tanggapan jpu atas eksepsi rusli zainal
DESCRIPTION
Tanggapan jaksa penuntut umum KPK atas nota keberatan (eksepsi) tim penasehat hukum Rusli ZainalTRANSCRIPT
t(pK.omisi Pembsrantasan KoruPsl
" UNTUK KEADILAN'
4 :i -t*
PENDAPAT/TANGGAPANPENUNTUTUMUMTERHADAP NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)
TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA H.M. RUSLI ZAINAL
ATAS SURAT DAKWAAN NOMOR: DAK-2912411A;NU3
Nmvrn]qr./upekanbaru, B Affi+ 2013
KPKKOMISI PEMBEMNTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
"Llntuk Keadilanl'
PENDAPAT / TANGGAPAN PENUNTUT UMUM
TERHADAP NOTA KEBERATAN (EKSELS.ll-
TIM PENASIHAT HUKUM TERDAKWA HM. RUSLIZAINALlrns SURAT DAKWAAN NoMoR : DAK.29/2411012013
Majelis Hakim Yang kami muliakan,
saudara Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa yang kami hormati'
Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis
Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan
pendapat / tanggapan atas nota keberatan (eksepsi) penasihat'hukum Terdakwa
HM. RUSLI ZAINAL yang dibacakan pada persidangan hari Rabu' tanggal 13
Nopember 2013.
sebelum kami menguraikan pendapat / tanggapan atas keberatan
dimaksud, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan yang mengatur tentang
materi pokok keberatan / eksepsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasaf iSO ayat (1) yang
berbunyi sebagai berikut '. "Dalam hat terdat<wa atau penasihat hukum mengaiukan
keberatan bahwa
kesempatan kepada Penuntut lJmum untuk menyatakan pendapatnya' Hakim
mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selaniutnya mengambil keputusan"'
Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat
dipahami bahwa materi pokok keberatan / eksepsi terah ditentukan secara limitatif
meliputi tiga hal, Yaitu :
a)KewenanganPengadilandalammengadiliperkara;
b) Dakwaan tidak daPat diterima ;
c) Surat dakwaan harus dibatalkan
M. YahYa HarahaP, dalam
PeneraPan KUHAP : Pemeriksaan
bukunya : Pembahasan Permasalahan dan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan
maka setelah diberi
7
Peninjauan Kembali, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 123 s/d 133'
menguraikan tentang Materi Eksepsi rneliputi :
a. EksePsi Kewenangan Mengadili
b. Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur;
c. Eksepsi Tuntutan Penuntut umum Tidak Dapat Diterima, yaitu :
1. Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan
Pasal 56 aYat (1) KUHAP'Z. Ekrupri ptt"ii(t.an tidak memenuhi syarat klacht delict'
d. Eksepsi Lepas dari segala tuntutan hukum' Putusannya dalam bentuk
putusan akhir, tentu saja setelah memeriksa pokok perkara dan memutuskan
on stagh van rechtsvervolging'
e. Eksepsi Dakwaan tidak dapat diterima' meliputi :
l.Eksepsisubiudice,tindakpidanayangdidakwakansedangdalamterg antung Pemeri ksaannYa;
2. grcepiio in'prrtonun, dakm dal<waan terkandung enor in persona'
3. *sepii xetiru sistematika da4waan subsidiaritas, yaitu dakwaan
nerneituk subsidiaritas yang yt9t.9nooa.r sistimatika : Menempatkan
dakwatan tindak pidana'yanA lebih serius atau lebih berat ancaman
pidananya padaposlsi dakwaan Primer' . ,- ^,^...^ , ,^,,!,M.v"ivu-iuiunip aaii hat ini menyatakan bahwa Hakim lebih tepat
menafsirkan keketiruui ,,rturan dakwaan ini sebagai 'clerical error'
(Xesaliinan pengetikan). Hakim dapat meluruskan dalam persidangan'
a u, iii uii r[nia- dije t aikan d at am p,ertim bangan putu san me ntgen ai letak
posrs titriun sistimatika dal<waan lang s.emestinya' Dengan
demikian sekiranya Hakim menemukan sistimatika dakwaan
suOsiiritas yang ieliru, tidak pertu bersikap terlampau 'formalistic legal
thinking', tetapi cukup meluruskannya' /
4. Ketiru-nentuk dal<waan yang diaiikan, yaitu d9l<w1an.Y'g me7tirya
diajukan berbentuk t<umitasl tetapi aiaiuXan dalam bentuk subsidiaritas
atuu'ielnZii;i" M. yahya Hara-hap datam hat ini menyata4an bahwa
demi menegakkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya
ringan, htaxli* tiaaX patut bersikap itrict law dan formalistic legalthinking
untukmenlatuhkanputusanyangmenyatakandal<tuaantidakdapatditerima. tebih tepat dan Oilahiana apabita kekeliruan itu disikapi
deng;; jui",n 'imelenturkai" penafsiran bahwa dakwaan itu
didekonstruksi.
f . Eksepsi Batal Demi Hukum, dimana dakwaan tidak memenuhi ketentuan
pasall43ayat(2)KUHAPdianggapobscuurlibeti(kabur)atauconfuse
(membingungkan) atau misleading (menyesatkan), yaitu meliputi beberapa
bentuk:
1)Dakwaantidakmemuat.tanggaldantandatangan';
2) Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa;
a
3) Tidak menyebut locus delictidan atau tempus delicti;
4) Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang
didakwakan.
