disampaikan dalam pelatihan (meeting & sharing) kospin ... · pdf filedisampaikan dalam...

Disampaikan dalam Pelatihan (Meeting & Sharing) Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan Pada Hari Sabtu, 7 Desember 2013.

Muhammad Hafidh, SH., MKn. Notaris / PPAT Kota Semarang

Jalan Sriwijaya no. 57 Telp: 024. 8448079/ Fax: 024.8315221 Email:[email protected]

Pasal 83 UU No 17 Thn 2012 Jenis Koperasi yaitu:

•Koperasi Konsumen •Koperasi Produsen •Koperasi Jasa •Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 24 ayat 1 UU No17 Thn 2012 Akta pendirian koperasi dan akta

perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri, harus diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia

Pasal 58 ayat 2 UU No 17 Thn 2012 Pengurus berwenang mewakili koperasi di

dalam maupun di luar pengadilan

Pasal 87 ayat 3 UU No 17 Thn 2012 Koperasi dapat menjalankan usaha atas

dasar prinsip ekonomi syariah

Pasal 87 ayat 4 UU No 17 Thn 2012 Ketentuan mengenai koperasi berdasarkan

prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan

peraturan pemerintah

Pasal 121 pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undang-undang ini;

b. Koperasi sebagaimna dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuain anggaran dasarnya paling lambat 3 tahun sejak berlakunya Undang-undang ini;

c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian angaran dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak ssesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Akta pendirian koperasi yang belum disahkan atau perubahan anggaran dasar koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang ini.

• Pasal 122 ; 1) Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam wajib

mengubah unit simpan pinjam koperasi simpan pinjam dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini disahkan

2) Dalam jangka waktu perubahan menjadi koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat 1 unit simpan pinjam dilarang menerima simpan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota.

3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak mengubah unit simpan pinjam menjadi koperasi simpan pinjam dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam.

4) Tata cara perubahan unit simpan pinjam koperasi menjadi koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan Menteri

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 121 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku a. yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan undang-undang Koperasi ini.

b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian anggfaran dasarnya paling lambat 3 tahun sejak berlakunya undang-undang ini;

c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; dan

d. Akta pendirian koperasi yang belum disahkan atau perubahan anggaran dasar koperasi yang belum disetujui oleh menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan undang-undang ini.

Pasal 126 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya,memerintahkan pengundangan undang-undang ini

dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan dijakarta pada tanggal 29 Oktober 2012

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

“Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibunya dan

keluarga ibunya”.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Tanggal 17 Februari 2012

dengan Putusan nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun

1974 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan

ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya”.

MUHAMMAD HAFIDH.SH.,M.KN

JAMINAN UTANG

• Benda Bergerak

• Benda Tidak Bergerak


Benda Bergerak UU 42/1999 (Fidusia)

Pasal 1 ayat (2) Fidusia adalah hak jaminan atas benda

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

tidak dapat dibebani HT


Pasal 5 ayat (1) “Pembebanan benda dengan

jaminan fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia

dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”

MUHAMMAD HAFIDH.SH.M.KN

UU Fidusia tidak berlaku terhadap: 1. HT yang berkaitan dengan tanah dan

bangunan, sepanjang peraturan Perundangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib daftar

2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor 30 M3 atau lebih

3. Hipotek atas pesawat terbang 4. Gadai


Benda Tidak Bergerak (Tanah)

• Pengikatannya:

1. SKMHT

2. APHT

• Tanah – diikat HT

Objek Hak Tanggungan Tanah yang akan dijadikan jaminan

utang dengan dibebani HT harus memenuhi syarat:

a. Dapat dinilai dengan uang; b. Termasuk hak yang didaftar dalam

daftar umum; c. Dapat dipindah tangankan; d. Memerlukan penunjukkan dengan UU.

Hak atas tanah yang dapat dijadikan Objek HT : Pasal 4 UUHT

a. Hak Milik b. Hak Guna Usaha c. Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut

ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, dapat juga dibebani HT.

