cendekiawan dan kekuasaan dalam negara orde baru

8/10/2019 Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru

1/21

1

Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru

Daniel Dhakidae

BAB I

Istilah cendekiawan dibahas dalam buku ini tidak seperti gelar sarjana, maupun insinyur yang

diperoleh dari hasil akademik seseorang dalam kurun waktu tertentu. Dari waktu ke waktu,

batasan antara cendekiawan dan bukan cendekiawan ini semakin memudar, sehingga banyak

orang yang mengaku sebagai seorang cendekiawan yang tidak dapat dipertanggungjawakan.

Kelompok cendekiawan tidak dapat digolongkan berdasarkan agama, suku, dll. Namun ada

cendekiawan yang muncul ketika ada gerakan sosial yang dibangun sebagai tanggapan

terhadap penindasan, ketidak-adilan terhadap kelompok tertentu, dan biasanya muncul dalam

gerakan pembelaan.

Dalam bab 1 ini, yang disebut sebagai cendekiawan ini lebih berupa hasil dari sebuah pola

hubungan, relations, dan karena itu gejala cendekiawan sifatnya lebih relational. Setiap

cendekiawan atau yang disebut sebagai cendekiawan terlibat keras di dalam apa yang disebut

sebagai pertarungan simbolik, symbolic struggles, naik sebara individual maupun secara

kolektif.

Masyarakat cendekiawan bukanlah komunitas yang imajiner, seperti konsep bangsa yang

dikemukakan oleh Ben Anderson. Cendekiawan dapat menghasilkan tindakat politik yang

tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Seperti misalnya pada zaman belanda, Ki Hajar

Dewantara yang mendirikan Taman Siswa, sehingga memberikan bayangan-bayangan

adanya cendekiawan yang kelak akan memimpin dan membentuk Bangsa Indonesia. Begitu

pula pada masa orde baru, dimana terbukanya kedok kudeta tanggal 1 Oktober 1965 yang

merupakan sebuah kudeta militer terhadap jenderal senior dalam Angkatan Darat. Disini,

hanya mereka ynag terlibat dalam sistem diskurtif itulah yang disebut sebagai kaum

cendekiawan.

Pendekatan yang dilakukan dalam mempelajari kaum cendekiawan itu bisa melalui

pendekatan biografis intelektual dan pendekatan sejarah pemikiran. Cendekiawan senantiasa

terlibat dalam apa ay ang disebut sebagai speech community. Cendekiawan dan kehidupan


2/21

2

cendekiawan boleh dikatakan berawal dari dan berpusat pada saat ketika bahasa tulis itu

menjadi bagian utama dalam kehidupan manusia.

Pandangan yang begitu tinggi mengenai cendekiawan, hal itu sangat didukung oleh seorang

penulis dan filsuf Perancis, Julien Benda. Pencarian Benda dimulai dari diselenggarakannya

Kongres Pemuda 1, dimana ditinjau dari segi sistem diskurtif yang berlangsung dalam

kongres tersebut yang salah satunya adalah tindak tutur kritis dari elite dan cendekiawan

Indonesia yang berkumpul disana bergabung dalam modal, kekuasaan, dan bahasa yang sama

dengan elite dan cendekiawan Belanda dan memakai modal kolonial, kekuasaan kolonial, dan

bahasa kolonial demi kepentingan mereka.

Keabsolutan moral harus dipegang oleh kaum cendekiawan, yang diantaranya adalah

keadilan, kebenaran, dan akal yang muncul dalam tiga karakter utama, seimbang, lepas dari

kepentingan, dan rasional. Tanpa moral itu, semua lebih dari kaum pengkhianat yang tidak

hidup menutut wujudnya. Gabungan paham kiri yang ada dalam kalangan muda seperti

memberikan daya hidup baru bagi gerakan cendekiawan Indonesia pada pertengahan 80-

90an.

Gouldner menjelaskan bahwa cendekiawan merupakan kelas baru yang bisa juyyag muncul

dari aliansi lama, yang terdiri dari kaum profesional, yang mengangkat kelas berharta lamamanjadi elita yang berorientasi kolektif. Atau bisa juga dari mereka yang menjadi budak

kekuasaan, yg berada di bawah kelas berharta namum memanfaatkan cendekiawan untuk

mempertahankan dominasinya dalam masyarakat. Dan kelas baru, yaitu kelas universal yang

cenderung egois karena memakai pengetahuannya untuk kepentingan diri sendiri. Kehadiran

kelas baru ini tumbuh dan menjadi jaminan dalam sejarah nanti.

Gabungan yang sangat menentukan antara pendidikan, modal, birokrasi, dan industri

penerbitan memberikan kontribusi yang tak terkirakan besarnya bagi pertumbuhan yang

disebut sebagai komunitas cendekiawan Indonesia. Seperti Budi Utomo yang bergerak

dengan program pendidikannya, atau Tirtoadisorjo yang terlibat dalam industri penerbitan

surat kabar yang modalnya disebut sebagai modal boemipoetra.

BAB II

Bagian Pertama


3/21

3

Status boemipoetra disini dikaitkan dengan adanya politik etis yang disebut-sebut sebagai

warisan dari kaum penjajah, dalam hal ini Belanda. Cendekiawan-cendekiawan Indonesia

pada saat itu bukan terlepas dari segala apapun tentang Belanda, tetapi digambarkan para

cendekiawan malah bergaya seperti Belanda, baik dari bahasa, maupun ketundukannya

kepada Belanda. Disini disoroti bagaimana seorang Kartini yang memperjuangkan kesetaraan

gender, hal yang dianggap masih tabu untuk dibicarakan pada masa itu. Kartini disebut-sebut

membawa aliran pemikiran barat, dalam hal ini Belanda. Bahkan beberapa surat-surat yang

pernah ditulis oleh Kartini berisi pengaruh dari barat. Menurut Perron, kartini juga seringkali

menulis jelek, hal tersebut sama dengan wanita-wanita Belanda. Kartini memperjuangkan

adanya pembangunan pendidikan untuk inlander, yang dipandang makhluk yang paling

rendah dan tidak terdidik.

Perbedaan pola hubungan antara pribumi atau bumiputera menentukan jenis hubungan antara

keduanya. Tidak adanya kesetaraan pendidikan disebut oleh Nieuwenhuys hubungan yang

jalan barat lebih tinggi. Alasan mengapa adanya perbedaan jenis hubungan itu menurut

Mas Marco dikarenakan bumiputera takut kepada Belanda, yang kedua adalah sesuatu yang

bersifat psikokultural, dalam hal ini adalah penggunaan bahasa yang tidak dikuasai oleh

bumiputera.

Politik etis tidak hanya menguatkan superioritas Belanda, tetapi juga menurunkan kaum

bumipuitera ke posisi yang lebih rendah dari sebelumnya. Pada masa itu diketahui bahwa

tanpa adanya penggunaan bahasa eropa, dalam hal ii bahasa Belanda, maka perkembangan

pendidikan para boemipoetra pun terasa tidak mungkin. Sistem pendidikan daat itu terbagi

menjadi beberapa sistem. Pertama, kebijaksanaan bahasa Belanda sebagai jalan ke barat.

Kedua, pendirian suatu sistem persekolahan yang melibatkan kaum pribumi. Ketiga,

sekolaj=h sekolah pribumi yang pada masa itu disebut sebagai sekolah liar, dikembangkan

untuk memenuhi kebutuhan modern dan sekaligus untuk menanamkan kesadaran nasional.

Mengajarkan bahasa Belanda termasuk dalam politik edukasi dalam politik etis. Meski

demikian dengan berkembangnya bahasa Belanda berarti jugaterbuka suatu pengalaman baru

bagi cendekiawan untuk menjalankan petualangan intelektual baru.

