52

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA REGISTER PERKARA

NOMOR : 46/G/2017/PTUN-SRG

A. Landasan Penggugat Mengajukan Gugatan Atas Perkara

Nomor : 46/G/2017/PTUN Serang

Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab.Tangerang

Provinsi Banten dengan berlandaskan surat keputusan sertifikat

hak milik nomor 758/Sukaharja dan surat ukur nomor

142/Sukaharja atas nama H.Y. Keputusan Tata Usaha Negara

yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tidak ditujukan langsung

kepada penggugat, akan tetapi dengan dikeluarkannya Keputusan

Tata Usaha Negara tersebut oleh tergugat telah jelas-jelas sangat

merugikan kepentingan penggugat.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa “Bagi mereka

53

yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi

yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis

sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan

Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.

Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 “Gugatan hanya

dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 [sembilan puluh] hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.1

Dasar hukum lain yang menjadi dasar bagi penggugat

dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tehadap tergugat

dalam perkara ini adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9

1 R.Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,( Jakarta:

Sinar Grafika, 2013), h.125

54

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor5

Tahun 1986 yang berbunyi

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tututan ganti rugi dan atau

direhabilitasi”.

Ketentuan Pasal 1 butir 3, Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,

yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Bahwa

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan tergugat adalah

sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis

[beschiking] yaitu berupa “SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR

55

758/SUKAHARJA TANGGAL 20 September 2017, SURAT

UKUR NOMOR 142/SUKAHARJA/2015 TANGGAL 06 April

2017 LUAS 2.690 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh

Meter Persegi) ATAS NAMA H.Y yang terletak di Desa

Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang

Propinsi Banten”. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

dikeluarkan oleh tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara

dalam melaksanakan suatu urusan di bidang pertanahan yaitu

selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Propinsi

Banten yang diberi kewenangan untuk memberi keputusan

mengenai Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran

Tanah.

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

tergugat jelas sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final, karena

yang disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas

menyebutkan Saudara H.Y sebagai individu/pihak yang

tercantum sebagai penerima hak dalam SERTIFIKAT HAK

MILIK NOMOR 758/SUKAHARJA TANGGAL 20 September

56

2017, SURAT UKUR NOMOR 142/SUKAHARJA/2015

TANGGAL 06 April 2017 LUAS 2.690 M² (Dua Ribu Enam

Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) ATAS NAMA H.Y yang

terletak di Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten

Tangerang Propinsi Banten; Berdasarkan uraian diatas maka

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat

dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi

syarat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara a-quo.

Ketentuan Pasal 53 ayat [2] Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam

mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) Pasal 53 yaitu:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.2

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara

57

Selain itu tergugat juga telah melanggar asas dan tujuan

pendaftaran tanah sebagaimana di sebutkan dalam ketentuan

pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 2

“Pendaftaran dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman

terjangkau, mutakhir dan terbuka”

Petitum atau yang menjadi alasan penggugat untuk

diputuskan oleh hakim terhadap perkara gugatan dalam sengketa

tanah ini adalah :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor

758/Sukaharja Tanggal 20 September 2017, Surat Ukur

Nomor 142/Sukaharja/2015 Tanggal 06 April 2017 Luas

2.690 M² (Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter

Persegi) Atas Nama H.Y yang terletak di Desa Sukaharja,

Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Provinsi

Banten

3. mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan yang

di keluarkannya serta memerintahkan TERGUGAT untuk

58

menindak lanjuti proses permohonan penerbitan Sertifikat

yang diajukan oleh PENGGUGAT

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

yang timbul dalam sengketa.

Menurut penulis alat bukti yang digunakan sebagai

pertimbangan hakim dalam menentukan putusan akhir adalah :

a. Surat atau tulisan, bukti ini dapat diperhatikan dari uraian

bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat maupun

tergugat berupa photocopy yang telah di legalisir.

b. Keterangan saksi, bukti ini dapat diperhatikan dari

keterangan saksi yang telah disumpah.

Menurut pasal 107 Undang-Undang No.5 tahun 1986,

hakim memutuskan apa yang harus dibuktikan, beban

pembuktian beserta beban pembuktian dan untuk sah nya

pembuktian di perlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti

berdasarkan keyakinan hakim.3

Dari penjelasan diatas maka menurut penulis dengan

adanya lebih dari dua alat bukti yang digunakan sebagai

3 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.92

59

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, maka

amar/putusan yang ditetapkan atau yang diambil oleh hakim

nantinya tidak akan diragukan lagi ketetapan putusannya.