Ciri-Ciri HT 1. Droit de Preference (Pasal 20 ayat(1)); 2. Droit de Suite (Pasal 7); 3. Memenuhi Asas Spesialitas dan Asas Publisitas

(Pasal 11); 4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal

6, Pasal 20 (2), Pasal 26 jo. 14) ; 5. Objek HT tidak masuk dalam boedel kepailitan.


Droit de Preference Pasal 1 angka 1: yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Pasal 20 ayat(1) huruf b: pemegang HT dengan hak mendahului

daripada kreditor-kreditor lainnya


Droit de Suite

(Pasal 7): HT tetap mengikuti obyeknya dalam tangan

siapapun obyek tersebut berada


Memenuhi Asas Spesialitas dan Asas Publisitas

Pasal 11: • Identitas pemegang dan pemberi HT • Domisili pemegang dan pemberi HT • Jumlah utang-utang yang dijamin • Nilai tanggungan • Benda atau yang menjadi obyek HT


Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya Pasal 6: Menjual obyek HT atas kekuasaan sendiri melalui

pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut

Pasal 20 (2) Penjualan obyek HT secara di bawah tangan, jika

dengan cara tersebut akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak

Pasal 26 jo. 14 Memberikan kemungkinan penggunaan acara Parate

Eksekusi.


Objek HT tidak masuk dalam boedel kepailitan Pasal 21:

Apabila pemberi HT dinyatakan pailit, pemegang HT tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UU ini.

Sifat-Sifat HT

1. HT tidak dapat dibagi-bagi; membebani secara utuh Objek HT 2. Bersifat accesoir; merupakan ikutan pada perjanjian pokok

Tata Cara Pembebanan HT 1.Tahap pemberian HT, dilakukan di

hadapan PPAT, didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;

2.Tahap pendaftaran, dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Pemberi dan Penerima HT Pemberi HT (Pasal 8 ayat (1)) a. Perseorangan, atau b. Badan Hukum

Penerima HT (Pasal 8 ayat (2)) • Perseorangan, atau • Badan Hukum

Kapan HT Lahir?

HT lahir pada hari tanggal dibuatnya buku tanah

(Pasal 13 ayat(4) dan (5) UUHT)

Hapusnya HT

Pasal 18 UUHT: a.Hapusnya utang yang dijaminkan dengan

HT; b.Dilepaskannya HT oleh Pemegang HT; c. Pembersihan HT oleh Ketua PN; d.Hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT.

S K M H T

Pasal 15 SKMHT wajib dibuat dengan akta Notaris atau Akta PPAT & Memenuhi syarat sebagai berikut ;

1. SKMHT tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selain dari kuasa untuk membebankan HT;

2. Dilarang memuat kuasa substitusi; 3. Wajib dicantumkan secara jelas Objek HT,

jumlah utang, identitas kreditor (dan identitas debitor jika debitor bukan pemberi HT)

a. Dibuat dengan Akta PPAT, apabila obyek tanahnya berada dalam wilayah kerja PPAT, wilayah kerja PPAT yaitu Kantor Pertanahan.

b. Dibuat dengan Akta Notarill, apabila obyek benda berada di luar wilayah kerja PPAT.

PERKABAN No.8 Tahun 2012 tidak mengatur SKMHT untuk Notaris tetapi mengatur SKMHT untuk PPAT.

Pasal 15 Ayat 1 UUJN : Bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk

membuat Akta Otentik.

AKTA

“Suatu tulisan surat yang ditandatangani dan yang dengan sengaja dibuat khusus

untuk dipergunakan sebagai bukti (tentang perbuatan, keadaan ataupun

kenyataan).”

SYARAT SAH AKTA Pertama: Akta harus dibuat oleh atau di

hadapan pejabat umum. Kedua : Pejabat umum itu harus

mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Ketiga : Akta harus dibuat dalam bentuk

yang ditentukan oleh undang-undang.

