BAB IIIPENGUMPULAN DATA

3.1. Data Izin Industri[footnoteRef:2] [2: http://rahmanekaprasetya.wordpress.com/2013/06/25/uud-perindustrian.html diakses pada 31 Mei 2015 pukul 15.00]

Undang undang perindustrian mengatur berbagai macam hal yang berhubungan dengan bidang industri. UU nomer 5 tahun 1984 didalamnya tertulis jelas mengenai aturan-aturan tentang perindustrian. Didalam undang-undang ini juga di jelaskan mengenai berbagai istilah dalam industri. Selain itu dalam undang-undang ini sangatlah jelas tentang semua peraturan yang tertera dalam bidang perindustrian yang telah dibagi menjadi beberapa bab dan beberapa pasal.Undang-undang perindustrian juga mengatur salah satunya dalam undang-undang perindustrian bab V pasal 13 dimana berisi tentang izin usaha industri. dalam pasal 13 berisi bahwa:1. Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh izin usaha industri.2. Pemberian izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri.3. Kewajiban memperoleh izin usaha industri dapat dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.4. Ketentuan mengenal perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.

3.1.1. Izin Industri Kota Medan[footnoteRef:3] [3: ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2002/medan10-2002.pdf diakses pada 31 Mei 2015 pukul 15.00]

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan bab IV pasal 5 mengenai Perizinan, isinya sebagai berikut:1. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha industri, perdagangan, dan gudang/ruangan wajib memiliki usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang/ruangan dan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.2. Izin usaha industri terdiri dari:a. Izin usaha industri kecil yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.b. Izin usaha industri menengah yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.c. Izin usaha industri besar yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai investasi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.3. Izin usaha perdagangan terdiri dari :a. Izin usaha Perdagangan golongan kecil yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.b. Izin usaha Perdagangan golongan menengah yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.c. Izin usaha Perdagangan golongan menengah yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.4. Usaha industri kecil tertentu dan usaha perdagangan kecil tertentu yang tidak terkait dengan dampak lingkungan atau sumber bahan baku tertentu dengan nilai investasi kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 (1) Peraturan Daerah.5. Pembukaan kantor cabang perusahaan. Perusahaan memegang izin usaha perdagangan yang akan membuka kantor cabang perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota disampaikan melalui kantor cabang perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

3.1.2. PersyaratanPersyaratan yang diperlukan pada Izin Usaha Industri terdapat pada Peraturan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2002 bab V pasal 7 mengenai persyaratan pembertian izin usaha dan tanda daftar perusahaan, isinya sebagai berikut:1. Izin Usaha Industri :a. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum)b. Fotocopy HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan izin usaha industri.c. Fotocopy NPWPd. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (bukti diri lainnya).e. Pas foto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar berwarna.f. Khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan diketahui oleh Kepala Kelurahan.2. Izin Usaha Perdagangan.a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)1) Fotocopy akte pendirian perusahaan.2) Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM.3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Direktur Utama/Direktur, Komisaris Utama/Komisaris Perusahaan.4) Fotocopy NPWP Perusahaan.5) Fotocopy HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).6) Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 sebanyak 3 lembar berwarna.7) Neraca awal perusahaan.b. Perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Persekutuan Firma (Fa) atau bentuk usaha lainnya : 1) Fotocopy akte Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan Pengadilan Negara.2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab perusahaan dan para Persero.3) Fotocopy NPWP.4) Fotocopy HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).5) Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna6) Neraca awaI perusahaan.c. Perusahaan Perorangan.1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Penanggung jawab perusahaan.2) Fotocopy NPWP3) Fotocopy HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO).4) Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna.5) Neraca awal perusahaan.3. Izin Usaha Gudang / Ruangana. Fotocopy izin usaha perdagangan atau izin lainnya yang dipersyaratkan dengan itu.b. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan.c. Skets atau gambar situasi gudang / ruangan.d. Surat izin mendirikan bangunan KTP pemilik / penanggu jawab.e. Sketsa atau gambar situasi gudang / ruangan.f. Surat izin mendirikan bangunan (IMB).g. Pas foto penanggung jawab gudang / ruangan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna.h. Fotocopy tanda bukti kepemilikan gudang (milik sendiri / sewa) atau surat keterangan dipesamakan dengan itu.i. Fotocopy HO penyimpanan barang.

