perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id tinjauan yuridis … · hukum judex juris dalam menilai...
TRANSCRIPT
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN
NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP
MEMPERTIMBANGKAN HAL–HAL YANG MEMBERATKAN
DARI TERDAKWA DALAM PERKARA
PEMALSUAN SURAT DEPOSITO
(Studi Kasus Dalam Putusan MA No. 112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 Maret 2010)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh :
ENDAH SURYANDARINI PUTERI
NIM : E1107146
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010 – 2011
PERSETUJUAN PEMBIMBING
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Penulisan Hukum ( Skripsi )
TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN
NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP
MEMPERTIMBANGKAN HAL–HAL YANG MEMBERATKAN
DARI TERDAKWA DALAM PERKARA
PEMALSUAN SURAT DEPOSITO
(Studi Kasus Dalam Putusan MA No. 112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 Maret 2010)
Disusun oleh :
ENDAH SURYANDARINI PUTERI
NIM : E1107146
Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing
BAMBANG SANTOSO, S.H, MHum.
NIP. 196202091989031001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PERNYATAAN
Nama : ENDAH SURYANDARINI PUTERI
NIM : E1107146
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE
KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL– HAL YANG
MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN
SURAT DEPOSITO(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MA No.
112PK/Pid.Sus/2010,Tanggal 11 maret 2010) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-
hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya
tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan
penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi)
ini.
Surakarta, Maret 2011
Yang membuat pernyataan
ENDAH SURYANDARINI PUTERI
NIM.E1107146
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK
Endah Suryandarini Puteri, E1107146.2011. TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTIE KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL – HAL YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA PEMALSUAN DEPOSITO (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MA NO.112 PK/PID.SUS./2010, TANGGAL 11 MARET 2010), Penulisan Hukum (SKRIPSI), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET SURAKARTA,
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Judex Factie yang kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang membertkan dari terdakwa dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito. Serta untuk mengetahui argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus yaitu berusaha memahami ratio decidendi atau reasoning, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan.
Hasil dari penelitian ini bahwa pertimbangan Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa, dalam memberikan penilaian terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara pemalsuan surat deposito bahwa Hakim Mahkamah Agung sudah cukup mempertimbangkan segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfatannya. Pertimbangan sudah bersifat argumentatif artinya didasari nalar yuridis yang memadai dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat deposito, dan argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang sangat tepat dan berdasarakan kepada peraturan perundangan yang berlaku, serta masih dalam ketentuan yang diatur untuk mengajukan suatu kasasi.
Kata Kunci : Judex Juris; Kasasi; Penuntut Umum; Pertimbangan Hakim; Pemalsuan Surat; Hakim;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT
Endah Suryandarini Puteri, E1107146. 2011. A JURIDICAL REVIEW ON THE APPEAL TO SUPREME COURT BY SEMARANG DISTRICT ATTORNEY OFFICE’S PUBLIC PROSECUTOR BASED ON JUDEX FACTIE INADEQUATELY CONSIDERS THE INCRIMINATING FACTORS FROM THE DEFENDANT IN THE DEPOSIT DOCUMENT FALSIFICATION (A CASE STUDY IN SUPREME COURT’S DECISION NO.112PK/PID.SUS/2010, ON MARCH 11, 2010). Law Writing (Thesis), Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University,
This research aims to find out whether or not the Judex factie inadequately considering the incriminating factors from the defendant can be used as the rationale for the Public Prosecutor to appeal to Supreme Court in deposit document falsification case. It also aims to find out the legal argumentation of Judex Juris in assessing the rationale of appeal to Supreme Court of Semarang District Attorney Office’s Public Prosecutor in deposit document falsification case.
This study belongs to a normative or doctrinal law research, that is, law research conducted by studying the literature or secondary data consisting of primary, secondary and tertiary law materials. This research is prescriptive in nature. As a prescriptive discipline, law studies the objective of law, justice value, law rule validity, law concept, and law norm. This research employed case approach, that is, to understand the ratio decidendi or reasoning, namely the legal reasoning the judge uses to achieve a verdict.
The result of research shows that the Judex factie inadequately considering the incriminating factors from the defendant in giving assessment to the Public Prosecutor’s reasoning in appealing to Supreme Court in deposit document falsification case that the Judge of Supreme Court has adequately taken into account the law certainty, justice and usefulness aspects. The consideration has been argumentative in nature meaning that its based on the adequate juridical reasoning that can be foundation for the Public Prosecutor to appeal to Supreme Court in deposit document falsification case, and Judex Juris law argumentation in assessing the reason of Semarang District Attorney Office’s Public Prosecutor is very appropriate and based on the enacted legislation, as well as still in the provision governed in appealing to Supreme Court.
Keywords: Judex Juris; appeal to Supreme Court; Public Prosecutor; Judge’s rationale; Document falsification; Judge.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)
”Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun
mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan
waktu untuk menunggu inspirasi.”
(Ernest Newman)
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih
terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”
(Mario Teguh)
“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba
itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil”
(Mario Teguh)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PERSEMBAHAN
Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih
kepada :
1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang
telah diberikan-Nya
2. Untuk Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suradji Suryo Putranto , S.H , M.M dan Ibu
Endang Mangularsih M.pd , M.M atas segala doa, bimbingan, nasehat dan semangat nya
untukku
3. Untuk bapak Bambang Santoso SH,M.hum.atas bimbingan , motivasi dan semangatnya
terima kasih sebanyak – banyaknya.S
4. Untuk calon suamiku letda ctp.Saputro Kurniawan atas semangat , kasih sayang ,nasehat
semuanya yang selalu membuat aku tersenyum.
5. Kakak tersayang mba Enderi dan mas Endro atas kenakalanya , semangat , motivasi serta
kakak iparku mba P eggy dan mas Farid terimakasih doanya.
6. Seluruh keluarga besarku Alm.eyang Samtodiharjo, eyang Bujoyuwono atas doa ,dukungan
dan kasih sayang
7. Teman- temanku sahabatku BDS (berlian , tika ,riana, nova ,ayu , henggar, sinta , ayu
smada) ,TIRINDA ,temen kostku ( sayik , intan , tince) semuanya terimakasih menjadi
sahabat terbaikku yang banyak membantuku dalam motivasi dan semangatnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KATA PENGANTAR
Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah,
serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis
mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “ TINJAUAN
YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM
KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX FACTIE
KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL – HAL YANG
MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA
PEMALSUAN SURAT DEPOSITO(STUDI KASUS DALAM PUTUSAN
MA No.112PK /Pid.Sus/ 2010 , Tanggal 11 maret 2010)”.
Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta..
Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama
melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini,
maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
kepada :
1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.
2. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
3. Bapak Alm.Gusdan Hanung S.H, S.E , M.hum. selaku Pembimbing
Akademik Penulis.
4. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah
membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Bapak Harjono S.H , M.H selaku Ketua Program Nonreguler.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas
segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh
studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.
8. Kedua orang tuaku ,calon suamiku , kakakku dan kakak iparku yang telah
memberikanku doa, cinta, kasih sayang dan ridho yang menjadi kekuatan dan
bekal dalam menjalankan kehidupan ini.
9. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik
moril maupun materiil kepada penulis.
10. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Angkatan
2007 , dan semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari
kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas.
Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis
terima dengan senang hati
Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan
dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada
umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum
ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.
Surakarta, Maret 2011
ENDAH SURYANDARINI PUTERI
NIM.E1107146
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................................... iv
ABSTRAK ................................................................................................................. v
HALAMAN MOTTO .............................................................................................. vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ viii
KATA PENGANTAR .............................................................................................. ix
DAFTAR ISI .............................................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................ 5
C. Tujuan Penelitian ................................................................................ 5
D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 6
E. Metode Penelitian ............................................................................... 7
F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................................ 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori .................................................................................... 11
1. Tinjuan Umum Tentang Kasasi ..................................................... 11
2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim ........................... 14
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan ................................................ 15
4. Tinajuan Umum Tentang Pemalsuan Surat .................................. 21
B. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
A. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Judex
Factie Kurang Cukup Mempertimbangkan Hal-Hal yang
Memberatkan Dari Terdakwa dalam Perkara Pemalsuan Surat
Deposito menurut KUHA .............................................................. 26
1. Uraian Kasus Posisi ................................................................. 26
2. Identitas Terdakwa ........................................................................ 27
3. Dakwaan Penuntut Umum ............................................................ 27
4. Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Semarang ............................. 41
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 463/Pid. B
2009/PN. Smg, tanggal 30 Juli 2009 ............................................ 47
6. Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 469/Pid/
2009/PN. Smg, tanggal 19 Oktober 2009 ...................................... 52
7. Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum .................................. 53
8. Pembahasan .................................................................................. 55
B. Argumentasi Hukum Judex Juris Dalam Menilai Alasan
Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang Dalam
Perkara Pemalsuan Surat Deposito ....................................................... 59
1. Pertimbangan Hakim Kasasi ......................................................... 59
2. Amar Putusan Mahkamah Agung ................................................. 59
3. Pembahasan .................................................................................. 65
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ............................................................................................. 67
B. Saran .............................................................................................. 67
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran …………………………………………… 24
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan
berdasarkan atas kekuasaan, demikianlah penegasan di dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya keamanan
dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan, dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara, serta menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum
harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa kecuali baik oleh seluruh
warga masyarakat, penegak hukum, maupun oleh penguasa negara, sehingga
segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum. Adanya keseimbangan yang
terjadi di dalam negara, diharapkan dapat mendorong kreatifitas serta peran
aktif masyarakat dalam membangun suatu negara, khususnya dalam menjamin
kemerdekaan hak asasi manusia karena merupakan hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, oleh karena itu harus
dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau
dirampas oleh siapapun.
Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan
cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-
empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Agar tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia tersebut dapat tercapai,
maka negara melaksanakan pembangunan dalam segala bidang demi
kesejahteraan rakyat. Rasa aman yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya
ditujukan bagi rakyat yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang
melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan
juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka. Seseorang
yang melakukan kesalahan, dalam hal ini melakukan tindak pidana di dalam
Negara Indonesia yang berlandaskan hukum, maka sudah sepantasnya untuk
diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Proses yang berlaku
untuk menahan seorang tersangka ataupun terdakwa harus sesuai prosedur
yang berlaku.
Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban
mutlak dari Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpu
atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara
hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya memberikan jaminan
perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah. Masyarakat
pun diharapkan berperan serta secara aktif dalam proses penyelenggaraan
hukum dan penegakkan hukum yang sah.
Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu
badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk
memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan
penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga
peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan
penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk memutuskan
suatu perkara yang diajukan ke pengadilan.
Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan menurut Pasal
24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan
pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-
Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara
hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak
memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif.
Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan
tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya,
akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.
Dalam hal kebebasan hakim juga berarti bahwa hakim harus dapat
memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara
yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari
hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasaran akal, ataupun
sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih
berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.
Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan
ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-
pertimbangan. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil
suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping
berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga
didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam
mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Putusan oleh Hakim
pengadilan tingkat pertama, maka baik terdakwa atau penuntut umum diberikan
hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan atau dalam KUHAP
dikenal dengan istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam
KUHAP telah diatur secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
hukum merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya
hukum ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar
biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan kasasi.
Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun
kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung sepenuhnya kepada
terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa menerima putusan yang
dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak mempergunakan hak tersebut.
Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima putusan tersebut, maka dapat
mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung.
Dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara, hakim memiliki
berbagai pertimbangan, baik pertimbangan beradasarkan ketentuan dan
perudangan yang berlaku atau pertimbangan kemanusia. Berbagai
pertimbangan yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak jarang menimbulkan
rasa tidak puas bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.
Penulis tertarik untuk melakukan telaah yurudis mengenai pengajuan
kasasi hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam tindak pidana pemalsuan
surat. Untuk itu penulis terdorong untuk menulis Penulisan Hukum dengan
judul “TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT
UMUM KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG ATAS DASAR JUDEX
FACTIE KURANG CUKUP MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL
YANG MEMBERATKAN DARI TERDAKWA DALAM PERKARA
PEMALSUAN SURAT DEPOSITO (STUDI KASUS PUTUSAN MA No.
112 K/ Pid. Sus/ tanggal 11 Maret 2010)”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap
penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul
secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran
yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan
masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan satu pemecahan masalah
yang tepat dan mencapai tujuan.
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :
a. Apakah bila Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dari terdakwa dapat dijadikan dasar bagi Penuntut
Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat
deposito?
b. Bagaimanakah argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan
kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara
pemalsuan surat deposito?
C. Tujuan Penelitian
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai
dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis
dalam penelitian ini adalah :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui apakah Judex Factie yang kurang cukup
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa dapat
dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi dalam
perkara pemalsuan surat deposito.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
b. Untuk mengetahui argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai
alasan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam
perkara pemalsuan surat deposito.
2. Tujuan Subjektif
a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun
penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam
meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan
pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan
praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana
yang sangat berarti bagi penulis.
c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang
didapat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum
pada khususnya.
c. Untuk mendalami teori–teori yang telah Penulis peroleh selama
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih
lanjut.
2. Manfaat Praktis
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai
bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum
maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan
hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan
serta tambahan pengetahuan bagi pihak–pihak yang terkait dengan
masalah yang diteliti.
E. Metode Penelitian
Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan
memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto,
1986: 6). Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu
penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan
metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian
hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik
suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti
(Soerjono Soekanto, 2006: 10).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
2. Sifat Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa ilmu hukum mempunyai
karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, oleh karena itu
penelitian ini juga bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat
preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan,
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.
(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 41). Dalam penelitian ini Penulis,
mengkaji ratio decidendi tentang putusan kasasi perkara pemalsuan surat.
3. Pendekatan Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang
digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis
(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach),
pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:
93).
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kasus yaitu
berusaha memahami ratio decidendi atau reasoning, yaitu alasan-alasan
hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan. .
4. Sumber-Sumber Penelitian Hukum
Sumber penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah
sumber penelitian sekunder, yang terdiri dari :
a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa :
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
4) Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pid. Sus/ tanggal 11 Maret
2010
5) Kitab Hukum Acara Pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai
bahan hukum primer yang terdiri dari buku dan jurnal khususnya yang
berkaitan dengan penelitian hukum ini.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari bahan - bahan
dari internet.
5. Teknik Pengumpulan Sumber Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka dan
rujukan internet untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.
Teknik pengumpulan sumber penelitian berisi uraian logis prosedur
pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum
tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi
dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering
digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah
yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk
menginterpretasikan hukum yang berlaku ( Jhonny Ibrahim, 2008:296).
6. Teknik Analisis Penelitian
Dalam penelitian ini, isue hukum dianalisis dengan dengan logika
deduktif. Pengunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis
mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat
khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau
conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Di dalam logika silogistik
untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan hukum
sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Logika deduktif merupakan
suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi
kasus yang bersifat individual ( Johnny Ibrahim, 2008:249).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi
penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi
empat bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jadwal
penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang melandasi
penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan umum tentang
kasasi, pertimbangan hakim, putusan dan tindak pindana pemalsuan surat.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang
dilakukan.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan pembahasan
permasalahan yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Tentang Kasasi
a. Pengertian Kasasi
Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari Perancis. Yang
barasal dari kata casser yang artinya memecah. Pada asasnya
kasasi didasarakan pada pertimbangan bahwa terjadi kesalahan
penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan
kehakiman (Andi Hamzah, 2002: 292).
Pada tanggal 21 Agustus 1790 dibentuklah le tribunal de
cassation dan pada tahun 1810 de Cour de cassation telah
terorganisasi dengan baik. Kemudian adanya lembaga kasasi
tersebut di tiru di negeri Belanda yang akhir juga dibawa ke
Indonesia pada masa penjajahan Belanda (Andi Hamzah, 2002:
292).
Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-
pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan
terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-
pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan
hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang
mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950
jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985
jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
b. Alasan Kasasi
Kasasi dilakukan jika terdapat ketidakpuasan antara
masing-masing pihak yang sedang berpekara. Sebelum
melakukan kasasi, masing-masing pihak harus terlebih dahulu
melakukan proses hukum pada tingkat pengadilan yang lebih
tinggi hingga pada akhirnya sampai ke Mahkamah Agung.
Ketidak puasan tersebut dapat terjadi karena rasa keadilan
yang diinginkan oleh kedua belah pihak belum terpenuhi secara
utuh sebagaimana yang mereka kehendaki.
Alasan pengajuan kasasi berdasarkan ketentuan pasal 253
ayat (!) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,
yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas
wewenangnya
c. Tujuan Kasasi
Adanya kasasi tersebut bertujuan untuk menciptakan kesatuan
penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang
bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam
menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2002: 292)
d. Tata Cara Kasasi
Pengajuan kasasi dalam perkara pidana menurut Pasal 54
Undang-UndangNo.14 Tahun 1985 yang menegaskan, dalam
pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.
Adapun prosedur pengajuan kasasi dalam perkara pidana
diatur dalam pasal 254 KUHAP adalah Permohonan kasasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang
telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu
14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang
dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan
tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang
ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam
daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal
Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang
diajukan oleh penuntut umun, atau terdakwa maupun yang
diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka
panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu
kepada pihak yang lain.
Dalam pasal 246 KUHAP menegaskan bahwa Apabila
tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan
kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan
dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu 14
hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka
hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau
terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka panitera
mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan
akta tersebut pada berkas perkara.
Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh
Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-
waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam
perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan
sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas
tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai
diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu
pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat,
berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang Hukum Acara Pidana, Permohonan kasasi hanya
dapat dilakukan satu kali.
Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan seperti halnya
dalam tingkat banding, atas dasar surat-surat, yaitu terutama
putusan, berkas perkara dan risalah-risalah kasasi.
Permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan dilakukan
dalam rapat tertutup, tetapi putusan diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.
Mengenai keputusan kasasi yang oleh Mahkamah Agung,
pemohon kasasi akan diberitahu tentang hal tersebut melalui
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal
ini Jurusita pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan
memberitahukan putusan kasasi itu kepada kedua belah pihak
yang berperkara.
2. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim
Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya,
maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian
dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh
hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,
diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan
hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh
hakim di persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan
(uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Mahkamah Agung dengan surat edarannya no.5/1959 tanggal 20 April
1959 dan no.1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara
lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah
selesai. Maksud tujuan surat edaran ini ialah untuk mencegah
hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula
adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis.
Jikalau ternyata ada perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan
yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan yaitu lahirnya
putusan itu sejak diucapkan.
Akan tetapi, putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk
menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan
hakim. Penyelesain perkara dalam peradilan contentieus disebut
putusan sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair
disebut penetapan. Tugas pokok hakim memeriksa dan mengadili.
Memeriksa berarti meneliti fakta yang terjadi sepanjang yang
dituduhkan terhadap tertuduh, para saksi dan barang bukti. Mengadili
setelah ditemukan faktanya lalu dipertimbangkan dari segi hukumnya.
Perbuatan mengadili haruslah berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan kemudian dipertimbangkan dari segala segi hukumnya.
Inilah tugas pokok hakim, memeriksa, mempertimbangkan kemudian
menyimpul kan serta menetapkan
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan
a. Pengertian Putusan
Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang
telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya
yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. KUHAP sendiri
memberikan pengertian tentang putusan (vonnis), yaitu dalam
Pasal 1 Butir (22) KUHAP putusan pengadilan adalah pemyataan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka,
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalarn
undang-undang ini" Sedangkan formalitas putusan diatur dalam
Pasal 197 KUHAP Ayat (1) dan apabila tidak dipenuhi akan
mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.
Andi Hamzah (2002: 277) mengemukakan bahwa
pengambilan keputusan dilakukan setelah hakim memandang
pemeriksaan sudah maka mempersilahkan penuntut umum
membacakan tuntutannya dan selanjutnya pembela memberikan
jawaban. Setelah mempertimbangkan hal-hal tuntutan dan
jawaban pembela maka hakim mengambil kesimpulan dan
menjatuhkan keputusan.
b. Macam-macam Putusan
Setalah mendengar pernyataan kedua belah pihak,
mendengarkan kesaksian para saksi dan adanya barang bukti,
maka selanjutnya hakim akan melakukan pengambilan
keputusan. Adapun macam-macam putusan adalah sebagai
berikut :
1) Macam- macam putusan hakim
a) Putusan yang menyatakan tidak berwenang
mengadili.
b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi
Hukum.
c) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat
diterima.
d) Putusan yang menyatakan terdakwa dilepas dari
segala tuntutan hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
e) Putusan Bebas.
f) Putusan yang menghukum terdakwa.
Harus pula diperhatikan tingkat-tingkat dakwaan kumulatif
atau altematif (dakwaan primer atau subsider)
Dalam Pasal 182 Ayat (5) KUHAP bahwa dalam
musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan
pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai hakim yang
tertua, sedangkan yang terakhir, mengemukakan pendapatnya
adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai
pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat berikutnya yaitu
Ayat (6) Pasal 182 KUHAP itu diatur sedapat mungkin
musyawarah majelis mempakan hasil permufakatan bulat, kecuali
jika hal itu diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai,
maka ditempuh dua cara yaitu :
a) Putusan itu diambil dengan suara terbanyak
b) Jika dengan suara terbanyak tidak dapat diperoleh putusan
maka yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling
menguntungkan bagi terdakwa, Selanjutnya pelaksanaan
pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dimuka,
dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan
khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya
rahasia ( Pasal 182 Ayat (7) KUHAP ).
2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :
Tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali
apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah
menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya
Dari ketentuan diatas tampak bahwa dalam
menjatuhkan putusan, hakim harus berpegang pada alat
pembuktian yang sah menurut undang-undang. Alat bukti
yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah:
a) Keterangan Saksi
Menurut pasal 185 ayat (!) Keteranagn saksi sebagai
alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang
pengadilan .
b) Keterangan Ahli.
Pembuktian keterangan ahli menurut Yahya Harahap
(2002; 175) adalah :
(1) Mempunyai nilai kekuatan bebas atau "vrij
bewijskracht"
Nilai kekuatan bebas adalah didalamnya tidak
ada melekat nilai kekuatan yang sempuma dan
menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak
wajib untuk mengikutinya.
(2) Sesuai dengan asas minimum pembuktian
Keterangan ahli untuk dapat dipakai sebagai alat
bukti harus memenuhi asas minimum
pembuktian seperti telah diatur dalam Pasal 183
KUHAP. Untuk dapat dipakai sebagai alat bukti
harus didukung oleh alat bukti yang lain.
c) Surat
Definisi surat ialah segala sesuatu yang
mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti,
dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 yang
terdiri dari empat yaitu:
(1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi
yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang
atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri
disertai dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangan itu.
(2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan
perundang- undangan atau surat yang dibuat
oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam
tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
dan yang diperuntukkan bagi pembuktian
sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara
resmi dari padanya.
(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahlianya mengenai
sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara
resmi dari padanya.
(4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian
yang lain.
Ditinjau dari teori dan dihubungkan dengan
prinsip pembuktian, alat bukti surat mempunyai
kekuatan pembuktian yaitu :
i. Ditinjau dari segi formal.
ii. Ditinjau dari segi materiil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
d) Petunjuk
Definisi petunjuk adalah perbuatan, kejadian,
atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara
yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak
pidananya itu sendiri, menandakan bahwa telah
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat
bukti petunjuk kemudian lebih mengarah pada
pengamatan hakim.
Hal ini dikuatkan dengan Pasal 188 Ayat (3)
KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas
kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif
lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan
dengan penuh kecermatan dan keseksamaan
berdasarkan hati nuraninya.
Dalam menarik alat bukti petunjuk, maka hakim
harus mempergunakan alat-alat bukti yang secara
limitatif telah disebutkan dalam Pasal 188 Ayat 2
yaitu :
(1) Keterangan saksi;
(2) Surat;
(3) Keterangan terdakwa.
e) Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa menurut pasal 189
KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang
ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
4. Tinjuan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang
konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan dibidang
teknologi informasi adalah; penipuan, kecurangan, pencurian dan
pemalsuan data yang dilakukan oleh si pelaku. Sementara itu jika hal
tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana komputer, maka
kejahatan tindak pidana pemalsuan data dapat berbentuk sebagai
berikut:
a. Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu.
Suatu keterangan atas sumpah adalah suatu keterangan yang
diberikan sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak
hanya atas keterangan-keterangan kesaksian dalam perkara maupun
dalam perkara pidana, tetapi semua pemberitahuan-pemberitahuan
dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan dan peristiwa-
peristiwa. Keterangan itu harus diberikan diatas sumpah,
pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu
diberikan untuk menegaskannya. Antara sumpah janji dan
pelanggarannya terdapat jangka waktu; pelanggaran terjadi setelah
pemberian keterangan palsu.
Selanjutnya keterangan itu harus palsu, tidak benar atau
bertentangan dengan kebenaran. Keterangan itu sudah bersifat
palsu, apabila keterangan itu memuat kekurangan dalam kebenaran.
Kekurangan dalam kebenaran dapat bersifat positif atau
negatif. Bersifat positif, apabila keterangan yang diberikan itu
bertentangan dengan kebenaran atau tidak benar, sedangkan
bersifat negatif, apabila kebenaran atas sesuatu hal disembunyikan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
b. Pemalsuan uang logam dan uang kertas Negara serta uang kertas
Bank.
Perbuatan memalsukan uang terdiri atas penggantian bahan-
bahan baku untuk membuat uang asli dengan bahan-bahan yang
lebih rendah nilainya. Perbuatan memalsu dapat juga merupakan
perbuatan mengubah tanda stempel yang mengakibatkan tulisan
dalam uang itu menunjukkan nilai lain daripada yang sebenarnya,
perubahan dimana disertai dengan memberikan warna, menyempu
mata uang perak, menunai mata uang suasa.
Pemalsuan uang kertas atau uang uang kertas bank dapat juga
terdiri atas perubahan mengubah nilai yang dicetak dalam uang
kertas itu. Perbuatan pemalsuan uang itu adalah perbuatan
mengubah sifat uang sedemikian rupa, sehingga uang yang asli
menjadi palsu.
c. Pemalsuan Materai dan Merek ( Cap ).
Perbuatan memalsukan berati memberikan tampang yang lain
daripada yang sebenarnya atau yang diterima dari pemerintah :
1) mengubah nilai yang terletak pada materainya;
2) memberi warna yang mangakibatkan materai itu terlihat
sebagai materai yang lebih tinggi nilainya.
d. Pemalsuan Surat.
Pemalsuan surat adalah salah bentuk dari tindak pindana yang
dapat digolongkan dalam pemalsuan data (Supraptomo, 2000; 15).
Sebagaian besar tindakan yang dilakukan adalah dengan meniru
kop surat atau stempel yang terdapat pada surat resmi. Beberapa
hal yang mungkin terjadi tindak kejahatan ini dapat disebabkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
karena birokrasi yang susah dan berbelit namun lebih banyak
dilakukan dengan alasan untuk kepentingan diri sendiri atau
golongan (Philmore A, 2005 : 290).
Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada
keseluruhannya. Adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat
ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan
berasal dari orang lain daripada penulisnya (pelaku). Ini disebut
pemalsuan meteriil (materiele valsheid). Asal surat itu adalah
palsu.
Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan
perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam
suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda
tangannya maupun mengenai isinya. Tidak perduli, bahwa ini
sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang
benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan
pemalsuan surat (Philmore A, 2005 : 296).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
B. Kerangka Pemikiran
Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini
dapat digambarkan dalam skema berikut ini
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan :
Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai
pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada
pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Tindak pidana pemalsuan surat
adalah tindak pidana khusus yang pengadilan juga dilakukan oleh
pengadilan tindak pidana khusus, namun hak terdakwa untuk melakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
peradilan tetap dapat dilakukan. Pada saat perkara pemalsuan surat berharga
terjadi dan pemeriksanaan serta penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian
sudah selesai maka akan dilanjutkan pemeriksaan dalam pengadilan.
Selanjutnya hakim mengambil keputusan. Dalam beberapa kasus tindak
pidana pemalsuan surat keputusan pengadilan tingkat rendah tidak dapat
memuaskan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, jika hal tersebut
terjadi maka kasus akan dibawa hingga jenjang Mahkamah Agung. Pada
jenjang ini keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung hanya
memiliki dua opsi yaitu diterima atau langkah terakhir melakukan
peninjauan kembali. Proses pencarian keadilan dari pengadilan yang berada
setingkat dibawah Mahkamah Agung menuju mahkamah disebut sebagai
Kasasi.
Perkara yang sampai ke Mahkamah Agung akan diteliti apakah
pengajuan kasasi ini telah sesuai dengan alasan-alasan yang mendasari
terjadinya kasasi, jika hal ini terpenuhi maka permohonan kasasi ini akan
dilakukan. Setelah semua keterangan dan pembuktian dianggap cukup maka
Mahkamah Agung akan mengeluarkan keputusan atau pengeluaran
pertimbangan, yang salah satunya disebut sebagai pertimbangan Judex Juris.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
BAB III
HASIL PENELITiAN DAN PEMBAHASAN
c. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan Alasan Judex factie
Kurang Cukup Mempertimbangkan Hal-Hal yang Memberatkan Dari
Terdakwa dalam Perkara Pemalsuan Surat Deposito menurut
KUHAP
1. Uraian Kasus Posisi
Bahwa terdakwa SRI RAHAYU , SE seorang pegawai bank dengan
jabatan terakhir sesuai dengan surat keputusan nokep : 09/KC
VIII/BUN/01/2008 sebagai kepala kantor BRI unit Tlogosari Semarang ,
bahwa terdakwa dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan
atau menyebabkan tidak dilakukanya pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan maupun dalam dokumen atau rekening suatu bank dari saksi
Drs.HZ.ZAIN SUDIGNO Ketua yayasan Dana Setyakawan PGRI Sejawa
Tengah yang berjumlah Rp. 7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah} yang uang tersebut oleh saksi diserahkan kepada
terdakwa untuk ditabung atau disimpan. Tetapi oleh terdakwa uang
tersebut digunakan untuk membayar hutang atau bunga kepada orang lain
tanpa seizin dan sepengetahuan BRI ataupun pihak Yadaspen PGRI hal
ini dilakukan dengan cara terdakwa menyerahkan tanda bukti cek yang
ditanda tangani dan dibubuhi stempel BRI dan besarnya bunga 13%
pertahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
2. Identitas Terdakwa
Nama : SRI RAHAYU, SE binti MARTO HUSODO
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/28 Agustus 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Mutiara Sewakul E.8 Ungaran dan Jalan
Merbau Raya No.162 Semarang ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pegawai BRI ;
3. Dakwaan Penuntut Umum
Dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Semarang, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :
KESATU :
Bahwa ia Terdakwa SRI RAHAYU BINTI MARTO HUSODO sejak
tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 29 Mei 2008 atau
setidak-tidaknya antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 di BRI
Unit Kartini Semarang dan BRI Unit Tlogosari Semarang atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Semarang, seorang pegawai bank yang dengan sengaja
menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau
rekening suatu bank.
Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Nokep: 09/KCVIII/BUN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 sebagai kepala
Kantor BRI Unit Tlogosari Semarang ;
Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala BRI Unit
Tlogosari adalah mengembangkan dan memajukan kinerja BRI Unit
Tlogosari;
Bahwa karyawan bank setiap menerima uang dari pihak nasabah
penyimpan dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, atau laporan
transaksi atau rekening suatu bank, dan setiap karyawan yang diberi
kewenangan menerima setoran wajlb menyerahkan uangnya kepada
Teller dan saat itu juga wajib dicatat dalam transaksi pembukuan Bank ;
Bahwa Pembukuan dan laporan dalam bentuk neraca dari BRI Unit
dilaporkan ke kantor Cabang/setingkat lebih atas dan pihak Bank Rakyat
Indonesia untuk mencari nasabah;
Bahwa setiap karyawan BRI diberi kewenangan untuk mencari nasabah
dengan cara mendatangi kantor-kantor, sekolah-sekolah dan perorangan
menjemput bola). Karyawan BRI tersebut menerima uang tabungan dari
nasabah diberi tanda terima sementara dari BRI, kemudian uang tersebut
diserahkan/disetorkan kepada Teller untuk dibukukan, kemudian
mendapatkan bukti setoran, selanjutnya bukti setoran yang asli tersebut
diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan ;
Bahwa yang dimaksud dengan tanda terima sementara, dari BRI tersebut
bukan berupa, kuitansi yang ditanda tangani oleh yang menerima dan
dicap BRI ;
Bahwa Terdakwa kenal saksi Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO selaku Ketua
Yayasan Dana Setyakawan PGRI Sejawa tengah, yang bertempat di JL.
Lontar I (Sidodadi) Semarang sejak tahun 2004 dalam hubungan yang
bersangkutan sebagai nasabah penyimpan PT Bank Rakyat Indonesia
(persero) Tbk. Bahwa nasabah penyimpan An. YADASPEN PGRI CQ
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO di BRI melalui Terdakwa karena Terdakwa
mendatangi kantornya sehingga, apabila pihak Yadaspen akan menabung/
menyimpan uang Terdakwa mengambil di kantor dan apabila akan
mencairkan bunganya Terdakwa mengantar ke kantornya (sehingga
segala sesuatunya selalu melalui Terdakwa) ;
Bahwa uang milik Yadaspen PGRI yang disetorkan/diserahkan oleh Drs.
HZ. ZAIN SUDIGNO kepada Terdakwa untuk disimpan/ditabung di BRI
seluruhnya sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima
puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut diserahkan secara bertahap ;
Bahwa ZAIN SUDIGNO menyerahkan/menyetorkan uang milik
Yadaspen PGRI kepada Terdakwa untuk disimpan/ditabung di BRI sejak
tanggal 27 Oktober 2005 sampai dengan 29 Mei 2008 dengan bukti 19
(sembilan) belas bonggol cek ;
- Cek tanggal 27 Oktober 2005 No.CED 009343 senilai
Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 22 Desember 2005 No. CED 009350
senilaiRp.500.000.000,- (lima ratus juta, rupiah) ;
- Cek Tanggal 24 Pebruari 2006 No. CEE 328031 senilai
Rp.300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Cek tanggal 24 April 2006 No. CEE 328038 senilai
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 16 Mei 2006 No. CEE 328039 senilai Rp.150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Cek tanggal 31 Mei 2006 No. CEE 328041 senilai Rp.200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah)
- Cek tanggal 28 Agustus 2006 No. CEE 328047 senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
- Cek tanggal 28 Agustus 2006 No. CEE 328049 senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 23 Nopember 2006 No. CEF 746152 senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 23 Nopember 2006 No. BG/GEF 685564 senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 27 Desember 2006 No. CEF 746154 senilai
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
- Cek tanggal 19 Pebruari 2007 No.CEF 746158 senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 2 Agustus 2008 No. CEF 746173 senilai
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 29 Agustus 2007 No. CEF 746175 senilai
Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 19 September 2007 No. BG/GEJ 546133 senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 28 Desember 2007 No.CEH 194013 senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 14 Januari 2008 No. CEH 194014 senilai
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 27 Pebruari 2008 No. CEH 194021 senilai
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Cek tanggal 29 Mei 2008 No. CEl 829907 senilai Rp.200.000.000,-
(dua ratus rupiah) ;
Sehingga total semua berjumlah Rp 7.250.000.000,- (tujuh miliar dua
ratus lima puluh juta rupiah )
Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang sebanyak Rp.7.250.000.000,-
(tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. HZ. ZAIN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
SUDIGNO untuk disimpan/ditabung di BRI tersebut tidak disetorkan ke
teller melainkan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang/bunga
kepada orang lain (tanpa seizin/ sepengetahuan BRI ataupun pihak
Yadaspen PGRI ;
Bahwa ketika Sdr. HZ. ZAIN SUDIGNO menyerahkan uang kepada
Terdakwa berupa cek, dengan cara datang di kantornya, dan setelah cek
diterima yang bersangkutan Terdakwa beri tanda terima berupa kuitansi
yang Terdakwa tanda tangani dan biar percaya kuitansi itu oleh Terdakwa
bubuhi stempel BRI dan besarnya bunga 13% pertahun ;
Bahwa yang mencairkan ke 19 (sembilan belas) lembar cek tersebut
adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
Bahwa cara Terdakwa mencairkan ke 19 (sembilan belas) cek tersebut
adalah dengan cara Terdakwa mengambil tunai dan ada yang Terdakwa
masukan ke dalam rekening Terdakwa di BRI dengan No.Rekening :
0900-01-000179. 50-6 ;
Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan dalam tanda terima yang
Terdakwa serahkan kepada Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO dibubuhi stempel
BRI dan ditulis besarnya bunga 13% pertahun, dan hal tersebut Terdakwa
lakukan agar yang bersangkutan lebih percaya kepada Terdakwa karena
yang sebenarnya bunga bank hanya 11% pertahun, dan kuitansi tersebut
Terdakwa tulis 13% pertahun ;
Bahwa sekitar bulan Mei 2008, pihak Yadaspen PGRI akan ada
pemeriksaan sehingga Drs. HZ. Zain Sudigno minta agar tabungan
sejumlah Rp.7.250.000.000,- tersebut dimasukkan deposito, sehingga
untuk mengelabuinya Terdakwa berusaha mendapatkan bilyet giro palsu
dengan cara Terdakwa menyimpan/menempatkan dana deposito di BRI
Unit Tlogosari dengan menggunakan nama Terdakwa dan nama suaminya
(BAMBANG TEGUH). Antara lain :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
a. Pada tanggal 19 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan
cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH sehingga mendapatkan
DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144759 tanggal 19
Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG
TEGUH,alamat JL Merbau Raya No.162 Perumahan
Banyumanik.Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti
menjadi No. DB 7144759 tanggal 19 Juni 2008 senilai
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs.
HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JL.Lontar No.I Semarang dan tanda
tangan USMAN SUTRISNOTerdakwa palsu/ Terdakwa tanda
tangani sendiri ;
b. Pada tanggal 27 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan
cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.4.000.000,- (empat
juta rupiah) An. SRI RAHAYU sehingga mendapatkan DEPOBRI
(deposito berjangka BRI) No. DB 7144760 Tanggal 27 Juni 2008
senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) An. SRI RAHAYU,
alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik.
Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB
7144760 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO
Alamat Jln. Lontar No.1 Semarang tanda tangan USMAN
SUTRISNO Terdakwa palsu/ Terdakwa tanda tangani sendiri ;
c. Pada tanggal 26 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan
cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) An. BAMBANG TEGUH sehingga mendapatkan
DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144761 tanggal 26
Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. BAMBANG
TEGUH, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Selanjutnya bilyat deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB
7144761 tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO
Alamat JL. Lontar No.I Semarang, tanda tangan USMAN
SUTRISNO Terdakwa palsu dan Terdakwa tanda tangani sendiri ;
d. Pada tanggal 26 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan
cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) An. SRI RAHAYU sehingga mendapatkan DEPOBRI
(deposito berjangka BRI) No. DB 7144762 tanggal 26 Juni 2008
senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. SRI RAHAYU, alamat
JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik. Selanjutnya
bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadiNo. DB 7144762,
tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah),An.YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO, Alamat
JL.Lontar No.1 Semarang dan tanda tangan USMAN SUTRISNO
Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani sendiri ;
e. Pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan
cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) An. SRI RAHAYU sehingga mendapatkan DEPOBRI
(deposito berjangka BRI) No. DB 7144764 tanggal 30 Juni 2008
senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An. SRI RAHAYU, alamat
JL. Merbau Raya No.162 Perumahan Banyumanik. Selanjutnya
bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti menjadi No. DB 7144764
tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima
puluh juta rupiah), An. YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN
SUDIGNO, Alamat JL. Lontar No.1 Semarang dan tanda tangan
USMAN SUTRISNO Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani
sendiri ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
f. Pada tanggal 30 Juni 2008 Terdakwa menempatkan dana dengan
cara deposito di BRI Unit Tlogosari sebanyak Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) An. Suami tsk (BAMBANG TEGUH) sehingga
mendapatkan DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No. DB 7144765
tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) An.
BAMBANG TEGUH, alamat JL. Merbau Raya No.162 Perumahan
Banyumanik. Selanjutnya bilyet deposito BRI ini Terdakwa ganti
menjadi No. DB 7144765 tanggal 30 Juni 2008 senilai
Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), An.
YADASPEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO, Alamat JL. Lontar
No.1 (Sidodadi Timur) Semarang dan tanda tangan AY.
SOEPADMO Terdakwa palsu/Terdakwa tanda tangani sendiri ;
Bahwa Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO sudah mendapatkan
keuntungan/bunga sehubungan dengan uang yang diserahkan kepada
Terdakwa terhitung sejak bulan Nopember 2005 sampai dengan bulan
September 2008, yang besar/kecilnya sesuai dengan uang yang sudah
disetorkan kepada Terdakwa (setiap bulan tidak sama tergantung besar
kecilnya uang yang sudah Terdakwa terima) ;
Bahwa uang yang diserahkan kepada Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN
SUDIGNO sebagai bunga/keuntungan tersebut adalah uang dari
Terdakwa sendiri, karena uang yang Terdakwa terima dari Yadaspen/Drs.
HZ ZAIN SUDIGNO sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua
ratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada
pihak BRI, maka pembayaran bunganya menjadi tanggung jawab
Terdakwa sendiri ;
Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan uang sebagai bunga sejak bulan
Oktober 2005 sampai dengan bulan Mei 2008 diterima langsung oleh Drs.
HZ ZAIN SUDIGNO dan tidak ada buktinya karena hanya saling
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
percaya, sedangkan untuk bulan Juni sampai dengan bulan September
2008 Terdakwa transfer ;
Bahwa uang milik Yadaspen PGRI sebanyak Rp.7.250.000.000,- (tujuh
miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sampai sekarang belum
diambil, dan alasan Terdakwa dalam membayar bunga hanya sampai pada
bulan September 2008 dan bunga untuk bulan Oktober 2008 tidak
Terdakwa bayar karena Terdakwa sudah tidak bisa membayar/sudah tidak
punya uang, dan Terdakwa mencari pinjaman kepada orang lain sudah
tidak bisa maka sekitar bulan Januari/ Pebruari 2009 pihak Yadaspen
PGRI protes mengenai pembayaran bunganya dan kebetulan pada waktu
itu ada petugas dari BRI Cabang Patimura Semarang mengadakan
pemeriksaan di BRI Unit Tlogosari, sehingga perbuatan Terdakwa
terbongkar ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49
ayat (1) huruf b Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
ATAU :
KEDUA
Bahwa ia Terdakwa SRI RAHAYU BINTI MARTO HUSODO pada hari
dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2008
atau setidak-tidaknya pada tahun 2008 di rumah Terdakwa Perum
Mutiara Sewakul E-8 Ungaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten
Semarang, dengan mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan
Negeri Semarang berwenang mengadili perkara tersebut dimana
Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang
dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang dari pada tempat
kedudukan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang di dalam daerah
hukumnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja menggunakan
surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
tidak dipalsu, jlka pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sesuai dengan Surat Keputusan
Nokep : 09/KC VIII/BUN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 sebagai
Kepala Kantor BRI Unit Tlogosari Semarang ;
Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala BRI Unit
Tlogosari adalah mengembangkan dan memajukan kinerja BRI unit
Tlogosari ;
Bahwa karyawan bank seharusnya menerima uang dari pihak nasabah
penyimpan dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, atau laporan
transaksi atau rekening suatu bank, dan setiap karyawan yang diberi
kewenangan menerima setoran wajib menyerahkan uangnya kepada
Teller dan saat itu juga wajlb dicatat dalam transaksi pembukuan Bank ;
Bahwa Pembukuan dan laporan dalam bentuk neraca dari BRI Unit
dilaporkan ke kantor Cabang/setingkat lebih atas dan pihak Bank Rakyat
Indonesia untuk mencari nasabah;
Bahwa setiap karyawan BRI diberi kewenangan untuk mencari nasabah
dengan cara mendatangi kantor-kantor, sekolah-sekolah dan perorangan
(menjemput bola). Karyawan BRI tersebut menerima uang tabungan dari
nasabah diberi tanda terima sementara dari BRI, kemudian uang tersebut
diserahkan/disetorkan kepada Teller untuk dibukukan, kemudian
mendapatkan bukti setoran, selanjutnya bukti setoran yang asli tersebut
diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan ;
Bahwa persyaratan bagi orang yang akan menabung secara berjangka/
deposito adalah fotocopy KTP dan menyerahkan uang;
Bilyet deposito digunakan untuk bukti menabung dan untuk mencairkan
tabungan deposito, sedangkan yang berhak untuk menandatangani bilyet
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
deposito sesuai dengan kewenangannya antara lain untuk tabungan
deposito sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditanda
tangani oleh Teller dan Kepala Unit, sedangkan tabungan di atas
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)ditanda tangani oleh Kepala Unit
dan Pejabat Bank yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. Dalam
periode Juni 2008, pejabat BRIcabang Patimura yang diberi wewenang
adalah AY. Soepadmo,Usman Sutrisno, Yahmin Daladi dan Arifin Artha;
Pada tanggal 12 Januari 2009 sekitar jam 10.00 wib, petugas Tim
Pemeriksaan BRI di kantor BRI unit Tlogosari mengetahui ada orang
yang komplain untuk menanyakan bunga deposito berjangka BRI (depo
BRI) dan setelah ditanya nomor rekeningnya yang bersangkutan tidak
bisa menunjuk-kan. Setelah yang bersangkutan datang kembali
menunjukkan fotocopy 6 (enam) lembar bilyet deposito senilai
Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) An.