Fungsi Akta

1. Secara umum sebagai alat bukti. 2. Adakalanya berfungsi sebagai dasar/syarat

formal untuk adanya suatu perbuatan /keadaan. Tanpa dibuatnya akta yang memuat perbuatan/keadaan hukum tertentu maka tidak ada pula perbuatan hukum yang dimaksud.


Kewenangan Notaris (Pasal 15) UUJN (1) Notaris berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUUan dan/atau yg dikehendaki oleh yg berkepentingan utk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu t idak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yg ditetapkan oleh UU.

MUHAMAMD HAFIDH.SH.,M.KN

(2) Notaris berwenang pula : a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dgn surat aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat kata yang berkaitan dengan pertanahan atau

f. Membuat akta risalah lelang.

Akta Di Bawah Tangan • D i b u a t d a l a m b e n t u k y a n g t i d a k

ditentukan oleh UU, tanpa perantara atau tidak di hadapan Pejabat Umum yang berwenang.

• Memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya.


Akta Notaris • Dibuat da lam bentuk yang sudah

ditentukan oleh UU (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat.

• Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.


Notaris berwenang untuk

membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam

buku khusus, disebut waarmerken


Waarmerken

a. Verklaring van Visum. Seseorang memberikan kepada Notaris akta di

bawah tangan yang sudah ditandatangani. b. Legalisasi.

Akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani o leh orang tsb, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepadanya.

Pasal 1338 KUH Perdata #Semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

#Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak /karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup itu.

#Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

AKAD • Akad adalah suatu perikatan antara ijab

dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang berakibat hukum pada objeknya.

! Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan.

! Kabul adalah pernyataan pihak kedua

untuk menerimanya.

OBYEK AKAD

1. Barang yang akan diakadkan harus sah secara syar’i;

2. Telah ada pada waktu akad diadakan; 3. Dapat diserahkan pada waktu akad

terjadi; 4. Dapat ditentukan dan diketahui.

SUBYEK AKAD

! Memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum didalam memenuhi hak dan kewajibannya.

! Memiliki wewenang dalam melakukan tindakan hukum.

IJAB KABUL MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM APABILA MEMENUHI SYARAT

1. Ijab Kabul harus dinyatakan oleh orang

yang telah mencapai umur dan menyadari serta mengetahui isi perkataan yang diucapkan.

2. Harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.

3. Ijab Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis.

DASAR UNTUK MELAKUKAN PERJANJIAN

1. Harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan satu sama lain.

2. Perjanjian yang dilakukan tanpa didasari oleh keinginan para pihak membuat perjanjian tidak sah.

3. Keinginan untuk membuat perjanjian cacat jika terdapat :

- Unsur Paksaan

- Kekeliruan

- Penipuan

- Barang yang tidak sesuai

SYARAT OBJEK AKAD

1).Telah ada pada waktu akad diadakan.

2).Dapat menerima hukum akad.

3).Dapat di tentukan dan di ketahui.

4).Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

SYARAT SUBJEK AKAD

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan.

3. Harus jelas dan gamblang.

ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Al-Hurriyah (Kebebasan) 8. Iktiyati (kehati-hatian) 2. Al-Musawah (Kesetaraan) 9. Kemampuan 3. Al-Adalah (Keadilan) 10. Transparasi 4. Al-Ridha (Kerelaan) 11. Tafsir/Kemudahan 5. Ash-Shidq (Kejujuran) 12. Itikad baik 6. Al-Kitabah (Tertulis) 13. Sebab yang Halal 7. Al Amanah (Asas Kepercayaan)

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum islam dibatasi oleh ketentuan syari’ah islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur

paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya

sebagai berikut :“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat........”.

1). Al-Hurriyah (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas

membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan

dengan siapa dia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan

penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari.

