peran koperasi simpan pinjam dalam perkembangan umkm ... · peran koperasi simpan pinjam dalam...

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM

PERKEMBANGAN UMKM AGRIBISNIS

DI BOGOR

(Studi Kasus Kospin Jasa Bogor)

SKRIPSI

Oleh :

SUSI FITRIA SARI

H 34086089

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2011

RINGKASAN EKSEKUTIF

SUSI FITRIA SARI. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perkembangan

UMKM Agribisnis di Bogor (Studi Kasus Kospin Jasa Bogor). Skripsi.

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor

(Dibawah bimbingan LUKMAN M BAGA).

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah besar bagi Indonesia.

Sebagai Negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah harusnya Indonesia

mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang ada. Hal ini

dikarenakan kemiskinan dan pengangguran akan berdampak pada perkembangan

perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik (2007) menjelaskan jumlah

pengangguran di Indonesia meningkat dari 5.813.000 jiwa pada tahun 2000

meningkat menjadi 11.104.693 jiwa pada tahun 2006. Peningkatan pengangguran

ini mengakibatkan meningkatnya kemiskinan yang ada di Indonesia.

Bogor sebagai salah satu kota yang ada di Jawa Barat merupakan daerah

dengan penduduk miskin terbanyak, yaitu sekitar 1.105.156 jiwa atau sekitar

24,68 persen dari jumlah masyarakat Bogor. Salah satu cara pemerintah Bogor

untuk mengurangi kemiskinan adalah mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM). Sektor UMKM diharapkan lebih produktif dalam

penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan sekaligus memperkokoh

perekonomian nasional.

Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop)

tahun 2007 menjelaskan bahwa jumlah UMKM Bogor terus meningkat. Hal ini

terlihat dari tahun 2000 jumlah UMKM yang ada hanya 15.498 unit menjadi 31.

831 unit pada tahun 2006. Kospin Jasa sebagai salah satu pihak non perbankan juga berperan dalam

pemberian kredit untuk perkembangan UMKM. Sejak Kospin Jasa Bogor berdiri

pada tahun 2006, sudah delapan puluh UMKM yang menjadi anggota Kospin Jasa

Bogor. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pemberian kredit, Kospin Jasa tidak

selalu memperhatikan prosedur dan faktor-faktor dalam pemberian kredit tersebut.

Kospin Jasa selalu mencairkan tiap pengajuan kredit yang dilakukan oleh

anggotanya. Hal ini membuat Kospin Jasa tidak mengetahui secara pasti manfaat

yang diperoleh oleh Kospin Jasa dan UMKM penerima kredit.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui sistem penyaluran kredit

yang diterapkan Kospin Jasa kepada UMKM (2) Menganalisis pendapatan yang

dapat diperoleh UMKM dari penyaluran kredit yang diberikan Kospin Jasa pada

sektor UMKM. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja dengan

responden yang didapatkan dari informasi Kepala Bagian Personalia Kospin Jasa

Bogor. Responden terdiri dari dua puluh UMKM yang bergerak pada sektor

agribisnis anggota Kospin Jasa penerima kredit.

Berdasarkan analisis deskriptif, sistem penyaluran kredit yang diterapkan

oleh pihak Kospin Jasa tidak terlalu sulit. Calon peminjam hanya membuat Surat

Permohonan Kredit (SPK) yang dilengkapi berkas yang harus dipersiapkan

seperti fotocopy identitas diri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy keterangan

jumlah pendapatan, dan fotocopy surat keterangan usaha. Setelah itu, pihak

Kospin Jasa menganalisis secara ekonomi dan yuridis jenis usaha yang

mengajukan permohonan kredit dan yang dijadikan jaminan. Jika setelah

dilakukan analisis dan hasilnya baik maka pihak Komite akan memberikan

keputusan pinjaman. Jika keputusan pinjaman telah diberikan maka pihak komite

akan melakukan pencairan kredit dan mempersiapkan kredit dengan administrasi

pinjamannya.

Manfaat dari pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa terlihat pada

peningkatan pendapatan yang diterima UMKM sebelum dan sesudah menerima

kredit. Secara keseluruhan, pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa memang

memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha. Pendapatan total meningkat

yaitu dari sebesar Rp 712.102.500 sebelum kredit menjadi Rp 1.803.260.000

setelah kredit. Selain itu, peningkatan pendapatan juga berpengaruh pada nilai

R/C ratio, dimana saat sebelum menerima kredit R/C ratio hanya sebesar 1,50

meningkat menjadi 1,83, Akan tetapi, Kospin Jasa akan lebih efektif dan efisien

jika memberikan kredit pada UMKM dengan jenis usaha pengolahan, karena nilai

R/C rationya meningkat sebesar 11,69 persen setelah menerima kredit. Berbeda

dengan pemberian kredit pada usaha budidaya, nilai R/C ratio menurun sebesar

4,13 persen walaupun pendapatannya meningkat.

UMKM dalam bidang usaha pengolahan yang diberikan bantuan kredit

akan lebih berkembang di daerah Bogor, sehingga diharapkan mampu membantu

dalam usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran dan angka

kemiskinan yang terjadi di Bogor dan Kospin Jasa terus mampu memberikan

bantuan kredit sebagai peran dalam perkembangan UMKM di Bogor.

Kospin Jasa diharapkan bisa memberikan pelatihan bagi UMKM

anggotanya dengan jenis usaha budidaya agar mampu meningkatkan efisiensi

biaya sehingga R/C Rationya juga meningkat. Sedangkan penelitian berikutnya

diharapkan membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap

pengajuan kredit, agar Kospin Jasa bisa melihat faktor mana yang memberikan

dampak terbesar dalam penyaluran kredit kepada UMKM sehingga penyaluran

kredit tersebut benar-benar bermanfaat dalam perkembangan UMKM dan Kospin

Jasa.

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM

PERKEMBANGAN UMKM AGRIBISNIS

DI BOGOR


SUSI FITRIA SARI

H34086089

SKRIPSI

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Agribisnis

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011

Judul : Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perkembanga

UMKM Agribisnis Di Bogor (Studi Kasus Kospin Jasa

Bogor)

Nama : Susi Fitria Sari

NRP : H34086089

Disetujui,

Dosen Pembimbing

Ir. Lukman M. Baga, MA.Ec

NIP. 191640220198903 1001

Diketahui,

Ketua Departemen Agribisnis

Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, Ms

NIP. 19580908198403 1002

Tanggal Lulus :

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran

Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perkembangan UMKM Agribisnis Di Bogor

(Studi Kasus Kospin Jasa Bogor) adalah benar karya sendiri dan belum

diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber

informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun

tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan

dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2011

Susi Fitria Sari

H34086089

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Curup, Bengkulu pada tanggal 18 Juni 1985. Penulis

adalah anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Marto Effendi, SH dan

Ibunda Farida Iriani.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Centre Curup pada

tahun 1997, dan pendidikan menengah pertama pada tahun 2000 di SLTPN 1

Curup. Penulis lulus pendidikan menengah atas di SMUN 1 Curup pada tahun

2003 serta pendidikan Diploma III pada tahun 2006 di Manajemen Agribisnis

Institut Pertanian Bogor. Setelah lulus dari IPB, penulis bekerja pada PT.

Teleperformance Indonesia. Pada tahun 2008 penulis melanjutkan studi pada

Program Penyelenggaraan Khusus Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,

Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Koperasi

Simpan Pinjam Dalam Perkembangan UMKM di Bogor (Studi Kasus Kospin Jasa

Bogor)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat yang diperoleh

UMKM agribisnis anggota Kospin Jasa setelah menerima bantuan kredit, guna

mengembangkan usahanya dan mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, skripsi ini juga menganalisis mengenai hubungan antara karakteristik

responden dengan perubahan pendapatan yang diperoleh UMKM setelah

menerima kredit dari Kospin Jasa Bogor. Skripsi ini merupakan hasil maksimal

yang dapat dikerjakan oleh penulis.


Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah SWT,

penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada pihak yang telah

membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan yaitu kepada:

1. Ir. Lukman M. Baga, MA. Ec. Selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran mulai dari persiapan proposal

sampai penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

2. Dr. Ir. Ratna Winandi, MS dan Ir. Juniar Atmakusuma, MS selaku dosen

penguji pada sidang penulis yang telah memberikan kritik serta saran yang

membangun untuk perbaikan skripsi ini.

3. Bapak Subekti, selaku Kepala Personalia Kospin Jasa Bogor yang telah

memberikan bimbingan, masukan, dan informasi yang berguna dalam

penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh karyawan Kospin Jasa Bogor yang telah membantu penulis dalam

kelancaran pengambilan data dan penyelesaian skripsi.

5. Mama, Papa, Dank, Adek Etta, dan seluruh keluarga di Bengkulu yang selalu

mengiringi dengan doa dan memberikan semangat dalam tiap usaha penulis

untuk menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh staf dosen dan Sekretariat Program Penyelenggaraan Khusus Ekstensi

Agribisnis atas bantuan dan kerjasamanya selama mengikuti proses belajar di

Program Penyelengaraan Khusus Agribisnis.

7. Irwan, Nanda, Yona, Lybia, Dimas, Alfera, Resty dan teman-teman di AGB

yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

8. Mbak Ipe, Bowo, Ulil, Raka, Suparman, Aji, Abah dan seluruh staf validasi

PT SEHATI yang selalu memberikan pengertiannya selama penulis

menyelesaikan skripsi.


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL.................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ xii

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ xiii

I. PENDAHULUAN ..................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .................................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah ............................................................. 5

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................. 8

1.4 Manfaat Penelitian ............................................................... 8

1.5 Ruang Lingkup Penelitian .................................................... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................ 9

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ...................... 9

2.2 Kredit.................................................................................... 10

2.3 Definisi Koperasi ................................................................. 12

2.4 Koperasi Simpan Pinjam ...................................................... 17

2.5 Rapat Anggota...................................................................... 18

2.6 Penelitian Terdahulu ............................................................ 20

III. KERANGKA PEMIKIRAN .................................................... 22

3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis ................................................ 22

3.2 Kerangka Pemikiran Operasional ....................................... 24

IV. METODE PENELITIAN ........................................................ 26

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................... 26

4.2 Jenis dan Sumber Data ........................................................ 26

4.3 Metode Pengumpulan Data ................................................. 26

4.4 Atribut Pertimbangan .......................................................... 27

4.5 Analisis Data ........................................................................ 27

4.5.1 Analisis Kualitatif ...................................................... 27

4.5.2 Analisis Pendapatan UMKM ...................................... 28

4.5.3 Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)…………… 29

V. GAMBARAN UMUM KOPERASI ......................................... 31

5.1 Sejarah Pendirian Kospin Jasa ............................................. 31

5.2 Permodalan ........................................................................... 33

5.3 Struktur Organisasi ............................................................... 34

5.4 Sistem Penyaluran Kredit Pada Kospin Jasa………………. 36

VI. ANALISIS PENDAPATAN ANGGOTA ................................ 43

6.1 Pendapatan UMKM Berdasarkan Jenis Usaha ..................... 47

6.2 Pendapatan UMKM Berdasarkan Usia Pengusaha ............... 51

6.3 Pendapatan UMKM Berdasarkan Pendidikan

Terakhir ................................................................................. 53

6.4 Pendapatan UMKM Berdasarkan Lama Usaha .................... 55

6.5 Pendapatan UMKM Berdasarkan Jenis Agunan ................... 57

6.6 Pendapatan UMKM Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha ......... 59

6.7 Pendapatan UMKM Berdasarkan Skala Usaha..................... 61

6.8 Pengembangan UMKM Agribisnis Anggota Kospin Jasa ... 66

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 68

7.1 Kesimpulan ............................................................................ 68

7.2 Saran ...................................................................................... 69

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 71

LAMPIRAN ........................................................................................... 73

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut

Daerah Tahun 2000-Maret 2009………………………………. 2

2. Jumlah Pengangguran di Indonesia Tahun 2000-Februari 2007.. 2

3. Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

Di Indonesia Tahun 2000-2006……………………………….. 3

4. Jumlah UMKM di Bogor Tahun 2000-2006…………………... 4

5. Sepuluh Koperasi Terbaik dan Terefisien di Indonesia.............. 6

6. Hasil Penelitian Terdahulu.......................................................... 21

7. Susunan Pengurus Kospin Jasa Tahun 1974…………………… 33

8. Susunan Pengurus Kospin Jasa Tahun 2008…………………… 35

9. Klasifikasi Jumlah Pinjaman per 31 Desember 2008………….. 39

10. Karakteristik Responden………………………………………...... 45

11. Rincian Penerimaan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima

Kredit Berdasarkan Jenis Usaha……………………………… 47

12. Rincian Biaya yang Harus Dikeluarkan UMKM Sebelum dan

Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jenis Usaha................. 48

13. Rincian Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima

Kredit………………………………………………………….. 48


Kredit Berdasarkan Usia ……………………………………… 52


Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Usia............................. 52


Kredit Berdasarkan Usia Pengusaha.......................................... 53


Kredit Berdasarkan Pendidikan Terakhir …………………….. 54


Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Pendidikan Terakhir..... 54


Kredit Berdasarkan Pendidikan Terakhir.................................... 55


Kredit Berdasarkan Lama Usaha………………………………. 56


Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Lama Usaha ………... 56


Kredit Berdasarkan Lama Usaha................................................ 57


Kredit Berdasarkan Jenis Agunan…………………………….. 58


Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jenis Agunan.............. 58


Kredit Berdasarkan Jenis Agunan.............................................. 59


Kredit Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha...................................... 60


Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha.... 60


Kredit Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha……………………… 61


Kredit Berdasarkan Skala Usaha……………………………… 62


Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Skala Usaha................ 62


Kredit Berdasarkan Skala Usaha…………………………….... 63

32. Perubahan R/C Ratio Masing-Masing Karakter……………… 64

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Kerangka Pemikiran Operasional Peran Kospin Jasa dalam

Perkembangan UMKM di Bogor…………………………….... 25

2. Struktur Organisai Kantor Pusat Kospin Jasa............................. 34

3. Struktur Organisasi Kantor Cabang Kospin Jasa........................ 36

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Rincian Responden Berdasarkan Karakteristik ............................ 73

2. Rincian Perhitungan Output dan Biaya Masing-Masing Jenis Usaha Sebelum dan Sesudah Kredit Per Tahun ..................................... 74

3. Daftar Wawancara Penelitian ................................................................ 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan kekayaan alam

yang melimpah, tetap tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan dan

pengangguran. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan dari kehidupan,

khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Sedangkan

pengangguran adalah banyaknya usia produktif yang tidak mendapatkan

pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Kemiskinan dan pengangguran

merupakan permasalahan semua pihak baik dari pemerintahan sampai kepada tiap

individu masyarakat.

Kemiskinan dan pengangguran akan berdampak pada perekonomian

suatu negara secara keseluruhan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang

tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempercepat naiknya angka

kriminal di suatu Negara atau daerah. Dampak lain dari kemiskinan dan

pengangguran adalah angka kematian yang akan terus meningkat karena kurang

terpenuhinya kebutuhan gizi dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan

dan pengangguran harus diatasi oleh tiap Negara termasuk Indonesia agar mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Hal ini dikarenakan kurang tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja

produktif di Indonesia yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran.

Data penduduk miskin di Indonesia dari Tahun 2000 sampai dengan Maret Tahun

2009 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Daerah

Tahun 2000-Maret 2009

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin Kota Desa Kota&Desa Kota Desa Kota&Desa

2000 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14 2001 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41 2002 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,20 2003 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,42 2004 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66 2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 2008 12,76 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 Maret

2009 11,90 20,61 32,53 10,72 17,35 14,11

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009

Tabel 1 menunjukkan bahwa penduduk miskin di desa dan di kota terus

berfluktuasi. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin relatif mengalami

penurunan dari 38,70 juta menjadi 35,10 juta. Akan tetapi, pada tahun 2006 terjadi

peningkatan jumlah penduduk miskin yaitu menjadi 39,30 juta. Hal ini

menyebabkan persentase penduduk miskin pun meningkat menjadi 17,75 persen

dan kembali turun hingga Maret 2009 hanya berkisar 14,11 persen.

Masalah pengangguran juga menjadi masalah yang harus diselesaikan di

Indonesia selain masalah kemiskinan. Jika angka pengangguran dapat dikurangi

maka kemiskinan di Indonesia pun bisa terus menurun. Jumlah pengangguran di

Indonesia Tahun 2000-Februari 2007 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pengangguran di Indonesia tahun 2000-Februari 2007

Tahun Jumlah Pengangguran

(orang)

Persentase (%)

2000 5.813.000 -

2001 8.005.000 15,86

2002 9.132.000 6,57

2003 9.531.000 2,13

2004 10.251.000 3,63

2005 10.854.254 2,85

2006 11.104.693 1,14

Februari 2007 10.547.917 - 2,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2008

Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 2

menunjukkan jumlah pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2000 jumlah pengangguran mencapai 5.813.000 orang dan pada tahun 2006

telah mencapai 11.104.693 orang. Dilihat dari persentasenya, jumlah

pengangguran di Indonesia menurun pada Februari 2007 sebesar 2,57 persen.

Jumlah penduduk miskin yang berfluktuasi juga terjadi di daerah Jawa

Barat khususnya daerah Bogor. Berdasarkan hasil pendataan Program Layak

Perlindungan Sosial (PLPS) dari BPS Kabupaten Bogor tahun 2009, jumlah

rumah tangga miskin di Kabupaten adalah 257.013 Rumah Tangga, yaitu sekitar

1.105.156 jiwa atau 24,68 persen dari jumlah masyarakat Kabupaten Bogor.

Jumlah tersebut merupakan yang paling besar di Jawa Barat.

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk

mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran adalah dengan meningkatkan

pembangunan ekonomi pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Sektor UMKM diharapkan dapat lebih produktif dalam penyerapan

tenaga kerja dan pemerataan pendapatan sekaligus memperkokoh perekonomian

nasional. UMKM pun terus mengalami peningkatan dalam segi jumlah dan

penyerapan tenaga kerja, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM di Indonesia

Tahun 2000-2006

Tahun Jumlah UMKM (Unit) Penyerapan Tenaga Kerja (orang)

2000 39.784.036 72.704.416

2001 39.964.080 74.687.428

2002 41.944.494 77.807.897

2003 43.460.242 81.942.353

2004 44.777.387 80.446.600

2005 47.102.744 83.233.793

2006 48.929.636 85.416.493

Sumber : Kementerian Negara Koperasi dan UKM (2007)

Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat, seperti yang terlihat pada

Tabel 3 yang menjelaskan kenaikan jumlah UMKM dari Tahun 2000 sebanyak

39.784.036 unit menjadi 48.929.636 unit pada Tahun 2006. Peningkatan jumlah

UMKM juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini

ditunjukkan pada Tabel 3, dimana dari tahun 2000 tenaga kerja yang mampu

diserap UMKM sebesar 74.687.428 orang, menjadi 85.416.493 orang di Tahun

2006.

