bab iv analisis data -...
TRANSCRIPT
1
BAB IV
ANALISIS DATA
Ideologi politik Jokowi sebagai presiden RI ke-7 terlihat dari visi misi yang
diterapkan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Media massa berperan
dalam penggambaran pencitraan jokowi yang berpengaruh terhadap kritik
masyarakat. Media televisi membahas tentang visi misi Jokowi sebagai presiden RI
menjelang masa pemilihan presiden (pilpres) tanggal 9 Juli 2014.
Program talkshow bertemakan hukum dan politik mengkritisi ideologi politik
Jokowi secara mendalam. Isi acara program talkshow selalu menghadirkan sisi pro
dan kontra dalam membahas suatu isu publik. Narasumber terkait dihadirkan dalam
memberikan pernyataan mengenai Jokowi. Program talkshow yang akan dijadikan
sebagai obyek penelitian yaitu Mata Najwa (Metro TV), Indonesia Lawyer Club (TV
One), serta Aiman (Kompas TV).
Metode framing digunakan untuk melihat cara media bercerita terhadap suatu
peristiwa. Proses media menjelaskan tentang suatu peristiwa terkait pada cara
pandang media dari suatu konstruksi realitas. Analisis Framing merupakan analisis
yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas serta
membingkai pemberitaan dalam media. Pusat perhatian analisis framing terletak pada
pembentukan pesan dari teks. Framing terkait pada cara wartawan melihat suatu
peristiwa kemudian menyajikannya kepada khalayak. Perbedaan pembingkaian berita
dalam media terkait pada 2 konsep yaitu pemaknaan peristiwa terkait pada bagian
yang diliput atau dihapus serta penulisan fakta terkait pada pembentukan kalimat.
Analisis framing Robert N. Entman digunakan dalam menganalisis pesan yang
disampaikan dalam program talkshow. Konsep framing oleh Entman digunakan
untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas
oleh media. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui cara pandang yang
digunakan oleh wartawan dalam menulis suatu isu berita. Dimensi yang terkait dalam
framing yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek (Entman dalam Eriyanto 2002 : 222).
2
Seleksi Isu berkaitan dengan pemilihan fakta yang melihat cara media
menggambarkan suatu peristiwa. Proses pemilihan fakta dapat berupa penonjolan
yang berpengaruh pada penghilangan beberapa fakta dalam realitas. Penyeleksian isu
tidak hanya terkait dalam tindakan praktisi jurnalistik melainkan pada politik media.
Penonjolan aspek dari suatu isu terkait pada penulisan fakta. Proses penulisan suatu
pemberitaan dilihat melalui pemakaian bahasa serta penggunaan kata yang dapat
mempengaruhi khalayak. Penulisan pesan membatasi khalayak untuk memikirkan
perspektif lain melainkan mengarahkan logika dalam memahami suatu peristiwa.
Pembingkaian berita dilihat dari pesan yang disampaikan dalam mengarahkan pikiran
khalayak agar terbentuk sama dengan pemikiran wartawan.
Dimensi framing merujuk pada konsepsi pemikiran yaitu pemberian definisi,
penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana berita untuk menekankan
kerangka berpikir yang digunakan oleh wartawan. Paradigma Entman dalam konsep
framing terkait pada 4 hal yaitu :
- Pendefinisian Masalah (Define Problems) :
Cara wartawan memahami suatu peristiwa yang sedang terjadi. Peristiwa yang
sama dapat dipahami secara berbeda sehingga pembingkaian dapat
mempengaruhi pembentukan realitas.
- Sumber Masalah (Diagnose Causes) :
Membingkai siapa yang dianggap aktor dari suatu peristiwa. Penyebab masalah
yang dimaksud dapat berupa apa (what) atau siapa (who).
- Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) :
Membenarkan /memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang
telah dibuat. Wartawan harus memberikan argumentasi yang kuat dalam
menentukan pendefinisian serta penyebab masalah terhadap suatu peristiwa.
- Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation) :
Penilaian wartawan dalam menentukan penyelesaian masalah. Langkah yang
diambil tergantung pada cara media melihat suatu peristiwa serta menentukan
siapa penyebab masalah.
3
Konsepsi Framing memiliki tujuan untuk menggiring persepsi khalayak agar
sama dengan wartawan. Pembingkaian program acara terlihat dari pemilihan tema
yang merujuk pada penentuan judul, kemudian mengurangi dan melebihkan beberapa
fakta yang terkait. Suatu program talkshow mendominasi pesan melalui nara sumber
yang memiliki pemikiran sama dengan wartawan.
Media televisi berperan dalam pemberitaan Jokowi sebagai presiden RI.
Wartawan dari masing – masing media televisi memiliki cara berbeda dalam
menggiring persepsi khalayak. Program talkshow seperti Mata Najwa (Metro TV),
Indonesian Lawyer Club (TV One), serta Aiman (Kompas TV) memiliki pembahasan
yang berbeda mengenai Jokowi. Pesan pada program talkshow tersebut dibingkai
sesuai dengan persepsi masing – masing wartawan melalui narasumber yang terkait.
4.1 Program Talkshow Mata Najwa (METRO TV)
4.1.1 Gambaran video
Gambar 4.1
Mata Najwa merupakan program talkshow bertemakan hukum dan politik
yang disiarkan melalui stasiun televisi Metro TV. Program yang dipandu oleh
jurnalis Najwa Shibab mengungkap pencitraan politik Jokowi melalui visi
misi yang dilontarkan pada masa menjadi kandidat calon presiden RI ke-7.
