bab iv pembahasan a. gambaran umum lokasi penelitian 1 ...repository.ub.ac.id/3275/4/bab iv.pdf ·...
TRANSCRIPT
75
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kota Batu
Sejarah kota batu dimulai sejak abad ke-10, wilayah dan sekitarnya
dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena
wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga
didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah
pegunungan. Wilayah kota Batu yang terletak di dataran tinggi di kaki Gunung
Panderman dengan ketinggian 700 sampai 110 meter diatas permukaan laut,
berdasarkan pemuka masyarakat setempat mengisahkan bahwa sebutan batu
berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama
Abu Ghonaim atau yang disebut sebagai Kyai Gubuk Angin yang selanjutnya
masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu.
Kebiasaan dari kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat
mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, akhirnya lambat
laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau batu sebagai
sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.
Sejarah keberadaan Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang
dikenal sebagai pemuka masyarakat yang memulai babat alas dan dipakai sebagai
inspirasi dari sebutan wilayah Batu, Abu Ghonaim sendiri berasal dari Jawa
Tengah sebagai pengikut Pngeran Diponegoro yang setia, sengaja meninggalkan
76
daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah dikaki Gunung Panderman untuk
menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdau Belanda. Abu Ghonaim
atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan barunya bersama dengan masyarakat
yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang
diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak
penduduk sekitar dan masyarakat lain berdatangan dan menetap untuk berguru,
menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Bermula mereka hidup
dalam kelompok di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya lambat laun
kelompoknya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang
ramai.
Berkembangnya Kota Batu saat ini tidak berpisah dari adanya visi misi
untuk meningkatkan Kota Batu yang lebih baik lagi, visi dan misi tersebut antara
lain:
Visi : Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional
Misi : a. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama
b. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
c. mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian
organik
d. meningkatkan posisi peran dari kota sentar pariwisata menjadi kota
kepariwisataan internasional
e. optimalisasi pemerintahan daerah
f. peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan
g. peningkatan kualitas kesehatan
77
h. pengembangan infrastruktur khususnya perkantoran pemerintah fasilitas
publik, prasaran dan sarana lalu lintas
i. meningkatan penyelenggaraan pemerintah desa, guna peningkatan
pelayanan kepada masyarakat
j. menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di kota Batu yang harmonis
dan demokratis
k. pemberdayaan masyarakat melalui koperasi UKM
Selain adanya visi misi tersebut guna meningkatkan kualitas kota Batu juga
didukung oleh letak georafis yang sangat menguntungkan. Kota batu adalah salah
satu kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang terletak 90 km sebelah barat
daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur
yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu
berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah
utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat.
Wilayah kota ini berada di ketinggian 700-1.700 meter diatas permukaan laut
dengan suhu udaa mencapai 12-19 derajat celcius. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu, kota Batu berasal dari
kabupaten Malang yang terdiri atas kecamatan Batu, Bumiaji dan Junrejo.
2. Gambaran Umum Kecamatan Junrejo
Pelacakan sejarah junrejo yang dilakukan oleh Ulul Azmi, S. Ag wartawan
Batu Pos yang ditugaskan ke Museum Nasional menyebutkan bahwa Junrejo
berasal dari kata Dyon-retjo atau JUNWATU. Menurut bahasa kuno artinya
78
tempat air atau gentong jawa sehingga Dyon-retjo atau arca Dyon watu yang
sekarang ada di museum nasional bisa bermakna tempat air dari batu.
Kronologis perkembangan dari tahun ke tahun hingga akhir berdirinya
Kecamatan Junrejo sebagai berikut :
a. Tahun 1914 di desa Junwatu yang ketika itu kepala desa bernama pak Marsih,
ditemukan benda berupa Jun sedangkan de desa telogorejo ditemukan telogo
yang menurut masyarakat disebut dengan jeding dalam bahasa jawa.
b. Tahun 1922 desa Telogorejo diubah menjadi desa Jeding dengan pendukuhan
Rejoso
c. Tahun 192 desa Junwatu, Jeding dan Rejoso digabung menjadi satu dengan
nama Junrejo dan yang dipercaya menjadi kepala desa pada saat itu adalah
kepala desa dari Junwatu yaitu Pak Marsih sampai beliau meninggal dunia.
d. Tahun 1937 yang menjadi kepala desa Junrejo adalah Pak Duriyat, ketika itu
diangkat melalui pemilihan dan beliau menjabat hingga tahun 1974.
e. Tahun 1993 merupakan hari yang bersejarah bagi kecamatan Junrejo karena
merupakan hari lahir kecamatan Junrejo yang bersamaan dengan lahirnya
kota Administratif Batu.
f. Kecamatan Junrejo dibagi menjadi 7 desa, antara lain desa Torongrejo, Beji,
Junrejo, Tlekung, Mojorejo, Pendem, dan Dadaprejo.
Pada tahun 2010, kecamatan junrejo mengalami perubahan status
pemerintahan pada salah satu desanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
dimana kecamatan junrejo pada saat ini terbagi menjadi 6 desa dan 1 kelurahan,
19 dusun, 59 RW, 240 RT. Banyaknya jumlah dusun yang dimiliki tidak secara
79
otomatis menjadikan daerah ini memiliki jumlah RW dan RT yang terbanyak
pula. Jumlah RW dan RT terbanyak di desa Pendem yaitu masing-masing 12 RW
dan 50 RT, Junrejo 10 RW dan 33 RT, Dadaprejo 9 RW dan 34 RT, Mojorejo 8
RW dan 24 RT, Tlekung 7 RW dan 39 RT, Torongrejo 7 RW dan 36 RT dan
sisanya berada di desa Beji. (Sumber: batukota.bps.go.id)
Demi meningkatkan pembangunan, pendidikan juga merupakan salah satu
cara yang efektif untuk meningkatkan pembangunan. Alasan itulah yang membuat
negara-negara berkembang saat ini mencurahkan perhatian yang cukup besar
terhadap perluasan pendidikan. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha
sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan
kemampuannya. Saat ini masyarakat telah menganggap pendidikan sebagai suatu
kebutuhan dan pendidikan sudah timbul menjadi status sosial dan merupakan
sarana yang diharapkan mampu menyelesaikan banyak permasalahan. Sejalan
dengan hal tersebut, maka peningkatan partisipasi sekolah penduduk harus
diimbangi dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga guru yang
memadai. Salah contohnya yaitu implementasi Program Diklat Berjenjang untuk
anak usia dini.
Berikut ini daftar tabel PAUD di kecamatan Junrejo adalah sebagai berikut:
No. NPSN Nama Satuan PAUD Alamat Kelurahan Status
1. 69901666 SPS Ananda Ceria Jl. Makam 10
RT 3 RW 4
Beji Swasta
2. 69907772 SPS Anggrek Jl.
Panderman
no. 43 RT 6
RW 2
Pendem Swasta
3. 69900983 SPS Dahlia 2 RT 6 RW 6
desa tlekung
Tlengkung Swasta
80
4. 69901667 SPS Dahlia 3 Dsn.
Gangsiran
putuk RT 3
RW 51
Tlengkung Swasta
5. 69901668 SPS Harapan Bunda 1 Jl. Hasanudin
RT 3 RW 7
Junrejo Swasta
6. 69901674 SPS Harapan Bunda 2 Jl. Trunojoyo
RT 2 RW 10
Junrejo Swasta
7. 69902087 SPS Harapan Bunda 3 Jl. Hasanudin
RT 2 RW 6
Junrejo Swasta
8. 69900984 SPS Kasih Bunda Jl. Sawahan
atas RT 2
RW 5
Beji Swasta
9. 69901713 SPS Kasih Ibu 1 Jl.
Ir.soekarno
348
Mojorejo Swasta
10. 69900985 SPS Kasih Ibu 2 Jl.
Mojomulyo
no. 2 RT 2
RW 1
Mojorejo Swasta
11. 69901706 SPS Kemuning Pusdik
arhanud
Pendem Swasta
12. 69900986 SPS Kenanga Jl. Rambutan Junrejo Swasta
13. 69901715 SPS Kuncup Harapan Jl.
Diponegoro
no. 87
Junrejo Swasta
14 69900989 SPS Mawar Jl. Wijaya
kusuma no.
18 RT 36
RW 9
Pendem Swasta
15. 69901717 SPS Mawar Merah Torongrejo
RT 5 RW 7
Torongrejo Swasta
16. 69901718 SPS Melati Mojorejo
pendem
Mojorejo Swasta
17. 69900987 SPS Pelita Bunda Jl. Langsep
RT 28 RW 7
Pendem Swasta
18. 69900988 SPS Permata Hati Jl. Sarimun
RT 3 RW 1
Beji Swasta
Tabel 4.1 Daftar lembaga PAUD di Kecamatan Junrejo
Sumber : kemendikbud.go.id
81
3. Gambaran Umum PAUD Anggrek
3.1 Sejarah PAUD Anggrek
PAUD Anggrek merupakan bagian dari Posyandu yang berdiri pada 15
Mei 2005, yang bertempat di Jalan Panderman no. 43, Desa Pendem, Kecamatan
Junrejo, Kota Batu. Awal mulanya PAUD Anggrek ini karena adanya program
dari PKK kota Pokja 2 yaitu tentang pendidikan yang berisi bahwa setiap dusun
diwajibkan memiliki atau menyelenggarakan Kelompok Bermain/PAUD yang
terintegrasi oleh Posyandu. Satu desa terdiri dari 7 posyandu sehingga setiap
posyandu harus mendirikan Kelompok Bermain/PAUD, yang mana
pamong/gurunya direkrut dari kader posyandu dan bukan berlatar belakang
sebagai guru.
Penggunaan pembelajaran masih sangat seadanya dan memakai menu
generik, menu generik merupakan program pendidikan anak usia dini (0-6 tahun)
secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan
pengembangan dan pendidikan pada semua jenis program yang ditujukan pada
anak usia dini. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti oleh PKK desa untuk
mendirikan PAUD di posyandu Anggrek. Tempat pembelajaran saat itu masih
berpindah-pindah dan memakai rumah warga yang suka rela selama satu minggu
2 kali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
sehingga pada tahun 2011 dipindah ke rumah pengelola PAUD Anggrek sampai
saat ini. Nama lembaga tersebut sudah sudah mengalami 3 kali perubahan yang
pada awalnya dinamakan Kelompok Bermain kemudian Pos PAUD dan yang
sekarang diubah menjadi Satuan PAUD Sejenis (SPS). PAUD Anggrek memiliki
82
20 murid, tetapi yang aktif sekitar 17 murid karena banyak alasan yang
menjadikan para murid tersebut tidak dapat mengikuti pembelajaran dan memiliki
3 tenaga pendidik atau guru. Beriku adalah tebel tentang jumlah murid PAUD
Anggrek mulai dari tahun 2005-sekarang :
Tahun Ajaran Jumlah Murid
2005-2006 49
2006-2007 34
2007-2008 23
2008-2009 25
2009-2010 29
2010-2011 34
2011-2012 34
2012-2013 31
2013-2014 37
2014-2015 38
2015-2016 29
2016-2017 34
Tabel 4.2 Data daftar jumlah murid PAUD Anggrek
Sumber : PAUD Anggrek
3.2 Landasan Filosofis
Filosofi yang melandasi berdirinya PAUD Anggrek adalah Pancasila
sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 yang memberikan landasan filosofis dan prinsip dasar dalam
pengembangan bangsa, yang secara implisit juga merupakan pembangunan
pendidikan. Hakekat pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia
83
seutuhnya, menempatkan manusia sebagai peserta didik pada pembangunan
pendidikan. Manusia juga diposisikan sebagai makhluk Allah Yang Maha Esa
dengan segala fitrahnya, sebagai pemimpin dalam kehidupan yang berharkat dan
bermartabat serta menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka pendidikan sebagai
usaha memanusiakan manusia.
