dimensi pembinaan professionalisme dokter dan …€¦ · dengan cara menjaga moralita ... untuk...
TRANSCRIPT
DIMENSI PEMBINAAN PROFESSIONALISME DOKTER DAN DOKTER GIGI
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
Herkutanto
• Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia
• Konsil Kedokteran Indonesia, 2014-2019
• Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, 2011-2014
INTRODUKSI
• Salah satu tugas KKI adalah mempertahankan professionalisme dokter setelah memperoleh STR melalui Divisi Pembinaan
• Model praktik profesi dokter dapat berbentuk (1) hanya melayani pasien saja; (2) melayani pasien dan mendidik; (3) melayani pasien dan meneliti
• Pada pelayanan medis yang disertai pendidikan dokter dan penelitian medis berpotensi terjadi penyimpangan yang mengancam keselamatan pasien
ISSUE UTAMA (1)
• Pembinaan oleh KKI untuk Pelayanan medis masih memiliki beberapa tantangan; khususnya dalam pehamaman professionalisme.
– Isue kewenangan klinis (clinical privilege) dianggap sebagai hak yang timbul karena pendidikan dan pengalaman, dan bukannya sebagai pemberian (hak khusus) oleh otoritas yurisdiksi (negara, RS)
– Menganggap putusan MKDKI sebagai hukuman yang perlu dilawan dengan upaya hukum
ISSUE UTAMA (2)
• Pembinaan yang dilakukan KKI masih terfokus pada
dokter yang melakukan pelayanan semata, belum
menyentuh pada pelayanan yang disertai
pendidikan dokter dan penelitian medis.
– Belum ada Pedoman pelayanan medis yang disertai
pendidikan dokter pada rumah sakit pendidikan
– Belum ada Pedoman pelayanan medis yang disertai
penelitian medis pada rumah sakit pendidikan
URUTAN PAPARAN
1. .
URUTAN PAPARAN
1. Penyamaan persepsi tentang professionalisme
2. Mekanisme penegakan profesionalisme pada tataran negara dan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Makna penegakan disiplin profesi
4. Professionalisme dalam pendidikan kedokteran
5. Professionalisme dalam penelitian kedokteran
PENYAMAAN PERSEPSI TENTANG PROFESSIONALISME
1
(Schellekens, W : Patient Safety Conference, European Union Presidency Luxembourg, 4 – 5 April 2005)
ALASAN UTAMA MELAKUKAN REGULASI KUALITAS TENAGA KESEHATAN
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
PROFESSIONALISME ……..?
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
MISPERSEPSI PROFESSIONALISME
Profesionalisme BUKAN:
• Telah menjalani pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan suatu sertifikat
• Kompeten karena telah berpengalaman
• Memperoleh privilege dari masyarakat karena secara historis “pekerjaan” ini dikenal keluhurannya sehingga timbul “trust” dari masyarakat
MELURUSKAN MISPERSEPSI PROFESSIONALISME
Profesionalisme :
• Bukan hanya telah menjalani pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan suatu sertifikat
• Kompetensi saja tidak cukup, diperlukan komponen perilaku
• Memperoleh privilege dari masyarakat bukan karena alasan historis, tetapi telah lolos proses penapisan konsil, dan privilege tersebut dapat dicabut kembali
COMMON MISUNDERSTANDING
A competent practitioner automatically possesses privilege to
provide particular services in hospitals
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
SOCIAL CONTRACT PROFESSIONALS - COMMUNITY
Self credentialing Self licensing
Moral responsibility High standard of competence
Market control Working condition
PROFESSIONALISM
William M Sullivan, Medicine under threat: Professionalism and professional identity, CMAJ 2000:162(5): 673
Clinical privilege
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
HAKEKAT PROFESSIONALISME
PROSES MEMBAYAR HUTANG
Kelompok profesi membayar kembali “clinical privilege” yang diterima melalui suatu sistem
Dengan cara
Menjaga moralita ................. aspek afektif
Menjaga kompetensi ........... aspek kognitif
FOKUS PADA KLIEN, BUKAN PADA KEPENTINGAN DIRI SENDIRI
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
MELURUSKAN MISPERSEPSI PRIVILEGE
Privilege:
• Pengecualian atas larangan untuk memasuki wilayah / untuk beraktifitas pada yurisdiksi (wilayah) tertentu
