PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 16 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DI KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Otonomi Daerah maka kepada daerah kabupaten diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang salah satunya izin usaha pariwisata potensi yang merupakan salah satu wujud pelimpahan kewenangan kepada daerah;

b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dibidang kepariwisataan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat guna menciptakan iklim usaha yang sehat didaerah maka perlu dilakukan pengaturan tentang retribusi izin usaha pariwisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

1

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4966);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

Dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

PARIWISATA DI KABUPATEN BUOL.

2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol.7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buol.8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.9. Bendahara Khusus Penerima adalah bendahara Khusus Penerima pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol.10. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komonditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disedikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

13. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang pribadi atau badan untuk membuka usaha di bidang pariwisata.

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

15. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Retribusi izin usaha pariwisata adalah pemungutan retribusi terhadap izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang dalam lingkup usaha sarana pariwisata, rekreasi dan hiburan umum yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang–undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Pembayaran Retribusi.

19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

3

20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang–undangan Retribusi Daerah Kabupaten Buol.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya di sebut SKRDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah di tetapkan.

23. Surat Setoran Rertibusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah Surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di sebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di sebut STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Retribusi Daerah.

27. Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah Kabupaten Buol, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi sebagai pelayanan atau pemberian izin tertentu.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan izin usaha Pariwisata. (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Usaha Daya Tarik Wisata, yang terdiri dari :a. Perizinan usaha Permandian Alam; danb. Perizinan usaha Kolam Pemancingan.

2. Usaha Kawasan Pariwisata, yaitu perizinan usaha Wisata Agro. 3. Usaha Jasa Perjalanan Wisata, yaitu Perizinan usaha Travel, Biro Perjalanan Wisata

dan Angkutan Wisata.4. Usaha Jasa Makanan dan Minuman, yang terdiri dari :

a. Perizinan usaha Rumah Makan dan Restoran; danb. Perizinan usaha Jasa Boga.

5. Usaha Penyediaan Akomodasi, yaitu perizinan usaha Hotel 6. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, yang terdiri dari :

a. Perizinan usaha Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian/Budaya;b. Perizinan usaha Rumah Billyard;c. Perizinan usaha Play Station dan Video Game;d. Perizinan usaha Karaoke;

4

e. Perizinan usaha Taman Rekreasi;f. Perizinan usaha Gelanggang Olahraga dan Kolam Renang;g. Perizinan usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan; danh. Perizinan usaha Musik Elektronik.

7. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, yaitu perizinan usaha Balai Pertemuan Umum.

8. Usaha Wisata Tirta, yaitu Perizinan usaha wisata tirta.9. Usaha Spa, yang terdiri dari :

a. Perizinan usaha Spa / Pusat Kesehatan (Health Centre);b. Perizinan usaha Pusat Kebugaran Jasmani; danc. Perizinan usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah Persetujuan Prinsip di bidang pariwisata.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin usaha pariwisata digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis dan klasifikasi usaha pariwisata.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPANSTRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha, yang meliputi :a. Izin Usaha; danb. Pendaftaran Ulang Izin Usaha.

5

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO.

OBJEK RETRIBUSI IZIN USAHA(Rp.)

PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA

(Rp.)1 2 3 41.

2.

3.

4.

5.

6.

Usaha Daya Tarik Wisata :a. Perizinan usaha Permandian Alamb. Perizinan usaha Kolam PemancinganUsaha Kawasan Pariwisata, yaitu perizinan usaha Wisata AgroUsaha Jasa Perjalanan Wisata, yaitu Perizinan usaha Travel, Biro Perjalanan Wisata dan Angkutan WisataUsaha Jasa Makanan dan Minuman, :a. Perizinan usaha Rumah Makan dan

Restoran, dengan klasifikasi :- Restoran- Rumah Makan- Warung Makan- Cafetaria

b. Perizinan usaha Jasa Boga, dengan klasifikasi :- Toko Kue- Catering

Usaha Penyediaan Akomodasi, yaitu perizinan usaha Hotel, dengan klasifikasi :- Bintang I- Bintang II- Bintang III- Bintang IV- Bintang V- Melati I- Melati II- Melati IIIUsaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :a. Perizinan usaha Penyelenggaraan