Setelah selesai seluruh rangkaian proses pemeriksaan

Sengketa Tata Usaha Negara, hakim ketua sidang memberikan

kesempatan kepada pihak masing-masing untuk menyampaikan

kesimpulannya masing-masing.4Inti dari hasil pemeriksaan di

sidang pengadilan mengenai sengketa tata usaha negara itu

adalah pertama, penggugat mengajukan kesimpulan bahwa

KTUN yang dikeluarkan oleh tergugat agar dinyatakan batal atau

tidak sah, kedua, tergugat mengajukan kesimpulan bahwa KTUN

yang dikeluarkan adalah sah, ketiga tergugat intervensi

mengajukan kesimpulan bahwa KTUN yang di keluarkan oleh

tergugat adalah sah.

Setelah melewati beberapa tahap pemeriksaan dan

persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara perihal sengeta

tanah yang melibatkan PT.Sinar Mulia Bina Persada dengan

Kantor Pertanahan Kab.Tangerang Provinsi Banten dan H.Y

4 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara……,

h.95

60

selaku pihak ketiga. Kemudian hakim dengan berpedoman pada

sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha

negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas

sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan

Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur,

bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas

lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian

pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka

dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti

berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan

menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini

hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap

alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu

kesatuan dengan berkas perkara.

Amar putusan dalam perkara No: 46/G/2017/PTUN-

SRGhakim mengabulkan gugatan penggugat untuk

seluruhnya,berati tidak membenarkan KTUN yang dikeluarkan

oleh pihak tergugat atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat

apa-apa yang dilakukan oleh terguga, padahal itu sudah

61

kewajibannya( dalam hal pangkal sengketa berangkat dari pasal

3).5

Karena tergugat berada di pihak yang salah, sampailah

pada proses akhir dimana putusan ini di ucapkan dalam

persidangan pada tanggal 18 April 2018 oleh majelis hakim

PTUN Serang dalam perkara ini yaitu menerima eksepsi

penggugat dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor:

758/Sukaharja tanggal 20 September 2017, Surat Ukur

Nomor: 142/Sukaharja/2015 tanggal 06 April 2017 Luas

2.690 M2 atas nama H.Y yang terletak di Desa Sukaharja,

Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Propinsi

Banten

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik

Nomor: 758/Sukaharja tanggal 20 September 2017, Surat

Ukur Nomor: 142/Sukaharja/2015 tanggal 06 April 2017

Luas 2.690 M2 atas nama H.Y yang terletak di Desa

5 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,

(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada), h.52

62

Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang

Propinsi Banten

4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses

permohonan sertipikat yang diajukan Penggugat sesuai

Permohonan Pengukuran Nomor Berkas 115074/2017

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk

membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah

Rp5.614.000,-(Lima juta enam ratus empat belas ribu

rupiah)6

Salinan putusan ini sudah memperoleh kekuatan hukum

tetap.Dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, suatu

putusan yang tidak dapat di tarik kembali atau diubah kembali.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan TUN Menerima

Gugatan Yang Diajukan Penggugat

Pada dasarnya penggugat mengajukan gugatan ke

Pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat

menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan.

6 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara

Nomor: 46/G/2017/PTUN-SRG) ,16 April 2017.

63

Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting

bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukumnya (ius

curia novit), tetapi mengetahui secara objektif fakta atau

peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar

putusannya, bukan secara a priori langsung menemukan

hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara

yang sebenarnya.7

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

menerima gugatan yang di ajukan penggugat selaku badan hukum

perdata yaitu PT.Sinar Mulia Bina Persada melawan Kantor

Pertanahan Kab.Tangerang Provinsi banten dan tergugat

intervensi atau pihak ketiga yaitu H.Y, berdasarkan pasal 1 angka

5 Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo.Undang-Undang No.51

tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

bahwa

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum

perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di

7 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, …,

h.143

64

pusat maupun di daerah sebagai akibat di keluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara”.8

Permasalahan hukum yang disengketakan adalah

mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam

mengeluarkan obyek sengketa dari aspek peraturan perundang-

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AUPB).Oleh karena itu, permasalahan hukum yang

disengketakan berada dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara.