Peningkatan jumlah UMKM juga terjadi di Bogor. Hal ini dikarenakan

sektor UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi

perekonomian Bogor, sehingga tingkat kemiskinan di Bogor dapat dikurangi.

Jumlah UMKM di Bogor dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah UMKM di Bogor Tahun 2000-2006

Tahun Jumlah (unit)

2000 15.498

2001 16.127

2002 20.931

2003 21.511

2004 22.304

2005 24.534

2006 31.831

Sumber : Disperindagkop Kota Bogor, 2007

Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop)

tahun 2007 pada Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah UMKM Bogor pun terus

meningkat. Hal ini terlihat dari tahun 2000 jumlah UMKM yang ada hanya 15.498

unit menjadi 31. 831 unit pada tahun 2006.

Dalam perkembangannya, salah satu cara untuk meningkatkan dan

mengembangkan UMKM dalam perekonomian adalah pemberian kredit kepada

sektor UMKM. Selama ini pemberian kredit banyak dilakukan oleh pihak

perbankan dan koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

kekeluargaan. Pada dasarnya pergerakan koperasi juga tidak berorientasi pada

keuntungan, karena koperasi berkonsentrasi untuk meningkatkan keuntungan

yang diterima anggota, bukan dirinya sendiri, jika koperasi berorientasi

keuntungan, koperasi akan mengeksploitasi anggotanya (Baga, 2003).

Salah satu jenis usaha koperasi yang selama ini sering membantu dalam

perkembangan UMKM adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam

adalah salah satu bentuk koperasi yang mengumpulkan dana dari anggota dan

kemudian diberikan lagi kepada anggotanya sebagai bantuan modal untuk

dimanfaatkan dalam mengembangkan usahanya. Salah satu koperasi simpan

pinjam yang berhasil adalah Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) yang

didirikan pada tanggal 17 Desember 1973, berpusat di Pekalongan dan telah

memiliki banyak kantor cabang yang tersebar di daerah Jawa, Bali, Lampung,

termasuk Bogor.

1.2. Perumusan Masalah

Mengingat sektor UMKM mempunyai peranan yang sangat penting bagi

perekonomian Indonesia, maka ketersediaan modal adalah salah satu unsur yang

sangat vital untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Akan tetapi, akses UMKM

yang terbatas terhadap kredit perbankan menghambat potensi kredit, sehingga

tidak semua UMKM mendapatkan fasilitas kredit. Keterbatasan akses tersebut

dikarenakan anggapan pihak perbankan bahwa UMKM tidak bankable atau tidak

layak diberikan kredit. Anggapan ini terjadi karena kurangnya informasi

mengenai UMKM yang potensial, tingginya suku bunga, biaya transaksi yang

tinggi per nasabah, dan lemahnya UMKM dalam hal sumberdaya manusia,

permodalan, teknologi, manajemen, dan pemasaran. Menurut Bank Indonesia

(2010) sebanyak 60 juta UMKM di Indonesia belum tersentuh perbankan.

Melihat kondisi yang ada, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia

mengeluarkan inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan

Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan Nota

Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan

Penjaminan. Nota Kesepahaman Bersama tersebut, ditandatangani oleh para pihak

yang berwenang pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran

Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM.

Kospin Jasa adalah salah satu koperasi simpan pinjam non perbankan

yang aktif dalam memberikan bantuan kredit kepada pengusaha UMKM. Selain

itu, Kospin Jasa juga merupakan koperasi terbaik se-Indonesia dalam waktu dua

tahun berturut-turut. Daftar koperasi terbesar dan terefisien di Indonesia dapat

dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sepuluh Koperasi Terbesar dan Terefisien di Indonesia

No Nama Koperasi Provinsi TOK (Rp

Milyar)

TAK (Rp

Milyar)

Rasio

1 Kospin Jasa Jateng 5.253.034 1.161.056 4,52

2 Kop. Pegawai PT.

Indosat

DKI 485.993 193.619 2,37

3 KSP Kodanua DKI 222.966 65.848 3,39

4 Primkopau Mabesau DKI 193.198 101.577 1,90

5 Koperasi TKBM

Samudera Sejahtera

Kaltim 160.864 28.877 5,57

6 Koperasi Warga

Semen Gresik

Jatim 96.566 310.368 0,31

7 KPSBU Jabar 68.903 30.752 2,24

8 Koperasi Karyawan

PT. Astra

Internasional

DKI 41.720 336.600 0,12

9 KSP Balota Tana

Toraja

Sulsel 34.612 95.616 0,36

10 Koperasi Perikanan

Laut Mina Sumitra

Jabar 30.210 16.748 1,80

Sumber : Majalah Pusat Informasi Perkoperasian (2009)

Tabel 5 menjelaskan bahwa Kospin Jasa merupakan koperasi terbesar dan

terefisien di Indonesia. Pada tahun 2009 Kospin Jasa menduduki peringkat

pertama dalam 10 besar koperasi terbesar dan terefisien se-Indonesia versi

Majalah Pusat Informasi Perkoperasian. Hal ini dapat dilihat pada nilai Total

Omset Kumulatif (TOK) dan nilai Total Aset Kumulatif (TAK) Kospin Jasa yang

lebih tinggi dari koperasi lainnya. Selain itu, keberhasilan ini juga tercapai karena

Kospin Jasa giat dalam menggerakkan para anggotanya untuk berperan aktif

memajukan koperasi. Kospin Jasa senantiasa membantu para anggotanya, yang

sebagian besar adalah pengusaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya

bantuan dalam permasalahan permodalan. Keberhasilan Kospin Jasa ini tidak

terlepas dari dukungan aktif para anggotanya. Selain itu, melemahnya

kepercayaan masyarakat pada pihak perbankan terutama Bank, menyebabkan

masyarakat lebih memilih memindahkan asetnya pada Kospin Jasa.

Kospin Jasa hingga saat ini memiliki total aset sebesar Rp 1,5 triliun. Rp

1,2 triliun asetnya merupakan penyaluran kredit. Sekitar 90 persen dari nilai

tersebut, disalurkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan besaran mulai

Rp 1 juta hingga Rp 100 juta. Hal ini dikarenakan Kospin Jasa benar-benar ingin

menjadi koperasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota

khususnya, dan masyarakat pada umumnya melalui penyaluran kredit yang

diberikan kepada UMKM.

Penyaluran kredit yang dilakukan Kospin Jasa kepada UMKM

anggotanya selama ini berlangsung sesuai dengan pengajuan dari para anggota.

Kospin Jasa berusaha mencairkan setiap kredit yang diajukan anggotanya tanpa

memilih usaha mana yang lebih menguntungkan untuk diberikan bantuan kredit,

baik menguntungkan bagi UMKM pemohon kredit maupun Kospin Jasa sebagai

penyalur kredit. Hal ini disebabkan anggapan Kospin Jasa bahwa setiap usaha

anggotanya wajib diberikan bantuan kredit agar mampu mengembangkan usaha

bersama. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit yang

biasanya dijadikan acuan bagi tiap pihak yang akan memberikan kredit, seperti

pendidikan pemohon, usia pemohon, tingkat pendapatan, jenis usaha, prinsip 5C,

jarak lokasi usaha, lama usaha dijalankan, dan sebagainya, tidak semuanya

diperhatikan dan diteliti secara rinci oleh Kospin Jasa.

Kospin Jasa Bogor telah banyak menyalurkan kredit kepada UMKM

agribisnis anggotanya sejak berdiri pada tahun 2006. Tentu saja hal ini berdampak

kepada perkembangan Kospin Jasa. UMKM agribisnis anggota Kospin Jasa yang

mendapatkan bantuan kredit pun mampu mengembangkan usahanya, sehingga hal

ini bisa dijadikan pertimbangan bagi UMKM atau masyarakat yang belum

menjadi anggota Kospin Jasa untuk bergabung menjadi anggota guna

meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa perumusan masalah yang akan

dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem penyaluran kredit yang diterapkan Kospin Jasa kepada

UMKM agribisnis?

2. Bagaimanakah pendapatan yang diperoleh UMKM agribisnis dengan

penyaluran kredit yang dilakukan Kospin Jasa pada sektor UMKM agribisnis?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1. Mengetahui sistem penyaluran kredit yang diterapkan Kospin Jasa kepada

UMKM agribisnis.

2. Menganalisis pendapatan yang diperoleh UMKM agribisnis dari penyaluran

kredit yang dilakukan Kospin Jasa pada sektor UMKM agribisnis.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak Kospin Jasa mengenai peranan koperasi

dalam pengembangan UMKM agribisnis dengan bantuan penyaluran kredit

yang dilakukan.

2. Memberikan masukan, baik kepada pihak perbankan, koperasi, dan UMKM

untuk mengembangkan UMKM sebagai upaya pengurangan kemiskinan dan

pengangguran.

3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kospin Jasa cabang Bogor. UMKM

agribisnis anggota Kospin Jasa adalah unit yang akan dianalisis pendapatannya

sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit, dengan pertimbangan Kospin

Jasa banyak menyalurkan kredit pada anggotanya. Evaluasi mengenai peranan

Kospin Jasa dalam perkembangan UMKM agribisnis khususnya di Bogor adalah

dengan menganalisis seberapa besar perubahan pendapatan anggota Kospin Jasa

setelah mendapatkan bantuan kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan upaya yang

ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan

oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan

usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha ini adalah Rp

50 juta. Usaha mikro ini adalah usaha produktif secara individu atau tergabung

dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah

usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang

memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha ; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Definisi Usaha Kecil menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi

kriteria usaha kecil sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak

Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling

banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak

Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling

banyak Rp 50 miliar.

2.2. Kredit

Kredit merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak perbankan

kepada masyarakat agar dana dapat tersalurkan bagi mereka yang membutuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau hasil pembagian keuntungan.

Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan kredit program bagi

agribisnis sejak pendirian Padi Sentra pada tahun 1959 yang menangani

penyuluhan, penyaluran, dan pemberian kredit. Kredit tersebut diperuntukkan bagi

pembelian sarana produksi dan uang untuk biaya hidup.

Kata kredit berasal dari bahasa latin credere yang berarti kepercayaan.

Oleh karena itu, dalam kredit harus terdapat unsur kepercayaan baik dari pihak

pemberi kredit, maupun pihak penerima kredit. Menurut Kasmir (2004), prinsip-

prinsip kredit yang dikenal dengan 5C adalah :

1. Character, yaitu sifat atau watak calon debitur. Hal ini bertujuan memberikan

keyakinan kepada pihak perbankan bahwa sifat dari orang-orang yang akan

diberikan kredit dapat dipercaya.

2. Capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang

dihubungkan dengan kemampuan calon debitur tersebut dalam mengelola

bisnis serta kemampuannya mengelola keuntungan.

3. Capital, yaitu sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam

usaha yang dilakukannya.

4. Collateral, yaitu jaminan yang diberikan calon debitur yang bersifat fisik

maupun non fisik. Jaminan yang diberikan dianjurkan melebihi jumlah kredit

yang diberikan.

5. Condition, yaitu penilaian kredit yang mempertimbangkan kondisi sekarang

dan masa yang akan datang.

Jenis-jenis kredit pada dasarnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan jangka waktu

Djinarto (2000) membedakan kredit berdasarkan jangka waktu menjadi

tiga macam. Pertama adalah kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan rentang

waktu maksimal satu tahun. Kedua adalah kredit menengah, yaitu kredit dengan

rentang waktu 1-3 tahun, sedangkan yang ketiga adalah kredit jangka panjang,

yaitu kredit dengan rentang waktu minimal tiga tahun.

2. Berdasarkan tujuan penggunaan

Menurut Dendawijaya (2005), berdasarkan tujuan penggunaannya kredit

dibedakan menjadi tiga macam. Pertama adalah kredit investasi, yaitu kredit yang

diberikan kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai kepentingan barang

modal (investasi). Kedua adalah kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan

kepada nasabah kredit (debitur) untuk membiayai kebutuhan modal kerja

perusahaan debitur, dan yang terakhir adalah kredit konsumsi, yaitu fasilitas kredit

yang diberikan kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang

konsumsi yang diperlukan debitur.

3. Berdasarkan segmentasi

Berdasarkan keterangan Bank Indonesia (2008), segmentasi kredit

UMKM dibedakan menjadi tiga macam. Pertama adalah kredit mikro, yaitu kredit

dengan pemberian maksimal Rp 50 juta. Kedua adalah kredit kecil, yaitu kredit

dengan pemberian antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Terakhir adalah kredit

menengah yaitu kredit dengan pemberian antara Rp 500 juta hingga Rp 5 milyar.

Menurut Rachmina (1994), berdasarkan sumbernya, kredit dapat

dibedakan antara kredit formal dan non formal. Kredit formal adalah kredit yang

berasal dari lembaga keuangan formal, baik lembaga yang berciri bank atau bukan

bank. Sedangkan kredit non formal adalah kredit yang berasal dari lembaga

keuangan non formal, seperti pelepas uang atau rentenir, pedagang dan tengkulak,

keluarga dan sebagainya. Menurut Suyatno, et al (1999), dalam transaksi kredit

terdapat unsur-unsur kredit, yaitu :

1. Kepercayaan

Adanya unsur kepercayaan sangat dibutuhkan dalam transaksi kredit,

karena dengan memberikan kepercayaan kepada si peminjam dalam bentuk uang,

barang, maupun jasa maka diharapkan peminjam dapat memberikan kepada

pemberi pinjaman dengan membayar kredit tepat pada waktunya. Kepercayaan

biasanya timbul setelah pemberi kredit melakukan analisis lapangan terhadap

kemampuan calon nasabah dalam membayar kembali kredit yang diberikan tepat

waktu.

2. Waktu

Unsur waktu yang dimaksud adalah bahwa nilai uang yang ada sekarang

lebih tinggi daripada uang yang akan diterima kembali pada masa yang akan

datang.

3. Degree of Risk (Tingkat Risiko)

Tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu

antara orang yang memberi pinjaman dengan orang yang diberi pinjaman. Dengan

kata lain, bahwa semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, maka akan

semakin tinggi risiko yang akan dihadapinya. Hal ini dikarenakan waktu

mempunyai unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.

4. Prestasi dan Objek Kredit

Setiap pemberian kredit tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dapat

berbentuk barang atau jasa yang semuanya dapat dinilai dengan uang. Dengan

kata lain, kredit selalu berhubungan dengan uang.

Peran kredit sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan

ekonomi. Tambahan modal untuk masyarakat akan dapat terpenuhi dengan

adanya kredit.

2.3. Definisi Koperasi

Koperasi merupakan organisasi yang unik, berbeda dengan organisasi

bisnis lainnya, karena organisasi koperasi merupakan kumpulan orang yang

bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui unit usaha yang

dimiliki dan dikelola bersama (Baga, et al 2009). Menurut Saragih (2000),

koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk

memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha yang

dimiliki bersama secara demokratis.

Menurut International Cooperative Alliance (ICA, 1995) koperasi adalah

perkumpulan yang otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela

untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang

sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. ICA

menegaskan karakteristik dari koperasi adalah sejauh mungkin bebas dari

pemerintah dan perusahaan swasta, memiliki kebebasan untuk mendefinisikan

orang-orang sesuai dengan ketentuan hukum yang dipilihnya, keanggotaan dalam

koperasi bersifat sukarela, koperasi diorganisir oleh anggotanya untuk

dimanfaatkan oleh anggotanya sendiri, serta dalam koperasi pengendalian dibagi

diantara anggota atas dasar demokrasi (Baga, et al. 2009).

Undang-Undang No 25 tahun 1992 mendifinisikan koperasi sebagai

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

kekeluargaan (Baga, et al. 2009). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka

koperasi disejajarkan dengan badan usaha lainnya, yaitu terkena pajak, tidak boleh

menjadi monopoli, dan kinerja keberhasilan yang dibandingkan dengan jenis

badan usaha lainnya.

Prinsip-prisip koperasi menurut ICA adalah sebagai berikut (Soedjono,

2001) :

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka

Prinsip ini menegaskan bahwa koperasi terbuka bagi semua orang yang

mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab

keanggotaan tanpa diskriminasi mengenai gender, sosial, rasial, politik, atau

agama. Selain itu, koperasi bersifat sukarela yang artinya mendasar dari orang-

orang yang secara sukarela tanpa paksaan memilih untuk membuat komitmen

terhadap koperasi yang dipilih. Setiap calon anggota berhak diberi pemahaman

mengenai nilai-nilai untuk apa koperasi tersebut didirikan, dan mereka harus

diizinkan untuk berpartisipasi dalam koperasi secara bebas.

2. Pengawasan demokrasi oleh anggota

Dalam koperasi, demokrasi mencakup pertimbangan akan hak-hak dan

tanggung jawab. Pengendali kebijakan dalam pengambilan keputusan yang

demokratis dalam koperasi adalah anggotanya koperasi itu sendiri. Keterlibatan

secara aktif dan demokratis oleh anggota biasanya terjadi dalam rapat anggota

dimana masalah-masalah kebijakan dibahas, keputusan penting diambil, dan

kegiatan penting disetujui.

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

Para anggota koperasi membrikan modal secara adil dan mengendalikan

modal tersebut secara demokratis. Jika dalam perkembangannya, modal tersebut

mendatangkan keuntungan, maka para anggota akan mendapatkan kompensasi

yang terbatas. Biasanya anggota-anggota membagi keuntungan tersebut untuk

tujuan pengembangan koperasi, membentuk dana cadangan, dan mendukung

kegiatan-kegiatan yang disetujui oleh anggota melalui rapat anggota.

4. Otonomi dan kemandirian

Prinsip otonomi ditujukan kepada kebutuhan esensial koperasi untuk

tetap otonom, dengan cara sebagaimana perusahaan-perusahaan yang

dikendalikan modal untuk tetap otonom dalam hubungannya dengan pemerintah.

Koperasi bersifat otonom merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri

dan dikendalikan oleh anggotanya. Jika koperasi mengadakan kesepakatan dengan

perkumpulan lain termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber lain,

hal ini harus dilakukan dengan persyaratan yang menjamin pengendalian oleh

anggota serta otonomi yang harus dipertahankan.

5. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan

Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-

anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka

dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi tersebut.

Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting karena memberikan kesempatan yang

baik bagi pemimpin-pemimpin koperasi untuk dapat memahami kebutuhan para

anggotanya. Salin itu, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara

berkesinambungan diharapkan mampu meningkatkan kegiatan-kegiatan koperasi

dan mampu menyediakan jasa-jasa baru bagi para anggotanya.

6. Kerjasama antar koperasi

Koperasi akan dapat memberikan pelayanan yang paling efektif kepada

para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama

melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

Sesungguhnya, koperasi hanya akan dapat memaksimalkan dampak koperasi

melalui kerjasama praktis, erat, dan kokoh satu sama lain.