3.3 Visi, Misi dan Tujuan
Adapun yang menjadi visi, misi, dan tujuan dari PUD Anggrek adalah
sebagai berikut :
a. Visi yang dikembangkan oleh PAUD Anggrek adalah “ terwujudnya generasi
emas penerus bangsa yang beriman, sehat, cerdas, ceria, kreatif dan mandiri “
b. Misi :
1. Menanamkan sikap beragama dan budi pekerti luhur sesuai perkembangan
usia anak dalam kehidupan sehari-hari
2. Membangun kerjasama dengan Dinas terkait, orang tua murid dan masyarakat
dalam rangka memperbainki dan meningkatkan tumbuh kembang anak
3. Menumbuh kembangkan daya pikir, kreatifitas dan kemandirian anak, guna
memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi
4. Menciptakan suasana bermain yang menyenangkan
5. Meningkatkan kompetensi guru dalam rangka mengantarkan anak usia dini
untuk menjadi generasi emas penerus bangsa yang berkualitas dengan
mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang berlaku
c. Tujuan
1. Melalui bermain, anak dapat belajar berbagai kemampuan dengan baik
84
2. Merangsang daya pikir, inisiatif anak sejak usia dini
3. Mengasah kemandirian dan rasa percaya diri anak sejak usia dini
4. Belajar terhadap dunia secara langsung, berkomunikasi, bekerjasama,
mendengar, melihat dan melakukan
5. Menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi penyelenggaraan Satuan
PAUD Sejenis (SPS) sesuai dengan kondisi dan standar yang berlaku.
3.4 Struktur Kepengurusan Lembaga
Sruktur kepengurusan lembaga sangatlah penting didalam suatu organisasi
untuk mengatur organisasi yang sedang dijalankan. Berikut adalah susunan
struktur kepengurusan lembaga PAUD Anggrek adalah :
Penyelenggara : Mujiyem Efendi
Sekretaris : Hermin Elawati
Bendahara : 1. Salis Fauziyah
2. Nur Mas’udah
Pengelola : Anik Sugiarti, A.Ma.Pd
Tenaga Administrasi : Anisa Mega Nursafitri
Guru : 1. Santika Prasandi
2. I’anatur Rofiah
Komite : Gatot Suharmoko, Msi
Anggota : 1. Yayuk Idayanti
2. Sukma Arisanti
3. Rini
85
4. Gambaran Umum PAUD Melati
4.1 sejarah PAUD Melati
PAUD Melati merupakan bagian dari Posyandu yang berdiri pada 25 April
2005, yang bertempat di Jalan Pandawa no. 9, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo,
Kota Batu. Awal mulanya PAUD Anggrek ini karena adanya program dari PKK
kota Pokja 2 yaitu tentang pendidikan yang berisi bahwa setiap dusun diwajibkan
memiliki atau menyelenggarakan Kelompok Bermain/PAUD yang terintegrasi
oleh Posyandu. Satu desa terdiri dari 7 posyandu sehingga setiap posyandu harus
mendirikan Kelompok Bermain/PAUD, yang mana pamong/gurunya direkrut dari
kader posyandu dan bukan berlatar belakang sebagai guru.
Tahun 2005 saat kita mendirikan PAUD Melati dengan biaya pendaftaran
yang masih gratis dan SPP 3 ribu rupiah, pada waktu itu pertama pendaftaran
muridnya banyak sekali sekitar 54 siswa, karena terlalu banyak muridnya saya
sebagai kepala sekolah akhirnya membagi dalam dua kelas yaitu kelas A dan
kelas B. Pada saat itu pembelajaran pertama kali dilakukan diteras rumah saya,
karena saya begitu prihatin dengan siswa saya akhirnya tahun 2006 akhir membeli
tanah untuk membangun gedung sekolah. Akhir tahun 2007, bangunan sekolah
kami tempati dengan peresmian pemotongan pita dan mengundang Dinas
Pendidikan, UPDT, Penilik serta guru-guru se-Desa Pendem. Setelah peresmian,
pertama kali bangunannya tidak sebagus saat ini hanya ada satu bangunan yang
digunakan, kemudian saya berfikir untukmenambah bangunan sekolah lagi di
tahun 2008 ada bantuan dari Dinas untuk melakukan pembangunan gedung
tersebut. Tahun 2009 peresmian gedung yang kedua dilaksanakan lagi sampai
86
sekarang gedungnya maih berdiri kokoh. Meskipun kita belum maksimal saya
bersyukur karena sudah lebih baik yang dahulu. Berikut ini adalah tabel jumlah
murid PAUD Melati dari tahun 2005-sekarang:
Tahun Ajaran Jumlah Murid
2005-2006 56
2006-2007 44
2007-2008 34
2008-2009 24
2009-2010 45
2010-2011 42
2011-2012 28
2012-2013 44
2013-2014 33
2014-2015 38
2015-2016 38
2016-2017 20
Tabel 4.3 Data daftar jumlah murid PAUD Melati
Sumber : PAUD Melati
4.2 Landasan Filosofis
Filosofi yang melandasi berdirinya PAUD Melati adalah Pancasila sebagai
filsafat hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
1945 yang memberikan landasan filosofis dan prinsip dasar dalam pengembangan
bangsa, yang secara implisit juga merupakan pembangunan pendidikan. Hakekat
pembangunan bangsa adalah pembangunan manusia seutuhnya, menempatkan
manusia sebagai peserta didik pada pembangunan pendidikan. Manusia juga
87
diposisikan sebagai makhluk Allah Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya,
sebagai pemimpin dalam kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi
manusia Indonesia seutuhnya, maka pendidikan sebagai usaha memanusiakan
manusia.
4.3 Visi dan Misi
Adapun yang menjadi visi dan misi dari PAUD Melati dalam
meningkatkan kualitas yang mendukung pengajaran adalah sebagai berikut :
a. Visi dari PAUD Melati adalah “ terwujudnya anak didik yang agamis,
mandiri, kreatif, disiplin, cerdas dan ceria serta penuh tanggung jawab yang kelak
dapat membangun dirinya “
b. Misi :
1. Mewujudkan anak didik yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan anak didik yang memiliki pengetahuan
3. Menciptakan anak didik yang kreatif
4. Menciptakan anak didik yang disiplin
5. Mengembangkan seluruh potensi anak kelak agar dapat berfungsi sebagai
manusia yang utuh
4.4 Struktur Kepengurusan Lembaga
Sruktur kepengurusan lembaga sangatlah penting didalam suatu organisasi
untuk mengatur organisasi yang sedang dijalankan. Berikut adalah susunan
struktur kepengurusan lembaga PAUD Melati adalah :
88
Pembina : Mujiyem Efendi
Ketua Yayasan : Dewanti Rumpoko
Ketua Komite : Heni Martha
Kepala Sekolah : Tutik Jumainah
Tata Usaha : Nanik Mujiastutik
Perpustakaan : Arsa
Guru : 1. Nanik
2. Ngatini
3. Melda
4. Tri Aprilia
5. Korid
Penjaga : Isnaini
89
Gambar 4.4 Struktur Lembaga PAUD Melati
Sumber : PAUD Melati
B. Penyajian Data Fokus Penelitian
Penyajian data fokus penelitian merupakan langkah awal untuk
memaparkan data yang diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian di lapangan.
Data-data tersebut didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan
didapat dari dokumentasi pendukung dari penelitian. Penyajian data yang
KETUA YAYASAN
Dewanti Rumpoko
PEMBINA
Mujiyem
KEPALA SEKOLAH
Tutik Jumainah
KETUA KOMITE
Heni Martha
TATA USAHA
Nanik Mujiastutik
JABATAN PERPUSTAKAAN
Arsa
GURU
1. Nanik
2. Ngatini
3. Melda
4. Tri Aprilia
5. Korid
PENJAGA
Isnaini
SISWA
MASYARAKAT
90
dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus dari penelitian didukung oleh temuan
peneliti di lapangan. Berikut adalah penyajian data yang sesuai dengan fokus
dalam penelitian ini:
1. Implementasi Program Diklat Berjenjang dalam Mewujudkan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, kota Batu
Fokus pertama dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi program
diklat berjenjang dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia
Dini di desa Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu. Program Diklat berjenjang
disini terdiri dari 3 tahap, yaitu Diklat Dasar, Lanjutan dan Mahir. Ketiga tahap
tersebut diselenggarakan oleh HIMPAUDI Provinsi Jawa Timur sebagai training
provider bekerjasama dengan Direktorat PPTKPAUDNI Kementerian
Pendidikan. Pada dasarnya diklat berjenjang ini dikhususkan kepada para
pendidik yang mempunyai pendidikan terakhir tingkat SMA/SMK sederajat.
Namun tidak memungkiri juga bahwa guru yang memiliki pendidikan terakhir S1
untuk bisa mengikuti diklat ini, karena untuk melanjutkan ke diklat lanjut harus
mempunyai sertifikasi diklat dasar.
Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat PPTKPAUDNI Ditjen
PAUDNI telah menunjuk training provider sebagai penyelenggara Diklat
Berjenjang bagi pendidik PAUD di seluruh Indonesia salah satunya di Jawa
Timur. Pelatihan ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai
berikut:
91
a. Tujuan Umum
Dalam rangka pembinaan karir dengan meningkatkan kompetensi
pendidik PAUD Tingkat Lanjutan dalam rangka menciptakan pendidik
PAUD yang profesional.
b. Tujuan Khusus
1. Memahami kebijakan Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal, Ditjen
PAUDNI
2. Memahami kebijakan Direktorat Pendidikan dan Ppengembangan
Anak Usia Dini, Ditjen PAUDNI
3. Memahami penggunaan dan pendekatan kurikulum baru 2013
4. Mengetahui dan dapat mengimplementasikan 6 aspek perkembangan
anak
5. Melaksanakan dan mengembangkan strategi pembelajaran bagi
PAUD
6. Memahami dan dapat mengenali sekaligus memberikan terapi pada
ABK (anak berkebutuhan khusus)
7. Menyusun perencanaan pembelajaran dan evaluasinya sesuai K1-13
PAUD
8. Melaksanakan program pemberdayaan orang tua melalui kegiatan
parenting
9. Membuat perencanaan dalam kegiatan Deteksi Dini Tumbuh
Kembang pada PAUD
92
Dasar hukum yang digunakan dalam pelatihan ini, adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan PAUD
Hal diatas tersebut telah menunjukkan bahwa begitu pentingnya peranan
seorang pendidik bagi peserta didiknya, pentingnya PAUD sehingga dilakukan
program Diklat Berjenjang untuk pendidik PAUD agar diimplementasikan kepada
lembaga PAUD yang telah dikelola, sehingga anak usia dini menerima informasi,
bimbingan, pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Pemaparan peneliti terkait
fokus penelitian yang telah diperoleh peneliti selama proses penelitian di lapangan
berlangsung adalah sebagai berikut:
a. Kelompok Sasaran Implementasi Program Diklat Berjenjang
Menurut Tachjan (2006:35) dalam Nugroho mendefinisikan “kelompok
sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan
menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan”.