• Pengecualian atas larangan (=privilege=) diberikan oleh Otoritas yurisdiksi tersebut
• Dengan memperoleh privilege, seseorang memperoleh (hak khusus, yang dapat dicabut kembali) untuk melakukan aktifitas dalam yurisdiksi tertentu
MELURUSKAN MISPERSEPSI CLINICAL PRIVILEGE
Clinical Privilege:
• Pengecualian atas larangan untuk melakukan aktifitas klinis pada yurisdiksi tertentu (yang dapat dicabut lagi)
• Pengecualian atas larangan (=clinical privilege=) diberikan oleh Otoritas yurisdiksi tersebut (Negara / KKI, Rumah Sakit, Fasyankes)
• Dengan Kompetensi saja tidak serta merta memperoleh seorang praktisi dapat memperoleh privilege melakukan aktifitas klinis pada yurisdiksi tertentu
COMPETENCE vs PRIVILEGE
COMPETENCE
• Kemampuan yang dimiliki seorang dokter untuk melakukan tindakan medis
• Karakteristik yang melekat pada pribadi seseorang
• Diperoleh secara pribadi melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja
PRIVILEGE (AUTHORITY )
• Kewenangan yang diberikan oleh “penguasa” kepada dokter untuk melakukan tindakan medis ditempat (RS) tertentu
• Dapat dicabut (dilarang melakukan pelayanan tersebut dalam jurisdiksi tertentu) oleh pemberi kewenangan (“penguasa”)
Status Professional Dokter / Gigi
PRAKTIK KEDOKTERAN / GIGI
BUKAN HAK, TETAPI PRIVILEGE
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
Ditentukan oleh ada / tidaknya clinical privilege (yang diberikan KKI / FASYANKES)
Bagaimana Caranya Memperoleh Clinical Privilege ?
“Turf Battles”
• Mengapa clinical privilege menjadi isue ..?
• Siapa yang berhak untuk menetapkan clinical privilege suatu profesi ..?
• Bagaimana bila clinical privilege di claim profesi lain ..?
MEKANISME PENEGAKAN PROFESIONALISME PADA TATARAN NEGARA DAN FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
2
Pasal 36
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP)
Pasal 38
Persyaratan untuk mendapatkan SIP :
1. STR
2. Tempat praktik
3. Rekomendasi dari organisasi profesi
Undang-undang RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
entering The profession
Registered Practitioners
Medical Council
Masyarakat / Pasien
Clinical privilege
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
Fit
Credentialing
Registered
Practitioners
Clinical Privilege
Re-Credentialing Medical Practice
Disciplinary
Tribunal
IMMIGRATION
STATE STATE
STATE
MEDICAL COUNCIL
MEDICAL COUNCIL
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
TUJUAN REGULASI DOKTER/ GIGI MELALUI MEKANISME KREDENSIAL
Proteksi Masyarakat (protecting the people) • Akuisisi yurisdiksi oleh otoritas
– UU Praktik Kedokteran, Medical Bylaws
• Entering to the Profession – Registration: who is safe to provide services
• Expelling from the Profession – Disciplinary Measures: unsafe practitioners
The profession …..?
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
DASAR HUKUM MELAKUKAN KREDENSIAL
1. UUNo. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran • Pasal 51 a: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran
mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
• Pasal 29 r: Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege).
3. PERMENKES 755 Tahun 2011 tentang Komite Medis
• Pasal 3(1) dan (2): setiap pelayanan medis yang dilakukan staf medis di rumah sakit dilakukan berdasarkan clinical privilege yang direkomendasikan komite medik
UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT Pasal 29
(1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :
a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
b. Dwt, dst
r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
• Penjelasan Pasal 29 huruf r
Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola
klinis yang baik (good clinical governance). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege).
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
UNDANG-UNDANG NO. 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT
Pasal 46
Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.