4
Episode tayangan acara mata najwa tanggal 28 Mei 2014 dengan topik
“Siapkah Jokowi” menghadirkan beberapa narasumber yang tergabung dalam
partai politik sebagai pihak pro dan kontra terhadap visi misi Jokowi.
Narasumber yang hadir yaitu Anies Baswedan, Mohammad Mahfud,
Maruarar Sirait, Fadli Zon, Adian Napitupulu, serta Ahmad Yani.
- Segmen 1 & 2 : Anies Baswedan dengan Mohammad Mahfud
Gambar 4.2
Anies Baswedan mengatakan selama 15 tahun setelah masa reformasi negara
Indonesia membutuhkan kebaruan dalam model kepemimpinan. Faktor visi
Jokowi mempengaruhi ekspresi ideologis sebagai calon presiden dalam merubah
permasalahan negara seperti dari segi kesehatan, pangan, pendidikan serta
infrastruktur. Jokowi dipandang sebagai calon pemimpin yang melakukan
pekerjaan secara nyata memiliki latar belakang serta track record pemerintahan
yang baik.
5
Gambar 4.3
Mohammad Mahfud mengungkapkan bahwa Jokowi dalam melakukan pidato
sebagai calon presiden tidak pernah menyampaikan tentang visi yang telah
diterapkan. Implementasi kebijakan tidak dapat terlihat dalam mengontrol masa
depan bangsa Indonesia secara terencana. Retorika atau pandangan kinerja
Jokowi selama masuk dalam dunia pemerintahan disegani oleh masyarakat akan
tetapi substansi retorika yang dijalankan tidak terlihat.
- Segmen 3 : Maruarar Sirait dengan Fadli Zon
Gambar 4.4
Maruarar Sirait sebagai ketua umum DPP Partai PDI-Perjuangan (Partai
demokrasi Indonesia) memberikan penilaian terhadap Jokowi sebagai orang yang
6
sederhana, merakyat, serta tegas. Sifat merakyat diartikan dengan tindakan
Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta turut andil dalam menanggapi
permasalahan yang sedang terjadi dan berada ditengah masyarakat. Isu negatif
terhadap Jokowi sebagai capres boneka dan tunduk pada kekuatan asing
ditanggapi sebagai perihal yang harus dilihat oleh masyarakat secara tindakan
yang akan dilakukan yaitu menolak bantuan dari negara asing apabila mendapat
persyaratan. Kinerja Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta cukup terlihat dengan
beberapa tindakan yang telah dilakukan seperti penanggulangan banjir, tingkat
kemacetan berkurang, dsb.
Gambar 4.5
Fadli Zon sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra berpendapat Indonesia
harus memiliki pemimpin yang sifatnya tidak ambisius artinya Jokowi harus
menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta baru menjadi calon
presiden. Visi yang dipakai oleh Jokowi dianggap bukan hasil pemikiran sendiri
melainkan hanya sekedar statement.
7
- Segmen 4 : Adian Napitupulu dengan Ahmad Yani
Gambar 4.6
Adian Napitupulu sebagai perwakilan politikus partai PDI – Perjuangan
(Partai demokrasi Indonesia) menyatakan Jokowi merupakan sosok pemimpin
yang berpikir besar dan bertindak besar. Visi misi yang telah dibuat tidak
disampaikan secara detail karena menginginkan masyarakat melihat tindakan
yang akan dilakukan bukan semata – mata hanya pembicaraan.
Gambar 4.7
Ahmad Yani sebagai perwakilan politikus partai PPP (Partai Persatuan
Pembangunan) memberikan pendapat bahwa Jokowi belum menepati janji yang
8
diberikan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Negara Indonesia tidak cukup
dipimpin oleh seorang pemimpin dengan pedoman pencitraan.
4.1.2 Analisa Framing
Metro TV merupakan stasiun televisi swasta di Indonesia yang
tergabung dalam perusahaan Media Group. Surya Paloh sebagai pemilik
media Metro TV turut andil dalam dunia politik. Partai NasDem ( Nasional
Demokrat) mengangkat Surya Paloh sebagai ketua umum. Masa menjelang
pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2014 partai PDI-P melakukan koalisi
dengan partai NasDem untuk mengangkat Jokowi sebagai calon presiden RI.
Mata Najwa merupakan program talkshow dari stasiun televisi Metro
TV membahas tentang ideologi politik Jokowi. Tayangan pada tanggal 28
Mei 2014 memberikan tema “Siapkah Jokowi?” memberitakan tentang visi
& misi ,rekam jejak serta kehidupan politik Jokowi semasa tergabung dalam
dunia pemerintahan. Seleksi isu yang dilakukan bersifat positif yaitu
mendukung Jokowi sebagai presiden RI. Program talkshow menghadirkan
narasumber yang bersifat pro dan kontra. Mata Najwa menghadirkan
narasumber yaitu Anies Baswedan, Mohammad Mahfud, Maruarar Sirait,
FadliZon, Adrian Napitupulu, serta Ahmad Yani.
