BPM ACEH

OLEH :

KEPALA BIDANG KETAHANAN MASYARKAAT MUKIM DAN GAMPONG

PERAN POKJANAL POSYANDU ACEH DALAM

MENSOSIALISASIKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2012

B I O D A T A

Nama : Ruksana, SP, M.Si

NIP : 19641231 199803 2 004

Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim

dan

Gampong

Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) Unsyiah (2009)

Alamat kantor : Jl. Tgk. Syech Mudawali No. E-19 Banda Aceh

Telp. (0651) 26328

Hp : 085260364499

Visi Pembangunan Aceh 2012-2017 yang ditetapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh tahun 2012-2017 :

Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi 5 (lima) tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang pemberdayaan masyarakat. Adapun Misi pemerintahan Aceh Tahun 2012-2017 adalah ;

1. Memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan UU PA untuk menjaga perdamaian yang abadi;

2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat;

3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;

4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proposional, terintegrasi dan berkelanjutan;

5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH TAHUN 2012-2017

“Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh

sebagai wujud MoU Helsinki”

3

Dalam mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;

2. Peningkatan keswadayaan masyarakat;

3. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong;

4. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan serta program-program prioritas Pemerintah Aceh terutama dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan;

5. Pemantapan nilai – nilai sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan keluarga;

6. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Gampong;

7. Pemanfaatan sumber daya alam melalui desiminasi informasi sesuai kebutuhan melalui gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berwawasan lingkungan.

VISI DAN MISI BPM ACEH TAHUN 2012-2017

“Terwujudnya keberdayaan masyarakat Aceh serta

Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan

Gampong”

4

1. Pemantapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong sesuai dengan kaidah yang berlaku;2. Peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Gampong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dan memantapkan menejemen pemerataan keadilan serta peningkatan

kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial dan ekonomi melalui pembinaan dan stimulan dalam rangka penanggulangan kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan;

4. Penanggulangan kemiskinan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dilaksanakan berdasarkan pembagian 4 klaster/kelompok yaitu :a. Klaster I bantuan dan Perlindungan Sosial berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban

hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;b. Klaster II Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat

miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;c. Klaster III Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha

berskala mikro dan kecil;d. Klaster IV Program murah untuk rakyat untuk memberikan ”sesuatu” dengan harga sangat murah dengan sebagian dibantu

pemerintah.5. Melanjutkan dan mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan serta program prioritas

lainnya;6. Memfungsikan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebagai lembaga pengembangan perekonomian masyarakat Gampong; 7. Mengupayakan bantuan stimulan bagi masing-masing Gampong secara proporsional dalam bentuk program Bantuan Keuangan

Peumakmue Gampong atau nama lain serta program-program pemberdayaan lainnya sesuai dengan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing Gampong;

8. Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan dan kelembagaan Mukim/ Gampong, pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan pelaku program melalui berbagai pelatihan dan field training guna meningkatkan pengetahuan sehingga diharapkan menjadi tenaga profesional pada bidang tugasnya;

9. Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengelola Industri Kecil dan Rumah Tangga serta meningkatnya kemampuan usaha UKM;10. Pengembangan TTG untuk perdesaan sebagai upaya peningkatan akses kelompok masyarakat miskin terhadap TTG untuk peningkatan

produktifitas;11. Menumbuh kembangkan keswadayaan, gotong royong masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Gampong;12. Memberdayakan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan di

Gampong maupun diperkotaan melalui 10 program pokok PKK;13. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan peningkatan gizi anak sekolan sehingga akan tercipta suasana yang

mendukung kecerdasan dan aktifitas anak.14. Mendukung kegiatan posyandu dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Gampong;15. Meningkatkan kualitas pendidikan guna mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan mendukung Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat.

STRATEGI MEWUJUDKAN VISI & MISI BPM ACEH

5

LATAR BELAKANG

26,65

23,53 21,80 20,98

19,57 18,58 16,58 15,42

14,15 13,33 12,49 11,66

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)

ACEH

INDONESIA

Pada Tahun 2007 persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 16,58 persen dan pada Tahun 2010 turun menjadi 13,33 persen atau mengalami penurunan lebih dari 4,09 persen sedangkan Provinsi Aceh mencapai 26,65 persen pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2012 turun menjadi 18,58 persen atau mengalami penurunan lebih dari 8,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan tingkat kemiskinan masih harus berlanjut walau beberapa tahun terakhir keberhasilan yang dicapai pemerintah Aceh cukup membanggakan. (data BPS).

