dinas ketentraman ketertiban dan satuan · pdf filemelaksanakan tugas dinas lainnya yang...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS 2010-2015
DINAS KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
KATA PENGANTAR Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota
Denpasar menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2010-2015 .
Renstra Tahun 2010-2015 disusun dengan berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Tahun 2010-2015 dan memperhatikan
berbagai tantangan dimasyarakat masalah ketentraman dan ketertiban 5 ( lima ) Tahun
kedepan . Renstra telah memuat visi , misi , tujuan, sasaran , strategi , arah kebijakan ,
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota
Denpasar .
Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota
Denpasar sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan suasana ketentraman dan
ketertiban di Kota Denpasar . Selanjutnya Renstra akan menjadi acuan dalam menyusun
rencana kerja .
Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan nantinya dapat menjadi arahan
didalam mewujudkan upaya ketentraman dan ketertiban di Lingkungan masyarakat .
Denpasar, 1 September 2010
Kepala Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP
Kota Denpasar
Drs. Ketut Natha Wibawa, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19550228 198212 1 001
i
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………………… i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………… ii
BAB I Pendahuluan
I.1. Latar Belakang ………………………………………………………… 1
I.2. Maksud dan Tujuan .…………………………………………………... 1
I.3. Landasan Hukum ……………………………………………………… 1
I.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ……......... 2
I.5. Sistematika Penulisan …………………………………………………. 3
BAB II Gambaran Layanan SKPD
II.1. Struktir Organisasi , Tugas Pokok, dan Fungsi SKPD………………… 3
II.2. Susunan Kepegawaian ………………………………………………….3
BAB III Isu Strategis
III.1. Isu Strategis ……………………………………………………………. 19
III.2. Analisis Internal dan Eksternal .……………………………………….. 19
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, dan Arah Kebijakan
IV.1. Visi …………………………………………………………………….. 21
IV.2. Misi ..………………………………………………………………….. 21
IV.3. Tujuan …………………………………………………………………. 21
IV.4. Sasaran ………………………………………………………………… 21
IV.5. Strategi ..……………………………………………………………….. 22
IV.6. Kebijakan Dinas Tramtib & Sat.Pol.PP Kota Denpasar ………………. 24
BAB V Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
V.1 Rencana Program ……………………………………………………….26
V.2 Kegiatan ………..……………………………………………………….26
V.3 Indikator Kinerja .……………………………………………………….29
V.4 Matrik Rencana Program ……………………………………………….33
BAB VI Indikator Kinerja Dinas Tramtib
VI.1 Indikator Kinerja Dinas Tramtib ………………………………………. 46
Renstra Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar
1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dibentuknya Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 8 Nopember 1994 Nomor 672 Tahun 1994 , tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat umum di Kota Denpasar. Dinas Tramtib dan SatPol.PP sebagai sebuah SKPD sebagaimana halnya SKPD lainnya di Kota Denpasar, wajib menyusun Rencana Strategis seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Rencana Strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Rencana Strategis Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2011-2016; “Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya dengan Keharmonisan dalam Keseimbangan secara berkelanjutan” yang telah dituangkan dalam Misi pembangunan sebagai berikut: 1. Menumbuh kembangkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan Kebudayaan
Bali. 2. Pemberdayaan Masyarakat Dilandasi dengan kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal 3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) melalui Penegakan
Supremasi Hukum (law enforcement) 4. Membangun Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(wallfare society) 5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi melalui Sistem
Ekonomi Kerakyatan (economic stability).
1.2. Maksud dan Tujuan Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Adapun tujuannya adalah sebagai “guide line” dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Tramtib dan SatPol.PP yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas Ketentraman Ketertiban kepada masyarakat umum.
1.3. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar 2011-2016 adalah : a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar
Renstra Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar
2
b. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 672 Tahun 1994 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar.
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara d. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong
Praja . g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur
Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja . h. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. 1.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Rencana Strategis Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar. 1.5. Sistimatika Penulisan Untuk memudahkan memahami Restra Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistimatika Penulisan Bab II Gambaran Umum Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar 2.1. Kondisi Umum 2.2. Kondisi yang Diinginkan Bab III Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian, Tugas Pokok Dan Fungsi
Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar 3.1. Struktur Organisasi 3.2. Susunan Kepegawaian 3.3. Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi dan Misi Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar 4.2. Tujuan 4.3. Strategi 4.4. Kebijakan
Bab V Program dan Kegiatan 5.1. Rencana Kerja Jangka Menengah Dinas Tramtib dan SatPol.PP 5.2. Program Kegiatan Dinas Tramtib dan SatPol.PP . Bab VI Penutup
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 3
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
II.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Struktur Organisasi Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar terdiri dari: II.1.1. Kepala Dinas
II.1.2. Bagian Sekretariat
terdiri dari : 2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.1.2.2. Sub Bagian Keuangan 2.1.2.3. Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
II.1.3. Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa
terdiri dari : 2.1.3.1. Seksi Ketertiban Acara Protokeler 2.1.3.2. Seksi Ketertiban Hiburan ; dan 2.1.3.3. Seksi Ketertiban Sengketa
II.1.4. Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial
terdiri dari : 2.1.4.1. Seksi Ketertiban Sarana Umum ; dan 2.1.4.2. Seksi Ketertiban Usaha Informal
II.1.5. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
terdiri dari : 2.1.5.1 Seksi Ketertiban Perijinan ; 2.1.5.2 Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ; dan 2.1.5.3 Seksi Penindakan.
II.1.6. Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja
terdiri dari : 2.1.5.4 Seksi Operasional dan Pengendalian ; dan 2.1.5.5 Seksi Pengembangan kapasitas.
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar. (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. Menetapkan Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi
Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan
rencana kegiatan Sekretariat;
b. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman Ketertiban dan
Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan wewenang yang ada;
c. Memberikan pelayanan dibidang Ketentraman Ketertiban dan pelayanan
umum kepada masyarakat;
d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas
bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 4
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
f. Memeriksa hasil kerja bawahan;
g. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada walikota;
i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
( 2) Sekretaris mempunyai tugas :
a. Menyusun Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi
Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan
rencana kegiatan Sekretariat;
b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketentraman
Ketertiban dan Satuan Pamong Praja berdasarkan laporang hasil kegiatan
masing-masing bidang dan Sekretariat;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas
bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan
Polisi Pamong Praja.