Peletakan narasumber pada setiap segmen acara telah diatur dimana
pihak pro lebih kuat dibandingkan pihak kontra agar dapat mempengaruhi
khalayak. Segmen 1 & 2 menghadirkan Anies Baswedan sebagai juru bicara
tim kemenangan Jokowi – Jusuf Kalla dengan Mohammad Mahfud
perwakilan dari partai PPP (Partai Perserikatan Pembangunan). Latar
belakang Mohammad Mahfud sebagai tokoh yang gagal menjadi calon wakil
presiden pendamping Jokowi dihadirkan sebagai pihak kontra. Pesan negatif
yang disampaikan tidak dapat mempengaruhi perspektif khalayak. Segmen 3
menghadirkan Maruarar Sirait sebagai ketua DPP partai PDI-P dengan Fadli
Zon sebagai Wakil Ketua Umum partai Gerindra. Perdebatan tanggapan
9
dapat dimenangkan oleh pihak pro sehingga khalayak tetap memiliki
pandangan positif terhadap Jokowi. Segmen 4 menghadirkan Adrian
Napitupulu sebagai perwakilan politikus partai PDI – P dengan Ahmad Yani
sebagai perwakilan politikus partai PPP. Pandangan khalayak secara negatif
tidak dapat mempengaruhi perubahan perspektif.
Program Mata Najwa memberikan gambaran mengenai ideologi
politik yang dianut oleh Jokowi yaitu sosialisme. Visi & misi sebagai
presiden RI mengutamakan pemerataan sistem pendidikan, pangan serta
kesehatan dalam masyarakat. Sistem ideologi politik secara sosialisme
mengutamakan kebersamaan dimana setiap individu harus berusaha untuk
mendapatkan layanan masyarakat secara bersamaan.
Analisa framing pesan dari program Mata Najwa menurut Robert
E.Entman sebagai berikut :
Tabel 4.1
Identifikasi Masalah Ideologi politik Jokowi yang diterapkan
menjadi calon presiden RI
Sumber Masalah Jokowi
Membuat Keputusan Moral Jokowi merupakan calon pemimpin yang
berpikir dan bertindak besar
Menekankan Penyelesaian Jokowi layak menjadi presiden RI terkait
visi & misi , rekam jejak serta track
record dalam dunia pemerintahan yang
cukup baik.
10
a. Identifikasi Masalah (Define Problems) :
Program Mata Najwa mengambil topik “Siapkah Jokowi?”
membahas tentang ideologi politik Jokowi sebagai calon presiden RI.
Pembukaan pesan dari host Najwa Shibab menjelaskan mengenai
topik yang akan dibahas. “Indonesia akan segera menentukan
siapakah yang akan duduk dibangku kekuasaan, calon kandidat tak
mungkin sempurna maka membedah kandidat menjadi hal mutlak
agar kesalahan dapat dielak. Calon pemimpin bangsa harus ditelaah
dan diperiksa dari janji yang telah diberikan. Saya Najwa Shibab
inilah Mata Najwa, Siapkah Jokowi?”
Topik program talkshow Mata Najwa akan membahas Jokowi dari
sisi positif. Pesan pembuka memberikan gambaran mengenai ideologi
politik Jokowi terkait visi & misi serta rekam jejak yang akan ditelaah
secara mendalam. Persepsi wartawan menggiring khalayak untuk
memiliki penilaian secara positif terhadap Jokowi.
b. Sumber Masalah (Diagnose Causes) :
Jokowi dalam program Mata Najwa digambarkan sebagai calon
pemimpin yang pantas untuk negara Indonesia. Anies Baswedan
sebagai nara sumber mengatakan “Saya lihat memang, Indonesia saat
ini sesudah 15 tahun masa reformasi membutuhkan kebaruan, karena
sudah banyak orang dalam 15 tahun itu berada dalam pemerintahan,
dalam pimpinan partai politik, dalam suasana dimana rakyat
membutuhkan perubahan, tetapi justru yang muncul malahan orang –
orang lama atau mereka yang sudah dalam kekuasaan 15 tahun.
Pasangan Jokowi – Jusuf Kalla memiliki terobosan serta pendekatan
– pendekatan baru dalam mengenai permasalahan negara. Saya rasa
Pak Jokowi pantas sebagai calon pemimpin negara.”
11
c. Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) :
Jokowi dianggap sebagai calon pemimpin yang berpikir dan
bertindak besar. Adian Napitupulu mengatakan “Tindakan adalah
sebuah manifestasi dari pikiran, ada perbedaan antara berpikir besar,
bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya Jokowi berpikir
besar dan bertindak besar yang lain bicaranya saja yang besar,
tindakannya kita belum tahu. Contohnya di kota Solo, Jokowi menang
pada pemilihan pertama, pada pemilihan kedua hampir 90 % rakyat
Solo memilih kembali, artinya rakyat melihat hasil karyanya.”
Maruarar Sirait mengatakan “Pemimpin itu berproses. Pak Jokowi
memiliki proses bagaiman ia menjadi Walikota Solo di melakukan
pelayanan publik. Bagaimana pelayanan publik yang ia sajikan,
bagaimana orang dapat menikmati pelayanan kesehatan, bagaimana
orang dapat membuat KTP dengan cepat, bagaimana Solo dapat
diakui bukan oleh warga kota Solo saja melainkan oleh warga
Indonesia dan internasional, begitu banyak tanggapan masyarakat
sehingga ia menjadi Walikota terbaik di dunia. Selama menjabat
sebagai Gubernur DKI Jakarta juga banyak tindakan perbaikan yang
telah dilakukan seperti penanggulangan banjir, tingkat kemacetan
berkurang, dsb.”
Anies Baswedan mengatakan “Permasalahan negara seperti dari
segi pangan, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dapat ditangani
dengan pendekatan – pendekatan baru dalam menangani perubahan.
Pendekatan yang berbeda merupakan faktor visi dan misi dari calon
pemimpin negara. Orang – orang mungkin ada yang mengkritik
tindakan pendekatannya, akan tetapi menurut saya ini justru penting
dalam melakukan perubahan.