M. Yahya Harahap dalam hal ini menyatakan bahwa dakwaan memuat:
a. Semua unsur delik harus disebut satu persatu;
Pengertian cermat, lengkap dan jelas dalam unsur yang bersifat
alternate: tidak mutlak mesti. menyebut keseluruhan, bisa satu saja asal
jelas. Sekiranya penuntut umum lalai tentang hal itu, tidak berakibat surat
dakwaan menjadi kabur atau menyesatkan kepada terdakwa
b. Cara terdakwa melakukan tindak pidana cukup disebutkan garis besamya
saja, asal dari uraian itu terang dan jelas mengungkapkan begaimana
cara tindak pidana pidana dilakukan;
c. Menyebut keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana.
Menurut Buku pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh
Kejaksaan Agung Republik lndonesia, 'hal 14-16, pengertian cermat, jelas dan
lengkap dirumuskan sebagai berikut :
,,yang dimaksud dengan cermat adalah : ketetitian Jaksa Penuntut lJmum dalam
mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang
bertaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang
dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuftikan antara
lain misatnya : Apakah ada pengaduan datam hat delik aduan, apakah
penerapan hukum / ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat
dipertanggungiawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak
pidana tersebut sudah atau belum kadatuwarsa dan apakah tindak pidana yang
didakwakan ltu nebis in idem.
yang diniaksud dengan jetas adal1h : Jaksa Penuntut lJmum harus mampu
merumuskan unsur-unsur detik yang didakwakan sekaligus mempadukan
dengan uraian perbuatan materiit (takta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam
surat dakwaan.
yang dimaksud dengan tengkap adalah : uraian surat dakwaan harus mencakup
semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap"'
7
Surat Edaran Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor: SE-
oo4lJ.N11l1ggg tanggal 16 Nopember ',1993 pada intinya menyatakan secara
materiil surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila telah memberikan
gambaran secara bulat dan utuh tentang :
1. Tindak pidana Yang didakwakan;
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
3. Dimana tindak Pidana dilakukan;
4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan:
5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
6. Akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut;
7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-
delik tertentu);
S.Ketentuan-ketentuantindakpidanayangditerapkan.
Dengan mempedomani ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka
kami Penuntut Umum dalam kesempatan ini memberikan pendapal I tanggapan
atas nota keberatan yang diajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa sepanjang
materi keberatan masih merupakan lingkup sebagaimana ditentukan di dalam Pasal
156 ayat (1 ) Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tersebut di atas'
Majelis Hakim Yang kami muliakan,
Saudara Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang kami hormati'I
setelah kami mendengar dan mempelajari secara seksama nota
keberatanieksepsi Tim penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai
berikut:
I
l. PENDAHULUAN yang menguraikan bahwa:
- Terdakwa retatif betum lama meniabat Gubernur Riau pada saat
menandatangani Keputusan pengesahan BKUPHHK-HT,
Krininatisasi pengesahan BKUPHHK-HT oteh KPK hanya dikhususkan di
PloPinsi Riau,
- Haphat yang sifatnya teknis terkait pengesahan BKIJPHHK-HT adalah
domain peiabat teknis bukan domain Terdakwa,
7
tr. suhada Tasman sebagai peiabat teknis menyeret Terdakwa selaku
Gubernur untuk terlibat dalam pengesahan BKUPHHK'HT'
Pengesahan BKTJPHHK-HT oleh Terdakwa merupakan persoalan yang
berkaitan dengan Beteid yang termasuk dalam tingkup hukum administrasi
negara,
KPK tidak mengkriminatisasi perusahaan-perusahaan yang menurut KPK
diperkaya oleh Para terPidana,
Terdakwa telah memberikan rambu-rambu melalui sK Gubernur, sehingga
petanggaran administrasi dan pidana terhadap isi SK Gubernur adalah
tanggung iawab si Pelanggar.