Yadaspen cq HZ. Zain Sudigno, namun setelah dicek dalam pembukuan
tidak masuk dalam pembukuan BRI unit Tlogosari. Bilyet deposito
tersebut oleh Tim diadakan pengechekan ternyata nomer seri bilyet Hal.
10 dari 30 hal. Put. No.112 K/Pid.Sus/2010 deposito tersebut pernah ada
An. SRI RAHAYU dan suaminya (BAMBANG TEGUH) yang telah
dicairkan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Polsek
Sidodadi No. Pol. : 191/BK/ IX/2008/Sek Sdd tanggal 26 September
2008;
Setelah mendapatkan foto copy keenam bilyet deposito tersebut team
melakukan konfirmasi dengan pihak YADASPEN PGRI dan bertemu
dengan Bp. SAKBANI, ZAIN SUDIGNO dan BAGIO, sehingga
mendapatkan informasi bahwa Yayasan dana pensiun PGRI telah
menitipkan uang kepada BRI Unit Tlogosari sebanyak
Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
bukti penyerahan uang berupa kuitansi yang ditandatangani oleh SRI
RAHAYU dan distempel ;
Bahwa setelah keenam fotocopy bilyet deposito tersebut dicek,ditemukan
kejanggalan yaitu :
a. Pertama, dilihat dari tanda tangan pejabat Kantor BRI Cabang
Patimura USMAN SUTRISNO yang terdapat dalam foto copy
barang bukti 6 (enam) lembar bilyet deposito tersebut adalah
palsu/dipalsukan (bukan tanda tangan USMAN SUTRISNO) ;
b. Kedua, setelah dichek dalam, Deskman/pembuku terdapat
kejanggalan antara lain :
1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) Nomor DB 7144759
tanggal 19 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO
Alamat Jl. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat
dari bilyet deposito nomer DB 7144759 yang benar dan
tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang
lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;
2) DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144760
tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO
Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat
dari bilyet deposito nomor DB 7144760 yang benar dan
tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang
lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;
3) DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144761
tanggal 26Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) atas nama YADASPEN CQ Drs. HZ.ZAIN SUDIGNO
Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ; Dilihat
dari bilyet deposito nomor DB 7144761 yang benar dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas nama orang
lain dengan nominal tertentu sesuai dengan aplikasi yang ada ;
4) DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144762
tanggal 26 Juni 2008 Senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ. ZAIN
SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg
Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomor DB 7144762 yang
benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah atas
nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan
aplikasi yang ada ;
5) DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144764
tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus
lima puluh juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.
ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur)
Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomer DB 7144764
yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah
atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan
aplikasi yang ada ;
6) DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) Nomor DB 7144765
tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar
lima ratus juta rupiah) atas nama YADASPEN cq Drs. HZ.
ZAIN SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur)
Smg Jateng ; Dilihat dari bilyet deposito nomer DB 7144765
yang benar dan tercatat dalam Deskman/pembuku BRI adalah
atas nama orang lain dengan nominal tertentu sesuai dengan
aplikasi yang ada ;
Bahwa secara umum branch-code atau kode branch untuk BRI Unit
Tlogosari yang benar dengan nomor kode : 3042 tapi dalam kop-nya
tertulis : BANK RAKYAT INDONESIA 3082 UNIT TLOGOSARI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
SEMARANG. Bahwa kode bran yang benar untuk BRI Unit Tlogosari
yang benar adalah : 3042, sedangkan kode 3082 adalah kode branch unit
lain ;
Bahwa cara Terdakwa membuat ke 6 (enam) bilyet deposito palsu
tersebut adalah Terdakwa menyimpan/menempatkan dana deposito di
BRI Unit Tlogosari dengan menggunakan nama Terdakwa dan nama
suaminya BAMBANG TEGUH) ;
Bahwa Terdakwa dalam mengganti nama dan jumlah nominal dalam
bilyet deposito tersebut dengan menggunakan alat berupa komputer dan
penghapus/setip. Alat berupa computer sudah Terdakwa jual kepada
orang tidak dikenal, untuk penghapusnya Terdakwa tidak tahu ada
dimana karena barangnya sudah hilang, sedangkan untuk kedua stempel
atas nama USMAN SUTRISNO dan AY. SOEPADMO ada di Kantor
BRI Cabang Patimura Semarang ;
. Bahwa ketika Terdakwa meminjam stempel An. USMAN SUTRISNO
dan AY. SOEPADMO tersebut Terdakwa tidak menjelaskan kalau akan
digunakan untuk memalsu tanda tangan dari kedua orang tersebut
Terdakwa meminjam kedua setempel tersebut kepada sekretaris namun
lupa namanya;
Bahwa alasan Terdakwa membuat ke 6 (enam) bilyet deposito palsu
tersebut karena, dari pihak Yadaspen PGRI/Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO
telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.7.250.000.000,-
(tujuh miliar dua ratus lima Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.112
K/Pid.Sus/2010 puluh juta rupiah) untuk dimasukan ke dalam deposito,
namun kenyataannya uang tersebut Terdakwa pakai sendiri untuk
membayar hutang/ bunga kepada orang lain ;
Bahwa Terdakwa mendapatkan bilyet deposito, tersebut tiga diantaranya
menggunakan nama suaminya (BAMBANG TEGUH), namun suami
Terdakwa tidak tahu, semua tanda tangannya Terdakwa palsu, dan dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
mendapatkan foto copy KTPnya tidak seijin/tidak sepengetahuan dari
suaminya ;
Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik No. Lab.219/DTF/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang
ditanda tangani oleh AKBP. Yayuk Murti Rahayu, BSc dan Kompol Drs.
Teguh Prihmono, disimpulkan bahwa :
1) Tanda tangan atas nama Usman Sutrisno (QTA) pada dokumen
bukti 5 (lima) lembar Depobri BRI 3082 unit Tlogosari
Semarang atas nama Yadaspen PGRI tertanggal 30 Juni 2008
adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda
dengan tanda tangan Usman Sutrisno Pembanding KTA ;
2) Tanda tangan atas nama AY. Soepadmo (QTB) pada dokumen
bukti 1 (satu) lembar Depobri BRI 3082 unit Tlogosari
Semarang atas nama Yadaspen PGRI tertanggal 30 Juni 2008
adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda
dengan tanda tangan AY. Soepadmo pembanding KTA ;
Akibat perbuatan Terdakwa pihak Yadaspen PGRI menderita kerugian
Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan PT.
BRI (Persero) dirugikan nama baiknya sehingga dikhawatirkan tingkat
kepercayaan masyarakat menurun ;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
263 ayat (!) KUHPidana.
4 Tuntutan Pidana Kejaksaan Negeri Semarang
Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No.463/ Pid.B /2009/
PN.Smg, tanggal 30 Juli 2009 :
a. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO HUSODO,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
huruf b undang – undang no 10 tahun 1998 sebagaimana dalam surat
dakwaan ;
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI RAHAYU, SE BINTI
MARTO HUSODO dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun
dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan dan didenda RP.10.000.000.000( sepuluh miliar rupiah )
subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
c. Menyatakan barang bukti berupa :
1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7 1 44 7 5 9
tanggal 19 Juni 2 0 08 senilai Rp.1.000.000.000,- (satumiliar
rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO
Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg ;
2) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144760
tanggal27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO
Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
3) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144761 tanggal
26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah)An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat
JI. LontarNo.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
4) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144762
tanggal26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus
jutarupiah) An.YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO
Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
5) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144764
tanggal30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus
lima puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
ZAINSUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur)
Smg Jateng ;
6) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144765
tanggal30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar
lima ratusjuta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN
SUDIGNOAlamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg
Jateng ;
7) Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah
terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ.
ZAINSUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA
BRIKARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13%pertahun ;
8) Kuitansi No. 005/11/06 tanggal 23 Nopember 2006,
sudahterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ.
ZAINSUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA
BRI KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA
NEGOSIASI 13% pertahun ;
9) Kuitansi No.019/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007,
sudahterima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ.
ZAINSUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus
jutarupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA
BRIKARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
10) Kuitansi No.011/06/07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang
sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%
pertahun;
11) Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terimadari
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,uang
membayar sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah)
untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
12) Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah
terimadari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN
SUDIGNO,uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
13) Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudahterima dari
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO uang
sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRIKARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%pertahun;
14) Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 sudahterima dari
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO uang
sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%
pertahun;
15) Kuitansi No.28/12/07 tanggal 28 Desember 2007 sudah terima
dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO
uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%pertahun;
16) Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah terima
dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN
SUDIGNOuang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
Tlogosari SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
17) Rekapitulasi Cek yang diterima BRI KARTINI dan
BRITLOGOSARI sejumlah Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar
duaratus lima puluh juta rupiah) ;
18) Bonggol Cek sebanyak 19 (sembilan belas) lembar
senilaiRp.7.250.000.000 ,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh
juta rupiah) antara lain :
a) Tanggal 27 Oktober 2005 Bank BRI KARTINI CED
009343senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah);
b) Tanggal 22 Desember 2005 Bank BRI KARTINI CED
009350 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
c) Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI
CEE328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta
rupiah) ;
d) Tanggal 24 April 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328038
senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
e) Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328039senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta
rupiah) ;
f) Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041
senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
g) Tanggal 28 Agustus 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328047 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
h) Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328049 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
i) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI
CEF746152 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) ;
j) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI
BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) ;
k) Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI CEF
746154 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) ;
l) Tanggal 19 Pebruari 2007 Bank BRI KARTINI CEF
746158 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
m) Tanggal 2 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF
746173 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
n) Tanggal 29 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF
746175 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
o) Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI
BG/GEJ 546133 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) ;
p) Tanggal 28 Desember 2007 Bank BRI KARTINI CEH
194013 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
q) Tanggal 14 Januari 2008 Bank BRI KARTINI CEH
194014 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
r) Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari
CEH194021 senilai Rp.500.000.000,- (lma ratus juta
rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
s) Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI
829907senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
;Tetap terlampir dalam berkas ;
d. menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP
2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
463/Pid.B/2009/PN.Smg, tanggal 30 juli 2009
a. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO HUSODO,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau
dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu Bank" ;
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
c. Menjatuhkan pidana denda sebesar (sepuluh miliar rupiah)
denganketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
d. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
f. Memerintahkan barang bukti, berupa :
1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7 1 44 7 5
9tanggal 19 Juni 2 0 08 senilai Rp.1.000.000.000,- (satumiliar
rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO
Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg ;
2) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144760 tanggal
27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
rupiah)An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat
JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
3) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144761 tanggal
26 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI.
Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
4) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144762 tanggal
26 Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah) An.YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat
JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
5) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144764 tanggal
30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima
puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN
SUDIGNO Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg
Jateng ;
6) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144765 tanggal
30 Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus
juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO
Alamat JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
7) Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah
terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN
SUDIGNO uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
8) Kuitansi No. 005/11/06 tanggal 23 Nopember 2006, sudah
terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN
SUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
9) Kuitansi No.019/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, sudah
terima dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN
SUDIGNO, uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah), untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
10) Kuitansi No.011/06/07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang
sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untu
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahu;
11) Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang
membayar sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
KARTINI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
12) Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah terima
dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,
uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%
pertahun;
13) Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudah terima dari
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang
sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%
pertahun;
14) Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 suda hterima
dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO
uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%
pertahun;
15) Kuitansi No.28/12/07 tanggal 28 Desember 2007 sudah terima
dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO
uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13%
pertahun;
16) Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah
terimadari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN
SUDIGNO uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) untukmembayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
Tlogosari SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
17) Rekapitulasi Cek yang diterima BRI KARTINI dan BRI
TLOGOSARI sejumlah Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua
ratus lima puluh juta rupiah) ;
18) Bonggol Cek sebanyak 19 (sembilan belas) lembar senilai
Rp.7.250.000.000 ,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah) antara lain :
a) Tanggal 27 Oktober 2005 Bank BRI KARTINI CED
009343 senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
b) Tanggal 22 Desember 2005 Bank BRI KARTINI CED
009350 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
c) Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
d) Tanggal 24 April 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328038 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
e) Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328039
senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
f) Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041
senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
g) Tanggal 28 Agustus 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328047 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
h) Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE
28049 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
i) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI CEF
746152 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
j) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI
BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) ;
k) Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI
CEF746154 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) ;
l) Tanggal 19 Pebruari 2007 Bank BRI KARTINI CEF
746158 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
m) Tanggal 2 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF
746173 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
n) Tanggal 29 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF
746175 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
o) Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI BG/GE
J546133 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah);
p) Tanggal 28 Desember 2007 Bank BRI KARTINI CEH
194013 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
q) .Tanggal 14 Januari 2008 Bank BRI KARTINI CEH
194014 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
r) Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari CEH
94021 senilai Rp.500.000.000,- (lma ratus juta rupiah) ;
s) Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI 829907
senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;Tetap
terlampir dalam berkas ;
t) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor
No.469/Pid/2009/ PT.Smg, tanggal 19 Oktober 2009
a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
danTerdakwa/ Penasehat Hukumnya ;
b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juli
2009Nomor : 463/Pid.B/2009/PN.Smg., sekedar mengenai pidana
yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai
berikut :
1) Menyatakan Terdakwa Sri Rahayu, SE binti Marto Husodo
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan atau tidak
memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen
atas laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening
suatu Bank” ;
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : SRI RAHAYU,
SE.Binti MARTO HUSODO oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun ;
3) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang
untukselebihnya ;
4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5) Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
7. Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum
Menimbang , bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi
jaksa / penuntut umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :
a. Bahwa kami mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Semarang adalah mengenai pertimbangan Judex Facti yang kurang
cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga
putusan yaqng dijatuhkan yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa
keadilan masyarakat ;
b. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.03 Tahun
1974 dan putusan MA yang sudah menjadi yurisprudensi yang
berkaitan dengan permohonan kasasi mengenai berat ringannya
hukuman sebagai berikut :
1) SEMA No.03 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusan-
putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadangkadang tidak disertai
dengan pertimbangan yang dikendaki oleh Undang-undang Pasal
23 ayat 1 Undangundang No.14 Tahun 1970, tidak atau kurang
adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama
lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara
(vormverzuir), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya
putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi ;
2) Putusan MA Reg.No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984
yang menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan
sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup
mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
c. Bahwa dengan demikian sesuai SEMA dan yurisprudensi di atas,
maka Mahkamah Agung RI berwenang untuk menerima
permohonan kasasi ini, mengadili sendiri perkara ini dan
menjatuhkan putusan pemidanaan yang lebih memenuhi rasa
keadilan masyarakat ;
d. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas
dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan tidak
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang diajukan
Penuntut Umum, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah
menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak YADASPEN
PGRI JAWA TENGAH yaitu Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua
ratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut tidak
dikembalikan sama sekali ;
Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP kami mohon
agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan :
1) Menerima permohonan kasasi ini;
2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
diSemarang Nomor : 469/Pid/2009/PT.Smg tanggal 19 Oktober
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
2009 an. Terdakwa SRI RAHAYU, SE BINTI MARTO
HUSODO tersebut di atas ;
3) Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan
putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan dari kami
Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-207/Semar/Ep.2/05/2009
tanggal 13 Juli 2009 ;
5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
8. Pembahasan
Upaya Hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu
hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan
pengadilan, karena tidak merasa puas terhadap putusan pengadilan tersebut
yang menurutnya dianggap kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pasal 1
Butir 12 KUHAP, upaya hukum diartikan sebagai berikut :
“ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding
atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan
peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
Undang-Undang ini.”
Terhadap putusan yang oleh Hakim pengadilan tingkat pertama, maka
baik terdakwa atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan
keberatan atau menolak putusan atau yang dalam KUHAP dikenal dengan
istilah upaya hukum. Lembaga upaya hukum ini di dalam KUHAP telah
diatur secara lengkap dan terperinci. Hak untuk mengajukan upaya hukum
merupakan hak baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Upaya hukum
ini menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan luar
biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa ini disebut dengan kasasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa
maupun kepada penuntut umum. Penggunaan hak tersebut tergantung
sepenuhnya kepada terdakwa dan penuntut umum. Apabila mereka bisa
menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim, mereka dapat tidak
mempergunakan hak tersebut. Sebaliknya jika mereka tidak bisa menerima
putusan tersebut, maka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Menurut M. Yahya Harahap (1988;1101), ada tiga tujuan utama dari
lembaga upaya hukum kasasi, yaitu :
1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan
Kasasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan
penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan
sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar
dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru
Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam
peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan
kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Hal demikian dikenal
dengan istilah “judge making law”. Mahkamah Agung menciptakan
hukum baru guna mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka
mensejajarkan kebutuhan pesatnya perkembangan nilai dan kesadaran
masyarakat. Kehidupan peradilan di Indonesia memang tidak menganut
prinsip precedent, yaitu prinsip yang mengharuskan peradilan bawahan
mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi. Dalam
prakteknya, putusan Mahkamah Agung selalu dijadikan pedoman atau
panutan. Setiap penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti akan
kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi. Dengan
demikian secara psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
putusan akan selalu cenderung mengkikuti dan mendekati putusan
Mahkamah Agung.
3. Pengawasan terciptanya keseragam penerapan hukum
Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi dimaksudkan untuk mewujudkan
kesadaran keseragaman penerapan hukum. Dengan adanya keputusan
kasasi yang menciptakan yurisprudensi, sedikit banyak akan
mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam penerapan
hukum. Dengan adanya upaya hukum kasasi dapat dihindari adanya
kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim
yang tergoda oleh kebebasan kedudukan yang dimilikinya.
Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam
tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna
menentukan :
1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan
sebagaimana mestinya.
2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang.