Sekretariat terdiri dari :
A. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
C. Sub Bagian Keuangan.
(A) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 5
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Data dan
Informasi sebagai bahan penyusun laporan kegiatan Sekretariat;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan Program Kerja Dinas Ketertiban
dan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan bidang;
g. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketertiban
dan Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(B) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan Sekretariat;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan
laporan kegiatan Sekretariat;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan dan mutasi pegawai di
lingkungan Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Melaksanakan urusan surat-menyurat;
h. Melaksanakan pengetikan surat menyurat dan penggandaan naskah dinas;
i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
j. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;
k. Menyiapkan data kepegawaian;
l. Membuat laporan kepegawaian;
m. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai;
n. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
o. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(C).Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan
penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 6
b. Menyusun Japoran hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan
penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
e. Memberikan Bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
f. Menyusun rencana anggaran biaya rutin dan pembangunan;
g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
h. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
( 3 ) Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa mempunyai
tugas:
a. menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan
masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Acara Protokoler,
Hiburan dan Sengketa sebagai bahan penyusunan Program Kerja Dinas
Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan
masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Acara Protokoler,
Hiburan dan Sengketa sebagai bahan penyusunan laporan
pertanggungjawaban
kinerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. menyusun persiapan dan mengatur strategi dan melaksanakan pengamanan
acara protokoler;
g. melaksanakan pendataan pengusaha hiburan dan rekreasi;
h. Menyelenggarakan rapat-rapat tim ketertiban protokoler hiburan dan sengketa;
i. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pengusaha
dibidang usaha rekreasi dan hiburan;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 7
j. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian proses
pelanggaran Peraturan Daerah (Tipiring) dan menyerahkan penyidikannya
kepada Penyidik; Pegawai Negeri sipil ( PPNS );
k. Mengadakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang usaha rekreasi
dan hiburan umum, dibidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
l. Menyelenggarakan penyuluhan dan sosiaiisasi pelaksanaan peraturan daerah;
m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan
Polisi Pamong Praja.
Bidang Ketertiban Acara Protokoler, Hiburan dan Sengketa terdiri dari
A. Seksi Ketertiban Acara Protokoler;
B. Seksi Ketertiban Hiburan ; dan
C. Seksi Ketertiban Sengketa
(A) Seksi Ketertiban Acara Protokoier mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan Bidang Kejertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan
hasil kegiatan Bidang KetertibanProtokoler, Hiburan dan Sengketa;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidanghya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan, teknis serta pengawasan
kepada bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. menyiapkan bahan dan pedoman teknis dalam pelaksanaan dibidang
protokoler;
g. Melaksanakan tugas protokoler, pengendalian dan penugasan aparat
ketentraman dan ketertiban;
h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketertiban protokoler sesuai
peraturan perundajng-undangan yang berlaku;
i. Melaksanakan pengawasan, penertiban operasional di lapangan;
j. Menyusun rencana dan strategi operasional pelaksanaan tugas penertiban;
k. Melaksanakan pengamanan di lokasi acara protokoler;
l. Melaksanakan pembinaan aparat ketentraman dan ketertiban dalam
pelaksanaan kegiatan tertib protokoler;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 8
m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(B). Seksi Ketertiban Hiburan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan Bidang Ketertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahanpenyusunan
laporan hasil kegiatan Bidang KetertibanProtokoler, Hiburan dan
Sengketa;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan, mengumpulkan bahan dan data, mengolah dan menganalisa data
penertiban usaha rekreasi dan hiburan umum;
g. Menyusun petunjuk / rekomendasi penertiban kegiatan usaha rekreasi dan
hiburan umum;
h. Menyusun jadwal penertiban usaha rekreasi dan hiburan umum ;
i. Menentukan sasaran penertiban kegiatan hiburan ;
j. Melaksanakan penertiban usaha rekreasi dan hiburan umum sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
k. Memberikan peringatan kepada pengusaha rekreasi dan hiburan umum
berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan;
l. Melaksanakan penertiban jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan
hiburan umum;
m. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terkait;
n. Memantau penertiban perijinan hiburan yang menjadi kewenangan Pemda;
o. Mengumpulkan data pelanggaran penertiban hiburan dan menyerahkan
penyidikannya kepada Penyidik PegawaiNegeri Sipii ( PPNS );
p. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
q. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(C). Seksi Ketertiban Sengketa mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan Bidang Ketertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa ;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan
hasil kegiatan Bidang Ketertiban Protokoler, Hiburan dan Sengketa;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 9
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan bahan dan sarana operasional ketertiban sengketa;
g. Menyusun rencana dan melaksanakan operasional ketertiban sengketa;
h. Membuat rencana dan melaksanakan gerakan disiplin nasional;
i. Membuat laporan hasil kegiatan gerakan disiplin nasional;
j. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
k. melaksanakan tugas dinas ainnya yang diberikan oleh atasan.
Masing-masing Seksi dlpimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Ketertiban Acara
Protokoler, hiburan dan Sengketa.
(4).Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-
masing Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial
sebagai bahan penyusunan Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban
dan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan hasil
kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Ketertiban Fasilitas
Sosial sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas
Ketentraman
Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
c. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyelenggarakan kegiatan motivasi untuk menumbuhkan partisipasi
masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;
g. Menerima, mengkaji dan menelaah laporan dari masyarakat;
h. Menyusun jadwal kegiatan dan menentukan tempat-tempat sasaran
operasional;
i. menyiapkan bahan administrasi operasional dan mengatur petugas sesuai
dengan rencana dan jadwal operasi penertiban;
j. Mengolah dan menganalisa data sasaran pelanggaran sarana umum dan usaha
informal;
k. Mencatat dan menginventarisir, irmengamankan dan mengembalikan
barang bukti pelanggar .sesuai hasil binaan dipersidangan ;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 10
l. Mengadakan tindakan baik fisik maupun barang bukti terhadap
pelanggar, untuk selanjutnya diberikan pembinaan di rumah binaan Dinas
ketentraman dan ketertiban ;
m. Menyediakan kebutuhan konsumsi dan P3K bagi pelanggar/binaan;
n. mengembalikan / memulangkan para pelanggar / binaan ke daerah asalnya;
o. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan, oleh atasan.
Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketentraman
Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial terdirj dari
A. Seksi Ketertiban Sarana Umum; dan
B. Seksi Ketertiban Usaha Informal.
(A) . Seksi Ketertiban Sarana Umum mempunyai tugas :
a. menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan
hasil kegiatan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan rencana kegiatan dan sarana operasional penertiban sarana umum;
g. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap para pelanggar sarana
umum;
h. Mengadakan penertiban terhadap pelanggar yang menggunakan ruas jalan,
trotoar dan Sarana umum lainnya;
i. mengumpulkan data pelaksanaan penertiban sarana umum dan menyerahkan
penyidikannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(B) . Seksi Ketertiban Usaha Informal mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan
hasil kegiatan Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 11
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan bahan dan petunjuk pelaksanaan penertiban usaha informal;
g. Menyusun jadwal dan menetapkan daerah sasaran operasi usaha informal;
h. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penertiban usaha informal;
i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat yang bergerak dibidang usaha
informal;
j. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggar dibidang usaha informal;
k. Mengumpulkan data pelaksanaan penertiban usaha informal dan
menyerahkan penyidikannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS );
l. Menyediakan kebutuhan konsumsi dan P3K bagi pelanggar / binaan usaha
informal;
m. Mengembalikan / memulangkan pelanggar / binaan ke daerah asalnya;
n. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Fasilitas Sosial.