Kelompok sasaran merupakan pihak yang penting dalam pelaksanaan atau
implementasi sebuah sebuah program kebijakan yang dijalankan. Adanya
kelompok sasaran ini menjadikan implementasi sebuah program dapat berjalan
dengan baik jika kelompok sasaran yang dipilih atau yang ditentukan tepat untuk
93
menerima program kebijakan yang ada. Sehingga pada nantinya akan
meningkatkan pelayanan publik yang akan diberikan kepada kelompok sasaran
tersebut.
Implementasi program Diklat Berjenjang ini menentukan kelompok
sasarannya untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat pada saat
mengikuti kegiatan dikat berjenjang tersebut adalah muri-murid PAUD, dimana
program ini memang ditujukan untuk para pendidik PAUD. Sehingga adanya
peningkatan kualitas PAUD dengan sistem pembelajaran yang baru, yang didapat
dari kegiatan Diklat Berjenjang tersebut. Layanan yang diberikan lembaga PAUD
bertujuan untuk mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan lanjut.
Sehingga lembaga PAUD memberikan sarana kepada masayarakat untuk
membantu meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan anak usia dini merupakan
sebuah lembaga yang membantu masyarakat dalam mendidik anak usia dini
terutama untuk bisa membentuk karakter anak.
Oleh karena itu, implementasi program diklat berjenjang diutamakan untuk
anak usia dini yang merupakan pertumbuhan emas bagi anak. Hal itu sesuai
dengan apa yang disampaikan oleh ibu Anik Sugiarti, A. Ma,Pd selaku Kepala
Sekolah PAUD Anggrek:
” Yang menjadi sasaran diklat tersebut adalah tenaga pendidik atau
guru, karena memang diklat ini diperuntukkan para pendidik PAUD
sehingga nantinya dapat diaplikasikan kepada murid.” (Wawancara
pada tanggal 10 Februari 2017)
Kemudian pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara dengan
ibu Santika Prasandi selaku Guru yang mengajar di PAUD Anggrek:
94
“Ya tentunya pendidik, khususnya pendidik PAUD yang belum
memenuhi kualitas sebagai pendidik PAUD. Disini masih banyak
guru atau pendidik PAUD yang lulusan terakhir SMA atau sederajat.”
(Wawancara pada tanggal 10 Februari 2017)
Pentingnya PAUD untuk anak usia dini ini telah menunjukkan bahwa dapat
membentuk karakter seorang anak dari kecil dan memberi pengajaran untuk guru
atau pendidik dalam mendidik anak usia dini. Pendapat ini sesuai dengan
wawancara yang di lakukan dengan Ibu Tutik Jumainah selaku Kepala Sekolah
PAUD Melati:
“Yang menjadi sasaran diklat yaitu pendidik atau guru, sebenarnya
pertama kali bukan saya yang mendirikan PAUD, karena saya
ditunjuk oleh ketua PKK pada saat itu…dulunya saya sebagai kader
posyandu. Akhirnya saya jalani dan ada rasa takut untuk mengajar
anak orang lain dengan minim ilmu pendidikan terutama PAUD.
Seiring berjalannya waktu…saya mengerti caranya mendidik anak itu
seperti apa, ditambah lagi dengan adanya pelatihan tersebut.
Jadi…saya juga menerapkan ilmu dari pelatihan tersebut.”
(Wawancara pada tanggal 17 Maret 2017)
95
Gambar 4.5 Kelompok sasaran implementasi program Diklat
Berjenjang
Sumber : PAUD Anggrek
Berbagai pendapat diatas menunjukkan bahwa PAUD sangat penting
perannya dalam membentuk karakter seorang anak, mempersiapkan anak untuk
memasuki pendidikan lanjut sehingga dapat meningkatkan mutu kualitas
pendidikan.
b. Stakeholders yang terlibat dalam Implementasi Program Diklat
Berjenjang
Stakeholders merupakan individu , sekelompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan
serta kepentingan terhadap organisasi. Indivisu, kelompok maupun komunitas dan
masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholders jika memiliki karakteristik
seperti yang diungkapkan oleh Budimanta dkk, 2008 yaitu mempunyai:
96
1. Kekuasaan
2. Legitimasi
3. Kepentingan terhadap perusahaan
Pendapat lain mengenai pengertian stakeholders dikemukakan oleh R.
Edward Freeman yan menjelaskan stakeholders sebagai berikut:
“stakeholders sebagai individu-individu dan kelompok-kelompok yang
dipengaruhi oleh tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya
dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.”
Stakeholders dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok yaitu
stakeholders primer, sekunder dan kunci. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1. Stakeholders utama (primer)
Stakeholders utama merupakan stakeholders yang memiliki kaitan
kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek.
Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses
pengambilan keputusan. Beberapa bagian yang terkait didalamnya adalah
sebagai berikut:
a. Masyarakat, masyarakat yang terkait dengan proyek atau kebijakan
yakni masyarakat yang diidentifikasikan akan memperoleh manfaat
dan akan terkena dampak dari proyek atau kebijakan tersebut.
b. Tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang ditokohkan di
masyarakat sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat.
c. Pihak manajer publik, lembaga atau badan publik yang bertanggung
jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.
97
2. Stakeholders pendukung (sekunder)
Stakeholders pendukung adalah stakeholders yang tidak memiliki
kaitan kepentingan terkait kepentingan secara langsung terhadap suatu
kebijakan, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka
turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan
legal pemerintah. Beberapa bagian yang terkait didalamya adalah sebagai
berikut:
a. Lembaga pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki
tanggung jawab langsung.
b. Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki
kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
c. LSM setempat yang bergerak di bidang yang sesuai dengan rencana,
manfaat, dampak yang muncul dari suatu kebijakan yang memiliki
kepedulian.
d. Perguruan tinggi merupakan kelompok akademisi yang memiliki
pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
e. Pengusaha yang terkait
3. Stakeholders kunci
Stakeholders kunci merupakan stakeholders yang memiliki
kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholders
yang dimaksud ialah unsur eksekutif, legislatif, yudikatif dan instansinya.
Misalnya, stakeholders kunci untuk suatu keputusan atau suatu kebijakan
98
daerah kabupaten. Beberapa bagian yang terkait didalamnya adalah sebgai
berikut:
a. Pemerintah kabupaten
b. DPR kabupaten
c. Dinas yang membawahi langsung kebijakan yang bersangkutan
Selain stakeholders dibagi kedalam beberapa kelompok, stakeholders juga
mempunyai peranan penting terhadap suatu kebijakan yang dibuat dan
diimplementsikan, yaitu sebagai berikut:
a. Dapat menggunakan opini dari stakeholders untuk memuluskan kebijakan
yang akan dibuat, tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi input mereka
dapat memperbaiki kualitas kebijakan.
b. Mendapatkan dukungan dari stakeholders yang kuat dapat membantu
mendapatkan sumber daya untuk keberhasilan kebijakan.
c. Dengan komunikasi yang lebih dini dan intensif, pembuat kebijakan dapat
memahamkan orang tentang pentingnya kebijakan tersebut dan
keuntungan yang akan diperoleh.
d. Dapat mengantisipasi reaksi orang lain dan membangunnya kedalam
rencana kebijakan yang akan disusun sehingga mereka dapat mendukung
penuh.
Hal diatas menunjukkan bahwa peran stakeholders pada suatu keputusan
atau suatu kebijakan publik yang dilaksanakan. Jika tanpa adanya peran
stakeholders maka suatu kebijakan maupun implementsinya tidak akan berjalan
dengan baik. Pada tahap implementasi program, stakeholders yang ikut terlibat
99
dan berperan aktif dalam kegiatan implementasi Program Diklat Berjenjang dalam
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, kota Batu yaitu yang pertama adalah guru atau pendidik di
lembaga PAUD. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Anik
Sugiarti, A. Ma, Pd selaku Kepala Sekolah PAUD Anggrek sebagai berikut:
“stakeholder yang terlibat dalam implementasi program diklat
berjenjang ini adalah pelaksana program, pendidik PAUD dan wali
murid. Pelaksana programnya yaitu HIMPAUDI Provinsi Jawa Timur.
Kemudian dilimpahkan kepada Himpaudi Kabupaten atau Kota.
Sehubungan dengan hal tersebut muncul adanya kontribusi guru
setelah ikut melaksanakan diklat untuk lembaga, yaitu langsung
mengaplikasikan sesuai dengan hasil pelatihan diklat…meskipun
belum sempurna dengan sedikit demi sedikit mempelajari hasil
pelatihan diklat tersebut dan diaplikasikan kepada lembaga untuk
membenahi diri dari yang sebelumnya tidak bisa melaksanakan sesuai
dengan…apa ya peraturan yang ditetapkan…intinya kontribusi guru
setelah melaksanakan diklat itu…mengaplikasikan kepada lembaga
sehingga ada pembenahan diri dari lembaga itu…yang tadinya belum
bisa membuat RPPM, RPPH, PROTA, PROSEM sekarang sudah
mulai dibuat sendiri dan melaksanakan apa yang telah didapat dari
pelatihan itu seperti…setiap hari kita melaksanakan model
pembelajaran sentra yang mana setiap harinya harus menyiapkan 3
densitas…sebelumnya pembelajran kami secara kovensional atau
secara umum dijadikan satu.” (Wawancara pada tanggal 10 Februari
2017)
Berikut ini adalah daftar stakeholders yang terlibat dam implementasi
program Diklat Berjenjang :
NO NAMA TTL PENDIDIKAN JABATAN STATUS TMT
MENGAJAR ALAMAT
01 Anik
Sugiarti
Malang,
16-04-1974
D2 PGTK Kepala
Sekolah
GTY 15 Mei 2005
(12 Tahun)
Pendem
RT.06/RW
.02
02 Santika
Prasandi
Malang,
19-09-1983
D1 Guru GTY 18 Juli 2008
( 9 Tahun )
Pendem
RT.10/RW
.02
03 Anisa Batu, SMK TU GTY 15 Mei 2015 Pendem
100
Mega
Nur Safitri
08-02-1996 ( 2 Tahun ) RT.03/RW
.01
04 Zahrotur
Rosidah
Batu,
05-08-1995
SMA Guru GTY 18 Juli 2016
( 1 Tahun )
Pendem
RT.15/RW
.04
Tabel 4.6 Data daftar stakeholders yang terlibat dam implementasi
program Diklat Berjenjang
Sumber : PAUD Anggrek
Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa guru sebagai pendidik
telah mengimplementasikan diklat berjenjang yang telah diikuti ke dalam
pembelajaran anak maupun kedalam administrasi lembaga. Stakeholders kedua
yang ikut terlibat dan berperan aktif juga dalam kegiatan implementasi Program
Diklat Berjenjang dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak
Usia Dini di desa Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu adalah wali murid. Wali
murid merupakan pendamping anak di sekolah maupun di rumah, yang lebih
utamanya di rumah. Wali murid juga sebagai pengamat dalam implementasi
program Diklat Berjenjang sesuai dengan hal yang disampaikan oleh salah satu
wali murid dari PAUD Anggrek sebagai berikut:
“kalau menurut pengalaman saya disini selama 2 tahun itu lebih bagus
yang sekarang, daripada tahun-tahun yang kemarin. Jadi lebih
meningkat sistem pengajarannya setelah adanya Implementasi Diklat
Berjenjang itu.”