Tanggapan narasumber menggambarkan tentang permasalahan
Jokowi secara positif. Sifat negatif dari narasumber bersifat kontra
12
tidak terlalu ditonjolkan melainkan dapat ditanggapi lebih kuat oleh
narasumber bersifat pro. Wartawan membuat keputusan moral secara
positif dalam menggiring persepsi khalayak terhadap ideologi politik
Jokowi.
d. Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation) :
Penyelesaian masalah dalam program Mata Najwa menggambarkan
Jokowi dapat menjadi calon pemimpin negara RI. Pendapat Anies
Baswedan sebagai narasumber menjelaskan track record yang diraih
Jokowi dalam dunia pemerintahan dapat meningkatkan elektibilitas
dalam masyarakat. “Track record yang telah diraih Jokowi bagus
karena pendekatan berbeda yang dilakukan dalam masyarakat,
sehingga partai menunjuk Jokowi sebagai calon presiden RI. faktor
visi dan misi yang merupakan hasil kolektif pemikiran bersama partai
sehingga tidak terlalu ditonjolkan dalam kampanye karena bukan
semata – mata hanya pembicaraan melainkan mengajak rakyat untuk
melihat tindakan.”
Program Mata Najwa dari stasiun televisi Metro TV membingkai
permasalahan mengenai ideologi politik Jokowi secara positif. Politikus yang
memiliki perbedaan pandangan mengenai Jokowi sebagai calon presiden RI
ditampilkan dengan posisi argumen yang kurang kuat. Wartawan ingin
menggiring persepsi khalayak untuk mendukung Jokowi menjadi presiden RI.
Pesan – pesan yang menunjukkan kesalahan tindakan Jokowi dalam dunia
pemerintahan di netralisir menjadi baik agar dapat mempengaruhi pandangan
masyarakat.
13
4.2 Program Talkshow Indonesia Lawyer Club (TV One)
4.2.1 Gambaran video
Gambar 4.8
Indonesia Lawyer Club (ILC) merupakan program talkshow dari
stasiun televisi swasta TV One dipandu oleh jurnalis Karni Ilyas. Episode
tayangan tanggal 20 mei 2014 mengambil topik “Sudden Death : Jokowi”
yang membahas tentang rekam jejak serta visi & misi Jokowi sebagai calon
presiden RI ke-7. Narasumber yang hadir yaitu Aria Bima, Fadli Zon,
Tjahyo Kumolo, Effendi Gazali, serta Prof. Tjipta Lesmana.
- Segmen 1 : Aria Bima dengan Fadli Zon
Gambar 4.9
14
Aria Bima sebagai ketua DPP Partai PDI- P (Partai demokrasi
Indonesia) menyatakan Jokowi sebagai figur yang dikehendaki oleh rakyat
Indonesia terlihat dari kesungguhan dalam bekerja terkait track record yang
dicapai selama menjabat sebagai pemerintah sehingga memiliki tingkat
popularitas dan elektibilitas yang cukup tinggi. Indonesia tidak
membutuhkan sosok pemimpin yang pandai dalam berpidato melainkan
cepat dalam mengambil keputusan. Persoalan bangsa Indonesia dari sabang
sampai merauke dapat diselesaikan oleh ideologi dari sosok pemimpin
didalam kekuasaan. Partai PDI –P pernah menang dalam pemilu 1999,
setelah 10 tahun partai mempelajari dari sikap kritis masyarakat tentang
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sehingga partai melihat Jokowi
sebagai calon pemimpin yang pantas untuk bangsa Indonesia.
Gambar 4.10
FadliZon sebagai wakil ketua umum partai Gerindra memberikan
pendapat bangsa Indonesia membutuhkan sosok presiden yang berasal dari
pemimpin partai bukan petugas partai. Menurut pandangan Fadli Zon,
Petugas partai seperti Jokowi dianggap tidak dapat menjalankan dengan baik
visi misi yang telah dibangun bersama partai dalam menyelesaikan
15
permasalahan bangsa Indonesia. Sosok Soekarno sebagai presiden RI ke-1
dianggap sebagai pemimpin nasional dan internasional karena memiliki
pengalaman dalam hubungan internasional yang baik. Elektibilitas Jokowi
dikenal cukup tinggi dalam masyarakat akan tetapi tidak memiliki
pengalaman dalam menjalin hubungan internasional sehingga berpengaruh
terhadap masa depan bangsa Indonesia di bidang ekonomi, politik, budaya,
dsb.
- Segmen 2 : Tjahyo Kumolo
Host memberikan pertanyaan terhadap Tjahyo Kumolo terkait masa
pemerintahan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta yang hanya
berlangsung selama 1,5 tahun. Pembuktian dalam membangun kota Jakarta
belum terlihat akan tetapi sudah mencalonkan diri sebagai presiden. Perihal
ini dapat mempengaruhi prestasi dalam pemerintahan yang dilakukan oleh
Jokowi.
Gambar 4.11
Tjahyo Kumolo sebagai Sekjen Partai PDI – P menjelaskan proses
seseorang menjadi kepala daerah serta presiden telah diatur oleh Undang –
Undang yang berlaku. Jokowi selama menjabat sebagai gubernur DKI
16
Jakarta selama 1,5 tahun telah melakukan pembenahan terhadap kota Jakarta
seperti penanganan terhadap banjir, transportasi, perumahan kumuh, dsb.