T*rh"dap materi keberatan I eksepsi ini kami berpendaPat sebaoai
berikut:
Bahwa dari poin-poin keberatan yang diuraikan oleh Tim Penasihat
Hukum Terdakwa secara panjang" lebar dalam Bab I Pendahuluan dari
halaman 1 s/d 10 Nota Keberatan, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan
penghargaan atas upaya Tim Penasehat Hukum untuk melakukan pembelaan
terhadap terdakwa, kami tidak akan menanggapi secara keseluruhan atas
materi keberatan tersebut. Menurut kami materi keberatan tersebut tidak tepat
disampaikan dalam materi keberatan, karena hal tersebut tidak termasuk
materi keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 156 Syat (1) KUHAP,
melainkan materi keberatan tersebut merupakan bentuk pembelaan yang
prematur dan lebih tepat disampaikan sebagai materi pembelaan atau pledoi
setelah pemeriksaan pokok perkara karena materi tersebut hanyalah asumsi
dan pendapat sepihak Tim Penasehat Hukum, sehingga untuk membuktikan
apakah yang disampaikan Tim Penasehat Hukum tersebut merupakan suatu
kebenaran perlu diuji dalam perneriksaan pokok perkara' Dengan demikian
keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam BAB I
Pendahuluan sudah selayak untuk dikesampingkan'
7
il. KEBERATAN YURI.DIS
1. Pasal yang didakwakan dalam surat Dakwaan Kesatu (halaman 2'40
suratdakwaan)adalahmerusakBangunanTeoriHukum.pada halaman 1 1 s,d 13 Nota Keberatan Tim penasehat Hukum
terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa: Penuntut umum telah
menyusun kesalahan Terdakwa dengan formulasi dengan menganggap
tetah terjadi kesesuaian pemenuhan unsur Pasal tJndang'undang korupsi
yang pada pokoknya adalah: Kesatu - Primair: Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal
lsUtJRlNomor3lTahunlgggsebagaimanatetahdiubahdanditambah
denganUURtNomor20Tahun200ldanSubsidair:Pasal3jo.PasallS
UlJRtNomorSlTahunlgggsebagaimanatetahdiubahdanditambah
dengan uLJ Rt Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun penyusunan dan
pemitihan bentuk surat dakwaan ini adatah domain Penuntut umum' Tim
Penasehat Hukum keberatan dengan penyusunan surat dakwaan yang
demikian, karena terdakwa sebagai pejabat yang melekat pada dirinya
kewenangan, kesempatan dan sarana, tentu setelah melalui sarana
pembuktian, adan benar secara teori hukum, iika dakwaan kepada
TerdakwatersebutdibuatdatambentukAlternatifyangdiawalidengan
dakwaan Kesatu Primair adatah Pasa: 3 ATAU Subsidair adalah Pasal 2,
penuntut umum tetah ketiru memahami esensi pasal 2 dan Pasal 3, a quo
sehingga merusak bangunan teori mengenai penyalahgunaan wewenang
(pasat 3) dan mtelawan hukum (pasat 2) terkait dengan bestanddeel delict
(delik inti)'
Terdakwasebagaipejabattidakseharusnyadalamperkaraini
didakwa dengan menggunakan Pasal 2 baru kemudian Pasal 3 undang'
unaaig korupsi, sebagaimana beberapa teori dan pendapat ahli hukum
Nur Basuki yang mengembangkan pendapat dari beberapa ahli terdahulu
(Moetyatno,AndiHamzah,lndriyantoSenoAdji),membedakanrumusan
penyatahgunaan wewenang (species) adatah termasuk dalam perbuatan
melawan hukum (genus)"' dst'
Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami berpgndapat sebagai
berikut:
Bahwa kami menghargai sudut pandang, teori dan pendapat hukum
yang dijadikan argumen dalam materi keberatan yang diajukan oleh Tim
Fenasihat Hukum, namun kami tidak sependapat dengan dalil keberatan
serta landasan teori yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum, karena
menurut kami keberatan tersebut dilandasi dengan teori penyusunan surat
dakwaan yang benar mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain
dakwaan Subsidiaritas, dakwaan Kumulatif, dakwaan Alternatif, maupun
dakwaan Kombinasi atau CamPuran.
Bentuk surat dakwaan Kesatu yang disusun oleh Penuntut Umum
adalah berbentuk subsidiaritas, dimana berdasarkan pendapat Selamat
Purba, SH dalam bukunya Mencegah Batalnya $urat Dakwaan Demi
Hukum, Penerbit CV Sumber llmu Jaya, Jakarta, Hal. 14 maupun buku
Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan Kejaksaan Rl (Jakarta : April 1985)'
dinyatakan bahwa ...Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa
perumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun secara bertingkat
dari dafuvaan yang pating berat sampai daktaan yang paling ringan.
Jadi pada hakekatnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiair ini, hanya
satu tindak pidana saia yang sebenarnya akan didakwakan kepada
terdakwa. Berdasarkan doktrin tersebut menurut kami penyusunan surat
dakwaan Kesatu yaitu Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Subsidair:
melanggar Pasal 3 tersebut sudah tepat karena perbuatan yang
didakwakan hakekatnya adalah satu perbuatan namun dapat diterapkan
dua pasal yang berbeda dan ancaman yang berbeda pula.
Dengan mengacu pada aspek berat ringannya ancaman hukuman
antara pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20
Tahun 2OO1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka
penerapan Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan Primair dan pasal 3 sebagai
dakwaan Subsidiair sudah tepat mengingat ancaman pidana dalam Pasal
2 ayat (1) lebih berat.