Penjelasan:
Cukup jelas
Justifikasi Clinical Governance di Rumah Sakit Konsil Kedokteran Indonesia 2018
CREDENTIALING GLOSSARY
Terminologi Terjemahan Penjelasan
Clinical Appointment (CA)
Penugasan Klinis
hak khusus seorang staf perawat untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
Clinical Privilege List (CP)
Daftar Kewenangan Klinis
penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada seorang staf perawat untuk melakukan sekelompok asuhan keperawatan dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya
White Paper (WP)
Buku Putih dokumen yang memuat kriteria untuk menyatakan bahwa seorang perawat kompeten untuk melakukan tugas dalam suatu CP tertentu yang telah terdelinasi
Peer Group (PG)
Mitra Bestari sekelompok staf perawat dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi keperawatan
29
PROSES KREDENSIAL
Praktisi Medis
Buku Putih Clinical Privilege
~ Mitra Bestari
Aplikasi Clinical Privilege
Rekomendasi Clinical Appointment
30
SEGITIGA KREDENSIAL (Herkutanto, 2009)
Buku Putih
Clinical Privilege
DAFTAR Mitra Bestari
Formulir
Clinical Privilege
05/11/2018 31
CLINICAL PRIVILEGE
Cricothyrotomy
Endotracheal (Nasal/Oral)
Neuromuscular blockade
Mechanical ventilation
Percutaneous
transtracheal ventilation
Therapeutic decompression
risk
risk
risk
risk
risk
risk
CREDENTIALING
05/11/2018 32
COMPETENCE
evidence that “you have done it”
Competence = +
evidence that “you did it well”
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
BUKU PUTIH (white paper) • Dokumen yang memuat syarat2 / kriteria kapan seorang dokter dianggap
kompeten untuk melakukan pelayanan medis tertentu dengan aman
• Suatu pelayanan medis tertentu dapat saja dilakukan oleh beberapa
dokter dengan spesialisasi berbeda asalkan telah memenuhi Memuat
syarat2 / kriteria dalam white paper
• Suatu white paper memuat syarat2 / kriteria
– kualifikasi pendidikan / pelatihan,
– jumlah kasus yang telah ditangani,
– keikutsertaan dalam organisasi profesi / seminat, dll
05/11/2018 34
PERAN BUKU PUTIH TERKAIT CLINICAL PRIVILEGE
• Merupakan tolok ukur bagi komite medis untuk
merekomendasikan clinical privilege bagi seorang
dokter melalui proses credential
• Instrumen untuk mendukung pembuktian legalitas
dokter berwenang melakukan pelayanan medis
tertentu di rumah sakit
05/11/2018 35
TAHAP INISIASI
• Setiap rumah sakit membutuhkan white paper untuk memberikan clinical privilege bagi dokter
– SMF / Departemen berkepentingan untuk berkontribusi menyusun white paper untuk menjamin mutu dan keamanan pelayanan medis dibidangnya
– SMF / Departemen mengidentifikasi kebutuhan untuk menyusun white paper pelayanan medis dibidangnya
• SMF / Departemen mengajukan permohonan kepada Direktur Rumah Sakit untuk menyusun white paper untuk pelayanan medis tertentu
• Direktur Rumah Sakit meminta komite medis untuk menyusun white paper untuk pelayanan medis tertentu tersebut
TAHAP PERSIAPAN
• Komite medis membentuk Tim Penyusun White Paper (TPWP) yang anggotanya adalah – unsur dari Komite Medis
– representasi dari disiplin ilmu yang kompetensinya terkait dengan white paper yang akan disusun.
• Komite medis mempersiapkan akses untuk memperoleh acuan / rujukan untuk menyusun white paper tersebut dari kolegium terkait dan regulasi yang terkait pelayanan medis tersebut
• Komite medis membuat template dokumen white paper
TAHAP PELAKSANAAN
1. unsur dari Komite Medis memimpin rapat TPWP dan menjelaskan bahwa yang akan disusun adalah satu white paper yang berlaku bagi setiap kelompok spesialisasi yang terkait dengan pelayanan medis tersebut
2. Setiap disiplin profesi kedokteran menyusun elemen white paper yaitu syarat2 / kriteria kapan seorang dokter dinyatakan kompeten untuk melakukan pelayanan medis tertentu dengan aman yang meliputi:
