BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Gorontalo Kota adalah merupakan institusi kepolisian yang berada

dibawah komando Kepolisian Daerah yang satuannya setingkat Polres, namun Polres

biasanya terletak diwilayah Kota setiap Ibu Kota Provinsi. Polres dipimpin oleh

Kepala yang disebut Kapolres.

Kepolisian Resort Gorontalo Kota terletak diwilayah hukum Polres

Gorontalo Kota karena masih menaungi seluruh wilayah Gorontalo.

A. Visi dan Misi Polres Gorontalo Kota

1) Visi

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang

diinginkan Polres Gorontalo Kota sebagai lembaga penegak hukum

dalam melaksnakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan

ketentuan undang - undang yang berlaku menetapkan visi yaitu Polres

Gorontalo Kota sebagai aparat pelindung, pengayom, dan pelayanan

masyarakat bersama seluruh komponen masyarakat bertekad ikut serta

membangun Kota Gorontalo dalam menciptakan keamanan dan

ketertiban untuk mewujudkan supremasi hukum, menghormati hak asasi

manusia, dan menjunjung tinggi etika moral menuju masyarakat yang

aman, damai, dan sejahtera.

Adapun visi ini dilakukan sebagai bagian dari perancangan strategis yang

merupakan langkah penting dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan

wewenangnya, sehingga hal ini sangat penting bagi kelangsungan

lembaga itu sendiri yang akan datang.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi diatas, Polres Gorontalo Kota telah menetapkan

misi sebagai sarana untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai dengan harapan agar seluruh pegawai dan pihak - pihak lainnya

dapat mengenal Lembaga Polri pada umumnya dan Polres Gorontalo

Kota pada khususnya. Disamping itu untuk mengetahui apa peran serta

program - program dan hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan

datang.

Adapun misi yang ditetapkan oleh Polres Gorontalo Kota sebagai berikut

:

a. Memberikan jaminan rasa aman, tertib, tentram, dan damai sehingga

masyarakat bebas dari rasa takut dan rasa khawatir baik secara fisik

maupun psikis.

b. Memberikan penyuluhan dan bimbingan dibidang penegakan hukum

serta upaya - upaya keamanan dan ketertiban kepada masyarakat

sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dan rasa patuh dibidang

hukum serta aturan - aturan yang ada.

c. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

dengan tetap mengindahkan nilai - nilai lokal yang hidup dan

terpelihara dilingkungan masyarakat dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

d. Mempolopori usaha - usaha dalam rangka meningkatkan

kesejateraan hidup masyarakat serta berkoordinasi bersama instansi

terkait dengan tetap menjaga indentitas sebagai aparat penegak

hukum.

e. Menjaga serta memelihara perilaku dalam tata pergaulan masyarakat

dengan menghindari hal - hal yang dapat merugikan misi Polri serta

merusak citra kesatuan.

f. Meningkatkan kemampuan baik individu serta kesatuan dalam rangka

pelaksaan tugas serta menjaga gairah kerja dengan memperhatikan

kesejateraan dan kebutuhan dasar personil.

Sebelum peneliti membahas pada inti permasalahan yang akan disajikan,

berikut adalah gambaran struktur organisasi yang berada diwilayah hukum

Polres Gorontalo Kota sangat berperan dalam hal penanganan tindak pidana

pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Mahasiswa.

STRUKTUR ORGANISASI

POLRES KOTA GORONTALO

STRUKTUR SATUAN RESKRIM

POLRES KOTA GORONTALO

4.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Mahasiswa Oleh

Penyidik Polri Di Gorontalo Kota.

Mahasiswa adalah individu yang terdidik yang mengenyam

pendidikan diperguruan tinggi. Mereka adalah manusia - manusia yang

dianggap sangat berperan dalam rangka melanjutkan tongkat estafet

pembangunan di Negara kita. Betapa penting seorang mahasiswa sehingga

runtutan sejarah perubahan di Negara kita ini semuanya digerakan oleh

mahasiswa seperti yang kita kenal mahasiswa angkatan 1928, mahasiswa

angkatan 1945, mahasiswa angkatan 1966, dan mahasiswa angkatan 1998.