Kegiatan Kesenian/Budayab. Perizinan usaha Rumah Billyard

- Besar- Sedang- Kecil

c. Perizinan usaha Play Station dan Video Game

d. Perizinan usaha Karaokee. Perizinan usaha Taman Rekreasif. Perizinan usaha Gelanggang

Olahraga dan Kolam Renang, dengan klasifikasi :- Gelanggang Olahraga- Kolam Renang

g. Perizinan usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan

h. Perizinan usaha Musik Elektronik,

150.000,-150.000,-300.000,-

250.000,-

300.000,-200.000,-150.000,-100.000,-

150.000,-100.000,-

350.000,-450.000,-550.000,-650.000,-750.000,-100.000,-150.000,-200.000,-

200.000,-

500.000,-400.000,-300.000,-100.000,-

150.000,-150.000,-

300.000,-200.000,-150.000,-

75.000,-75.000,-

150.000,-

125.000,-

150.000,-100.000,-75.000,-50.000,-

75.000,-50.000,-

175.000,-225.000,-275.000,-325.000,-375.000,-50.000,-75.000,-

100.000,-

100.000,-

250.000,-200.000,-150.000,-50.000,-

75.000,-75.000,-

150.000,-100.000,-75.000,-

6

dengan klasifikasi :- Band- Electon

250.000,-150.000,-

125.000,-75.000,-

7.

8.

9.

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, yaitu perizinan usaha Balai Pertemuan Umum, dengan klasifikasi :- Daya Tampung 100 s/d 500 orang- Daya Tampung 500 s/d 1.000 orang- Daya Tampung 1.000 orang keatasUsaha Wisata Tirta, yaitu Perizinan usaha wisata tirta Usaha Spa :a. Perizinan usaha Spa/Pusat Kesehatan

(Health Centre)b. Perizinan usaha Pusat Kebugaran

Jasmani, dengan klasifikasi:- Sanggar Senam- Fitness Centre

c. Perizinan usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop, dengan klasifikasi:- Salon Kecantikan- Pemangkas Rambut

250.000,-500.000,-750.000,-300.000,-

500.000,-

100.000,-300.000,-

250.000,-100.000,-

125.000,-250.000,-375.000,-150.000,-

250.000,-

50.000,-150.000,-

125.000,-50.000,-

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 9

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang hendak membuka usaha dibidang pariwisata wajib memiliki persetujuan prinsip dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Persetujuan Prinsip berlaku selama pemilik usaha yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Persetujuan Prinsip batal demi hukum apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Prinsip, pemegang izin belum memulai usaha, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang membuka usaha serta menjalankan usaha berupa daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, wisata Tirta serta Spa, wajib memiliki Izin Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin Usaha berlaku selama pemilik usaha yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka orang pribadi atau badan usaha yang telah memiliki izin usaha kepariwisataan wajib didaftarkan kembali setiap tahunnya.

7

(4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin dan pendaftaran kembali sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) di atur dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya.

Pasal 11

(1) Izin usaha dapat dicabut dan/atau tempat usaha dapat ditutup, apabila :a. Terbukti melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan yang lain, yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;b. Memperoleh izin usaha secara tidak sah;c. Pimpinan usaha tidak meneruskan usahanya atau tidak menjalankan usahanya selama

2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;d. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Daerah ini; dane. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pencabutan izin usaha dan/atau penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 12

(1) Pemindahtanganan izin usaha wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, wajib memperbaharui izin sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3).

Pasal 13

(1) Perubahan klasifikasi usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Untuk perubahan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 14

Bagi setiap Wajib Retribusi yang telah memperoleh Izin Usaha dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berhak :a. Memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;b. Menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;c. Mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan

usahanya sesuai izin yang dimiliki; dand. Mendapatkan informasi pariwisata dan dapat diikutsertakan dalam kegiatan promosi

wisata oleh Pemerintah Daerah.