kualifikasi pendidikan / pelatihan,
jumlah kasus yang telah ditangani,
keikutsertaan dalam organisasi profesi / seminat, dll
TAHAP PELAKSANAAN
3. Seluruh anggota TPWP membahas masukan elemen white paper dari SMF terkait
4. Seluruh anggota TPWP menyepakati elemen white paper dan menyusun satu white paper dengan template yang disediakan komite medik
5. Ketua TPWP menyerahkan draft white paper kepada ketua komite medik secara resmi dengan surat tertulis
6. Komite medik menelaah white paper dan menyempurnakannya dengan tetap mengindahkan hal2 prinsip yang telah disepakati anggota TPWP
7. Komite medik menyerahkan draft final white paper kepada Direktur RS
8. Direktur Rumah Sakit mengesahkan White Paper dalam bentuk Keputusan Direktur dan memberlakukannya di rumah sakit
TAHAP PENGESAHAN DAN IMPLEMENTASI
9. Direktur Rumah Sakit mengesahkan White Paper dalam bentuk Keputusan Direktur dan memberlakukannya di rumah sakit
10. Direktur Rumah Sakit mendiseminasikan informasi terkait white paper tentang pelayanan medis tersebut kepada seluruh jajaran rumah sakit
RUJUKAN REGULASI PENYUSUNAN WHITE PAPER UNTUK KOMPETENSI YANG SAMA DARI BEBERAPA DOKTER SPESIALIS AYNTG BERBEDA
• Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 42 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Kompetensi yang sama dalam standar Kompetensi Bidang Spesialisasi Yang berbeda untuk Dr/Drg
• Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 20 / KKI/KEP/VII/2016 Tentang Pengesahan Buku Putih Kompetensi Stenting pada Arteri Karotis Dalam Bidang Spesialisasi Kedokteran Yang Berbeda
• Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 / KKI/KEP/XI/2016 Tentang Pengesahan Buku Putih Kompetensi Kemoterapi Dalam Bidang Spesialisasi Kedokteran Yang Berbeda
TUJUAN PENGATURAN Pemberian Kewenangan Klinis
Pasal 2
1. menjamin mutu pelayanan kedokteran demi melindungi keselamatan pasien
2. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Dokter dan Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan spesialistik tertentu
3. panduan pada kolegium dalam membuat Buku Putih.
4. memberikan kejelasan dalam pemberian kewenangan klinis Dokter dalam kompetensi klinis yang sama dari beberapa disiplin ilmu kedokteran
Panduan bagi Rumah Sakit dalam menyusun buku putih
Substansi Dalam Buku Putih
Pasal 3
(1) Buku Putih memuat kriteria kompetensi klinis yang harus dimiliki oleh setiap Dokter yang akan melakukan pelayanan di Rumah Sakit
(2) Kriteria kompetensi klinis dalam Buku Putih meliputi
1. pendidikan formal
2. pelatihan formal
3. pengalaman menangani kasus secara baik dalam periode tertentu
Persiapan Penyusunan Buku Putih
Pasal 4
Spesialis terkait menyusun dan menetapkan bersama kriteria kompetensi klinis dengan mempertimbangkan aspek
a. disiplin ilmu kedokteran terkait;
b. Pendekatan sistemik;
c. pendekatan organ;
d. pendekatan mekanisme tindakan.
PERUBAHAN BUKU PUTIH
Pasal 9
(1) Buku Putih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteranserta peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib dilakukan penyesuaian Buku Putih
Permohonan Memperoleh Kewenangan Klinis
Pasal 10
(1) Dokter agar berwenang melakukan pelayanan kedokteran / tindakan pada kompetensi klinis yang sama dari beberapa disiplin ilmu kedokteran di Rumah Sakit wajib membuktikan pemenuhan kriteria kompetensi klinis sesuai dengan Buku Putih.
(2) Komite medik wajib melakukan verifikasi permohonan dan bukti pemenuhan kriteria kompetensi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penilaian Komite Medis dan Pengakuan Rumah Sakit
Pasal 11
(1) Dokter yang telah memiliki kewenangan klinis berwenang melakukan pelayanan di Rumah Sakit.
