Memahami dan Menakar KADAULATAN PANGAN Indonesia

Pasca 2014

Syahyuti – coffee morning PSEKP 30 Mei 2014

Materi presentasi:• Kekhawatiran konsep “kedaulatan pangan”

disalahartikan, dikooptasi, dan diklaim secara sepihak oleh pihak-pihak dominan, sehingga jadi salah arah.

• Saat ini, muncul pemaknaan yang beragam oleh tokoh-tokoh politik, Bulog, dll (=gejala simplifikasi konsep “kedaulatan pangan”)

• Bagaimana pemaknaan pemerintahan baru ttg kedaulatan pangan?

• Belum ada indikator baku di level nasional, lokal, dan komunitas.

• Tampaknya dibutuhkan gabungan indikator kuantitatif dan kualitatif

UU No 18 - 2012 tentang PANGAN

Pasal 1: Kedaulatan Pangan = adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri

menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian Pangan = adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ketahanan Pangan = adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

• Pasal 2: Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, keadilan.

• Pasal 3: Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

• Pasal 6: Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

• Pasal 23: (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional.

• Pasal 117: Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

• Pasal 125: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif bagi peneliti dan/atau penelitian Pangan yang mampu menghasilkan teknologi unggul yang bermanfaat bagi masyarakat dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

• Pasal 126: Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

• Pasal 130: (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

Bagian Penjelasan:• Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

• Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang Pangan serta mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha Pangan.

• Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, diperlukan kelembagaan Pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor

Pola yang terbentuk:

1. “Kedaulatan pangan” selalu muncul bersama-sama dengan “ketahanan pangan” dan “kemandirian pangan”.

2. Ketiga nya selalu muncul bersamaan, tidak pernah sendirian.3. Kedaulatan pangan di depan, diikuti dua yang lain4. Ketiga ini menjadi semangat, metode, juga tujuan. 5. Ketiganya sama belaka. Tidak ada penjelasan spesifik

bagaimana mencapai kedaulatan pangan? Apa bedanya dengan upaya mencapai ketahanan pangan? Bagaimana pula mencapai kemandirian pangan?

6. Ini sebuah bentuk kompromi dari banyak tekanan7. Maka: kita belum tahu dan belum bisa mengukur bagaimana

sesungguhnya KEDAULATAN PANGAN?

Aspek Kondisi dan permasalahan

Normatif •Keberpihakan UU Pangan pada petani kecil, pelaku perdagangan kecil, dst•Keberpihakan pada petani vs konsumen•Tidak membedakan pelaku pangan besar dan kecil (Ps 17)•Menggabungkan ideologi yang bertentangan (ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan)

Regulatif •Tidak menimbang UUPA 5/1960•Tidak menimbang UU 11/2005 ttg hak-hak Ekosob•UUD 1945 hanya menjadi hal teknis•Inkosistensi (Mis. ketahanan pangan dan kedaulatan pangan)•Hak atas pangan tidak diatur

Kultural-kognitif •Impor pangan masih dijadikan pilihan (bukan hanya pada kondisi krisis)•Di daerah, pangan dan pertanian bukan perhatian utama•“pangan murah” bisa dari impor•“pangan murah” vs kesejahteraan petani

Aspek Kondisi dan permasalahanOrganisasi (dan Keorganisasian), mencakup tata relasi organisasi, jaringan organisasi, dst.

•Bab XII: organisasi dimaksud kurang jelas•Organisasi vs kepemimpinan nasional•Pelaku pusat = Badan Otorita Pangan Nasional (BPON), Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN), atau Kementerian Koordinator Pangan •Legalitas, power dan sumber daya yang diberikan kepada pelaku•Tata hubungan antar pelaku•Pelaku sebagai regulator vs operator •Pelaku di pusat dan daerah• Relasi antara pelaku pemerintah vs masyarakat

Aspek Ketahanan pangan Kedaulatan pangan

1. Model produksi pertanian

Fokus pada produksi atau bertipe industrial

Agro-ekologis

2. Model perdagangan pertanian

Liberalisasi Proteksionis

3. organisasi yang memimpin

WTO Via Campesina

4. Instrumen yang digunakan

AoA, TRIPS, SPS IPC

5. Pendekatan terhadap sumberdaya genetis tanaman

Hak penguasaan individual

Anti hak paten, penguasaan secara

komunal

6. Wacana tentang lingkungan

Rasionalis ekonomis Rasionalisme hijau (green rationalism)

7. Nuansa Teknis Politis-humanis

Visi dan Misi CAPRES:

Visi dan Misi JOKOWI-JK

“Jalan Perubahan untuk Indonesia yang BERADULAT, Mandiri dan Berkepribadian”

Visi dan MisiPRABOWO -HATTA

Visi dan Misi PERTANIAN Capres

Jokowi-JK Prabowo-Hatta

•Pembukaan 3 juta ha sawah baru

•Mencetak 2 juta ha lahan baru

•Pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga 2019

•Menambah dana riset Rp. 10 trilyun untuk pertanian

•Pendirian Bank Petani

Konsep, Indikator, dan Variabel KEDAULATAN

PANGAN

Sumber: http://foodsovmaps.info/node/110

• pyramidal structure with three levels: 5 categories, 35 sub-categories and 128 indicators.

• The main criteria used to choose between possible indicators was the following: 1. Accuracy and relevance for the Food Sovereignty discourse.2. Preference for the indicators used and published by multilateral institutions.3. Preference for the indicators calculated for several countries.4. Preference for the indicators with long time series data.