7. Kepedulian terhadap masyarakat

Prinsip ini menekankan bahwa koperasi memiliki tanggung jawab khusus

untuk menjamin pembangunan dari komunitasnya dalam arti ekonomi, sosial, dan

budaya secara berkesinambunga. Koperasi melakukan kegiatan untuk

pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-

kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Fungsi dan peran koperasi dalam Bab III bagian pertama pasal 4 UU RI

No. 25 Tahun 1992, yaitu :

1. Membangun potensi dan ekonomi anggota dan masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional.

4. Mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan

demokrasi ekonomi.

Menurut Soedjono (2001) keberhasilan koperasi dari aspek mikro dapat

dilihat dari dua segi, yaitu segi usaha dan segi organisasi. Keberhasilan koperasi

dari segi usaha mencakup sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah anggota

Hal ini akan memberikan rasa yakin pada anggota lama dan baru

terhadap efektivitas koperasi dalam memenuhi kewajibannya. Anggota juga akan

merasakan adanya manfaat dan keadilan melalui pelaksanaan proses pelayanan

koperasi kepada anggotanya.

2. Peningkatan modal, baik berasal dari anggota maupun modal dari luar sebagai

pemicu koperasi untuk berkembang

Keberhasilan dalam menghimpun dana dari internal koperasi akan relatif

mudah untuk mewujudkan dan menciptakan kemandirian anggota dan koperasi

tersebut, dengan demikian ketergantungan dengan pihak luar koperasi akan jauh

lebih kecil.

3. Peningkatan jumlah dan volume usaha

Hal ini dapat berupa keragaman kegiatan, barang, dan jasa yang dapat

dihasilkan atau dilakukan oleh koperasi sehingga terjadi peningkatan pelayanan

kepada anggota baik fisik, kuantitas, maupun kualitas.

4. Peningkatan pelayanan sosial kepada anggota

Koperasi harus mengupayakan langkah-langkah maupun keputusan yang

hendaknya mampu menempatkan para anggota mersakan peningkatan pelayanan

sosial, seperti mendapatkan pelayanan kesehatan, sumbangan dan pengurusan

kematian, dan pemberian beasiswa kepada anggota/anak anggota yang berprestasi.

Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota, dan menjadi

insentif bagi non anggota untuk bergabung dengan koperasi tersebut.

5. Peningkatan kesejahteraan anggota, dapat diukur dari peningkatan pendapatan,

kemudahan mendapatkan kebutuhan hidup, dan kemudahan mendapatkan

bantuan modal

Menurut Soedjono (2001) keberhasilan koperasi dari segi organisasi

mencakup berbagai aspek sebagai berikut :

1. Aspek produktivitas, diukur pada prestasi koperasi secara internal, yaitu

koperasi dapat menuutupi biaya tetap atau memenuhi kewajiban pokok

anggota dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bisnisnya

2. Aspek efektivitas, merupakan sasaran yang tepat pada kegiatan yang

dilakukan koperasi dan dilakukan secara cermat

3. Aspek keadilan, yaitu sesuai dengan semboyan “satu untuk semua dan semua

untuk satu”

4. Aspek kemantapan, yaitu identitas koperasi telah mampu untuk diaplikasikan

dengan baik sehingga dapat member rasa puas pada anggotanya

Kriteria keberhasilan koperasi selain dilihat pada aspek mikro, dapat pula

dilihat pada aspek makro. Artinya, keberhasilan koperasi dapat dilihat dari

peranannya dalam pembangunan perekonomian nasional.

Perkembangan koperasi di negara-negara berkembang didorong inisiatif

pemerintah-pemerintah jajahan sebagai bagian dari kebijakan untuk meningkatkan

kesejahteraan materiil dari rakyat jajahannya, seperti Indonesia yang dijajah oleh

Belanda (Baga, et al. 2009). Sejarah perkoperasian Indonesia berawal dari

penindasan yang dilakukan penjajah Belanda kepada masyarakat Indonesia, yang

menyebabkan Patih Raden Aria Wiria Atmadja, seorang pegawai negeri di

Purwokerto untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya

dari lintah darat, sehingga didirikanlah bank penolong dan penyimpan untuk

menolong para pegawai pemerintah. Selanjutnya bank penolong tersebut diperluas

tidak hanya untuk pegawai pemerintah saja tetapi juga untuk para petani.

Sehingga dalam perkembangannya, koperasi sangat diharapkan mampu

memperbaiki nasib para anggotanya. Salah satu cara yang dilakukan koperasi

untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah dengan pemberian kredit

kepada anggotanya, termasuk anggota yang bergerak dalam UMKM. Bantuan

kredit tersebut diharapkan mampu membantu UMKM dalam mengembangkan

usahanya.

2.4. Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, mengartikan koperasi simpan

pinjam (KSP) sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan

menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota

koperasi yang bersangkutan. Pada dasarnya KSP melakukan kegiatan sama

dengan yang dilakukan pihak bank. KSP menghimpun dana dari anggotanya

kemudian disalurkan kembali kepada anggotanya dalam bentuk kredit untuk

digunakan sebagai pinjaman modal atau sebagainya. Hal ini merupakan upaya

untuk meningkatkan pendapatan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Pada umumnya usaha simpan pinjam (USP) termasuk koperasi simpan

pinjam (KSP) di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan

melalui sistem pemberian kredit dari perbankan. Koperasi yang tumbuh di

Indonesia dimulai dari usaha simpan pinjam. Hal ini telah dikenal sejak jaman

Belanda pada tahun 1895 ketika R. Aria Wiriaatmaja mendirikan Koperasi

Simpan Pinjam yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kredit kepada

kelompok masyarakat menengah, kemudian diperluas kepada petani agar mereka

tidak terjepit utang pada lintah darat.

Kelangsungan keberadaan USP dan KSP harus didasarkan prinsip

efisensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas dapat terwujud jika para

pengelola koperasi betul-betul mengarahkan USP dan KSP untuk kepentingan

anggotanya. Keberhasilan KSP bukan hanya tergantung kepada besarnya modal

yang diusahakan melainkan pelaksanaannya lebih mendekati adanya saling

percaya antar anggota dengan para pengurus dan saling percaya antar anggota.

Artinya, didalam USP dan KSP anggota saling memberi dan menerima untuk

kepentingan bersama.

Semakin besar jumlah simpanan anggota semakin besar pula dana

pinjaman yang dapat dipinjam atau dipergunakan oleh anggota untuk memenuhi

kebutuhan usaha dan keperluannya. Oleh sebab itu, karena usaha ini sangat

penting bagi anggota dan kegiatan ini memberikan kontribusi atau sumbangan

yang berarti bagi anggota, maka diperlukan pengelolaan simpan pinjam yang

dinamis, bersih, dan dipercaya. Kepercayaan mendorong partisipasi anggota

menabung, meminjam dan meningkatkan usaha kedua belah pihak baik koperasi

sebagai usaha simpan pinjam dan anggota sebagai peminjam. USP yang

berkembang akan meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Jika SHU meningkat

terjadi perkembangan modal yang dapat dimanfaatkan kembali oleh anggota.

2.5. Rapat Anggota

Menurut pasal 17 UU No 25/1992, anggota koperasi adalah pemilik dan

sekaligus pengguna jasa koperasi, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar

anggota. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka anggota koperasi memiliki

peran ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Anggota

sebagai pemilik adalah sebagai pemodal koperasi dank arena itu harus

memberikan kontribusi modalnya kepaada koperasi sesuai ketentuan dalam

AD/ART dan keputusan rapat anggota. Anggota sebagai pengguna jasa berhak

berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi (Baga, et al. 2009).

Organisasi koperasi sendiri mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi,

yaitu Rapat Anggota dan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT adalah salah satu

alat perlengkapan organisasi koperasi. Rapat tersebut dihadiri oleh para anggota,

pengurus, pemeriksa, dan pejabat-pejabat koperasi. RAT merupakan tempat

dimana suara-suara angggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu tertentu

saja (Baga, et al. 2009).

Menurut Undang-Undang No. 25/1992 Pasal 22-27, tugas dan peran dari

rapat anggota adalah sebagai berikut :

1. Mengesahkan dan menetapkan penyusunan dan perubahan AD/ART, sesuai

dengan keputusan rapat

2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas

3. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan

organisasi dan arah kegiatan usahanya

4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan

dalam anggaran dasar

5. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Organisasi

6. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

7. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi

8. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus : menerima

atau menolak

Kehadiran dan partisipasi anggota dalam rapat anggota sangat diperlukan,

dimana pemikiran dan keinginan anggota-anggota disalurkan. Akan tetapi, karena

rapat anggota merupakan suatu forum dan tidak bisa sehari-hari aktif beroperasi

maka rapat anggota memberikan kuasa kepada pengurus untuk mengelola

koperasi.

Selain RAT yang membahas pertanggungjawaban pengurus dan rapat

anggota yang membahas Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja, koperasi dapat mengadakan rapat anggota yang diadakan karena

permintaan pengurus, atau karena permintaan yang diajukan oleh sejumlah

anggota untuk ketentuan-ketentuan tersebut harus dimasukkan dalam anggaran

dasar. Rapat anggota ini disebut Rapat Anggota Luar Biasa (Hendrojogi, 2004).

2.6. Penelitian Terdahulu

Analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit

mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, pernah dilakukan oleh Andriani (2008).

Penelitian yang dilakukan di beberapa bank ini menyimpulkan dalam jangka

panjang penyaluran kredit mikro, kecil, dan menengah dipengaruhi secara

signifikan oleh Gross Domestic Product (GDP), kapasitas kredit, suku bunga

kredit dan Non Performing Loans (NPL), dimana GDP berpengaruh positif

sedangkan kapasitas kredit, suku bunga kredit, dan NPL berpengaruh negatif.

Danistyo (2009) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

permintaan dan penawaran kredit UMKM di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di

beberapa bank di Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, Danistyo menyimpulkan

bahwa permintaan kredit UMKM dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh

GDP dan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh suku bunga kredit

perbankan dan inflasi. Selain itu, penawaran kredit UMKM dipengaruhi secara

positif dan signifikan oleh dana pihak ketiga DPK dan Loan to Deposit Ratio

(LDR). Penawaran kredit UMKM juga dipengaruhi secara negatif dan signifikan

oleh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan NPL.

Lenora (2008), dengan judul penelitian “Evaluasi Program Pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Garda Emas” melakukan penelitian

pada UMKM penghasil sandal di kecamatan Bogor Selatan. Dalam penelitian ini

Lenoro menggunakan uji statistik linear berganda yang menyimpulkan bahwa

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan UMKM penghasil sandal

adalah penerimaan, jumlah tenaga kerja, jarak ke tempat penjualan, usia, lama

usaha, pendidikan, dan skala usaha. Sedangkan faktor-faktor yang tidak

berpengaruh nyata adalah jumlah mesin jahit, jumlah tanggungan, sumber modal,

pelatihan dan jenis UMKM.

Hutagaol (2009) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

pencairan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) di sektor agribisnis, dengan BRI

Unit Cigombong Bogor sebagai tempat penelitiaannya, yang menyimpulkan

bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap pencairan KUR di BRI Unit

Cigombong adalah ada tidaknya agunan, tingkat pendidikan, jarak lokasi usaha,

lama usaha sudah berjalan, dan pendapatan bersih rumah tangga dalam setahun.

Penelitian ini menggunakan uji statistik linear berganda. Hasil penelitian

terdahulu dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Alat Analisis

1 Andriani Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Penyaluran Kredit Mikro, Kecil, dan

Menengah di Indonesia

Metode ECM

2 Danistyo Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Permintaan dan Penawaran Kredit

UMKM di Indonesia

Analisis Metode

Logaritma

3 Lenora Evaluasi Program Pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) Garda Emas

Analisis Linear

Berganda

4 Hutagaol Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pencairan Pinjaman Kredit Usaha

Rakyat (KUR) di Sektor Agribisnis

Analisis Linear

Berganda

Sumber : Data Primer (Diolah)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan ini

adalah belum ada penelitian yang menganalisis peran koperasi simpan pinjam

dalam penyaluran kredit pada UMKM agribisnis untuk perkembangan UMKM.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Andriani menggunakan metode ECM dan

penelitian Danistyo menggunakan analisis motode logaritma. Penelitian Lenora

dan Hutagaol menggunakan analisis linear berganda, sedangkan penelitian ini

menggunakan analisis pendapatan dan R/C ratio untuk mengetahui sejauh mana

koperasi simpan pinjam berperan dalam memajukan pendapatan UMKM

agribisnis anggotanya dengan membandingkan pendapatan UMKM sebelum dan

sesudah diberikan bantuan kredit, dan Kospin Jasa Bogor dipilih sebagai tempat

penelitiannya. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

adalah meneliti mengenai UMKM dan penyaluran kredit pada UMKM.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut Jafar (2004) dalam Lenora (2008) UMKM pada hakekatnya

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya

yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan UMKM adalah sebagai

berikut :

1. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, antara

lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta

penyederhanaan prosedur perijinan.

2. Bantuan permodalan

Pemerintah perlu memperluas kredit khusus dengan syarat yang tidak

memberatkan UMKM untuk membantu peningkatan modal, seperti melalui sektor

jasa finansial informal.

3. Perlindungan usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang

merupakan usaha ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari

pemerintah. Perlindungan tersebut dapat berupa undang-undang maupun

peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4. Pengembangan kemitraan

Pengembangan kemitraan yang saling membantu antara UMKM perlu

dikembangkan. Disamping itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan

pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UMKM akan

mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari

dalam maupun luar negeri.

5. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek

kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan, seta keterampilannya.

Disamping itu, juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di

lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6. Membentuk lembaga khusus

Lembaga khusus ini bertanggung jawab dalam mengkoordinir semua

kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangkan UMKM dan juga

berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang

dihadapi UMKM.

7. Memantapkan asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat untuk meningkatkan perannya,

antara lain dalam mengembangkan jaringan informasi usaha yang sangat

dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8. Mengembangkan promosi

Guna mempercepat proses kemitraan antara UMKM dengan usaha besar

diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang

dihasilkan.

9. Mengembangkan kerjasama yang setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah

dengan UMKM untuk mengatasi berbagai isu yang terkait dengan perkembangan

usaha.

Selain itu, strategi bisnis yang dapat dilakukan untuk mempertahankan

dan mengembangkan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Perlu dipelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri, definisi atau pengertian,

kelemahan-kelemahan, potensi-potensi yang tersedia serta perundang-

undangan yang mengatur tentang UMKM.

2. Diperlukan bantuan manajerial agar tumbuh inovasi-innovasi dalam

mengelola UMKM secara berdampingan dengan usaha-usaha besar.

3. Secara vertikal dalam sistem gugus usaha, UMKM bisa menjadikan diri

sebagai komplemen-komplemen usaha bagi industri perusahaan produsen

utama. Diperlukan suatu strategi UMKM untuk menjalin kerja komplementer

dengan usaha-usaha besar.

4. Kerjasama bisa berbentuk koperasi dan bersama-sama beroperasi masuk

dalam usaha tertentu. Di Indonesia, kemitraan usaha yang berbentuk koperasi

merupakan strategi bisnis yang sangat penting, sehingga pemerintah

menganggap perlu membentuk departemen khusus untuk menangani UMKM

dan Koperasi.

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional

Kemiskinan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya

pengangguran merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh

pemerintah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan pemerintah adalah

pembangunan sektor UMKM. Hal ini dikarenakan sektor UMKM mempunyai

potensi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan

pendapatan, sekaligus pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Selain itu,

UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat

miskin, sehingga memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi, sektor

UMKM menghadapi permasalahan keterbatasan modal untuk menjalankan usaha.

Hal ini berakibat pada UMKM yang tidak dapat berkembang dengan baik.

Pemberian kredit kepada UMKM melalui koperasi simpan pinjam yaitu

Kospin Jasa merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

perekonomian rakyat. Analisis peran Kospin Jasa dalam perkembangan UMKM

menggunakan perhitungan analisis pendapatan dan nilai R/C ratio tiap jenis usaha.

Gambar kerangka pemikiran operasional dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Operasional Peran Kospin Jasa Dalam Perkembangan

UMKM Agribisnis di Bogor

Kemiskinan dan pengangguran Kota Bogor tertinggi di daerah Jawa

Barat.

UMKM merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi

kemiskinan dan pengangguran di Bogor.

Kospin Jasa ingin berperan dalam mengembangkan UMKM di Bogor

Pengembangan UMKM

Keterbatasan modal yang dimiliki UMKM.

UMKM sulit mendapatkan kredit dari pihak

bank karena dianggap tidak bankable.

Pemberian kredit melalui Kospin Jasa.

Seberapa besar efektivitas pemberian kredit yang

dilakukan Kospin Jasa kepada UMKM agribisnis anggotanya

Analisis Deskriptif

mengenai sistem

penyaluran kredit melalui

Kospin Jasa

Membandingkan pendapatan UMKM

agribisnis antara sebelum dan sesudah

mendapatkan kredit.

Peningkatan Efektivitas Pengembangan

UMKM Agribisnis oleh Kospin Jasa

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa)

Bogor yang berlokasi di Jalan Padjajaran No 38 Bogor. Bogor dipilih secara

sengaja untuk dijadikan daerah penelitian dengan pertimbangan bahwa tingkat

kemiskinan Bogor paling tinggi di daerah Jawa Barat. Sedangkan Kospin Jasa

cabang Bogor dipilih karena pada Maret 2010 Kospin Jasa Bogor mendapatkan

prestasi sebagai kantor cabang terbaik. Pengumpulan data dilaksanakan pada

bulan Juli hingga Oktober 2010.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, dan

wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pihak

dari Kospin Jasa sebagai penyalur kredit, dan Kepala Bagian Operasional sebagai

narasumber. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan 20 UMKM anggota

Kospin Jasa yang menerima bantuan kredit. Data sekunder dikumpulkan dari

berbagai literatur seperti buku, internet, arsip dari Badan Pusat Statistik (BPS),

Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Koperasi

Kota Bogor, serta literatur lainnya yang diperlukan untuk membantu dalam

ketersediaan data bagi penelitian ini.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Penentuan responden analisis peranan Kospin Jasa dilakukan dengan

purposive sampling (penentuan secara sengaja), dengan pertimbangan bahwa

responden yang terpilih dapat mewakili. Responden yang terpilih adalah Kepala

Bagian Personalia Kospin Jasa Bogor dan 20 UMKM agribisnis anggota Kospin

Jasa. Informasi mengenai 20 UMKM agribisnis yang mendapatkan bantuan kredit

didapatkan dari Kepala Bagian Personalia Kospin Jasa Bogor, dengan

pertimbangan bahwa Kepala Personalia merupakan pihak yang bisa memberikan

informasi yang relevan bagi penelitian ini. Dua puluh UMKM agribisnis penerima

kredit ini terbagi menjadi tiga bagian usaha, yaitu usaha budidaya, pengolahan,

dan retail. Usaha budidaya yang dilakukan adalah ternak bebek sebanyak dua

usaha, dan tiga usaha ternak ayam petelur. Usaha yang bergerak dalam bidang

pengolahan adalah empat usaha pembuatan telur asin, satu usaha pembuatan

kerajinan rotan, satu usaha pembuatan kasur kapuk, dua usaha meubel, dan dua

usaha pembuatan kerajinan tangan (handycraft). Sedangkan usaha retail yang

diberikan bantuan adalah dua warung makan lesehan dan tiga usaha warung sate

kambing.