Partai PDI – P menunjuk Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai presiden
dilihat dari kritik masyarakat yang didapat terkait track record selama
menjabat sebagai pemerintah. Pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat
adalah orang yang cepat dalam mengambil keputusan serta melakukan
tindakan. Jokowi tetap dapat melakukan perkembangan terhadap kemajuan
kota Jakarta meskipun nantinya menjabat sebagai presiden RI ke-7.
- Segmen 3 : Effendi Gazali dengan Tjahyo Kumolo
Gambar 4.12
Effendi Gazali sebagai pakar komunikasi politik memberikan
pernyataan Jokowi dianggap sebagai petugas partai serta adanya isu
dimasyarakat mengenai “capres boneka”. Isu tersebut dapat mempengaruhi
kinerja Jokowi jika menjabat sebagai presiden RI.
Tjahyo Kumolo memberikan tanggapan Jokowi sebagai petugas partai
dianggap sebagai kader terbaik dalam partai sehingga diusung sebagai calon
presiden RI. Isu mengenai “capres boneka” dapat dianggap hanya sebagai
isu belaka karena Jokowi jika terpilih menjadi presiden RI tidak akan
17
menerima bantuan dari pihak luar negeri dengan persyaratan tertentu. Pihak
partai PDI – P menganjurkan untuk Jokowi melakukan konsultasi dengan
ketua umum dalam menjalankan tugas.
- Segmen 4 : Prof. Tjipta Lesmana dengan Aria Bima
Gambar 4.13
Prof. Tjipta Lesmana merupakan pakar komunikasi politik memberikan
pendapat dalam susunan visi & misi Jokowi sebagai presiden RI akan
menjalankan sistem program trisakti yang menyangkut ekonomi, politik serta
kebudayaan. Pada jaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri tahun 2001 –
2004 visi & misi mengenai trisakti tidak dijalankan sehingga BUMN negara
Indonesia dijual kepada pihak luar negeri.
Aria Bima menanggapi konsep trisakti yang tertera dalam visi & misi
Jokowi merupakan pembaruan bukan turunan dari masa kepemimpinan Ibu
Megawati. Pada jaman pemerintahan Ibu Megawati aset BUMN negara dijual
kepada pihak luar negeri karena tidak adanya pertanggung jawaban kerusakan
BUMN oleh pemerintah sebelumnya.
18
4.2.2 Analisa Framing
Aburizal Bakrie merupakan ketua umum partai GOLKAR (Golongan Karya)
serta pemilik media televisi TV One. Pada pemilu legislatif tanggal 9 April
2014 partai GOLKAR memperoleh suara yang cukup signifikan untuk maju
dalam pemilihan presiden. Ketetapan negara mengusung partai Gerindra
dengan partai PDI – P sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak untuk
maju dalam pemilihan presiden. Partai PDI – P mengajak koalisi partai dengan
partai GOLKAR akan tetapi tidak berhasil.
Indonesia Lawyer Club (ILC) adalah program talkshow bertemakan hukum
dan politik dari stasiun televisi TV One. Tayangan pada tanggal 20 Mei 2014
memberikan tema “Sudden Death Jokowi”. Program ILC membahas tentang isu
– isu negatif terhadap Jokowi sebagai calon presiden RI. Narasumber yang
dihadirkan yaitu Aria Bima, Fadli Zon, Tjahyo Kumolo, Effendi Gazali, serta
Prof. Tjipta Lesmana.
Program acara mengatur narasumber yang dihadirkan dimana posisi pihak
kontra lebih kuat dibandingkan pihak pro. Aria Bima sebagai ketua DPP
dengan Tjahyo Kumolo sebagai Sekjen partai PDI – P hadir sebagai pihak pro
terhadap Jokowi. Narasumber pihak kontra diwaliki oleh Fadli Zon sebagai
wakil ketua umum partai Gerindra, Effendi Gazali dan Prof. Tjipta Lesmana
sebagai pakar komunikasi politik. Peletakan narasumber dinilai tidak seimbang
karena pakar komunikasi politik adalah orang yang tidak tergabung dalam suatu
partai politik seharusnya bersikap netral.
Pesan yang disampaikan dalam acara ILC memberikan perspektif negatif
terhadap khalayak. Jokowi yang posisinya sebagai anggota partai tidak pantas
dicalonkan sebagai presiden RI. Tingkat elektibilitas serta popularitas tinggi
dalam masyarakat terkait track record tidak dapat dijadikan jaminan karena
pemimpin negara RI harus memiliki pengalaman dalam hubungan
internasional.
19
Program ILC memberikan gambaran ideologi politik Jokowi menganut
sistem demokrasi. Pemerintahan selama jaman ibu Megawati Soekarnoputri
tahun 2001-2004 menganut sistem ideologi demokrasi sehingga Jokowi yang
tergabung dalam 1 partai PDI-P mengikuti sistem ideologi politik dari
pemerintahan sebelumnya.
Analisis pesan framing pada program ILC menurut Robert E.Entman sebagai
berikut :
Tabel 4.2
Identifikasi Masalah Anggota partai tidak dapat dicalonkan
sebagai presiden RI.
Sumber Masalah Jokowi
Membuat Keputusan Moral Isu “capres boneka” dapat menggambarkan
Jokowi tidak dapat berjalan sendiri.