• International committee (= La Vía Campesina Asia, The International NGO/CSO Planning Committee for Food Sovereignty (IPC), La Vía Campesina África, La Vía Campesina Centro América, La Via Campesina Europe, Veterinarios sin Fronteras, Centro de Estudios para el cambio en el campo Mexicano (CECCAM), Focus on the global South, La Vía Campesina América del Sur and the Autonomous University of Barcelona)

• An international committee of ten people was established to review the process. The selection of the members of the international committee was done considering the following criteria:

1. Knowledge and experience in the Food Sovereignty promotion at the international level.

2. Regional diversity: to have a good territorial representation we chose members from the five regions were La Vía Campesina works.

3. Institutional variety: University, NGOs, Multilateral organizations, peasants organizations and social movements..

4. Gender equality: We promoted the participation of both men (6) and women (4).

5. Sectorial representation: include all types of agricultural related sectors, including indigenous people, women and livestock keepers.

Sumber: http://www.urbanagriculture.org.au/.....

• Food Sovereignty = is the right of people to determine their own food systems.

• Food sovereignty = puts the people who produce, distribute and consume food at the centre of decisions on food systems and policies, rather than the demands of markets and corporations that have come to dominate the global food system.

The 6 pillars of food sovereignty:

1. Focuses on food for people2. Values food providers3. Localises food systems4. Puts control locally5. Builds knowledge and skills6. Works with nature

Food security Food sovereignty

Food security is an end, without much concern with how we get there – the end is used to justify the means.

Food sovereignty is concerned with how we become food secure, so the means is as important as the end – the journey is as important as the destination.

The end The end an the journey

-concerned with ensuring adequate access to food-it does not specify where food comes from, the agricultural and environmental values with which it is produced, or the social conditions of those producing it.

-ensures food security by placing the environment and people who produce, process and consume the food at the centre of food systems.

The declaration of the Forum for Food Sovereignty, Nyéléni (Mali) 2007. Some issues that are part of the food sovereignty principles (Patel, 2009):

1. Recognition of and respect for women's roles and their rights, including decisions related to their bodies;

2. All people, mainly in developing countries, should be able to live with decorum, earning a living wage for their labor and having the opportunity to remain in their homes, if they so choose;

3. Peasants should be able to conserve and rehabilitate rural environments, fish populations, landscapes and food traditions based on ecologically sustainable management of soils, water, seas, seeds, livestock and all other biodiversity;

4. Recognize and respect diversity of traditional knowledge, peasant's values, food, language and culture, and the methods for organizing and expressing them;

5. Peasants need a genuine and integral agrarian reform that guarantees full rights to land access, defend and recover territories belonging to indigenous people, ensure fishing communities' access and control over their fishing areas and eco-systems, assures decent jobs with fair remuneration and labor rights for all, and future for young people in the countryside;

6. Peasants should be able to share their lands and territories peacefully and fairly among their people, including indigenous, artisanal fishers, pastoralists, or others;

7. In the case of natural and human-created disasters and conflict-recovery areas, food sovereignty acts as a form of 'insurance' that strengthens local recovery efforts and mitigates negative impacts;

8. Peasant's power to make decisions about their material, natural and spiritual heritage should be defended;

9. All peasants and indigenous people have the right to defend their territories from the actions of transnational corporations.

Food sovereignty = improve the quality of life of peasants and indigenous peoples

Cultural Indicators for Food Sovereignty and Sustainable Development Field Testing Report, UNPFII 2010 (

http://www.worldwewant2015.org/node/295251)

1. They have a food sovereignty focus, in particular relating to the relationship between food sovereignty and traditional culture

2. They are practical, useful and measurable 3. They should be broad enough to be applied in a range of regions and situations

(where they could be made more specific and detailed if need be)4. They can be used to measure trends and changes (increases and decreases over

time)5. They use the model proposed that includes under each theme structural, process

and results indicators. 6. They reflect Indigenous Peoples’ input and direct involvement in development,

planning, data collection, analysis and follow-up activities.7. They take into account the role and contributions of Indigenous men and women,

youth and elders 8. They include the collection of anecdotal data, oral histories, interviews and other

information provided by traditional practitioners, producers, elders and other community members, as well as from other sources (studies, testing, statistics, etc)

La Via Campesina, tujuh prinsip kedaulatan pangan adalah:

1. Makanan adalah hak dasar tiap manusia, tidak semata-mata menjadi barang dagangan belaka.

2. Menerapkan pendekatan Reforma agraria 3. Perlindungan pada sumber daya alam, atau

penggunaan SDA secara bertanggung jawab 4. Penataan pasar pangan 5. Akhiri kelaparan global 6. Kedamaian sosial (social peace). 7. Kontrol pada demokrasi (democratic control).

Buku: Food Security and Food Sovereignty in the Middle East. “An Economic Analysis of National Food Sovereignty Policies in

the Middle East: The Case of Lebanon and Jordan (Jane Harrigan):

Tahapan riset:

1. semi-structured interviews with government officials, academics, and international organizations .

2. the economic opportunity costs of greater domestic food production? What extent does each country’s planned food security strategy deviate from the economic dictates of international comparative advantage? (narrow neoclassical economic approach using international comparative advantage, Revealed Comparative Advantage –RCA, Policy Analysis Matrix -PAM).

Terima kasih