4.4. Atribut Pertimbangan

Atribut yang digunakan untuk menganalisis peranan koperasi dalam

perkembangan UMKM agribisnis adalah menjelaskan sistem penyaluran kredit

yang dilakukan Kospin Jasa kepada 20 UMKM agribisnis dan pendapatan serta

R/C Ratio dari UMKM agribisnis yang mendapatkan bantuan kredit dan

penerimaan Kospin Jasa setelah dan sebelum memberikan bantuan kredit.

4.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis kualitatif,

sedangkan data kuantitatif menggunakan analisis pendapatan dari tiap jenis usaha

yang dijalankan.

4.5.1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang sistem

penyaluran kredit kepada UMKM dan dampak dari penyaluran kredit terhadap

perkembangan UMKM. Menurut Nazir (2005), metode kualitatif atau deskriptif

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu

set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah membuat gambaran yang akurat

mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki.

4.5.2. Analisis Pendapatan UMKM

Salah satu indikator penilaian kesejahteraan adalah perubahan pendapatan

dan pola konsumsi penduduk. Semakin meningkat tingkat pendapatan suatu

penduduk maka presentase pengeluaran untuk makanan akan menurun, sehingga

tersedia porsi pendapatan yang lebih besar untuk non pangan termasuk untuk

digunakan sebagai modal usaha rumah tangga atau mikro.

Lipsey et al. (1995) menerangkan bahwa pendapatan atau laba didapatkan

dari mengurangi penerimaan total (total revenue) dengan biaya total (total cost),

atau jika ditulis dalam persamaan :

= TR – TC

= (P.q) – (TFC TVC)

Dimana :

= pendapatan atau laba TR = penerimaan total (total revenue)

TC = biaya total (total cost)

P = harga produk

q = produk total (total product)

TFC = biaya tetap total (total fixed cost)

TVC = biaya variable total (total variable cost)

Penerimaan total merupakan perkalian antara harga produk dengan

produk total atau total penerimaan penjualan produk. Produk total adalah jumlah

total yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh semua faktor produksi

yang digunakan selama periode tersebut. Sedangkan biaya total merupakan

penjumlahan biaya oportunitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk

memproduksi output, yang bisa dibagi menjadi biaya tetap total dan biaya variabel

total pada tingkat produksi tertentu.

Biaya tetap total adalah biaya produksi yang tidak bervariasi dengan

tingkat output, seperti tanah, pabrik, dan mesin. Sedangkan biaya variabel total

adalah total biaya produksi yang bervariasi secara langsung dengan tingkat output,

seperti upah atau gaji karyawan.

Peran Kospin Jasa dalam penyaluran kredit terhadap pendapatan UMKM

dapat dilihat dengan membandingkan pendapatan pengusaha UMKM sebelum

mendapatkan bantuan kredit dengan pendapatan setelah mendapatkan bantuan

kredit. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dampak

pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa terhadap peningkatan pendapatan

pengusaha UMKM. Analisis pendapatan ini dilakukan pada satu tahun sebelum

pengusaha menerima kredit dan satu tahun setelah mendapatkan kredit.

Pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran

kotor usaha tersebut. Perhitungan pendapatan dilakukan dengan menggunakan

formulasi :

P = TP – (Bt + Btt)

Dimana : P = Pendapatan bersih (Rp)

TP = Total penerimaan (Rp)

Bt = Biaya tunai (Rp)

Btt = Biaya tidak tunai (Rp)

Penerimaan sering disebut juga dengan pendapatan kotor (gross farm

income), merupakan nilai produk total usaha dalam periode tertentu, baik yang

dijual maupun yang tidak dijual. Penerimaan diperoleh dari hasil kali antara

jumlah produk yang dihasilkan dengan harga jual produk tersebut. Sementara itu

pengeluaran total usaha terdiri dari biaya tunai dan biaya tidak tunai (biaya yang

diperhitungkan).

4.5.3. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio)

Data yang dikumpulkan melalui wawancara akan dianalisis untuk

mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan pendapatan dengan nilai R/C

Ratio masing-masing UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit.

Analisis R/C Ratio merupakan perbandingan (ratio atau nisbah) antara

penerimaan (revenue) dan biaya (cost). Menurut Rahim (2007) pernyataan

tersebut dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :

a = R/C Ratio

R = Py x Y

C = FC + VC

a = Py x Y / (FC + VC)

Dimana :

a = R/C Ratio

R = Penerimaan (revenue)

C = Biaya (cost)

Py = Harga Output

Y = Output

FC = Biaya Tetap (fixed cost)

VC = Biaya Variabel (variable cost)

Kriteria Keputusannya adalah sebagai berikut :

R/C > 1, usaha tersebut menguntungkan, sehingga layak untuk diusahakan

R/C < 1, usaha tersebut rugi, sehingga tidak layak untuk diusahakan

R/C = 1, usaha tersebut impas tapi tetap layak untuk dijalankan

Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu usaha yang

besar kecilnya tidak tergantung dari besar kecilnya output yang diperoleh,

misalnya pajak, sewa lahan, alat-alat produksi, dan mesin produksi. Sedangkan

biaya tidak tetap merupakan biaya yang dikeluarkan untuk suatu usaha yang besar

kecilnya dipengaruhi oleh perolehan output, misalnya tenaga kerja dan sarana

produksi.

BAB V

GAMBARAN UMUM KOPERASI

5.1. Sejarah Pendirian Kospin Jasa

Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) didirikan pada tanggal 13

Desember 1973 di Kota Pekalongan Jawa Tengah. Berawal dari tradisi “kemisan”,

yaitu tradisi membayar pekerja batik di Pekalongan pada setiap hari Kamis.

Dimana setiap pengusaha batik dan tekstil Pekalongan yang kebanyakan

merupakan pengusaha UMKM membayar setiap pekerjanya pada hari Kamis

setiap minggunya. Sebagai UMKM, pengusaha batik sering mengalami kesulitan

untuk membayar pegawainya pada hari Kamis, karena biasanya uang mereka

masih berupa barang. Oleh sebab itu, para pengusaha sering membanting harga

produksinya agar cepat laku. Hal ini menyebabkan banyak pengusaha UMKM

batik Pekalongan yang gulung tikar.

Pada saat itu, H.A. Djunaid mantan ketua Gabungan Koperasi Batik

Indonesia merasa prihatin terhadap kondisi pengusaha UMKM Batik Pekalongan.

Perubahan perekonomian nasional maupun internasional setelah orde baru

memberikan inspirasi bagi H.A. Djunaid untuk membantu keuangan UMKM.

H.A. Djunaid melihat bahwa kendala keuangan yang dialami pengusaha UMKM

adalah karena umumnya belum tersentuh pihak perbankan. Selain itu, untuk

meminjam uang di bank dibutuhkan persyaratan teknis, sedangkan para

pengusaha UMKM tidak terbiasa dengan hal tersebut.

Awalnya H.A. Djunaid bersama rekannya berpikir untuk mendirikan

usaha pegadaian sebagai solusi keuangan para pengusaha batik, namun rencana itu

tidak terlaksana. Usaha selanjutnya adalah mendirikan bank di Pekalongan guna

membantu permodalan UMKM bersama rekannya Ang Tiang Soen. Akan tetapi,

usaha ini juga tidak terlaksana dikarenakan prosedur dan perizinan mendirikan

bank sangatlah sulit.

Gagal untuk mempunyai bank tidak membuat H.A. Djunaid patah

semangat. Setelah berpikir panjang, akhirnya H.A. Djunaid memutuskan untuk

mendirikan koperasi simpan pinjam. Setelah bulat untuk mendirikan koperasi

simpan pinjam, maka H.A. Djunaid menghubungi rekannya Ang Tiang Soen dan

Tang Tiong Sim untuk mendiskusikan rencana tersebut. Akhirnya disepakati uang

Rp 10.000.000 yang rencananya untuk mendirikan bank digunakan sebagai modal

mendirikan koperasi simpan pinjam.

Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi dilakukan di rumah H.A.

Djunaid di Jl. Hayamwuruk Pekalongan pada tanggal 13 Desember 1973, yang

dihadiri 81 orang. Rapat tersebut menyepakati pembentukan Koperasi Simpan

Pinjam, dan forum menyepakati “JASA” sebagai nama koperasi, dengan harapan

agar Koperasi Simpan Pinjam dapat memberikan jasa pelayanan dan manfaat

yang baik kepada anggota, calon anggota dan masyarakat lingkungannya. 81

orang yang menghadiri rapat pun langsung diangkat menjadi anggota koperasi.

Tanggal rapat pembentukan koperasi itu pun ditetapkan sebagai tanggal berdirinya

Kospin Jasa, sedangkan Kospin Jasa Bogor sendiri didirikan pada tanggal 16

Desember 2006 sebagai kantor cabang. Kementerian Negara Koperasi UKM

memberikan rekomendasi dengan nomor 56/Kep/Dep.I/2006 (Kospin Jasa, 2009).

Adapun tujuan dari pendirian koperasi ini antara lain:

1. Mengajak seluruh potensi yang ada, tanpa membedakan suku, ras, golongan

dan agama, agar bersama-sama, bersatu padu, dan beriktikat baik turut

membangun ekonomi secara gotong royong dalam bentuk koperasi.

2. Membantu para pedagang kecil-menengah didalam memobilisir permodalan

demi kelancaran usaha, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

3. Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan

usaha secara aktif dengan mengajak mitra-mitra lainnya baik BUMN, swasta,

perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.

Seperti sebuah koperasi pada umumnya, maka untuk menuntun menuju

masa depan Kospin Jasa memiliki visi dan misi sebagai pegangan untuk

pengembangan usahanya. Visi Kospin Jasa adalah terwujudnya koperasi simpan

pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam

membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia. Sedangkan misi

Kospin Jasa adalah mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan

tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama, agar mereka dapat bersatu

padu dan beritikad baik dalam turut membangun ekonomi kerakyatan secara

gotong royong dalam bentuk koperasi.

“Bersama Membangun Usaha” adalah motto yang menjadi pijakan

Kospin Jasa dengan harapan semangat kebersamaan selalu terbina dan selalu

melekat dalam gerak dan langkah semua anggota, mereka tidak beda, tidak ada

batas, tanpa sekat menyatu bersama dalam mengembangkan usaha mereka

masing-masing sekaligus memajukan Kospin Jasa yang dicita-citakan. Susunan

pengurus pada awal berdirinya Kospin Jasa dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Susunan Pengurus Kospin Jasa Tahun 1974

Jabatan Nama Asal Daerah

Ketua Umum H.A Djunaid Pekalongan

Ketua I H. Mirza Djahri Pekalongan

Ketua II H. Usman Chusen Pekalongan

Penulis Mukmin Bakri, BSC Pekalongan

Bendahara Thio Tek Dhjiang Pekalongan

Pembantu I S. Achmad Bilfaqih Pekalongan

Pembantu II Drs. M. Trisno Akwan Pekalongan Sumber : Kospin Jasa, 2010

Tabel 7 menjelaskan bahwa H. A Djunaid sebagai penggerak

terbentuknya Kospin Jasa langsung diangkat sebagai Ketua Umum dibantu

dengan beberapa pengurus lainnya.

5.2. Permodalan

Modal utama pendirian Kospin Jasa berasal dari patungan H.A. Djunaid

dan Ang Tiang Soen sebesar Rp 5.000.000 dan pinjaman dari Mohtar Riyadi

sebesar Rp 5.000.000. Uang Rp 10.000.000 tersebut awalnya disetor di Bank

Indonesia untuk syarat mendirikan bank seperti cita-cita H.A. Djunaid

sebelumnya, karena gagal mendirikan bank, maka uang tersebut digunakan

sebagai modal awal pendirian Kospin Jasa. Selanjutnya, dalam menjalankan

usahanya Kospin Jasa menetapkan simpanan pokok masing-masing anggota

sebesar Rp 25.000. sementara untuk keperluan fasilitas kegiatan organisasi pada

awal pendirian Kospin Jasa menggunakan alat-alat sendiri sehingga tidak

mengeluarkan dana.

5.3. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas harian Kospin Jasa dipimpin oleh dewan pengurus,

sedangkan struktur organisasinya terbagi menjadi struktur organisasi kantor pusat

dan struktur organisasi kantor cabang. Struktur organisasi kantor pusat dapat

dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pusat Kospin Jasa Sumber : Kospin Jasa, 2010

Gambar 2 menjelaskan bahwa struktur organisasi Kantor Pusat Kospin

Jasa dipimpin langsung oleh ketua umum yang membawahi pengurus dan

supervisi. Susunan pengurus Kospin Jasa dapat dilihat pada Tabel 8.

Ketua Umum

Pengurus dan Supervisi

Asisten Pengurus

Legal Officer

Asisten Divisi Wilayah

Pimpinan Cabang Syariah

Asisten Bidang Syariah

Pimpinan Cabang

Divisi

Litbang

Asisten Bidang

Kabag

Kasie

Kabag

Kasie Kasie

Staf Staf Staf Staf

Tabel 8. Susunan Pengurus Kospin Jasa Tahun 2008

Jabatan Nama Asal Daerah

Ketua Umum H.A Zaky Arslan Djunaid Pekalongan

Ketua I Lukito Sindoro Klaten

Ketua II H. Teguh Suhardi, BA Waleri

Ketua III H. Marsidi, SH Solo

Ketua IV H. M Andy Arslan, SE Pekalongan

Sekretaris Umum H. Sachroni Pekalongan

Sekretaris I H. A Alf Arslan, SE Pekalongan

Sekretaris II H. Moh. Ali Shahab, SE Msi Pekalongan

Sekretaris III H. Ali Mukti, SH M.Hum Solo

Bendahara Umum H. Taufik Kariem Pekalongan

Bendahara I H. Nadhirin Maskha Tegal

Bendahara II Budi Setiawan (Yap Yun Foe) Batang

Bendahara III H. Baidhowi Pemalang

Bendahara IV Ir. Ong Umaryadi, MM Purwokerto Sumber : Kospin Jasa, 2010

Kospin Jasa sebagai koperasi primer juga menonjolkan posisi anggota

sebagai pemilik koperasi. Hal ini terlihat pada saat Kospin Jasa menyelenggarakan

RAT. Saat RAT berlangsung semua anggota berhak menyampaikan aspirasinya.

Anggota Kospin Jasa yang mencapai 6.759 anggota tentu tidak mungkin jika

dikumpulkan dalam satu waktu dan satu tempat untuk melakukan RAT, maka dari

itu biasanya, tiap-tiap cabang Kospin Jasa terlebih dahulu mengadakan rapat

untuk merumuskan masalah terpenting yang harus disampaiankan saat RAT pusat.

Sehingga pada saat RAT pusat tetap berjalan efektif dan efisien.

Kospin Jasa sendiri menganggap RAT merupakan kekuasaan tertinggi

pada struktur organisasinya. Setelah RAT barulah terdapat beberapa pengurus

koperasi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Semua pengurus Kospin Jasa merupakan gabungan dari tiga etnis yang

ada, yaitu Pribumi, Tionghoa, dan Arab. Pengurus yang diangkat di Kospin Jasa

adalah berasal dari anggota koperasi yang aktif dan memiliki prestasi yang baik.

Struktur organisasi kantor cabang Kospin Jasa dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Cabang Kospin Jasa Sumber : Kospin Jasa, 2010

Struktur organisasi kantor cabang pusat pada Gambar 3 menjelaskan

bahwa terdapat perbedaan dengan kantor pusat. Dimana pada kantor cabang

Kospin Jasa dipimpin oleh pimpinan cabang yang membawahi asisten cabang,

dan kabag layanan operasional. Asisten cabang membawahi Kepala ICU, sopir

pesuruh, dan satpam. Sedangkan kabag layanan operasional membawahi CSO,

penagihan, pembayaran, teller, akunting, administrasi rekening, bagian umum,

bagian simpanan, dan bagian peminjaman. Saat ini Kospin Jasa Bogor memiliki

sepuluh orang karyawan.

5.4. Sistem Penyaluran Kredit Pada Kospin Jasa

Motivasi utama pendirian Kospin Jasa adalah sebagai wadah untuk

pembauran tiga etnis, yaitu Pribumi, Tionghoa, dan Arab. Kospin Jasa

meyakinkan tiga etnis tersebut bahwa koperasi merupakan wadah yang paling

tepat untuk memenuhi kebutuhan modal yang sangat dibutuhkan oleh tiap-tiap

pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Hingga akhir tahun 2008 anggota

Kospin Jasa mencapai 6.759 orang.

Pimpinan Cabang

Asisten Cabang

Kabag Layanan Operasional

CSO

Penagihan

Pembayaran

Teller

Akunting

Adm Rekening

Umum

Simpanan

Pinjaman ICU

Kepala ICU

Sopir Pesuruh

Satpam

Keberhasilan Kospin Jasa sebagai salah satu koperasi terbaik dapat dilihat

dari jumlah kantor pelayanan yang sekarang mencapai 74 kantor yang tersebar di

seluruh Indonesia. Kospin jasa memiliki asset lebih dari Rp 1 triliun. Tiap kantor

Kospin Jasa melayani semua anggota dan calon anggotanya dengan sangat baik.

Salah satu bentuk pelayanan Kospin Jasa kepada anggota dan calon anggotanya

adalah dengan mengeluarkan beberapa produk simpanan atau tabungan. Produk

simpanan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Simpanan Manasuka Harian (Rekening Koran)

Simpanan in ditujukan pada pelaku usaha khususnya pedagang. Setoran

dapat dilakukan setiap saat, demikian juga dengan penarikannya.

2. Simpanan Manasuka Berjangka

Simpanan manasuka berjangka merupakan simpanan dengan program-

program terencana, karena waktu simpanannya mulai dari satu bulan, tiga bulan,

enam bulan sampai dua belas bulan dengan jasa simpanan (bunga) yang

kompetitif dan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman.

3. Simpanan Hari Koperasi (HARKOP)

Simpanan Hari Koperasi adalah simpanan yang ditujukan untuk

memaknai hari koperasi. Simpanan ini mendapatkan bunga setiap bulannya.

Selain itu, penabung berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah,

antara lain biaya perjalanan haji untuk dua orang, biaya umroh dan kendaraan

bermotor. Simpanan HARKOP juga dapat dijadikan jaminan pinjaman di Kospin

Jasa.

4. Tabungan Koperasi (TAKOP)

Tabungan Koperasi adalah sebagai wahana pemupukan modal usaha dari

yang kecil hingga yang besar.