(2) Masing-masing Dokter yang memiliki kewenangan klinis dalam memberikan pelayanan kedokteran di Rumah Sakit harus sesuai dengan ketentuan dalam Buku Putih
(3) Fasilitas atau instalasi untuk pelayanan kedokteran ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit dan dapat dimanfaatkan oleh dokter dari beberapa disiplin ilmu
KEWAJIBAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT
BERDASARKAN BUKU PUTIH
Pasal 12
(1) Setiap Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Kedokteran pada kompetensi klinis yang sama dari beberapa disiplin ilmu harus berdasarkan Buku Putih
(2) Komite medik di Rumah Sakit atau tim yang dibentuk oleh Kepala Rumah Sakit menerbitkan rekomendasi kewenangan klinis bagi Dokter untuk dapat melakukan pelayanan kedokteran melalui proses kredensial dan rekredensial dengan berdasarkan Buku Putih
(3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Rumah Sakit menerbitkan surat penugasan klinis (clinical appointment) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan sesuai kompetensi klinis dalam Buku Putih dilakukan oleh KKI, MKKI, dan Kolegium terkait
(2) Komite medik melakukan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran
(3) KKI, MKKI, dan Kolegium terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan KKI ini
(4) Dokter yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan KKI ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(5) Ketua Komite Medik melalui Kepala Rumah Sakit melaporkan secara tertulis pelanggaran yang dilakukan oleh Dokter ke Kolegium terkait dan KKI
Monev KKI
Akreditasi KARS
PERLINDUNGAN HUKUM Pasal 15
Kolegium terkait yang menaati
ketentuan dalam Peraturan KKI ini,
Dokter yang disiplin ilmunya diampu
oleh Kolegium tersebut dilindungi
oleh hukum dalam melakukan
pelayanan kedokteran di Rumah
Sakit.
Rumah sakit mentaati Peraturan Menteri Kesehatan nomor 755 Tahun 2011 Tentang Komite Medis
Komite Medis mentaati Peraturan Konsil nomor 42 Tahun 2016 (white paper)
1. Pengesahan buku putih kompetensi stenting pada arteri karotis dalam bidang spesialisasi kedokteran yang berbeda (Kepkonsil no 20 th 2016)
2. Pengesahan buku putih kompetensi kemoterapi dalam bidang spesialisasi kedokteran yang berbeda (Kepkonsil no 28 th 2016)
Buku putih yang telah disahkan KKI
MAKNA PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI
3
SPIRIT TINDAKAN DISIPLIN
BUKAN MENGHUKUM DOKTER
MENGEDEPANKAN PROTEKSI PASIEN
How to expell from the profession
Theory of the Bad Apple
Mekanisme pendisipilinan
Membuang apel busuk
Expelling form the professions
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
PERBEDAAN ETIKA PROFESI vs DISIPLIN PROFESI vs. HUKUM
ETIKA Masalah Moral
Baik - Buruk
Dilemma Norma Internal (etika profesi)
Kehormatan Profesi – Kualitas Moral
MKEK – Org.Profesi
Anggota Profesi
Lingkup - sasaran:
Diri sendiri
DISIPLIN Standar Profesi / Perilaku-
Pelayanan
Pelanggaran Standar profesi (Benar – Salah)
Kualitas Profesi (Pelayanan-Perilaku)
KONSIL – Joint Commission Anggota Profesi Masyarakat Pemerintah
Lingkup - sasaran: Pasien / Klien
Underskilled Communication
Problems Sexual harrashment
HUKUM
• Norma Hukum
• Pelanggaran Norma Hukum ( Benar – Salah)
• Kedamaian (mencegah – mengatasi konflik)
– Perdata - Pidana
• PENGADILAN
– Hakim
– Penggugat/Jaksa
– Tergugat / terdakwa
• Lingkup - sasaran:
– Dokter
– Rumah Sakit
• Kelalaian
PARADIGMA DALAM MENANGANI SUATU KASUS DISIPLIN PROFESI
Tujuan pembuktian suatu kasus :
• Mencari apakah memang ada perilaku profesi yang dilanggar (dengan berbagai gradasi pelanggaran)
– Unprofessional Conduct - Professional Misconduct • Mencari bentuk “remedial” agar masyarakat diproteksi
terhadap pelanggaran perilaku tersebut
Tindakan disiplin TETAP dilakukan walaupun
TIDAK ADA pelanggaran hukum
SUBSTANSI NORMA DISIPLIN • Tidak dirumuskan secara restriktif seperti hukum pidana (norm &
sanctum)
– Menggunakan nilai2 luhur profesi
– Memerlukan interpretasi majelis
• Pembedaan berdasar derajat keparahan pelanggaran