Kedua stakeholders diatas yang terlibat dalam implementasi diklat
Berjenjang sangat memberikan pengaruh yang sangat banyak dengan adanya
kerjasama yang mereka lakukan dapat menciptakan atau meningkatkan kualitas
pendidikan PAUD khususnya. Stakeholders tersebut memberikan timbal balik
yang baik antara satu dengan yang lain demi kelancaran kegiatan yang dilakukan.
101
c. Koordinasi Lembaga dalam Implementasi Program Diklat
Berjenjang
Menurut Handoko (2003:196) dalam Turiman (2013), kebutuhan akan
koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan
tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan
pelaksanaannya. Hal ini juga dijelaskan oleh Handayaningrat (1985:88) dalam
Turiman (2013), bahwa koordinasi dan komunikasi adalah suatu yang tidak dapat
dipisahkan, karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain.koordinasi adalah
uasaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan daripada bagian-
bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan
sumbangan usahanya secara maksimal, agar memperoleh hasil secara
keseluruhan.
Menurut Hasibuan (2011:86) dalam Turiman (2013) mengartikan koordinasi
sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan
tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan
saling melengkapi. Koordinasi tidak lepas dari hubungan kerja, karena koordinasi
dapat tercapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.
Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya
koordinasi. Koordinasi yang dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-
kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai
kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai
tujuannya.
102
Selain definisi yang menjelaskan tentang pengertian koordinasi diatas,
koodinasi dibagi dalam beberapa bentuk. Seperti yang dikemukakan oleh Inu
Kencana (2011:35) dalam Turiman (2013), bentuk-bentuk koordinasi adalah
sebgai berikut:
a. Koordinasi horizontal, penyelarasan kerjasama secara harmonis dan
sinkron antar lembaga-lembaga yang sederajat.
b. Koordinasi vertikal, penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron
antar lembaga-lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-
lembaga lain yang derajatnya lebih rendah..
c. Koordinasi fungsional, penyelarasan kerjasama secara harmonis dan
sinkron antar lembaga-lembaga yang smemiliki kesamaan dalam fungsi
pekerjaan.
Adapun yang menjadi ciri-ciri koordinasi menurut Handayaningrat
(1989:118) dalam Turiman (2013) adalah sebagai berikut:
a. Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu,
koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan. Dikatakan
pimpinan berjasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
b. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama. Hal ini disebabkan karena
kerjasama merupakan syarat yang mutlak terselenggaranya koordinasi
dengan sebaik-baiknya.
c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus, artinya suatu proses yang
berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
103
d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan
karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok,
bukan terhadap usaha individutetpai sejumlah individu yang bekerjasama
didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. hal ini berarti bahwa
pimpinan harus mengatur usaha atau tindakan daripada setiap kegiatan
individu sehingga diperoleh adanya keserasian didalam kelompok.
f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan usaha atau tindakan
meminta kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta
melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana mereka bekerja.
Dari uraian diatas menunjukkan bahwa fungsi koordinasi adalah usaha
untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan dikap yang terpadu dari para
pejabat pemngambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi dalam
berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan kerja atau
komunikasi, atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen,
disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja,
motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja
dari berbagai komponen dalam organisasi. Hal tersebut juag menjelaskan betapa
pentingnya koordinasi antar lembaga atau koordinasi yang dijalankan dalam
mencapai tujuan bersama.
Sehubungan dengan itu, lembaga PAUD telah lama melakukan kerjasama
dengan lembaga PAUD lain, karena semula pendirian PAUD berkaitan dengan
posyandu yang ada di desa Pendem. Setiap posyandu harus mendirikan PAUD
104
dan menunjuk seorang untuk menjadi kepala sekolahnya. Lembaga PAUD dengan
lembaga PAUD lain sudah menjalin kerjasama, hal tersebut sesuai dengan
pendapat dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu SantikaPrasandi selaku
guru PAUD Anggrek sebagai berikut:
“Tentunya ada, terkait dengan implementasi diklat tersebut karena
teman-teman juga ingin menerapkan hasil pelatihan dari kami karena
sudah banyak disosialisaikan kepada teman-teman belum mempunyai
kesempatan untuk mengikuti diklat tersebut.”
Kerjasama tersebut memberikan dampak yang positif terhadap lembaga
PAUD masing-masing, seperti yang disampaikan oleh Ibu Anik Sugiarti, A. Ma,
Pd selaku Kepala Sekolah PAUD Anggrek pada saat melakukan wawancara
sebgai berikut:
“koordinasi tentunya ada, karena dengan adanya koordinasi tersebut
kami yang telah mengikuti pelaksanaan program diklat berjenjang
dapat mensosialisasian kedalam forum organisasi yang disebut dengan
gugus. Selain itu hasil dari pelaksanaan program diklat berjenjang
saya jadikan buku, kemudian saya jual kepada teman-teman di forum,
untuk pembelian saya tidak memaksa teman-teman membeli. Jadi jika
lembaga mereka ingin mengetahui bagiamana perubahan yang
dihasilkan setelah mengikuti diklat maka boleh membelinya. Pengaruh
koordinasi tersebut sangat baik sekali…karena teman-teman bisa
memperoleh ilmu juga dengan adanya sosialisasi atau membagiilmu
dengan lembaga lain untuk diimplementasikan di lembaganya masing-
masing. Kebetulan yang diklat lanjutnya itu terkait kurikulum 13 yang
sama sekali teman-teman belum mengetahunya. Jadi ya…kita belajar
bersama-sama tentang kurikulum 13 dengan lembaga lain.”
Kemudian pendapat lain dari kepala sekolah yang mengajar di lembaga
PAUD lain terkait dengan pengaruh yang diberikan pada saat implementasi
Program Diklat Berjenjang dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Anak Usia Dini di desa Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu yaitu dengan Ibu
Tutik Jumainah selaku Kepala Sekolah PAUD Melati adalah sebagai berikut:
105
“Pengaruhnya ya bermbahnya ilmu, tambah pengalaman, jadi mana
yang baik ya dipakai dan ditambahi sesuai yang baik dari lembaga
lain. Intinya disini…adanya saling keterbukaan ilmu dengan lembaga
lain.”
Gambar 4.7 Koordinasi lembaga antar PAUD melalui rapat Guus
Sumber : PAUD Anggrek
Berdasarkan pemaparan diatas mengenai koordinasi lembaga menunjukkan
bahwa adanya koordinasi atau kerjasama antara lembaga PAUD yang satu dengan
lembaga PAUD yang lainnya. Lembaga PAUD yang memiliki kesempatan untuk
mengikuti diklat berjenjang melakukan sosialisasi kepada lembaga PAUD lain
yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti diklat berjenjang tersebut.
d. Hasil yang diinginkan dari Implementasi Program Diklat
Berjenjang
Hasil disini merupakan sebagai langkah terakhir dalam implementasi suatu
program jika berjalan dengan baik. Hasil juga merupakan bagian yang paling di
tunggu oleh organisasi atau lembaga yang melaksanak implementasi suatu
106
program, karena dengan adanya hasil tersebut dapat menjadi tolak ukur
implementasi suatu program dapat berjalan dengan baik atau tidak. Jika hasilnya
belum sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan terus menerus dilakukan
perbaikan untuk mencapai hasil dengan tujuan yang diiingkan. Sesuai dengan hal
ini hasil yang diinginkan lembaga PAUD dalam mengimplementasikan program
Diklat Berjenjang adalah keinginan lembaga ini menjadi lebih baik dari yang
sebelumnya. Dimana yang sebelumnya belum mengimplementasikan program
tersebut dan hanya pengandalkan pengalaman pelatihan-pelatihan yang lainnya.
Program yang sudah dilaksanakan oleh pihak yang terlibat, tentunya
mengharapkan hasil yang sesuai atau yang baik terhadap lembaga maupun anak
didiknya. Hasil yang diperoleh dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Anik Sugiarti,
A. Ma, Pd selaku Kepala Sekolah PAUD Anggrek. Ibu Anik mengatakan bahwa:
“Alhamduillah hasil dari implementasi tersebut selain anak-anak
peserta didik kami senang, enjoy, saat pembelajaran wali murid pun
apa ya…sangat senang sekali dengan perubahan yang terjadi
dilembaga kami. Kemudian gurunya disini lebih kreatif dan inovatif
dalam memberikan materi pembelajaran”
Gambar 4.8 Kegiatan implementasi program Diklat Berjenjang
Sumber : PAUD Anggrek
107
Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Santika Prasandi selaku guru di
PAUD Anggrek. Ibu Tika pada saat wawancara mengatakan bahwa:
“Banyak perubahan dan itupun bertahap ya, dulu misalkan saya
kurang kreatif, inovasi setelah mengikuti diklat itu banyak ilmu yang
saya dapat dan bisa lebih berinovasi, bahkan profesional dalam
mendidik anak, banyak ilmu tentang…lagu anak-anak, dan lain
sebagainya.”
Ibu Anik dan Ibu Tika telah merasakan hasil dari implementasi program
Diklat Berjenjang untuk lembaganya maupun anak didiknya. Hal tersebut juga
dirasakan oleh Ibu Tutik Jumainah selaku Kepala Sekolah PAUD Melati. Pada
saat melakukan wawancara, Ibu Tutik mengatakan bahwa:
” guru setelah diklat itu pasti dipraktekkan di lapangan atau lembaga.
Jadi…seandainya ada ilmu dari diklat seperti nyanyian, kurikulum
atau yang lain di share dalam bentuk file sebagai arsip kita. Kalau kita
sudah mengikuti diklatkan otomatis ilmunya bertambah jangan sampai
itu-itu saja, harus ada peningkatan…kalau tidak ada peningkatan ya
buat apa mengikuti diklat, seperti itu.”