5. Tabungan SAFARI (Sadar Manfaat Koperasi)

Tabungan ini merupakan tabungan dengan sistem arisan, melalui

penyaringan yang dilaksanakan setiap bulan dan berkesempatan mendapatkan

sejumlah uang yang telah ditentukan dan hadiah sepeda motor. Selain itu,

tabungan SAFARI memiliki keistimewaan yaitu peserta akan diajak berekreasi

setiap tahunnya. Tabungan ini telah mencetak rekor dari Museum Rekor Indonesia

(MURI) sebagai tabungan dengan peserta wisata terbanyak di Indonesia.

6. Tabungan Haji Labbaika

Tabungan ini merupakan fasilitator untuk nasabah yang merencanakan

naik haji. Jika penabung merencanakan naik haji, pihak Kospin Jasa dapat

menyediakan dana Talangan Haji untuk penabung dan membantu mengurus

persiapan naik haji.

7. Tabungan Pundi Arta JASA

Tabungan pundi arta jasa ini sama dengan tabungan Safari, yang

membedakannya hanya pada tabungan pundi arta jasa dibatasi jumlahnya.

8. Simpanan Keluarga Sejahtera

Simpanan keluarga sejahtera ini merupakan produk simpanan yang

ditujukan bagi anggota, calon anggota dan keluarganya, serta pengusaha UMKM.

Besarnya tabungan adalah Rp 25.000 perbulan, dengan jangka waktu 24 bulan

dengan sistem arisan.

Selain itu, Kospin Jasa yang memang bertujuan untuk membantu

pengusaha, khususnya pengusaha UMKM yang mengalami permasalahan

permodalan telah banyak meluncurkan produk pinjaman yang bisa dipilih oleh

UMKM. Produk-produk pinjaman tersebut adalah:

1. Pinjaman Harian (Rekening Koran)

Pinjaman harian atau rekening koran ini menggunakan sistem yang

memudahkan pengusaha UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha secara

terencana. Jasa pinjaman atau bunga pada pinjaman harian dihitung harian dan

pengambilan dananya dengan menggunakan tanda terima.

2. Pinjaman Berjangka

Pinjaman berjangka adalah pinjaman modal kerja yang memungkinkan

pengusaha menggunakan dana tersebut dengan seluas-luasnya. Jangka

peminjaman pinjaman berjangka ini adalah 12 bulan, dengan bunga pinjaman

kurang dari satu persen yang dibayarkan tiap bulannya.

3. Pinjaman Insidentil

Pinjaman insidentil adalah pinjaman yang ditujukan untuk calon

pengusaha yang baru mendapatkan peluang usaha. Proses pinjaman akan

diusahakan secepat mungkin, dan jangka waktu peminjaman paling lama hanya

tiga bulan saja.

4. Pinjaman Anuitet (Angsuran Tetap)

Pinjaman anuitet ini adalah pinjaman yang sangat tepat untuk investasi

atau untuk pembelian sarana usaha jangka panjang, dengan waktu pinjaman 12

bulan sampai 48 bulan. Angsuran pada pinjaman ini bersifat tetap dengan

pembayaran bunga kurang dari satu persen dari jumlah pinjaman tiap bulannya.

5. Pinjaman UMK

Pinjaman ini merupakan produk pinjaman yang memiliki banyak

manfaat, khususnya untuk kebutuhan tambahan modal usaha kecil, sarana

prasarana dalam menunjang aktivitas kerja yang dikhususkan bagi pedagang kecil,

para professional, pegawai swasta, TNI, Polri, notaris, dsb. Jangka waktu

peminjaman melalui produk pinjaman UMK ini mulai dari 12 bulan sampai

dengan 36 bulan, dengan bunga pinjaman kurang dari 1 persen.

6. Pinjaman Paket Kendaraan

Pinjaman paket kendaraan adalah pinjaman yang dikhususkan untuk

pengusaha yang menginginkan kendaraan untuk transfortasi, baik roda dua atau

roda empat. Peminjam bisa bebas memilih kendaraan yang diinginkan di semua

dealer, dan pihak Kospin Jasa yang akan mengurus pembayarannya, dengan jasa

pinjaman atau bunga yang relatif murah dan uang muka yang memadai.

Gambaran besaran dari masing-masing klasifikasi pinjaman dapat dilihat pada

Tabel 9.

Tabel 9. Klasifikasi Jumlah Pinjaman per 31 Desember 2008

Klasifikasi (Rp) Jumlah Pinjaman

(Rp)

Jumlah Peminjam

(orang)

Persen

(%)

S/D 5 juta 99.686.358.456 3.628 21,1

5 juta s/d 15 juta 43.004.641.055 4.372 25,4

15 juta s/d 50 juta 168.899.070.136 5.495 31,9

50 juta s/d 150 juta 242.582.552.507 2.700 15,7

150 juta s/d 999 juta 299.748.681.282 948 5,5

1 milyar 99.917.716.950 74 0.4

Jumlah 929.673.120.387 17.217 100 Sumber : Kospin Jasa, 2009

Tabel 9 menjelaskan bahwa Kospin Jasa banyak memberikan bantuan

kredit dengan jumlah pinjaman sampai Rp 1 milyar. Dilihat dari jumlah

peminjam, maka pinjaman yang paling banyak adalah pinjaman yang berkisar dari

Rp 15 juta sampai dengan Rp 50 juta, dengan jumlah peminjam sebanyak 5.495

orang (pengusaha). Sedangkan pinjaman yang paling jarang diajukan adalah

pinjaman sebesar Rp 1 milyar, dengan jumlah peminjam sebanyak 74 orang

(pengusaha). Kospin Jasa Bogor sebagai kantor cabang telah menyalurkan dana

pinjaman sebesar Rp 35.470.025.439 kepada 80 orang yang merupakan pengusaha

dari berbagai bidang termasuk agribisnis.

UMKM yang diberikan bantuan kredit oleh Kospin Jasa memanfaatkan

berbagai macam produk pinjaman yang ditawarkan. UMKM dengan jenis usaha

budidaya seperti usaha budidaya ayam petelur dan budidaya bebek lebih banyak

menggunakan produk pinjaman harian, karena jumlah pinjaman lebih sedikit dan

sistem pembayaran harian yang dirasa lebih meringankan pihak peminjam.

UMKM dengan jenis usaha pengolahan seperti usaha pembuatan kasur

kapuk, meubel, kerajinan tangan, dan telur asin lebih banyak memanfaatkan

pinjaman berjangka dan pinjaman UMK. Pinjaman berjangka dan pinjaman UMK

lebih banyak digunakan karena merupakan pinjman yang memang khusus

diperuntukkan untuk UMKM. Selain itu, pinjaman berjangka dan pinjaman UMK

memiliki jangka waktu peminjaman yang lebih lama.

Usaha retail, seperti warung makan lesehan dan warung sate lebih banyak

memanfaatkan pinjaman UMK, pinjaman anuitet, dan pinjaman paket kendaraan.

Pinjaman paket kendaraan banyak dimanfaatkan pelaku usaha sebagai sarana

transportasi dalam pendistribusian produk dan sebagai sarana untuk pembelian

input produksi. Sedangkan pinjaman anuitet dan pinjaman UMK dimanfaatkan

untuk tambahan modal dengan angsuran tetap dan jangka waktu peminjaman yang

lebih panjang.

Pengusaha UMKM yang dapat diberikan bantuan pinjaman merupakan

UMKM yang telah mampu memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak

Kospin Jasa. Tata cara pelaksanaan peminjaman pada Kospin Jasa adalah sebagai

berikut :

1. Calon Debitur Mengisi Surat Permohonan Kredit

a. Lengkapi segala persyaratan peminjaman seperti surat permohonan

kredit

b. Sertakan lampiran fotocopy yang dibutuhkan, seperti fotocopy jumlah

pendapatan, fotocopy identitas diri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy

rekening listrik, fotocopy surat keterangan usaha

c. Wawancara dengan referensi atau rekanan mengenai data calon

debitur

d. Pihak Kospin Jasa menyusun jadwal kunjungan ke calon debitur

2. Menganalisis Ekonomis Usaha dan Jaminan

Menganalisis ekonomis usaha dan jaminan dilakukan pihak Kospin Jasa

dengan cara sebagai berikut :

a. Wawancara dengan calon debitur

b. Menganalisis data pemohon baik berupa laporan neraca, laba rugi,

kebutuhan modal kerja, cash flow, dll

c. Menganalisis nilai rupiah jaminan yang diajukan calon debitur

3. Menganalisis Yuridis Usaha dan Jaminan

a. Menganalisis status usaha calon debitur secara hukum

b. Melakukan pemeriksaan dokumen yang dijadikan jaminan, seperti

SHM, BPKB, dll

c. Memeriksa status kepemilikan dan perolehan jaminan

d. Memeriksa semua dokumen yang melengkapi surat permohonan

kredit

4. Keputusan Pinjaman

a. Data yang telah dianalisis baru diajukan ke Komite Pinjaman

b. Komite Pinjaman membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan

Pinjaman (SP3) kepada calon debitur

5. Pencairan Pinjaman

a. Pihak Kospin Jasa menyiapkan order pembuatan PPU dan pengikatan

jaminan

b. Setelah semua lengkap, dokumen ditandatanganai komite dan calon

debitur, baru setelah itu dana pinjaman bisa dicairkan

c. Pihak Kospin Jasa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk

mencairkan dana pinjaman

d. Hal terpenting bagi Kospin Jasa saat prose pencairan pinjaman adalah

mengucapkan terima kasih kepada debitur atas kerjasama dan

kepercayaannya kepada Kospin Jasa

6. Pelaporan Administrasi Pinjaman

Pelaporan administrasi pinjaman dapat dilakukan harian, mingguan,

maupun bulanan.

7. Administrasi Pinjaman

Administrasi pinjaman terdiri dari file pinjaman dan jaminan yang dicatat

dalam buku realisasi pinjaman, order notaris, surat keluar, dan pengakuan

pinjaman.

Dua Puluh UMKM yang mendapatkan pinjaman kredit oleh Kospin Jasa

menjalankan semua tatacara peminjaman yang diterapkan oleh Kospin Jasa.

Kospin Jasa tidak memilih calon peminjam berdasarkan lama tidaknya bergabung

dengan Kospin Jasa. Hal yang lebih diutamakan dalam penyaluran kredit adalah

kemampuan tiap UMKM dalam mengikuti prosedur peminjaman. Dua puluh

UMKM tersebut terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kredit yang

menyertakan fotocopy berkas yang dibutuhkan, seperti fotocopy identitas diri,

fotocopy kartu keluarga, fotocopy rekening listrik, air, dan telepon, fotocopy surat

izin usaha, fotocopy rincian pendapatan, dan fotocopy berkas yang akan dijadikan

jaminan dalam peminjaman. Jika semua berkas yang dibutuhkan telah lengkap,

tiap UMKM tinggal menunggu pihak Kospin Jasa yang akan melakukan

pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan melakukan pemeriksaan terhadap

jaminan peminjaman. Setelah melakukan pemeriksaan, pihak peminjam akan

diwawancara oleh Kospin Jasa, hal ini dilakukan untuk mengetahui karakter calon

peminjam kredit. Jika semua proses telah dilewati oleh calon peminjam, maka

pihak peminjam kembali menunggu keputusan dari pihak komite pemberi

pinjaman mengenai disetujui atau tidaknya pencairan kredit.

BAB VI

ANALISIS PENDAPATAN ANGGOTA

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyaluran kredit

pada Kospin Jasa tidak terlepas dari unsur 5C. Adapun prosedur dengan

menggunakan prinsip 5C ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadi

tunggakan pembayaran setelah pencairan kredit. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pencairan kredit untuk UMKM agribisnis oleh Kospin Jasa adalah:

1. Jenis Usaha

Jenis usaha yang diberikan kredit oleh Kospin Jasa terbagi menjadi tiga,

yaitu budidaya, pengolahan, dan retail. Usaha budidaya terdiri dari budidaya

ternak bebek dan budidaya ayam petelur. Usaha pengolahan terdiri dari meubel,

kerajinan rotan, pembuatan kasur kapuk, pembuatan telur asin, dan handycraft.

Sedangkan usaha retail yang dijalankan terdiri dari usaha warung makan lesehan

dan warung sate kambing.

2. Usia

Minimal usia dalam pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa

biasanya adalah 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa usia 20 tahun

merupakan usia produktif.

3. Pendidikan Terakhir

Pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa biasanya membatasi

minimal pendidikan adalah SMU sederajat.

4. Skala usaha

Besar kecilnya suatu usaha dalam hal ini adalah UMKM merupakan

faktor yang menjadi bahan pertimbangan pihak Kospin Jasa dalam menyalurkan

kredit. Jika usaha yang diajukan cukup menjanjikan di masa datang, maka pihak

Kospin Jasa dapat memberikan kredit sesuai dengan skala usaha tersebut. Dengan

memberikan kredit sesuai dengan skala usaha, maka diharapkan pihak peminjam

dapat lancar dalam pengembalian kredit.

5. Lama usaha

Lama usaha juga merupakan hal yang dijadikan salah satu pertimbangan

dalam pencairan kredit oleh Kospin Jasa. Dengan mengetahui lama usaha, maka

pihak Kospin Jasa dapat memperkirakan keberlangsungan usaha tersebut sehingga

Kospin Jasa dapat memperkecil risiko terjadinya kredit macet.

6. Jenis dan jumlah agunan (jaminan)

Jenis dan jumlah agunan atau barang dan SHM yang dijadikan jaminan

juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengajuan dan pencairan

kredit. Agunan merupakan jaminan yang bisa digunakan pihak Kospin Jasa untuk

memperkirakan bantuan kredit yang tepat bagi UMKM, sehingga jika terjadi hal

yang tidak diharapkan oleh pihak pemberi pinjaman seperti kredit macet, maka

Kospin Jasa dapat mengambil agunan untuk memperkecil kerugian. Agunan yang

diterima Kospin Jasa berupa sertifikat dan BPKB, dimana nilai pinjaman yang

dapat diberikan adalah 60 persen dari nilai sertifikat dan 50 persen dari nilai

BPKB.

7. Jarak lokasi usaha

Jarak lokasi usaha yang biasanya dapat diberikan kredit adalah lokasi

usaha yang masih berada di cakupan wilayah Bogor. Hal ini dimaksudkan untuk

mempermudah pihak Kospin Jasa untuk melakukan pemeriksaan ke tempat usaha

sebelum pencairan kredit. Selain itu, dengan lokasi yang masih berada di daerah

Bogor, maka pihak Kospin Jasa dapat dengan mudah melakukan penagihan

pembayaran pinjaman pada pihak peminjam.

Faktor lain yang menjadi acuan untuk memberikan kredit adalah karakter

calon peminjam. Tujuan dari mengetahui karakter calon peminjam kredit ini

adalah agar pihak Kospin Jasa mengetahui peminjam memiliki karakter yang baik

atau tidak. Karakter calon peminjam dapat dilihat dari riwayat pinjaman yang

calon peminjam pernah lakukan dan keaktifan pihak peminjam selama menjadi

anggota koperasi. Selain itu, capacity atau kapasitas juga menjadi bahan

pertimbangan dalam pencairan kredit. Mengetahui kapasitas calon peminjam

dapat dilakukan dengan mengetahui pendapatan bersih usaha dalam setahun dan

mengetahui jumlah pengeluaran. Semakin besar pendapatan bersih usaha maka

akan memudahkan calon peminjam untuk memperoleh bantuan kredit. Sedangkan

prinsip collateral tidak dilakukan analisis penilaian yang mendalam. Prinsip ini

hanya dilakukan dengan sebatas melihat apakah jaminan yang diajukan calon

peminjam adalah benar milik pribadi calon peminjam. Capital yang merupakan

sumber pembiayaan bagi calon peminjam untuk mengembalikan pinajaman dapat

dilihat dari jenis UMKM yang dijalankan dan memeriksa apakah calon penerima

kredit memiliki sumber keuangan lain selain usaha yang akan diberikan kredit.

Sedangkan Condition of Economyc dijadikan acuan bagi pihak Kospin Jasa dalam

melakukan penilaian bagaimana kondisi UMKM agribisnis saat pengajuan kredit

dan prediksi UMKM agribisnis di masa yang akan datang.

UMKM anggota Kospin Jasa yang dijadikan responden adalah UMKM

agribisnis penerima kredit dari Kospin Jasa yang berjumlah 20 UMKM agribisnis.

Karakteristik responden ini dibagi menjadi jenis usaha, usia, pendidikan terakhir,

lama usaha dijalankan, jenis agunan, jarak lokasi usaha dengan Kospin Jasa, dan

skala usaha. Karakteristik tersebut dikelompokkan berdasarkan informasi dari

Kospin Jasa dan disesuaikan oleh penelitian-penelitian terdahulu, seperti

penelitian yang dilakukan oleh Hutagaol (2009). Karakteristik responden tersebut

dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Karakteristik Responden No Karakteristik Jumlah Persentase (%)

1 Jenis Usaha

Budidaya

Pengolahan

Retail

5 orang

10 orang

5 orang

25

50

25

Jumlah 20 orang 100

2 Usia

20 tahun-40 tahun

> 40 tahun

11 orang

9 orang

55

45

Jumlah 20 orang 100

3 Pendidikan Terakhir

SMU sederajat

> D3

11 orang

9 orang

55

45

Jumlah 20 orang 100

4 Lama Usaha Dijalankan

< 1 tahun – 2 tahun

> 2 tahun

8 orang

12 orang

40

60

Jumlah 20 orang 100

5 Jenis Agunan

Sertifikat

BPKB

15 orang

5 orang

75

25

Jumlah 20 orang 100

6 Jarak Lokasi Usaha dengan Kospin Jasa

1 km-20 km

> 20 km

14 orang

6 orang

70

30

Jumlah 20 orang 100

7 Skala Usaha

Mikro Kecil

Menengah

1 orang 18 orang

1orang

5 90

5

Jumlah 20 orang 100

Sumber : Data Primer (diolah)

Karakteristik responden berdasarkan Tabel 10 terbagi menjadi beberapa

kriteria, yaitu jenis usaha, usia peminjam, pendidikan terakhir, lama usaha

dijalankan, jenis agunan, jarak lokasi usaha dengan Kospin Jasa, dan skala usaha.

Jenis usaha UMKM yang diberikan kredit terbagi menjadi usaha budidaya,

pengolahan, dan retail, dimana jenis usaha pengolahan lebih mendominasi jenis

usaha yang diberikan bantuan kredit yaitu sebesar 50 persen. Syarat usia yang bisa

diberikan kredit adalah diatas dua puluh tahun. Akan tetapi, pada Kospin Jasa usia

peminjam yang berumur 20-40 tahun lebih banyak diberikan bantuan kredit yaitu

sebesar 55 persen. Pendidikan terakhir yang lebih banyak diberikan kredit adalah

SMU sederajat sebesar 55 persen. Sedangkan rincian responden berdasarkan

karakteristiknya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Faktor lain yang menjadi penentu adalah lama usaha dijalankan, hal ini

terlihat pada usaha yang dijalankan berumur lebih dari dua tahun lebih banyak

mendapatkan bantuan kredit, yaitu sebesar 60 persen atau sebanyak 12 pengusaha.

