bab iv isu strategis
DESCRIPTION
pajakmanajemen strategimanajemen keuangandesentralisasiTRANSCRIPT
Pencapaian misi disadari akan sangat bergantung pada keberadaan faktor-
faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis. Faktor – faktor ini dirumuskan dari
hasil analsis lingkungan internal dan eksternal baik yang menguntungkan maupun
merugikan bagi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Analisis lingkungan tersebut
dengan menggunakan teknik analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities,
dan Threats). Menjelaskan faktor-faktor kunci keberhasilan dan isu-isu strategis yang
akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis berdasarkan RPJMD Provinsi
Kalimantan Timurr tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan agenda menciptakan Kaltim
yang aman, demokratis dan damai didukung Pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, untuk itu perlu diantisipasi dengan menyikapi beberapa faktor-faktor
kunci keberhasilan dan isi-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas
pengawasan berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas
pengawasan, yaitu adalah sebagai berikut :
A. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan.
Dengan memperhitungkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang
berkaitan dengan faktor-faktor internal dan eksternal, maka terdapat beberapa
faktor kunci keberhasilan antara lain :
1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan
Bersih.
Tata kepemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama
dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik,
kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan dihadapan
hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja
kepemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui
karya nyata dan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat hukum dan
terbektuknya berbagai lembaga atau komisi ad hoc yang ditujukan untuk
mewujudkan hal tersebut.
2. SDM yang Kompeten dan Profesional.
SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor
penentu keberhasilan suatu organisasi, karena SDM lah yang mengatur
dan menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang berkompeten adalah
SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan
mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku
umum dalam lingkungan keahlian tersebut, sedangkan SDM yang
Profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan
baik sesuai dengan bidang keahliannya. Inspektorat Provinsi Kalimantan
Timur memiliki SDM dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang
bidang pengawasan yang berkaitan dengan bidang akuntansi, manajemen,
audit dan teknologi infornasi, sehingga akan sangat mendukung
pelaksanaan tugas Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting.
Namun keahlian yang dimiliki akan terus menerus dikembangkan dan
diperbaharui serta ditingkatkan, baik melalui jenjang pendidikan, pelatihan,
seminar/workshop dan lain-lain agar dapat merespon perkembangan
kebutuhan pengawasan yang terus berkembang, sehingga mampu
memberikan masukan / solusi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan
berbagai masalah pemerintahan yang cenderung kompleks.
3. Peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
meliputi urusan pemerintahan di daerah provinsi, Kabupaten/Kota dan
pemerintahan desa. Sedangkan sifatnya ada yang bersifat wajib, pilihan
dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Pengawasan terhadap
urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern
Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat pengawas
intern pemerintah diantaranya adalah Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Kab/Kota. Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan
bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam pelaksanaan tugas selain
tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.
Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Provinsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota, pelaksanaan urusan pemerintahan
provinsi dan pemerintah di daerah kab/kota.
Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 46 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Inspektorat Provinsi
adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai
unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan
penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan urusan
pemerintahan provinsi.
4. Komitmen Pimpinan Inspektorat.
Komitmen Pimpinan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan
faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat atas
pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur,
Komitmen yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi,
menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan
tugas yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait
dengan adanya perubahan peranan Inspektorat, maka pimpinan juga
diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi,
melakukan komunikasi dan menyemangati proses transformasi tersebut.
5. Strategi Pengawasan yang Tepat.
Dalam posisi sebagai pengawas daerah dan sebagai auditornya Gubernur
Kalimantan Timur, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur adalah hal-hal yang bersifat strategis dan yang
menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian peran
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku mengemban amanah dan
tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai
potensi ataupun kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan
daerah dan pembangunan daerah serta mampu memberikan rekomendasi
yang applicable kepada Gubernur.
Untuk itu diperlukan strategi pengawasan yang tepat, baik dari sisi
pemilihan obyek pengawasan dengan menerapkan skala prioritas
pengawasan maupun dari sisi metode pengawasan yang harus terus
dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pemberian informasi yang
relevan dan bermanfaat kepada Gubernur atau Stakeholders lainnya.
6. Perencanaan Pengawasan.
Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan
beserta alokasi sumber daya pengawasan ( sumber daya manusia dan
dana), hal ini bertujuan agar pengawasan dapat dicapai. Mengingat
keterbatasan sumber daya manusia, maka perencanaan pengawasan
berbasis resiko menjadi salah satu solusinya.
Perencanaan yang didasarkan atas penilaian resiko terhadap keseluruhan
obyek pengawasan yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas
pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam
penilaian resiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola,
kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan dan dampak kegiatan
yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan berbasis resiko ini
dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.
7. Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan.
Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan
pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat
menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan
bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen
pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada berbagai level pemerintahan
dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan
dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan
senergitas pengawasan.
B. Isu-Isu Strategis.
Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasil di bidang
pengawasan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis
dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain :
1. Belum optimalnya sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang disebabkan oleh belum
profesionalnya aparatur pemerintahan daerah, aparat pengawasan,
dukungan peraturan perundangan, serta kesadaran hukum masyarakat.
2. Belum sinerginya sistem pengawasan internal pemerintah yang
menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pemeriksaan /
pengawasan. Hal ini perlu adanya koordinasi diantara Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah.
3. Masih terbatasnya tenaga yang professional di bidang pengawasan yang
berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor, dimana masih adanya
kesulitan dalam tingkat kelulusan yang masih tergantung dari
rekomendasi dari BPKP.
4. Belum sinerginya peraturan perundangan pusat dan daerah dalam
pelaksanaan dalam bidang pengawasan. Hal ini disebabkan oleh
dinamika dalam masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat pengetahuan atas peraturan – peraturan yang
berhubungan dengan penyelengaraan pemerintahan daerah, yang
menyebabkan terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang-ulang.
6. Belum optimalnya tingkat penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil
pemeriksaan yang dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan. Hal ini
berakibat masih rendahnya tingkat penyelesaiannya.
7. Masih kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti
hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
8. Pengawasan yang bertujuan untuk mencari kesalahan.
9. Bagaimana upaya dan komitmen Pemerintah Daerah dan Inspektorat
dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.
C. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal dan Eksternal.
Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat
mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat
dikuasai (controllable) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang
dikuasi (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan
ancaman dengan menggunakan analisis Strength ( kekuatan ), Weakness
(kelemahan), opportunity (peluang) dan Threat ( ancaman ) atau SWOT. Analisis
SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial
serta skala prioritasnya.
Dengan percermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur seperti tabel berikut :
Tabel 6.
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Inspektorat Prov. Kaltim
KEKUATAN KELEMAHAN
1 Tersedianya jumlah sumber daya manusia 1 Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan
2 Tersedianya prasarana dan sarana 2 Kurangya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan
3 Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya
3 Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan
4 Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan 4 Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan
pengawasan data dan sistem informasi pengawasan
5 Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan
5 Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
PELUANG ANCAMAN
1 Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
1 Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2 Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat
2 Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan
3 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat
3 Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
4 Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
4 Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan
5 Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan
5 Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota
Berdasarkan analisis SWOT tersebut, untuk selanjutnya ditentukan bobot
dan skor analisisi lingkungan internal dan analisisi lingkungan eksternal pada
tabel berikut :
Tabel 7
Penentuan Bobot Matrik Urgensi ALI ( Analisis Lingkungan Internal )
No. Kekuatan dan KelemahanFaktor yang paling Urgen
Jml Bobota b c d e f g h i j
a Tersedianya jumlah sumber daya manusia
a c d e a g h a a 4 8,89
b Tersedianya prasarana dan sarana
a c d e f g h b b 2 4,45
c Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya
c c c e c c c i c 7 15,55
d Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan
d d c e f g d d d 5 11,11
e Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan
e e e e e e e e e 9 19,99
f Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan
a f c f e g h f f 4 8,89
g Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan
g g c g e g g g g 7 15,55
h Terbatasnya sumber daya manusia pengawasan
h h c d e h g h j 4 8,89
i Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan sistem informasi pengawasan
a b i d e f g h i 2 4,45
j Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
a b c d e f g j i 1 2,23
Jumlah 45 100,00
Tabel 8
Penentuan Bobot Matrik Urgensi ALE ( Analisis Lingkungan Eksternal )
No. Peluang dan AncamanFaktor yang paling Urgen
Jml Bobota b c d e f g h i j
a Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
a a d e a g h a j 4 9,10
b Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat
a b d b b g h i b 4 9,10
c Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat
a b d e f g h c j 1 2,28
d Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
d d d d d g h i j 5 11,36
e Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan
e b e d f g h i e 3 6,82
f Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
a b f d f f f f f 6 13,63
g Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan
g g g g g f h i j 5 11,36
h Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
h h h h h f h h h 8 18,17
No. Peluang dan Ancaman Faktor yang paling Urgen Jml Bobot
a b c d e f g h i j
i Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan
a i c i i f i h i 5 11,36
j Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota
j b j j e f j h i 3 6,82
Jumlah 44 100,00
Selanjutnya berdasarkan identifikasi di atas, maka ditenstukan keterkaitan
antara analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dengan
memberikan bobot dan ratingnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut :
Tabel 9
Penentuan skor dan rating ALI dan ALE pada Inspektorat Prov. Kaltim
No. Analisis Lingkungan Bobot Rating Score
1 2 3 4 (5=3x4)/100
Analisis Lingkungan Internal (ALI)
A. KEKUATAN
1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia 8,89 4 0,36
2. Tersedianya prasarana dan sarana 4,45 3 0,13
3. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya
15,55 4 0,62
4. Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan
11,11 2 0,22
5. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan
19,99 4 0,80
Sub Jumlah 59,99 2,13
B. KELEMAHAN
1. Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan
8,89 3 0,27
2. Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan
15,55 3 0,47
3. Terbatasnya Sumber daya Manusia di bidang Pengawasan
8,89 3 0,27
4. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan system informasi pengawasan
4,45 3 0,13
5. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
2,23 2 0,04
Sub Jumlah 40,01 1,18
Jumlah 100,00 3,31
No. Analisis Lingkungan Bobot Rating Score
1 2 3 4 (5=3x4)/100
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
A. PELUANG
1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
9,10 4 0,36
2. Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat
9,10 4 0,36
3 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat
2,28 3 0,07
4. Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
11,36 3 0,34
5. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan
6,82 2 0,14
Sub Jumlah 38,66 1,27
B. ANCAMAN
1. Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
13,63 3 0,41
2. Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan
11,36 3 0,34
3. Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
18,17 4 0,73
4. Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan
11,36 3 0,34
5. Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota
6,82 3 0,20
Sub Jumlah 61,34 2,02
Jumlah 100,00 3,29
Keterangan :
Nilai Rating Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah :
- Sangat Berpengaruh = 4- Berpengaruh = 3- Kurang Berpengaruh = 2- Tidak Berpengaruh = 1
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai-nilai sebagai berikut :
Kekuatan = 2.13
Kelemahan = 1,18
Peluang = 1,27
Ancaman = 2,02
Nilai / skor yang dihasilkan pada masing-masing faktor ALI-ALE tersebut
merepresentasikan titik-titik pada diagram ALI-ALE berikut :
Gambar
Nilai Skor pada Diagram ALI-ALE
Berdasarkan titik – titik tersebut dapat ditarik suatu vector strength –
weakness yang bernilai positif = 0,95 demikian pula dapat ditentukan nilai dari vector
opportunity – threat yang bernilai negative = - 0,75.
OPPORTUNITY
WEAKNESS STRENGTH
THREAT
21
1
2
-2
-2
-1
-1
Untuk mengetahui posisi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan
menggunakan hasil vector tersebut diatas, maka dapat dilihat sebagaimana pada
gambar berikut :
Posisi tersebut menggambarkan bahwa stretegi yang sesuai untuk
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah strategi Competitive / Diversifikasi
artinya organisasi harus lebih pro aktif melakukan perubahan secara kompetitif,
karena kekuatan yang dimiliki tidak terlalu besar untuk menghadapai ancaman yang
lebih besar dan sebaliknya ancaman tersebut apabila dikendalikan dengan baik akan
menghasilkan peluang yang besar yang sepenuhnya belum tergali dan dikelola
dengan baik.
D. Penentuan Strategi.
WEAKNESS STRENGTH
THREAT
21
1
2
-2
-2
-1
-1
OPPORTUNITY
AGGRESSIVECONSERVATIVE/
TURN AROUND
COMPETITIVE/
DIVERSIFIKASI
DEFENSIVE
Tahap berikutnya berdasarkan Analisis Lingkungan Internal dan
Eksternal tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi faktor kunci
keberhasilan kedalam 4 (empat) strategi dengan mempertimbangkan posisi
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang dalam uraian di atas berada pada
posisi competitive/diversifikasi.
Adapun strategi yang tepat untuk menjadi faktor kunci keberhasilan
adalah sebagai berikut :
a. Strategi SO ( mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang )
1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan
perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah.
2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Gubernur dengan
bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.
3. Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu
melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.
4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan /
stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.
5. Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya
yang berkembang terhadap pengawasan.
b. Strategi ST ( memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman )
1. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan para Pejabat Fungsional
Pengawasan. Khususnya terhadap tugas-tugas di bidang pengawasan.
2. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas
pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan.
3. Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran
Inspektorat dalam melakukan pengawasan.
4. Tingkatkan pembinaan dan pengawasan.
c. Strategi WO ( Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang )
1. Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan
pengawasan.
2. Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui
pendidikan dan pelatihan.
3. Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia
pengawasan
4. Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan
tugas-tugas pengawasan.
5. Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik
6. Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
d. Strategi WT ( Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman )
1. Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan
sesuai dengan skala prioritas.
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang
tugas-tugas di bidang pengawasan.
3. Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan
dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan
Ekstrernal.
4. Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan
aparat pengawasan internal dan eksternal
5. Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
6. Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang
berlaku.