– UNPROFESSIONAL CONDUCT (ringan)
• Tidak perlu di “remove” dari profesi, karena tidak begitu membahayakan pasien
– PROFESSIONAL MISCONDUCT (berat)
• Perlu di “remove” dari profesi, karena tidak begitu membahayakan pasien
BENTUK TINDAKAN DISIPLIN
• Peringatan Tertulis
• Suspensi Clinical Privilege untuk waktu tertentu atau selamanya
• Modifikasi Clinical Appointment: limitasi (reduksi) kewenangan klinis (clinical privilege);
• bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut (proctoring);
TUGAS UTAMA SUB-KOMITE DISIPLIN
RUMAH SAKIT
BIDANG ETIKA PROFESI MEDIS Solusi dilemma etika profesi medis dan bio-etika Membuat pernyataan (fatwa) tentang suatu kasus Pembinaan dan diseminasi etika profesi dan bio-etika
BIDANG DISIPLIN PROFESI MEDIS Penegakan professional conduct Membuat putusan tindakan disiplin profesi Pembinaan dan diseminasi disiplin profesi
PENGADUAN
SIDANG MAJELIS DISIPLIN
INVESTIGASI
Laporan
Kasus
MEDIASI NEGOSIASI
BEBAS
TINDAKAN
DISIPLIN
DAMAI
PENGADILAN
NEGERI
PROSES PENYELESAIAN KONFLIK PELAYANAN KESEHATAN
KEDEPAN PANDUAN TENTANG KEWENANGAN KLINIS
1. Pada Kepkonsil No. 20 Thn 2016 dan Pada Kepkonsil No. 28 Thn 2016 Diktum Kesatu kata-kata “memiliki kompetensi yang sama dalam pelaksanaan prosedur Kemoterapi” dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman bahwa dalam kompetensi yang sama tersebut harus diartikan kompetensi sesuai dengan kemampuan yang telah diajarkan selama pendidikan oleh masing-masing spesialis
2. Pedoman ini akan memberikan panduan tentang tata cara pemberian kewenangan klinik oleh komite medis di RS sesuai dengan butir ke 2, 3, dan 4 Kepkonsil No. 20 tahun 2016;
KEDEPAN PANDUAN TENTANG KEWENANGAN KLINIS
3. Pedoman ini akan memberikan panduan tentang tata cara pemberian kewenangan klinik oleh komite medis di RS sesuai dengan butir ke 2, 3, dan 4 Kepkonsil No. 20 tahun 2016;
4. Panduan juga akan menyatakan bahwa setiap spesialis tidak serta merta dapat diberikan kewenangan klinis oleh komite medis bila tidak memenuhi kriteria kompetensi di dalam buku putih;
KEDEPAN PANDUAN TENTANG KEWENANGAN KLINIS
5. Spesialis yang dalam kurikulum intinya telah mengajarkan dan mengujikan kompetensi sebagaimana diatur dalam Kepkonsil No. 20 thn 2016 dapat diberikan kewenangan klinisnya oleh komite medik RS;
6. Para spesialis yang mendapatkan kewenangan klinis berdasarkan kepkonsil No 20 Thn 2016 harus mampu menangani komplikasi akibat pelaksanaan kewenangan klinis tersebut;
7. Panduan ini akan menguraikan tata cara pemberian kewenangan klinis di RS sesuai Permenkes 755 Thn 2011 ttg Komite Medik.
KESIMPULAN
1. Tugas Utama KKI adalah menjamin perlindungan bagi pasien / masyarakat melalui Mekanisme registrasi untuk menapis kompentesi dr / drg
Mekanisme Disiplin Profesi dr / drg
2. Direksi RS bertanggungjawab menyelenggarakan Good Clinical Governance melalui Komite Medis
3. Praktik kedokteran bukanlah Hak tetapi Privilege Kompetensi harus dibedakan dengan Privilege
Beberapa spesialis kedokteran dapat memiliki Privilege yang sama disuatu tempat
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
PROFESSIONALISME DALAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN
4
LATAR BELAKANG
• Dokter / Gigi adalah hasil dari suatu proses
pendidikan kedokteran
• Proses pendidikan kedokteran tersebut
dilakukan kerangka (framework) pelayanan
terhadap pasien
• Terdapat lebih dari satu pemeran dalam
pelayanan yang ditujukan untuk pendidikan
UNDANG-UNDANG RUMAH SAKIT Pasal 23
(1) Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
(2) Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan dapat dibentuk Jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rumah Sakit pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
DOKTER
KARYAWAN SERVICES
SUPPLIERS
Pasien
PEMERINTAH
PENYANDANG DANA
UNIVERSITAS
FAKULTAS KEDOKTERAN
Konsulen PPDS MHS Kedokteran
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
PROBLEMATIK
1. Apa risiko pendidikan profesi kedokteran / gigi bagi pasien …?
– Bagaimana dengan kredensialingnya?