Jenis agunan yang biasa dijadikan jaminan pada Kospin Jasa hanya dua, yaitu

sertifikat dan BPKB, dimana sertifikat lebih banyak dijadikan agunan yaitu

sebanyak 15 pengusaha atau sebesar 75 persen. Jarak lokasi usaha dengan kantor

Kospin Jasa merupakan faktor yang menjadi pertimbangan. Lokasi usaha harus

masih berada di sekitar Bogor. Pemberian kredit kepada pelaku usaha juga sedikit

banyak berpengaruh pada skala usaha yang dijalankan, dimana skala usaha kecil

dengan jumlah kekayaan tidak lebih dari Rp 500 juta lebih banyak mengajukan

kredit, yaitu sebesar 90 persen atau sebanyak 18 pelaku usaha.

Semua faktor tersebut sangat berpengaruh pada pendaptan yang akan

diterima oleh masing-masing UMKM penerima kredit. Pendapatan yang

digunakan dalam analisis adalah pendapatan usaha rata-rata, yaitu total

penerimaan usaha dikurangi dengan total biaya pengeluaran UMKM. Pendapatan

usahatani diperoleh dengan cara mengurangkan penerimaan rata-rata dengan

biaya rata-rata yang dikeluarkan.

Penerimaan UMKM adalah nilai produksi yang diperoleh dalam jangka

waktu tertentu. Penerimaan UMKM merupakan hasil perkalian antara jumlah

produksi total dengan harga jual dari hasil produksi tersebut. Sedangkan biaya

yang dikeluarkan yakni nilai penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan

dalam melakukan proses produksi usaha tersebut. Dikarenakan UMKM agribisnis

yang menjadi anggota Kospin Jasa bergerak diberbagai bidang usaha, maka nilai

penerimaan diperoleh dengan cara menghitung rata-rata jumlah penerimaan dari

tiap jenis usaha UMKM. Demikian pula dengan biaya yang harus dikeluarkan,

dikarenakan berbeda karakter usaha, maka biaya yang diambil adalah total rata-

rata dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan masing-masing UMKM. Rincian

perhitungan output dan biaya masing-masing jenis usaha sebelum dan sesudah

kredit per tahun dapat dilihat pada Lampiran 2.

6.1. Pendapatan UMKM Agribisnis Berdasarkan Jenis Usaha

Pendapatan UMKM berdasarkan jenis usaha bisa didapatkan melalui

perhitungan pengurangan antara jumlah penerimaan dan biaya yang harus

dikeluarkan. Penerimaan UMKM sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit

berdasarkan jenis usahanya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rincian Penerimaan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit

Berdasarkan Jenis Usaha No Jenis Usaha

UMKM

Penerimaan Rata-

Rata Sebelum

Kredit (Rp)

Penerimaan Rata-

Rata Sesudah

Kredit (Rp)

Perbedaan

Penerimaan (Rp)

1 Budidaya 61.812.500 114.500.000 (+) 52.687.500 2 Pengolahan 1.840.000.000 3.330.000.000 (+) 1.490.000.000 3 Retail 225.000.000 510.000.000 (+) 285.000.000

Total

Penerimaan 2.126.812.500 3.954.500.000 (+) 1.827.687.500


Tabel 11 menjelaskan bahwa jumlah total penerimaan UMKM sebelum

menerima kredit adalah sebesar Rp 2.126.812.500, sedangkan total penerimaan

UMKM setelah pemberian kredit adalah sebesar Rp 3.954.500.000, dengan selisih

penerimaan sebelum dan sesudah menerima kredit adalah meningkat sebesar Rp

1.827.687.500. Pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa berdampak pada

peningkatan penerimaan UMKM. Hal ini terjadi karena dengan adanya bantuan

kredit, UMKM mampu meningkatkan skala usahanya, atau menambah input

produksi untuk meningkatkan jumlah produksi usaha. Peningkatan penerimaan

juga berpengaruh pada peningkatan biaya operasional usaha. Rincian biaya yang

dikeluarkan UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit berdasarkan jenis

usaha dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Rincian Biaya yang Harus Dikeluarkan UMKM Sebelum dan Sesudah

Menerima Kredit No Uraian Biaya Rata-Rata

Sebelum Kredit

(Rp)

Biaya Rata-Rata

Sesudah Kredit

(Rp)

Perbedaan

Biaya (Rp)

1 Budidaya 28.800.000 57.840.000 (+) 29.040.000 2 Pengolahan 1.210.910.000 1.734.600.000 (+) 523.690.000 3 Retail 175.000.000 358.800.000 (+) 183.800.000

Total Biaya 1.414.710.000 2.151.240.000 (+) 736.530.000


Tabel 12 menjelaskan bahwa biaya total yang harus dikeluarkan UMKM

sebelum menerima kredit dari Kospin jasa adalah Rp 1.414.710.000 dan total

biaya yang harus dikeluarkan UMKM setelah menerima kredit adalah sebesar Rp

2.151.240.000, dengan selisih biaya sebelum dan sesudah bantuan kredit adalah

sebesar Rp 736.530.000. Sedangkan rincian perhitungan pendapatan UMKM

sebelum dan sesudah menerima bantuan kredit dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rincian Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit No Uraian Nilai Rata-Rata Sebelum

Kredit (Rp) Nilai Rata-Rata Setelah

Kredit (Rp)

1 a. Penerimaan Budidaya

b. Biaya Budidaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

61.812.500 28.800.000 33.012.500

2,14

114.500.000 57.840.000 56.660.000

1,97

2 a. Penerimaan Pengolahan

b. Biaya Pengolahan

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

1.840.000.000 1.210.910.000

629.090.000 1,51

3.330.000.000 1.734.600.000 1.595.400.000

1,91

3 a. Penerimaan Retail

b. Biaya Retail

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

225.000.000 175.000.000

50.000.000 1,28

510.000.000 358.800.000 151.200.000

1,42

4 a. Total Penerimaan

b. Total Biaya

c. Total Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio Total (a:b)

2.126.812.500 1.414.710.000

712.102.500 1,50

3.954.500.000 2.151.240.000 1.803.260.000

1,83


Tabel 13 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan nilai yang diperoleh

pengusaha UMKM agribisnis sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan kredit

dari Kospin Jasa. Penerimaan UMKM yang bergerak dalam usaha budidaya

mengalami peningkatan dari sebelum menerima kredit sebesar Rp 61.812.500

menjadi Rp 114.500.000, hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan, yaitu

sebesar Rp 33.012.500 sebelum menerima kredit menjadi Rp 56.660.000 setelah

menerima kredit. Akan tetapi, peningkatan pendapatan UMKM yang bergerak

dalam usaha budidaya ini berbanding terbalik dengan nilai R/C ratio. R/C ratio

sebelum menerima kredit lebih besar dari setelah menerima kredit, yaitu dari 2,14

menjadi 1,97, yang artinya bahwa setiap pengeluaran biaya Rp 1 sebelum

menerima kredit akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 2,14, dan Rp 1 biaya

yang dikeluarkan setelah menerima kredit akan mendapatkan penerimaan sebesar

Rp 1,97. Hal ini terjadi karena saat setelah menerima kredit, biaya yang

dikeluarkan untuk operasional usaha lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan

sebelum menerima kredit, yaitu meningkat sebesar 33,51 persen, sedangkan

penerimaan sebelum dan sesudah kredit hanya meningkat sebesar 29,88 persen.

Peningkatan penerimaan jenis usaha pengolahan sebesar Rp

1.490.000.000 berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha tersebut.

Pendapatan yang awal sebelum kredit hanya sebesar Rp 629.090.000 menjadi Rp

1.595.400.000. Hal ini menjelaskan bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebesar

43,43 persen setelah UMKM mendapatkan bantuan kredit. Walaupun peningkatan

pendapatan juga diikuti oleh peningkatan biaya yang harus dikeluarkan usaha

yaitu sebesar 17,77 persen, akan tetapi tetap berdampak positif pada nilai R/C

ratio jenis usaha pengolahan ini, dikarenakan nilai R/C ratio meningkat dari 1,51

menjadi 1,91 setelah UMKM menerima kredit. Nilai R/C ratio tersebut

menjelaskan bahwa UMKM dengan jenis usaha pengolahan ini layak untuk

dijalankan, karena sebelum menerima kredit tiap Rp 1 yang dikeluarkan usaha

akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,51. Sedangkan setelah menerima

bantuan kredit dari Kospin Jasa tiap Rp 1 yang dikeluarkan akan mendatangkan

penerimaaan sebesar Rp 1,91. Hal ini tentu saja menjelaskan bahwa bantuan

kredit yang diberikan Kospin Jasa pada UMKM jenis usaha pengolahan sangat

memberikan keuntungan bagi usaha tersebut.

UMKM yang bergerak dalam bidang retail juga merasakan manfaat yang

baik setelah menerima kredit dari Kospin Jasa. Penerimaan yang awalnya hanya

sebesar Rp 225.000.000 meningkat sebesar 38,77 persen menjadi Rp 510.000.000

setelah menerima kredit. Disisi lain, biaya operasional juga meningkat sebesar

34,43 persen dari sebesar Rp 175.000.000 menjadi Rp 358.800.000. Peningkatan

biaya ini tidak menjadikan pendapatan yang diterima usaha menurun, melainkan

naik sebesar 50,29 persen dari sebelum kredit sebesar Rp 50.000.000 menjadi Rp

151.200.000 setelah kredit. Peningkatan pendapatan ini juga berdampak pada nilai

R/C ratio yang meningkat dari sebelum kredit sebesar 1,28 menjadi 1,42 setelah

kredit, yang artinya sebelum kredit tiap Rp 1 yang dikeluarkan UMKM akan

mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,28, dan tiap Rp 1 yang dikeluarkan

UMKM setelah kredit akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,42.

Secara keseluruhan, penerimaan UMKM yang menerima bantuan kredit

meningkat sebesar 30,05 persen, dari sebelum menerima kredit sebesar Rp

2.126.812.500 meningkat menjadi Rp 3.954.500.000 setelah kredit. Peningkatan

juga terjadi pada biaya yang harus dikeluarkan, yaitu dari sebesar Rp

1.414.710.000 sebelum kredit meningkat sebesar 20,65 persen setelah kredit

menjadi Rp 2.151.240.000. Peningkatan penerimaan dan biaya berdampak pada

peningkatan pendapatan keseluruhan UMKM yang menerima bantuan kredit yaitu

dari Rp 712.102.500 sebelum kredit menjadi Rp 1.803.260.000 setelah kredit. Hal

ini menjelaskan bahwa pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa memberikan

manfaat yang baik bagi perkembangan UMKM yang menerima kredit karena

pendapatan UMKM mampu meningkat sebesar 43,37 persen. Nilai R/C ratio

UMKM pun meningkat sebsar 9,9 persen dari sebelum kredit hanya sebesar 1,50

menjadi 1,83 setelah kredit, yang artinya usaha tersebut layak diusahakan. Nilai

R/C ratio menjelaskan bahwa UMKM tersebut mampu mendatangkan penerimaan

sebesar Rp 1,50 setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp 1 sebelum kredit, dan

mendatangkan penerimaan sebesar Rp 1,83 jika mengeluarkan biaya Rp 1 setelah

kredit.

Nilai masing-masing R/C ratio setelah UMKM menerima bantuan kredit

dari Kospin Jasa menjelaskan bahwa tiap-tiap jenis usaha UMKM yang menerima

bantuan kredit layak untuk diusahakan. Akan tetapi, karena nilai R/C ratio usaha

pengolahan paling besar dibandingkan usaha lain, yaitu meningkat sebesar 11,69

persen dari 1,51 menjadi 1,91 setelah kredit, maka usaha pengolahan akan lebih

banyak mendatangkan keuntungan bila diberikan bantuan kredit baik bagi pelaku

usaha maupun bagi Kospin Jasa sebagai penyalur kredit. Sedangkan usaha

dibidang budidaya tidak akan banyak mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi

Kospin Jasa umumnya dan pelaku usaha khususnya, karena setelah menerima

kredit nilai R/C ratio menurun sebesar 4,13 persen dari 2,14 sebelum kredit

menjadi 1,97 setelah menerima kredit. Akan tetapi, hal ini bukan berarti Kospin

Jasa tidak berkenan lagi memberikan bantuan kredit, malainkan menjadi tugas

Kospin Jasa untuk membantu anggotanya yang bergerak dalam usaha budidaya

agar dapat mengefisienkan biaya produksi dan operasional sehingga jumlah

penerimaan tidak lebih kecil dari jumlah biaya yang harus dikeluarkan UMKM.

Pada dasarnya, peningkatan penerimaan yang diperoleh masing-masing

jenis usaha disebabkan oleh bantuan kredit yang diberikan Kospin Jasa

dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, baik dalam penambahan input,

maupun untuk memperbanyak cabang usaha. Pemberian kredit yang dilakukan

Kospin Jasa pada masing-masing jenis usaha tidak hanya menyebabkan

peningkatan penerimaan saja, melainkan juga menyebabkan peningkatan biaya

yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, peningkatan penerimaan dan biaya secara

rata-rata menyebabkan peningkatan pendapatan dan R/C ratio tiap jenis usaha,

yang artinya bahwa usaha yang diberikan bantuan kredit oleh Kospin Jasa

memang layak untuk dijalankan dan layak untuk menerima bantuan kredit.

6.2. Pendapatan UMKM Agribisnis Berdasarkan Usia Pengusaha

Pendapatan UMKM agribisnis tidak hanya dihitung berdasarkan jenis

usaha yang dijalankan saja, melainkan dihitung pula berdasarkan tiap-tiap

karakteristik UMKM tersebut. Pendapatan UMKM agribisnis yang dihitung

berdasarkan usia pengusaha juga dihitung berdasarkan penerimaan dan biaya yang

dikeluarkan. Rincian penerimaan UMKM agribisnis berdasarkan usianya dapat



Berdasarkan Usia No Usia Pengusaha

UMKM

Penerimaan Rata-

Rata Sebelum

Kredit (Rp)

Penerimaan Rata-

Rata Sesudah

Kredit (Rp)

Perbedaan

Penerimaan (Rp)

1 20 tahun-40 tahun 113.700.000 239.214.285,7 (+) 125.514.285,7 2 > 40 tahun 309.800.000 549.600.000 (+) 239.800.000

Total Penerimaan 423.500.000 788.814.285,7 (+) 365.314.285,7


Tabel 14 menjelaskan bahwa terjadi perubahan penerimaan yang

diperoleh UMKM sebelum dan sesudah pemberian kredit. UMKM agribisnis

dengan tingkat usia antara 20 tahun-40 tahun meningkat sebesar Rp

125.514.285,7 dan usia diatas 40 tahun meningkat sebesar Rp 239.800.000.

Secara keseluruhan perubahan penerimaan tersebut meningkat sebesar Rp

365.314.285,7. Rincian biaya yang harus dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Rincian Biaya yang Harus Dikeluarkan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Usia

No Usia Pengusaha

UMKM

Biaya Rata-Rata

Sebelum Kredit

(Rp)

Biaya Rata-Rata

Sesudah Kredit

(Rp)

Perbedaan Biaya

(Rp)

1 20 tahun-40 tahun 67.087.142,86 116.677.142,9 (+) 49.590.000,04 2 > 40 tahun 61.020.000 103.660.000 (+) 42.640.000

Total Biaya 128.107.142,9 220.337.142,9 (+) 92.230.000,04


Tabel 15 menjelaskan bahwa saat penerimaan meningkat, biaya yang

harus dikeluarkan pun meningkat. Hal ini terlihat pada tingkat usia antara 20

tahun-40 tahun biaya yang harus dikeluarkan meningkat sebesar Rp

49.590.000,04. Sedangkan untuk usia diatas 40 tahun biaya yang dikeluarkan

meningkat sebesar Rp 42.640.000. rincian pendapatan UMKM agribisnis

berdasarkan usia pengusaha dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Rincian Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit

Berdasarkan Usia Pengusaha

No Uraian Nilai Rata-Rata

Sebelum Kredit (Rp)

Nilai Rata-Rata

Setelah Kredit (Rp)

1 Usia 20 tahun-40 tahun

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

113.700.000

67.087.142,86 46.612.857,14

1,69

239.214.285,7 116.677.142.9 122.537.142,8

2,05

2 Usia > 40 tahun

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

309.800.000 61.020.000

248.780.000 5,07

549.600.000 103.660.000 445.940.000

5,3


b. Total Biaya



423.500.000 128.107.142,9 295.392.857,1

3,30

788.814.285,7 220.337.142,9 568.477.142,8

3,58 Sumber : Data Primer (Diolah)

Tabel 16 menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara

pengusaha UMKM yang berumur antara 20-40 tahun dengan pengusaha yang

berumur diatas 40 tahun. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada nilai R/C Ratio,

dimana pengusaha yang berumur antara 20-40 tahun R/C Rationya meningkat dari

1,69 sebelum kredit menjadi 2,05 setelah kredit. Sedangkan pengusaha dengan

umur diatas 40 tahun nilai R/C Rationya jauh lebih tinggi yaitu 5,07 sebelum

kredit menjadi 5,3 setelah kredit. Akan tetapi, kedua tingkatan usia pengusaha

tetap layak diberikan bantuan kredit. Hal ini dapat dilihat pada hasil R/C Ratio

total yang meningkat dari 3,30 sebelum kredit menjadi 3,58 setelah kredit.

6.3. Pendapatan UMKM Agribisnis Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendapatan UMKM agribisnis juga bisa dihitung berdasarkan pendidikan

terakhir anggota Kospin Jasa yang menerima bantuan kredit. Pendapatan tersebut

dihitung berdasarkan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan UMKM agribisnis

yang menerima bantuan kredit. Rincian penerimaan UMKM berdasarkan

pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 17.


Berdasarkan Pendidikan Terakhir No Pendidikan

Terakhir

Penerimaan Rata-

Rata Sebelum

Kredit (Rp)

Penerimaan Rata-

Rata Sesudah

Kredit (Rp)

Perbedaan

Penerimaan (Rp)

1 SMU Sederajat 69.180.000 160.900.000 (+) 91.720.000 2 > D3 240.500.000 441.000.000 (+) 200.500.000

Total Penerimaan 309.680.000 601.900.000 (+) 292.220.000


Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa penerimaan UMKM dengan

pendidikan terakhir SMU sederajat adalah sebesar Rp 69.180.000 sebelum kredit

dan meningkat menjadi Rp 160.900.000 setelah kredit. Sedangkan penerimaan

UMKM dengan pendidikan terakhir D3 ke atas adalah sebesar Rp 240.000.000

sebelum kredit dan Rp 441.000.000 setelah kredit. Rincian biaya yang harus

dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Rincian Biaya yang Harus Dikeluarkan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No Pendidikan Terakhir Biaya Rata-Rata

Sebelum Kredit

(Rp)

Biaya Rata-Rata

Sesudah Kredit

(Rp)

Perbedaan

Biaya (Rp)

1 SMU Sederajat 43.520.000 88.628.000 (+) 45.108.000 2 > D3 58.713.750 97.950.000 (+) 39.236.250

Total Biaya 102.233.750 186.578.000 (+) 84.344.250


Tabel 18 menjelaskan bahwa peningkatan biaya juga terjadi pada UMKM

agribisnis berdasarkan pendidikan terakhir. Biaya yang harus dikeluarkan UMKM

dengan pendidikan terakhir SMU sederajat meningkat sebesar Rp 45.108.000.

sedangkan pendidikan terakhir D3 ke atas meningkat sebesar Rp 39.236.250.

peningkatan penerimaan dan biaya ini berpengaruh pada peningkatan pendapatan

UMKM agribisnis. Rincian pendapatan UMKM agribnisnis berdasarkan

pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 19.


Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Sebelum Kredit (Rp)

Nilai Rata-Rata

Setelah Kredit (Rp)

1 SMU Sederajat

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

69.180.000 43.520.000 25.660.000

1,58

160.900.000 88.628.000 72.272.000

1,81

2 > D3

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

240.500.000 58.713.750

181.786.250 4,09

441.000.000 97.950.000

343.050.000 4,50


b. Total Biaya



309.680.000 102.233.750 207.446.250

3,02

601.900.000 186.578.000 415.322.000


Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa masing-masing tingkat pendidikan

layak diberikan bantuan kredit karena nilai R/C Rationya meningkat. Jenis

pendidikan terakhir SMU sederajat nilai R/C Ratio meningkat dari 1,58 sebelum

kredit menjadi 1,81 setelah kredit. Sedangkan pendidikan terakhir D3 ke atas

meningkat dari 4,09 sebelum kredit menjadi 4,50 setelah kredit. Secara total,

pendidikan terakhir mengalami peningkatan pendapatan dan nilai R/C Ratio, dari

3,02 sebelum kredit menjadi 3,22 setelah kredit. Artinya, tiap Rp 1 yang

dikeluarkan UMKM akan mendatangkan penerimaan sebesar 3,02 sebelum kredit

dan 3,22 setelah kredit dari Kospin Jasa.

6.4. Pendapatan UMKM Agribisnis Berdasarkan Lama Usaha

Lama usaha yang dijalankan oleh UMKM juga berpengaruh pada

penerimaan UMKM, biaya yang harus dikeluarkan, dan pendapatan yang bisa

diperoleh UMKM sebelum dan sesudah kredit. Rincian penerimaan UMKM

agribisnis berdasarkan lama usaha dijalankan dapat dilihat pada Tabel 20.


Berdasarkan Lama Usaha No Lama Usaha Penerimaan Rata-

Rata Sebelum

Kredit (Rp)

Penerimaan Rata-

Rata Sesudah

Kredit (Rp)

Perbedaan

Penerimaan (Rp)

1 < 1 tahun-2 tahun 119.000.000 269.666.666,7 (+) 150.666.666,7 2 > 2 tahun 208.433.333,3 367.166.666,7 (+) 158.733.333,4

Total Penerimaan 327.433.333,3 636.833.333,4 (+) 309.400.000,1


Berdasarkan Tabel 20 penerimaan UMKM berdasarkan lama usaha

dijalankan di atas 2 tahun lebih tinggi daripada usia usaha kurang dari 1 tahun-2

tahun, yaitu meningkat sebesar Rp 158.733.333,4 dan Rp 150.666.666,7.

Sedangkan rincian biaya dapat dilihat pada Tabel 21.


Menerima Kredit Berdasarkan Lama Usaha No Lama Usaha Biaya Rata-

Rata Sebelum

Kredit (Rp)

Biaya Rata-Rata

Sesudah Kredit

(Rp)

Perbedaan Biaya

(Rp)

1 < 1 tahun-2 tahun 73.293.333,33 130.483.333,3 (+) 57.189.999,97 2 > 2 tahun 52.767.777,78 91.804.444,44 (+) 39.036.666,66

Total Biaya 126.061.111,1 222.287.777,7 (+) 96.226.666.63


Biaya yang harus dikeluarkan UMKM agribisnis berdasarkan Tabel 21

dengan lama usaha yang dijalankan < 1 tahun-2 tahun adalah Rp 73.293.333,33

sebelum kredit dan meningkat menjadi Rp 130.483.333,3 setelah kredit.

Peningkatan biaya juga terjadi pada lama usaha yang dijalankan di atas 2 tahun,

yaitu meningkat sebesar Rp 39.036.666,66 dari sebelum kredit hingga setelah

menerima kredit. Perhitungan pendapatan UMKM berdasarkan lama usaha

dijalankan dapat dilihat pada Tabel 22.


Berdasarkan Lama Usaha Dijalankan


Sebelum Kredit (Rp)

Nilai Rata-Rata

Setelah Kredit (Rp)

1 < 1 tahun-2 tahun

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

119.000.000

73.293.333,33 45.706.666,67

1,62

269.666.666,7 130.483.333,3 139.183.333,4

2,06

2 > D3

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

208.433.333,3 52.767.777,78 155.665.555,5

3,95

367.166.666,7 91.804.444,44 275.362.222,3

3,99


b. Total Biaya



327.433.333,3 126.061.111,1 201.372.222,2

2,59

636.833.333,4 222.287.777,7 414.545.555,7


Tabel 22 menjelaskan bahwa lama usaha yang dijalankan juga

berpengaruh pada peningkatan R/C Ratio. Dimana, R/C Ratio usaha yang

dijalankan kurang dari 1 tahun sampai 2 tahun meningkat dari 1,62 sebelum kredit

dan meningkat menjadi 2,06 setelah kredit. Demikian pula dengan R/C Ratio

usaha yang dijalankan lebih dari 2 tahun meningkat dari 3,95 sebelum kredit

menjadi 3,99 setelah kredit. UMKM yang didasarkan pada lama usaha yang

dijalankan masing-masing layak diberikan bantuan kredit karena dari R/C Ratio

keseluruhan pun nilainya meningkat dari sebelum kredit sebesar 2,59 menjadi

2,86 setelah kredit. Peningkatan R/C ratio ini disebabkan oleh peningkatan

pendapatan yang diterima UMKM. Dimana pendapatan UMKM meningkat dari

Rp 201.372.222,2 sebelum kredit menjadi Rp 414.545.555,7 setelah menerima

kredit dari Kospin Jasa.

6.5. Pendapatan UMKM Agribisnis Berdasarkan Jenis Agunan

Jenis agunan yang biasa digunakan untuk jaminan dalam proses pencairan

kredit pada Kospin Jasa adalah BPKB dan sertifikat. Jenis agunan ini berpengaruh

pula pada jumlah penerimaan, biaya yang dikeluarkan, dan pendapatan UMKM

agribisnis setelah mendapatkan kredit dari kospin Jasa. Rincian penerimaan dapat



Berdasarkan Jenis Agunan No Jenis Agunan Penerimaan Rata-

Rata Sebelum

Kredit (Rp)

Penerimaan Rata-

Rata Sesudah

Kredit (Rp)

Perbedaan

Penerimaan (Rp)

1 BPKB 30.450.000 57.250.000 (+) 26.800.000 2 Sertifikat 258.125.000 480.000.000 (+) 221.875.000



Tabel 23 menjelaskan bahwa jumlah penerimaan meningkat baik UMKM

dengan BPKB sebagai jaminan atau UMKM dengan sertifikat sebagai jaminan.

Diman untuk UMKM agribisnis yang menggunakan BPKB sebagai jaminan

jumlah penerimaan meningkat sebesar Rp 26.800.000. sedangkan untuk UMKM

agribisnis yang menggunakan sertifikat sebagai agunan penerimaannya meningkat

dari Rp 258.575.000 sebelum kredit menjadi Rp 480.000.000 setelah kredit, atau

meningkat sebesar Rp 221.875.000. Peningkatan penerimaan ini juga diikuti oleh

peningkatan biaya. Rincian biaya dapat dilihat pada Tabel 24.


Menerima Kredit Berdasarkan Jenis Agunan No Jenis Agunan Biaya Rata-Rata

Sebelum Kredit

(Rp)

Biaya Rata-Rata

Sesudah Kredit

(Rp)

Perbedaan

Biaya (Rp)

1 BPKB 4.500.000 6.920.000 (+) 2.420.000 2 Sertifikat 76.988.750 131.050.000 (+) 54.061.250

Total Biaya 81.488.750 137.970.000 (+) 56.481.250


Rincian biaya pada Tabel 24 menjelaskan bahwa UMKM agribisnis yang

menggunakan sertifikat sebagai jaminan meningkat lebih besar dari yang

menggunakan BPKB. Hal ini disebabkan dari 20 UMKM agribisnis yang

mendapatkan kredit dari Kospin Jasa, 25 persennya menggunakan BPKB sebagai

jaminan dan jenis usaha budidaya yang paling banyak menggunakan BPKB

sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit. UMKM agribisnis yang

menggunakan BPKB biayanya meningkat sebesar Rp 2.420.000 dan yang

menggunakan sertifikat biayanya meningkat sebesar Rp 54.061. 250. Peningkatan

penerimaan dan biaya ini tentu saja berdampak pada perubahan pendapatan

UMKM. Rincian pendapatan UMKM berdasarkan jenis agunan dapat dilihat pada

Tabel 25.


Berdasarkan Jenis Agunan


Sebelum Kredit (Rp)

Nilai Rata-Rata

Setelah Kredit (Rp)

1 BPKB

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

30.450.000

4.500.000 25.950.000

6,76

57.250.000

6.920.000 50.330.000

8,27

2 Sertifikat

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

258.125.000 76.988.750

181.136.250 3,35

480.000.000 131.050.000 348.950.000

3,66


b. Total Biaya



288.575.000 81.488.750

207.086.250 3,54

537.250.000 137.970.000 399.280.000

3,89


Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa jenis agunan, yaitu BPKB dan

sertifikat mengalami peningkatan R/C Ratio dari 3,54 sebelum kredit menjadi

3,89 setelah kredit. UMKM yang menjadikan BPKB sebagai jaminan, usahanya

mendapatkan R/C Ratio 6,76 sebelum kredit dan meningkat menjadi 8,27 setelah

kredit. Sedangkan jika sertifikat yang dijadikan jaminan, nilai R/C Ratio

meningkat dari 3,35 sebelum kredit menjadi 3,66 setelah kredit, yang artinya

kedua jenis agunan yang dijadikan jaminan saat mengajukan permohonan kredit

layak untuk diberikan bantuan kredit oleh Kospin Jasa karena mendatangkan

keuntungan bagu UMKM tersebut.

6.6. Pendapatan UMKM Agribisnis Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha

Jarak lokasi usaha dengan Kospin Jasa juga merupakan hal yang menjadi

pertimbangan dalam pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa kepada

anggotanya khususnya UMKM agribisnis. Dimana, Kospin Jasa lebih

mendahulukan UMKM anggotanya yang berjarak tidak terlalu jauh dari Kospin

Jasa. Hali ini dikarenakan pertimbangan kemudahan Kospin Jasa untuk

melakukan pengecekan terhadapa UMKM tersebut sekaligus mempermudah

UMKM dalam pengembalian pinjaman. Pemebrian kredit ini tentu berdampaka

pada penerimaan, biaya, dan pendapatan UMKM. Rincian penrimaan UMKM

agribisnis berdasarkan jarak lokasi usaha dapat dilihat pada Tabel 26.


Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha No Jarak Lokasi Usaha Penerimaan Rata-

Rata Sebelum

Kredit (Rp)

Penerimaan Rata-

Rata Sesudah

Kredit (Rp)

Perbedaan

Penerimaan (Rp)

1 < 1 km-2 km 254.250.000 477.250.000 (+) 223.000.000 2 > 2km 49.225.000 109.125.000 (+) 59.900.000



Berdasarkan Tabel 26 diketahui bahwa jarak lokasi usaha berpengaruh

pada peningkatan penerimaan. Dimana, lokasi usaha yang berjarak < 1 km-2 km

penerimaannya meningkat sebesar Rp 223.000.000. Sedangkan yang berjarak >

2km meningkat sebesar Rp 59.900.000. lokasi usaha terjauh yang selama ini

menjadi anggota Kopsin Jasa berlokasi di daerah Leuwiliang Bogor, dan daerah

Cibinong. Akan tetapi, tidak hanya penerimaan yang meningkat, jumlah biaya

yang harus dikeluarkan UMKM agribisnis juga meningkat setelah menerima

kredit. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 27.


Menerima Kredit Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha No Jarak Lokasi Usaha Biaya Rata-Rata

Sebelum Kredit

(Rp)

Biaya Rata-Rata

Sesudah Kredit

(Rp)

Perbedaan

Biaya (Rp)

1 < 1 km-2 km 70.751.250 121.550.000 (+) 50.798.750 2 > 2km 29.875.000 62.585.000 (+) 32.710.000

Total Biaya 100.626.250 184.135.000 (+) 83.508.750


Tabel 27 menjelaskan bahwa peningkatan biaya jugha terjadi pada

UMKM agribisnis dengan jarak lokasi <1 km-2 km dari Kospin Jasa. Dimana

biaya yang harus dikeluarkan meningkat sebesar Rp 50.798.750. Sedangkan

UMKM agribisnis dengan jarak lokasi usaha > 2 km dari Kospin Jasa biayanya

meningkat sebesar Rp 32.710.000. Peningkatan biaya ini akan bedampak pada

perubahan pendapatan UMKM. Rincian pendapatan UMKM agribisnis

berdasarkan jarak lokasi usaha dapat dilihat pada Tabel 28.


Berdasarkan Jarak Lokasi Usaha


Sebelum Kredit (Rp)

Nilai Rata-Rata

Setelah Kredit (Rp)

1 >1 km-20 km

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

254.250.000 70.751.250

183.498.750 3,59

477.250.000 121.550.000 355.700.000

3,92

2 > 20 km

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

49.225.000 29.875.000 19.350.000

1,64

109.125.000 62.585.000 46.540.000

1,74


b. Total Biaya



303.475.000 100.626.250 202.848.750

3,01

586.375.000 184.135.000 402.240.000


Nilai R/C Ratio UMKM berdasarkan jarak lokasi usaha pada Tabel 28

menjelaskan bahwa masing-masing jarak tersebut layak diberikan bantuan kredit.

Hal ini dikarenakan nilai R/C Ratio meningkat antara sebelum kredit dan setelah

kredit, yaitu dari 3,01 menjadi 3,18. R/C Ratio untuk usaha yang berjarak kurang

dari 1 km hingga 20 km bernilai 3,59 sebelum kredit dan meningkat menjadi 3,92

setelah kredit. Sedangkan untuk UMKM yang berjarak lebih dari 20 km R/C ratio

sebelum kredit 1,64 mengalami peningkatan menjadi 1,74 setelah menerima kredit

dari Kospin Jasa.

6.7. Pendapatan UMKM Agribisnis Berdasarkan Skala Usaha

UMKM agribisnis yang menjadi Kospin Jasa dikelompokkan menjadi

tiga skala usaha, yaitu mikro dengan jumlah kekayaan bersih tidak lebih dari Rp

50.000.000, usaha kecil dengan jumlah kekayaan dari Rp 50 juta-Rp 500 juta, dan

usaha menengah dengan jumlah kekayaan antara Rp 500 juta-Rp 10 miliar.

UMKM agribisnis anggota Kospin Jasa dengan tiga kelompok skala usaha ini

juga dihitung penerimaannya. Rincian penerimaan dapat dilihat pada Tabel 29.


Berdasarkan Skala Usaha Usaha No Skala Usaha Penerimaan Rata-

Rata Sebelum

Kredit (Rp)

Penerimaan Rata-

Rata Sesudah

Kredit (Rp)

Perbedaan

Penerimaan (Rp)

1 Mikro 21.900.000 36.500.000 (+) 14.600.000 2 Kecil 110.862.500 234.562.500 (+) 123.700.000 3 Menengah 1.200.000.000 2.000.000.000 (+) 800.000.000

Total Penerimaan 1.332.762.500 2.271.062.500 (+) 938.300.000


Berdasarkan Tabel 29 diketahui bahwa UMKM agribisnis dengan skala

usaha menegah penerimaannya meningkat paling banyak, yaitu sebesar Rp

800.000.000, disusul oleh usaha kecil sebesar Rp 123.700.000, dan terakhir usaha

mikro sebesar Rp 14.600.000. Perubahan juga terjadi pada biaya yang harus

dikeluarkan UMKM. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 30.


Menerima Kredit Berdasarkan Skala Usaha No Skala Usaha Biaya Rata-Rata

Sebelum Kredit

(Rp)

Biaya Rata-Rata

Sesudah Kredit

(Rp)

Perbedaan

Biaya (Rp)

1 Mikro 7.200.000 9.840.000 (+) 2.640.000 2 Kecil 69.138.750 120.405.000 (+) 51.266.250 3 Menengah 70.000.000 95.000.000 (+) 25.000.000

Total Biaya 146.338.750 225.245.000 (+) 78.906.250


Peningkatan penerimaan pada UMKM agribisnis berdasarkan skala usaha

juga diikuti oleh peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat

pada Tabel 30, dimana untuk usaha mikro biaya meningkat sebesar Rp 2.640.000,

usaha kecil meningkat sebesar Rp 51.266.250, dan usaha menengah meningkat

sebesar Rp 25.000.000. Pendapatan UMKM agribisis berdasarkan skala usaha

juga meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 31.