Pendapat Tim Penasehat Hukum, Terdakwa yang menyatakan
dalam penyusunan surat dakwaan didasarkan pada sudut pandang Genus
7
2.
dan Spesies suatu tindak pidana adalah pendapat yang tidak berasalan
karena tidak didasari teori penyusunan surat dakwaan. Mengenai apakah
perbuatan terdakwa yang didakwakan merupakan suatu perbuatan
melawan hukum sebagai genus atau perbuatan penyalahgunaan
Wewenang karena Jabatan selaku gubernur sebagai spesies, masih
memerlukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang akan diajukan di
persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara,
Berdasarkan uraian kami di atas maka keberatan Tim Penasihat
Hukum Terdakwa haruslah ditolak.
Penulisan Singkatan BKUHPHHK'HT yang salah.
pada halaman 14 Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa
mendalilkan bahwa : ...Dalam dakwaan Kesatu Primair halaman 4 dan
Subsidair halaman 24 misatnya, ditulis BKT-UPHHKHT, kemudian pada
dahuaan Kesatu Primair Hat. 10 dan Subsidair hal. 38 misalnya ditulis
UBKT U7HHKHT, dan pada halaman berikutnya kedua singkatan ini sering
ditulis dalam surat dakwaan, walaupun kadang'kadang Penuntut Umum
menulis singkatannya BK UPHHKHT. Kamiferus terang tidak memahami
apa maksud kepaniangan dari BKT-IJPHHKHT dan UBKT UPHHKHT?
Mengapa Penuntut tJmum tidak konsisten saia menuliskan BK UPHHKHT?
Kpts 151/2003 tidak menyingkat Bagan Keria Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan pada hutan tanaman dengan singkatan BKT'UPHIIKHT dan UBKT
UPH H KHT melainkan disingkat dengan BKUPHHK-HT.
Penulisan singkatan BKUHPHHK-HT yang salah tersebut di atas
menjadikan surat dakwaan tidak cermat sehingga surat dakwaan harus
dinyatakan batal demi hukum.
Bahwa masalah penulisan istilah BKT - UPHHKHT dan UBKT -UPHHKHT di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum yang dinyatakan
Tim Penasehat Hukum menyebabkan dakwaan disusun secara tidak
cermat adalah tidak tepat. Pengertian istilah cermat dalam penyusunan
berikut:
7
3.
surat dakwaan adalah: ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam
mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang
yang bertaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurang?n dan atau
keketiruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak
dapat dibuktikan.... (vide Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang
diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik lndonesia, hal 14-16).
Menurut kami Penulisan istilah BKT - UPHHKHT dan UBKT -UPHHKHT di dalam surat dakwaan bukanlah masalah cermat atau tidak
dalam penyusunan surat dakwaan. Yang terpenting adalah apakah
perbuatan terdakwa yang didakwakan adalah perbuatan yang dilarang oleh
Undang-undang. Sedangkan mengenai produk perbuatan terdakwa yang
dirumuskan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum dengan istilah BKT
UPHHKHT dan UBKT UPHHKHT tidak signifikan untuk
dipermasalahkan sebagai alasan dakwaan disusun secara tidak cermat.
Terlebih lagi berdasarkan dokumen-dokumen alat bukti yang akan diajukan
dipersidangan berupa Pertimbangan teknis dan Nota dinas Kadishut terkait
permohonan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Hutan Tanaman (BKT-UPHHKHT) juga ditemukan istilah BKT
UPHHKHT dan UBKT - UPHHKHT.
Berdasarkan uraian kami di atas maka menurut kami alasan
keberatan Tim Penasehat Hiukum tidak termasuk materi keberatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) sehlngga tidak perlu
dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak.
Penulisan RKT-UPHHKHT yang tidak cermat.
Masih pada halaman 14-15 Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum
Terdakwa mendalilkan bahwa Dalam dakwaan Kesatu Primair halaman 17
dan subsidair halaman 36 ditulis dan menyebutkan Pengesahan RKT-
UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang lokasi areat kerjanya di wilayah
Kabupaten Siak, padahal dalam perkara ini terdakwa didakwa telah
mengesahkan BKUPHHK-HT bukan RKT-UPHHKHT. Kpts 15112003
membedakan antara BKUPHHK-HT dengan RKT-UPHHKHT. Menurut
ketentuan di atas pembedaannya sangat jelas yaitu kalau BKUPHHK-HT
disahkan atau diberikan jika pemegang IUPHHKHT belum memiliki
RKUPHHK dan latau RKLUPHHK I (pertama), sedangkan untuk
RKTUPHHK-HT disahkan atau diberikan jika pemegang IUPHHK-HT telah
memiliki RKTUPHHK-HT.
Penulisan dan penyebutan RKT-UPHHKHT dalam surat dakwaan
adalah tidak cermat, oleh karena itu suiat dakwaan harus dinyatakan batal
demi hukum.
Bahwa dalam hal ini perlu kiranya Tim Penasihat Hukum Terdakwa
membaca secara utuh dan menyeluruh surat dakwaan Penuntut Umum,
agar diperoleh pemahaman yang utuh pula. Dimana sejak awal hingga
akhir penyusunan surat dakwaan, penuntut umum telah secara konsisten
mendakwakan bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan pengesahan
BKUPHHKHT sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan No.