Institusi yang didirikan untuk melanggengkan sistem kolonial dibangun yang pada akhirnya

memecah kaum cendekiawan Indonesia, yaitu kaum co-operatie dan kaum non-cooperatie

dengan kekuasaan Belanda. Saat seseorang merumuskan dirinya sebagai kaum nasionalis,

maka dia juga merumuskan dirinya sebagai cendekiawan. Namun dengan adanya perpaduan


4/21

4

antara kaum cendekiawan dan kaum nasionalis ini, maka perkembangan keduanya pun

tumpang tindih.

Perlawanan para kaum cendekiawan bermula dari diselenggarakannya kongres pemuda

pertama tahun 1926, yang dihadiri oleh 11 organisasi terkemuka. Dalam kongres pertama itu

ada tiga hal utama yang dibahas, yaitu cita-cita kesatuan, masalah perempuan, dan agama.

Seorang mahasiswa muda, Soemarto mengemukakan bahwa pada saat itu mereka memang

belum berjalan menuju kemerdekaan Indonesia, namun menuju suatu cita-cita yang berjalan

menuju suatu kesatuan. Disini muncul pertanyaan apakan sebenarnya kesatuan itu akan

mungkin terjadi, atau apakah kesatuan ini benar-benar diingini dan apakah sebuah persatuan

itu benar-benar diperlukan ataukah tidak. Namun dari kesemua itu yang terpenting adalah

adanya cita-cita yang mengarah ke arah kesatuan.

Selain itu, paira cendekiawan juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perempuan.

Bahder Djohan menaruh perhatian tentang kesamaan gender antara perempuan dan laki-laki,

juga menyoroti tentang masalah poligami, yang sangat ditentang, terlepas dari budaya

maupun agama.

Bagian ketiga yang dibicarakan dalam kongres pemuda pertama ini adalah mengenai masalah

agama. Dimana kelompok-kelompok masyarakat Indonesia masih belum dapat bersatu,

khususnya disini adalah kelompok agama satu dengan yang lainnya. Yang disoroti disini

adalah adanya ekslusivitas dari Islam dan Kristen, yang dihubungkan dengan historical

kolonial yang menguntungkan Kaum Kristen dan merugikan Islam. Hal ini memberikan

pengaruh terhadap kesulitan untuk adanya persatuan antar kelompok agama ini.

Dalam kongres pertama tersebut, menghasilkan rumusan final empat bulan kemudian, yaitu

pada 15 Agustus 1926. Disana disarankan didirikan suatu badan permanen dengan tujuan:

pertama, mengusahakan dan mewujudkan konsep kesatuan indonesia dan kedua, memperkuat

tali hubungan semua organisasi pemuda setanah air. Kongres tersebut juga membahas

mengenai pengguanaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, namun suatu hal yang

sangat diskursus. Dalam kongres tersebut bersemi cita-cita tentang kesatuan dalam satu tanah

air oleh satu bahasa, namun pembahasan mengenai cita-cita kesatuan Indonesia itu

dibicarakan dengan menggunakan bahasa asing. Hasil dari kongres pertama ini sangat

memepengaruhi kepada kongres kedua yang mengahsilkan sebuah konsep Sumpah Pemuda.


5/21

5

Kontradiksi bahasa Belanda dan Indonesia bukan lagi hanya sekedar bahasa, namun menjadi

bagain dari suatu permainan modal dan kekuasaan dalam diskursus dalam arti sesungguhnya.

Kaum cendekiawan berpartisipasi dalam modal untuk menjadi bagian dari penggerak

melawan klekuasaan, ataupun sebaliknya menjadi penggerak dalam melawan kekuasaan

untuk mengambil bagian dalam modal.

Hasil kongres tahun 1926 ternyata menimbulkan suatu gerakan lain yang berjalan ke arah

radikalisme. Dengan satu misi juga, mengarah menuju kesatuan bangsa. Disini mulai dikenal

istilah cendekiawan yang kanan dan yang cenderung kiri. Di satu sisi, cendekiawan kanan

(cendekiawan borjuis) masih berpikir apakan kesatuan itu mungkin, di sisi lain , cendekiawan

kiri sudah berada pada tahap untuk membangun republik Indonesia diatas lantai.

Cendekiawan kiri mengatakan kesatuan itu ada dan harus dikerjakan dengan hanya satu jalan,

yaitu bukan hanya dengan menyatukan Indonesia sebagai suatu bangsa, akan tetapi dengan

mengusir imperialisme Belanda. Gerakan radikal ini memunculkan nama tokoh Tan Malaka,

yang mendirikan Sekolah Rakyat, yang metode belajarnya bukan hanya untuk memajukan

kecerdasan murid, tetapi juga dipersiapkan untuk dikondisikan dalam situasi pada negara

yang saat itu terjadi. PKI yang diketuai oleh Tan Malaka, saat itu banyak melakukan

pemogokan, pemboman, dan penyabotan. Hal itu merupakan program PKI yaitu pembebasan

Indonesia secara absolut dari Kapitalisme Belanda.semua yang dilakukan oleh kaum kiri,berujung pada pemogokan dan kekerasan yang berlangsung pada tahun 1926. PKI akhirnya

dibubarkan oleh Belanda. Pasca dibubarkannya PKI, maka kekuasaan kolonial berlangsung

tanpa kendali, campur tangan pemerintah kolonial dalam kehidupan masyarakat juga semakin

menjadi-jadi.

Bagian Kedua

Pada bagian dua dalam bab ini menjelaskan banyak hal mengenai peran kesusastraan dalam

rangka untuk meraih kesatuan Indonesia dengan cara yang lain. Gerakan Podjangga Baroe

didirikan pada tahun 1933, dan dengan adanya Podjangga Baroe maka terjadinya suatu

pergeseran besar kegiatan intelektual dari suatu yang extraneous kepada yang bisa disebut

dengan dunia-dalam. Usaha Podjangga Baroe adalah membimbing semangat baru yang

dinamis untuk membentuk kebudayaan baru, kebudayaan Indonesia. Podjangga Baroe

melancarkan suatu aksi kebudayaan kontroversial namun tidak radikal, militan kekanak-

kanakan, dan malah boleh dikatakan sangat teknokratik.


6/21

6

Suatu polemik kebudayaan terjadi karena dipicu oleh Sutan Takdir Alisjahbana yang

mempersoalkan apa yang disebut dengan Indonesia. Hal ini menyangkut ke dalam tiga

bagian. Pertama, mengenai posisi dari yang disebut sebagai Indonesia Raya. Kedua, ada

semacam neo-konservatisme yang dituduh Podjangga Baroe sebagai tengah berkembang di

Indonesia, sesuatu yang sama sekali tidak sesuai dengan Indonesia Raya. Ketiga,

pembangunan bangsa harus dilihat sebagi suatu kegiatan kultural dalam arti seluas-luasnya.

Majalah Podjangga Baroe dalam hal ini bukanlah majalah sastra akan tetapi terutama majalah

kaum cendekiawan bagi gerakan intelektual. Podjangga Baroe memberikan suatu jiwa yang

bergaya baru. Suatu gaya yang tidak statis, tetapi dinamis. Disini berbicara mengenai

memperjuangkan kebudayaan sendiri. Perjuangan yang tidak dapat dibuat terbuka dalam

gaya statis, perjuangan untuk membentuk nilai-nilai baru bagi kebudayaan baru dengan

elemen-elemen yang baru..

Bagian Ketiga

Masalah barat dan timur masih tetap menguasai pikiran cendekiawan Indonesia sampai pada

tahun 1950-an. Hal ini juga dibahas dalam bagian dua sebelumnya, dimana adanya nilai-nilai

timur versus barat yang sebaiknya atau kebanyakan dianut oleh Indonesia. Pemilihan umum

tahun 1955 menempatkan PKI dalam empat besar peraih suara terbanyak. Hal ini membuatgelisah militer. Badan konstituante, hasil pemilihan umum yang diharapkan menghasilkan

suatu konstitusi yang benar-benar menjadi ciptaan pertama terpenting pasca kemerdekaan

bekerja untuk mencapai hampir tahap akhir. Namun, semuanya dihancurkan oleh gerakam

militer di dalam dan diluar konstituante.

Dalam kondisi seperti itulah proses formasi wacana yang di kalangan cendekiawan yang

melibatkan cendekiawan ekonomi, politik ,sosial dan kebudayaan, dan kesusastraan

mengambil kekuasaan sebagai titik pusat dan sebagai konsep sentral. Namun pada tahun

1960-an, surat kabar baru boleh didirikan jika berfiliasi dengan partai politik, organisasi

kesenian dan kebudayaan harus menjadi filial suatu partai politik tertentu, bukan saja untuk

memperoleh hak hidup akan tetapi juga untuk diakui eksistensi kulturalnya. Dengan begitu

terjadi mobilisasi partikularisme besar-besaran dalam masyarakat. Hampir semua partai

politik memiliki cabang kebudayaan.

Dalam kongres Nasional ketujuh, ketua Comite Central PKI, Dipa Nusantara Aidit

mengemukaakan dua hal penting dalam hubungan dengan kaum cendekiawan dan ilmuwan


7/21

7

sebagaimana dilihat dari kaca mata PKI. Dalam hal demikian terdapat dua jenis tugas PKI,

yaitu pertama di kalangan intelegensia non-partai, dan kedua pekerjaan melahirkan lebih

banyak intelektual komunis. Setelah itu Aidit masuk ke dalam bidang kebudayaan yang

dilaporkan paling akhir tetapi tidak kurang pentingnya dibanding dengan yang lain. Ada tiga

soal besar dikemukakan Aidit. Pertama, Ilmu untuk ilmu dan ilmu untuyk praktek

revolusi; kedua, adalah seni untuk sen dan seni untuk rakyat; dan ketiga adalah

revolusi kebudayaan. Hal ini sangat berdampak pada perubahan genre dalam berpuisi.

Para cendekiawan Indonesia mengumumkan sebuah Manifes kebudayaan, yang menyatakan

pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan Nasional. Disitu juga disebutkan bahwa pancasila

adalah falsafah budaya para cendekiawan Indonesia. Kebudayaan disebut sebagai perubahan

jenis keberadaan dan jenis hidup kelompok manusia dari yang kasar, ekonimis-teknis menuju

yang subtil-ideologis. Perubahan ini ditentukan oleh tiga elemen dasar, yaitu teknologi,

organisasi, dan ideologi. Kebudayaan menjadi suatu konsep yang totalitas.

Namun pada 8 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan larangan terhadap manifest kebudayaan.

Hal ini dikarenakan manifesto Politik RI sebagai pancaran pancasila telah menjadi garis besar

haluan negara dan tidak mungkin didampingi dengan manifesto lain. Katena hal tersebut

menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Pelarangan ini menjadi sebuah diskusi besar

khususnya untuk para cendekiawan Indonesia. Disini Soekarno disebut sudah melakukan

kekerasan simbolik terhadap kelompok manifes kebudayaan.

Dengan tergusurnya kemlompok manifes kebudayaan, maka Lekra menjadi organisasi massa

PKI mendapat tempat makin baik di dalam pertarungan wacana sastra dengan kekuasaan

dalam bentuk dukungna sepenuh-penuhnya dari PKI. Dengan bantuan militer yang

dioberikan kepada kaum cendekiawan kanan, maka pertabrakan itu menjadi hal yang sangat

tidak terhindarkan.

BAB III

Orde baru dan pembasmian komunisme menjadi pembahasan yang menarik dalam bagian

pertama ini. Kudeta tanggal 1 Oktober 1965 menghasilkan beberapa teori tentang peristiwa

tersebut. Pertama, teori milik pemerintah orde baru, terori resmi militer, yang mengatakan

bahwa kudeta tersebut dilakukan oleh PKI. Kedua, adalah teori yang dikembangkan oleh paraahli dari Universitas Cornell, terutama Professor Benedict Anderson, yaitu kudeta ini


8/21

8

dijalankan oleh kelompok perwira muda AD, dan khusus sayap militer dengan basis divisi

Diponegoro di Semarang. Teori ketiga, mengatakan bahwa yang ada dibalik semua ini adalah

adanya peran CIA, yang memprovokasinan PKI bahwa akan terjadi kudetan yang akan

dilakukan oleh Dewan Jenderal. Keempat, adalah versi Wertheim yang mengatakan bahwa

Soeharto sendiri lah yang menajdi otak kudeta tersebut. Dan teori kelima, adalah versi

Wieringa yang mengajukan tesis dua kudeta. Kudeta pertama adalah yang dilakuakan oleh

AD, dan kudeta kedua adalah yanag dikerjakan oleh Soeharto sendiri. Kudeta kedua tersebut

mencapai puncaknya ketika Soekarno menyerahkan kekuasaan dengan supersemarnya.

Penandatanganan supersemar oleh Presiden Soekarno menjadi awal nep-fasisme militer

Indonesia di bawah Soeharto. Komando Operasi Tertinggi yang dikomandani oleh Soeharto

saat itu membentuk beberapa wacana politik, diantaranya dari dokumen yang diedarkan oleh

KOTI, yang di dalamnya terdapat pergeseran dari gerakan menjadi peristiwa 30

September. Ketika masih dalam kategori gerakan maka disana merka lebih menekankan

kepada Letkol Untung sebagia pemeberontak. Gerakan menjadi tidak penting karena

peristiwa mengambil alih wacana politik. Disisni hampir semua kemampuan publikasi

dikerahkan untuk mendukung proses pengalihan wacana dari gerakan kepada peristiwa.

Semua konttrol kebenaran dipegang oleh KOTI, dan adanya penyeleksian fakta-fakta yang

disampaikan. KOTI memegang peranan penting dalam pemilihan peristiwa mana yang bolehdiketahui publik dan mana yang tidak. Langkah lainnya adalah dengan adanya langakh

afkorting seluruh fase, dimana gerakan tiga puluh september diubah menajdi G.30.S. yang

pada akhirnya istilah itu berlaku bertahun-tahun hingga sekarang.

Konsep neo-patrimonalisme dalam bureaucratic polity mengubah wajah orde baru sehingga

menyebabkan terjadinya metamorfosis yang memerlukan cara melihat yang berbeda. Fasisme

dan neofasisme harus diperiksa kembali. Seluruh kompleksitas elitisisme, partai, modal,

bahasa mengalami perubahan, menuntut perubahan cara melihat yang dimungkinkan oleh

dekonstruksi terhadap orde baru.

Setelah kembali ke UUD 1945, peran militer meningkat seperti tidak pernah terjadi

sebelumnya dalam politik dan administrasi negara. Militer duduk di parlemen dengan 35

kursi dari 283 kursi atau sebanyak 12%. Ini pertama kalinya sejak proklamasi kemerdekaan.

Jumlah militer aktif mulai mengambil tempat di badan eksekutif di dalam pemerintahan

daerah seiring dengan menguatnya pusat dan perlahan-lajan melenyapka otonomi daerah.

Ketiuka militer mengumumkan dirinya sebagai penyelamat, dengan korban enam jenderal


9/21

9

dans eorang kapten sebagai pusat pengerahan tenaga. Dasar neo fasisme militer dengan

demikian mulai terbuka. Pengambil-alihan atau masuknya militer terhadap pemerintahan

merupakan pengambil alihan diskursus politik secara trans-historis menjadi dasar tindakan

politik yang membentuk institusi politik Orde Baru untuk masa-masa setelahnya.

Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai penguasa pada masa Orde Baru. Kemenangan

yang dicapai pada pemilu tahun 1971 dicapai dengan adanya kekerasan negara untuk

mencapai kemenangannya. Hal-hal seperti teror politik terhadap para pemimpin partai politik

, pembekuan paratai-partai seperti PNI, pelarangan terhadap didirikannya Masyumi,

kewajiban Pegawai Negeri untuk memilih Golkar, dengan ancaman akan dipecat dari

pekerjaannya membuat Golkar semakin menjadi partai Orde Baru.

Mistifikasi Golongan Karya mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidak lain

daripada suatu negara karya. Dua tugas pokok Golkar yaitu menyukseskan pemilihan umun,

dan tugas pembangunan. Disini seolah Golkar adalah ABRI berbaju sipil, dan ABRI adalah

Golkar Berbaju militer. Golkar makin mengubah wajahnya menjadi partai massa ketika

Harmoko mengumumkan bahwaq Golkar memiliki anggota sebanyak 35 juta orang, ini

melebihi PKI sebelumnya yang memiliki anggota sebanyak 30 juta orang.

Soeharto saat orde baru tidak hanya melakukan pembangunan dalam wilayahpemerintahannya yang otoriter. Sebutan bapak pembangunan diberikan pada soeharto pada

masa itu. Sosok yang kharismatik membuat Soeharto dan pemerintahan Orde Baru pada masa

itu dengan gencar menyebarluaskan sisi kharismatik Soeharto melalu berbagai macam cara,

termasuk salah satunya adalah media massa. Ada salah satu acara yang ditayangkan di TVRI

yang menjadi tayangan wajib yang menunjukkan pertemuan Soeharto dengan para petani.

Selain itu ada Tapos yang menjadi semacam panggung tempatnya melampiaskan proyeksi

tentang dirinya sebagai petani sambil memproyeksikan kemakmuran Indonesia. Tapos

menjadi panggng politik kemana sorotan lampu diarahkan, karena di tempat ini pula Soeharto

sering menerima tamuu dari luar maupun dalam negeri. Selain itu, Soeharto juga menyentuh

dalam ranah kesenian. Ia meresmikan program tabungan di Bina Graha, dan menuliskan

sebuah puisi tentang menabung dan mendeklamasikan sendiri puisi tersebut. Saat itu apa

yang dilakukan Soeharto sangat menyedot perhatian publik. Semua media, juga surat kabar

memberitakan hal ini sehingga berjuta-juta masyarakat Inbdonesia diajak untuk bersama-

sama menikmati keindahan poetik dari seorang presiden. Puji-pujian diberikan kaum


10/21

10

intelektual dengan menerbitkan buku Manajemen Presiden Soeharto. Inti dari buku ini

bahwa manajemennya adalah manajemen kekeluargaan.

Peranan kaum borjuis dalam rezim neo fasisme militer Orde Baru ini bukan hanya terlibat di

dalam modal sebagai modal seperti kaum pemodal sendiri, akan tetapi karena terlibatnya

negara Orde Baru dalam sirkulasi modal, maka di sana peran tersebut diamainkan oleh

pejabat. Peranan yang paling penting adalah poweer fetishism yang dikembangkan borjuis

kecil ini yang percaya bahwa negara selalu nertal dan berada diatas semua kelas.

Cendekiawan harus merumuskan dirinya berhadap-hadapan dengan neo-fasisme militer yang

mengatur negara dengan seluruh aparat ideologis dan aparat represifnya, yang merumuskan

bangsa dan yang menguasai modal. Para cendekiawan menjadi produsen wacana politik Orde

Baru dan bersana itu pula merumuskan dirinya menjadi sesuatu yang baru, dan mungkin

sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan tentang dirinya.

BAB IV

Di masa demokrasi terpimpin terjadi pelacuran intelektual karena para cendekiawan

meninggalakan etika profesinya demi kekuasaan. Hal ini terjadi karena etika yang burukbekerja sama dengan kekuasaan yang buruk. Sedangkan dalam masa Orde Baru, peranan

cendekiawna lebih terhormat, sehingga memungkinkan terjadinya kerjasama yang erat antara

teknokrat dan penguasa. Hal ini dikarenakan etika yang baik bekerjasama dengan kekuasaan

yang baik.

Adanya pembagian tugas di kalangan eksekutif tertinggi Orde Baru, dimana kantor

kepresidenan memusatkan pada modal, dan pendukung intelektual utama disini adalah ISEI.

Sedangkan kantor wakil presiden memusatkan perhatian pada urusan sosial dan kebudayaan

dengan dukungan intelektual HIPIIS.

HIPIIS dan ISEI menlancarkan suatu revolusi putih dalam menggabungkan hampir semua

sektor dalam organisasi profesional keilmuan. HIPIIS didikrikan pada tahun 1975, dan

setelahnya banyak organisasi-organisasi serupa yang bermunculan. Namun dari sekian

banyaknya, yang paling berpengaruh adalah HIPIIS dan ISEI, baik karena derajat profesioanl

yang mampu dipikulnya, maupun dampak politik dalam arti idealnya, rekomendasi, dan


11/21

11

status para pemimpinnya. Dalam kongres pertama HIPIIS membahas keprihatinan yang luar

biasa tentang perkembangan ilmu-ilmu sosial dengan mempersoalkan etika ilmu-ilmu sosial.

Pada Januari 1977 di medan diselenggarakan kongres dan seminar nasional mengenai etika

ilmu-ilmu sosial. Disitu dibahas pula sesuatu yang penting mengenai Orde Baru. Ada dua hal

penting yang dikemukakan oleh Soedjatmoko, pertama, adanya suatu intervensi modal dalam

bentuk membagi-bagi dana di berbagai kalangan atas nama ilmu-ilmu sosial. Kedua, di

kalangan ilmuwan sosial terjadi pengelompokkan ke dlaam berbagai kubu-kubu partisipasi

dan kubu yang mempertahankan ilmu sosial menjadi critical social sciences. Dia juag

membedakan dua jenis penelitian, yaitu dicipline research, adalah apa yang kelak lebih

dikenal sebagai basic research, riset murni, atau riset dasar, dan policy research yang

khususnya mencoba mengungkapkan mana pihak yang akan dirugikan, pihak mana yang

akan mendapatkan keuntungan daripada suatu kebijakan tertentu, akibat-akibat semacam apa

yang mungkin akan terjadi selanjutnya, serta pengaruhnya atas kebijaksanaan yang

dipertimbangkan itu.

Kesenjangan yang diciptakan oleh dua jenis penelitian itu yang pertama tidak memperdulikan

kebijakan negara dan yang kedua semata-mata berdasarkan kebijakan dan pergeseran antara

keduanya akan melahirkan kategangan-ketegangan yang harus diselesaikan dengan suatu

conflict management yang baik.

Presiden Soeharto menekankan pentingnya penelitian sosial, karen apada akhrnya

kemampuan manusai dan perkembangan masyarakat yang terencana dan terarah akan

menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan. Hal ini dikemukakaknnya pada saat

menghadiri pembukaan gedung baru LIPI. Ilmu dan teknologi dapat dipakai sebagai alat yang

bukan saja untuk mencapai sebuah tujuan akan tetapi juga memecahkan soal yang dijumpai

di tengah jalan dalam gerak menuju tujuan rasionalitas tujuan dengan memandu arah.

Krisis ilmu sosial dan krisis ilmuwan sosial terjadi karena ketidakmampuan membela dan

mempertahankan otonomi dirinya sendiri. Salah satu faktor adanya krisis tersebut adalah para

akademisi itu kehilangan arah ditengah kekuatan negara dan modal. Penelitian yang

dilakukan ilmuwan sudah menurun derajatnya sehingga penelitian lebih dianggao sebagai

sebuah kerajinan tangan, pengumpul tabel. Pada tahun 1984 Prisma melakukan penilaian

terhadap ilmu-ilmu sosial. Pada tahun itu perkembangan ilmu di indonesia berjalan ditempat.

Penerbitan buku rendah, etika ilmu dikorbankan demi ekonomi dan politik.


12/21

12

Dengan dibukanya penanaman modal asing pada tahun 1967, membuat berbagai jenis

perusahaan asing menanamkan modalnya dalam segala bidang, tremasuk dalam bidang

penelitian di Indonesia. Perusahaan tersebut didirikan dalam bentuk perseroan terbatas

dengan nama SUBURI (Survey and Business Research Indonesia). SUBURI melakukan

penelitian dengan kuesioner dengan pertanyaan sebagai berikut, sekarang berikan penilaian

anda sendiri tentang beberapa tokoh penting sebagai berikut dengan melukiskan kualitas dan

cara pelaksanaan kepemimpinan dengan memakai skor dari 1-10. Suatu yang salah dalam

kuesioner ini adalah mencantumkan nama Presiden Soeharto dalam nomor urut 3 dari jumlah

10 tokoh yang ada dalam kuesioner tersebut. Penempatan nama Presiden Soeharto di nomor

ke 3 disini membuat 13 orang pewawancara ditangkap. Dan PT SUBURI pun di tutup untuk

sementara. Dalam kasus ini, ternyata ada keterlibatan lembaga tinggi negara yang ikut

membiayai penelitian ini. Atas kejadian ini, direktur PT SUBURI, John di Gregorio

dinyatakan sebagai persona non grata, dan harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam

tempo 24 jam.

Gerakan disiplin nasional merupakan keputusan yang dibuat oleh Orde Baru pada awal tahun

1990, ketika kapitalisme negara dialihkan kepada kapitalisme swasta terpilih. Sejak masa

orde Baru juga mulai deberlakukan adanya penyeragaman murid sekolah dan para pegawai

negeri. Pengetahuan sudah tidak lebih dari upaya penyeragaman pikiran yang secara fisikdilambangkan oleh pakaian seragam itu.

Ilmuwan sosial di Indonesia mendapatkan kritikan tajam dari Presiden Soeharto yang pada

saat itu menghadiri kongres HIPIIS. Menurutnya begitu banyak analisis yang tergesa-gesa

dan bahkan spekulasi tanpa dasar kuat dan tidak didukung oleh fakta. Hal tersebut

menyudutkan kepada ketidakprofesionalismean para kalangan ilmuwan, namun ketidakadaan

profesionalisme itu ditunjukkan sendiri seorang Presiden di hadapan 600 orang kalangan

ilmuwan. Adanya kemerosotan ilmuwan , terjadi pula kemerosotan di bidang kekuasaan

negara. Ketidakmampuan menjawab persoalan besar oleh manajemen kenegaraan seperti

kerusuhan rasial, etnik, dan agama ditimpakan kepada kegagalan ilmuwan sosial.

BAB V

Jika tahun 1973 bisa dikatakan sebagai tahun kematian partai politik, maka pada tahun 1974

bisa juga dikatakan sebgai tahun kematian pers dan kematian kebebasan pers Indoensia. Orde


13/21

13

Baru tidak membutuhkan dukungan masyarakat politik seperti partai, tetapi satu-satunya

yang dibutuhkan Orde Baru saat itu adalah dukungan penuh dari pers, bukan karena pers itu

memiliki kekuatan, namun karena pers itu lemah. Orde Baru menjadi sponsor utama dalam

membangun industri pers, dan maka dari itu ada harga yang harus dibayar olehnya. Yaitu

dengan menuntut kepatuhan yang semutlak-mutlaknya kepada negara Orde Baru. Jika tidak,

maka surat kabar tersebut akan dimatikan peredarannya dan izin terbitnya. Ataupun dengan

cara lain yang lebih halus, dengan membuat sebuah formula wacana.

Kebebasan pers adalah kemampuan memakai ruang jurnalistik dalam mencari, menerbitkan,

dan mengedarkan informasi. Kebebasan ini pada akhirnya akan dikendalikan oleh keamanan.

Jika demikian, berbicara mengenai kebebasan pers dalam Orde Baru, jika dikendalikan oleh

keamanan, maka kebebasan pers saat itu yaitu yang tidak mengganggu keamanan dalam

arti keamanan negara Orde Baru disitu. Dalam kata lain, pers pada waktu itu sangat dibatasi.

Berbicara mengenai kebebasan, maka akan selalu bersinggungan dengan kebebasan yang

bertanggung jawab. Dalam pers, ini berarti pers tidak bisa membiarkan suatu proses politik

itu berlalu tanpa sentuhannya, pemborosan berjalan seolah-olah yang alamiah dan tidak boleh

dipertanyakan, keadilan boleh dilanggar seolah-olah itu nasib, dan kekuasaan itu boleh

memutuskan apa saja, meski bertentangan dengan keadilan atau prinsip lainnya, dan tanpa itu

sejarah tidak bergerak.

Sebuah tautologi represif ditunjukkan oleh Mahkamah Agung terhadap pematian dua media,

yaitu Tempo dan Gatra. Bekerjanya tautologi represif ini menunjukkan bahwa keamanan

menguasai segala-galanya, kebebasan (disini kebebasan pers) menjadi terasing oleh

keamanan, tanggung jawab pun hanya menjadi remah-remah yang tanpa makna. Dari segi

ideologis, tautologi represif menjadi alat yang sempurna untuk membangun, menjaga, dan

mengabdikan kekuasaan negara dan akibatnya masyarakat, terutama pers, semakin terpuruk

dan tak berdaya.

Pengguanaan akronim sebagai teknologi kekuasaann yang hanya dipergunakan sepihak dari

penguasa, juga tidak benar karena begitu banyak plesetan yang sengaja membengkokkan

akronim resmi yang dibuat oleh pemerintah. Akronim memnag menjadi bahasa para

narasumber ilmu, agama, moral, sumber kekuasaan seperti militer, yaitu para pejabat yang

menikmati ketidaktahuan para pendengar, pembaca ataupun penonton. Namun dapat juga

digunakan untuk menusuk tuannya sendiri. Bahasa menghasilkan kekuasaan dan kekuasaanjuga menunjukkan kemampuan produktifnya dengan menghasilkan bahasa baru.


14/21

14

Eufemisme dan disfemisme menjadi suatu wacana dalam hubungan yang sangat dekat

dengan kekuasaan. Kekuasaan menghasilkan eufemisme, dan eufemisme menghasilkan

kekuasaan. Baik eufemisme dan disfemisme adalah pelaksanaan kekuasaan secara telanjang.

Hanya dengan memahami kekuasaan sebagai relasi yang terjadi di dalam segala tingkat

gejala bahasa itu bisa dipahami. Dengan kata lain, hanya dnegan memahami bahasa, bisa

dipahami kekuasaan, begitupun sebaliknya.

Dalam ekonomi seperti yang terjadi dan berlangsung di Indonesia terjadi tali-temali yang

kuat antara ekonomi dan kekuasaan, kekuasaan dan bahasa, dan bahasa dan ekonomi.

Sedemikian kuatnya hingga akan sulit dibedakan mana ekonomi, kekuasaan, dan bahasa.

bahasa adalah ekonomi, ekonomi adalah kekuasaan, dan kekuasaan adalah bahasa.

Kekuasaan berekspresi melalui bahasa, dan teknologi khusus seperti akronim, eufisme, dan

disfemisme merupakan teknologi kekuasaan dimana kekuasaan itu menyatakan dirinya,

beroperasi dari tingkat-tingkat tinggi maupun rendah. Kekuasaan itu beroperasi dengan

mempergunakan teknologi bahasa sambil melibatkan aparat dari tingkat paling tinggi sampai

aparat tingkat paling rendah seperti satpam. Bahasa milik semua orang. Yang tidak menjadi

milik semua orang adalah kekuasaan yang mampu memaksakan kontrol bahwa suatu jenis

bahasa boleh dipakai dan tidak boleh dipakai.

Prisma diterbitkan untuk mempengaruhi pemikiran dari para elite. Elitisme Prisma juga

tampak pada metode yang dipilih. Format jurnal, jenis bahan yang dipakai, dan kontribusi

ynag diberikan penulis sudah menunjuk kepada audiens yang terdidik. Salah satu tujuan dari

prisma adalah memberikan pemikiran-pemikiran alternatif tentang pembangunan. Tiga

keperluan utama yang ingin dipenuhi oleh Prisma. Pertama, untuk mengatasi sesuatu yang

hanya berada dalam jangka pendek, dan lebih melihat persoalan dalam cakupan rencana masa

depan Indonesia dari pandangan yang mendalam.kedua, pemikiran kontemplatif tidak untuk

disimpan akan tetapi disebarluaskan dan dengan itu diharapkan Prisma bukan saja bisa

membuka forum diskusi secar bebas dan kreatif akan tetapi menjadi forum itu sendiri. Ketiga,

tidak semua jenis pikiran bisa masuk Prisma. Prisma sendiri bermaksud menangkap dan

menyeleksi pikiran-pikiran konstruktif ataupun kontroversialdalam masyarakat serta

membiaskannya kembali sebagai pancaran pandangan-pandangan yang perlu ditimbang

dalam pembangunan ekonomi, perkembangan sosial, danperubahan-perubahan kultural yang

dialami Indinesia dewasa ini.


15/21

15

Dalam manifesto kaum cendekiawan, kata dan bahasa sudah tidak mampu membuka tabir.

Bahasa malah menjadi alat kekerasan. Untuk membebaskan kata dan bahasa dari kekerasan

bukan dengan mengubah bahsaa akan tetapi mempersoalkna telasi-relasi sosial, politik, dan

ekonomi yang memungkinkan bahasa itu. Pembebasan kata dan bahasa dari kekerasan

berjalan seiring dengan praxis kekuatan politik sesungguhnya di luar Prisma ketika meletus

aksi protes nasional terhadap pencalonan kembali Soeharto pada pemilihan presiden tahun

1978, yang berujung pada penangkapan mhasiswa besar-besaran.

Secara teoritis, majalah Prisma tidak berada diluar jalur-jalur teori-teori modernisasi dan

modernisme. Hampir seluruh asumsi dan basis teoritis yang berada dibelakang kepala para

editornya, dan juga yang berada di belakang kepala para penulisnya adalah basis teori

modernisasi tersebut, yaitu rasio dan rasionalitas. Beberapa asumsi teoritis bisa ditelusuri.

Pertama, gerak modernisasi senantiasa berjalan melewati dikotomi modern primitif, maju

mundur, dan lain sebagianya. Dalam hal ini pun modernisasi lebih menjadi suatu alat

penggerak psiko-kultural yang pada gilirannya menyangkut suatu sikap dan presepsi. Kedua,

kalau sekiranya modernisasi menjadi sasaran utama maka hampir semua sektor lain akan

menjadi instrumen bagi pencapaian tujuan modernisasi tersebut. Pendidikan, agama, hukum,

kaum muda, perempuan, menjadi indtrumental bagi tercapainya modernisasi tersebut. Ketiga,

modernisasi tidak bisa dikejar kalau tidak melalui industrialisasi. Namun, pada gilirannyaindustrialisasi membangkitkan sederetan besar dari apa yang disebut social problems.

Dalam hubungan ekonomi politik, Prismajuga memihak pada upaya negara Orde Baru

memproduksi dan memupuk kekayaan, kapan, sambil mengabaikan mengapa dan siapa yang

menajdi korban. Ekonomi Prisma terbelah bagi dua dalam suatu alam schrizzophrenic. Dalam

moral ekonomi seluruh lembaga LP3ES dan Prisma sendiri berpihak pada kaum lemah.

Dalam paham ekonomi dan dalam manajemen ekonomi sesungguhnya berada dalam tataran

reifikasi. Seluruh pemikiran yng diberikan Prisma adalah ekonomi makro. Hal ini

mmeberikan kesempatan campur tangan pemerintah dengan mengolah kestabilan dengan

megolah alat-alat seperti kebijakan moneter, fiskal, mengontrol neraca perdagangan dan

neraca pembnayaran, dan lain-lain.

Ada beberapa tuduhan terhadap Prisma, namun ada dua yang terpenting. Pertama, Prisma

dipakai sebagai alat suatu kepentingan perjuangan politik komunis untuk melakukan

penggalangan terhadap masyarakat komunis agar dapat menerima kembali kehadiran PKI

dalam masyarakat atau usaha menghidupkan kembali PKI di Indonesia. Kedua, tulisan-


16/21

16

tulisan tersebut dapat ditafsirkan menjurus kepada penyebarluasan ajaran-ajaran komunis

yang dapat mengakibatkan suatu pengambilan langkah penutupan terhadap penerbitan

Prisma.

Ketika Soeharto jatuh pada bulan Mei 1998 maka Prisma baru mampu menerbitkan nomor

pertama tahun 1998 pada bulan juli. Hal ini merupakan pertanda besar bahwa krisis ekonomi-

politik sudah melibas Prisma. Prisma melihat gerakan sosial yang berlangsung sebagai

kerusuhan. Ketika kerusuhan ditafsirkan sebagai kerusuhan maka kerusuhan sebenarnya

bukan kerusuhan lagi, akan tetapi penghancuran wacana Orde Baru yaitu pembangunan

sebagai wacana.

Kaum intelektual tidak lagi berkembang di dalam jurnal seperti Prisma, akan tetapi dalam

lembaga-lembaga anti-pemerintahan yang berkiblat pada suatu yang sama sekali lain dari

yang disebarluaskan oleh Prisma. Korupsi yang tidak lain dari penjarahan kantor

pemerintahan yang hanya diserahkan kepada orang sejenis Golkar, militer, dan kaum birokrat

menjadi sumber radikalisasi kaum cendekiawan. Semuanya berjalan sendiri-sendiri, dan

Prisma bukan tempat berpaling baginya. Pamflet-pamflet internet lebih memberikan

pencerahan dan menjadi pesaing Prisma yang paling utama. Gerakan kaum perempuan yang

lembut jauh-jauh lebih keras menjatuhkan militer yang penuh kekerasan.

Ketika prisma mengambil bagian dalam suatu wacana politik Orde Baru dia menjadi sumber

pengangkatan bagi para Cendekiawan dan ilmuwan. Untuk keperluan itu Prisma harus

menjadi penengah antara birokrasi dan modal. Namun Prisma mati karena kekerasan krisis

ekonomi Orde Baru. Namun demikian, tidak pernah dalam sjarah hidupnya Prisma begitu

didukung secara penuh oleh badan-badan ekonomi ciptaan Orde Baru.

BAB VI

Agama menjadi perumus identitas, dimana di setiap KTP masyarakat Indoensia tidak ada

satupun warga yang tidak mencantumkan agama di identitasnya. Ada lima agama yang pada

saat itu diakui oleh negara. Mengapa hanya lima? Bukankah Indonesia terdiri dari berbagai

macam etnis yang memiliki kepercataan yang berbeda-beda, bhakan hingg ratusan. Yang

dapat saya tangkap disini, bahwa kontrol negara pun menyentuh bidang agama. Orde baru

tidak hanya mengontrol dan mnegatur lembaga-lembaga politik resmi seperti partai, lembaga-


17/21

17

lembaga negara lainnya namun masuk ke dalam unit-unit penting dan halus seperti agama.

Sebagaimana dalam politik parrtai, demikian pula dalam politik agama.

Agama, modal, dan negara saling menentukan satu sama lain dalam diri para pelaku agama,

pelaku modal, dan pelaku kekuasaan yang pada gilirannya mengubah agama menjadi politik,

mengubah politik menjadi agama, mengubah modal jadi agama, dan agama jadi modal

dengan sama-sama mempermainkan kekuasaan. Suatu gerakan politik pada Orde Baru yang

paling radikal menjadi dan adalah gerakan agama dan gerakan-gerakan agama dalam

lembaga-lembaga swadaya masyarakat menjadi gerakan politik. Modal bermain di dalam

agama dalam kontrol terhadap lembaga haji.

Pengakuan negara terhadap agama begitu pentingnya sehingga agama-agama berlomba-

lomba untuk memperoleh pengakuan tersebut. Cara menggalang pengakuan dengan cara

yang lain adalah dengan politik pengabaian. Hal ini berarti suatu aksi sendiri-sendiri atau

bersama dengan tujuan mengeluarkan agama atau kepercayaan lain sehingga tercipta suatu

tanda entry barrier ke dalam wilayah pengakuan. Entry barrier itu dikerjakan dan

dipertahankan dengan sangat teliti dalam berbagai cara. Pertama, secara legal melalui dekrit

yang dikelouarkan Lembaga Tertinggi Negara, MPR. Kedua, dijaga dengan diteliti oleh

Depertemen Agama yang mengontrol wilayah pengakuan, dan yang ketiga dikerjakan dengan

teliti oleh PAKEM, yaitu organ kejaksaan agung yang bertindak melebihi departemen agama.

Pada tahun 1986 didirikan Yayasan Wakaf Paramadina, yang lebih dimaksudkan bagi para

kelas menengah kota, kaum cendekiawan Islam pada umumnya dalam suatu pergaulan di

dalam dunia yang sedang berubah, dan Indoenesia di dalamnya. Pembentukan paramadina

dengan koml=plikasi nasional dan internasiaonal membawa kepada dua kejadian. Pertama,

adalah pertikaian mengenai pakaian jilban bagi siswi sekolah Menengah Atas di beberapa

tempat di Indonesia. Kedua, adalah pendirian organisasi intelektual yang disebut Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), bulan Desember 1990. Perbedaan dari kedua

kejadian ini adalah jika para siswi berurusan dengan tubuh, dan ICMI berurusan dengan jiwa

kehidupan intelektual.

Orde baru memberikan perhatian sendiri pada politik tubuh. Disini dengan memiliterisasi

tubuh, dengn bmembuat patung peringatan yang didirikan. Selain itu penerapan seragam bagi

para pelajar SMA, pakaian safari bagi para birokrat juga para dosen. Posisis tubuh dalam

politik menurut Hobbes memeriksa tubuh alami manusia dalam hubungannya dnegan tubuhpolitik. Dalam suatu sistem alami manusia yang memang dilahirkan sama dan setara yang


18/21

18

justru kartena kesamaan dan kesetaraan itu merebut kepentingan yang sama dan terbatas

sehingga untuk mencapai itu harus bertempur dengan sesama manusia, bunuh-membunuh

untuk mempertahankan hidup. Untuk mencapai perdamaian, maka harus ada keadaan dimana

hak sesama manusia itu, diserahkan, sebagai sebuah konsensus. Untuk itulah negara sebagai

tubuh buatan dalam suatu kontrak memperoleh hak sehingga disebut the Sovereign.

Negara sebagai tubuh buatan menerima tugas, kepercayaan, untuk mengatur perdamaian.

Dari sana terbentuklah sebuah body politic yang bisa dirumuskan sebagai suatu sekumpulan

manusia yang disatukan seolah-olah menjdi satu tubuh, oleh suatu kekuasann publik, demi

kedamaian bersama, pertahanan dan manfaat. Dasar yang diberikan Hobbes dari segi makro,

adalah kontrol reproduktif terhadap alat reproduksi dengan tujuan mengendalikan

pertumbuhan dan pembiakan tubuh dalam arti numerik dalam sebuah negara. Jalam pikiran

yang hampir sama tersebut merasuki Orde Baru pada masa itu. Hal yang menjadi ironi disini

uadalah bahwa perempuan menjadi korban dari kontrol pertumbuhan penduduk itu ketika

praktek pengendalian terhadap kesuburan perempuan dilancarkan dengan kekerasan.

Perempuan di desa-desa dipaksa untuk menggunaka IUD, dan tidak jarang para pekerja

keluarga berencana dikawal oleh polisi dan serdadu dari rumah ke rumah untuk menjemput

lelaki dan perempuan ke tempat dimana IUD dipasang. Jika tidak mau? Maka penanaman

IUD terjadi di bawah todongan senapan.

Kontrol mikro yang menjadi titikperhatian disini adalah pendisiplinan tubuh, atau merupakan

kontrol terhadap sistem representasi tubuh. Kontrol terhadap tubuh ini adalah apa yang harus

dipakai untuk mengekspresikan kepribadian di baliknya. Dengan dikeluarkannya keputusan

Menteri yang mengatur tentang seragam militer dan seragam sekolah sejak taman kanak-

kanak sampai sekolah menengah.

Jika sebelumnya dibahas bahwa kaum perempuan menentang politik penyeragaman maka

para lelakinya sedang bermain mata dengan Orde Baru dengan masuknya ICMI. Pertemuan

pertama cendekiawan muslim pada tahun 1984 yang diselenggarakan oleh MUI. Di bawah

kepemimpinan sidang Letjen (Purn.) Achmad Tirtosudiro dibentuk sebuah forum dengan

nama Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia. Inilah yang menjadi cikal bakal ICMI.

Habibie menjadi ketua ICMI saat itu. Pendirian ICMI lebih merupakan gabungan dalam satu

aliansi antara rezim Orde Baru dengan organisasi cendekiawan Islam.

Perlawanan terhadap berulang lagi dalam kongres NU di Cipasung dimana agen-agen ordeBaru ditolak dengan taktik pengasingan sambil mengeluarkannya dari lingkungan dalam


19/21

19

teknik yang sama yang selalu dilakukann oleh Orde Baru. Perubahan dalam lembaga-

lembaga birokrasi agama sangat menentukan bagi perlawanan Orde Baru.

Kaum protestan jauh lebih mendapatkan perhatian seiring dengan dijadikannya agama

protestan menjadi agama resmi para pejabat birokrasi kolonial Belanda. Pada mas aOrde

Baru, kaum katolik terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, adalah

kelompok loyalis partai , Partai katolik yang pada umumnya terdiri dari para aktivis senior.

Sikap kelompok ini sangat sisnis terhadap PKI dan komunismme, namun moderat terhadap

Islam. Kelompok kedua adalah kelompok kaum cendekiawan independen yang terdiri dari

cendekiawna bebas, pastor muda, dengan kecenderungan yang lebih kritisn dan radikal dalam

pandangan hidup. Merekalah golongan yang lebih bebas dari partai dan lebih mengabdikan

dirinya kepada lingkungan profesional bebas di dunia media, lembaga-lembaag sosial

masyarakat dan universitas dan perguruan tinggi pada umumnya. Sikapnya kritis terhadapo

gereja, namun terbuka terhadap Islam, liberal dalam pandangn hidup/ namun dari perbedaan-

perbedaan tersebut, dalam satu hal merekja setuju yaitu meningkatkan kualitas politik katolik

dan terlibat di dalam politik kualitas. Kelompok ketiga adalah mereka yang menjalin

huibungan yang sangat dekat dengan angkatan darat yang menjadi kekuatan inti dari ogime

orde baru.

Seorang psikiater dan pilosof Katolik, Karl Jaspers, melihat politik dan kekuasaan dari suatu

kacamata yang sama sekali lain, yaitu historisitas gereja. Gereja berawal dari tidak berkuasa.

Namun, sekali lagi, Raja Konstituante membawa masuk gereja ke dalam kekuasaan, maka

kekuasaan dan gereja saling bermain mata, politik dan kekuasaan dikira rahmat dan kerajaan

Allah. Gereja berpijak pada tulisan kudus yang isinya akan selalu menutup kecenderungan

totaliter dan tidak akan memperkenankan harkat manusia, kebebbasan, dan keadilan pupus

sama sekali. Karl Jaspers sama sekali bukan penganut teori organik dalam politik.

Paham negara organik diterima dan diwarisi melalui dua sumber yang sama sekali tidak ada

hubungannya satu sama lain. Di satu pihak, konsep gereja dalam tradisi latin iberian diwarisi

melalui gereja katolik. Di pihak lain melalui cendekiawan katolik di dalam Cendter, darimana

tradisi negara organik-germanik diterima dan diwarisi melalui konsep-konsep manusia yang

diberiakn oleh Martin Heidegger yang diteruskan melaui kaum cendekiawan katolik yang

menyaipkan dapur cenyter konsep negar organik yang secara alamiah hidup di dalam militer

Indonesia menjadi sambung muka, yang tepat untuk dengan subur dicernakan dan

diterjemahkan ke dalam praktek-praktek politik.


20/21

20

Masuknya satu seksi penting dalam Center, yaitu milter hampir tidak dapat disangsikan lagi

merupakan gabungan dari dinas intelijens resmi seperti bakin, atau mereka yang terlibat

dalam kegiatan opsus yang dipimpin oleh Ali Moertopo. Ali moertopo sebagai salah seorang

pemikir dan pelaku politik menyadaro betapa pentingnya di negara ini tumbuh lembaga-

lembaga yang mengkhususkan dirinya dalam bidang pengkajian masalah strategis yang

berorientasi pada pembuatan kebijakan dan kepiutusan.

Center harus menjadi milik bangsa dan untuk itu harus mendapatkan restu komandan, tentu

saja dengan seluruh pemikiran dan hierarki militer dibalik kata-kata itu, dan Soeharto sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan yang juga masih menjadi komandan pada saat itu,

komandan komkaptib yang berada diluar dan diatas hukum orde baru pada saat itu. Sekali

lagi, selkuruh sense of destiny itu muncul lagi dimana kepentingan bangsa, negara, dan

militer baergabung jadi satu. bangsa adalah negara, negara adalah militer, dan militer adalah

bangsa.

Paham negara organik dikembangkan hampir penih di sini dengan ABRI sebagai pemimpin

di depan, stabilisator, dan dinamisator, dan pegawai negeri sebagai pembina mental rakyat,

pelindung, penjaga keamanan, dan pemeri teladan. Dengan BRI sebagai dinamisator, dan

birokrasi sebagai pengelola pembangunan, maka akselerasi modernisasi siap dikerjakan yaitu

terutama melalui pembanguanan ekonomi dengan merancang pertumbuhan sekitar 6 sampai 7

persen setiap tahun.namun, untuk menjamin pertumbuhan maka politik harus mengalmi

perubahan, dan perubahan itu hanya bisa dijalankan bilamana dikerjakan dengan apa yang

disebut sebagai demokrasi pancasila.

Refolusi Perancis, setelah mengahncurkan sistem monarki, membentuk dewan nasional.

Dalam dewan inilah untuk pertama kalinya dikenalistilah paham kiri dalam suatu spektrum

kiri, tengah, kanan. Dimana yang radikal adalah yang kiri, moderat tengah, dan konservatif

kanan. Namun pengertian kiri di Indonesia berubah-ubah menurut perkembangan ekonomi-

politik di sini yang membuat konsep kiri-tengah-kanan sangat terikat pada konteks sejarah.

Pada masa pergerakan nasional, untuk tepatnya sebelum proklamasi kemerdekaan, kiri adalah

idaman karena hampir tidak bisa dipahami kemerdekaan indonesia tanpa kaum kiti yang

menolak kekuasaan imperialisme dan kolonialisme.

Soekarno, Hatta, dan yang beberapa orang lain mengakui secara terbuka bahwa mereka kiri

dan marxis. Soekarno bergerak sejauh itu untuk mengatakan bahwa dia mempeloporimarhaenisme yang tidak lain adalah marxisme yang diadaptasi di indonesia. Tahun 1965


21/21

21

,mengubah seluruh paham tentang kiri karena kiri pada waktu itu identiok dengan

pengkhianatan dan bukan semata-mata marxisme.

BAB VII

Kaum cendekiawan menempati dunia konkret bukan saja dalam kungkungan akan tetapi

terutama dalam tuntutan politik-ekonomi. Dalam dunia konkret perumusan diri bertarung

dengan perumusan orang lain, kelompok lain yang pada gilirannya tidak luput dari

pertarungan modal, kekuasaan dan kelembagaan. Atas dasar perhitungan ekonomi politik

secara penuh, dan terutama dengan masuknya kekusasaan negara maka terbukalah ruang

seluas-luasnya bagi kaum cendekiawan. Kaum cendekiawan tidak terpisahkan dari

pengelolaan modal kaum cendekiawan bukan modal itu sendiri.

Orde baru dikatakan sebagai suatu proses pengambilalihan wacana, dari wacana yang

berlangsung pada zaman politik etis. Pentingnya Orde Baru tidak semata-mata karena

masuknya militer secar masif dalam tubuh kekuasaan dalam berbagai bidang setelah

menguasai negara, kan tetapi daya agresinya yang menyelinap ke segala sisi dan sudut

kehidupan, kehadiran negaradi mana-mana akan tetapi terutama sebagai produsen wacana,

pemegang kebijakan diskursif, mengembangkan ritus pengaut wacana, dan memaksakan

pengambil-alihan wacana tersebut.

Aparat negara pemakai kekerasan selalu menjaga ketegangan antara kerahasiaan dan

keterbukaan. Kekerasan meskipun berlangsung secara terbuka, harus diperlakukan

sedemikian rupa sehingga mengandung kerahasiaan ketika perilaku kekerasan dibuat oleh

hukum dan tata tertib politik menjadi anonim, sebagai oknum. Luluhnya kerahasiaan menajdi

membuat kekerasan tidak berdaya karena tidak berarti, dan kehilangan tenaga bukan karena

kekuatan yang melawan, malah justru karena kelemahannya. Hal ini dikatakan merupaka

pertanda bahwa telah berlangsung suatu perubahan wacana politik yang merasuki cara

berpikir dan mengubah cara bertindak. Dengan demikian berlangsung pembelaan terhadap

yang lama dalam bayang-bayang penghancuran lembaga-lembaga yang mempertahankannya.

Pengambil-alihan wacana ini perlahan-lahan menghancurkan wacana politik kekuasaan

politik Orde Baru.

cendekiawan dan kekuasaan dalam negara orde baru

Documents