bpkad.blitarkab.go.idbpkad.blitarkab.go.id/.../uploads/renja-bpkad2014.docx · web viewsedang...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal
sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun
terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
1
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.
2
Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Blitar yakni Penguatan
Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatkan Kesejahteraan
Rakyat dan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar
”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG
BERKUALITAS DAN AKUNTABEL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR” dapat mendukung
terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang
Pemerintahan di Tahun 2014 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yakni Meningkatkan
Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar
Tanpa Pengecualian.
Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan
Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Blitar menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Penyusunan
Renja SKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2011-
2016. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.
4
1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupaten Blitar dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Permendagri
Nomor 21 tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2009-2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014, dan
perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar tahun 2014.
Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS)
Tahun 2014.
6
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2014, meliputi :
- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah
(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2013 (tahun
berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.
8
Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 (tahun berjalan)*Kabupaten Blitar
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan Target KinerjaCapaian Program
(Renstra SKPD)Tahun 2013
Realisasi capaianprogram dan kegiatan
s/dakhir tahun
2013Program pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi
perkantoran
100% 79,54%
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pemeliharaan rutin berkala bangunan
asset pemerintah Kabupaten
100% 90,70%
2. Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
100% 90,10%
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 100% 32,50%
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100% 87,14%
9
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1) Penyusunan analisa standar belanja 100% 91,75%
2) Penyusunan rancangan perda tentang
perubahan APBD
100% 86,95%
3) Penyusunan rancangan perda KDH
tentang penjabaran perubahan APBD
100% 94,95%
4) Penyusunan rancangan perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2013
100% 95,12%
5) Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2013
100% 94,28%
6) Penyusunan sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah
100% 89,45%
7) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi
penerimaan daerah
100% 99,73%
8) Peningkatan pelayanan dan fasilitasi 100% 92,57%
10
pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se
Kabupaten Blitar
9) Penatausahaan Akuntasi atas
pelaksanaan APBD TA 2014
100% 94,15%
10) Penyelenggaraan monitoring, koordinasi
dan pelaporan realisasi transfer dana
dari pemerintah pusat
100% 92,90%
11) Penyediaan komponen dan jasa
administrasi pengelolaan kas
100% 87,80%
12) Verifikasi RKA, DPA, dan DPPA SKPD 100% 97,47%
13) Penyusunan penatausahaan pelaksanaan
APBD
100% 72,91%
14) Pengelolaan dan penatausahaan gaji
PNSD
100% 84,55%
15) Penyusunan Ranperda dan Ranperbup
tentang APBD 2013
100% 73,12%
16) Sosialiasi peraturan perundang-
undangan pengelolaan keuangan
100% 40,68%
11
17) Penyusunan Ranperda dan Ranperbup
tentang APBD 2014
100% 86,23%
18) Penyusunan perbup tentang pedoman
pemberian hibah dan bantuan sosial,
bantuan keuangan dan belanja tidak
terduga
100% 100%
19) Penyusunan Standar Biaya Umum 100% 92,84%
20) Penatausahaan belanja tidak langsung
PPKD
100% 38,60%
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten
1) Pembinaan dan pengelolaan keuangan
daerah se Kab. Blitar
100% 75,28%
2) Penatausahaan dan pengelolaan
keuangan daerah se Kab. Blitar
100% 100%
3) Pembuatan surat penyediaan dana (SPD) 100% 98,97%
4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penatausahaan pengelolaan keuangan di
wilayah
100% 86,93%
12
Program Perumusan kebijakan
pengelolaan asset daerah
1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi
100% 81,90%
2) Penyelesaian permasalahan tanah set
pemkab blitar
100% 17,05%
3) Pelaksanaan penghapusan barang milik
daerah
100% 18,94%
4) Operasional pengeolaan tanah eks
bengkok di kelurahan
100% 87,90%
5) Pendataan dan penilaian asset
pemerintah Kabupaten Blitar
100% 52,77%
6) Pensertifikatan tanah dan pengamanan
set pemda
100% 35,26%
7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan
barang daerah
100% 67,99%
8) Penyusunan standar harga barang 100% 14,65%
9) Pembinaan penyimpanan dan pengurus
barang SKPD
100% 39,20%
13
2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis
1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
a. Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan
retribusi.
b. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat
c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan
kebijakan pemerintah pusat
d. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih
tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan
e. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang
kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna
percepatan laporan keuangan secara keseluruhan
f. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan
sarana prasarana untuk aplikasi SIMDA
g. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMBADA yang
akan di migrasikan kedalam Aplikasi SIMDA masih kurang.