151/Kpts-lll2OO3 tanggal 02 Mei 2003" Kalaupun terkait dengan adanya
penulisan RKT-UPHHKHT dalam surat dakwaan, menurut kami hal
tersebut sebenarnya mempunyai arah yang sama dengan pengertian dan
makna BKUPHHKHT karena sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan
primair halaman 19 dan surat dakwaan subsidiair halaman 39 dinyatakan
...terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Gubbrnur Riau No.
KPTS,324N/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Bagan Keria
lJsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BKUPHHKHT)...'
selain itu RKT dan BK-UPHHKHT memiliki fungsi yang sama sebagai
dasar untuk melakukan kegiatan operasional di areal IUPHHKHT dalam
tahun yang dimohonkan, sehingga hal tersebut hanya merupakan clerical
error dan tidak mempunyai implikasi yuridis dalam pembuktian perkara a
quo. Dengan demikian kami berpendapat bahwa materi keberatan Tim
penasihat Huku,m Terdakwa terlalu berlebihan, sehingga haruslah ditolak.
berikut:
4. Ketentuan di Bidang Kehutanan yang didalrwakan tidak relevan
dengan perbuatan terdakwa.
Mengacu pada surat dakwaan Kesatu Primair halaman 2 sld 23 dan
subsidair halaman 23, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada
halaman 16-17, mendalikan bahwa Dakwaan dalam perkara ini adalah
tentang pengesahan BKUPHHKHT, yang mana hanya berkaitan dengan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 151/Kpts-ll/2003 tanggal 02 Mei 2003
tentang Rencana kerja, Rencana Kerja lima Tahun, Rencana Kerja
Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Tanaman (Kpts 15112003), sebagaimana diakui sendiri oleh
Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair hal18 s/d 19 dan
Subsidair hal. 38.
Adapun Keptusan Menteri Kehutanan lainnya juga Peraturan
pemerintah No. 34 Tahun ZOf{Ouaa pokoknya adalah berkaitan dengan
penerbitan IUPHHKHT, sehingga tidak relevan untuk didakwakan karena
dalam perkara ini Terdakwa Selaku Gubernur Riau tidak menerbitkan
IUPHHK-HT.
Disamping itu Tim Penasehat Hukum terdakwa juga mendalilkan
bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan peraturan Menteri
Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2005 tanggal 26 Desember 2005 adalah
lnkonstitusional, karena Peraturan Menteri Kehutanan tersebut tidak dapat
diberlakukan retroaktif terhadap peristiwa yang berlr,{grrng pada bulan
Pebruari s/d April 2004 dan bulan Mei 2004 ketika terdakwa, selaku
Gubernur Riau mengesahkan BKUPHHK-HT atas nama 8 (delapan)
perusahaan yang areal kerjanya berada di wilayah Kabupaten Pelelawan
dan 1 (satu) perusahaan yang berada di Kabupaten Siak.
Dengan demikian, sebagai akibat dari dakwaan yang mendasarkan
pada ketentuan di bidang kehutanan yang tidak relevan dengan perbuatan
terdakwa adalah surat dakwaan harus batal demi hukum'
t1
7H'&&lFi
F
*,
Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami herpendapat sebasai
berikut:
Bahwa menurut Tim Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami
konstruksi surat dakwaan yang dibangun oleh Penuntut Umum. Dalam hal
ini, perlu kami sampaikan bahwa Terdakwa didakwa sebagai pihak
pengesah atas BKUPHHKHT, dimana pengesahan BKUPHHKHT tidak
dapat dilakukan tanpa mendasarkan pada adanya ljin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) yang diterbitkan oleh
Bupati. Sementara IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. Tengku Asmun
Jafar selaku Bupati Pelelawan dan Arwin AS selaku Bupati Siak telah
melanggar ketentuan-ketentuan kehutanan diantaranya Kepmenhut
1 0.1/Kpts-all2}O}, ffiRmenhut
21lKpts-|l1r2001 dan Peraturan Pemerintah
No. 34 Tahun 2W/ (perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan putusan
telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Dengan demikian berlaku teori
conditio sine quanon (syarat tanpa mana tidak), aftinya bahwa perbuatan
terdakwa selaku pengesah BKUPHHKHT tidak akan terjadi tanpa adanya
perbuatan Bupati selaku penerbit IUPHHKHT. Dan peraturan-peraturan
tersebut tidak ditujukan kepada perbuatan Terdakwa melainkan kepada
perbuatan para Bupati yang telah menerbitkan IUPHHKHT. Dan dalam
dakwaan perkara a quo, Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan
para Bupati melakukan tindak pidana a quo. Sehingga sudah seharusnya
peraturan-peraturan tersebut dicantumkan dalam surat dakwaan.