Masih segar dalam ingatan kita peristiwa runtuhnya kekuasaan orde baru

dengan aktor utamanya keluarga cendana yang berkuasa lebih kurang 32

tahun harus tumbang diakibatkan demo besar - besaran yang dilakukan oleh

aliansi mahasiswa jabodetabek. 1

Terlepas dari sisi positif seorang mahasiswa banyak pula terdapat sisi

negative yang turut mempengaruhi pola pikir mereka. Tidak jarang terjadi hal

- hal yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang mahasiswa seperti tindak

pidana criminal dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi bahan pikiran kita

bersama terutama lembaga pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi untuk

lebih memperhatikan pola pengajaran dan bimbingan kepada mahasiswa. Hal

ini sangat perlu karena mahasiswa adalah insan yang terdidik dan dianggap

sangat kompoten. Sangat disayangkan mereka banyak yang terjerumus

1 A. Prasentyantoko.2001.Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi Di Indonesia.Jakarta : PT.Alumni.

Hlm 41.

kedalam tindak pdana kriminal seperti kekerasan, tawuran, pencurian, dan

lain sebagainya.

Banyak berita baik media masa cetak maupun elektronik

memberitakan tawuran antar fakultas didalam satu Universitas atau bahkan

tawuran mahasiswa antar kampus yang mengakibatkan kerugian yang sangat

besar dari pihak kampus diakibatkan gedung - gedung dimana tempat

terjadinya tawuran rusak akibat terkena lemparan batu.

Pada tanggal 3 Oktober 2011 terjadi tawuran mahasiswa antar

fakultas tekhnik dan fakultas pertanian yang mengakibatkan terbakarnya

gedung laboratorium pertanian. Dari data kepolisian Resort Gorontalo Kota

tawuran ini melibatkan kurang lebih 100 orang. Diakibatkan karena sulitnya

pihak kepolisian menentukan pelaku, maka pihak Universitas membentuk

tim pencari fakta untuk mengusut kejadian ini. Setelah dilakukan pencarian

fakta maka ditemukanlah 12 orang pelaku tawuran yang diduga terlibat

dalam peristiwa tersebut. Dari 12 orang tersebut yang terlibat menurut tim

pencari fakta maka terdapatlah dua orang yang diduga melakukan tindak

kriminal pengrusakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan laporan pada

pihak kepolisian oleh Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini dapat dilihat

pada table berikut.

Tabel 1

DATA PERKARA TAWURAN TAHUN 2011 s/d 2013

DI KOTA GORONTALO

NO NO.LP PERKARA PERKEMBANGAN HASIL

1

LP/738/ X/2011/PGTO/RES-GTLO

TGL 3 OKTOBER 2011

TAWURAN

TAHAP II

PU

2

LP/744/X/2011/PGTO/RES-GTLO

TGL 4 OKTOBER 2011

TAWURAN/

PEMBAKAR

AN

TAHAP II

PU

Dari table ini dapat diketahui bahwa terdapat 2 orang mahasiswa

Universitas Negeri Gorontalo yang terlibat tawuran. Hal ini dapat diketahui

melalui 2 Nomor registrasi. Kasus ini menunjukkan terdapat 2 orang terlapor

yang melakukan kasus tawuran dengan 2 kasus yang berbeda yaitu tawuran

dan tawuran disertai dengan pembakaran. Perkembangan kasus ini sudah

berada pada tahap 2.

Pada dasarnya di Kota Gorontalo terdapat beberapa perguruan tinggi

yang tersebar secara merata di wilayah Kota Gorontalo seperti Universitas

Negeri Gorontalo, STAIN Sultan Amai Gorontalo, Universitas Ichsan

Gorontalo, Stia Bina Taruna Gorontalo, Politeknik Gorontalo, Politekes

Gorontalo, Kharisma Gorontalo. Dari semua Universitas di atas terdapat tiga

Universitas yang sangat menonjol di tinjau dari segi jumlah mahasiswanya.