8

Pasal 15

(1) Kewajiban dari Wajib Retribusi adalah :a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah ini;b. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas Pungutan Negara maupun Pungutan Daerah,

yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;c. Memberi perlindungan yang meliputi keamanan, serta pelayanan bagi pengunjung

usahanya;d. Mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penggunaan Narkotika dan Obat-

obatan terlarang, kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma agama, keamanan dan ketertiban umum;

e. Menetapkan aturan yang berlaku di tempat usahanya untuk diketahui oleh pengunjung usahanya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

f. Memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan hygiene lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup

g. Memperhatikan batas usia pengunjung serta batas waktu bagi jenis usaha tertentu;h. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dani. Menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan

tata cara dan bentuk laporan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Pemilik usaha wajib untuk mengambil tindakan tertentu kepada pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah Kabupaten Buol.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

(1) Masa retribusi izin usaha kepariwisataan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, maka orang pribadi atau badan usaha yang telah memiliki izin usaha kepariwisataan wajib didaftarkan kembali setiap tahunnya.

BAB XI

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 18

(1) Setiap wajib retribusi mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) STPRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.

(2) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.

a. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah melalui Bendahara Khusus Penerima paling lama 1 x 24 jam, atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Bupati.

b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka Kepala Daerah mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, di kenakan sanksi admininstrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.

(2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang di persamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

10

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah wajib Retribusi menerima Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

(3) Surat teguran atau atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

K E B E R A T A N

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan– alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus di ajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Wajib Retribusi menerima SKRD atau dokumen yang di persamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat di penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak di anggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Daerah dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang di ajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak menerbitkan Keputusan, keberatan yang di ajukan tersebut di anggap di kabulkan.

11

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi Sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang di ajukan tersebut di anggap di kabulkan dan SKRDLB harus di terbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya. Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) langsung di perhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 27

(1) Permohonan pengembalian pembayaran Retribusi di ajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;b. Masa Retribusi;c. Besarnya kelebihan pembayaran ; dand. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat Permohonan di terima oleh Bupati.

Pasal 28

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi di lakukan dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi di perhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana di maksud Pasal 23 ayat (4), pembayaran di lakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti Pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti Pembayaran.

12

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DANPEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh apabila:a. Diterbitkan Surat Teguran ; ataub. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung

maupun tidak langsung.

BAB XXI

PENGAWASAN

Pasal 31

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah ;a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atas badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan Barang Bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

13

d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan/ atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; dank. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang di atur dalam Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi yang tidak memiliki Izin Usaha Pariwisata diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di ancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(3) Tindak Pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pemilik usaha yang telah melakukan kegiatan usahanya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan

Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2004 Nomor 4); danb. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Salon Kecantikan

dan Pemangkasan Rambut di Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2004 Nomor 5).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

14

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal–hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buolpada tanggal 18 Agustus 2009

BUPATI BUOL

AMRAN H. A. BATALIPU

Diundangkan di Buolpada tanggal 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

[

MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2009 NOMOR 16

15

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATADI KABUPATEN BUOL

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Dalam menjalankan Otonomi tersebut, daerah mempunyai hak antara lain mengelola kekayaan daerah, memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Perizinan Usaha Pariwisata adalah merupakan salah satu asset kekayaan daerah yang sangat potensial, yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat terwujud.

Tujuan pemberian Perizinan Usaha Pariwisata adalah dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga Perizinan Usaha Pariwisata ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap orang pribadi atau badan yang membuka dan menyelenggarakan suatu usaha dalam bidang pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2Cukup Jelas

Pasal 3Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Angka 1Yang dimaksud dengan usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya Tarik wisata alam, daya Tarik wisata budaya dan daya Tarik wisata buatan/binaan manusia

16

Huruf aYang dimaksud dengan usaha Permandian Alam adalah usaha yang menyediakan tempat permandian alami bukan buatan manusia sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya termasuk penyediaan jasa makan dan minum

Huruf bYang dimaksud dengan usaha Kolam Pemancingan adalah usaha yang menyediakan tempat kolam dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum

Angka 2Yang dimaksud dengan usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.Yang dimaksud dengan usaha Wisata Agro adalah usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata agro, seperi perkebunan buah-buahan maupun tanaman

Angka 3Yang dmaksud dengan Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, sedangkan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket, akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Angka 4Yang dimaksud dengan usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan. Dapat berupa restoran, café, jasa boga dan bar/kedai minumHuruf a

Yang dimaksud dengan usaha rumah makan dan Restoran adalah usaha komersial yang menyediakan hidangan makanan dan minuman ditempat usahanya

Huruf bYang dimaksud dengan usaha Jasa Boga adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan penyediaan dan/atau pesanan makanan dan minuman untuk kegiatan di luar tempat usahanya.

Angka 5Yang dimaksud dengan usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.Yang dimaksud dengan usaha Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk jasa pelayanan inap yang dikelola secara komersial

Angka 6Yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke,

17

bisokop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisataHuruf a

Yang dimaksud dengan usaha Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian/Budaya adalah suatu usaha penyelenggaraan kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan secara komersial

Huruf bYang dimaksud dengan usaha Rumah Billyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Biliard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minuman

Huruf cYang dimaksud dengan usaha Play Station dan Video Game adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Play Station dan Video Game.

Huruf dYang dimaksud dengan usaha Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan menggunakan media televisi, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum

Huruf eYang dimaksud dengan usaha Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk rekreasi yang memberikan kesegaran rohani dan jasmani dengan menyediakan tempat pelayanan makan dan minum serta sarana untuk permainan anak-anak.

Huruf fYang dimaksud dengan usaha Gelanggang Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga sebagai usaha pokok dan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya termasuk penyediaan pelayanan makanan dan minumanYang dimaksud dengan usaha Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan kolam dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya termasuk penyediaan pelayanan makanan dan minuman. Jenis usaha ini biasanya menyediakan sekurang-kurangnya dua jenis kolam yaitu untuk Dewasa dan Anak-anak.

Huruf gYang dimaksud dengan usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan anak-anak, ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minuman

Huruf hYang dimaksud dengan usaha Musik Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas sarana hiburan Musik dan penyewaan alat-alat Musik.

Angka 7

18

Yang dimaksud dengan usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.Yang dimaksud dengan usaha Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan gedung beserta fasilitasnya untuk tempat pertemuan yang dikelola secara komersial

Angka 8Yang dimaksud dengan usaha Wisata Tirta adalah merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk

Angka 9Yang dimaksud dengan usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsaHuruf a

Yang dimaksud dengan usaha Spa / Pusat Kesehatan (Health Centre) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas perawatan kesehatan kulit sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minuman

Huruf bYang dimaksud dengan usaha Pusat Kebugaran Jasmani adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kesegaran dan kebugaran jasmani yang dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minuman

Huruf cYang dimaksud dengan usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pemeliharaan wajah dan penataan rambut sebagai usaha pokok yang dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makanan dan minuman

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5Cukup Jelas

Pasal 6Cukup Jelas

Pasal 7Cukup Jelas

19

Pasal 8Ayat (1)

Besaran tarif untuk Pendaftaran Ulang Izin Usaha ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran tarif Izin Usaha

Ayat (2)Angka 1

Cukup JelasAngka 2

Cukup JelasAngka 3

Cukup JelasAngka 4

Huruf aPenggolongan kelas usaha Rumah Makan dan Restoran ditetapkan dengan memperhatikan tempat, jumlah fasilitas serta jenis pelayanan yang diberikan

Huruf bPenggolongan kelas usaha Jasa Boga ditetapkan dengan memperhatikan jenis makanan dan minuman yang disediakan

Angka 5Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas usaha Hotel Bintang dan Hotel Melati dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah, dalam hal ini Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI)

Angka 6Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Penggolongan kelas usaha Bilyard ditetapkan berdasarkan jumlah sarana permainan Bilyard, yaitu:Besar : Lebih dari 10 MejaSedang : 5 sampai dengan 10 MejaKecil : Kurang dari 5 Meja

Huruf cCukup Jelas

Huruf dCukup Jelas

Huruf eCukup Jelas

Huruf fPenggolongan kelas usaha Gelanggang Olahraga dan Kolam Renang ditetapkan dengan memperhatikan sarana dan fasilitas yang disediakan. Gelanggang Olahraga menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis olahraga termasuk Renang, sedangkan Kolam Renang hanya menyediakan tempat dan fasilitas untuk Olahraga Renang.