2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis
a. Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai
sumber PAD
b. Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementerian
Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat
Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah
c. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset
dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam
membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan
secara keseluruhan
14
d. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM
untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA.
e. Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan
untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari
pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi,
hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta
optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Adapun perbandingan antara RKPD 2014 dengan rancangan awal usulan
RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai
berikut :
15
Tabel. 3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014
Kabupaten BlitarBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
BPKAD 100% 874.450.000 APBD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset pemerintah Kabupaten
BPKAD 12 bulan 148.265.500 APBD
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
BPKAD 12 bulan 732.000.000 APBD
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
BPKAD 10 orang 75.000.000 APBD
Program Pengembangan BPKAD 12 bulan 17.000.000 APBD
16
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusun analisa standar belanja
BPKAD 125 buku 363.143.700 APBD
Penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah
BPKAD 125 buku 70.000.000 APBD
Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD
BPKAD 150 buku 158.847.500 APBD
Penyusunan rancangan perda KDH tentang penjabaran perubahan APBD
BPKAD 150 buku 209.142.500 APBD
Penyusunan BPKAD 9 bulan 279.962.700 APBD
17
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
BPKAD 9 bulan 287.750.000 APBD
Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah
BPKAD 90 SKPD 158.702.500 APBD
Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah
BPKAD 90 SKPD 135.500.000 APBD
Peningkatan pelayanan dan
BPKAD 12 bulan 55.625.000 APBD
18
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
fasilitasi penerimaan daerahPeningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
BPKAD 12 bulan 195.485.000 APBD
Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2014
BPKAD 6 kali rekonsialiasi
71.000.000 APBD
Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat
BPKAD 12 bulan 121.000.000 APBD
Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas
BPKAD 12 bulan 14.750.000 APBD
19
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Verifikasi RKA, DPR, dan DPPA SKPD
BPKAD 50 SKPD 47.697.500 APBD
Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD
BPKAD 100 177.258.500 APBD
Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD
BPKAD 12 bulan 473.017.400 APBD
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015
BPKAD 150 buku 278.677.500 APBD
Sosialiasi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan
BPKAD 90 SKPD 163.367.500 APBD
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014
BPKAD 150 buku 135.962.250 APBD
Penyusunan perbup tentang pedoman
BPKAD 150 buku 48.374.500 APBD
20
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
Pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar
BPKAD 258 orang 88.781.000 APBD
Penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar
BPKAD 12 bulan 184.759.700 APBD
Pembuatan surat penyediaan dana (SPD)
BPKAD 90 SKPD 56.000.000 APBD
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan
BPKAD 10 wilayah 20.000.000 APBD
21
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
keuangan di wilayahProgram Perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
BPKAD 12 bulan 75.434.500 APBD
Penyelesaian permasalahan tanah set pemkab blitar
BPKAD 12 bulan 34.266.500 APBD
Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
BPKAD 12 bulan 124.650.500 APBD
Operasional pengeolaan tanah eks bengkok di kelurahan
BPKAD 12 bulan 88.024.500 APBD
Pendataan dan penilaian asset pemerintah Kabupaten Blitar
BPKAD 185 UPB 818.980.000 APBD
Pensertifikatan tanah dan pengamanan set pemda
BPKAD 12 bulan 252.700.000 APBD
22
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanLokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah
BPKAD 80 SKPD 101.100.000 APBD
Penyusunan standar harga barang
BPKAD 150 buku 106.100.000 APBD
Pembinaan penyimpanan dan pengurus barang SKPD
BPKAD 150 orang 88.800.000 APBD
23
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran
3.1.1 Tujuan
Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2014– 2016 telah ditetapkan tujuan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar yaitu :
”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
Seluruh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak
punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri
baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN. Namun bila
disana sini masih terdapat kekurangan itu semata-mata karena masih dalam
proses learning by doing untuk menyesuaikan dengan perubahan pesat yang
cepat. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik
untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut terdiri dari:
1. Meningkatkan suatu akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban
SKPD yang akuntabel dan profesional;
2. Pengelolaan keuangan dan asset daerah yang sinergitas dan realistis;
3. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan
dan keterampilan.
24
3.1.2 Sasaran
Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut
antara lain :
1. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang
dan terkelolanya asset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik;
2. Optimalisasi keuangan dan asset daerah;
3. Meningkatnya wawasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai
tuntutan peraturan yang berlaku.