Yaitu Universitas Negeri Gorontalo, STAIN Sultan Amai Gorontalo, dan

Universitas Ichsan Gorontalo. Dari ketiga Universitas tersebut Universitas

Negeri Gorontalo adalah Universitas terbesar di Kota Gorontalo bahkan di

Provinsi Gorontalo dengan jumlah mahasiswanya lebih kurang dua puluh

lima ribu. Sepanjang sejarah Provinsi Gorontalo berdiri, dari semua

Universitas di atas hanya Universitas Negeri Gorontalo yang melakukan

tawuran terbuka dan besa - besaran. Hal itu perlu di maklumi, karena

Universitas Negeri Gorontalo adalah Universitas terbesar dengan jumlah

mashasiswa yang besar, berasal dari berbagai suku, etnis, agama, budaya. Hal

ini menyebabkan masuknya kasus tawuran sangat mudah akibat di tunjang

oleh kultur yang berbeda yang menyebabkan terjadinya perbedaan karakter.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diwilayah hukum Polres

Gorontalo Kota bahwa kasus tawuran hanya ditangani oleh 4 orang penyidik

hal itu dapat diketahui melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2

DATA JUMLAH PENYIDIK DI POLRES

GORONTALO KOTA

No

Nama Penyidik

Keterangan

1. AIPDA Vendrik Utiarahaman Penyidik

2. BRIPKA Risdiyanti Bay Penyidik

3. BRIPTU Binrod Sitongkir Penyidik pembantu

4. Briptu Erik R. Pala Penyidik pembantu

Berdasarkan tabel ini dapat dijelaskan bahwa terdapat empat orang

penyidik dengan rincian dua orang penyidik dan dua orang penyidik

pembantu. Dari hasil penelitian peneliti dapat diketahui bahwa proses

penegakan hukum diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota oleh penyidik

dilakukan melalui beberapa langkah yaitu :

a.) Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup

bukti guna kepentingan pendidikan atau penuntutan dan atau peradilan

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang. Hal ini

sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke 20 Undang - Undang No. 8 Tahun 1981

tentang KUHP “ Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila

terdapat cukup bukti guna kepentingan penyedikan atau penuntutan dan atau

peradian dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - undang

ini.” Mengenai penangkapan terhadap mahasiswa pelaku tawuran ini berikut

petikan wawancara peneliti dengan penyidik tawuran, AIPDA Vendri

Utiarahman pada tanggal 19 Juli 2013 Pukul 10.00 wita mengatakan bahwa

” Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana

tawuran mahasiswa diupayakan harus sesuai dengan KUHP. Hal ini untuk

menjaga kredibilitas dunia kepolisian. Selain itu sikap mahasiswa yang kritis,

meskipun tidak jarang untuk menangkap para pelaku terkadang dilakukan

dengan kekerasan ”. 2 Lebih lanjut dikatakan oleh BRIPKA Risdianti Bay

pada tanggal 19 Juli 2013 sebagai penyidik pembantu mengatakan bahwa

“ Pada dasarnya proses penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan

KUHP, tetapi pada saat penangkapan banyak yang melakukan berlawanan

sehingga tindak kekerasanpun tidak dapat dihindarkan tetapi kami dari

kepolisian akan berusaha menghindari hal - hal seperti itu“. 3

Berikut ini dapat disajikan data tentang perlakuan penyidik Polri

diwilayah hukum Polres Gorontalo Kota terhadap mahasiswa tawuran yang

melakukan kekerasan.

2 Kutipan wawancara AIPDA Vendri Utiarahman pada tanggal 19 Juli 2013

3 Kutipan wawancara BRIPKA Risdianti Bay pada tanggal 19 Juli 2013

Tabel 3

DATA TENTANG PERLAKUAN PENYIDIK POLRES

GORONTALO KOTA

SAAT MELAKUKAN PENANGKAPAN

NO.