Menekankan Penyelesaian Visi & misi Jokowi mengenai trisakti sama
dengan jaman pemerintahan Megawati
Soekarnoputri akan tetapi tidak dijalankan
dengan benar.
a. Identifikasi Masalah (Define Problems) :
Program ILC mengambil topik “Sudden Death Jokowi” membahas
tentang sisi negatif terhadap Jokowi. Calon presiden RI tidak dapat
diambil dari anggota partai. Visi & misi yang telah dibangun oleh
partai dapat menyelesaikan permasalahan dalam negara sehingga ketua
umum dianggap lebih baik menjadi pemimpin.
Fadli Zon mengatakan “Calon pemimpin yang baik harus berasal
dari pemimpin partai bukan petugas partai. Visi dan misi yang
dibangun sebagai calon presiden dibangun kolektif bersama partai
dalam menangani masalah – masalah yang ada. Jika hanya petugas
20
partai yang menjadi pemimpin mana bisa menjalankan visi dan misi
dengan baik? sedangkan apabila pemimpin partai yang menjadi
presiden jelas bisa karena dia yang menyetujui keputusan visi apa
yang akan dibentuk. Sehingga lebih cepat dalam mengambil
keputusan dalam persoalan.”
Effendi Gazali mengatakan “Saya setuju dengan pendapat mas
Fadli Zon, apabila calon presiden berasal dari petugas partai apakah
dapat mengambil keputusan secara sendiri? Jika harus laporan
dengan Ibu Mega sebagai ketua umum dalam mengambil keputusan
apakah tidak mempengaruhi kinerja sebagai presiden RI?”
b. Sumber Masalah (Diagnose Causes) :
Pencitraan Jokowi dibingkai secara negatif oleh program acara ILC.
Jokowi dianggap belum dapat mencalonkan diri sebagai presiden RI.
Masa jabatan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta hanya dijalankan
selama 1,5 tahun. Partai PDI – P menunjuk Jokowi sebagai calon
presiden RI yang berasal dari petugas partai yang merupakan kader
terbaik bukan pimpinan partai.
Karni Ilyas mengatakan “Jokowi itu terpilih menjadi gubernur DKI
Jakarta hanya menjalakan masa jabatan selama 1,5 tahun padahal
periodenya selama 5 tahun. Pembuktian dalam membangun kota
Jakarta juga belum terlihat, tapi partai langsung mengusung saja
menjadi calon presiden. Jika terpilih menjadi presiden apakah dapat
menangani permasalahan negara?”
c. Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) :
Pengambilan keputusan moral menyangkut isu “capres boneka”
terhadap Jokowi. Prinsip dalam mengambil keputusan yang diambil
oleh Jokowi harus melalui ketua umum partai PDI – P sementara
menjabat sebagai presiden RI harus cepat dalam mengambil keputusan
sendiri. Jokowi dianggap besandar pada pihak asing dalam
21
menyelesaikan permasalahan dalam negara selama menjabat sebagai
presiden RI.
Effendi Gazali mengatakan “ Isu capres boneka terhadap Jokowi
sudah menyebar di kalangan masyarakat. Jika dalam mengambil
keputusan Jokowi tidak dapat berjalan sendiri melainkan harus
melalui Ibu Mega, ini bisa jadi masalah dalam masyarakat karena gak
bisa tegas dalam mengambil keputusan. Memangnya yang mau jadi
presiden Jokowi atau Ibu Mega? Lain hal lagi dalam misi Jokowi akan
menerima bantuan negara asing dalam menyelesaikan masalah
negara, ini artinya bersandar pada kekuatan asing. Bagaimana pihak
perwakilan Jokowi menanggapinya?”
d. Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation) :
Penyelesaian masalah dalam program ILC menggambarkan Jokowi
ditunjuk sebagai presiden RI oleh partai PDI – P yang merupakan
kader terbaik dari partai. Visi & misi trisakti yang diterapkan oleh
Jokowi sama dengan jaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Pada tahun 2001 – 2004 program trisakti tidak dijalankan dengan
benar. BUMN negara dijual kepada pihak asing sehingga menambah
permasalahan dalam negara.
Prof. Tjipta Lesmana mengatakan “ Visi yang dibangun Jokowi
menerapkan program trisakti yang menyakut ekonomi, politik, sama
budaya. Pada masa pemerintahan Ibu Mega tahun 2001- 2004 sama
seperti ini juga, akan tetapi program ini sama sekali tidak dijalankan ,
malahan BUMN negara dijual ke pihak asing secara tidak jelas. Jika
Jokowi terpilih menjadi presiden RI akankah melakukan hal yang
sama ?”
Program Indonesian Lawyer Club (ILC) dari stasiun televisi TV One
membingkai Jokowi yang merupakan anggota kader terbaik partai tidak layak
sebagai calon presiden RI. Pihak pendukung Jokowi kurang ditonjolkan dalam
22
memberikan argumen. Wartawan menggiring persepsi masyarakat agar tidak
mendukung Jokowi sebagai presiden RI. Pesan – pesan yang diberikan
mengenai kesalahan Jokowi dalam dunia pemerintahan dijadikan topik
pembahasan yang penyelesaiannya berupa argumen negatif.