HASIL PENELITIAN UNSYIAH – BPM ACEH TAHUN 2010

1. MOTTO POSYANDU PLUS DARI, UNTUK, OLEH MASY BLM DIPAHAMI SECARA UTUH OLEH

SELURUH LAPISAN MASY ;

2. SEBAGIAN KADER DAN BIDAN TIDAK AKTIF (BAHKAN SEBAGIAN BIDAN GAMPONG TIDAK

MENETAP DI GAMPONG;

3. DUKUNGAN PERANGKAT GAMPONG DAN TOKOH MASY, TERUTAMA KAUM BAPAK CENDERUNG

KURANG;

4. KETIDAKAKTIFAN KADER DIPENGARUHI OLEH PENGETAHUAN DAN TK PENDIDIKAN,

DUKUNGAN SUAMI, INSENTIF DAN DUKUNGAN MASY (KHUSUSNYA, PERANGKAT GAMPONG

DAN PENERIMA MANFAAT);

5. PAUD DAN TPA YG MERUPAKAN PROGRAM ANDALAN POSYANDU PLUS YG SEHARUSNYA

AKTIF, MASIH BELUM BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA;

6. PEMAHAMAN MASY PENERIMA MANFAAT POSYANDU, MASY PENDUKUNG, KADER DAN

PENGGIAT PRO-POOR TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI POSYANDU (BIASA DAN PLUS)

RELATIF KURANG;

7. SECARA UMUM RENDAHNYA PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, KESADARAN DAN KOMPETENSI

SOSIAL PARA KADER DISEBABKAN OLEH TINGKAT PENDIDIKAN MEREKA YG RATA2 LULUSAN

SLTP, KURANGNYA PEMBINAAN DARI PEMERINTAH, SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT YG

KURANG BAIK, TERMASUK RENDAHNYA INSENTIF;

8. RENDAHNYA KOMPETENSI SOSIAL PARA BIDAN DIPENGARUHI OLEH KESADARAN, MOTIVASI

DAN TANGGUNG JAWABNYA THD TUPOKSINYA SBG BIDAN DI POYANDU.

1. Pokjanal yang ada hanya sekedar SK;2. Belum optimalnya tugas dan fungsi masing-masing

sektor;3. Sekretariat Tetap belum mempunyai program kerja yg

jelas dan terintegrasi;4. Kurangnya koordinasi antar Sektor/Lembaga dan antar

Program Pemberdayaan terkait;5. Masih ada persepsi bahwa Pokjanal tugas teknis Dinas

Kesehatan;6. Kurangnya sosialisasi; dan7. Belum maksimalnya dukungan dana pembinaan,

termasuk Dana Operasional Posyandu,dll.

PERMASALAHAN POKJANAL PADA UMUMNYA

1. PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL

PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU;

2. PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN

PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS

PELAYANAN TERPADU;

3. PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN

LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU.

LANDASAN HUKUM

Meliputi :a. Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak ;

b. Bina Keluarga Balita (BKB);

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Pos PAUD);

d. Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA);

e. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

f. Perilaku Hidup Bersih, Sehat dan Berwawasan Kependudukan;

g. Kesehatan Lanjut Usia;

h. Bina Keluarga Remaja;

i. Kesehatan Reproduksi Remaja;

j. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

k. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan

l. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

m. Akte Kelahiran Anak;

n. Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak; dan

o. Peningkatan Ekonomi Keluarga.

RUANG LINGKUP LAYANAN DLM PERGUB 60 THN 2012

PENGERTIAN

1. POSYANDU :SALAH SATU BENTUK UKBM YANG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH, UNTUK DAN BERSAMA MASY DLM PEMBANGUNAN KESEHATAN GUNA MEMBERDAYAKAN MASY DAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA MASY DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR UTK MEMPERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI MELALUI 5 KEGIATAN ATAU PELAYANAN MINIMAL PADA POSYANDU.

2. POSYANDU PLUS : POSYANDU YG SELAIN MELAKSANAKAN KEGIATAN 5 MEJA, JUGA MENJALANKAN ROGRAM-PROGRAM LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DALAM PERMENDAGRI NOMOR 19 THN 2011.DENGAN KATA LAIN, POSYANDU PLUS ADALAH POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI, BKB, POS PAUD, TPA DAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK UKBM YG DIKELOLA DAN DISELENGGARAKAN DARI, OLEH DAN UNTUK MASY.

12

3. POKJANAL POSYANDU : KELOMPOK KERJA YANG TUGAS DAN FUNGSINYA MEMPUNYAI KETERKAITAN DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN/PENGELOLAAN POSYANDU YANG BERKEDUDUKAN DI PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN.