(6). Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-
masing Seksi di lingkungan Bidang Penagakan Peraturan Daerah sebagai bahan
penyusunan Program Kerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan
Polisi Pamong Praja;
b. b. menyusun laporan hasil kegiatan Bidang berdasarkan laporan
hasil, kegiatan masing-masing Seksi di lingkungan Bidang Penegakan
Peraturan Daerah sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban
kinerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban administrasi perijinan;
g. menentukan sasaran dan menyiapkan sarana pelaksanaan penertiban
administrasi perijinan;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 12
h. melaksanakan penettiban dan pengawasan administrasi perijinan;
i. memproses administrasi perijinan dan mengadakan pencatatan hasil
penertiban administrasi perijinan tempat usaha;
j. menentukan sasaran pembinaan dan penyuluhan Perda dan mengadakan
koordinasi dengan instansi terkait masalah penyelenggaraan pembinaan dan
penyuluhan Perda;
k. menentukan tindakan pidana ringan atas peianggaran peraturan daerah
yang dikuatkan dengan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS);
l. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketentraman
Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :
A. Seksi Ketertiban Perijinan ;
B. Seksi Pembinaan dan penyuluhan ; dan
C. Seksi Penindakan.
A. Seksi Ketertiban Perijinan mempunyai tugas:
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
kepada bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menentukan sasaran penertiban perijinan dan menyiapkan sarana untuk
melaksanakan penertiban administrasi perijinan;
g. Menyiapkan petunjuk teknis pengumpulan, pengolahan dan analisa data ;
h. melaksanakan sosialisasi pembinaan pengusaha berkaitan dengan penertiban
administrasi perijinan ;
i. memberikan peringatan kepada pelanggar yang tidak mematuhi
peraturan;
j. melaksanakan pendataan administrasi perijinan tempat usaha sesuai
dengan permohonan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 13
k. Melaksanakan peninjauan bersama tirrt ke lokasi pemohon ijin tempat
usaha;
l. Menertibkan pelanggar yang tidak mematuhi Perda dan menyerahkan
berkas pelanggaran kepada PPNS untuk diproses lebih lanjut;
m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
B. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan
hasil kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan;
g. Menentukan sasaran pembinaan dan penyuluhan;
h. Mengumpulkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan dan
penyuluhan peraturan daerah yang berlaku;
i. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan pembinakan pembinaan dan
penyuluhan peraturan daerah;
j. Mengadakan koordinasi pelaksanaan penyuluhan dengan instansi terkait;
k. Mengadakan pencatatan dan pemantauan kembali hasil pembinaan dan
penyuluhan peraturan daerah;
l. Mengevaluasi dan mempertanggungiawabkan hasil kerja bawahan;
m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
C. Seksi Penindakan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 14
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyiapkan petunjuk teknis untuk penindakan pelanggar
peraturan daerah;
g. Mengumpulkan data dan menentukan sasaran penindakan pelanggar peraturan
daerah;
h. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penindakan peraturan daerah;
i. Melaksanakan koordinasi penindakan pelanggaran peraturan daerah dengan
instansi terkait;
j. Melakukan pemanggilan dan pengambilan barang bukti pelanggaran
peraturan daerah ;
k. Melakukan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah dan
mengkoordinasikan dengan pengadilan negeri;
l. Menyerahkan berkas perkara dan mengadakan pencatatan hasil sidang
tindakan pidana ringan (tipiring) di pengadilan negeri;
m. Menyerahkan barang bukti kepada pelanggar yang sudah melaksanakan
Tipiring;
n. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab Kepada kepala Bidang Penegakan Peraturan
Daerah.
(7). Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja
mernpunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-
masing Seksi di lingkungan Bidang Bidang Operasional dan Pengembangan
Kapasitas Polisi Pamong Praja sebagai bahan penyusunan Program Kerja Dinas
Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan
masing-masihg Seksi di lingkungan Bidang Operasional dan Pengembangan
Kapasitas Polisi Pamong Praja sebagai bahan penyusunan laporan
pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi
Pamong Praja;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 15
f. Menghimpun dan mengolah data, informasi serta menyusun rencana
operasional pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan walikota;
g. Mengawasi ketaatan masyarakat serta melaksanakan patroli wilayah dalam
rangka mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban;
h. Mengadakan tindakan penertiban dan represif non yustisial bagi anggota
masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Menyerahkan penanganan perbuatan pelanggaran Perda kepada penyidik
yang berwenang;
j. Memimpin dan membina satuan polisi pamong praja di wilayah hukum
kota Denpasar;
k. Mengadakan penertiban bagi pelanggar dibidang usaha informal;
l. Mengamankan serta menjaga kenyamanan masyarakat di tempat-tempat
umum;
m. Melaksanakan pengamanan acara-acara protokoler dan acara- acara
yang bersifat isidentil yang melibatkan masyarakat banyak;
n. Mengadakan koordinasi dalam bidang tugasnya dengan instansl terkait;
o. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Pamong Praja dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi Panrtong Praja terdiri dari:
A. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
B. Seksi Pengembangan Kapasitas.
A. Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan Bidang Operasional dan Pengambangan Kapasitas Polisi
Pamong Praja;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
laporan hasil kegiatan Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi
Pamong Praja ;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkpordinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 16
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. Memeriksa hasil kerja bawahan;
f. Menyusun bahan rencana penyusunan program petunjuk teknis kegiatan
operasional;
g. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan petunjuk penertiban dilapangan;
h. Menetapkan daerah sasaran dan menyiapkan sarana dan prasarana
pelaksanaan. operasi ;
i. Melaksanakan patroli rutin untuk ketentraman dan ketertiban di wilayah kota
Denpasar;
j. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat yang bergerak pada usaha
informal yang beroperasi di daerah terlarang;
k. Mengambil barang bukti pelanggar peraturan daerah dan menyerahkan
kepada PPNS;
l. Melakukan pencatatan kegiatan operasional rutin sebagai bahan laporan;
m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
B. Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas :
a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi
Pamong Praja;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan
hasil kegiatan Bidang Operasional dan Pengembangan Kapasitas Polisi
Pamong Praja;
c. Mengatur, mendistribusikan dan rnengkbqrdinasikan tugas-tugas bawahan
sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada
bawahan;
e. memeriksa hasil kerja bawahan;
f. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan kapasitas satuan
polisi pamong praja ;
g. menyusun kebutuhan tenaga dan peningkatan kualitas SDM satuan polisi
pomong praja;
h. mempersiapkan personil untuk mengikuti diklat;
i. Menyusun dan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana Satuan Polisi
Pamong praja;
j. Membina disiplin dan pengembangan karier satuan polisi pamong praja;
k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 17
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab Kepada kepala Bidang Operasional dan Pengembangan
Kapasitas Polisi Pamong Praja.