Kemudian terkait dengan pencantuman peraturan Menteri
Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2005 tanggal 26 Desember 2005 dalam
surat dakwaan, Penuntut Umum hanya bertujuan untuk menjelaskan
bahwa Permenhut tersebut merupakan perubahan Keputusan Menteri
Kehutanan No. 151/Kpts-lltz}Og tanggal 02 Mei 2003, bukan bertujuan
untuk mendalilkan sebagai dasar hukum perbuatan Terdakwa
berte.ntangan dengan peraturan tersebut dalam surat dakwaan a quo.
Apabila Tim Penasihat Hukum Terdakwa mencermati uraian fakta
perbuatan dalam surat dakwaan, tidak ada satupun uraian fakta perbuatan
Terdakwa yang bertentangan dengan dasar aturan dimaksud, selain
daripada Keputusan Menteri Kehutanan No. lStifpts-lt/2003 tanggal 02
7
Mei 2003 (tihat surat dakwaan hal 12, hal 19, hal 31, hal 39). Sehingga
menurut kami keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang
menyatakan Penuntut Umum telah menerapkan aturan secara
inkonstitusional dan retroaktif tidak beralasan dan mengada-ada, dengan
demikian sudah seharusnya alasan keberatan tersebut dinyatakan ditolak.
Penuntut Umum Mengaburkan Peristiwa yang berkaitan dengan surat
Kepala Dinas Kehutanan Prop, Riau, Syuhada Tasman kepada Menteri
Kehutanan.
Pada halaman 17 s/d 18 Tim Penasehat Hukum terdakwa
mendalilkan bahwa dalam surat dakwaan Kesatu Primair halaman 18 dan
Subsidiair halaman 37 s/d 38, yang pada pokoknya menyatakan: lr.
Syuhada Tasman atas permohonan penilaian dan pengesahan UBKT
UPHHKHT.....Kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan Rl
mengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yang
kemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan
(SK) IUPHHKHT yang ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku......dst." Kami meragukan bahwa surat dimaksud
benar-benar ada, karena identitasnya yaitu Nomor, tanggal surat dan
perihalnya tidak disebutkan dalam dakwaan. Apa masalahnya, jika
penuntut umum secara terbuka menyebutkan secara jelas identitas surat
dimaksud
Menguraikan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah sama
saja dengan mengaburkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, atau surat
dakwaan disusun secara tidak jelas dan kabur sehingga mengakibatkan
surat dakwaan harus batal demi hukum.
Terhadap materi keberatan / eksepsi ini kami berpendapat sebaqai
berikut:
. Bahwa alasan keberatan yang meragukan adanya surat Menteri
Kehutanan yang intinya Surat Keputusan (SK) IUPHHKHT yang ada di
Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku......dst, menurut kami tidak tepat sebagai'alasan keberatan atas
I3
7
d'aru'-7.'4 iq5-l@ Penuntut Umum karena hal tersebut merupakan ranah
pemeriksaan pokok perkara.
Penasehat Hukum Terdakwa
pembuktian berdasarkan alat bukti dalam
Dengan demikian alasan keberatan Tim
tersebut harus ditolak.
6. Penyebutan tempat keJadian perkara yang tidak cermat.
Pada halaman 19 Tim Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan
bahwa Penuntut Umum secara jelas telah bertindak tidak cermat dalam
menyebutkan tempat kejadian perkara di Loby Hotel Sultan Jakarta Pusat,
yang notabene tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini.
Ketidakcermatan dalam dakwaan yang menyebutkan tempat kejadian
perkara padahal sebenarnya tempat kejadian perkara tersebut tidak ada
relevansinya dengan perkara ini mengakibatkan surat dakwaan harus batal
demi hukum.
Terhadap maleri keberatan /. ekpepsi ,i,rli kami berpendapat sebaqai
berikut:
Berkenaan dengan nota keberatan ini, kami Penuntut Umum
berpendapat bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa kurang cermat dalam
memahami konstruksi surat dakwaan yang dibangun oleh Penuntut Umum
terkait dengan penerimaan uang US $ 200.000,- (dua rratus US dollar).
Dalam hal ini, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan rangkaian fakta
hukum yang nantinya lebih detail akan dibuktikan di persidangan bahwa
Lobby Hotel Sultan Jakarta adalah tempat pertemuan Lukman Abbas
dengan Judhi Priyadi hendak menerima penyerahan uang US $ 200.000,-
(dua'ratus US dollar), sebelum akhirnya uang tersebut diserahkan kapada
Kahar Muzakir melalui Asistennya yakni Wihaji alias Aji. Dengan adanya
fakta hukum yang demikian tidak berarti bahwa pencatuman Lobby Hotel
Sultan Jakarta dalam surat dakwaan tidak ada sangkut pautnya dengan
perbuatan Terdakwa Rusli Zaenal yang berakibat surat dakwaan batal
demi hukum sebagaimana dalil Tim Penasehat Hukum Terdakwa, karena
ada tidaknya sangkut paut Lobby Hotel Sultan Jakarta dengan perbuatan
Terdakwa akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara.
t4
7
7.