Keberhasilan tersebut tidak hanya dirasakan oleh kepala sekolah dan guru
yang mengajar di PAUD tetapi juga dirasakan oleh wali murid yang
menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD tersebut. hal ini sesuai dengan apa
yang dikatakan oleh Ibu Sundari selaku wali murid. Terkait tentang keberhasilan
implementasi program Diklat berjenjang Ibu Sundari mengatakan bahwa:
“Kalau menurut pengalaman saya disini selama 2 tahun itu ada
perubahan, yang dulu gurunya minim ilmu pengetahuan sekarang
sudah lebih baik lagi dalam mendidik muridnya.”
Berdasarkan berbagai pendapat dari kepala sekolah, guru dan wali murid
lembaga PAUD dapat dikatakan bahwa implementasi program Diklat Berjenjang
108
memberikan hasil yang baik dalam peningkatan kualitas pendidikan untuk
lembaganya dan murid-muridnya.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Diklat
Berjenjang dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan
Anak Usia Dini di desa Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu
Fokus kedua dalam penelitian ini adalah mengenai faktor pendukung dan
penghambat implementasi program diklat berjenjang dalam Mewujudkan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di desa Pendem, Kecamatan
Junrejo, kota Batu. Pemaparan peneliti terkait fokus penelitian yang telah
diperoleh peneliti selama proses penelitian di lapangan berlangsung adalah
sebagai berikut:
a. Faktor pendukung Implementasi Program Diklat Berjenjang dalam
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di desa
Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu
Lembaga PAUD Anggrek dan Melati Desa Pendem, Kota Batu memiliki
faktor pendukung yang mempengaruhi dalam proses implementasi Program
Diklat Berjenjang. Faktor-faktor tersebut dibagi dalam faktor internal dan
eksternal organisasi sebagai berikut:
1. Internal Organisasi
a. Adanya Motivasi
Faktor pendukung dari dalam organisasi terletak pada semangat atau
motivasi akan memberikan pelayanan pembelajaran yang baik kepada murid.
109
Pelayanan yang baik disini adalah pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan tujuan utamanya memang seorang murid anak usia dini dan
adanya peningkatan lembaga yang lebih baik lagi. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Ibu Anik Sugiarti, A. Ma, Pd selaku Kepala Sekolah PAUD Anggrek:
“Yang menjadi pendorong dalam implementasi diklat tersebut adalah
kepinginnya lembaga ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.”
Selain itu, motivasi untuk memberikan pelayanan pembelajaran kepada
murid juga diungkapkan oleh Ibu Santika Prasandi selaku guru di PAUD Anggrek
pada saat wanwancara sebagai berikut:
“Tujuan utamanya adalah anak-anak atau murid…mau tidak mau itu
menjadi motivasi saya sendiri dan keprofesionalisme sebagai guru.”
Sedangkan lembaga PAUD Melati faktor pendukung juga mempunyai
faktor pendukung dalam implementasi Program Diklat Berjenjang pada
lembaganya. Faktor pendukung yang dimaksud ialah adanya keinginan untuk
membentuk karakter anak yang baik dengan dimulai sejak usia dini. Hal tersebut
sesuai dengan perntaan yang disampaikan oleh Ibu Tutik Jumainah selaku Kepala
Sekolah PAUD Melati sebagai berikut:
“faktor pendukungnya yaitu keinginan saya atau lembaga kami untuk
membentuk karakter anak yang baik…pembentukan karakter yang
baik itu ya harus dimulai dari PAUD, jadi nanti kalau sudah masuk
pendidikan yang lebih lanjut tinggal mengarahkan saja.”
Berbagai hal yang telah disampaikan diatas bahwa keinginanan untuk
peningkatan kualitas di PAUD menjadi motivasi semua guru atau pendidik untuk
110
meningkatkannya. Peningkatan kualitas tersebut salah satunya dengan adanya
implementasi program Diklat Berjenjang.
b. Budaya Kerja Organisasi
Berdasarkan motivasi yang dimiliki oleh para guru atau pendidik lembaga
PAUD Anggrek dan Melati Desa Pendem, Kota Batu dalam meningkatkan
kualitas PAUD dalam implementasi program Diklat Berjenjang, mempengaruhi
budaya pembelajaran organisasi. Budaya pembelajaran yang dimaksudkan adalah
adanya sikap yang baik dalam melaksanakan pembelajaran bagi murid atau
peserta didiknya. Sehigga pembelajaran yang diberikan sesuai dengan materi yang
diperoleh setelah mengikuti kegiatan Program Diklat Berjenjang. Hal ini sesuai
dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Santika Prasandi selaku guru di
PAUD Anggrek pada saat melakukan wawancara, pernyataan tersebut sebgai
berikut:
“setelah mengikuti diklat itu banyak ilmu yang saya dapat dan bisa
lebih berinovasi, bahkan profesional dalam mendidik anak, banyak
ilmu tentang…lagu anak-anak, dan lain sebagainya. Pada saat
pembelajaran juaga harus berkreasi dan tidak hanya mengandalkan
bahan-bahan yang sudah tersedia di sekolah, seperti itu.”
Sehingga setiap guru pada lembaga PAUD masing-masing memberikan
pembelajaran yang baik dan dapat diterima dengan mudah oleh murid atau peserta
didik. Selain memberikan pembelajaran yang baik terhadap lembaga PAUD
masing-masing, guru juga memberikan informasi tentang admistrasi sekolah yang
baik maupun terbaru kepada lembaga PAUD lain. Sehingga setiap lembaga
PAUD dapat mengetahui informasi tentang admistrasi sekolah yang baik maupun
terbaru.
111
2. Ekseternal Organisasi
a. Adanya dukungan dari organisasi lain
Faktor pendukung eksternal organisasi berasal dari lingkungan luar
organisasi yang ikut mempengaruhi proses implementasi Program Diklat
Berjenjang dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
di desa Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu. Adanya dukungan dari organisasi
diluar lembaga PAUD menjadikan kegiatan yang dilaksanakan diterima dan dapat
dijalankan dengan baik serta berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya
koordinasi yang baik dari lembaga lain yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan
yang dinyatakan oleh Ibu Santika Prasandi selaku guru di PAUD Anggrek sebagai
berikut:
“Ada, jadi setiap jadi setiap guru yang mengikuti diklat tersebut
disosialisasikan ketika di forum, bisa saling berbagi, di share,
mengetahui semuanya yang terbentuk dalam suatu organisasi yang
namanya gugus sehingga kita sama-sama belajar.”
Adanya koordinasi dengan lembaga PAUD lain yang terkait dengan
implementasi program Diklat Berjenjang menjadikan program ini memperoleh
dukungan agar dapat berjalan hingga saat ini.
b. Faktor penghambat Implementasi Program Diklat Berjenjang dalam
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di
desa Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu
Dalam sebuah organisasi atau lembaga tidak menutup kemungkinan muncul
kendala yang dihadapi. Hal ini seperti yang terjadi pada lembaga PAUD Anggrek
112
dan Melati Desa Pendem, Kota Batu dalam melaksanakan implementasi program
Diklat Berjenjang.
1. Internal Organisasi
a. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia
Faktor penghambat internal organisasi dalam lembaga PAUD Anggrek dan
Melati terletak pada keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya
manusia merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam sebuah
organisasi. Kurangnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi faktor
penghambat majunya suatu organisasi atau lembaga. Lembaga PAUD Anggrek
merasa kurang dengan kualitas sumber daya manusia, karena guru yang mengajar
lulusan terakhir sekolah menengah atas (SMA) dan masih jarang yang sudah
sarjana (S1). Kondisi SDM yang belum mumpuni ini menjadikan pelaksanaan
atau implementasi program Diklat Berjenjang mengalami hambatan. Hal tersebut
sesuai dengan pernyataan pada saat wawancara yang dilakukan dengan Ibu Anik
Sugiarti, A. Ma, Pd selaku Kepala Sekolah PAUD Anggrek yaitu sebagai berikut:
“…Yang menjadi penghambat dalam implementasi diklat tersebut
karena masih ada guru yang belum bisa mengikuti sehingga masih
belum bisa menerima materi yang sesungguhnya dan pendidikan
terkhir SMA…sehingga dalam mengaplikasikan hasil diklat tersebut
belum maksimal.”
Selain itu, hambatan dalam implementasi Program Diklat Berjenjang terkait
kurangnya SDM didapatkan respon dari wali murid yang merasa kurangnya SDM
yang dimiliki oleh lembaga PAUD Anggrek. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan pada saat wawancara dengan salah satu wali murid yaitu Ibu Sundari
selaku Wali murid di PAUD, pernyataan yang diungkapkan sebagai berikut:
113
“Kalau menurut saya masih ada guru yang kurang sabar dalam
menghadapi anak-anak, anak kecil kan biasanya dalam mengerjakan
hal-hal itu kan tergantung keinginannya, kalau ada anak yang nangis
guru tersebut kurang tanggap.”
Banyaknya tugas dan tanggungjawab dalam lembaga tidak berbanding
dengan kualitas SDM dalam lembaga atau organisasi. Sehingga ilmu yang
diperoleh dari pelaksanaan Diklat dasar yang telah diikuti dan diterapkan atau
diimplementasikan terhadap lembaga PAUD masing-masing belum berjalan
dengan maksimal.
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
Selain kurangnya kualitas sumber daya manusia permasalahan yang lain
terletak pada saran dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas
penunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar maupun implementasi
program Diklat Berjenjang yang dijalankan. Kurang tersedianya sarana dan
prasarana menjadi faktor penghambat majunya organisasi atau lembaga.
Pernyataan inisesuai dengan yang dikatakan pada saat wawancara berlangsung
oleh Ibu Anik Sugiarti, A. Ma, Pd selaku Kepala Sekolah PAUD Anggrek sebagai
berikut:
“Kemudian…dari segi fasilitas maupun sarana prasarananya juga ada
hambatan, yaitu…kondisi ruangan atau gedung yang minim otomatis
anak-anak ruang geraknya terbatas. Gedungnya juga kecil jadi ya
untuk menampung murid yang banyak belum bisa.”
114
Gambar 4.8 Ruang kelas
Sumber : PAUD Anggrek
Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana
dan prasaran begitu sangat penting demi keberlangsungan proses belajar mengajar
pada lembaga PAUD. Adanya harapan para guru yang diinginkan yaitu
pemerintah lembih memperhatikan lagi kondisi gedung atau bangunan saat ini.
Sehingga lembaga PAUD dapat menampung banyak murid dan murid memiliki
ruang gerak yang bebas dan luas.