2.2 Susunan Kepegawaian
No Nama Pangkat/ Jabatan Pendidikan Gol
1 Drs. Ketut Natha Wibawa, MH Pembina Utama
Muda Kepala Dinas Pasca Sarjana
2 - - Sekretaris SMA
3 I Nyoman Puja ,SH Pembina /IVa Kabid. Penegakkan Peraturan
Daerah Sarjana
4 I Ketut Sumarsha,SH Pembina /IVa Kabid. Ketertiban Fasilitas Sosial Sarjana
5 I Nyoman Ambara,SH Pembina /IVa Ka.Bid. Operasional dan
Pengembangan Kapasitas . Sarjana
6 - - Ka.Bid. Ketertiban Acara
Protokoler, Hiburan dan Sengketa Sarjana
7 I Ketut Gede Gunawan,SH Penata Tk.I/IIId Kasi. Ketertiban Perijinan Sarjana
8 Nym Elly Sri Purwa Astuti,SH Penata Tk.I/IIId Kasubag. Perencanaan , data dan
Informasi Sarjana
9 I Made Jatawijaya,SH Penata Tk.I/IIId Kasi. Pembinaan dan Penyuluhan Sarjana
10 Drs. I Gusti Made Bawarta Penata Tk.I/IIId Kasi. Penindakan Sarjana
11 I Gsuti Ngurah Dharmaika Penata Tk.I/IIId Kasi. Ketertiban Hiburan Sarjana
12 I Wayan Arya Arsana,SH Pembina /IVa Staf ( K P U ) Sarjana
13 I Ketut Bimiyana,SH Penata Tk.I/IIId Kasi. Ketertiban Sengketa Sarjana
14 Desak Ketut Putri Yasni,SH Penata Tk.I/IIId Kasubag. Keuangan Sarjana
15 I Gusti Putu Alit Artika,SE Penata Tk.I/IIId Kasubag. Umum dan Kepegawaian Sarjana
16 I Wayan Badri Adnyana Penata Tk. IIId Kasi. Ketertiban Usaha Informal Sarjana
17 Dewa Agung Rai Darmawan,SIP Penata Tk. I/IIId Kasi. Pengembangan Kapasitas Sarjana
18 I Nyoman Werdi,S.Sos Penata/IIIc Kasi. Operasional dan
Pengendalian Sarjana
19 I Wayan Wirawan, S.Sos Penata/IIIc Kasi. Ketertiban Sarana Umum Sarjana
20 I Wayan Warcana Penata/IIIc Kasi. Ketertiban Acara Protokoler SMU
21 I Made Satria Wibawa,SH Penata Muda
Tk.I/IIIb Staf SMU
22 KM. Ayu Trina Anggraini,SE Penata Muda
Tk.I/IIIb Staf Sarjana
23 Anak Agung Ngurah Agung Penata Muda
Tk.I/IIIb Staf Sarjana
24 Larmin Sidauruk Penata Muda
Tk.I/IIIb Staf Sarjana
25 I.A Mas Ekawati Manuaba,SH Penata Muda
Tk.I/IIIb Staf Sarjana
26 Ida Ayu Mirah Setiawati,SE Penata Muda/IIIa Staf Sarjana
27 I Nyoman Ardana Penata Muda/IIIa Staf SMEA
28 Luh Kompiang Putri Lestari,SH Penata Muda/IIIa Staf Sarjana
29 I Wayan Suta,SIP Penata Muda/IIIa Staf Sarjana
30 A.A Ngurah GD Yudie Asmara,SH Penata Muda/IIIa Staf Sarjana
31 Drs. I Putu Suandita Penata Muda/IIIa Staf SMU
32 Kadek Ary Paramitayani,SH Penata Muda/IIIa Staf Sarjana
33 I.B. Prayoga, SH Penata Muda/IIIa Staf Sarjana
34 I Wayan Sumarjana,SH Penata Muda/IIIa Staf Sarjana
35 A.A.BGS.Jimnantara Putra,SH Penata Muda/IIIa Staf Sarjana
36 A.A Made Sulastri Pengatur Tk. I/IId Staf SMA
37 Ida Ayu Mirah Suryaningsih Pengatur/IIc Staf SMA
38 I Made Heriyana Pengatur Muda/IIa Staf SMA
39 Ni Kadek Sri astuti Pengatur Muda/IIa Staf SMA
40 Ni Wayan Diani Pengatur Muda/IIa Staf SMA
41 Luh Made Suprapmi Pengatur Muda/IIa Staf SMA
42 Gusti Ayu Nyoman Purwati Pengatur Muda/IIa Staf SMA
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 18
II.2. Permasalahan . Keamanan merupakan wewenang oihak TNI terkait dengan territorial
sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan wewenang pihak
kepolisian terkait dengan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan undang – undang.
Di sisi lai ketentraman dan ketertiban juga merupakan kewenangan pemerintah kota
melalui Polisi Pamong Praja untuk mengawal pelaksanaan peraturan daerah.
Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban di Kota Denpasar pada
tahun 2008 berjumlah 3.125 kasus, menurun 1.003 kasus dari tahun 2007.
Pelanggaran ketentraman dan ketertiban tersebut didominasi oleh pelanggaran
ketertiban umum sebanyak 1.747 kasus atau berkurang 909 kasus dari tahun 2007.
Sedangkan pelanggaran peraturan daerah mengalami penurunan dibanding jumlah
kasus pada tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar VI.1 diatas.
Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang terjadi pada tahun 2008 terdiri
dari Gelandangan dan Pengemis 504 kasus, Pedagang Kaki Lima 231 kasus, WTS
nihil, dan Pengamen 170 kasus, Limbah 37 kasus, IMB 302 kasus, Pedagang Koran 8
kasus, SITU HO 1010 kasus, Hewan Liar 34 kasus, Sampah 29 kasus.
43 Ni Made Indrawati Pengatur Muda/IIa Staf SMA
44 Ni Luh Putu Hariati Pengatur Muda/IIa Staf SMA
45 Ni Wayan Sudiarsani Pengatur Muda/IIa Staf SMA
46 Si Luh Made Partini Pengatur Muda/IIa Staf SMA
47 Ni Made Suasih Pengatur Muda/IIa Staf SMA
48 I Wayan gunanta Pengatur Muda/IIa Staf SMA
49 A.A Ngr Gede Cahyoga.N Pengatur Muda/IIa Staf SMA
50 Ni Luh Nyoman Ngardi Juru Staf SMA
51 Ni Putu Litawati Juru Staf SMA
52 I Ketut Sugiantara THL Staf SMA
53 I Gusti Ketut Gede THL Staf SMA
54 I Made Warsa THL Staf SMA
55 I Putu Harimbawa THL Staf SMA
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 19
BAB III
ISU STRATEGIS
III.I. Isu Strategis.
Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban secara berencana,
bertahap dan terus menerus, dipacu dengan bidang bidang lainnya, karena dengan
suasana yang tentram dan tertib maka masyarakat akan bergairah unuk mentaati
Peraturan per undang – undangan yang berlaku .
Upaya – upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan,
penertiban dan penindakan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk
mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku .
Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala
antara lain :
a). Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga
adat guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Denpasar.
b). Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama
pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng,
WTS/Waria, pejaja brosur, pengamen, anak jalanan, kelompok funck, sehingga
menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di
Kota Denpasar.
c). Pesatnya perkembangan pembangunan dan peningkatan penduduk di
Kota Denpasar sudah barang tentu positif dan negatif termasuk berakibat kepada
penyediaan perumahan, jaminan kelayakan berusaha yang menimbulkan dampak
masalah sosial yang memungkinkan terganggunya ketentraman dan ketertiban
umum, apalgi seringnya berpindah – pindah tempat .
d). Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat terutama lembaga –
lembaga adat belum mendukung ketentraman dan ketertiban secara optimal.
III.2. Analisis Internal dan Eksternal .
Internal :
- Kurangnya kemampuan SDM Pol.PP terutama pendidikan PPNS,
SAR dan LATSAR. Sehingga perlu adanya Diklat dasar dan Diklat
Lanjutan aparat Tramtib dan Diklat PPNS.
- Terbatasnya sarana dan prasarana serta kwantitas dan kualitas personil
Pol.PP dengan adanya masalah tersebut mengusulkan kepada Walikota
agar lebih memperhatikan SatPol.PP mengenai :
- Kesejahteraan
- Penambahan jumlah personil Pol.PP yan selama ini sangat terbatas .
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar 20
Ekternal :
- Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mentaati hukum masih relatif
rendah, sehingga pelanggaran hukum dan tindakan main hakim sendiri
serta kerusuhan cenderung meningkat.
Renstra Dinas Tramtib dan Sat Pol.PP Kota Denpasar
21
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN ARAH KEBIJAKAN
IV.1. Visi : Terwujudnya suasana aman, nyaman, tentram dan tertib bagi masyarakat
Kota Denpasar
IV.2. Misi : Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan missi sebagai berikut:
Mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada
masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda.
Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dengan instansi terkait
dalam mendukung proses kearah terciptanya suasana tentram dan tertib.
IV.3. Tujuan .
Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan
tampak pada pernyataan tujuan, sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan
dalam rencana kegiatan .
Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis adalah sebagai
berikut :
a. Mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada
masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda.
b. Meningkatkan system koordinasi yang terintergrasi dengan instansi terkait
IV.4. Sasaran.
Dari tujuan yang ditetapkan, maka yang menjadikan sasaran utama dari
pelaksanaan tugas kegiatan Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar.
a. Terwujudnya Penertiban Gepeng yang dilaksanakan pada malam hari,
sehingga banyak terjaring penduduk liar di Kota Denpasar.
b. Terwujudnya Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan cara melaksanakan
operasi penertiban secara persuasive dan represif bekerja sama dengan
Desa Adat untuk dapat memanfaatkan Pasar Desa sebagai lokasi PKL.
Renstra Dinas Tramtib dan Sat Pol.PP Kota Denpasar
22
c. Terwujudnya Penertiban Pengusaha Sablon yang membuang Limbah
Sembarangan .
d. Terwujudnya Penertiban Pedagang Koran, dengan menempatkan Petugas
Pol.PP dengan system roling pada Pos yang dianggap rawan, sering terjadi
pelanggaran Perda seperti di Traffick Light.
e. Menekan jumlah tuna-tuna (WTS, Waria, Gepeng, PKL, Hewan Liar) di
Kota Denpasar.
f. Tercapainya stabilitas yang mantap dengan menegakan Perda yang
berlaku di Kota Denpasar.
g. Penegakan Perda terhadap masyarakat umum, Badan Usaha, Organisasi
dll yang melanggar Perda.
h. Meningkatnya Usaha masyarakat untuk mengurus SIUP, IMB, SITU/ HO
dan ijin lainnya akibat sering dilakukan razia-razia ke Perusahaan, Badan
Usaha, Yayasan dan lain-lain.
IV.5. Strategi
Sebagai langkah telah diambil Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
untuk menekan dan mengurangi kendala/hambatan dengan mencari alternatif upaya
mengatasi sebagai berikut :
a. Mengatasi Masalah Gepeng .
- Operasi penertiban dilaksanakan pada malam hari, yang kedpatan tidur
diemper toko maupun pos – pos kamling, namun yang ditampung di
rumah – rumah kontrakan luput dari razia .
- Mencari dan menelusuri oknum – oknum yang menampung /
menyebarkan gepeng untuk dibina dan diperingati untuk ditindak .
- Berkoordinasi dengan aparat terbawah bersama –sama membrantas
gepeng lebih – lebih pada masyarakat untuk jangan sekali – kali
memberikan sesuatu pada para gepeng.
- Memulangkan gepeng ke Daerah asalnya .
Renstra Dinas Tramtib dan Sat Pol.PP Kota Denpasar
23
b. Mengatasi Pedagang kaki Lima ( PKL ).
- Melaksanakan operasi penertiban secara rutin melalui cara persuasif
dan represif .
- Bekerja sama dengan Desa Adat untuk dapat memanfaatkan pasar –
pasar desa sebagai lokasi pedagang .
- Bekerja sama dengan desa adat untuk dapat memanfaatkan pasar –
pasar desa sebagai lokasi pedagang.
- Bekerjasama dengan desa adat, pimpinan PD. Pasar untuk melakukan
pembinaan pada para pedagang di Wilayahnya .
- Menindak dan memusnahkan rombong bagi Pedagang yang masih
membandel.
c. Mengatasi Penduduk Pendatang .
- Melakukan razia di terminal kedatanagn masuknya bus – bus malam
pada saat tertentu khususnya menjelang dan sesudah hari raya.
- Memulangkan bagi para pendatang yang lolos tidak dapat menunjukan
identitas ke daerah asalnya bekerja sama dengan dinas sosial Propinsi
Bali.
- Bekerja sama dengan Desa adat melakukan razia penduduk di
lingkungannya selanjutnya dibina dan diarahkan untuk melengkapi
identitasnya .
d. Mengatasi Pedagang Acung/Koran, Pengamen di Traffik Light .
- Melakukan penertiban secara rutin pada kawasan yang telah dipetakan
pada para pedagang untuk dibina dan ditindak .
- Mengajak peran serta masyarakat untuk tidak berbelanja maupun
memberikan sesuatu para pengamen di traffick Light.
e. Mengatasi Masalah WTS .