2).Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai

kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

Dasar hukum mengenai asas persamaan ini teruang di dalam ketentuan Al-Qur’an surat Al-Hujarat ayat 13

yang artinya sebagai berikut :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seeorang laki-laki dan seorang perempuan dan

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

3). Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjan/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian Harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta

tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4). Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang di lakukan harus atas dasar kerelaan

antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan

tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statemen.

Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat di baca dalam Al-Qur’an surat An-

Nisa ayat 29, yang artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya ALLAH

adalah Maha Penyayang kepadamu”.

5). Ash-Shidq (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat

berpengaruh dengan keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada

pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dasar hukum kita baca dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya adalah sebagai

berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan

yang benar”.

6). Al-kitabah (Tertulis).

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan

pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqaroh ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagisemua pihak.

Bahkan juga dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi

(syahadah).

7). Al Amanah (Asas Kepercayaan)

Setiap akad wajib di laksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di terapkan oleh yang bersangkutan dan pada sama

terhindar dari cedera-janji. Dasar hukumnya dapat di baca dalam surat An Nisa[4]:58 yaitu

“sesungguhnya ALLAH menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Al Baqarah [2]:283 yaitu “Maka hendaklah yang di percayai itu menunaikan amanatnya”.

Al Anfal[8]:27 yaitu :

“Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

8). Iktiyati (kehati-hatian) Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang

matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 9). Kemampuan

Setiap akad dilakukan dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan

bagi yang bersangkutan. 10). Transparasi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.

11). Taisir/Kemudahan Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi

kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

12). Iktikad baik Akad dilakukan dalam rangka menegakkan

kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 13). Sebab yang Halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak di larang oleh hukum dan tidak haram.

ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM BURGERLIJK WETBOUEK (BW)

Meskipun ada perbedaan namun pada hakekatnya asas perjanjian dalam Islam

memiliki persamaan dengan asas perjanjian hukum kontrak

konvensional, adapun macam-macam asas perjanjian dalam hukum kontrak

konvensional tersebut adalah :

Pasal 1320 KUH Perdata : Syarat-syarat sahnya perjanjian yang perlu dipenuhi

• Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

• Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

• Suatu hak tertentu.

• Suatu sebab yang halal.

PASAL 1868 KUH Perdata

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang

ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang

untuk itu di tempat akta itu dibuat.

1.Setiap akta Notaris terdiri atas: a. awal akta atau kepala akta b. badan akta; dan c. akhir atau penutup akta. 2. Awal akta atau kepala akta memuat:

a. judul akta; b. nomor akta; c. jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.


• Awal akta atau kepala akta memuat: a) judul akta; b) nomor akta; c) jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan d) nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. • Badan akta memuat:

a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b) keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan d) nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal

dari tiap-tiap saksi pengenal • Akhir Akta atau Penutup Akta

a) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);

b) uraian tentang penandatangan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;

c) nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan

d) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

PENGIKATAN JUAL-BELI

- Nomor : -…..-

– Pada hari ini,……………………………, tanggal……………………………..…….,

pukul …………………. WIB (………….………….Waktu Indonesia Barat)

Menghadap di hadapan saya, MUHAMMAD HAFIDH, Sarjana Hukum,Magister

Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, ----dengan dihadiri oleh saksi-

saksi yang akan disebut pada bagian akhir dari akta ini, dan telah dikenal

oleh saya, Notaris yaitu : -

I. (Nama), (Tempat&Tanggal Lahir), (Kewarganegaraan), (Pekerjaan), (Jabatan), (Kedudukan), (Alamat), (biasanya ditambah dengan No.KTP) -Selanjutnya dalam akta ini disebut PIHAK PERTAMA. II.(Nama), (Tempat&Tanggal Lahir), (Kewarganegaraan), (Pekerjaan), (Jabatan), (Kedudukan), (Alamat), (biasanya ditambah dengan No.KTP) -Selanjutnya dalam akta ini disebut PIHAK KEDUA. •Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. •Para penghadap menerangkan dalam akta ini, bahwa antara kedua belah pihak telah mencapai persetujuan untuk mengikatkan diri dengan perjanjian yang dibuat dalam akta ini dengan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut:

------------------------------------------------- Pasal 1 ---------------------------------------------------------dst.