POKJANAL POSYANDU (Permendagri Nomor 54 Tahun 2007)

POKJANAL – Pusat

POKJANAL – Provinsi

POKJANAL – Kabupaten/Kota

POKJANAL – Kecamatan

POKJA – Gampong

PEMBINA POKJANAL

MENDAGRI

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

CAMAT

KEUCHIK

51

Pembina Gubernur dan Wakil Gubernur

Ketua Sekretaris Daerah Aceh

Wakil Ketua I Kepala BAPPEDA Aceh

Wakil Ketua II Ketua TP. PKK Aceh

Sekretaris Kepala BPM Aceh

Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Aceh

Bendahara Bendahara Pengeluaran pada BPM Aceh

Anggota Kepala SKPK terkait, Akademisi / Para Ahli,BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat

Bidang - bidang Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB, Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SIP, Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy. dan Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

Pokjanal Posyandu Provinsi

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pokjanal Posyandu Provinsi

Pokjanal Posyandu Kabupaten/KotaPembina Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Ketua Sekretaris Daerah / Asisten Bidang Kesra

Wakil Ketua I Kepala BAPPEDA Kabupaten / Kota

Wakil Ketua II Ketua TP PKK Kabupaten / Kota

Sekretaris Kepala BPM Kabupaten / Kota

Wakil Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Bendahara Bendahara pada Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat

Anggota Kepala SKPKab/Kota terkait, Akademisi/ Para Ahli,BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat

Bidang - bidang Bidang Kelembagaan, Bidang Pelayanan Kesehatan Gizi dan KB, Bidang Komunikasi Informasi dan Edukasi, Bidang SDM, Bidang Bina Program, Bidang Pemb. Masy. dan Perekonomian Keluarga dan bidang-bidang lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

55

56

SEKRETARIAT POKJANAL POSYANDU

Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu

Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu

Melakukan peran sebagai satuan tugas administrasi pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu

Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjanal Posyandu

Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan

TUGAS

19

PERAN MASING-MASING UNSUR DALAM PENGORGANISASIAN POKJANAL POSYANDU

1. Dinas/Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD); berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan peran serta masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan, pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, fasilitas, pemantauan.

2. Dinas Kesehatan : berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alat-alat kesehatan) serta dukungan bimbingan teknis.

3. BkkbN/PLKB : berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat.

4. BAPPEDA : berperan dalam koordinasi perencanaan umum dan evaluasi.

5. TP. PKK : berperan dalam pendayagunaan kader, motivasi masyarakat, penyuluhan dan bimbingan teknis.

6. Dinas pendidikan, LSM, dan sebagainya ; berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu.

20

PELAKSANAAN PEMBINAAN POSYANDU DI PROVINSI ACEH TAHUN 2008 S.D 2013

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN JUMLAH DANA SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN KET

1. Rakorda Pokjanal Posyandu 92 orang 129.042.000 APBA Banda Aceh 2008

2. Rakorda Pokjanal Posyandu 79 orang 120.020.000 APBD I Banda Aceh 2009

3. a. Rakorda Pokjanal Posyandu 79 orang 103.092.000 APBD I Banda Aceh 2010 41.204.000 UNICEF b. Pembinaan, monitoring dan 15 Kab/Kota 43.500.000 APBD I Kab/Kota 2010 evaluasi kegiatan Pokjanal Posyandu ke Kabupaten/Kota c. Studi Banding ke Pokjanal 13 orang 200.899.200 UNICEF Kab. Bone 2010 Posyandu Provinsi Sulawesi Selatan d. Assessment Posyandu Plus 159 Desa 927.431.374 UNICEF 13 Kab/Kota 2010 (Survey Kuantitatif) 2 Kab di Sumut e. Kegiatan Assessment Posyandu 3 Kabupaten 413.915.000 UNICEF Aceh Besar 2010 Plus (Study Kualitatif) Aceh Jaya Aceh Timur

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN JUMLAH DANA SUMBER DANA LOKASI KEGIATAN KET

f. Workshop Sosialisasi dan   83.219.800 UNICEF Banda Aceh 2010  Audiency                       

g. Pelaporan Komprehensif 15 Kab/Kota 23.000.000 UNICEF Kab/Kota 2010             

4. a. Rakorda Pokjanal Posyandu 102 orang 173.782.000 APBA Banda Aceh 2011             

b. Rapat Koordinasi (Rakor) dan 330 orang 1.119.167.000 APBA Banda Aceh 2011  Sosialisasi Program Posyandu            Gampong Binaan                       

c. Biaya Jajanan PMT-Balita di 345 gpg x 4 blnx 193.200.000 APBA Kab/Kota 2011  Posyandu Binaan Rp. 140.000,-                     

d. Biaya Penguatan Kapasitas 345 Gampong 207.000.000 APBA Kab/Kota 2011  Kelembagaan Pokja Posyandu            Gampong                       

e. Honorarium/Insentif Kader 5 org x 345 gpg x 345.000.000 APBA Kab/Kota 2011  Posyandu Gampong Binaan 4 bln x Rp. 50.000,-                     

f. Pembinaan, monitoring dan 18 Kab/Kota 139.100.000 APBA Kab/Kota 2011  evaluasi kegiatan Pokjanal            Posyandu ke Kabupaten/Kota          