Kualitas SDM serta sarana dan prasarana yang masih kurang menjadikan
kendala dalam pelaksanaan program Diklat Berjenjang. SDM yang kurang
115
menjadikan pelaksana program belum maksimal dala mengimplementasikan ilmu
yang diperoleh pada saat mengikuti kegiatan Diklat Berjenjang. Kemudian sarana
dan prasaran penunjang yang kurang menjadikan belum optimalnya implementasi
Program Diklat Berjenjang serta membatasi ruang gerak anak. Berikut ini adalah
tabel tentang inventaris dari PAUD Anggrek dan Melati:
NO JENIS JML
KONDISI
KETERANGAN Baik Rusak Belum ada
01 Gedung 1 V Kurang Luas
02 Ruang Kantor 0 v Perlu dibuatkan
03 Ruang Kepala Sekolah 1 V Cukup
04 Ruang Guru 1 V Kurang Luas
05 Ruang Kelas 2 V Kurang
06 Kamar Mandi / WC 1 V Cukup
07 Dapur 1 V Cukup
08 Kursi Guru 5 V Perlu di perbaiki
09 Meja Guru 2 V Cukup
10 Kursi Siswa 15 V Kurang
11 Meja Siswa 4 V Kurang
12 Lemari 3 V Cukup
13 Rak Buku 1 V Kurang
14 Rak Mainan 1 V Kurang
15 Rak Sepatu 1 V Cukup
16 Rak Piring 1 V Cukup
17 APE Dalam 5 V Perlu di ganti
18 APE Luar 5 V V Kurang
19 Papan Data 5 V Cukup
20 Buku Pedoman Guru 25 V Kurang
21 Buku Cerita Untuk Anak 25 V Kurang
116
Tabel 4.9 Data inventaris PAUD Anggrek
Sumber : PAUD Anggrek
3. Analisis dan Pembahasan
Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis data. Analisis data
merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian, karena dalam tahap ini
peneliti dituntut mampu menerjemahkan data yang diperoleh selama penelitian
yang kemudian dikaji dengan teori yang berkaitan. Data yang diperoleh atau
diolah tersebut akan sangat berguna untuk memberikan arti, makna dan niali
22 Karpet 3 V Kurang
23 TV 1 V Perlu di ganti
24 VCD 1 V Cukup
25 Radio/Tape 1 V Perlu di ganti
26 Microfon 3 V Perlu di ganti
27 Keset 4 V Cukup
28 Sketsel 1 V Cukup
29 Timbangan Badan 1 V Cukup
30 Alat Ukur Tunggi Badan V Cukup
31 Box File 7 V Kurang
32 Rak Tas V Perlu di sediakan
33 Halaman 150 M2 V Perlu di Paving
34 Tempat Bermain Pasir 1 V Perlu di ganti
35 Gunting 24 V Banyak yang hilang
36 Kursi Plastik 10 V Kurang
37 Tempat Sampah 4 V Cukup
38 Listrik / PLN 900 W V Cukup
39 Air / PDAM V Cukup
40 Washtafel cuci tangan V Perlu di sediakan
117
tersendiri. Creswell (2012: 274-275) mengatakan bahwa analisis data merupakan
proes yang berkelanjutan dan membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data,
mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatn singkat sepanjang
penelitian. Pengertian mengenai analisis data yang diungkapkan oleh Creswell
tersebut, dijadikan peneliti untuk memulai proses dalam penyajian data dengan
lebih jelas dan rinci dari data yang dihasilkan oleh pertanyaan yang telah disusun
oleh peneliti.
Penelitian yang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif ini akan dianalisis dengan menggunakan model analisis data oleh
Creswell. Model analisis data yang peneliti gunakan ini bertujuan untuk
mendiskripsikan fenomena yang ada di lapangan, mengklarifikasi dan
menafsirkan fenomena tersebut agar dapat dipahami oleh banyak pihak.
Fenomena yang peneliti maksud dalam penelitian ini, tentu saja fenomena yang
berkaitan dengan implementasi program Diklat Berjenjang di kota Batu. Berikut
adalah analisis data dari fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti:
1. Implementasi Program Diklat Berjenjang dalam Mewujudkan
Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di desa Pendem,
Kecamatan Junrejo, kota Batu
a. Kelompok Sasaran Implementasi Program Diklat Berjenjang
Menurut David C. Korten terdapat 3 faktor yang perlu dilihat. Faktor-faktor
tersebut adalah adanya kesesuaian organisasi, kesesuaian penerima bantuan dan
kesesuaian program. Korten dalam Tarigan (2000:19) mengatakan bahwa
keberhasilan suatu program akan sangat ditentukan oleh kesesuaian kebutuhan-
118
kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program, antara persyaratan
program dengan kemampuan nyata dari organisasi pemberi bantuan, antara
kemampuan pengungkapan kebutuhan dari pihak penerima dengan proses
pengambilan keputusan dari pihak pemberi bantuan.
Berdasarkan pendapat Korten, akan menganalisis kesesuaian antara tugas
yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Jika
organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas
yang disyaratkan oleh program maka organisasi tidak dapat menyampaikan
output dengan tepat. Selain itu juga adanya kelompok sasaran sebagai penerima
bantuan program. Menurut Abdullah dalam Puspitasari (2014:127) menyebutkan
salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam implementasi suatu program ialah
kelompok sasaran. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari
implementasi program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan. Jika
kelompok sasaran yang dimaksud Abdullah membentuk perubahan dan
peningkatan, maka kelompok sasaran tersebut harus mendapatkan program yang
sesuai dengan kebutuhan mereka.
Program diklat Berjenjang merupakan bentuk kepedulian pemerintah
mengenai kualitas pendidik PAUD yang masih rendah, bentuk kepedulian ini
dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya PAUD. Suatu
implementasi program pasti memiliki target yang menjadi sasaran utama. Target
atau sasaran dalam implementasi program Diklat Berjenjang ini adalah murid atau
peserta didik usia dini. Maka dari hasil penelitian sendiri menunujukkan bahwa
119
yang menjadi target atau sasaran dalam implementasi program Diklat Berjenjang
adalah murid atau peserta didik Desa Pendem, Kota Batu. Berdasarkan Pasal 1
(14) UU Sisdiknas No. 20/2003, PAUD adalah pemberian upaya untuk
menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran
yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak (kompetensi).
Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun yang
menjadi tujuan dari PAUD adalah sebagai berikut :
(1) Kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut
(2) Mengurangi Angka mengulang kelas (repeater)
(3) Mengurangi Angka putus Sekolah (DO)
(4) Mempercepat Pencapaian Wajib belajar
(5) Meningkatkan Mutu Pendidikan
(6) Mengurangi Angka Buta Huruf muda
(7) Memperbaiki derajat kesehatan & gizi anak usia dini
(8) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Adapun kebijakan PAUD secara nasional telah ditetapkan dalam beberapa
ketetapan, diantaranya adalah :
120
a. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat kutipan “... Kemudian dari pada
itu, untuk membentuk suatu persatuan Negara Indonesia yang
berkedaulatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”. Pendidikan anak usia dini
memiliki panangan bahwa sesungguhnya dengan mencerdaskan anak
secara tidak langsung akan membantu meningkatkan kualitas sumber
daya manusia Negara yang pada akhirnya akan menyebabkan Negara
untuk lebih maju.
b. Amandemen UUD 1945, tertulis pada pasal 28 C ayat 2 bahwa, setiap
anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Membuka
peluang bagi anakanak kurang mampu untuk dapat memperoleh
pendidikan yang layak seperti anak-anak lain, karena pendidikan yang
layak adalah hak asasi setiap manusia.
c. Undang-undang perlindungan anak RI Nomor 23 tahun 2002 tertulis
bahwa “ setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, brkembang dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat secara
kemanusiaan, serta mendapatkan [erlindungan dari kekerasa dan
diskriminasi (pasal 4), setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan
pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat
121
keceedasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1), dan
selain hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, khususnya
bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan
luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga mendapatkan
pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2).
d. Sampai pada akhirnya komitmen yang tinggi dari pemerintah Indonesia
terhadap anak usia dini dibuktikan dengan dikeluarkannya keputusan
menteri pendidikan nasional, Nomor 051/0/2001 tentang didirikannya
direktorat PAUD (pendidikan anak usia dini) di lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional.
Pernyataan diatas merupakan standarisasi untuk anak usia dini yang harus di
didik sedari kecil. Apabila teori diatas dikaitkan dengan program Diklat
Berjenjang, maka standar tersebut cukup relevan sebagai acuan pemilihan targer
atau sasaran dalam implementasi program Diklat Berjenjang. Hal-hal diatas inilah
yang harus diperhatikan dalam pemilihan target atau sasaran dalam implementasi
program Diklat Berjenjang apabila ingin benar-benar mencapai keberhasilan
dalam pelaksanaanya. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Anik
Sugiarti, A. Ma, Pd selaku Kepala Sekolah PAUD Anggrek bahwa yang menjadi
sasaran dalam implementasi program Diklat Berjenjang adalah murid,
pembelajaran atau pemberian pelajaran kepada peserta didik, karena kami disini
adalah sebagai pendidik. Program Diklat Berjenjang itu ditujukan untuk pendidik
anak usia dini.
122
Menurut teori Korten tersebut, melihat analisis tentag kelompok sasaran
yaitu anak usia dini, terdapat kesesuaian program dan kebutuhan kelompok
sasaran. Pada pelaksanaannya, kelompok sasaran implementasi program Diklat
Berjenjang menunjukkan antusiasme yang tinggi, dimana para orang tua
bersemangat menyekolahkan anaknya di PAUD karena mereka sadar bahwa
peranan PAUD disini sangatlah penting.
b. Stakeholders yang terlibat dalam Implementasi Program Diklat
Berjenjang
Program Diklat Berjenjang sendiri memiliki tujuan yang jelas dalam
implementasinya dengan meningkatkan kompetensi pendidik PAUD dalam
rangka menciptakan pendidik PAUD yang profesional. Sehingga akan membawa
perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya PAUD tersebut. Hal tersebut
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle, menurut Grindle (1980)
dalam Nugroho (2015:224) suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh
tingkat Implementability yang terdiri dari konten kebijakan dan konteks kebijakan.
Isi dari konten kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Kepentingan yang mempengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumber-sumber daya yang digunakan
123
Sementara itu, konteks kebijakannya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Kekuasaan, kepentingandan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap
Jika teori Grindle diatas dikaitkan dengan hasil temuan di lapangan,
pelaksanaan implementasi program Diklat Berjenjang dalam meningkatkan
kualitas pendidik termasuk dalam konten kebijakan (Content of Policy) dalam
poin yang pertama dan kelima yaitu tentang kepentingan yang berpengaruh serta
pelaksana program. Implementasi program Diklat Berjenjang ini tidak mungkin
apabila tanpa melibatkan kepentingan yang terpengaruh atau aktor-aktor sebagai
pendukung pelaksana program selama pelaksanaan program berlangsung.
Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, maksudnya dalam implementasi
ini terdapat berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi
kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam implementasi
pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut
membawa pengaruh terhadap implementasinya. Maka sesuai dengan temuan di
lapangan aktor-aktor yang terlibat dan mempengaruhi implementasi program
Diklat Berjenjang adalah sebagai berikut:
1. Pihak Kepala Sekolah, yang mendukung tentang pelaksanaan
implementasi di lembaganya, mengelola pendidik untuk diikut sertakan
dalam program Diklat Berjenjang dan mengelola administrasi lembaganya.
124
2. Pihak Guru atau Penddidik, aktor tersebut sebagai pihak yang
mengimplementasikan program Dikat Berjenjang yang telah diikutinya
kepada peserta didik atau murid.
3. Wali Murid, disini wali murid sebagai pemberi respon atau masukan,
pengamat atas implementasi yang dilakukan oleh pendidik terhadap
peserta didiknya.
Jadi kepentingan yang terpengaruh atau aktor-aktor yang terlibat diatas
sangat memberikan pengaruh terhadap berjalannya progam saat
diimplementasikan. tidak hanya kepentingan yang mempengaruhi atau aktor-aktor
yang terlibat saja yang dapat mensukseskan dan mencapai tujuan program tetapi
ada pulafaktor yang sangat berpengaruh terhadap kelacaran implementasi program
yaitu pelaksana program. Maka pelaksana program yang sesuai dengan poin
kelima yaitu pelaksana program Diklat Berjenjang dibawah garis komando
Direktorat PPTKPAUDNI Ditjen PAUDNI telah menunjuk training provider
sebagai penyelenggara Diklat Berjenjang bagi pendidik PAUD di seluruh
Indonesia salah satunya di Jawa Timur, dengan dasar hukun yang digunakan
sebgai berikut:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
125
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan PAUD
c. Koordinasi lembaga dalam Implementasi Program Diklat
Berjenjang
Lembaga PAUD telah lama melakukan kerjasama dengan lembaga PAUD
lain, karena semula pendirian PAUD berkaitan dengan posyandu yang ada di desa
Pendem. Setiap posyandu harus mendirikan PAUD dan menunjuk seorang untuk
menjadi kepala sekolahnya. Kerjasama tersebut memberikan dampak yang positif
terhadap lembaga PAUD masing-masing, dimana hal itu dilakukan untuk
meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang lebih lagi. Salah satu cara yang
digunakan dalam kerjasama atau koordinasi tersebut yaitu dengan sharing atau
sosialisasi terhadap lembaga PAUD lain yang belum memiliki kesempatan untuk
mengikuti kegiatan Diklat Berjenjang yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A.
Gunn (1978) mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan paling tidak
memerlukan sepuluh prasyarat, yaitu sebagai berikut:
a. Adanya jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan
memberikan dampak kepada badan tersebut
b. Ada cukup sumberdaya untuk implementasi
c. Sumberdaya yang terintegrasi benar-benar ada
d. Menyangkut pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan yang
diimplementasikan didasarkan pada alasan kausalitas yang kuat, seperti
jika X diimplementasikan kemudian Y akan menjadi hasil
126
e. Seberapa banyak alasan terjadinya kausalitas
f. Seberapa lemah antar hubungan diantara variabel
g. Kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan kebijakan
h. Mempertanyakan apakah pekerjaan telah diperinci dan ditempatkan dalam
susunan yang benar
i. Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sempurna
j. Badan pengimplementasi dapat meminta kepatuhan total.
Jika teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978) diatas dikaitkan
dengan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan implementasi program Diklat
Berjenjang dalam meningkatkan kualitas pendidik termasuk dalam syarat
keberhasilan implementasi program nomor sembilan yaitu tentang diperlukan
komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Lembaga PAUD dapat melakukan
koordinasi dengan lembaga PAUD lainnya dengan tujuan yang sama yaitu
menigkatkan kualitas tenaga pendidik dan tentunya kemajuan dalam mengelola
lembaga PAUD tersebut.
d. Hasil yang diinginkan dari Implementasi Program Diklat
Berjenjang
Lembaga Paud Anggrek dan Melati mengimplementasikan program Diklat
Berjenjang sejak tahun 2011, program ini merupakan program pendidikan yang
dikhususkan untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru anak usia dini.
Kualitas pendidik atau guru sangat penting perannya dalam memberikan
pendidikan bagi murid atau peserta didiknya, karena dengan adanya seorang guru
dengan kualitas SDM yang mumpuni selain dapat memberikan dampak yang baik
127
terhadap murid juga dapat meningkatkan kepercayaan lembaga PAUD tersebut
dimata masyarakat. Lembaga tersebut sangat mengharapkan hasil yang baik
dalam pelaksanaan implementasi program Diklat Berjenjang tersebut.
Hasil disini merupakan sebagai langkah terakhir dalam implementasi suatu
program jika berjalan dengan baik. Hasil juga merupakan bagian yang paling di
tunggu oleh organisasi atau lembaga yang melaksanak implementasi suatu
program, karena dengan adanya hasil tersebut dapat menjadi tolak ukur
implementasi suatu program dapat berjalan dengan baik atau tidak. Jika hasilnya
belum sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan terus menerus dilakukan
perbaikan untuk mencapai hasil dengan tujuan yang diiingkan. Sesuai dengan hal
ini hasil yang diinginkan lembaga PAUD dalam mengimplementasikan program
Diklat Berjenjang adalah keinginan lembaga ini menjadi lebih baik dari yang
sebelumnya. Dimana yang sebelumnya belum mengimplementasikan program
tersebut dan hanya pengandalkan pengalaman pelatihan-pelatihan yang lainnya.
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Grindle, menurut Grindle (1980) dalam
Nugroho (2015:224) suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh tingkat
Implementability yang terdiri dari konten kebijakan dan konteks kebijakan. Isi
dari konten kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Kepentingan yang mempengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
128
6. Sumber-sumber daya yang digunakan
Sementara itu, konteks kebijakannya mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Kekuasaan, kepentingandan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap
Faktor yang sesuai dengan hasil penelitian dari teori diatas adalah faktor
yang kegita, yaitu derajat perubahan yang ingin dicapai. Ada 2 tujuan utama atau
derajat perubahan yang hendak atau ingin dicapai dalam implementasi program
ini. Derajat yang ingin dicapai oleh adanya kegiatan implementasi program Diklat
Berjenjang dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Desa Pendem, Kota
Batu ini adalah:
1. Pembenahan diri terhadap lembaga yang sebelumnya tidak bisa
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas SDM pendidik yang saat ini masih di
didominasi pendidikan terakhir sekolah menengah atas (SMA).
Berdasarkan penjelasan diatas tentang derajat perubahan yang ingin dicapai
terhadap implementasi program Diklat Berjenjang ini mempunyai tujuan akhir
yang jelas. Maka program ini sangat membantu masyarakat dalam membimbing
putra putrinya yang masih usia dini, untuk mensejahterakan guru serta kehidupan
anak didiknya, kepastian kualitas pendidikan pada saat memperoleh pendidikan
yang lebih tinggi.
129
Menurut teori Korten tersebut, melihat analisis tentag kelompok sasaran
yaitu anak usia dini, terdapat kesesuaian program dan kebutuhan kelompok
sasaran. Pada pelaksanaannya, kelompok sasaran implementasi program Diklat
Berjenjang menunjukkan antusiasme yang tinggi, dimana para orang tua
bersemangat menyekolahkan anaknya di PAUD karena mereka sadar bahwa
peranan PAUD disini sangatlah penting.
Kemudian pada sub-fokus yang kedua terkait dengan stakeholders atau
aktor yang terlibat dalam implementasi program Diklat Berjenjang menggunakan
faktor yang pertama dan kelima yaitu tentang kepentingan yang berpengaruh serta
pelaksana program. Implementasi program Diklat Berjenjang ini tidak mungkin
apabila tanpa melibatkan kepentingan yang terpengaruh atau aktor-aktor sebagai
pendukung pelaksana program selama pelaksanaan program berlangsung.
Sehingga adanya kesesuaian antara teori yang dikemukakan Grindle dengan
temuan yang diperolah di lapangan pada implementasi Program Diklat Berjengan
yang sedang berjalan saat ini.
Sub-fokus ketiga yang berkaitan dengan koordinasi antar lembaga telah
sesuai dengan teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978) dengan
pemenuhan syarat keberhasilan implementasi program yaitu pada nomor sembilan
terkait tentang diperlukannya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Hal ini
dilakukan oleh SDM yang dimiliki oleh lembaga PAUD masing-masing dengan
lembaga PAUD lain yang terbentuk dalam sebuah forum yang dinamakan Gugus
untuk menyampaikan sosialisasinya terkait ilmu yang telah dipelajari pada saat
mengikuti program Diklat Berjenjang yang dilaksanakan oleh pemerintah.
130
Sehingga kegiatan atau forum tersebut sangat membantu bagi kelangsungan atau
kemajuan lembaga PAUD yang dikelola oleh kepala sekolah masing-masing.
Sub-fokus yang terakhir yaitu tentang hasil yang diinginkan dari kegiatan
implementasi Diklat Berjenjang untuk lembaga PAUD yaitu telah sesuai dengan
teori Grindle dengan menggunakan konten kebijakan (Content of Policy) dalam
poin yang ketiga yaitu tentang derajat perubahan yang diinginkan. Sesuai dengan
hal ini hasil yang diinginkan lembaga PAUD dalam mengimplementasikan
program Diklat Berjenjang adalah keinginan lembaga ini menjadi lebih baik dari
yang sebelumnya, murid-muridnya bisa mandiri dalam memperoleh ilmu
ditingkat yang lebih tinggi, kemudian yang terpenting yaitu meningkatnya
kreativitas dan inovasi guru dalam memberikan materi pembelajaran setelah
mengikuti pelaksanaan diklat berjenjang. Dimana yang sebelumnya belum
mengimplementasikan program tersebut dan hanya pengandalkan pengalaman
pelatihan-pelatihan yang lainnya.
Berdasarkan kesesuaian yang telah dijelaskan diatas, bahwa dengan adanya
kegiatan implementasi program Diklat Berjenjang tersebut kelompok sasaran
mendapatkan hasil yang diharapkan dari program. Hasil tersebut adalah anak-anak
usia dini lebih mandiri dalam pembentukan karakternya, lebih mempersiapkan diri
dalam menerima pembelajaran yang lebih lanjut. Hal ini ditentukan oleh sikap
mereka yang sudah berani, mandiri dan bertanggung jawab saat berada disekolah
maupun dirumah. Misalnya seperti berani berbicara didepan teman-temannya atau
didepan umum seperti pada waktu perpisahan, adanya kemandirian dirumah
dengan membantu pekerjaan ibu dirumah, bertanggung jawab untu memberesi
131
mainan yang telah digunakan pada saat berada di sekolah. Namun agar
mendapatkan hasil yang optimal, maka perlu adanya perbaikan pada kekurangan-
kekurangan yang ada dalam implementasi program.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Diklat
Berjenjang dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak
Usia Dini di desa Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu
a. Faktor pendukung Implementasi Program Diklat Berjenjang dalam
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di
desa Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu
1. Internal Organisasi
a. Adanya Motivasi
Pada faktor pendukung internal organisasi, yang menjadi pendukung dalam
pelaksanaan program Diklat Brejenjang yaitu motivasi yang dimiliki anggota
organisasi atau lembaga. Motivasi tersebut juga tidak lepas dari adanya peran
pemimpin dalam meningkatkan motivasi anggotanya.
