cyberport-itgovernanceforedcdeployer

IT Governance forIT Governance forEDC EDC DeployerDeployerJakarta, January 2011Jakarta, January 2011

PT. PT. CyberPortCyberPort

05/01/2011 PT. CyberPort 2

Evolution in Payment InstrumentsEvolution in Payment Instruments

BI:BI:LessLessCashCash

SocietySociety


APMK yang APMK yang BeredarBeredar: : JanuariJanuari 20102010

KartuKartu KreditKredit::uu12,300,122 unit12,300,122 unituu21.49%21.49%

KartuKartu ATM:ATM:uu3,568,854 unit3,568,854 unit

uu6.23%6.23%

KartuKartu ATM+DebetATM+Debet::uu41,375,019 unit41,375,019 unituu72.28%72.28% Sumber: Bank Indonesia, http://www.bi.go.id


APMK yang APMK yang BeredarBeredar: September 2010: September 2010

KartuKartu KreditKredit::uu13,057,186 unit13,057,186 unituu20.49%20.49%

KartuKartu ATM:ATM:uu2,683,324 unit2,683,324 unit

uu4.21%4.21%

KartuKartu ATM+DebetATM+Debet::uu47,991,915 unit47,991,915 unituu75.30%75.30% Sumber: Bank Indonesia, http://www.bi.go.id


PertumbuhanPertumbuhan APMK: APMK: JanuariJanuari 2010 2010 s.ds.d September 2010September 2010

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

Jan-10 Sep-10 Growth

Kartu ATM

Kartu ATM+Debet

Kartu Kredit

--3,67% / 3,67% / bulanbulan

0,64% / 0,64% / bulanbulan

1,53% / 1,53% / bulanbulan


RegulasiRegulasi: : UndangUndang--UndangUndang RepublikRepublik IndonesiaIndonesiau Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 7 tahun 1992 tentang PerbankanPerbankan (Lembaran

Negara RI Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3472) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3790)

u Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank IndonesiaBank Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3843) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang RI Nomor 3 tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 66; TambahanLembaran Negara RI Nomor 3843) dan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4962)

u Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbankanPerbankan SyariahSyariah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4867)

u Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TindakTindak PidanaPidana PencucianPencucian UangUang (LembaranNegara RI Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4191) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4324)

u Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Perseroan TerbatasTerbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756)

u Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiInformasi dandan TransaksiTransaksi ElektronikElektronik(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843)

u Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganPerlindungan KonsumenKonsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821)


RegulasiRegulasi: : PeraturanPeraturan Bank IndonesiaBank Indonesiau Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang

PenyelenggaraanPenyelenggaraan KegiatanKegiatan AlatAlat PembayaranPembayaran dengandengan MenggunakanMenggunakanKartuKartu (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 64, TambahanLembaran Negara RI Nomor 5000)

u Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang UangUangElektronikElektronik (Electronic Money)(Electronic Money) (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5001)

u Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang PenerapanPenerapanManajemenManajemen RisikoRisiko bagibagi Bank Bank UmumUmum (Lembaran Negara RI Tahun2003 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 103; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5029)

u Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang PenerapanPenerapanManajemenManajemen RisikoRisiko dalamdalam PenggunaanPenggunaan TeknologiTeknologi InformasiInformasi oleholehBank Bank UmumUmum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4785)

u Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari2009 tentang PelaksanaanPelaksanaan PedomanPedoman AkuntansiAkuntansi PerbankanPerbankanIndonesiaIndonesia


uPeraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang PenerapanPenerapan ManajemenManajemen RisikoRisiko bagibagi Bank Bank UmumUmum (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor56; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4292) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (LembaranNegara RI Tahun 2009 Nomor 103; TambahanLembaran Negara RI Nomor 5029)


RegulasiRegulasi MR Bank: MR Bank: PengertianPengertianuu BankBank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabangbank asing, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

uu Bank Bank UmumUmum KonvensionalKonvensional adalah Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

uu Bank Bank UmumUmum SyariahSyariah adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

uu RisikoRisiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentuuu ManajemenManajemen RisikoRisiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bankuu RisikoRisiko KreditKredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada

Bankuu RisikoRisiko PasarPasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat

perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option

uu RisikoRisiko LikuiditasLikuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpamengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank

uu RisikoRisiko OperasionalOperasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhioperasional Bank

uu RisikoRisiko KepatuhanKepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturanperundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

uu RisikoRisiko HukumHukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridisuu RisikoRisiko ReputasiReputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari

persepsi negatif terhadap Bank

uu RisikoRisiko StratejikStratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatukeputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis


RegulasiRegulasi MR Bank: MR Bank: PengertianPengertian [2][2]uu DireksiDireksi::

a. bagi Bank berbentuk Perseroan Perseroan TerbatasTerbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangtentang Perseroan Terbatas

b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan DaerahPerusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah

c. bagi Bank berbentuk hukum KoperasiKoperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangtentang Perkoperasian

d. bagi kantorkantor cabangcabang bank bank asingasing adalah pimpinan kantor cabang bank asing

uu DewanDewan KomisarisKomisaris::a. bagi Bank berbentuk Perseroan Perseroan TerbatasTerbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Perseroan Terbatasb. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan DaerahPerusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Perusahaan Daerahc. bagi Bank berbentuk hukum KoperasiKoperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

tentang Perkoperasian

uu Perusahaan Perusahaan AnakAnak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikanoleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari:a. Perusahaan Perusahaan SubsidiariSubsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50%

(lima puluh perseratus)b. Perusahaan Perusahaan PartisipasiPartisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50%

(lima puluh perseratus) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaanc. Perusahaan dengan kepemilikankepemilikan Bank Bank lebihlebih daridari 20% (20% (duadua puluhpuluh perseratusperseratus) ) sampaisampai dengandengan 50% (lima 50% (lima

puluhpuluh perseratusperseratus)) yang memenuhi persyaratan yaitu:i. kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; danii. masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak

d. Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku wajibwajib dikonsolidasikandikonsolidasikan..


RegulasiRegulasi MR Bank: MR Bank: RuangRuang LingkupLingkupu Pasal 2

(1) Bank wajibwajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi denganPerusahaan Anak.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling paling kurangkurang mencakupmencakup::a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dand. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

u Pasal 4(1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakupmencakup::a. Risiko Kredit;b. Risiko Pasar;c. Risiko Likuiditas;d. Risiko Operasional;e. Risiko Hukum;f. Risiko Reputasi;g. Risiko Stratejik; danh. Risiko Kepatuhan;(2) Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Bank Umum Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko paling kurang untuk 4 (empat) jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

u Pasal 20(1) Bank wajibwajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru Bank.(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

a. sistem dan prosedur (standard operating procedures) dan kewenangan dalam pengelolaan produk atau aktivitas baru;b. identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru baik yang terkait dengan Bank maupun nasabah;c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk atau aktivitas baru;d. sistem informasi akuntansi untuk produk atau aktivitas baru;e. analisa aspek hukum untuk produk atau aktivitas baru; danf. transparansi informasi kepada nasabah.

(3) Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; ataub. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur risiko

tertentu pada Bank.


uPeraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang PenerapanPenerapan ManajemenManajemen RisikoRisiko dalamdalamPenggunaanPenggunaan TeknologiTeknologi InformasiInformasi oleholeh Bank Bank UmumUmum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor144; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4785)


RegulasiRegulasi TI Bank: TI Bank: PengertianPengertianuu BankBank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabangbank asing

uu TeknologiTeknologi InformasiInformasi adalah teknologi terkait sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnyayang digunakan dalam pengolahan data keuangan dan atau pelayanan jasa perbankan

uu LayananLayanan PerbankanPerbankan MelaluiMelalui Media Media ElektronikElektronik atau selanjutnya disebut Electronic Banking adalah layananyang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukantransaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone

uu RencanaRencana StrategisStrategis TeknologiTeknologi InformasiInformasi (Information Technology Strategic Plan)(Information Technology Strategic Plan) adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi Teknologi Informasi Bank, strategi yang mendukung visi dan misi tersebut danprinsip-prinsip utama yang menjadi acuan dalam penggunaan Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhanbisnis dan mendukung rencana strategis jangka panjang

uu PusatPusat Data Data (Data Center)(Data Center) adalah fasilitas utama pemrosesan data Bank yang terdiri dari perangkat keras danperangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional Bank secara berkesinambungan

uu DatabaseDatabase adalah sekumpulan data komprehensif dan disusun secara sistematis, dapat diakses oleh penggunasesuai wewenang masing-masing, dan dikelola oleh database administrator.

uu Disaster Recovery Center (DRC)Disaster Recovery Center (DRC) adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (Data Center) mengalamigangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannyapemulihan Pusat Data Bank untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha (business continuity).

uu Business Continuity Plan (BCP)Business Continuity Plan (BCP) adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampakgangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Bank dan pelayanan kepada nasabah tetapdapat berjalan.

uu PemrosesanPemrosesan TransaksiTransaksi BerbasisBerbasis TeknologiTeknologi adalah kegiatan berupa penambahan, perubahan, penghapusan, dan/atau otorisasi data yang dilakukan pada sistem aplikasi yang digunakan untuk memproses transaksi.


RegulasiRegulasi TI Bank: TI Bank: PengertianPengertian [2][2]u Komisaris:

a. bagi Bank berbentuk hukum perseroanperseroan terbatasterbatas adalah dewan komisarissebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas

b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaanperusahaan daerahdaerah adalah pengawas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentangPerusahaan Daerah

c. bagi Bank berbentuk hukum koperasikoperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

d. bagi kantorkantor cabangcabang bank bank asingasing adalah pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan.

u Direksi:a. bagi Bank berbentuk hukum perseroanperseroan terbatasterbatas adalah direksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas

b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaanperusahaan daerahdaerah adalah direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

c. bagi Bank berbentuk hukum koperasikoperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

d. bagi kantorkantor cabangcabang bank bank asingasing adalah pimpinan kantor cabang bank asing


RegulasiRegulasi TI Bank: TI Bank: RuangRuang LingkupLingkupu Pasal 2

(1) Bank wajibwajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalampenggunaan Teknologi Informasi.

(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling paling kurangkurang mencakupmencakup::a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;b. kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi;c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dand. sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi Informasi.

(3) Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasidalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak prosesperencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber dayaTeknologi Informasi.

u Pasal 3Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi

oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikandengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usahaBank.


uPeraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang PenyelenggaraanPenyelenggaraan KegiatanKegiatan AlatAlatPembayaranPembayaran dengandengan MenggunakanMenggunakan KartuKartu(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5000)


RegulasiRegulasi APMK: APMK: PengertianPengertianuu BankBank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

uu LembagaLembaga SelainSelain BankBank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikanberdasarkan hukum Indonesia

uu AlatAlat PembayaranPembayaran dengandengan MenggunakanMenggunakan KartuKartu,, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alatpembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartudebet

uu KartuKartu KreditKredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajibanyang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untukmelakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebihdahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukanpembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card)ataupun dengan pembayaran secara angsuran

uu KartuKartu ATMATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/ataupemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangisecara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

uu KartuKartu DebetDebet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajibanyang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajibanpemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegangkartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuaiketentuan perundang-undangan yang berlaku


RegulasiRegulasi APMK: APMK: PengertianPengertian [2][2]uu PemegangPemegang KartuKartu adalah pengguna yang sah dari APMKuu PrinsipalPrinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas

pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagaipenerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengananggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis

uu PenerbitPenerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMKuu AcquirerAcquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan

pedagang, yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lainuu PedagangPedagang (Merchant)(Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima

pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debetuu Perusahaan Perusahaan SwitchingSwitching adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau

routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal sepertiATM atau Electronic Data Captured (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dariPenerbit

uu PenyelenggaraPenyelenggara KliringKliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukanperhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirerdalam rangka transaksi APMK

uu PenyelenggaraPenyelenggara PenyelesaianPenyelesaian AkhirAkhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dankewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangkatransaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring


uPeraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang UangUang ElektronikElektronik (Electronic Money)(Electronic Money)(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5001)


RegulasiRegulasi ee--Money: Money: PengertianPengertianuu BankBank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing diIndonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

uu LembagaLembaga SelainSelain BankBank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dandidirikan berdasarkan hukum Indonesia

uu UangUang ElektronikElektronik (Electronic Money)(Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetordisetor terlebihterlebih dahuludahulu oleh pemegang kepada

penerbitb. nilai uang disimpandisimpan secarasecara elektronikelektronik dalam suatu media seperti server atau chipc. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukanbukan merupakan penerbit uang

elektronik tersebut; dand. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukanbukan

merupakanmerupakan simpanansimpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengaturmengenai perbankan

uu NilaiNilai UangUang ElektronikElektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatumedia yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atautransfer dana

uu PrinsipalPrinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab ataspengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagaipenerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerjasama dengananggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis


RegulasiRegulasi ee--Money: Money: PengertianPengertian [2][2]uu PenerbitPenerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronikuu AcquirerAcquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerja sama dengan

pedagang, yang dapat memproses data Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihaklain

uu PemegangPemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronikuu PedagangPedagang (merchant)(merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi

pembayaran dari Pemeganguu PengisianPengisian UlangUlang adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronikuu Dana Dana FloatFloat adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil

penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang yang masih merupakankewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang

uu TarikTarik TunaiTunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapatdilakukan setiap saat oleh Pemegang

uu PenyelenggaraPenyelenggara KliringKliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukanperhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirerdalam rangka transaksi Uang Elektronik

uu PenyelenggaraPenyelenggara PenyelesaianPenyelesaian AkhirAkhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dankewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangkatransaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring

cyberport-itgovernanceforedcdeployer

Documents

u undangundang ri nomor

regulasi mr bank

bulan kartu atm kartu

debet kartu kredit

cyberport evolution

unit sumber

unit u3

unit u21