cerpen anax gahooll

5/28/2018 Cerpen anax gahooll

1/8


2/8


3/8

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan tema substansial yang sering dibicarakan banyak kalangan. Otonomi daerah

menjadi wacana dan bahan kajian yang menarik, baik oleh pemerintah, lembaga legislatif, kaum

intelektual, pelaku ekonomi, politisi maupun masyarakat awam. Setiap kalangan mengajukan perspektif

yang berbeda dengan argumentasi yang mendukung mengenai otonomi daerah. Dalam hal ini, otonomi

daerah menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. Otonomi daerah menyentuh semua aspek

kehidupan yakni ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Otonomi daerah merupakan bentuk apresiasi dalam menegakkan demokrasi. Keberadaan Indonesia yang

terdiri dari begitu banyak pulau dan daerah memungkinkan dilaksanakannya otonomi daerah. Prinsip

sentralisasi malah akan menjauhkan daerah dari pusat. Ketidakseimbangan perhatian dan distribusi

kemakmuran pusat ke daerah justru bisa menimbulkan disintegrasi bangsa. Pergolakan bisa saja muncul

lantaran pusat tidak memperhatikan kebutuhan riil masyarakat suatu daerah. Pergolakan yang terjadi didaerah dapat menimbulkan perpecahan dan menodai nilai-nilai luhur pancasila yang diyakini sebagai

falsafah dan pemersatu hidup bangsa Indonesia.

Penegakkan demokrasi tidak hanya bertumpu pada kebebasan yang bertanggung jawab suatu

masyarakat tapi juga keadilan untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini,

pemerintah atau negara harus bersikap adil terhadap daerah-daerah yang ada di wilayah kekuasaannya.

Adil berarti mendistribusikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya

sembari tetap berpegang pada nilai-nilai luhur pancasila. Prinsip otonomi daerah bisa menjadi acuan

pemerintah untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pancasila dan

UUD 1945.


4/8

KESESUAIAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DENGAN

NILAI-NILAI PANCASILA

BAGAIMANA KESESUAIAN PELAKSANAAN OTONOM DAERAH DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA?

Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang

pemerintah daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999. Kebijakan otonomi daerah yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan amanah Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila yang merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan

kekuatan moral dalam menjalankan kebijakan itu. Nilai-nilai Pancasila yang berupa pengakuan

Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial memberikan nuansa dan

makna yang amat dalam.

Pendekatan ideologi yang bermuara pada Pancasila merupakan wujud dari apresiasi akan nilai-nilai luhur Pancasila. Otonomi daerah yang dilaksanakan ini bersumber dari pandangan hidup

dan dasar negara yaitu Pancasila. Dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

itu berusaha diwujudkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah

untuk mengatur rumah tangganya. Namun yang perlu ditekankan adalah bahwa pelimpahan

wewenang tersebut bukan berarti mengguncang stabilitas negara dan tidak mengakui Pancasila

sebagai lambang pemersatu bangsa melainkan memberikan keleluasaan kepada pemerintah

daerah untuk melihat sejauh mana kapasitas yang dimiliki dan memanfatkannya demi

kesejahteraan masyarakat daerah.

Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah tetap memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasilayang merupakan dasar untuk berpijak dan melangkah dalam melaksanakan setiap kebijakan

yang menyangkut kepentingan publik. Prinsip otonomi daerah merupakan perwujudan dari nilai-

nilai luhur Pancasila yang mencita-citakan keadilan dan kesejahteraan yang merata ke segenap

lapisan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat di daerah akan tercapai apabila

pemerintah daerah berperan aktif memberdayakan sumber-sumber yang ada untuk memajukan

daerahnya sambil berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila. Secara implisit kebijakan otonomi

daerah merupakan perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila demi mencapai pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat daerah yang memadai.

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah

dan berusaha mencapai daerah otonom yang mandiri. Mandiri dalam arti suatu daerah mempu

bersaing secara sehat dengan daerah lain, mampu mengembangkan segala aset-aset daerah

yang ada, dan dapat menggunakan hak dan wewenang yang diberikan pemerintah pusat secara

bertanggung jawab.


5/8

Prinsip otonomi daerah yang diterapkan adalah otonomi daerah yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab. Otonomi daerah yang luas artinya daerah mempunyai keleluasaan untuk

berkembang dan menjalankan wewenang yang ada. Pemerintah daerah mempunyai hak dan

wewenang menata pemerintahannya di segala bidang kehidupan kecuali bidang-bidang yang

mencakup kepentingan nasional misalnnya politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneterdan fiskal, peradilan, agama dan kewenangan lain. Otonomi daerah yang nyata berarti daerah

melaksanakan kewenangan di segala bidang yang menjadi tanggung jawabnya yang secara riil

ada dan dibutuhkan di daerah. Otonomi daerah yang bertanggung jawab merupakan wujud

tanggung jawab daerah terhadap pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi yang lebih baik, dan pemeliharaan hubungan

yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah yang satu dengan

daerah yang lain dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah yang jelas dan nyata mampu memberikan arah yang tepat untukmensukseskan otonomi daerah yang merata dan berkesinambungan. Dengan adanya kejelasan

prinsip dan arah pandang otonomi daerah, pemerintah daerah bisa memprediksikan sejauh

mana prospek otonomi daerah di masa depan.