3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya
Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
misalnya pengadilan dilakukan di belakang pintu tertutup tanpa alasan
menurut undang-undang. Mengenai melampaui batas wewenangnya adalah
kewenangan badan-badan peradilan yang telah ditentukan dan diatur dalam
perundang-undangan. Demikian halnya dengan penjatuhan hukuman telah
ditentukan, jenis dan maksimal hukuman yang boleh dijatuhkan dan hal
penanganan perkara, perkara apa saja yang dapat ditangani atau diperiksa dan
diadili masing-masing badan peradilan. Bahkan proses penanganan perkara
atau tata cara mengadili, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk
menjatuhkan hukuman telah ditentukan perundang-undangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Menurut KUHAP suatu permohonan kasasi dapat ditolak untuk
diperiksa oleh Mahkanah Agung. Menurut KUHAP, jika :
1) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).
2) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada
panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari
sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP).
3) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut.
Kasasi hanya dilakukan sekali.
4) Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP,
atau tidak memberitahukan alasan kasasi pada panitera, jika pemohon
tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon
terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah
mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP).
5) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat
(1) KUHAP tentang alasan kasasi.
6) Putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara verstek
yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap perlawanannya.
7) Putusan dalam perkara pidana ringan dengan acara cepat.
Menurut pendapat penulis alasan-alasan Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Semarang sebagai dasar permohonan kasasi terhadap Putusan
Pengadilian Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat deposito
sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
d. Argumentasi Hukum Judex Juris dalam Menilai Alasan Kasasi
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam Perkara
Pemalsuan Surat Deposito
1. Pertimbangan Hakim Kasasi
Dengan melakukan beberapa pertimbangan yang berdasarkan alasan –
alsan tersebut mahkamah agung berpendapat :
a. Bahwa pendapat Pengadilan Tinggi yang mengatakan kesalahan
bukan semata-mata dari pihak Terdakwa, melainkan kecerobohan
saksi yang tidak menyerahkan uang pada Teller, tidak dapat
dibenarkan, karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kantor BRI
Unit Tlogosari, sebagai pimpinan wajib menyimpan, mencatat dalam
pembukuan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu Bank ;
b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
No.469/Pid/2009/PT.Smg. tanggal 19 Oktober 2009 tidak dapat
dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah
Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.
c. Bahwa oleh pemohon kasasi jaksa / penuntut umum dikabulkan dan
terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana , maka biaya
perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan terhadap terdakwa;
2. Amar Putusan Mahkamah Agung
Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang
No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan
perundang-undanganlain yang bersangkutan ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
M E N G A D I L I :
a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
SEMARANG tersebut ;
b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang
No.469/Pid.B/2009/ PT.Smg, tanggal 19 Oktober 2009 ;
M EN G A D I L I S E N D I R I :
a. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, SE Binti MARTO
HUSODO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : "dengan sengaja menghilangkan atau
tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ";
b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa
tersebutdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
c. Menjatuhkan pidana denda sebesar (sepuluh miliar rupiah) dengan
ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
d. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
e. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
f. Memerintahkan barang bukti berupa :
1) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144759 tanggal 19
Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) An.
YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI.Lontar
No.1 (Sidodadi Timur) Smg;
2) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144760 tanggal
27 Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) An.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar
No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
3) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144761 tanggal 26
Juni 2008 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)An.
YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI. Lontar
No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
4) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144762 tanggal 26
Juni 2008 senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGNO Alamat JI.
Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
5) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144764 tanggal
30 Juni 2008 senilai Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima
puluh juta rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN
SUDIGNO Alamat JL. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg
Jateng ;
6) DEPOBRI (deposito berjangka BRI) No.DB 7144765 tanggal 30
Juni 2008 senilai Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta
rupiah) An. YADASEN CQ Drs. HZ. ZAIN SUDIGN Alamat
JI. Lontar No.1 (Sidodadi Timur) Smg Jateng ;
7) Kuitansi No.003/08/06 tanggal 28 September 2006 sudah terima
dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO
uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
8) Kuitansi No.005/11/06 tanggal 23 Nopember 2006, sudah terima
dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,
uang sebanyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah), untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
9) Kuitansi No.019/II/2007 tanggal 19 Pebruari 2007, sudah terima
dari YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO,
uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
10) Kuitansi No.011/06/07, tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari ;
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, uang
sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
11) Kuitansi No. / /07 tanggal 11 Juni 2007 sudah terima dari :
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO, Uang
SEBANYAK Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
12) Kuitansi No.02/08/07 tanggal 2 Agustus 2007, sudah terimadari
: YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO ,uang
sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
13) Kuitansi No. / / 07 tanggal 29 Agustus 2007 sudah terima dari :
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO uang
sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
14) Kuitansi No. / /07 tanggal 20 September 2007 sudah terima dari
YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAINSUDIGNO uang
sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
15) Kuitansi No.28/12/07 tanggal 28 Desember 2007 sudah terima
dari : YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN SUDIGNO
uang sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk
membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI KARTINI
SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI 13% pertahun ;
16) Kuitansi No.002/05/2008 tanggal 29 Mei 2008 sudah terima
dari: YADASPEN PGRI CQ. BP. Drs, HZ. ZAIN
SUDIGNOuang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) untuk membayar TITIPAN SIMPANAN PADA BRI
TLOGOSARI SEMARANG DENGAN BUNGA NEGOSIASI
13% pertahun ;
17) Rekapitulasi Cek yang diterima BRI KARTINI dan BRI
TLOGOSARI sejumlah Rp.7.250.000.000,- (tujuh miliar
duaratus lima puluh juta rupiah) ;
18) Bonggol Cek sebanyak 19 (sembilan belas) lembar
senilaiRp.7.250.000.000,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah) antara lain :
a) Tanggal 27 Oktober 2005 Bank BRI KARTINI CED
009343 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
b) Tanggal 22 Desember 2005 Bank BRI KARTINI CED
009350 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
c) Tanggal 24 Pebruari 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328031 senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
d) Tanggal 24 April 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328038
senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
e) Tanggal 16 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CE 328039
senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
f) . Tanggal 31 Mei 2006 Bank BRI KARTINI CEE 328041
senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
g) Tanggal 28 Agustus 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328047 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
h) . Tanggal 28 September 2006 Bank BRI KARTINI CEE
328049 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
i) Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI CEF
746152 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
j) .Tanggal 23 Nopember 2006 Bank BRI KARTINI
BG/GEF 685564 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) ;
k) Tanggal 27 Desember 2006 Bank BRI KARTINI CEF
746154 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
l) Tanggal 19 Pebruari 2007 Bank BRI KARTINI CEF
746158 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
m) Tanggal 2 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF 746173
senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
n) Tanggal 29 Agustus 2007 Bank BRI KARTINI CEF
746175 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
o) .Tanggal 19 September 2007 Bank BRI KARTINI BG/GEJ
546133senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
p) Tanggal 28 Desember 2007 Bank BRI KARTINI CEH
194013 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
q) .Tanggal 14 Januari 2008 Bank BRI KARl"INI CEH
194014 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
r) Tanggal 27 Pebruari 2008 Bank BRI Tlogosari CEH
194021 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
s) Tanggal 29 Mei 2008 Bank BRI Tlogosari CEI 829907
senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; Tetap
terlampir dalam berkas ;
g. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat
kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Pembahasan
Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena
kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25
yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.
Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang
kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari Negara hukum itu sendiri
yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak
dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut
tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang
terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat
pada peraturan hukum yang berlaku.
Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat
memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu perkara
yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari
hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasaran akal, ataupun
sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih
berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.
Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan
ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-
pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga
didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam
mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu
dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan
suatu putusan.
Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam pasal 5 ayat
(1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai "sense of justice of the
people". Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk
melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat
untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat
memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang)
atas perkara-perkara di Pengadilan atau "agent of conflict". Tetapi seharusnya
juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain
memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-
nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai
agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat
melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang
hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan
yang dihasilkan.
Menurut pendapat penulis dalam memberikan penilaian terhadap alasan-
alasan kasasi Penuntut Umum dalam perkara pemalsuan surat deposito, Hakim
Mahkamah Agung sudah cukup mempertimbangkan segi kepastian hukum,
keadilan dan kemanfatannya. Pertimbangan sudah bersifat argumentatif artinya
didasari nalar yuridis yang memadai.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan
pembahasan, maka simpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Pertimbangan Judex factie kurang cukup mempertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dari terdakwa, dapat dijadikan dasar bagi Penuntut
Umum untuk mengajukan kasasi dalam perkara pemalsuan surat
deposito. Hal ini dapat dilihat bahwa kasasi yang diajukan oleh
penuntut umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah
Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.
2. Argumentasi hukum Judex Juris dalam menilai alasan kasasi Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Semarang dalam perkara pemalsuan surat
deposito sangat tepat dan berdasarakan kepada peraturan perundangan
yang berlaku, serta masih dalam ketentuan yang diatur untuk
mengajukan suatu kasasi.
B. Saran
1. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi
harus senantiasa memperhatikan prinsip keseimbangan antara kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan
2. Dalam menilai alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon,
Hakim kasasi harus senantiasa konsisten dengan putusan yang terdahulu
untuk hal yang sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68