Menurut Reksohadiprojo dan Handoko (1996:87) teori motivasi yang
menggabungkan teori internal dan eksternal yang dikembangkan oleh Mc.Gregor.
ia telah merumuskan dua perbedaan dasar mengenai perilaku manusia. Kedua
teori tersebut teori X dan Y. Teori tradisional mengenai kehidupan organisasi
banyak diarahkan dan dikendalikan atas dasar teori X. adapun anggapan yang
mendasari teori X adalah sebagai berikut :
132
1. Rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja dan kalau bisa aku
menghindarinya.
2. Karena pada dasarnya tidak suka bekrja maka harus dipaksa dan
dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman dan diarahkan untuk
mencapai tujuan organisasi.
3. Rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, berusaha menghindari tanggung
jawab, mempunyai ambisi kecil, kemauan dirinya diatas segalanya.
Teori ini masih banyak digunakan oleh organisasi karena para pemimpin
menganggap bahwa anggapan-anggpan itu benar dann banyak sifat-sifat yang
diamati perilaku manusia, sesuia dengan anggapan tersebut teori ini tidak dapat
menjawab seluruh pertanyaan yang terjadi pada organisasi atau lembaga. Oleh
karena itu, Mc. Gregor menjawab dengan teori yang berdasarkan pada
kenyataanya yaitu teori Y. Anggapan dasar teori Y adalah sebgai berikut:
1. Usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya bermain
atau istirahat.
2. Rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya
menerima tetapi juga mencari tanggung jawab.
3. Ada kemampuan yang besar dalam kecerdikan, kualitas dan daya imajinasi
untuk memecahkan masalah-masalah organisasi yang secara luas tersebar
pada seluruh pegawai.
4. Pengendalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk
mengarahkan tercapainya tujuan organisasi.
133
Lembaga PAUD Anggrek dan Melati Desa Pendem memiliki integritas
yang baik. Komitmen sesorang atau kemauan untuk melaksanakan kewajiban
dengan alasan yang sebenarnya, tidak peduli dngan keadaan yang sedang terjadi
merupakan definisi dari integritas. Orang yang mempunyai integritas tidak
mampu untuk melanggar kepercayaan yang telah diamnahkan dan sulit untuk
melakukan korupsi. Mampu memilih dan menjalani yang benar terlepas adri
konsekuensi yang diterima adalah ciri dari seorang yang berintegritas tinggi.
Sikap ini ditunjukkan dengan cara memberikan ide tentang menyetarakan
pelayanan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pengetahuan
tentang apa yang diperoleh pada saat mengikuti kegiatan progarm Diklat
Berjenjang untuk anak usia dini. Hal itu didukung dengan adanya sikap
komunikatif dari pemimpin terhadap bawahannya. Bagi seorang pemimpin harus
memiliki kemampuan komunikasi yang baik kepada bawahannya agar apa yang
menjdi tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Kemampuan tersebut mampu
memotivasi bawahannya agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi
peserta didik atau murid. Sehingga kegiatan program Diklat Berjenjang dapat
dilaksanankan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan SDM yang dimiliki
lembaga PAUD Anggrek maupun PAUD Melati.
Berdasarkan teori X dan Y maka motivasi guru di lembaga PAUD Anggrek
dan Melati masuk pada teori Y dimana pemimpin memiliki peran sedikit untuk
memberikan motivasi. Motivasi banyak didapatkan dari rasa tanggungjawab yang
terdapa pada diri pendidik atau guru di lembaga PAUD Anggrek dan Melati Desa
Pendem Kota Batu. Rasa tanggungjawab tersebut yang membangun motivasi
134
dalam diri guru atau pendidik untuk mengajar dan berkratifitas dengan lebih baik
lagi.
b. Budaya Kerja Organisasi
Menurut Triguno (2001) dalam Lufni (2013:4) budaya kerja adalah suatu
falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi
sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu
kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi
perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai
kerja atau bekerja. Melaksanakan budaya kerja mempunyai arti yang sangat
mendalam, karena akan merubah sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk
mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa
depan.
Sedangkan menurut Beach (1993) dalam Koesmono (2005) (dalam Lufni,
2013:4) kebudayaan merupakan inti dari apa yang ada dalam organisasi atau
lembaga. Jadi budaya mengandung apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh
dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pedoman.
Berdasarkan pengertian diatas, maka budaya kerja dalam lembaga PAUD
Anggrek maupun Melati Desa Pendem menjadi patokan bagaimana organisasi
bertindak dan berperilaku dalam meberikan layanan kepada murid atau peserta
didik. Implementasi program Diklat Berjenjang menjadi tanda bahwa lembaga
PAUD Anggrek maupun Melati Desa Pendem berusaha memberikan pelayanan
yang baik terhadap murid atau peserta didik dalam menimba ilmu di sekolah.
135
Adapun yang menjadi cakupan makna setiap nilai budaya kerja adalah
sebagai berikut:
a. Disiplin. Perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma
yang berlaku didalam maupun diluar organisasi atau lembaga. Disiplin
meliputi ketaatan terhadap peraturan perundangan,prosedur, berlalu
lintas, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan sebagainya.
b. Keterbukaan. Kesiapan untuk menerima dan memberi informasi yang
benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan organisasi
atau lembaga.
c. Saling menghargai. Perilaku yang menunjukkna penghargaan terhadap
individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja.
d. Kerjasama. Kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari
dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target
organisasi atau lembaga. (Nirman,2004 dalam Lufni 2013:5)
Berdasarkan cakupan diatas yang sudah dipaparkan bahwa adanya
hubungan antara disiplin, keterbukaan, saling menghargai dan kerjasama yang
dilakukan secara seimbang maka dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan
pada implementasi program Diklat Berjenjang.
2. Ekseternal Organisasi
a. Adanya dukungan dari organisasi lain
Faktor pendukung eksternal dalam pelaksanaan implementasi program
Diklat Berjenjang ialah adanya dukungan dari organisasi lain. Dukungan lain
136
disini adalah peran dari pihak lembaga PAUD lain selaku sebagai wadah anak-
anak menerima program Diklat Berjenjang. Sasaran dari program ini adalah anak-
anak usia dini. Anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang memiliki usia
dibawah 5 tahun dan untuk membentuk karakter seorang anak. Sehingga
implementasi program Diklat Berjenjang ini akan menjadi tepat sasaran jika
dilakukan di lembaga PAUD. Dukungan tersebut dapat dilihat dari keterbukaan
antar pendidik PAUD dari berbagai lembaga PAUD yang ada di desa Pendem
dalam mengimplementasikan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan atau
program Diklat Berjenjang. Keterbukaan tersebut mendorong kelompok sasaran
yaitu anak-anak usia dini memperoleh pendidikan dasar untuk menumbuhkan rasa
berani, bertanggung jawab dan lain sebagainya.
b. Faktor penghambat Implementasi Program Diklat Berjenjang dalam
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini di desa
Pendem, Kecamatan Junrejo, kota Batu
Tidak semua implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, tanpa
adanya penghambat dalam pelaksanaanya karena setiap implementasi kebijakan
pasti mengandung faktor penghambat yang akan mempengaruhi implementasi
program Diklat Berjenjang ini. Faktor penghambat merupakan hal yang harus
segera dapat ditemukan solusinya agar tidak menjadi hambatan yang
berkesinambungan dalam implementasi program. Sehingga tujuan dari program
ini tidak tercapai dengan baik.
137
1. Internal Organisasi
a. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia
Menurut Zauhar (1990) program yang baik harusnya juga memiliki upaya
manajemen dalam penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melakukan
program tersebut. terkait dengan adanya penyediaan tenagaatau sumber daya
manusia (SDM), haruslah yang mampu menunjang keberhasilan dari suatu
program. apabila ketersediaan SDM mencukupi, maka hasil yang diinginkan akan
cepat terwujud.
Progam Diklat Berjenjang ini membutuhkan kualitas pendidik yang bagus,
karen ini menyangkut masa depan anak didiknya. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Pendidikan nasional pada
pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa syarat untuk menjadi seorang pendidik pada
pendidikan anak usia dini adalah :
1. Berkualifikasi akademik minimal Diploma IV (D IV) atau Sarjana S1
2. Latar belakang pendidikan adalah PAUD, kependidikan lain atau
psikologi
3. Bersertifikat profesi guru untuk PAUD
Saat ini di lembaga PAUD Anggrek maupun Melati sebagian besar
pendidiknya masih lulusan terakhir sekolah menengah atas (SMA). Hal itu dirasa
belum maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidik PAUD sehingga
dilaksanakan implementasi program Diklat Berjenjang yang telah diikuti oleh
beberapa pendidik lembaga PAUD di desa Pendem. Peraturan diatas telah
138
menjelas bahwa pendidik PAUD harus mempunyai pendidikan yang sesuai
dengan profesi yaitu sebagai pendidik PAUD.
Kurangnya kualitas sumber daya tersebut, menjadikan implementasi
program Diklat Berjenjang sedikit terhambat. Hal ini juga mempengaruhi
efektifitas dari implementasi program Diklat Berjenjang, sehingga hasil yang
diharapkan tidak cepat dapat dirasakan oleh kelompok sasaran. Solusi yang bisa
dilakukan yaitu dengan menambah kuota kegiatan program Diklat Berjenjang
untuk desa Pendem yang khusus untuk anak usia dini.
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
Selain kurangnya kualitas sumber daya manusia permasalahan yang lain
terletak pada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas
penunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar maupun implementasi
program Diklat Berjenjang yang dijalankan. Kurang tersedianya sarana dan
prasarana menjadi faktor penghambat majunya organisasi atau lembaga.
Salah satu sarana dan prasana yang kurang memadai yaitu kondisi bangunan
atau gedung yang digunakan untuk melakukan pembelajaran anak usia dini.
Ketersediaan gedung di lembaga PAUD Anggrek maupun Melati masih dianggap
kurang memadai, karena kecilnya bangunan yang digunakan sehingga ruang gerak
bermain dan belajar untuk anak usia dini terbatas. Bangunan atau gedung tersebut
mempunyai peran yang sangat penting untuk keberlangsungan implementasi
program Diklat Berjenjang. Jika tidak ada gedung maka pembelajaran PAUD
tidak akan bisa berjalan dengan baik. Solusi yang bisa dilakukan yaitu pemerintah
139
lebih memperhatikan lagi terkait gedung atau bangunan yang digunakan sebagai
sekolah anak usia dini. Bisa juga dengan menambah anggaran untuk PAUD,
sehingga PAUD lebih diperhatikan dan dapat meyakinkan masyarakat bahwa
pendidikan untuk anak usia dini sangatlah penting.