- Meningkatnya dan bekerja sama dengan desa adat, desa dinas dan
masyarakat umum untuk memperketat proses identitas kependudukan
dan secara selektif menerima orang yang akan mengontrak/menyewa
rumah.
Renstra Dinas Tramtib dan Sat Pol.PP Kota Denpasar
24
- Pemilik rumah agar tetap memantau siapa –siapa dan asal usul
pengontrak rumahnya .
f. Mengatasi Limbah .
- Melakukan kegiatan penertiban secara rutin, terutama kepada
pengusaha sablon, pengusaha tahu tempe yang membuang limbah cair
ke sungai .
- Membina para pengusaha agar menyiapkan bak – bak penampungan
limbah dan menjaga kebersihan lingkungan.
g. Mengatasi Masalah Perijinan .
- Melakukan penertiban secara rutin kelapangan untuk membina para
pengusaha yang belum memiliki ijin.
- Membina pengusaha agar mengurus perijinan sesuai dengan ketentuan
melalui Dinas Perijinan Kota Denpasar.
h. Mengatasi Pedagang Koran .
- Dengan menempatkan petugas SatPol.PP di setiap penempatan jalan
maupun jalur yang dianggap rawan tumbuh berjamurnya para
Pedagang Koran.
- Membagi sip tugas di setiap lampu trafick Light di perempatan jalan
untuk mengantisipasi para pedagang koran.
IV.6. Kebijakan Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar:
Adapun kebijakan Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar adalah
menumbuh kembangkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di
Kota Denpasar seperti :
1. Menurunnya Pedagang Kaki Lima yang berkeliaran di Lapangan
Puputan Badung, Niti Mandala Renon dan Lapangan Lumintang
akibat kesigapan Anggota Sat.Pol. PP
2. Meningkatnya Penjagaan Anggota Sat.Pol. PP di Traffick Light,
sehingga berkurangnya Pedagang Koran, gepeng yang berkeliaran
di jalan-jalan strategis.
Renstra Dinas Tramtib dan Sat Pol.PP Kota Denpasar
25
3. Menurunnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di badan jalan,
diatas trotoar,
4. Melakukan Razia Kependudukan, Razia Ijin Usaha, Razia
Pembuangan Limbah sembarangan yang bekerja sama dengan
Instansi terkait .
5. Meningkatnya para pengusaha untuk mengurus SIUP, IMB, SITU,
HO. KTP dan tertibnya pembuangan limbah akibat sering dilakukan
razia-razia oleh Dinas Tramtib dan Sat.Pol. PP Kota Denpasar.
6. Memberikan pembinaan pada masyarakat yang berusaha di bidang
Rekreasi dan Hiburan Umum agar melengkapi usahanya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
26
PBAB V
RENCANA PROGRAM , KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF
V.1. Rencana Program
Rencana Program Kegiatan Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Program tersebut adalah: Program Utama: Program-program yang dibutuhkan dan menjadi prioritas untuk terwujudnya visi, terdiri dari: 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dilaksanakan terkait dengan upaya untuk meningkatkan disiplin aparatur/pegawai di Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar melalui pendidikan dan latihan maupun bimbingan teknis
3. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal . Program ini bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda .
Program Penunjang : Program-program yang sifatnya sebagai penunjang program utama untuk tercapainya visi, terdiri dari
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk pengadaan maupun pemeliharaan sarana prasarana perkantoran Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar.
V.2. Kegiatan .
Implementasi penjabaran Rencana Strategik dalam rangka mencapai
visi dan misi yang kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa
Rencana Kinerja Tahun 2010 yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja
input, output dan outcome beserta targetnya dari seluruh program dan kegiatan.
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
27
Indikator input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan terdiri atas
besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan .
Indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai
dilaksanakan yang jenisnya bervariasi dapat berupa fisik atau non fisik tergantung
jenis kegiatannya.
Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output atau
bisa berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka waktu menengah.
Adapun rencana kinerja yang akan dijalankan Dinas Tramtib dan SatPol.PP
Kota Denpasar Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Input : Rp. 1.341.278.980,-
Output : Terselenggaranya Adminitrasi Perkantoran
Outcome : Terpenuhinya Administrasi perkantoran
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Input : Rp. 901.085.988,-
Output : Terselenggaranya sarana dan prasarana aparatur
Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang
layak
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas deserta
Perlengkapannya.
Input : Rp. 265.480.000,-
Output : Terselenggaranya Disiplin Aparatur
Outcome : Terpenuhinya Disiplin Aparatur
4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
28
Input : Rp. 11.000.000,-
Output : Terselenggaranya Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Outcome : Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Kegiatan : Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong Praja .
Input : Rp. 73.220.450,-
Output : Terlaksananya penertiban Penegakan Perda
Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
mematuhi Perda.
6. Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal.
Kegiatan : Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan
dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan.
Input : Rp. 38.357.100,-
Output : Laporan Kegiatan peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam tehnik pencegahan
kejahatan.
Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
mematuhi Perda.
7. Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal.
Kegiatan : Penertiban dan Pengawasan Usaha Rekreasi,
Hiburan Umum Jasa dan Sarana Pariwisata di
Kota Denpasar.
Input : Rp. 39.443.000,-
Output : Laporan Kegiatan Peningkatan Jumlah Obyek
yang di kunjungi.
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
29
Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
mematuhi Perda.
8. Program : Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal.
Kegiatan : Penanggulangan Penertiban Tuna – tuna, WTS,
Gepeng,PKL, Penduduk Liar di Kota Denpasar.
Input : Rp. 124.534.500,-
Output : Laporan kegiatan hasil penertiban Tuna – tuna,
WTS, Gepeng, PKL, Pengamen, Pedagang
bermobil dan Pedagang Koran.
Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
mematuhi Perda.