Berdasarkan uraian kami di atas, materi keberatan Tim Penasihat Hukum
Terdakwa sudah seharusnya ditolak.
Dakwaan Tidak Cermat dalam membuat perincian sehingga mencapai
jumlah US$ 850,000.00.
Pada halaman 19 s/d 20 Nota Keberatan, Tim Penasehat Hukum
Terdakwa mendalilkan bahwa dalam surat dakwaan kedua Primair
halaman 49 dan subsidair hal. 61 menyebutkan: " Setelah uang terkumpul
seluruhnya sejumlah kurang lebih US$ 850,000.00 selanjutnya Lukman
Abbas pada tanggal 24 Pebruari 2012..... dst." Uang tersebut kemudian
diserahkan kepada Anggota DPR Kahar Muzakir, Yang hendak ditekankan
dalam keberatan ini adlah bagaimana asal muasal sehingga bisa
terkumpul uang sejumlah US$ 850,000.00?
Bahwa dengan demikian dakwaan perkara ini telah {isusun secara
tidak cermat'yaitu tidak memerinci secara benar uang yang telah diterima
oleh Lukman Abbas sehingga bisa mencapai sejumlah US$ 850,000.00,
oleh karena itu surat dakwaan harus batal demi hukum.
Terhqdap m?tefi keEe{atan./ eksepsi irli kami berpendapat sebaqai
berikut:
Berkenaan dengan Nota Keberatan mengenai jumlah uang yang
tidak sesuai dengan uang sejumlah US$ 850,000.00 tersebut, kami
Penuntut Umum berpendapat bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa
terlalu kaku dan salah dalam memakna kata "senilai uang US$ 850,000.00"
yang terdapat dalam surat dakwaan. Makna kata "senilai" menurut Kamus
Besar Bahasa lndonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen
Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Jakarta, 2008 mempunyai arti
(dl arti taksiran harga); sebenarnya tidak ada ukuran yang pasti untuk
menentukan. Dalam hal ini, kalaupun terjadi selisih jumlah adalah
merupakan hal yang wajar, sepanjang selisih tersebut tidak begitu jauh
dengan jumlah yang telah disebutkan ukurannya yakni US$ 850,000.00.
Dalam menguraikan surat dakwaan atas nama Terdakwa HM. Rusli
Zainal ini, angka senilai US$ 850,000.00 diperoldh berdasarkan alat-alat
7
bukti pengeluaran uang dari pihak-pihak yang memberikan uang yang tidak
seluruhnya dalam mata uang Dollar AS, sebagaian lainya dalam mata
uang Rupiah yang kemudian ditukarkan dengan mata uang Dollar Amerika
Serikat. Tempat penukaran uang .(money changer) maupun Kurs (nilai
mata uang) yang dipergunakan pun berbeda-beda tiap Money Changer.
Dalam hal ini kami selaku Penuntut Umum tidak bisa mempergunakan
patokan nilai kurs yang pasti sebagaimana yang dipergunakan oleh Tim
Penasehat Hukum Terdakwa berapa kurs nilai Dollar pada saat itu. Oleh
sebab itulah Penuntut Umum mempergunakan kata "Senilai" di depan
jumlah uang US$ 850,000.00 yang bermakna kurang' lebih US$
850,000.00.
Pokok dari konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum bukanlah
Jumlah yang pasti berapa uang yang diterima oleh Terdakwa Rusli Zainal
melalui Lukman Abbas dalam mata uang Dollar AS akan tetapi tentang
adanya penerimaan uang itu sendiri. Berkenaan dengan jumlah uang US$
850,000.00 Penuntut Umum telah mendalilkan secara rinci dalam surat
dakwaan asal-usul uang sehingga mencapai jumlah senilai US$
850,000.00. Untuk membuktikan berapa Dollar uang yang diterima
Terdakwa Rusli Zainal dan asal-usul jumlah uang senilai US$ 850,000.00
akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian
alasan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harusfdinyatakan ditolak.
Ketidakcermatan dalam Dakwaan Terdakwa Rusli Zaenal dikaitkan
dengan dakwaan Lukman Abbas.
Pada halaman 20 std 21 Nota Keberatan, Tim Penasehat Flukum
terdakwa mendalilkan bahwa berkaitan dengan dakwaan kedua, perkara
yang didakwakan kepada Terdakwa Rusli Zaenal adalah sama persis
dengan yang didakwakan kepada Lukman Abbas, yang terlebih dahulu
diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri, Pekanbaru. Kafena sama persis peristiwannya, maka seharusnya
tidak terjadi perbedaan anatar kedua perkara dimaksud. Pada
kenyaataannya terd apat perbed aan-perbed aaan.
7
Ketidakcermatan dalam menyusun Dakwaan terakwa Rusli Zaenal
yang notabene sama persis dengan dakwaan Lukman Abbas,
mengakibatkan Dakwaan harus dibatalkan.