Selanjutnya yang menjadi obyek sengketa adalah

Sertipikat Hak Milik Nomor:758/Sukaharjatanggal 20 September

2017, Surat Ukur Nomor: 142/Sukaharja/2015 tanggal 06 April

2017, Luas 2.690 M2 atas nama H.Y yang terletak di Desa

Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang

Propinsi Banten,sertipikat a quo adalah termasuk kedalam

pengertian keputusan tata usaha negara atau keputusan

administrasi pemerintahan yang didalamnya mengandung suatu

sengketa tata usaha negara yang terletak di wilayah hukum

administrasi (hukum publik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,

(Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2008), h. 63

65

1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara,

dimana ruang lingkup permasalahan yang dimohonkan Penggugat

untuk diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai

keabsahan penerbitan sertipikat obyek sengketa bukan mengenai

keabsahan kepemilikan dari segi hak keperdataannya.9

Setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dalam

perkara No. 46/G/2017/PTUN-SRG hakim mengabulkan gugatan

penggugat seluruhnya dengan alasan berpendapat bahwa

Tergugat, didalam memproses penerbitan sertifikat obyek

sengketa terdapat cacat hukum administratif oleh karena data

fisik dan data yuridis sebagai bagian dokumen warkah yang

digunakan dalam proses permohonan sertipikat tidak sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor9 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan

9Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara

Nomor: 46/G/2017/PTUN-SRG) ,16 April 2017.

66

dalam pertimbangan hukum di atas. Selain itu tergugat juga telah

melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Hakim pengadilan tata usaha Negara di dalam

menentukan perkara berpedoman pada Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik karena para hakim dalam menerapkan

hukum hakim bertindak sebagai penemu hukum dan sebagai

benteng keadilan.

Di dalam lembaga kekuasaan kehakiman telah

menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan

segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis,

sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan

dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah adalah

keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice),

keadilan moral (moral justice), dan keadilan social (social

justice). Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama

dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku. Hakim

sebagai aplikator undang-undang harus memahami yang

berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus

menilai apakah undang-undang tersebutadil, bermanfaat, atau

67

member kepastian hukum jika di tegakan, sebab salah satu tujuan

hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan. Aspek filosofis

merupakan, aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan,

sedangkan aspek sosiologis harus mampu mengikuti

perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, atau dampak

yang di rasakan oleh masyakarat. Pencantuman ketiga aspek

tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat di

terima oleh masyarakat.10

a. Aspek Yuridis

Aspek yang pertama dan utama berpatokan pada undang-

undang dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register perkara Nomor :

36/G/2017/PTUN-SRG. Adapun undang-undang yang berkaitan

dengan perkara yang dihadapi adalah : Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

10

Pipit Patimah, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang Register Perkara Nomor 30/G/2014/PTUN-SRG , Skripsi

Bidang Hukum-Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

(2018)

68

Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat, dalam proses

menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan, dimana

Tergugat seharusnya lebih cermat dalam memeriksa data-data

yang ada padanya terkait bidang-bidang tanah yang berada dalam

wilayah hukumnya. berdasarkan seluruh uraian pertimbangan

hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa secara

prosedural substansi, penerbitan obyek sengketa telah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu

beralasan hukum apabila keputusan obyek sengketa a quo

dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum

gugatan yang ke-2 (dua) patut dikabulkan.

Oleh karena keputusan a quo dinyatakan batal, maka

kepada Tergugat diwajibkan mencabut sertifikat obyek sengketa

dan mencoretnya dari Register Buku Tanah, sehingga tuntutan

Penggugat dalam petitum gugatan yang ke-3 (tiga) mengenai

pencabutan obyek sengketa, juga patut dikabulkan. Selain itu

karena penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan

69

sertipikat sesuai surat Permohonan Pengukuran Nomor Berkas

115074/2017, maka tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan

yang ke-4 (empat) juga patut dikabulkan, dan kepada Tergugat

diwajibkan untuk memproses kembali permohonan penerbitan

sertifikat yang telah diajukan oleh Penggugat. keseluruhan

pertimbangan tersebut di atas, Pengadilanberkesimpulan bahwa

dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan karenanya

gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya. karena

gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya

perkara.11

b. Aspek Filosifis

Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan

peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan

kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan

ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ”Kekuasaan kehakiman

11

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Perkara

Nomor: 46/G/2017/PTUN-SRG) ,16 April 2017.