V.3. Indikator Kinerja . . Indikator Kinerja
Setelah menetapkan Rencana Strategik Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota
Denpasar dan sebagai realisasi program kerja tahun 2009 maka perlu dilakukan
penetapan indicator-indikator kinerja meliputi : Indikaotr input, indicator out put, Out
come, banefits dan impact. Penetapan indicator kinerja untuk masing-masing jenis
indicator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing
jenis indicator yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penangulangan dan Penertiban Tuna-Tuna,WTS, Gepeng,
PKL, dan Penduduk liar di Kota Denpasar meliputi kegiatan melakukan
razia secara rutin terhadap WTS dan Waria, Orang Gila dan melakukan
Penertiban terhadap PKL dan pelanggaran Kebersihan dan Keteriban
Umum lainnya serta memulangkan pelanggar ke Daerah asalnya yang
dilaksanakan oleh Subdin Ketertiban Fasilitas Sosial Dinas Tramtib dan
Sat Pol PP Kota Denpasar dengan pelaksanaan penertiban kegiatan 168
kali penertiban dalam satu tahun dengan Anggaran APBD sebanyak Rp
203.700.500,- dengan hasil penertiban adalah meliputi (Lihat lampiran
PKK):
-. PKL mencapai 429 orang pelangar
-. Kependudukan mencapai 52 orang pelanggar
-. Gepeng mencapai 318 orang pelanggar
-. Orang Gila 25 orang pelanggar
-. Pengamen nihil orang pelanggar
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
30
-. Pedagang Koran 17 orang Pelanggar
-. Pedagang Acung nihil orang Pelanggar
-. Orang terlantar nihil Orang Pelanggar
2. Pelaksanaan tugas kegiatan Penertiban dan Pengawasan Rekreasi
Hiburan Umum Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar meliputi
Sasaran Usaha dan Rekreasi Hiburan Umum, Jasa dan Sarana Pariwisata
didalam operasional maupun perijinan.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Din Ketertiban Protokoler, Hiburan
dan Sengketa Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar dengan biaya
bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun 2009 SebesarRp
57.390.000,- dan kegiatan penertiban dan pengawasan yang telah
dilakukan sebanyak 144 kali dengan hasil kegiatan penertiban meliputi
(Lihat lampiran PKK) :
- Ijin Usaha Hiburan sebanyak 571 pengusaha
- Ijin SITU/HO sebanyak 571 pengusaha
Dengan Prosentase
a. Memiliki Ijin lengkap : 298 atau 47 %
b. Perijinan masih dalam proses : 273 atau 48 %
c. Yang belum memiliki Ijin 168 atau 29 %
KegiatanPenertiban dan Pengawasan Rekreasi Hiburan Umum, Jasa dan
Sarana Pariwisata ini dilaksanakan dengan harapan :
a. Para pengusaha Rekrasi, Hiburan Umum, Jasa dan Sarana
Pariwisata di Kota Denpasar taat terhadap ketentuan Peda
Kota Denpasar sesuai dengan jenis usahanya.
b. Ada Kontribusi terhadap APBD Kota Denpasar melalui
Retribusi Perijinan
3. Pelaksanaan tugas kegiatan Peningkatan kerja sama denga aparatur
keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan di Kec Bar, Den Ut, Den
Tim dan Den Sel. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Subdin
Ketertiban Operasional Penegakan Peraturan Daerah pada Dinas Tramtib
dan Sat Pol PP Kota Denpasar yang dalam pelaksanaan kegiatan
sebanyak 144 kali dalam satu tahun dengan Anggaran APBD sebanyak
Rp. 55.286.250,- dengan hasil penertiban Bangunan tanpa IMB sebanyak
174 pelanggar, Ijin tempat Usaha (SITU/HO) 276 pelanggar dan
pembuangan air limbah kesungai sebanyak 47 Orang pelanggar (
Lampiran PKK )
4. Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi
Pamong Praja. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam tahun Anggaran
2009 dapat melaksanakan kegiatan sebanyak 115 kali dengan anggaran
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
31
sebesar Rp 125.303.950,-Adapun hasil kegiatan lapangan Tim
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Pol PP Kota Denpasar
dengan perincian sebagai berikut (Lampiran PKK ):
- P K L sebanyak 834 orang
- Penduduk tanpa identitas 93 orang
- Orgil nihil orang
- Gepeng sebanyak 40 orang
- Pedagang Koran 51 orang
- Pengamen sebanyak Nihil orang
- Pedagang bermobil nihil orang
- Pedagang bensin eceran 8 orang.
5. Pelaksanaan Anggaran Perubahan sebesar Rp 23.729.000,- berdasarkan
Keputusan walikota tanggal 1 Desember 2008 Nomor 188.45 / 405 /
2008 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kerja Sama antara
Poltabes dengan Dinas Tramtib Kota Denpasar dalam kegiatan
Penyelenggaraan Tramtibum serta Pemeliharaan Kamtibmas di Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2008 dapat melaksanakan kegiatan selama 3
(tiga) Bulan dari bulan Oktober, Nopember dan Desember dapat
menindak pelanggar sebanyak 58 Pelanggar.
2. Capaian Rencana Kerja Tahun 2009
1. Capaian Progran kegiatan Penangulangan dan Penertiban Tuna-
Tuna,WTS, Gepeng, PKL, dan Penduduk liar di Kota Denpasar
meliputi kegiatan melakukan razia secara rutin terhadap WTS dan
Waria, Orang Gila dan melakukan Penertiban terhadap PKL dan
pelanggaran Kebersihan dan Keteriban Umum lainnya serta
memulangkan pelanggar ke Daerah asalnya yang dilaksanakan oleh
Subdin Ketertiban Fasilitas Sosial Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota
Denpasar dengan pelaksanaan penertiban kegiatan 168 kali penertiban
dengan melibatkan tim sebanyak 22.240 OH, dengan anggaran satu
tahun Anggaran APBD 2009 sebanyak Rp 203.700.500,- dengan hasil
penertiban sebagai berikut :
Peringkat Pertama adalah hasil Penertiban PKL dari rencana tingkat
capaian sebanyak 500 orang pelanggar telah terealisasi sebanyak 429
orang pelanggar atau sebesar 86 %, selanjutnya adalah hasil penertiban
gepeng dari rencana tingkat capaian sebanyak 300 orang pelanggar
terealisasi sebanyak 318 orang pelanggar atau sebesar 119 % dari tingkat
capaian, sedangkan dari rencana tingkat capaian kependudukan
sebanyak 500 pelanggar hanya terealisasi sebanyak 52 pelanggar atau
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
32
sebesar 10% dan sebanyak 25 pelanggar orang gila atau sebesar 100 %
dari rencana tingkat capaian sebesar 25 pelanggar orang gila. (kegiatan
tersebut dapat dilihat dalam lampiran PPS )
2. Capaian rencana kerja pada kegiatan Penertiban dan Pengawasan
Rekreasi Hiburan Umum Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar
meliputi Sasaran Usaha dan Rekreasi Hiburan Umum, Jasa dan Sarana
Pariwisata didalam operasional maupun perijinan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Din Ketertiban Protokoler, Hiburan
dan Sengketa Dinas Tramtib dan Sat Pol PP Kota Denpasar melibatkan
tim 2.880 OH dengan biaya bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun
2009 SebesarRp 57.390..000. dan kegiatan penertiban dan pengawasan
yang telah dilakukan sebanyak 144 kali dengan hasil kegiatan penertiban
meliputi ijin usaha hiburan sebanyak 571 pengusaha dari rencana tingkat
capaian sebanyak 100 pengusaha atau sebesar 571 %. Sedangkan Ijin
SITU/HO dari rencana tingkat capaian sebanyak 100 orang pengusaha
tercapai 571 pengusaha atau sebesar 278 % ( Lampiran PPS ).