Terhadap ,materi keberatan / ehsepsi ini kami berpendapat sqbqqai
berikut:
Berkenaan dengan Nota Keberatan ini, kami Penuntut Umum
berpendapat bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak cermat dalam
rnembaca kedua dakwaan baik dakwaan atas nama Terdakwa Rusli Zainal
dan dakwaan atas nama Lukman Abbas. Apabila Tim Penasehat Hukum
Terdakwa cermat dalam membaca dan memahami kedua dakwaan
tersebut tentu dapat memahami esensi dari penyusunan dakwaan atas
nama Terdakwa Rusli Zainal maupun dakwaan atas nama,Lukman Abbas,
karena memang diantara keduannya tidak ada perbedaan fakta
sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
Dasar penyusunan surat dakwaan atas nama Terdakwa Rusli Zainal
adalah fakta hukum yang sama dengan fakta hukum yang dipergunakan
dalam penyusunan dakwaan atas nama Lukman Abbas. Penuntut Umum
sengaja menyusun tidak sama persis antara dakwaan atas nama
Terdakwa Rusli Zainal dengan dakwaan atas nama Lukman Abbas, karena
dalam penyusunan surat dakwaan atas nama Terda{wa Rusli Zainal ini
Penuntut Umum harus menekankan uaraian perbuatan-perbuatan tertentu
yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yang terpenting uraian dalam
surat dakwaan atas nama Terdakwa Rusli Zaenal tidak menghilangkan
esensi fakta hukum adanya perbuatan bersama-sama antara Terdakwa
Rusli Zainal dengan Lukman Abbas.
Hal demikian ini adalah kewenangan Penuntut Umum untuk
menguraikan perbuatan mana yang relevan atau tidak relevan dengan
perbuatan terdakwa. Selain itu perlu juga dipahami bahwa dakwaan suatu
perkara bukan pedoman/ukuran untuk menyusun dakwaan perkara lain
untuk menentukan batal atau tidaknya suatu surat dakwaan. Dengan
demikian alasan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak.
t7
7
FF$
f
rT
i
%
ffit.il
*$
#
ffi
tr
$
t'l
9. Kekeliruan dalam Penerapan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan
(deelneming).
Pada halaman 21 sld 22 Nota Keberatan, Tim Penasehat Hukum
terdakwa mendalilkan bahwa pen-juncto-an kedua pasal tersebut dengan
pasal 55 ayat (1) KUHP adalah penerapan pasal yang keliru dalam surat
dakwaan ini, sebab Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan jelas
menyatakan bahwa "Dipidana sebagai pembuat tindak pidana", mereka
yang melakukan (plegen), yang menyuruh lakukan (doen plegen), dan
yang turut serta melakukan (medeplegen), sedangkan dalam perkara
pidana a quo, baik dalam perkara kehutanan dimana lr. Syuhada Tasman,
dkk dan dalam perkara PON Dimana Lukman Abbas dkk berada dalam
kapasitas saksi dan bukan terdakwa, sehingga seluruh dakwaan Penuntut
Umum dalam perkara A quo tidak dapat menggambarkan peran-peran dari
para pelaku tindak pidana dalam, kapasitasnnya sebagai orang yang
melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.
Berkenaan dengan Materi Keberatan ini, kami Penuntut Umum
berpendapat bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah salah dalam
menafsirkan penerapan ketentuan Pasal 55 KUHP dalarrrr suatu konstruksi
surat dakwaan. Pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang
menyatakan dengan penerapan Pasal 55 KUHP, maka para pihak tersebut
harus sama-sama sebagai terdakwa adalah pendapat yang keliru dan tidak
berdasar.
Pencantuman Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan menunjukan
bahwa terdakwa dalam mewujudkan tindak pidananya tidak sendiri-sendiri
melainkan ada kawan peserta, sehingga yang menjadi titik berat adalah
adanya kerjasama dengan orang lain atau kawan peserta dalam
mewujudkan tindak pidana dan tidak diharuskan bersama-sama diajukan
sebagai terdakwa dalam satu surat dakwaan. Dan hal tersebut sudah lazm
dalam praktek peradilan dan dikuatkan dalam berbagai Yuriprudensi.
18
Sedangkan mengenai kapasitas Terdakwa apakah selaku orang yang
melakukan (pteger), atau menyuruh lakukan (doen pleger) atau Turut serta
melakukan (mede pteger) akan dibuktikan dalam pembuktian pokok
perkara.
III. PERMOHONAN.
Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis
Hakim yang mulia menolak seluruh keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut karena surat dakwaan yang dibuat dan diajukan dalam perkara a quo telah
memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi
kewenangan penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri Terdakwa
HM. RUSLI ZAINAL..
Majelis Hakim yang Kami Muliakan,
Saudara Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum yang kami hormati.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami kemukakan tersebut, maka
kami mohon kepada Majelis Hakim yang memerikSa, mengadili dan memutus
perkara ini untuk ' i
1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan Tim Penasehat Hukum
Terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formal dan materiil
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b
KUHAP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara initetap dilanjutkan
l? i,.1 on,e
dn ti Sahn"l''r
l(Vr'..ur /v(-
t9
^f-d( TcardPr Z '