Berdasarkan Skala Usaha


Sebelum Kredit (Rp) Nilai Rata-Rata

Setelah Kredit (Rp) 1 Mikro

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

21.900.000

7.200.000 14.700.000

3,04

36.500.000

9.840.000 26.660.000

3,70 2 Kecil

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

110.862.500 69.138.750 41.723.750

1,60

234.562.500 120.405.000 114.157.500

1,94 3 Menengah

a. Penerimaan

b. Biaya

c. Pendapatan (a-b)

d. R/C Ratio (a:b)

1.200.000.000

70.000.000 1.130.000.000

17,14

2.000.000.000

95.000.000 1.905.000.000

21,05 4 a. Total Penerimaan

b. Total Biaya



1.332.762.500 146.338.750

1.186.423.750 9,1

2.271.062.500 225.245.000

2.045.817.500 10,08


Tabel 31 menjelaskan bahwa skala usaha UMKM kelas menengah

mempunyai nilai R/C Ratio yang tinggi, dari 17,14 sebelum kredit menjadi 21,05

setelah kredit. Peningkatan R/C Ratio juga terjadi pada skala usaha mikro dan

kecil. Nilai R/C Ratio skala usaha mikro meningkat dari 3,04 sebelum kredit

menjadi 3,70 setelah kredit. Sedangkan skala usaha kecil meningkat dari sebelum

kredit sebesar 1,60 mejadi 1,94 setelah kredit. Secara keseluruhan, nilai R/C Ratio

UMKM berdasarkan skala usaha meningkat dari 9,1 sebelum kredit menjadi 10,08

setelah kredit. Artinya, skala usaha mikro, kecil, dan menengah sangat layak

untuk diberikan bantuan kredit. Secara keseluruhan perubahan R/C Ratio masing-

masing karakteristik dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Perubahan R/C Ratio Masing-Masing Karakteristik

No Karakteristik R/C Ratio

Sebelum Kredit

R/C Ratio

Setelah Kredit

Persentase

Perubahan (%)

1 Jenis Usaha

Budidaya

Pengolahan

Retail

2,14

1,51

1,28

1,97

1,91

1,42

(-) 4,1

(+) 11,6

(+) 5,1

2 Usia

20 tahun - 40 tahun

> 40 tahun

1,69

5,07

2,05

5,3

(+) 9,6

(+) 2,2

3 Pendidikan Terakhir

SMU Sederajat

> D3

1,58

4,09

1,81

4,50

(+) 6,7

(+) 4,7

4 Lama Usaha Dijalankan

< 1 tahun – 2 tahun

> 2 tahun

1,62

3,95

2,06

3,99

(+) 11,9

(+) 0,5

5 Jenis Agunan

Sertifikat

BPKB

6,76

3,35

8,27

3,66

(+) 10

(+) 4,4

6 Jarak Lokasi Usaha

dengan Kospin Jasa

1 km – 20 km

> 20 km

3,59

1,64

3,92

1,74

(+) 4,3

(+) 2,9

7 Skala Usaha

Mikro

Kecil

Menengah

3,04

1,60

17,14

3,70

1,94

21,05

(+) 9,7

(+) 9,6

(+) 10,2


Tabel 32 menjelaskan bahwa masing-masing karakteristik responden

memiliki nilai R/C ratio yang baik, karena nilainya lebih dari 1. R/C Ratio

Budidaya menurun sebesar 4,1 persen, akan tetapi jika dibandingkan dengan skala

usahanya, R/C rationya meningkat sebesar 9,7 persen untuk budidaya yang

berskala usaha mikro dan 9,6 persen untuk jenis usaha budidaya yang berskala

usaha kecil. Nilai R/C ratio yang berbeda nyata juga ditunjukkan pada lama usaha

yang dijalankan. Lama usaha yang dijalankan lebih dari 2 tahun R/C rationya

hanya meningkat sebesar 0,5 persen, akan tetapi jenis usaha pengolahan yang juga

terdapat usaha yang dijalankannya lebih dari 2 tahun nilai R/C rationya meningkat

sebesar 11,6 persen dan R/C ratio lama usaha dijalankan lebih dari 2 tahun dengan

skala usaha menengah juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu

sebesar 10,2 persen. Nilai R/C ratio yang sedikit mengalami peningkatan juga

terjadi pada anggota yang berusia di atas 40 tahun, yaitu sebesar 2,2 persen. Akan

tetapi, usia anggota yang di atas 40 tahun lebih banyak menggunakan sertifikat

sebagai jenis agunannya, sedangkan jenis agunan sertifikat nilai R/C rationya

meningkat cukup besar, yaitu 10 persen dari 6,76 menjadi 8,27.

Secara keseluruhan, jenis usaha pengolahan dengan peningkatan R/C

ratio paling tinggi diantara jenis usaha budidaya dan retail, yaitu meningkat

sebesar 11,6 persen juga memiliki sebaran R/C ratio yang merata dilihat dari

karakteristik lainnya. Jenis usaha pengolahan dengan tingkat usia 20 tahun-40

tahun mengalami peningkatan R/C ratio sebesar 9,6 persen. Jenis usaha

pengolahan dengan lama usaha dijalankan 1 tahun–2 tahun mengalami

peningkatan R/C ratio sebesar 11,9 persen. Usaha pengolahan yang menggunakan

sertifikat sebagai agunannya mengalami peningkatan R/C ratio sebesar 10 persen

dan dengan skala usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan R/C ratio

masing-masing sebesar 9,6 persen dan 10,2 persen. Artinya, jenis usaha

pengolahan merupakan jenis usaha yang dimiliki anggota koperasi yang paling

produktif dalam memanfaatkan kredit yang diberikan, sehingga jenis usaha

pengolahan diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan

kredit secara efektif kepada jenis usaha budidaya dan retail, agar peningkatan

pendapatan dan peningkatan R/C ratio dapat merata antar tiap anggota. Sehingga

tiap-tiap UMKM agribisnis anggota Kospin Jasa ini dapat mengembangkan

usahanya dan merasakan manfaat kredit secara efektif.

Nilai R/C ratio tiap-tiap karakteristik menjelaskan bahwa semua UMKM

agribisnis yang menjadi anggota Kospin Jasa layak untuk diberikan bantuan

kredit, karena nilai R/C ratio yang lebih dari 1. Perbedaan nilai R/C ratio yang

terjadi disebabkan sebaran responden yang tidak merata untuk masing-masing

karakteristik. Akan tetapi, untuk pemerataan pendapatan dan nilai R/C ratio

masing-masing UMKM, Kospin Jasa hendaknya melakukan peningkatan

pelatihan bagi masing-masing anggota agar mampu memanfaatkan kredit secara

tepat.

Selama ini, Kospin Jasa telah melakukan berbagai pelatihan dan

pembinaan kepada anggotanya, seperti kegiatan tabungan safari yang mengajak

anggotanya berekreasi bersama untuk memperlancar komunikasi para pengurus

dan anggotanya, sehingga informasi mengenai pemanfaatan kredit dapat diketahui

oleh semua anggotanya. Selain itu, pembinaan anggota Kospin Jasa juga

dilakukan dengan penerbitan Majalah Masa yang ditangani langsung oleh

manajemen koperasi. Majalah Masa ini diharapkan mampu menjadi sarana

komunikasi dan informasi bagi anggota Kospin Jasa, sehingga wawasan anggota

dalam pemanfaatan kredit dan peningkatan usahanya dapat meningkat.

6.8. Pengembangan UMKM Agribisnis Anggota Kospin Jasa

Tiga jenis usaha UMKM agribisnis yang diberikan bantuan kredit oleh

Kospin Jasa, yaitu budidaya, pengolahan, dan retail adalah jenis usaha yang

sangat layak diberikan bantuan kredit. Ketiga jenis usaha ini mendatangkan

keuntungan bagi UMKM agribisnis dan Kospin Jasa. Jenis usaha pengolahan

adalah jenis usaha yang paling besar merasakan manfaat dari pemberian kredit

yang dilakukan Kospin Jasa. Hal ini dikarenakan jenis usaha pengolahan adalah

usaha yang paling besar nilai R/C rationya, yaitu dari 1,51 sebelum kredit menjadi

1,91 setelah kredit, diikuti oleh jenis usaha retail dengan R/C ratio bernilai 1,28

sebelum kredit menjadi 1,42 setelah kredit.

Jika kedua jenis usaha mengalami peningkatan setelah kredit, lain halnya

dengan jenis usaha budidaya. Jenis usaha budidaya mengalami penurunan nilai

R/C ratio dari 2,14 sebelum kredit menjadi 1,97 setelah kredit. Penurunan R/C

ratio ini disebabkan usaha budidaya tidak efektif dalam penggunaan biaya saat

menjalankan usahanya. Hal ini menjadi tugas bagi Kospin Jasa untuk memberikan

pelatihan agar anggotanya yang bergerak pada sektor UMKM agribisnis

khususnya jenis usaha budidaya dapat memanfaatkan kredit yang digunakan

sebaik-baiknya, sehingga biaya dalam menjalankan usaha menjadi lebih efektif

yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kenaikan nilai R/C ratio.

Pelatihan yang dapat dilakukan oleh Kospin Jasa adalah mendatangkan

instruktur yang merupakan pihak yang berwenang dan benar-benar menguasai hal

yang menyangkut mengenai pemanfaatan kredit. Selain itu, narasumber juga bisa

didatangkan dari anggota Kospin Jasa sendiri yang merupakan pengusaha UMKM

yang telah berhasil, sehingga antar anggota bisa saling tukar pikiran mengenai

cara pemanfaatan kredit.

Usaha Kospin Jasa untuk meningkatkan keefektifan usaha budidaya

dalam memanfaatkan biaya, sehingga hal ini akan berdampak pada pemerataan

peningkatan kesejahteraan tiap anggotanya. Tidak hanya jenis usaha pengolahan

dan retail saja yang mengalami peningkatan kesejahteraan tetapi juga jenis usaha

budidaya. Jika UMKM agribisnis yang diberikan bantuan kredit oleh Kospin Jasa

dapat merasakan manfaat dari kredit tersebut, maka UMKM agribisnis yang ada

di Bogor akan terus berkembang, sehingga diharapkan mampu mengurangi

pengangguran dan tingkat kemiskinan yang ada di Bogor.

Peningkatan pendapatan dan nilai R/C ratio UMKM agribisnis yang

diberikan bantuan kredit ini juga akan berdampak pada tingkat keberhasilan

Kospin Jasa sebagai koperasi simpan pinjam yang mampu meningkatkan

kesejahteraan anggotanya dan masyarakat di sekitarnya melalui kredit yang

diberikan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Sistem penyaluran kredit yang diterapkan oleh Pihak Kospin Jasa sejauh

ini bisa dijalankan oleh tiap-tiap anggota yang mengajukan kredit. Dimana calon

peminjam hanya membuat Surat Permohonan Kredit (SPK) yang dilengkapi

berkas yang harus dipersiapkan seperti fotocopy identitas diri, fotocopy kartu

keluarga, fotocopy keterangan jumlah pendapatan, dan fotocopy surat keterangan

usaha. Setelah itu, pihak Kospin Jasa menganalisis secara ekonomi dan yuridis

jenis usaha yang mengajukan permohonan kredit dan yang dijadikan jaminan. Jika

setelah dilakukan analisis dan hasilnya baik maka pihak Komite akan memberikan

keputusan pinjaman. Jika keputusan pinjaman telah diberikan maka pihak komite

akan melakukan pencairan kredit dan mempersiapkan kredit dengan administrasi

pinjamannya.

Pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa kepada UMKM anggotanya

merupakan salah satu usaha Kospin Jasa untuk meningkatkan kesejahteraan

anggotanya. Dua puluh UMKM agribinisnis yang menerima bantuan kredit

dikelompokkan menjadi tiga jenis usaha yaitu lima usaha budidaya, sepuluh usaha

pengolahan, dan lima usaha retail.

Manfaat dari pemberian kredit ini terlihat pada peningkatan pendapatan

yang diterima UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit. Secara keseluruhan,

pemberian kredit yang dilakukan Kospin Jasa memang memberikan manfaat yang

besar bagi pelaku usaha. Pendapatan total meningkat yaitu dari sebesar Rp

712.102.500 sebelum kredit menjadi Rp 1.803.260.000 setelah kredit. Selain itu,

peningkatan pendapatan juga berpengaruh pada nilai R/C ratio, dimana saat

sebelum menerima kredit R/C ratio hanya sebesar 1,50, yang artinya setiap

pengeluaran biaya sebesar Rp 1 akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp 1,5.

Sedangkan setelah menerima kredit, R/C ratio meningkat menjadi 1,83, yang

artinya setiap pengeluaran sebesar Rp 1 akan mendatangkan pendapatan sebesar

Rp 1,83. Akan tetapi, Kospin Jasa akan lebih efektif dan efisien jika memberikan

kredit pada UMKM dengan jenis usaha pengolahan, karena nilai R/C rationya

meningkat sebesar 11,69 persen setelah menerima kredit. Berbeda dengan

pemberian kredit pada usaha budidaya, nilai R/C ratio menurun sebesar 4,13

persen walaupun pendapatannya meningkat. Akan tetapi, hal tersebut menjadi

tugas Kospin Jasa untuk memberikan pelatihan kepada UMKM yang bergerak

dalam bidang usaha budidaya agar dapat mengefisienkan biaya sehingga nilai R/C

Ratio juga meningkat.

Peningkatan R/C ratio yang tidak merata dikarenakan sebaran

respondennya pun tidak merata. Akan tetapi, hal ini tidak menutup kesempatan

tiap-tiap UMKM agribisnis untuk mendapatkan kredit dari Kospin Jasa, karena

semua UMKM agribisnis memiliki nilai R/C ratio lebih dari 1. Selain itu, manfaat

tersebut juga akan dirasakan oleh pelaku usaha, karena dengan kredit yang

diberikan Kospin Jasa, pelaku usaha akan mampu mengembangkan dan

meningkatkan usahanya, sehingga diharapkan mampu membantu dalam usaha

pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan yang

terjadi di Bogor dan Kospin Jasa terus mampu memberikan bantuan kredit sebagai

peran dalam perkembangan UMKM di Bogor. Selain itu, Kospin Jasa juga akan

merasakan manfaat dalam penyaluran kredit yang tepat guna, karena ini akan

menumbuhkan kepercayaan masyarakat umum pada Kospin Jasa, sehingga

memungkinkan Kospin Jasa akan lebih banyak lagi mendapatkan anggota baru

dalam perkembangan koperasinya.

7.2. Saran

1. Kospin Jasa hendaknya lebih meningkatkan lagi jumlah bantuan kredit

terutama pada sektor agribisnis. Selain itu, Kospin Jasa hendaknya lebih

banyak memberikan pelatihan kepada anggotanya yang bergerak pada

jenis usaha budidaya agar mampu mengefisienkan kredit yang diberikan

sehingga dapat mendatangkan keuntungan bagi Kospin Jasa dalam

meningkatkan jumlah anggotanya dan mendatangkan manfaat dan

keuntungan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya yang

diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia umumnya dan

Bogor khususnya melalui pengurangan kemiskinan dan tingkat

pengangguran yang ada di Bogor.

2. Diharapkan ada penelitian berikutnya yang membahas mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh nyata terhadap pengajuan kredit, agar Kospin

Jasa bisa melihat faktor mana yang memberikan dampak terbesar dalam

penyaluran kredit kepada UMKM sehingga penyaluran kredit tersebut

benar-benar bermanfaat dalam perkembangan UMKM dan Kospin Jasa.

Lampiran 1

Rincian Responden Berdasarkan Karakteristik Responden Jenis Usaha Usia

(tahun) Pendidikan Terakhir

Lama Usaha Dijalankan

(tahun)

Jenis Agunan

Jarak Lokasi

Usaha

dengan

Kospin Jasa

(Km)

Skala Usaha

1 Budidaya 35 SMK 6 BPKB 30 Mikro

2 Budidaya 30 SMA 4 BPKB 30 Kecil

3 Pengolahan 38 D3 9 Sertifikat 11 Kecil


5 Pengolahan 45 S1 4 Sertifikat 22 Kecil

6 Pengolahan 50 D3 10 Sertifikat 2 Menengah

7 Budidaya 36 S1 3 BPKB 15 Kecil



10 Pengolahan 40 S1 1 Sertifikat 3 Kecil


12 Retail 40 D3 5 Sertifikat 8 Kecil

13 Retail 38 SMK 2 Sertifikat 22 Kecil

14 Retail 30 SMU 2 Sertifikat 2 Kecil



17 Pengolahan 41 SMU 2 Sertifikat 30 Kecil





Lampiran 2

Rincian Perhitungan Output dan Biaya Masing-Masing Jenis Usaha Sebelum dan

Sesudah Kredit Per Tahun No Jenis Usaha Jumlah

Output

Sebelum

Kredit

Jumlah

Output

Setelah

Kredit

Harga

Sebelum

Kredit

(Rp/satuan)

Harga

Setelah

Kredit

(Rp/satuan)

Biaya

Sebelum

Kredit (Rp)

Biaya

Setelah

Kredit (Rp)

1 Budidaya

1. Ternak

Bebek 2. Ternak

Ayam

Petelur

29.200

butir 12.000

butir

18.250

butir 6.000

butir

1.200

6.500

1.250

6.500

600.000

1.800.000

820.000

4.000.000

2 Pengolahan

1. Pembuatan

Kasur

Kapuk

2. Kerajinan

Rotan

3. Meubel 1 4. Meubel 2

5. Handycraft

960 unit

125 unit

56 unit

480 unit

14.000 unit

1.600

unit

325 unit

80 unit

800 unit 20.000

unit

125.000

2.000.000

1.250.000

2.500.000

10.000

125.000

2.000.000

1.250.000

2.500.000

10.000

56.250.000

150.000.000

51.700.000

70.000.000

79.360.000

94.500.000

236.000.000

80.000.000

95.000.000

113.600.000

3 Retail

1. Warung

Lesehan*

2. Warung Sate**

-

-

-

-

-

-

-

-

27.000.000

148.000.000

90.000.000

268.800.000


*Jumlah penerimaan sebelum kredit Rp 45.000.000 dan setelah kredit Rp 120.000.000

**Jumlah penerimaan sebelum kredit Rp 180.000.000 dan setelah kredit Rp 390.000.000

Lampiran 3. Daftar Wawancara Penelitian

KUESIONER

PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PERKEMBANGAN

UMKM AGRIBISNIS DI BOGOR


Oleh Susi Fitria Sari (H 34086089)

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Alamat :

Usia :

Jenis kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan Utama :

Jenis Usaha UMKM :

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Apakah UMKM yang dijalankan merupakan mata pencaharian utama?

2. Sejak kapan UMKM dijalankan?

3. Bagaimana status UMKM yang dijalankan?

4. Darimana sumber modal pertama saat mendirikan UMKM?

5. Berapa rata-rata hasil produk dari sektor UMKM yang dijalankan dalam

setahun?

6. Berapa rata-rata harga jual produk yang dihasilkan?

7. Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan UMKM?

8. Berapa besarnya biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan UMKM?

9. Kemana biasanya pengusaha memasarkan produknya?

GAMBARAN UMUM KERJASAMA PENGUSAHA DAN KOPERASI

1. Berapa lama bergabung dengan Kospin Jasa? ……… bulan/tahun

2. Apa alasan bergabung dengan Kospin Jasa?

3. Apa peran Kospin Jasa yang telah dilakukan selama ini?

4. Sejauh mana Kospin Jasa memberikan bantuan kredit kepada pengusaha?

5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pengusaha untuk mendapatkan kredit

dari Kospin Jasa setelah pengajuan kredit?

6. Bagaimana prosedur pengajuan kredit yang diterapkan Kospin Jasa?

7. Adakah kendala dengan prosedur tersebut?

8. Bagaimana dengan bunga pinjaman yang diberikan Kospin Jasa?

9. Kendala apa yang paling sering terjadi saat mengembalikan pinjaman?

10. Apakah hak dan kewajiban pengusaha terhadap Kospin Jasa?

11. Manfaat apa yang didapatkan pengusaha sejak bergabung dengan Kospin

Jasa?

12. Apa yang diharapkan pengusaha terhadap Kospin Jasa?

peran koperasi simpan pinjam dalam perkembangan umkm ... · peran koperasi simpan pinjam dalam...

Documents