3. Capaian rencana kegiatan Peningkatan kerja sama denga aparatur
keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan di Kec Bar, Den Ut, Den
Tim dan Den Sel. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Subdin
Ketertiban Operasional Penegakan Peraturan Daerah pada Dinas Tramtib
dan Sat Pol PP Kota Denpasar yang dalam pelaksanaan kegiatan
sebanyak 144 kali dengan melibatkan 2.880 OH dalam satu tahun
dengan Anggaran APBD sebanyak Rp. 55.286.250,- dengan hasil
penertiban Bangunan tanpa IMB sebanyak 174 pelanggar, atau sebesar
35 % dari rencana tingkat capaian sebanyak 500 orang pelanggar. Dan
dari rencana tingkat capaian sebanyak 100 pelanggar Ijin tempat Usaha
(SITU/HO)dapat ditindak sebanyak 276 pelanggar atau sebesar 276 %
dan pembuangan air limbah kesungai sebanyak 49 Orang pelanggar atau
sebesar 98 % dari rencana tingkat capaian sebanyak 50 orang pelanggar (
Lampiran PPS ).
4. Capaian rencana kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi
kegiatan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam
tahun Anggaran 2009 dapat melaksanakan kegiatan sebanyak 115 kali
dengan anggaran sebesar Rp 125.303.950,-dengan tim sebanyak 6.201
OH, adapun hasil kegiatan lapangan Tim Pengawasan, Pengendalian
dan Evaluasi kegiatan Pol PP Kota Denpasar tahun anggaran 2009
adalah sebanyak 1.160 orang pelanggar dengan perincian sebagai berikut
: peringkat pertama adalah penertiban PKL dapat ditindak sebanyak 834
pelanggar dari 500 rencana tingkat capaian atau sebesar 169 % dan
peringkat kedua sebanyak 93 pelanggar penduduk tanpa identitas dari
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
33
tingkat capaian sebanyak 100 pelanggar atau sebesar 93 % dan sebanyak
51 pelanggar pedagang Koran dari tingkat capaian sebanyak 50
pelanggar atau sebanyak 100 %, selanjutnya adalah pelanggar gepeng
sebanyak 40 orang atau sebanyak 25 % dan pedagang bensin eceran
sebanyak 8 pelanggar atau sebesar 16 % dan ( Lampiran PPS ).
5. Pelaksanaan Anggaran Perubahan sebesar Rp 23.729..000,- berdasarkan
Keputusan walikota tanggal 1 Desember 2008 Nomor 188.45 / 405 /
2008 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kerja Sama antara
Poltabes dengan Dinas Tramtib Kota Denpasar dalam kegiatan
Penyelenggaraan Tramtibum serta Pemeliharaan Kamtibmas di Kota
Denpasar Tahun Anggaran 2009
dapat melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga) Bulan dari bulan Oktober,
Nopember dan Desember dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 9 kali
turun kelapangan dapat menindak pelanggar sebanyak 68 Pelanggar
utnuk dibina dan diarahkan untuk mentaati peraturan yang berlaku.
V. 4 Matrik Rencana Program , Kegiatan,Indikator dan Pagu Indikatif
Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar Tabel. V.1.
No. Program Kegiatan Indikator Pagu Indikatif ( Juta )
2011 2012 2013 2014 2015
1.
2.
3.
4.
5.
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran .
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur.
Peningkatan
Disiplin Aparatur.
Peningkatan
Kapasitas SDA.
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran.
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur.
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya.
Pendidikan dan
Pelatihan Formal.
-Pengawasan
Pengendalian dan
Evaluasi Kegiatan
Polisi Pamong
Terselenggaranya
kebutuhan
perkantoran.
Terlaksananya
Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana yang
Layak.
Jumlah Pengadaan
Pakaian Dinas.
Terselenggaranya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur.
Ditertibkannya
Pelnggaran Perda.
1.68 2.51 0.485 0.25 0.85
2.10
3.04
0.534
0.28
0.97
2.62
3.49
0.587
0.30
0.112
3.28
4.01
0.646
0.33
0.129
4.10
4.61
0.710
0.37
0.148
Renstra Dinas Tramtib dan Sat.Pol.PP Kota Denpasar
34
Pencegahan
Tindak Kriminal.
Praja.
-Penertiban dan
pengawasan usaha
Rekreasi, Hiburan
Umum, Jasa dan
Sasaran Pariwisata
di Kota Denpasar.
-Penanggulangan
Penertiban Tuna-
tuna, WTS, Gepeng,
Pkl, dan Penduduk
liar di Kota
Denpasar.
-Peningkatan Tim
Penegakan Perda di
Kota Denpasar.
0.46 0.144 0.45
0.53
0.165
0.51
0.60
0.185
0.59
0.69
0.213
0.68
0.80
0.244
0.78
36
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS TRAMTIB DAN SATPOL.PP KOTA DENPASAR
BAB. VI .1. Indikator Kinerja Dinas Tramtib dan SatPol.PP Kota Denpasar
Instansi : Dinas Tramtib dan Sat. Pol. PP. Kota Denpasar
Sasaran Indikator Kinerja Utama Keterangan Penanggung Jawab Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban
1. Melakukan penertiban pelanggaran
Peraturan Daerah dengan sasaran meliputi : 1. WTS 2. Waria 3. Gepeng 4. PKL 5. Kependudukan 6. Pengamen 7. Dagang Koran 8. Orang Gila
2. Penertiban terhadap pelanggaran ijin usaha hiburan, jasa dan pariwisata dengan sasaran : - Ijin Usaha Hiburan - SITU / HO
3. Penertiban terhadap pelanggaran ijin
tempat Usaha dan Bangunan dengan sasaran : - Bangunan tanpa IMB - SITU / HO - Limbah
1. Menekan jumlah tuna – tuna yang beroperasi di Kota
Denpasar meliputi : 1. WTS 2. Waria 3. Gepeng 4. PKL 5. Kependudukan 6. Pengamen 7. Dagang Koran 8. Orang Gila
2. Berkurangnya jumlah pelanggaran ijin – ijin Usaha Hiburan di Kota Denpasar meliputi : - Ijin Usaha Hiburan - SITU / HO
3. Berkurangnya jumlah pelanggaran ijin – ijin Usaha Hiburan di Kota Denpasar meliputi : - Bangunan tanpa IMB - SITU / HO - Limbah
Kepala Dinas Tramtib dan Sat. Pol. PP. Kota Denpasar
37
Sasaran Indikator Kinerja Utama Keterangan Penanggung Jawab
4. Melaksanakan koordinasi dan patroli keliling Kota Denpasar dengan kegiatan sasaran : - PKL - Penduduk Tanpa Identitas - Orgil - Gepeng - Pedagang Koran - Pengamen - Pedagang Bermobil
4. Berkurangnya jumlah pelanggaran kebersihan dan
ketertiban umum meliputi : - PKL - Penduduk Tanpa Identitas - Orgil - Gepeng - Pedagang Koran - Pengamen - Pedagang Bermobil - Pedagang Bensin - Eceran -