Berikut tabel analisis stratejik dengan faktor SWOT Inspektorat Provinsi
Kalimantan Timur :
Tabel 10
Analisis Stratejik dengan Faktor SWOT
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
A L I
A L E
Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
1 Tersedianya jumlah sumber daya manusia
1 Belum tertatanya menajemen penganggaran untuk pengawasan
2 Tersedianya prasarana dan sarana
2 Kurangya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan
3 Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya
3 Terbatasnya sumber daya manusia di bidang pengawasan
4 Banyaknya pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan
4 Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengakapan data dan system informasi pengawasan
5 Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan
5 Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik
Peluang (Opportunity) Strategi S + O Strategi W + O
1 Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
1 Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah
1 Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan
2 Adanya dukungan yang kuat dari Gubernur terhadap keberadaan Inspektorat
2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Gubernur dan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.
2 Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan
3 Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat
3. Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.
3 Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan
4 Tingginya animo dan apresiasi para pemangkua kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah
4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan
4 Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan
5 Tingginya dinamika kehidupan social, ekonomi, dan budaya daerah terhadap pengawasan
5. Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan
5 Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik
6 Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Ancaman ( Threat ) Strategi S + T Strategi W + T
1 Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
1 Tinggkatkan pengetahuan dan keterampilan pada Pejabat Fungsional Pengawasan, khususnya terhadap tugas-tuigas di bidang pengawasan
1 Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas
2 Meningkatnya tuntuntan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan
2. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2 Menfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan
3 Rendahnya pemahaman dan animo SKPD / Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
3. Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan
3 Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan internal dan ekstrenal
4 Belum terpadunya system pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan
4. Tingkatkan pembinaan dan pengawasan
4 Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal
5 Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota
5 Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan
6 Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku
Tahap terakhir dari analisis SWOT adalah menentukan faktor – faktor kunci
keberhasilannya dengan melihat keterkaitan strategi dengan visi, misi dan arah
kebijakan. Adapun penentuan rangking tersebut didasarkan atas nilai tertinggi dan
hasil penjumlahan keterkaitannya serta mempertimbangkan posisi Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan
strategi Competitive/Diversifikasi.
Untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, Lembaga
Administrasi Negara telah menetapkan paling tidak 7 (tujuh) strategi yang nantinya
akan dijadikan faktor-faktor kunci keberhasilan. Hal ini disebabkan tidak semua
strategi merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan, sehingga instansi lebih
terfokus pada pencapaian tujuan organisasinya.Berdasarkan keterkaitan tersebut
ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :
Tabel 11
Penentuan Faktor Kunci Keberhasilan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
No. STRATEGIKeterkaitan Dengan
JumlahUrutan
CSFVisi Misi Arah
STRATEGIS S + O
1 Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah
4 4 4 12 I
2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Gubernur dan bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.
4 4 4 12 II
3. Tingkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama.
3 3 3 9
4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan
4 4 2 10 V
5. Manfaatkan tingginya dinamika kehidupan social, ekonomi dan budaya yang berkembang terhadap pengawasan
4 4 1 9
STRATEGI S + T
1 Tinggkatkan pengetahuan dan keterampilan pada Pejabat Fungsional Pengawasan, khususnya terhadap tugas-tuigas dibidang pengawasan
4 4 4 12 III
2. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
4 4 3 11 IV
3. Tingkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan
4 4 2 10
4. Tingkatkan pembinaan dan pengawasan 4 4 4 12
No. STRATEGI Keterkaitan Dengan Jumlah Urutan
CSFVisi Misi Arah
STRATEGIS W + O
1 Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan
2 2 4 8
2 Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan
2 2 4 8
3 Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan
3 3 4 10 VI
4 Manfaatkan system informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan
3 3 4 10
5 Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik
1 1 3 5
6 Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1 1 3 5
STRATEGI W + T
1 Manfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas
3 3 4 10
2 Menfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan
3 3 4 10
3 Susun skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan internal dan ekstrenal
4 4 4 12 VIII
4 Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal
4 4 4 12 VII
5 Optimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan
3 3 4 10
6 Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku
4 4 4 12 IX
- Paling terkait = 4
- Terkait = 3
- Kurang terkait = 2
- Tidak terkait = 1
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor- faktor kunci keberhasilan yang
merupakan strategi kunci untuk Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai
berikut :
1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan Gubernur dan
bekerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait.
3. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan pada Pejabat Fungsional
Pengawasan, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang pengawasan.
4. Lakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas
pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan.
5. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/
stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.
6. Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia
pengawasan.
7. Tingkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil – hasil pengawasan
aparat pengawasan internal dan eksternal.
8. Susun skala prioritas terhadap program danm kegiatan pengawasan
dengan melakukan sinergitas dengan aparat pengawasan internal dan
eksternal.
9. Laksanakan tugas dan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan yang
berlaku.