3.2 Program dan Kegiatan
3.2.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD
1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan
pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan
arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan
yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan
transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan
sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun penyajian
dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan
kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD, kegiatannya terdiri dari:
1.1 Penyusunan Analisis Standar Belanja
Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan yang mengarah pada
penganalisaan standar belanja yang akan digunakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2011 – 2016.
Tak lepas dari arahan kebijakan program ini, indikator hasil dari kegiatan ini
adalah Standar Belanja Pemerintah Daerah yang memperhatikan aspek
perkembangan ekonomi makro dan mikro.
25
1.2 Penyusunan Standar Satuan Harga
Sifat dan tujuan Program ini sama dengan kegiatan penyusunan analisis belanja,
tetapi indikator hasil dari kegiatan ini adalah bidang harga satuan yang didasari
atas prosentase nilai perolehan pada nilai pasaran sesuai dengan perkembangan
kebijakan ekonomi pemerintah.
1.3 Penyusunan bahan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan
belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana
pemerintah daerah yang mana prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim
anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya
rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
per tahun anggaran.
1.4 Penyusunan raperbup tentang penjabaran APBD;
Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah
tersusunnya penjabaran anggaran pendapatan dan belanja derah Kabupaten
Blitar per tahun anggaran.
1.5 Penyusunan raperda tentang perubahan APBD;
Untuk penyesuaian perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal
maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan
beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rancangan
peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang efektif dan
efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
1.6 Penyusunan raperbup tentang penjabaran perubahan APBD;
Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan
raperbup tentang perubahan APBD.
26
1.7 Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
1.8 Peningkatan manajemen asset / barang daerah
Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan asset
Pemerintah Kabupaten Blitar per triwulan yang tujuannya sebagai tindakan
kontrol dalam perkembangan kondisi akhir asset Pemerintah Kabupaten Blitar.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengelolaan pelaporan
inventarisasi asset Kabupaten Blitar sebagai bagian penyusunan sistem
pelaporan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Blitar bidang asset daerah.
1.9 Penyusunan Perbup tentang bantuan keuangan dan sosial
Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersalurkannya dana
bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan-bantuan sosial, bagi hasil, serta
belanja tidak terduga ke masyarakat selama 1 tahun.
2. Program pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program
dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas
pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program
ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai
dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang
daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan
pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana
sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah
sebagai berikut :
2.1 Penyediaan jasa surat menyurat;
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar
instansi yang mana pelaksanaannya mengarah pada administrasi pelayanan
27
internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat-surat sebagai dokumen
komunikasi resmi SKPD yang berbentuk arsip dinamis dan statis.
2.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik;
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam
memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik SKPD yang disediakan pihak pemberi jasa.
2.3 Penyediaan jasa administrasi keuangan;
Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi
kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk
satu tahun anggaran berjalan.
2.4 Penyediaan jasa kebersihan kantor;
Untuk pelaksanaan suatu administasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu
kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran, oleh karena itu
pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan
administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.
2.5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang
memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi
perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah
pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung
rutinitas administrasi perkantoran.
2.6 Penyediaan alat tulis kantor;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.
2.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan
kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan
belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan
penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.
28
2.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi
perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya
kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran
2.9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor sebagai pendukung sarana pelayanan administrasi perkantoran.
2.10 Penyediaan Makan dan Minuman;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum
untuk tamu-tamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah.
2.11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang
mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah
dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.
3. Program Penataan Sistem Dokumen
Arahan Kebijakan dari Program ini sama dengan arahan kebijakan pada Program
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur. Indikator hasil dari Program ini
adalah terbentuknya suatu sistem penyelamatan arsip SKPD sebagai bukti
otentik pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kegiatan dalam Program ini
terdiri dari :
3.1 Pengadaan Sarana Penyimpanan;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana penyimpanan
dokumen arsip dan biografi SKPD.
3.2 Pengklasifikasian Data;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya pelayanan prima dan
percepatan pelayanan bidang kearsipan sebagai penunjang pelayanan
administrasi perkantoran.
29
3.3 Pengolahan Updating dan Analisis Arsip SKPD.
Indikator hasil kegiatan ini adalah data kearsipan dan biografi yang ter-update
sesuai klasifikasi dalam pengolahannya.
4. Program peningkatkan sarana prasarana aparatur
Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara
mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses
administrasi perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari
kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang
operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan
dilaksanakannya adalah:
4.1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya keadaan gedung kantor
sebagai sarana pelayanan administrasi perkantoran
4.2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharaanya kendaraan
dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran
demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD
4.3 Pengadaan Kendaraan Operasional;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas/operasional
yang dibutuhkan BPKAD Kabupaten Blitar
4.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan
gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan prima
4.5 Pengadaan Meubeler;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyediaan mebeler sebagai sarana
penunjang pelayanan publik.