22

NO PROGRAM/KEGIATAN SASARAN JUMLAH DANA SUMBER DANA

LOKASI KEGIATAN KET

g. Workshop Pengembangan Tim Pokjanal 140.350.000 UNICEF Banda Aceh 2011

  Rencana Strategis untuk Posyandu Provinsi        

  Pokjanal Posyandu di tingkat          

  Provinsi          

              h. Workshop Sosialisasi Revitalisasi Tim Pokjanal 106.050.000 UNICEF Banda Aceh 2011

  Posyandu dan Pokjanal Posyandu Posyandu Provinsi        

    dan Kab/Kota        

             

i. Workshop Pengembangan Tim Pokjanal 174.225.000 UNICEF Banda Aceh 2011

  Pedoman Umum/Petunjuk Teknis Posyandu Provinsi        

  Pendekatan Terpadu melalui          

  Posyandu          

             

j. Workshop Operasionalisasi   74.950.000 UNICEF Banda Aceh 2011

  dan Pemeliharaan Fasilitas dan          

  Program Posyandu di Aceh          

             

1 2 3 4 5 6 7

5. a. Rakorda Pokjanal Posyandu 102 orang 148,992,000 APBA Banda Aceh 2012

b. Rapat Triwulanan Pokjanal 35 orang 15,262,500 APBA Banda Aceh 2012

c. Pembinaan, monitoring dan Evaluasi program Pokjanal

Posyandu ke Kab/Kota 22 Kab/Kota 216,250,000 APBA Kab/Kota 2012

6. a. Rakorda Pokjanal Posyandu 56 orang 74,574,000 APBA Banda Aceh 2013

b. Rapat Triwulanan Pokjanal 30 orang 15,300,000 APBA Banda Aceh 2013

c. Pembinaan, monitoring dan d. Evaluasi program Pokjanal e. Posyandu ke Kab/Kota

3 Kab/Kota 27,450,000 APBA Kab/Kota 2013

23

1 2 3 4 5 6 7

7.a. Workshop Penyusunan PenstraPokjanal Posyandu Aceh 44 orang 151.095.000 Unicef Banda Aceh 2013

b. Rapat Final Renstra Pokjanal 10 orang 41.700.000 Unicef Banda Aceh 2013

c. Sosialisasi Renstra di 3 Kabupaten (Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Timur)

150 orang 55.965.000 Unicef

Aceh Jaya, Aceh Besar dan Aceh

TImur 2013

d. Workshop Sosialisasi Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu Aceh untuk Pokjanal Provinsi dan Pokjanal 23 Kabupaten / Kota

66 orang 156.280.000 Unicef Banda Aceh 2013

e. Workshop Sosialisasi Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengintegrasi Layanan Sosial Dasar di Posyandu Aceh untuk 3 Kabupaten dan Pokjanal Kecamatan

150 orang 55.965.000 Unicef

Aceh Jaya, Aceh Besar dan Aceh

Timur2013

No Provinsi / Kabupaten / Kota Jumlah Tahun Ket

1. Provinsi Aceh 1 Unit 2008

2. Kota Subulussalam 1 Unit 2008

3. Kabupaten Aceh Jaya 1 Unit 2008

4. Kabupaten Aceh Besar 1 Unit 2009

5. Kabupaten Bireuen 1 Unit 2009

6. Kabupaten Aceh Timur 1 Unit 2009

7. Kabupaten Aceh Tengah 1 Unit 2010

8. Kabupaten Pidie Jaya 1 Unit 2010

9. Kota Banda Aceh 1 Unit 2010

DAFTAR ALOKASI PENERIMA BANTUAN KOMPUTER SIP DARI KEMENDAGRI

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU

STRUKTUR PERGUB NO. 60 TAHUN 2012

• BAB I KETENTUAN UMUM• BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN• BAB IIIPELAKSANAAN• BAB IV PENGAWASAN• BAB V PEMBIAYAAN • BAB VI KETENTUAN PERALIHAN• BAB VII KETENTUAN PENUTUP

BAB IIMAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN JUKLAK PENGINTEGRASIAN POSYANDU

(1) DIMAKSUDKAN SEBAGAI PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM

PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU.