4.3 Program Talkshow AIMAN (Kompas TV)
4.3.1 Gambaran video
Gambar 4.14
Program Talkshow AIMAN dari stasiun televisi swasta Kompas TV
membahas mengenai peristiwa, sosok dan humanis. Program AIMAN
dipandu oleh jurnalis Aiman Witjaksono. Sisi lain Jokowi sebagai calon
presiden RI ke-7 ditelaah melalui segi politik, ekonomi, serta citra
penampilan. Nara sumber yang dihadirkan yaitu
23
- Segmen 1 : Profile Joko Widodo dalam berpolitik
Gambar 4.15
Kehidupan berpolitik Joko Widodo dikenal ketika menjabat menjadi
Walikota Surakarta selama 2 periode. Kemajuan kota Surakarta
menggiringnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jabatan menjadi Gubernur
DKI Jakarta belum usai akan tetapi Jokowi diusung oleh Partai PDI-P
menjadi calon presiden RI. Perolehan suara partai PDI – P pada masa
pemilihan legislatif tidak mencapai angka 25 % sehingga partai PDI – P
harus melakukan koalisi dengan partai lain agar masuk dalam pemilihan
presiden. Koalisi partai mengusung Jokowi – Jusuf Kalla sebagai calon
presiden dan wakil presiden RI ke-7.
- Segmen 2 : Musa Widyatmodjo
Gambar 4.16
24
Citra pribadi Jokowi sebagai calon presiden RI dapat dilihat dari segi
penampilannya. Musa Widyatmodjo sebagai seorang pakar fashion menilai
Jokowi dikenal dengan sosok “kerempeng”. Sosok orang kurus dinilai
melalui segi psikologis secara tidak langsung merupakan sosok orang yang
kurang kuat dalam mengangkat beban masalah dalam negara Indonesia.
Pakaian kemeja putih polos yang sering dikenakan oleh Jokowi dapat
dilihat sebagai warna kepribadian yang melambangkan bersih , suci, dsb.
Calon pemimpin negara Indonesia sebaiknya menggunakan pakaian yang
berasal dari budaya Indonesia seperti batik. Pakaian yang selayaknya
digunakan oleh Jokowi dapat dilihat dari 3 kegiatan yang dilakukan,
misalnya :
- Blusukan : kemeja lengan pendek, celana panjang, sepatu olahraga
- Rapat menteri : kemeja batik / bernuansa tekstil hasil budaya
Indonesia
- Balai Kota : dalam satu hari menggunakan kostum budaya kota
tersebut
Pakaian dapat memberikan aspek komunikasi bagi penilaian masyarakat
terhadap kepribadian Jokowi sebagai presiden RI.
- Segmen 3 : Hendri Saparini
Gambar 4.17
25
Hendri Saparini sebagai pakar ekonomi mengungkapkan Jokowi pernah
memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan APBD selama menjabat
sebagai Walikota Solo serta Gubernur DKI Jakarta. APBN negara Indonesia
sebanyak 2000 Triliun Rupiah akan dapat berkembang dengan baik jika
Jokowi menjabat sebagai presiden memiliki catatan – catatan penting dalam
pengalokasian dana APBN. Partai PDI – P memiliki konsep tentang ekonomi
kerakyatan yang telah diterapkan oleh Jokowi selama bergabung dalam
dunia pemerintahan seperti pemenuhan pelayanan dasar dalam bidang
kesehatan serta bidang usaha kecil menengah. Kebijakan publik dalam
pengelolaan dana logistik negara dapat dilakukan dengan baik oleh Jokowi
apabila menjabat sebagai presiden RI.
- Segmen 4 : Effendi Gazali
Gambar 4.18
Effendi Gazali menyikapi tentang isu “capres boneka” yang berkaitan
dengan Jokowi. Menurut pengamatannya sebagai pakar komunikasi politik
isu tersebut bersifat negatif yang menghasilkan 3 asumsi yaitu :
- Pesan yang disampaikan dalam kampanye tidak akurat
- Janji yang disampaikan tidak ada hubungan dengan kemampuan
memerintah
- Memprediksi suatu pesan yang tidak ada dasarnya
26
Kampanye yang dilakukan oleh Jokowi tidak dapat berjalan sendiri
melainkan diatur oleh Ibu Megawati sehingga dapat menimbulkan keraguan
bagi masyarakat ketika memimpin negara Indonesia ke depannya. Media
juga memproteksi Jokowi secara berlebihan artinya media tidak melaporkan
semua berita secara terbuka jadi ada beberapa fakta yang telah ditutupi.
Perilaku media tersebut dapat mempengaruhi sikap masyarakat menjadi
“silence majority”.
4.3.2 Analisa framing
Kompas TV merupakan stasiun televisi swasta di Indonesia dimiliki oleh
Kompas Gramedia. Pihak pemilik media Kompas TV tidak tergabung dalam
suatu partai politik sehingga bersifat netral terhadap pemberitaan ideologi
politik Jokowi. AIMAN merupakan program talkshow yang mengemas
secara ringan tentang ideologi politik Jokowi dalam dunia pemerintahan.
Tayangan program AIMAN tanggal 30 Mei 2014 memberikan topik “Sisi
Lain Jokowi” yang membahas tentang citra penampilan, ekonomi, serta
kehidupan berpolitik. Narasumber yang dihadirkan tidak tergabung dalam
suatu partai politik. Sisi pro dan kontra tetap terlihat namun argumen yang
disampaikan tetap berada pada sisi netral. Narasumber yang dihadirkan yaitu
Musa Widiatmojo sebagai pakar fashion, Hendri Saparini sebagai pakar
ekonomi, serta Effendi Gazali sebagai pakar komunikasi politik.
Program AIMAN memberikan gambaran mengenai ideologi politik
Jokowi yang akan dianut dengan sistem demokrasi dan sosialisme dimana
kehidupan ekonomi dan politik yang akan dibangun berguna bagi
kebersamaan rakyat serta keputusan yang diambil dalam menyelesaikan
masalah berada di tangan rakyat bukan pemimpin.