Huruf gCukup Jelas

Huruf hPenggolongan kelas usaha Musik Elektonik ditetapkan dengan memperhatikan peralatan dan fasilitas Musik yang disediakan

20

Angka 7Cukup Jelas

Angka 8Cukup Jelas

Angka 9Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Penggolongan kelas Pusat Kebugaran Jasmani ditetapkan dengan memperhatikan jenis olah jasmani beserta fasilitas dan peralatan yang disediakan

Huruf cPenggolongan kelas Salon Kecantikan dan Barber Shop ditetapkan dengan memperhatikan tempat, jumlah fasilitas serta pelayanan yang diberikan

Pasal 9Cukup Jelas

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12Cukup Jelas

Pasal 13Cukup Jelas

Pasal 14Huruf a

Yang dimaksud pembinaan dari Pemerintah Daerah antara lain mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan, memperoleh informasi dan dukungan dalam rangka penguatan modal (kredit usaha) serta bentuk-bentuk pembinaan lainnya

Huruf bCukup Jelas

Huruf cCukup Jelas

Huruf dKeikutsertaan dalam kegiatan promosi wisata disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah

Pasal 15Ayat (1)

Huruf aCukup Jelas

Huruf bPungutan Negara antara lain meliputi Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan Pungutan Daerah antara lain meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), dan lain-lain pungutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf c

21

Pelayanan yang dimaksudkan selain pelayanan secara maksimal bagi pengunjung sesuai standar jenis usahanya, juga berupa pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

Huruf dCukup Jelas

Huruf eCukup Jelas

Huruf fCukup Jelas

Huruf gYang dimaksudkan jenis usaha tertentu seperti usaha hiburan antara lain Bilyard, Play Station dan Video Game, Karaoke, serta Cafetaria. Agar pemilik usaha tersebut memperhatikan batas waktu kunjungan, serta pembatasan untuk usia tertentu. Khusus usaha Play Station dan Video Game, hendaknya pemilik usaha tidak memperkenankan anak usia sekolah dan berseragam sekolah berkunjung pada jam-jam tertentu.

Huruf hYang dimaksudkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah antara lain meliputi ketentuan pelarangan penjualan dan peredaran minuman berakohol, ketentuan operasional pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan, serta berbagai ketentuan lainnya yang berhubungan dengan dunia usaha

Huruf iPenyampaian laporan tahun dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengawasan Pemerintah Daerah yang menyangkut kelayakan kelangsungan usaha

Ayat (2)Yang dimaksudkan mengambil tindakan tertentu meliputi upaya mulai dari peneguran, pengusiran pengunjung dari tempat usaha hingga pada pelaporan kepada pihak yang berwenang

Pasal 16Cukup Jelas

Pasal 17Cukup Jelas

Pasal 18Cukup Jelas

Pasal 19Cukup Jelas

Pasal 20Cukup Jelas

Pasal 21Cukup Jelas

Pasal 22Cukup Jelas

22

Pasal 23Cukup Jelas

Pasal 24Cukup Jelas

Pasal 25Cukup Jelas

Pasal 26Cukup Jelas

Pasal 27Cukup Jelas

Pasal 28Cukup Jelas

Pasal 29Cukup Jelas

Pasal 30Cukup Jelas

Pasal 31Cukup Jelas

Pasal 32Cukup Jelas

Pasal 33Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35Usaha rekreasi dan hiburan umum serta usaha salón kecantikan dan pemangkasan rambut termasuk dalam usaha pariwisata, sehingga dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pariwisata di Kabupaten Buol ini, 2 (dua) Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut, harus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36Cukup Jelas

Pasal 37Cukup Jelas

23

24