(2) BERTUJUAN AGAR PENYELENGGARAAN PENGINTEGRASIAN

LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU TERLAKSANA DGN

OPTIMAL.

(3) SASARANNYA ADALAH PEMBINA, PENYELENGGARA ATAU

PENGELOLA, APARAT LINTAS SEKTOR, LSM DAN MASYARAKAT.

BAB IIIPELAKSANAAN

(1) PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU DILAKSANAKAN BERPEDOMAN PADA JUKLAK DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN MENGACU PADA STANDAR PELAKSANAAN OPERASIOANAL YANG DITERBITKAN OLEH MASING-MASING SEKTOR.

(2) POSYANDU YANG MELAKSANAKAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM DENGAN KEGIATAN LAYANAN SOSIAL DASAR LAINNYA DISEBUT POSYANDU PLUS.

(3) POSYANDU PLUS PALING SEDIKIT MELAKSANAKAN 4 PROGRAM KEGIATAN TERINTEGRASI, YAITU : POSYANDU; POS PAUD/PAUD; BKB DAN TPA.

(4) SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KEGIATAN PD TINGKAT GAMPONG MELAKUKAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM KEGIATAN MASING2 PD POSYANDU SEBAGAI WADAH UTAMA.

(5) JUKLAK PENGINTEGRASIAN POSYANDU MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERGUB INI.

KOORDINASI

(1) PENYELENGGARAAN KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN POSYANDU PLUS DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KAB/KOTA MELALUI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POKJANAL POSYANDU.

(2) UNTUK MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS POKJANAL POSYANDU SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, CAMAT DAN KEUCHIK MEMBENTUK SEKRETARIAT TETAP.

FASILITASI

(1) PEMERINTAH ACEH /PEMERINTAH KAB/KOTA MELALUI SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT MEMFASILITASI POSYANDU PLUS DI GAMPONG.

(2) PEMBERIAN FASILITASI DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG PERORANGAN, LEMBAGA NON PEMERINTAH, BADAN DUNIA DAN DUNIA USAHA.

(3) PEMBERIAN FASILITAS DAPAT BERBENTUK PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA, DUKUNGAN TERHADAP OPERASIONAL, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM KEGIATAN.

KADER DAN KADERISASI

(1) PENGANGKATAN KADER DILAKUKAN SESUAI KEBUTUHAN POSYANDU PLUS.

(2) PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KAB/KOTA MENYEDIAKAN INSENTIF SETIAP BULAN KEPADA KADER SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

(3) PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KAB/KOTA MELALUI SKPA/SKPK MELAKSANAKAN PENGUATAN SECARA BERKALA TERHADAP PENINGKATAN KAPASITAS KADER.

TENAGA PENDAMPING

(1) POKJANAL/POKJA DAPAT MEREKRUT TENAGA PENDAMPING YG MEMILIKI

KEAHLIAN KHUSUS SESUAI DGN KEBUTUHAN PROGRAM KEGIATAN YG DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS.

(2) INSENTIF, TUGAS DAN FUNGSI TENAGA PENDAMPING DITETAPKAN OLEH POKJA.

PEMBINAAN

(1) GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA, CAMAT DAN KEUCHIK MELALUI POKJANAL POSYANDU DAN POKJA MELAKUKAN PEMBINAAN POSYANDU PLUS SECARA BERJENJANG. PEMBINAAN MENCAKUP :

a. MELAKUKAN BIMBINGAN, ADVOKASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN POSYANDU PLUS SECARA RUTIN DAN TERJADWAL.

b. MEMFASILITASI PERGERAKAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN POSYANDU PLUS.

(2) SKPA/SKPK DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT, MELAKUKAN PEMBINAAN SECARA TEKNIS SESUAI PROGRAM YANG DILAKSANAKAN DI POSYANDU PLUS. PEMBINAAN SECARA TEKNIS MENCAKUP :

a. MELAKUKAN BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI PROSEDUR YG TELAH DITETAPKAN.

b. MEMBERIKAN PELATIHAN BAGI KADER ATAU PENYELENGGARA LAYANAN.

PELAPORAN

(1) POKJA BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN SECARA BERKALA MENGACU PADA SISTIM INFORMASI TERPADU YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMYAMPAIKAN LAPORAN TERSEBUT SECARA BERJENJANG KEPADA SKPK/SKPA YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH.