2. Bagaimana tanggungjawab profesi dalam pendidikan profesi kedokteran / gigi ...?
– Sejauh mana peserta didik dan konsulen bertanggungjawab?
3. Bagaimana memaknai suatu residensi bagi anggota profesi kedokteran …?
– Bagaimana clinical privilege peserta didik?
5/11/2018 72
TUJUAN DISKUSI
• Memahami berbagai konsekuensi pendidikan profesi di RS:
– Pasien ....... Masyarakat ... menjaga martabat dan keselamatan pasien - Professionalisme dan proteksi masyarakat
– Konsulen .... Profesi ... akuisisi kompetensi afektif dan kognitif
DOKTER DI RS.PENDIDIKAN
• Status hubungan hukum dokter – Staf RS: Hubungan hukum dengan RS
• Tugas utama: pelayanan medis • Tugas tambahan: mendidik
– Staf Universitas: Hubungan hukum dengan universitas • Tugas utama: pendidikan • Tugas tambahan: pelayanan medis
• Beban Tanggungjawab Hukum – Rumah Sakit: non-delegable duties atas semua jenis tindakan
medis di rumah sakit – Universitas: vicarious liability atas tindakan medis peserta
didik dan pengajar/konsultan
PIHAK PERSONIL YANG TERLIBAT
• DOKTER – KONSULEN / PENDIDIK - Principal
• Tanggungjawab mandiri – DOKTER CALON SPESIALIS - Assistence
• Tanggungjawab mandiri untuk kompetensi yang telah dimilikinya
• Tanggungjawab konsulen untuk kompetensi yang telah dimilikinya
• MAHASISWA KEDOKTERAN- Co-Assistence
– Bukan tenaga kesehatan – Tanggungjawab penuh konsulen / asisten – Vicarious Liability (1367 KUHPerdata)
5/11/2018 75
MAGANG (Apprenticeship)
• is a system of training a new generation of practitioners of a skill.
• The system of apprenticeship first developed in the later Middle Ages
• It came to be supervised by craft guilds and governments.
• Most of their training is done on the job while working for an employer
– who helps the apprentices learn their trade
– for an agreed period after they become skilled.
• AFFECTIVE + COGNITIVE education
5/11/2018 76
MEDICAL APPRENTICESHIP
• is a system of training a new generation of practitioners of AFFECTIVE and COGNITIVE SKILLS
• AFFECTIVE (CONDUCT) SKILL – Beneficence
– Non-maleficence
– Autonomy
– Justice
• COGNITIVE SKILL – Critical Thinking skill
– Clinical Skills
TRADISI PENDIDIKAN DOKTER DI RS
Model Pendidikan Magang / Apprenticeship (konsulen – PPDS) Tahap awal : I am doing, you are watching
Tahap Intermediate : We are doing together
Tahap Lanjut : I am watching, You are doing
Setiap Pasien ada DPJP nya, dan yang menjadi DPJP adalah Konsulen (bukan PPDS / Mahasiswa FK)
Mekanisme kredensial bagi setiap dokter yang melakukan tindakan
Ijin dari pasien untuk dilakukan pemeriksaan atas indikasi pendidikan
77
MEKANISME PROTEKSI PASIEN
DPJP - Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
Setiap pasien harus memiliki DPJP yang kompetensinya sesuaidengan “keadaan medis pasien”
DPJP = Spesialis, bukan PPDS / Co-Asisten
DPJP adalah pembuat keputusan “medis” (clinical judgment) dan penanggungjawab medis pasien
Tiap pasien 1 DPJP Perawatan Tim
PELAYANAN PPDS DI RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN
• di RS jejaring atau RS lain yang menerima penempatan residen, residen dapat memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan pasien sesuai dengan penugasan yang diterimanya (clinical appointment) dari RS...!?
SITUASI KRUSIAL
• Sejauh mana supervisi oleh konsulen harus
dilakukan?
• Failure to supervise ...?
• Non-performing resident ...?
KESIMPULAN
• Akuntabilitas konsulen dan residen tetap
mengacu pada kaedah professionalisme
• Belum ada Pedoman akuntabilitas konsulen
dan residen dalam proses Pendidikan
Kedokteran / Gigi yang spesifik
Konsil Kedokteran Indonesia 2018
PROFESSIONALISME DALAM PENELITIAN KEDOKTERAN
5
.
• .
PENERAPAN PRODUK HUKUM KKI DIRUMAH SAKIT
1