------------------------- -------------------------A K T A – I N I -------------------------------------------------------

– Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

-(Nama), (Tempat&Tanggal Lahir), (Kewarganegaraan), (Pekerjaan ), (Jabatan), (Kedudukan), (Alamat), (biasanya ditambah dengan No.KTP)

-(Nama), (Tempat&Tanggal Lahir), (Kewarganegaraan), (Pekerjaan), (Jabatan), (Kedudukan), (Alamat), (biasanya ditambah dengan No.KTP)

– Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

– Dilangsungkan dengan tiga (3) renvooi yaitu satu (1) coretan, satu (1) tambahan, dan satu (1) coretan dengan penggantian.

------------------------------ بسم الله الرحمن الرحيم------------------------------- • --------------------- ”Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu” ----------------------------------- • ------------------------------------------------ (Surat Al-Maidah 5 : 1) ----------------------------------------- • AKAD PEMBIAYAAN AL - MURABAHAH • No. _____ • Pada hari ini, tanggal ………………………, bulan……………………………, tahun...................... • pukul ……………………………………………….…………………………..WIB (Waktu Indonesia Barat). Menghadap kepada saya,

Muhammad Hafidh, Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Semarang, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.---------------------------------------------

• 1. • • -Untuk selanjutnya disebut :-------------------------------------------------------------------------------- • -------------------------------- Pihak Pertama / Bank -------------------------------------------------------- • 2. • -Untuk selanjutnya disebut :--------------------------------------------------------------------------------- • ---------------------------- Pihak Kedua / Nasabah ------------------------------------------------------ • -Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya,

Notaris.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ • -Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :---------------------------------------------------------------


• AKAD PEMBIAYAAN AL - MURABAHAH • No. _____ • Pada hari ini, tanggal ………………………, bulan……………………………, tahun..................... • pukul ……………………………………………….…………………………..WIB (Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, Muhammad Hafidh, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Notaris berkedudukan di Kota Semarang, Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-

• 1. • -Untuk selanjutnya

disebut :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • -------------------------------------------------------------- Pihak Pertama / Bank

--------------------------------------------------------------- • 2. • -Untuk selanjutnya

disebut :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • ---------------------------------------------------- Pihak Kedua / Nasabah

----------------------------------------------------------------- • -Para penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya,

Notaris.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• -Para penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----------------------------------------------------------------------------------

• Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dengan Akad Pembiayaan Al–Murabahah dalam akta ini (selanjutnya disebut "Akad") dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta diawali kalimat sebagai berikut

• بسم الله الرحمن الرحيم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ------- ”Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu” ------------------------------------------------- • -----------------------------------------------------(Surat Al-Maidah 5 :

1).------------------------------------------------------ • ---------- ”Dan Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” -------------- • -----------------------------------------------------(Surat Al-Baqarah 2 : 275)

----------------------------------------------- • ---“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan

------------------------bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku ----------------------------------------- • ---------------------------------- dengan suka sama suka di antara kamu”

---------------------------------------- • ---------------------------------------------------- (Surat An-Nisaa’4 : 29)

-----------------------------------------------------

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

Membacakan akta di hadapan penghadap

dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

akta di bawah tangan. MUHAMMAD HAFIDH.SH.,M.KN

Al-Baqarah, Ayat 282Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar); dan hendaklah kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik (derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (Surah Al-Baqarah, Ayat 282)

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kekezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya. ( Surat An Nahl Ayat 90)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum diantara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. ( Surat An Nissa Ayat 58)

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.

(Surat Al Maidah ayat 8)

THE END OF PRESENTATION AND THANK YOU FOR YOUR

ATTENTION SYUKRON

WASSALAMMUALAIKUM

disampaikan dalam pelatihan (meeting & sharing) kospin ... · pdf filedisampaikan dalam...

Documents