(2) KADER DAN TENAGA PENDAMPING BERKEWAJIBAN MEMBUAT LAPORAN KEGIATAN SESUAI DENGAN STANDAR OPERASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MASING2 SEKTOR DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN TERSEBUT MASING2 KEPADA SKPK/SKPA DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT.

BAB IVPENGAWASAN

(1) SKPA/SKPK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN POSYANDU PLUS SECARA BERSAMA/BERKALA DIBAWAH KOORDINASI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH.

(2) PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA BERJENJANG PD TINGKAT PROVINSI, KAB/KOTAKECAMATAN DAN GAMPONG.

(3) HASIL PENGAWASAN DISAMPAIKAN KEPADA ATASAN SECARA BERJENJANG.

BAB VPEMBIAYAAN

(1) PEMBIAYAAN PELAKSANAAN KEGIATAN POSYANDU PLUS BERSUMBER DARI DANA APBN, APBA DAN APBK SERTA SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT.

(2) PEMBIAYAAN PELAKSANAAN POSYANDU DIALOKASIKAN MELALUI SKPA/SKPK/INSTANSI TEKNIS TERKAIT.

(3) PEMBIAYAAN KEGIATAN POKJANAL POSYANDU/POKJA DIBEBANKAN PADA APBA DAN APBK MELALUI SKPA/SKPK YANG MEMBIDANGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ACEH.

DUKUNGAN REVITALISASI POSYANDU DAN PAUD

melalui

BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG)

Merupakan program strategis Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah gampong yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dipelihara oleh masyarakat gampong itu sendiri, serta difasilitasi oleh konsultan pendamping dari PNPM Mandiri Perdesaan. Program BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh diintegrasikan dengan PNPM Mandiri Perdesaan sejak Tahun 2009 s.d Tahun 2013. Alokasi BLM BKPG :a. T.A. 2009 Rp 318.950.000.000.-b. T.A. 2010 Rp 468.550.000.000,-c. T.A. 2011 Rp 299.300.000.000,-d. T.A. 2012 Rp 445.119.000.000,-e. T.A. 2013 Rp 322.550.000.000,- (Tahap I)

Rp 129.930.000.000,- (Tahap II)

Total Anggaran 2009 s.d 2013 Rp 1.984.399.000.000,-

BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG(BKPG)

Lokasi & Alokasi BKPG Tahun Anggaran 2013

JML KEC

JML GPG

Rp. 50 Jt/GPG JML KECJML GPG

Rp. 50 Jt/Gpg Rp. 20 Jt/GPG

1 ACEH SELATAN 18 248 12.400.000.000 18 260 600.000.000 5.200.000.000

2 ACEH TENGGARA 16 385 19.250.000.000 16 385 - 7.700.000.000

3 ACEH TIMUR 24 511 25.550.000.000 24 511 - 10.220.000.000

4 ACEH TENGAH 14 295 14.750.000.000 14 295 - 5.900.000.000

5 ACEH BARAT 12 321 16.050.000.000 12 322 50.000.000 6.440.000.000

6 ACEH BESAR 23 604 30.200.000.000 23 604 - 12.080.000.000

7 PIDIE 23 727 36.350.000.000 23 727 - 14.540.000.000

8 ACEH UTARA 27 852 42.600.000.000 27 852 - 17.040.000.000

9 SIMEULUE 8 138 6.900.000.000 10 138 - 2.760.000.000

10 ACEH SINGKIL 11 116 5.800.000.000 11 116 - 2.320.000.000

11 BIREUEN 17 609 30.450.000.000 17 609 - 12.180.000.000

12 ACEH BARAT DAYA 9 132 6.600.000.000 9 132 - 2.640.000.000

13 GAYO LUES 11 136 6.800.000.000 11 136 - 2.720.000.000

14 ACEH JAYA 9 172 8.600.000.000 9 172 - 3.440.000.000

15 NAGAN RAYA 10 222 11.100.000.000 10 222 - 4.440.000.000

16 ACEH TAMIANG 12 213 10.650.000.000 12 213 - 4.260.000.000

17 BENER MERIAH 7 232 11.600.000.000 10 232 - 4.640.000.000

18 PIDIE JAYA 8 222 11.100.000.000 8 222 - 4.440.000.000

19 BANDA ACEH 9 90 4.500.000.000 9 90 - 1.800.000.000

20 SUBULUSSALAM 5 74 3.700.000.000 5 74 - 1.480.000.000

21 LANGSA 5 66 3.300.000.000 5 66 - 1.320.000.000

22 LHOKSEUMAWE 4 68 3.400.000.000 4 68 - 1.360.000.000

23 SABANG 2 18 900.000.000 2 18 - 360.000.000

284 6.451 322.550.000.000 289 6.464 650.000.000 129.280.000.000

NOTE :

APBA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2013

129.930.000.000

Penambahan jumlah desasesuai Keputusan Gubernur Nomor :140/738/2012tentang Penetapan dan Nomor Kode Wilayah Administrasi PemrintahanKecamatan, Mukim dan Gampong Aceh

APBA MURNINO KABUPATEN/KOTA

TOTAL

TOTAL Rp. 452.480.000.000,-

Penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) guna membiayai kegiatan modal usaha kepada masyarakat dalam bentuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan untuk membiayai kegiatan infrastruktur gampong skala kecil seperti pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, air bersih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah gampong;

Biaya tunjangan untuk mendukung kegiatan Revitalisasi Posyandu dan Pendidikan Anak Usaia Dini (PAUD) pada masing-masing gampong

PENGGUNAAN BKPG

JENIS-JENIS KEGIATAN REVITALISASI POSYANDU DAN PAUD MELALUI :

a. Pengadaan Makanan Tambahan bagi balita dan anak sekolah;

b. Pengadaan kelengkapan sarana penunjang Posyandu dan PAUD;

c. Pengadaan baju Kader Posyandu;

d. Honorarium Kader Posyandu dan PAUD;

e. Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).

Lanjutan ……….

REKAPITULASI PENCAIRAN BKPG TAHUN ANGGARAN 2013(APBA MURNI)

31 Oktober 2013

KEC GPG KEC GPG GPG KEC GPG KEC GPG

1 ACEH SELATAN 18 248 18 248 18 248 0 18 248 18 248

2 ACEH TENGGARA 16 385 16 316 16 316 69 16 316 16 316

3 ACEH TIMUR 24 511 24 455 24 455 56 24 455 24 455

4 ACEH TENGAH 14 295 13 257 13 257 38 13 257 13 257

5 ACEH BARAT 12 321 12 313 12 313 8 12 313 12 313

6 ACEH BESAR 23 604 23 601 23 601 3 23 601 23 601

7 PIDIE 23 727 23 699 23 699 28 23 699 23 699

8 ACEH UTARA 27 852 27 809 27 809 43 27 806 27 806

9 SIMEULUE 10 138 10 129 10 129 9 10 129 10 129

10 ACEH SINGKIL 11 116 11 116 11 116 0 11 116 11 116

11 BIREUEN 17 609 17 605 17 605 4 17 605 17 605

12 ABDYA 9 132 9 101 9 101 31 9 101 9 101

13 GAYO LUES 11 136 11 136 11 136 0 11 136 11 136

14 ACEH JAYA 9 171 9 168 9 168 3 9 168 9 168

15 NAGAN RAYA 10 222 10 221 10 221 1 10 221 10 221

16 ACEH TAMIANG 12 213 12 210 12 210 3 12 210 12 210

17 BENER MERIAH 10 232 10 224 10 224 8 10 224 10 224

18 PIDIE JAYA 8 222 8 222 8 222 0 8 222 8 222

19 BANDA ACEH 9 90 9 89 9 89 1 9 89 9 89

20 SABANG 2 18 2 18 2 18 0 2 18 2 18

21 LHOKSEUMAWE 4 68 4 66 4 66 2 4 66 4 66

22 LANGSA 5 66 5 65 5 65 1 5 65 5 65

23 SUBULUSSALAM 5 74 5 74 5 74 0 5 74 5 74

289 6450 288 6142 288 6142 308 288 6139 288 6139

NO KABUPATEN JML KEC JML GPG

BERKAS DITERIMA DAN DIVERIFIKASI BERKAS DIAJUKAN KE DKA

BERKAS BELUM DITERIMA BPM

ACEHSP2D PENYALURAN KE REK. GPG

T O T A L

46

REKAPITULASI PENCAIRAN BKPG TAHUN ANGGARAN 2013(APBA PERUBAHAN)

6 November 2013

KEC GPG KEC GPG GPG KEC GPG KEC GPG

1 ACEH SELATAN 18 260 14 192 14 192 68 0 0 0 0

2 ACEH TENGGARA 16 385 12 226 12 226 159 0 0 0 0

3 ACEH TIMUR 24 511 1 35 1 35 476 0 0 0 0

4 ACEH TENGAH 14 295 13 257 13 257 38 0 0 0 0

5 ACEH BARAT 12 322 9 246 9 246 76 0 0 0 0

6 ACEH BESAR 23 604 21 560 21 560 44 0 0 0 0

7 PIDIE 23 727 18 552 8 204 175 0 0 0 0

8 ACEH UTARA 27 852 25 721 9 219 131 0 0 0 0

9 SIMEULUE 10 138 3 47 3 47 91 0 0 0 0

10 ACEH SINGKIL 11 116 8 73 8 73 43 0 0 0 0

11 BIREUEN 17 609 16 490 16 490 119 0 0 0 0

12 ABDYA 9 132 0 0 0 0 132 0 0 0 0

13 GAYO LUES 11 136 10 116 10 116 20 0 0 0 0

14 ACEH JAYA 9 172 9 168 9 168 4 0 0 0 0

15 NAGAN RAYA 10 222 10 221 20 221 1 0 0 0 0

16 ACEH TAMIANG 12 213 12 210 12 210 3 0 0 0 0

17 BENER MERIAH 10 232 10 224 10 224 8 0 0 0 0

18 PIDIE JAYA 8 222 8 222 6 165 0 0 0 0 0

19 BANDA ACEH 9 90 0 0 0 0 90 0 0 0 0

20 SABANG 2 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0

21 LHOKSEUMAWE 4 68 0 0 0 0 68 0 0 0 0

22 LANGSA 5 66 0 0 0 0 66 0 0 0 0

23 SUBULUSSALAM 5 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0

289 6464 199 4560 181 3653 1904 0 0 0 0

NO KABUPATEN JML KEC JML GPG

BERKAS DITERIMA DAN DIVERIFIKASI

BERKAS DIAJUKAN KE DKABERKAS BELUM DITERIMA BPM

ACEHSP2D PENYALURAN KE REK. GPG

T O T A L

47

CAPAIAN BKPG SEJAK TAHUN 2009 S.D 2013

Plus Berbagai Hasil Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat lainnya di Seluruh Gampong /Desa

J ENIS KEGIATAN ALOKASI DANA %

J alan Desa 616.276.159.783 4.702.594 Meter 33,57%

J embatan 46.716.215.000 1.366 Unit 2,54%

Sarana Air Bersih 51.587.957.500 266.623 Unit 2,81%

Bronjong/ TPT/ Talud 62.140.024.367 316.975 Meter 3,38%

Drainase 697.170.000 3.294 Meter 0,04%

Irigasi 206.735.749.333 1.237.745 Meter 11,26%

Pasar Desa 1.370.870.000 21 Unit 0,07%

Saluran 200.160.687.988 1.249.972 Meter 10,90%

Sumur Bor 3.531.592.300 158 Unit 0,19%

MCK 28.275.671.000 914 Unit 1,54%

Bak Penampung 623.845.000 23 Unit 0,03%

Listrik Desa 50.000.000 1.000 Meter 0,00%

Tambatan Perahu 1.129.044.000 16 Unit 0,06%

Bangunan Pelengkap 61.868.002.000 679 Unit 3,37%

Gedung/ Bangunan 77.473.242.000 3.027 Unit 4,22%

Sarana Pendidikan 56.331.318.000 587 Unit 3,07%

Sarana Kesehatan 20.075.918.000 336 Unit 1,09%

Makanan Tambahan Balita 86.940.000 4 Paket 0,00%

Plat Beton 10.765.776.916 9.255 Meter 0,59%

Box Culvert/ Pintu Air 8.618.940.966 19.805 Meter 0,47%

Revitalisasi Posyandu 8.491.344.340 209 Unit 0,46%

Penyertaan Modal BUMG/ SPP 335.823.868.807 6.367 Kelompok 18,29%

Operasional BKPG 37.229.662.700 - - 2,03%

TOTAL 1.836.060.000.000

VOLUME

Jalan Desa

Sarana Air Bersih

Bronjong/TPT

Irigasi

Saluran Air

Penimbunan

MCK

Tambatan Perahu

Bangunan Pelengkap

Gedung/Bangunan

Gedung Serba Guna

Gedung Pengajian

Gedung TPA

Gedung PKK

Honor Guru

Simpan Pinjam Perempuan

Perlengkapan TPA

Pengering Rawa

Prasarana Lainnya

Peningkatan Kapasitas Masy.

Box Culvert/Pintu Air

Penyertaan Modal BUMG

616,276,159,783 46,716,215,000 51,587,957,500 62,140,024,367

697,170,000 206,735,749,333

1,370,870,000 200,160,687,988

3,531,592,300 28,275,671,000

623,845,000 50,000,000 1,129,044,000

61,868,002,000 77,473,242,000

56,331,318,000 20,075,918,000

86,940,000 10,765,776,916 8,618,940,966 8,491,344,340

335,823,868,807 37,229,662,700

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG PROVINSI ACEH TAHUN 2009 S.D 2013

48

Terima

Kasih