30
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu
proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan
maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya
laporam-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan
mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator indikator
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dari program ini
terdiri dari:
5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersajikannya laporan capaian kinerja yang
terukur dan ikhtisar realisasi kinerja dalam satu tahun anggaran sebagai dasar
pelaporan pelaksanan tugas pokok dan fungsi SKPD;
5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan
keuangan periode semester yang akuntabel dan transparantif.
5.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya beberapa laporan yang
merupakan indikator-indikator hasil pelaksanaan seluruh kegiatan sebagai dasar
prognosis rencana kegiatan selanjutnya. Dari laporan prognosis ini diharapkan
mampu menggambarkan kondisi sebelumnya untuk menggambarkan ramalan
pelaksanan ke depan.
5.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
Kegiatan ini mengarah pada bagian pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah menurut tingkat keberhasilan
dan kegagalannya. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya pelaporan
keuangan akhir tahun anggaran yang menggambarkan prinsip akuntansi
pengelolaan APBD oleh SKPD selama satu tahun anggaran.
31
5.5 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Blitar.
Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan aset
Pemerintah Kabupaten Blitar per triwulan yang tujuannya sebagai tindakan
kontrol dalam perkembangan kondisi akhir asset Pemerintah Kabupaten Blitar.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengelolaan pelaporan
inventarisasi aset Kabupaten Blitar sebagai bagian penyusunan sistem pelaporan
akuntabilitas pemerintah Kabupaten Blitar bidang aset daerah.
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Program ini dilaksanakan dalam rangka pemberian pedoman, bimbingan,
supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintah daerah antara
lain : perencanaan dan penyusunan APBD, Pelaksanaan, Penatausahaan dan
akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah,
pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah
yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Disiplin Aparatur di Lingkungan kerja
Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan
indikator hasil dari program ini adalah tersedianya sarana penunjang yang dapat
meningkatkan disiplin Pegawai.
8.Program Peningkatan sumberdaya aparatur
Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan professional maka
diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengimbangi
tuntutan the clean governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
Indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu organisasi yang
berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan
internal dalam menghadapi tantangan kemajuan.
32
8.1 Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah;
Untuk memenuhi kebutuhan Sumberdaya manusia yang handal maka diperlukan
pelatihan dan pendidikan formal di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya SDM yang mampu dan
berkompeten di bidang Pengelolaan keuangan Daerah.
8.2 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertajam kemampuan personil dan
penyeragaman sistem pengelolaan tata administrasi dalam pengimplementasian
peraturan perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah
sumberdaya manusia yang handal dan memiliki wawasan pengetahuan dalam
pengimplementasian peraturan perundang-undangan didalam pengelolaan
pendapatan, keuangan dan aset daerah.
3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2014
Program Kegiatan 20141. Program
pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
874.450.000
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset pemerintah Kabupaten
148.265.500
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
732.000.000
7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 75.000.000
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
17.000.000
9. Program peningkatan dan pengembangan
Penyusun analisa standar belanja 363.143.700Penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah
70.000.000
33
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD
158.847.500
Penyusunan rancangan perda KDH tentang penjabaran perubahan APBD
209.142.500
Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
279.962.700
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
287.750.000
Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah
158.702.500
Sosialisasi peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah
135.500.000
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah
55.625.000
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
195.485.000
Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2014
71.000.000
Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat
121.000.000
Penyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas
14.750.000
Verifikasi RKA, DPR, dan DPPA SKPD 47.697.500Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD
177.258.500
Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD
473.017.400
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015
278.677.500
Sosialiasi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan
163.367.500
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014
135.962.250
Penyusunan perbup tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
48.374.500
10. Program Pembinaan dan pengelolaan keuangan 88.781.000
34
pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
daerah se Kab. BlitarPenatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar
184.759.700
Pembuatan surat penyediaan dana (SPD)
56.000.000
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah
20.000.000
11. Program Perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah
Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
75.434.500
Penyelesaian permasalahan tanah asset pemkab blitar
34.266.500
Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
124.650.500
Operasional pengeolaan tanah eks bengkok di kelurahan
88.024.500
Pendataan dan penilaian asset pemerintah Kabupaten Blitar
818.980.000
Pensertifikatan tanah dan pengamanan set pemda
252.700.000
Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah
101.100.000
Penyusunan standar harga barang 106.100.000Pembinaan penyimpanan dan pengurus barang SKPD
88.800.000
JUMLAH 7.331.594.250
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun
2014 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun
2014, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2014. Program
kegiatan dimaksud terdiri 7 program wajib dan 4 program pendukung yang ada
pada setiap SKPD.
