluarkan olehpihak berwenang dan diakui oleh pemerintah serta masih berlaku.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa dokumentasi kualifikasi dan lisensi profesiseluruh staf pengajar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan dokumen kebijakandari pimpinan institusi (Dekan Fakultas/Direktur Rumah Sakit) tentang kualifikasi
dan lisensi profesi seluruh staf pengajar.
Penilaian Surveyor:1. Bila IPDSA tersebut telah melaksanakan dokumentasi akan kualifikasi dan
lisensi seluruh staf pengajar sesuai dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku telah disahkan oleh pimpinan institusi (Dekan FakultasKedokteran/ Direktur Rumah Sakit) maka IPDSA tersebut mendapat nilai
4.
2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan kegiatandokumentasi diatas berupa bukti :
i. Daftar hadirii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
93/260
73
Parameter 2:
S5 P2 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempunyai uraian tugas secara tertulis setiap staf pengajar.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan validitas berkas mengenai uraian tugas
seluruh staf pengajar di IPDSA tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan:
1. Surat Keputusan pengangkatan sebagai staf pengajar dari Fakultas
Kedokteran terkait.2. Surat Penempatan di Departemen/SMF Kesehatan Anak dari
Direktur Rumah Sakit tersebut.
3. Surat Kewenangan Klinis (Clinical Previlege)dari Komite Medik
Rumah Sakit tersbut
4, Struktur Organisasi Departemen/SMF Kesehatan Anak (IPDSA)
tersebut
Penilaian Surveyor:
1. Bila IPDSA telah mempunyai uraian tugas secara tertulis setiap staf
pengajar dan telah disahkan oleh pimpinan institusi (Dekan Fakultas
Kedokteran/Direktur Rumah Sakit) - maka IPDSA tersebut
mendapat nilai 3.
2. Selanjutnya surveyor secara acak menanyakan kepada 3 staf
pengajar dan 3 PPDSA akan pemahaman mereka urainan tugas staf
pengajar tersebut secara umum maupun rinci - bila jawaban mereka
sesuai dengan ang tertulis , maka IPDSA tersebut mendapat nilai 4.
3. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akanparameter uraian tugas tersebut dengan bukti:
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
94/260
74
Instrumen Akreditasi Standar 6: Sarana Pendidikan di Institusi Pendidikan
Dokter Spesialis Anak
Parameter 1:
S6 P1 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebut
mempunyai sarana perpustakaan dengan berbagai bentuk kompilasi
(buku, jurnal, VCD, CD dsb).
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan tersedianya sarana perpustakaan diIPDSA tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan:
1. Surat Bukti invoicepemesanan buku, jurnal, Cd, CD dan sebagainya.
2. Surat Bukti Pembayaran pembelian dan berlangganan buku, jurnal, VCD, CD
dan sebagainya.
3. Buku Stok inventaris
Penilaian Surveyor:
1. Bila IPDSA telah mempunyai sarana perpustakaan dan telah terdokumentasi
dengan baik dan sistematik, akan tetapi belum/tidak ada prosedur tertulistentang mekanisme penggunaan sarana tersebut baik untuk peminjaman dan
pengembaliannya - maka IPDSA tersebut mendapat nilai 3.
2. Selanjutnya surveyor mengecek apakah IPDSA tersebut mempunyai sarana
perpustakaan dan telah terdokumentasi dengan baik dan sistematik serta
ada prosedur tertulis tentang mekanisme penggunaan sarana tersebut baikuntuk peminjaman dan pengembaliannya - maka IPDSA tersebut mendapat
nilai 4.3. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan parametersarana perpustakaan, mekanisme penggunaan sarana dan sistematik
dokumentasi tersebut dengan bukti:
i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebutbila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/3/2019 Dody Firmanda 2012 - Pembinaan Persiapan Akreditasi IPDSA IKA FK-UNUD Denpasar Bali 11-12 Januari 2012
95/260
75
Parameter 2:
S6 P2 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempunyai sarana teknologi informasi dan audio-visual.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan tersedianya sarana teknologi informasi
dan audio-visual di IPDSA tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperli