BUFATI BUOL

PRO VINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOLNomor : !6p - z| / PTipWOit / zoij

TENTANGPENETAPAN PT. BANK SULTENG CABANG BUOL BANK PENYALUR BANTUAN RUMAH SWADAYA

DANA ALOKASI KHUSUS INF RASTRUTUR PERUMAHAN PERMUKIMANTAHU 'i ANGGARAN 2019

BUPATI BUOL

Menimbang a. bahwa bantuan rumah swadaya (BRS) adalah

bantuan pemerintah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah untuk mendorong dan

meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan

kualitas rumah dan pembangunan barn rumah

swadaya beserta prasarana, sarana dan utilitas

umum;

b. bahwa dalam rangka penyaluran dana bantuan

rumah swadaya yang bersumber dari Dana Alokasi

Khusus (DAK) dipandang perlu menetapkan Bank

Penyalur Dana Bantuan Rumah Swadaya Dana

Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya dan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat

Repub’ik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2019

tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat dipandang perlu

menetapkan Bank Penyalur Dana Bantuan

Rumah Swadaya Dana Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan keputusan Bupati Buoi tentang

penetapan PT. Bank Sulteng Cabang Buoi sebagai

Bank Penyalur Bantuan Rumah Swadaya Dana

Alokasi Khusus Infrastruktur Perumahan

Pemiukiman Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana

telali diubah dengan Undang-UndangNomor 11

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buoi, Kabupaten

Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Nomor

101);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131

Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal

Tahun 2015-2019;

8. Peraiuran Presiden Republik Indonesia Nomor 141

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi

Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

271);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomcr 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Repubiik

Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

Pengeloiaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1081);

KfitflG HOK'jtf iHSPEKTOIli*T KEI ALA BPKAP ASISTEN SEKDA

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan

Pemmahan Swadaya (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 403 Tahun 2018);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 231);

Memperhatikan : Surat Erìaran Direktur Jenderal Penyediaan

Perumahan Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang

Perumahan dan Perrnukiman Subbidang Rumah

Swadaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PT.

BANK SULTENG CABANG BUOL SEBAGAI BANK

PENYALUR BANTUAN RUMAH SWADAYA DANA

ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PERUMAHAN

PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan PT. Bank Sulteng Cabang Buoi sebagai

Bank Penyalur Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi

Khusus infrastruktur Perumahan Perrnukiman Tahun Anggaran 2019.

: Bahwa PT. Bank Sulteng Cabang Buoi sebagai Bank

Penyalur Bantuan Rumah Swadaya Dana Alokasi

Khusus Infrastruktur Perumahan Perrnukiman Tahun

2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,

jx A E C G H U K 'jfc ’ j ^ S P E K T C R A T K E P ftLA BPKAC A S IS T E N

---— jS E K D A |

i

1 t 1 lyl ^ /*<]

dianggap mampu dalam melaksanakan penyaluran

Bantuan Rumah Swadaya yang dimaksud;

KETIGA : Hak dan Kewajiban Bank Penyalur yaitu :

1. menerima transfer dana BRS pada rekening giro

penerima bantuan dari BPKAD sesuai SP2D yang

diterbitkan pada rekening giro atas nama penerima

bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender;

2. memfasilitasi pembukaan buku tabungan BRS

tanpa saldo awal atas nama penerima bantuan

sesuai dengan Surat Keputusan penetapan

Penerima BRS Tahun 2019;

3. menyalurkan dana BRS dari rekening giro BPKAD

dalam tentuk uang ke dalam tabungan masyarakat

atas nama penerima BRS paling lambat 15 (lima

belas) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D;

4. melayani penerima BRS dalam melakukan

penarikan dana BRS dari tabungan masyarakat;

5. melayani penerima BRS - dalam melakukan

penarikan dana BRS dari tabungan penerima BRS

dengan cara transfer dana ke rekening toko/

penyedia bahan bangunan yang ditunjuk sebagai

tempat pembelian bahan bangunan dan melayani

penarikan dana tunai untuk pembayaran upah

kerja;

6. menyetorkan dana BRS yang tidak tersalurkan dari

BPKAD ke Rekening Kas Negara dalam jangka waktu 20 (Dua Puiuh) hari kalender;

7. mengembalikan dana BRS yang tidak ditarik oleh

penerima bantuan akibat peristiwa hukum setelah

diterbitkannya SK Penetapan Penerima Bantuan ke

rekening Giro BPKAD atas perintah Kepala

Dinas/PPK;

8. menyetorkan jasa giro yang timbul di rekening

BPKAD dan penerima bantuan dari kegiatan

penyalura ì dana BRS sesuai ketentuan pengelolaan

Ix A B A G H U K 'J J IN j P E K TO R A T ! K EP A LA BPKA D A S iS T E M1

S E K D A |

}

é f

/

A / 1 f i * i

KEEMPAT

KELIMA

rekening BPKAD Kabupaten Buoi ke Rekening Kas

Negara;

9. menyetorkan dana BRS sebelum melampaui akhir

Tahun Anggaran 2019 ke Rekening Kas Negara

atas perìntah Kepala Dinas/PPK;

10. memberikan fasilitas Sistem Pelayanan Online

kepada Kepala Dinas/PPK untuk memonitor mutasi

transaksi rekening giro BPKAD;

11. melakukan sosialisasi kepada Unit Kerja tentang

ketentuan dan tata cara pelayanan dan mekanisme

pelayan in penarikan dana BRS.

12. memberikan laporan tentang :

a. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana

BRS dalam ben tu k hard copy setiap minggu

paling lambat hari jum’at; dan

b. rekapitulasi penyaluran dan pemanfaatan dana

BRS dalam bentuk hard copy dan soft copy yang

dilengkapi data rinci setiap rekening penerima

bantuan setiap bulan paling lambat tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya.

13 melakukan perjanjian Keijasama (PKS) dengan

PA/KF A yang ditandatangani oleh perwakilan dari

pihak bank dengan PPK yang bertindak atas

kuasa PA/KPA.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Buoi Tahun Anggaran 2019.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

di tetapkan di Buoipada tanggal % 2019

BUPATI BJIDI/^L

RUDIN RAUF