Analisa pesan framing program AIMAN menurut Robert E. Entman
sebagai berikut :
27
Tabel 4.3
Identifikasi Masalah Citra penampilan serta kehidupan
ekonomi dan politik
Sumber Masalah Jokowi
Membuat Keputusan Moral Media terlalu memproteksi secara
berlebihan artinya tidak menyampaikan
fakta secara terbuka.
Menekankan Penyelesaian Perilaku media dapat menjadikan
masyarakat menjadi “silence majority”
a. Identifikasi Masalah (Define Problems) :
Program AIMAN memberikan topik “Sisi Lain Jokowi”
membahas tentang citra penampilan, kehidupan ekonomi dan politik.
Tayangan mengambil posisi netral dengan membahas ideologi politik
Jokowi secara ringan tidak menelusuri perihal yang serius.
Aiman sebagai host memberikan penjelasan secara netral
dalam membahas mengenai Jokowi “Perubahan selalu dinantikan
agar ada hal baik yang dirasakan. Tahun ini menjadi penentu negara
bisa menjadi lebih maju. Pemilihan umum menjadi proses memilih
calon pemimpin untuk menuju negara Indonesia yang sejahtera. Kali
ini AIMAN akan membahas bakal calon presiden yang belakangan ini
kerap diusung untuk maju pada pemilihan presiden. Apa yang akan
dikupas? Mulai dari kehidupan ekonomi dan politik, hingga citra
penampilan. Saudara, simak AIMAN berikut ini.”
b. Sumber Masalah (Diagnose Causes) :
Pencitraan Jokowi dibingkai secara netral oleh program acara
AIMAN. Narasumber bersifat pro dan kontra akan tetapi tetap
memberikan tanggapan secara netral.
28
Musa Widyatmojo mengatakan “Kalau saya melihat calon
pemimpin itu harus bisa menjadi panutan selain itu dia juga harus
meminggul masalah – masalah yang ada dalam negara. Jokowi
dikenal sebagai sosok kerempeng tapi banteng, namun dari segi
psikologisnya sosok kerempeng dinilai kurang bisa menopang
masalah yang terlalu banyak dalam negara. Saya melihat dari sosok
Jokowi yang selalu mengenakan kemeja putih melambangkan nuansa
yang bersih, suci serta nuansa yang masih tenang, tetapi nuansa
seperti itukan harus dibuktikan dengan perilakunya. Penampilan
Jokowi yang selalu mengenakan kemeja putih juga bisa
mempengaruhi pandangan masyarakat juga. Mungkin masyarakat
juga bisa punya pemikiran mengapa Jokowi tidak menggunakan
pakaian – pakaian dari kain tradisional bangsa Indonesia sementara
budaya bernuansa batik termasuk kekayaan kita juga.”
Hendri Saparini mengatakan “Background Jokowi yang sebagai
pengusaha tentunya bisa mengatur kebijakan publik. Dana APBN
negara yang berkisar 2000 triliun rupiah dapat berkembang dengan
baik asalkan Jokowi memiliki catatan – catatan penting agar tidak
terjadi kecurangan.”
Effendi Gazali mengatakan “Secara pemahaman komunikasi politik
yang saya lihat kampanye yang Jokowi lakukan merupakan kampanye
capres boneka dimana Jokowi tidak dapat melakukan kampanye tanpa
anjuran Ibu Megawati. Sisi kehidupan politik Jokowi dalam
masyarakat memiliki elektibilitas yang tinggi terkait track record yang
diraih akan tetapi jika Jokowi hanya mengikuti Ibu Mega tidak dapat
berjalan sendiri ini dapat menjadi permasalahan dalam negara.
Calon pemimpin harusnya dapat tegas dalam mengambil keputusan
karena menjadi panutan dalam masyarakat.”
29
c. Membuat Keputusan Moral (Make Moral Judgement) :
Kepurtusan moral dalam program AIMAN menggambarkan media
lain terlalu memproteksi Jokowi secara berlebihan. Fakta mengenai
Jokowi tidak disampaikan secara terbuka. Seleksi isu terjadi pada
pemberitaan yang disiarkan oleh media lain. Media lain tidak dapat
bersifat netral dari segi pemberitaan secara positif atau negatif.
Effendi Gazali mengatakan “Media harusnya bersikap netral tidak
perlu memproteksi Jokowi secara berlebihan sehingga pemberitaan
yang ada tidak disampaikan secara terbuka.”
d. Menekankan Penyelesaian (Treatment Recommendation) :
Pengambilan keputusan terkait pada perilaku media yang tidak
bersikap netral sehingga menjadikan masyarakat menentukan
sikap”silence majority”. Pemberitaan media secara langsung dapat
mempengaruhi persepektif khalayak. Pemberitaan yang dilakukan oleh
media harus bersikap netral agar masyarakat dapat memiliki sikap
kritis.
Effendi Gazali mengatakan “Perilaku media yang seperti ini
menyebabkan masyarakat memilih sikap silence majority artinya tidak
dapat mengeluarkan pendapat karena berbagai pandangan yang
diperoleh dari media menyebabkan khalayak bingung terhadap
persepsinya sendiri.”
Program AIMAN dari stasiun televisi Kompas TV menggambarkan sosok
Jokowi secara netral terhadap pemberitaan yang didapat. Ideologi politik
Jokowi dibahas secara berbeda dengan menelusuri kehidupan politik, ekonomi,
serta citra penampilan sebagai calon presiden RI. Pesan – pesan yang
mengandung sisi negatif dan positif disampaikan secara terbuka tidak terlalu
diproteksi secara berlebihan seperti media lain.