Untuk mengetahui prospek tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-

pendekatan antara lain :

Pertama, aspek ideologi. Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi

dasar penerimaan kebijakan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, nilai-nilai luhur

Pancasila akan dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa

Indonesia.

Kedua, aspek politik. Pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah merupakan wujud

pengakuan dan kepercayaan pusat kepada daerah. Kebijakan otonomi daerah juga merupakan

upaya pendidikan politik rakyat di daerah.

Ketiga, aspek ekonomi. Pemberdayaan kapasitas daerah dalam rangka mengembangkan dan

meningkatkan perekonomiannya. Di samping itu juga, melalui otonomi daerah diharapkan

pelayanan kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional, maupun global

dapat berjalan maksimal.

Keempat, aspek sosial budaya. Kebijakan otonomi daerah merupakan pengakuan terhadap

keanekaragaman daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial budaya maupun potensi

lain yang terkandung di dalamnya.

Kelima, aspek pertahanan dan keamanan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan

kepada daerah untuk memantapkan kondisi ketahanan daerah dalam kerangka katahanan

nasional sekaligus meminimalisir gerakan separatis yang muncul di daerah.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut maka secara teoretis otonomi daerah memiliki

prospek yang baik di masa depan. Pendekatan-pendekatan itu mampu merangkul segenap


6/8

elemen masyarakat di daerah untuk bekerja sama dalam mewujudkan otonomi daerah yang

berkeadilan, mandiri, dan bertanggung jawab. Kerja sama dan komitmen yang kuat antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi landasan yang penting untuk mensukseskan

pelaksanaan otonomi daerah.


7/8

PENUTUP

Otonomi daerah sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

diharapkan mampu membawa perubahan dalam tatanan hidup masyarakat daerah. Pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan apresiasi akan kemampuan daerahuntuk mengurus rumah tangganya. Visi dan konsep otonomi daerah yang jelas dan terarah

dapat menjadi pendukung tercapainya tujuan otonomi daerah itu sendiri masyarakat daerah

yang adil dan sejahtera.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan hambatan-hambatan yang ada menjadi suatu fenomena

tersendiri menuju kemandirian. Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi

daerah merupakan suatu kebijakan yang ideal untuk mencapai aspek kehidupan yang merata di

segala bidang. Kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik akan terwujud apabila ada kerja

sama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Tanggung jawab sepenuhnya ada pada

pemerintah daerah namun cita-cita bersama sulit dicapai bila tidak ada intervensi daripemerintah pusat. Pemerintah daerah tetap berusaha bertumbuh dan berkembang dengan

segala kapasitas yang ada dan pemerintah pusat perlu mendukung serta memotivasi kinerja

daerah agar bisa tercapai kehidupan yang lebih baik.

Pada akhirnya, kebijakan otonomi daerah bermuara pada cita-cita untuk mewujudkan

masyarakat daerah yang mandiri, sejahtera, makmur, dan mampu mengembangkan segala

sumber daya yang ada secara berkesinambungan sambil tetap berpegang pada nilai-nilai luhur

Pancasila dan UUD 1945


8/8

DAFTAR PUSTAKA

http://carinfloresta.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-otonomi-daerah-

sebagai.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesia

http://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomi-daerah.html

http://naddiiiaaa.wordpress.com/2011/04/26/otonomi-daerah/
http://carinfloresta.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-otonomi-daerah-sebagai.htmlhttp://carinfloresta.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-otonomi-daerah-sebagai.htmlhttp://carinfloresta.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-otonomi-daerah-sebagai.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomi-daerah.htmlhttp://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomi-daerah.htmlhttp://naddiiiaaa.wordpress.com/2011/04/26/otonomi-daerah/http://naddiiiaaa.wordpress.com/2011/04/26/otonomi-daerah/http://naddiiiaaa.wordpress.com/2011/04/26/otonomi-daerah/http://otonomidaerah.com/pelaksanaan-otonomi-daerah.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah_di_Indonesiahttp://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerahhttp://carinfloresta.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-otonomi-daerah-sebagai.htmlhttp://carinfloresta.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-otonomi-daerah-sebagai.html

cerpen anax gahooll

Documents