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan
Prakiraan Maju Tahun 2015 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Blitar adalah sesuai tabel berikut :
35
Tabel 6Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Prioritas Pembangunan
Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
BPKAD 100% 882.550.000
APBD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin berkala bangunan asset pemerintah Kabupaten
BPKAD 12 bulan 148.265.500
APBD
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
BPKAD 12 bulan 732.000.000
APBD
Program peningkatan kapasitas sumber
Pendidikan dan pelatihan formal
BPKAD 10 orang 75.000.000 APBD
36
Prioritas Pembangunan
Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
daya aparaturProgram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
BPKAD 12 bulan 17.000.000 APBD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusun analisa standar belanja
BPKAD 100 64.143.700 APBD
Penyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah
BPKAD 125 buku 70.000.000 APBD
Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD
BPKAD 100 357.192.500
APBD
Penyusunan rancangan peraturan
BPKAD 100 386.987.500
APBD
37
Prioritas Pembangunan
Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
KDH tentang penjabaran perubahan APBDPenyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
BPKAD 9 bulan 279.962.700
APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013
BPKAD 9 bulan 287.750.000
APBD
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
BPKAD 90 143.702.500
APBD
Sosialisasi peraturan BPKAD 90 SKPD 135.500.00 APBD
38
Prioritas Pembangunan
Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah
0
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah
BPKAD 12 bulan 55.625.000 APBD
Peningkatan pelayanan dan fasilitasi pencairan dana kegiatan seluruh SKPD se Kabupaten Blitar
BPKAD 12 bulan 195.485.000
APBD
Penatausahaan Akuntasi atas pelaksanaan APBD TA 2014
BPKAD 6 kali rekonsialiasi
71.000.000 APBD
Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi
BPKAD 12 bulan 121.000.000
APBD
39
Prioritas Pembangunan
Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
transfer dana dari pemerintah pusatPenyediaan komponen dan jasa administrasi pengelolaan kas
BPKAD 12 bulan 14.750.000 APBD
Verifikasi RKA, DPR, dan DPPA SKPD
BPKAD 100 79.797.500 APBD
Penyusunan penatausahaan pelaksanaan APBD
BPKAD 100 177.258.500
APBD
Pengelolaan dan penatausahaan gaji PNSD
BPKAD 12 bulan 468.017.400
APBD
Penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2015
BPKAD 100 548.602.500
APBD
Sosialiasi peraturan perundang-undangan
BPKAD 100 163.367.500
APBD
40
Prioritas Pembangunan
Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
pengelolaan keuanganPenyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang APBD 2014
BPKAD 100% 180.112.250
APBD
Penyusunan perbup ]tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
BPKAD 100% 48.374.500 APBD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten
Pembinaan dan pengelolaan keuangan daerah se Kab. Blitar
BPKAD 258 orang 88.781.000 APBD
Penatausahaan dan pengelolaan
BPKAD 12 bulan 184.759.700
APBD
41
Prioritas Pembangunan
Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
keuangan daerah se Kab. BlitarPembuatan surat penyediaan dana (SPD)
BPKAD 89 SKPD 56.000.000 APBD
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan di wilayah
BPKAD 10 wilayah 20.000.000 APBD
Program Perumusan kebijakan pengelolaan asset daerah
Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
BPKAD 12 bulan 75.434.500 APBD
Penyelesaian permasalahan tanah asset pemkab blitar
BPKAD 12 bulan 184.266.500
APBD
Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
BPKAD 12 bulan 124.650.500
APBD
42
Prioritas Pembangunan
Daerah
Program/Kegiatan Indikator kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Operasional pengeolaan tanah eks bengkok di kelurahan
BPKAD 12 bulan 88.024.500 APBD
Pendataan dan penilaian asset pemerintah Kabupaten Blitar
BPKAD 185 UPB 818.980.000
APBD
Pensertifikatan tanah dan pengamanan asset pemda
BPKAD 12 bulan 252.700.000
APBD
Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah
BPKAD 80 SKPD 101.100.000
APBD
Penyusunan standar harga barang
BPKAD 150 buku 106.100.000
APBD
Pembinaan penyimpanan dan pengurus barang SKPD
BPKAD 150 orang 88.800.000 APBD
43
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar 2014 – 2016 dalam
menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran
Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2014.
Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan
lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesame
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan SKPD yang
membidangi fungsi lain.
44