70

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.12

Di negara-negara sistem hukum Common Law menganut

sistem unity of jurisdiction sehingga tidak mengenal eksistensi

PTUN yang secara struktural dan organisatoris terpisah dari

peradilan umum. Sedangkan dalam sistem hukum Civil Law

justru dikenal adanya pemisahan antara peradilan umum dan

PTUN (sistem duality of jurisdiction) misalnya, di Prancis,

Belanda, Jerman, Italia dan negara-negara bekas jajahannya di

Benua Afrika, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia.

Namun meski sama-sama menerapkan sistem Civil Law, masih

juga terdapat perbedaan diantara negaranegara tersebut ihwal

variasi dalam struktur organisasinya dan prosedur hukumnya.

Di Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan

bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi

berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri

seperti pada negara-negara sistem Civil Law pada umumnya.

12

Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata

Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, Disertasi bidang Hukum - Universitas

Trisakti, Vol. 5, No.1, (Maret 2016), h. 136

71

Karena berada di bawah Mahkamah Agung maka pembinaan

teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial

Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara normatif

Pengadilan Tata Usaha Negara bukan pengadilan yang mandiri di

luar kekuasaan kehakiman (yudisial), sehingga sistem

penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola

penyelesaian sengketa perdata yang mengenal istilah pengadilan

tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan

kembali.13

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara

berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok

sengketa. Dalam UU Peratun obyek sengketa Tata Usaha Negara

adalah Keputusan tata usaha negara (Keputusan TUN) ialah

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha

negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

13

Umar Dani, “ Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha

Negara Di Indonesia: Sistem Unity Of Jurisdiction Atau Duality Of

Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur Dan Karakteristikny,” Jurnal

Peradilan Tata Usaha Negara, Vol. 7, No.3, (November 2018), h. 406-407

72

berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum

Perdata,7 dan keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif

sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU Peratun.14

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering

disingkat dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian

dari peradilan administrasi sangat dibutuhkan di suatu negera

hukum, karena adanya peradilan administrasi negara merupakan

salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia sebagai salah

satu negara hukum yang bertipe Welfare State sudah selayaknya

mempunyai Peradilan Tata Usaha Negara, walaupun peradilan

tersebut secara efektif baru berjalan sejah tahun 1991.

Peradilan Tata Usaha Negara ini diadakan dalam rangka

memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan

termasuk orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan

haknya akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh

alat administrasi negara, yang dalam pelaksanaannya dilakukan

14

Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata

Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, Disertasi bidang Hukum - Universitas

Trisakti, Vol. 5, No.1, (Maret 2016), h. 137

73

oleh pimpinan suatu instansi pemerintah, termasuk keputusan

yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Tangerang selaku

Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan sertifikat hak milik

nomor 758/Sukaharja dan surat ukur nomor 142/Sukaharja pada tanggal

06 april 2017 atas nama Hintoro Yahya.

Di dalam peraturan perundang-undangan termasuk hak

kepemilikan tanah sebagaimana yang terdapat di dalam undang-

undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria yang merupakan turunan dari pasal 33 ayat (3)

UUD 1945 . sebagaimana disebutkan pasal 16 AAUPA, hak-hak

atas tanah adalah sebagai berikut :

1) Hak milik

2) Hak guna usaha

3) Hak guna bangunan

4) Hak pakai

5) Hak sewa

6) Hak membuka tanah

7) Hak memungut hasil hutan

Dari berbagai hak tersebut, hak milik merupakan hak

terkuat atas kepemilikan suatu tanah dan melekat pada seseorang

warga negara Indonesia serta tidak memiliki jatuh tempo

(bersifat kekal). Hak milik dapat dipindah tangankan melalui

74

mekanisme jual beli dan riwayat pembeli penjual selalu tercatat

pada lembar sertifikat hak milik (SHM).15

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari tidak jarang terjadi

konflik kepentingan antarwarga masyarakat. Untuk dapat secara

teratur menyelesaikan konflik kepentingan dengan baik demi

terpeliharanya ketertiban yang berkedamaian di dalam

masyarakat, diperlukan adanya institusi (kelembagaan) khusus

yang mampu memberikan penyelesaian secara tidak memihak

(imparsial) dan berlandaskan patokan-patokan yang berlaku

secara objektif. Demikianlah, melalui proses yang panjang

terbentuklah institusi peradilan lengkap dengan aturan-aturan

prosedural dan jabatan-jabatan yang berkaitan, yakni hakim,

advokat dan jaksa.

Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah

melakukan tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai

perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai suatu situasi

konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang

15

Hukum Kepemilikan Tanah di Indonesia, http://www. gresnews.

com /berita/tips/83333-hukum-kepemilikan-tanah-di-indonesia/, di akses pada

hari minggu 21 April 2019 pukul 23.25 WIB

75

ditimbulkannya secara imparsial berdasarkan hukum (patokan

objektif). Wewenang itulah yang disebut kewenangan

(kekuasaan) kehakiman atau kewenangan judisial. Pengambilan

keputusan dalam mewujudkan kewenangan kehakiman tersebut,

dalam kenyataan konkret, dilaksanakan oleh pejabat kewenangan

judisial. Pengambilan keputusan dalam mewujudkan kewenangan

kehakiman tersebut, dalam kenyataan konkret, dilaksanakan oleh

pejabat lembaga peradilan yang dinamakan hakim, lembaga

peradilannya disebut pengadilan.16

Maka dalam perkara a quo ini keputusan hakim

memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, kongkretnya di

tandai oleh karakter putusan pengadilan yang berketuhanan.

Berprikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan dan

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiadan keputusan

hakim dalam hal ini adalah mengabulkan permohoan penggugat

untuk mewajibkan Kantor Pertanahan Kab.Tangerang selaku

Pejabat Tata Usaha Negara untuk membatalkan berupa sertifikat

hak milik nomor 758/Sukaharja dan surat ukur nomor 142/Sukaharja

16

B. Arief Sidharta, Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum, dalam

Jurnal Etika Profesi hukum, h.234

76

pada tanggal 06 april 2017 atas nama H.Y. Dan memerintahkan

Kantor Pertanahan Kab.tangerang untuk menindak lanjuti proses

permohonan penerbitan Sertifikat yang diajukan oleh PT.Sinar

Mulia Bina Persada

c. Aspek Sosiologis

Penguasaan atas tanah dan kekayaan alam masuk ke

dalam cakupan yang luas dari hukum agraria. Hak atas tanah,

dalam arti hak kepemilikan, menurut UU. No. 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal

dengan UUPA, paling tidak mengatur bahwa hak milik atas tanah

didasarkan kepada 3 (tiga) cara perolehan yang diatur dalam

Pasal 22 dan 26 UUPA; pertama, berdasarkan pada hukum adat

yang diatur dengan penetapan pemerintah yang diatur lebih lanjut

dalam ketentuan konversi; kedua, berdasarkan undang-undang,

misalnya keputusan pemberian hak atas tanah; ketiga, adanya

peristiwa perdata seperti jual beli tukar menukar, hibah,

pewarisan dan lain-lain.

Di dalam hak kepemilikan tanah, sering sekali terjadi

sengketa di atas suatu bidang tanah terbit dua atau lebih sertifikat,

77

maka harus diperhatikan sertifikat mana yang terbit terlebih

dahulu (meskipun bukan berarti sertifikat yang terbit terlebih

lebih dahulu, otomatis merupakan sertifikat yang sah) namun hal

ini terkait dengan asas praduga keabsahan KTUN atau asas

vermoeden van rechtmatigheid (presumptio justae causa), maka

dapat ditentukan bahwa apabila di atas sebidang tanah diterbitkan

dua keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak atas

tanah, maka demi kepastian hukum, setiap Pengadilan Tata Usaha

Negara yang dikeluarkan sebelumnya haruslah dianggap benar

menurut hukum, sampai dibuktikan sebaliknya sebagai keputusan

yang mengandung cacat yuridis baik oleh pejabat yang

berwenang maupun oleh Peraturan Tata Usaha Negara.

UUPA menganut sistem negatif, sehingga keterangan

yang tercantum didalam surat bukti hak mempunyai kekuatan

hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang

benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang

dapat membuktikan sebaliknya. Jika terjadi hal demikian maka

pengadilan akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar.