Perlakuan Penyidik

Frekuensi

Prosentase

(%)

1. Melakukan Kekerasan 7 58,3%

2. Tidak melakukan kekerasan 5 41,6%

Jumlah 12 100%

Data ini dapat dijelaskan bahwa, Pada saat penangkapan tindak

pidana tawuran di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2011 sebanyak

12 orang tersangka pada saat dilakukan penangkapan 7 diantaranya

melakukan kekerasan dengan prosentase 58,3 % dan 5 orang diantaranya

tidak melakukan kekerasan dengan prosentase 41,6 % berdasarkan data ini

maka dapat disimpulkan masih terjadi kekerasan pada saat penangkapan

yaitu 58,3 %, angka ini menunjukan banyaknya pelaku kekerasan yaitu 7

orang dari 12 pelaku. Sedangkan 41,6 % menunjukan 5 orang dari 12 pelaku

tawuran.

b.) Penahanan

Dalam melakukan penahanan penyidik selalu berusaha

mempertimbangkan aspek perundang - undangan. Menurut Pasal 1 butir ke

21 Undang - Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyatakan bahwa

“penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu

oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya, dalam

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini.” Hal senada

juga disampaikan oleh penyidik BRIPTU Binrod Situngkir pada tanggal 19

Juli 2013 mengatakan bahwa “ Penahanan ini dilakukan oleh penyidik dalam

rangka untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak

kepolisian dalam rangka mencari bukti dalam upaya mempercepat proses

hokum selain itu untuk meminimalisir kejadian - kejadian yang tidak

diinginkan seperti pelaku melarikan diri. Jika hal ini terjadi maka proses

penyidikan akan mengalami hambatan dan akan memperlambat proses

hukum ”. 4

c.) Penyitaan Barang Bukti

Menurut Pasal 1 butir ke ( 16 ) Undang - Undang No 8 Tahun 1981

tentang KUHP menyatakan bahwa “penyitaan barang bukti adalah

serangkaian penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan

4 Kutipan wawancara BRIPTU Binrod Situngkir pada tanggal 19 Juli 2013

peradilan ”. Berikut hasil wawancara kami pada tanggal 19 Juli 2013

dengan Bapak BRIPTU Erik R.Pala mengatakan bahwa “ Penyitaan barang

bukti adalah upaya dari penyidik dalam hal ini pihak kepolisian bertujuan

untuk menjaga hilangnya jejak pencarian masalah yang dilakukan oleh

penyidik terhadap terpidana. Selain itu barang bukti ini menjadi senjata yang

ampuh bagi penyidik untuk mengetahui masalah - masalah berikutnya “. 5

Hal senada juga dikatakan oleh AIPDA Vendrik Utiarahman pada tanggal 19

Juli 2013 mengatakan bahwa “ Barang bukti yang diamankan oleh pihak

penyidik seperti pisau, pentungan, bom molotov, dan barang - barang yang

ada hubungannya dengan kasus tawuran. “ Hilangnya barang bukti ataupun

sengaja dihilangkan oleh terpidana akan menyulitkan proses pencarian -

pencarian masalah berikutnya oleh penyidik. Oleh karena itu penyitaan

barang bukti oleh penyidik adalah hal yang sangat urgen dalam rangka

pengembangan proses penyidikan. Adapun barang bukti yang disita adalah,

alat pelontar batu, gedung yang dibakar, Bom Molotov, dan sejata tajam.

d.) Proses Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian

Proses penegakan hukum dikepolisian adalah pelaku tawuran setelah

ditangkap maka kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mereka. Setelah

cukup bukti maka dilakukan penahanan awal selama 20 hari didalam sel

Polres Gorontalo. Selesai menjalani penahanan Selama 20 hari, maka oleh

karena penyidikan belum rampung, maka penahan tersangka diperpanjang

selama 40 hari. Alasan diperpanjang masa penahanan adalah untuk

melengkapi berkas perkara tindak pidana tawuran mahasiswa sebelum berkas

5 Kutipan wawancara BRIPTU Erik R.Pala pada tanggal 19 Juli 2013

perkaranya diserahkan ke jaksa dan selanjutnya untuk disidangkan dalam

pengadilan. Selain itu berkas perkara membantu pihak - pihak yang terkait

dalam institusi hukum dalam mengambil dan memutuskan perkara pidana.

Karena penelitian ini hanya meneliti penegakan hukum oleh penyidik

kepolisian, maka hal - hal yang berhubungan dengan vonis adalah bukan

domain kepolisian. Penyidik polri hanya melakukan penyidikan berupa

penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti dan selanjutnya proses

hukum menjadi domain kejaksaan dan pengadilan.