3.1.3. Tarif RetribusiTarif retribusi untuk izin usaha industri terdapat pada perundangan Perda 10 tahun 2002 Bab IX pasal 22 mengenai struktur besarnya tarif retribusi, isinya sebagai berikut:1. Retribusi Izin Usaha Industria. Perusahaan Industri Kecil :1) Nilai Investasi Rp.5.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- sebesar Rp.150.000,-2) Nilai Investasi Rp.50.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- sebesar Rp.300.000,-b. Perusahaan Industri Menengah :1) Nilai Investasi Rp.200 Juta s/d Rp. 2 Milyar sebesar Rp.600.000,-2) Nilai Investasi Rp.2 Milyar s/d Rp. 5 Milyar sebesar Rp.900.000,-c. Perusahaan Besar sebesar Rp. 1.500.000,-2. Retribusi Izin Usaha Perdagangana. Izin Usaha Perdagangan golongan kecil.1) Nilai Investasi Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000-, sebesar Rp. 75.000,-2) Nilai Investasi Rp. 50.000.000,- s/d 200.000.000,- sebesar Rp. 150.000,-b. Izin Usaha Perdagangan golongan Menengah sebesar Rp. 300.000,-.c. lzin Usaha Perdagangan golongan Besar sebesar Rp. 450.000,-3. Retribusi Izin Usaha Gudang Ruangana. Perusahaan yang memiliki ruang / ruangan yang luasnya sampai dengan 200m2 besarnya retribusi Rp. 300.000,-.b. Perusahaan yang memiliki gudang / ruangan yang luasnya 201 500 m2 besarnya retribusi Rp. 450.000,-.c. Perusahaan yang memiliki gudang / ruangan yang luasnya 501 1000 m2 besarnya retribusi Rp. 600.000,-.d. Perusahaan yang memiliki gudang / ruangan yang luasnya lebih dari 1001 m2 besarnya retribusi Rp. 750.000,-.

3.2.Data Tanda Daftar PerusahaanTanda daftar perusahaan terdapat pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2002 Bab V pasal 7 ayat 5, isinya sebagai berikut:1. Perusahaan berbentuk perusahaan terbatas.a. Fotocopy akte pendirian perusahaanb. Asli data akte perusahaan yang telah berbadan hukum (Copy data akte bagi perusahaan yang belum berbadan hukum)c. Copy akte perusahaan pendirian perseorang terbatas (apabila ada)d. Asli keputusan pengesahan badan hukum (Copy surat permohoanan pengesahan badan hukum dari notaris kepada menteri kehakiman dan HAM) serta bukit pembayaran administrasi proses pengesahan badan hukum dari departemen kehakiman dan HAM.e. Copy KTP pengurus / pemegang saham perusahaanf. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instasi yang berwenangg. Copy surat izin gangguan HOh. Copy NPWP2. Perusahaan berbentuk Koperasia. Fotocopy akte pendirian koperasib. Copy KTP Kepengurusan BPKc. Copy pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenangd. Copy izin usaha atau keterangan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.e. Copy surat izin gangguan HOf. Copy NPWP3. Perusahaan yang berbentuk CV / Firmaa. Copy akte pendirian perusahaan yang telah di daftarkan di pengadilan negerib. Copy KTP pengurus perusahaanc. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.d. Surat izin gangguan HOe. Copy NPWP4. Perusahaan yang berbentuk Perorangana. Copy KTP pemilik panagung jawabb. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.c. Copy surat izin gangguan HOd. Copy NPWP5. Badan Usaha lainnyaa. Copy akte pendirian perusahaan apabila ada atau surat keterangan lain yang menunjukkan keberadaan perusahaan yang bersangkutan.b. Copy KTP pengurus / memegang saham perusahaanc. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.d. Copy surat izin gangguan (HO)e. Copy NPWP6. Kantor cabang / Perwakilan perusahaana. Copy akte pendirian perusahaan kantor pusat atau surat penunjukkan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang perwakilanb. Copy KTP cabang / perwakilanc. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.d. Copy Surat izin gangguan (HO)e. Copy NPWP kantor cabang perwakilan Retribusi tanda daftar perusahaan terdapat pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2002 Bab IX Pasal 22 ayat 4, isinya sebagai berikut:1. Perseroan Terbatas Rp. 300.000,-.2. Persekutuan Komenditer Rp. 150.000,-.3. Koperasi Rp. 120.000,-.4. Firma Rp. 150.000,-.5. Perusahaan Asing Rp. 1.000.000,-.6. Perusahaan Milik Negara / Daerah Rp. 500.000,-.7. Bentuk Perusahaan lainnya Rp. 150.000,-.8. Perusahaan perorangan Rp. 120.000,-.