Pendaftaran tanah tidak menyebabkan mereka yang tidak berhak

78

menjadi berhak atas suatu bidang tanah hanya karena namanya

keliru dicatat sebagai yang berhak. Mereka yang berhak dapat

menuntut diadakannya pembetulan dan jika tanah yang

bersangkutan sudah berada didalam penguasaan pihak ketiga, ia

berhak menuntut penyerahan kembali kepadanya. Dalam

pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan,

namun masih terjadinya sengketa-sengketa hak-hak atas tanah di

tengahtengah masyarakat yang bahkan sampai pada gugatan-

gugatan ke Pengadilan, yang mengakibatkan terjadinya

pemblokiran sertifikat hak atas tanah tersebut oleh Kantor

Pertanahan. Permohonan pemblokiran terhadap sertifikat hak atas

tanah tersebut dapat dilakukan pihak pengadilan karena adanya

gugatan, di antaranya karena terjadinya sertifikat ganda, hutang

piutang atau karena pailit dan lain-lain.17

Di dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dalam

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang register perkara Nomor :

36/G/2017/PTUN-SRG pengadilan membatalkan sertifikat hak

17

Aprilia Wulandari, Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap

Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo, Skripsi Pada

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

2018

79

milik H.Y yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan

Kab.Tangerang karena menurut pengadilan, kantor pertanahan

Kab.Tangerang dalam menertbitkan keputusan tidak

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga sertifikat yang

di terbitkan menjadi ganda di dalam satu bidang tanah. Oleh

karena itu dengan adanya gugatan yang di ajukan oleh perkara a-

queo pengadilan melakukan pemeriksaan dan sampailah

pemutusan perkara, bahwa sertifikat yang di keluarkan oleh

Kantor Pertanahan Kab.Tangerang merupakan keputusan cacad

administrasi. Oleh karena itu pengadilan memutuskan untuk

membatalkan sertifikat hak milik atas nama H.Y tersebut.

C. Implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Perkara No.46/G/2017/PTUN-SRG

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang

dapat di laksanakan adalah putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, yaitu suatu putusan yang tidak dapat

di ubah lagi melalui suatu upaya hukum.18

suatu perkara itu di

ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau

18

R.Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara……., h.232

80

penyelesaian. Penyelesaian perkara memang di akhiri dengan

putusan, akan tetapi dengan di jatuhkannya putusan saja belumlah

selesai persoalannya, putusan itu harus dilaksanakan atau di

jalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila

tidak dapat di laksanakan. Oleh karena itu putusan hakim

mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk

dilaksanakan apa yang di tetaokan dalam putusan itu secara paksa

oleh alat-alat negara. adapun yang memberi kekuatan

eksekutorial pada putusan hakim ialah kepada putusan yang

berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha

Esa”19

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

serang Perkara No: 46/G/2017/PTUN-SRG yang membatalkan

Keputusan Badan Pertanahn Kab.Tangerang selaku Pejabat Tata

Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 758/Sukaharja

Tanggal 20 September 2017, Surat Ukur Nomor

142/Sukaharja/2015 Tanggal 06 April 2017 Luas 2.690 M² (Dua

19

Pipit Patimah, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang Register Perkara Nomor 30/G/2014/PTUN-SRG , Skripsi

Bidang Hukum-Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

(2018) pukul 00.53 WIB

81

Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) Atas Nama

H.Y, dan Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak

Milik Nomor: 758/Sukaharja tanggal 20 September 2017, Surat

Ukur Nomor: 142/Sukaharja/2015 tanggal 06 April 2017 Luas

2.690 M2 atas nama H.Y yang terletak di Desa Sukaharja,

Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten,

serta menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk

membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah

Rp5.614.000,-(Lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah),

selain itu pengadilan juga Memerintahkan Tergugat untuk

melanjutkan proses permohonan sertipikat yang diajukan

Penggugat sesuai Permohonan Pengukuran Nomor Berkas

115074/2017.

Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No:

46/G/2017/PTUN-SRG belum mempunyai kekuatan hukum

tetap, oleh karena itu tergugat dapat mengajukan upaya hukum

biasa melalui perlawanan, banding atau kasasi. Upaya hukum

bukanlah dimaksudkan untuk memperlama penyelesaian suatu

perkara, apalagi di maksudkan untuk menyampingkan kepastian

82

hukum.Bagaimanapun upaya hukum pasti di perlukan, karena

hakim adalah manusia yang dekat dengan kehilafan, bahkan

kesalahan itu sendiri, bersifat memihak atau karena ditemukan

bukti baru yang begitu kuat. Dengan tersedianya upaya hukum,

putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim masih dimungkinkan

untuk diperiksa ulang.