4.3 Faktor - faktor yang Mempengaruhi belum Efektifnya Penegakan

Hukum terhadap Tindak Pidana Tawuran Mahasiswa.

Untuk menjelaskan faktor - faktor yang mempengaruhi belum

efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran mahasiswa,

peneliti akan menganalisa dan membahas hasil penelitian yang berkaitan

dengan masalah - masalah yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor -

faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor - faktor tersebut mempunyai

arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi

faktor tersebut.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah

sebagai berikut :

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memang merupakan hal yang sangat penting

dalam rangka membangun supermasi hukum yang berkualitas. Pengambilan

keputusan atau penegakan hukum, harus membutuhkan penyidik yang

berkualitas dan paham betul dengan seluk beluk penegakan hukum, dalam

hal ini satuan Serse. Kualitas dari satuan Serse ini sangat dibutuhkan

mengingat ruang lingkup kerja Kepolisian diwilayah hukum Polres

Gorontalo Kota sangat luas. Hal ini membutuhkan satuan Serse yang

berkualitas dan kepabilitasnya terjamin. Dalam hasil wawancara peneliti

dengan Bapak Kapolres Gorontalo Kota AKBP Andry Triaspoetra, SIK

terungkap pada tanggal 19 Juli 2013 bahwa “ memang dalam menangani

kasus semacam ini masih ada anggota kepolisian yang masih belum

memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam satuan

Serse, meskipun setiap tahunnya pihak Polres selalu berusaha menaikkan

kualitasnya “.

Hal yang sangat menarik perhatian peneliti dalam masalah ini adalah

belum adanya satuan khusus yang menangani masalah tawuran mahasiswa

akibatnya masih banyak terjadi ketimpangan dalam penyelesaian kasusnya.

Akibatnya masih ada pihak yang dirugikan dalam penanganan kasus seperti

ini.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan

menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi

hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan

tersebut, penegakan hukum adalah cara suatu proses untuk mewujudkan

keinginan hukum.

Pada dasarnya inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan

menghubungkan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah yang

mantap dan mengejewantahkan dan sikap sebagai rangkain penjabaran nilai

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti di Polres Gorontalo Kota, peneliti mencatat bahwa belum efektifnya

penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran mahasiswa karena

dipengaruhi 3 faktor yaitu faktor penegak hukum merupakan faktor pertama

yang sangat berpengaruh terhadap efektifnya penegakan hukum terhadap

tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh mahasiswa. Menurut analisa

peneliti, aparat hukum dalam hal ini kepolisian dinilai lamban dalam hal

memperjuangkan penegakan hukum yang baik. Seharusnya aparat penegak

hukum yang profesional harus menunjukkan sikap yang baik sebagai wujud

pengayom atau pelindung bagi masyarakat. Mahasiswa yang seharusnya

mendapat perlindungan hukum akan hak - haknya tetapi justru mendapatkan

tindakan sewenang - wenang dari aparat kepolisian yang telah diberikan

amanah oleh aturan perundang - undangan yang berlaku.

b. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum sendiri lebih pada sarana pikiran sosial dan kekuatan

sosial yang menentukan bagaimana supaya hukum tersebut digunakan atau

dihindari dan disalah gunakan. Hal inilah yang sering tampak oleh mata kita

dalam proses berkehidupan berbangsa dan bernegara, disadari atau tidak hal

yang terbaik yang seharusnya dilakukan adalah meminimalisir perbuatan

yang melanggar hukum demi terwujudnya keamanan dan ketentraman.6

6 Soerjono soekanto.2004. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT. Raja

Raja Grafindo Persada. Hlm 37.