3.3. Data AMDAL[footnoteRef:4] [4: http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-amdal-dan-fungsi-amdal.html diakses pada 31 Mei 2015 pukul 16.00]

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuatan keputusan.

3.3.1. Ketentuan Umum[footnoteRef:5] [5: http://sda.pu.go.id/bpsda_mp/permohonan/publicdown/0?file=informasi&filename=PeraturanPe merintah.pdf diakses pada 31 Mei 2015 pukul 15.00]

Pada peraturan pemerintahan republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, dimana isi peraturan tersebut adalah sebagai berikut:1. Pasal 1Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.2. Pasal 2a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.b. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:1) Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL.2) Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL.3) Permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

3.3.2. Penyusunan AMDAL Dan UKL-UPLPenyusunan AMDAL dan UKL-UPL dapat dilihat pada pasal-pasal berikut ini:1. Pasal 3a. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.b. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. 2. Pasal 4a. Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. b. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang. c. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. 3. Pasal 5a. Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas: 1) Kerangka Acuan; 2) Andal; dan 3) RKL-RPL. b. Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL. 4. Pasal 6Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Menteri.5. Pasal 7Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.6. Pasal 8a. Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi: 1) Tunggal; 2) Terpadu; atau 3) Kawasan. b. Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. c. Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. d. Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan. 7. Pasal 9a. Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan masyarakat: 1) Yang terkena dampak; 2) Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 3) Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. b. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 1) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan 2) Konsultasi publik. c. Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.d. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.e. Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dengan Peraturan Menteri.

3.4. Tingkat Suku Bunga Bank[footnoteRef:6] [6: http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/data/Default.aspx diakses pada 31 Mei 2015 pukul 15.00]

Berdasarkan hasil rapat dewan gubernur Bank Indonesia, tingkat bunga suku bunga Bank Indonesia adalah sebagai berikut:Tabel 3.1. Tingkat Suku Bunga Bank IndonesiaBulanBI Rate

Januari7.75 %

Februari7.50 %

Maret7.50 %

April7.50 %

Mei7.75 %

Sumber: bi.go.id

3.5. Data Upah Minimum Regional[footnoteRef:7] [7: https://www.academia.edu/10156647/SK_Gubernur_Sumatera_Utara_ttg_UMK_Kota_Medan_tahun_2015 diakses pada 31 Mei 2015 pukul 15.00]

Data upah minimum regional dikota Medan tahun 2015 adalah Rp. 2.037.000,-. Dimana pada tahun 2014 upah minimum regional kota Medan adalah Rp.1.650.000,- 3.6. Data Peraturan Perpajakan3.6.1. Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan[footnoteRef:8] [8: http://surawireja.files.wordpress.com/2010/09/isi-booklet-pbb.pdf diakses pada 31 Mei 2015 pukul 15.10]

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

3.6.2. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan PBBObjek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

3.6.3. Subjek Pajak dan Wajib PajakSubjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;3. Memiliki bangunan, dan atau;4. Menguasai bangunan, dan atau;5. Memperoleh manfaat atas bangunanWajib Pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

3.6.4. Cara Mendaftarkan Objek PBBOrang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP atau KP2KP setempat.

3.6.5. Dasar Pengenaan PBBDasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota serta memperhatikan :1. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;2. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;3. nilai perolehan baru;4. penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

3.6.6. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :1. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.2. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.

3.6.7. Dasar Perhitungan PBBDasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut:1. Objek pajak perkebunan adalah 40%2. Objek pajak kehutanan adalah 40%3. Objek pajak pertambangan adalah 40%4. Objek pajak lainnya (pedesaan danperkotaan):a. Apabila NJOP-nya Rp1.000.000.000,00 adalah 40%b. Apabila NJOP-nya