Budaya melanggar hukum memang tidak dapat dihindarkan ditengah

hingar bingarnya kehidupan oleh karena itu sikap ini harus diminimalisir

dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat dan berbudaya hukum.

c. Faktor indenvendensi Penegak Hukum

Faktor ini sangat diperlukan dalam rangka menghasilkan keputusan

hukum yang berkualitas. Hal ini untuk menghindari kerugian dari keduabelah

pihak akibat keputusan hakim yang berat sebelah. Selain itu faktor

indenvendensi Penegak Hukum sekarang ini menjadi hal utama dan teraktual

yang sering diberitakan sekarang ini tidak jarang dalam salah satu kasus

pihak yang benar akan menjadi salah dan pihak yang salah akan dibenarkan.

Berikut hasil wawancara kami dengan Bapak Vendrik Utiarahman sebagai

penyidik pembantu mengatakan, “ Carut marutnya penegakan hukum dewasa

ini diakibatkan oleh faktor indenvendensi penegak hukum yang tidak lagi

memperhatikan aspek hukum dan perundang – undangan “. Dewasa ini

banyak diberitakan bahwa seorang hakim akan berani mati - matian membela

klainnya hanya karena bayaran yang tinggi bukan karena hukum. Oleh

karena itu, sering kita temukan banyak masyarakat yang tidak mau

meperjuangkan hak - hak hukumnya hanya karena takut tidak memiliki

keuangan yang cukup. Hal ini dipengaruhi oleh kehawatiran mereka terhadap

indenvendensi seorang penegak hukum.

d. Faktor Sosialisasi

Faktor sosialisasi, faktor ini sangat penting sebagai bahan informasi

awal bagi masyarakat dalam rangka untuk menambah pengetahuan hukum

sehingga masyarakat tidak gagap menerima putusan hukum. Hal ini

dianggap perlu untuk mengurangi rasa pesimis masyarakat terhadap proses

penegakan hukum yang berkualitas. Faktor sosialisasi ini menjadi hal yang

sangat vital dalam rangka untuk mengembalikan citra hukum dilingkungan

masyarakat. Sebab disadari atau tidak arus informasi yang bersifat negatif

seringkali mengkambing hitamkan hukum. Dalam sosialisasi ini menjadi

kesempatan yang baik bagi institusi hukum untuk mengembalikan citra

hukum agar supaya tetap berwibawa dilingkungan masyarakat dan

memberikan rasa nyaman bagi masyarakat bahwa hukum masih menjadi hal

yang dibutuhkan dalam rangka memperjuangkan hak -hak masyarakat.

e. Faktor Pengetahuan

Faktor pengetahuan, seorang penegak hukum harus memiliki ilmu

pengetahuan yang memadai terutama mengenai pengetahuan hukum. Hal ini

sangat berguna dalam penanganan hukum untuk setiap perkara ataupun

tindak pidana. Pengetahuan penegak hukum adalah masalah yang sangat

urjen bagi seorang pengadil. Sebab harus mengetahui, mempertimbangkan,

dan memberikan putusan sesuai dengan hukum dan perundang - undangan.

Bisa dibayangkan seorang penegak hukum yang tidak memiliki pengetahuan

yang memadai mengenai butir - butir hukum maka tentulah setiap

keputusannya akan bias dan menjadikan pihak terpidana akan rugi

diakibatkan oleh ketidak mengertian seorang aparat hukum dalam

memutuskan perkara. Disadari ataupun tidak keputusan aparat hukum yang

salah akan berdampak negatif terhadap citra lembaga peradilan dalam

menghasilkan keputusan - keputusan berdasarkan perundang - undangan.

Hukum menjadi sebuah komoditi yang sangat dibutuhkan dalam

rangka menjaga stabilitas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya

dan masyarakat Gorontalo pada khusunya. Dengan adanya penegakan hukum

yang memperhatikan aspek perundang - undangan dan menerapkannya sesuai

koridor yang telah ditentukan akan membangkitkan semangat kepercayaan

masyarakat kepada hukum dan menjadikan masyarakat merasa terlindungi

oleh hukum itu sendiri. Lingkungan yang stabil dan kondusif menjadikan

masyarakat menjadi taat hukum dan norma - norma yang telah diatur oleh

Undang - Undang. Demikian halnya dalam masalah tawuran mahasiswa

dengan menerapkan hukum yang benar, maka akan tercipta suasana

perguruan tinggi yang aman, kondusif sehingga menimbulkan dan

membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.