bab iii pelanggaran hak cipta pembuat kostum …repository.unair.ac.id/13795/11/11. bab 3.pdf ·...

36

BAB III

PELANGGARAN HAK CIPTA PEMBUAT KOSTUM COSPLAY

DAN UPAYA PEMULIHANNYA

1. Pelanggaran Hak Cipta Pembuat Kostum Cosplay

Pada Bab sebelumnya telah dibahas oleh Penulis tentang Hak Ekonomi dan

pengalihannya. Namun pengalihan Hak bukan satu – satu nya cara untuk

melakukan Eksploitasi Hak Cipta, namun dapat juga dilakukan dengan Lisensi40

.

Lisensi diatur dalam Pasal 80 sampai dengan pasal 86 UUHC. Pemberian

Lisensi oleh Pencipta dapat memberikan izin kepada Pihak lain untuk

melaksanakan Hak Ekonomi seperti yang tertera pada pasal 9 UUHC atas Ciptaan

tersebut.

Lisensi dibagi menjadi dua bagian yaitu Lisensi yang diatur dalam pasal 80

sampai pasal 83 UUHC dan Lisensi Wajib yang diatur dalam pasal 84 sampai

pasal 86 UUHC. Pembuat Kostum Cosplay telah melakukan Pengadaptasian

Ciptaan seperti yang tertera pada pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC dan memperjual

belikannya sehingga muncul unsur komersial seperti yang dilarang pada pasal 9

ayat (3) UUHC, untuk itu Lisensi yang tepat untuk adalah Lisensi Sukarela

(Voluntary Lisence).

Perlu diketahui sebelumnya bahwa tidak dipenuhinya keberadaan lisensi,

ada atau tidaknya pelanggaran dalam penciptaan sebuah Kostum Cosplay, namun

40

Berdasarkan Pasal 1 UUHC Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak

Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas

Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERLINDUNGAN DESAIN KARAKTER TERHADAP KOSTUM COSPLAY DALAM HAK CIPTA

AGUNG YULIANTO

37

tidak dapat langsung diputuskan bahwa telah terjadi pelanggaran sebab terdapat

pembatasan – pembatasan yang dapat digunakan dalam kasus yang berkaitan

dengan Cosplay. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Civil Law,

pembatasan yang digunakan antara lain adalah Three-Step Test untuk menentukan

adanya pembatasan Hak Cipta.

Three-Step Test merupakan sebuah tes yang digunakan sebagai batasan

antara Hak Eksklusif Pencipta dan Hak Istimewa dan keseimbangan utama untuk

menggunakan (privilage to use)41

. Three-Step Test mencakup tiga tahapan yang

bersifat kumulatif dan berdasarkan urutan, yakni42

:

1. Criterion 1: Basic Rule: limitation must be certain special case

2. Criterion 2: First condition delimiting the basic rule: no conflict with

a norma explotation-compulsory licences impossible.

3. Criterion 3: Second condition delimiting the basic rule: no

unreasonable prejudice to legitimate interest-compulsory licences

posible.

Pada langkah yang pertama, aturan dasar yang digunakan adalah bahwa

pembatasan berlaku hanya untuk kasus khusus tertentu dan tidak terdapat tujuan

yang bersifat komersial43

. Commercial activity menurut Black Law Dictionary44

versi Brian A. Garner adalah “an activity, such as operating business, conducted

41

Rahmi Jened I, h.157

42 Ibid., seperti yang dikutip dalam Martin Stentfleben, Copyright, Limitations and Three

Step Test in International and EC Copyright Law, Kluwer, Den Haag, 2003, h. 112.

43 Ibid., h. 158

44 Bryan A. Garner, ed., Black‟s Law Dictionary (Ninth Edition), West, Dallas, 2009, h 38.



AGUNG YULIANTO

38

to make profit.” (Suatu kegiatan, seperti menjalankan bisnis, yang dilakukan

untuk mendapatkan keuntungan). Pemakaian yang tidak bersifat komersial tidak

mendatangkan keuntungan finansial bagi pihak yang melakukannya. Contoh

pemakaian non-komersial adalah pemakaian untuk kepentingan pendidikan,

penggunaan pribadi, dan lain – lain.

Pembuatan Kostum Cosplay untuk pribadi tidak mendatangkan keuntungan

finansial bagi penciptanya, karena perbuatannya hanya sekedar cara untuk

menyalurkan kecintaannya terhadap Karakter yang dia Cosplay kan. Namun

Pembuatan Kostum Cosplay yang bertujuan untuk untuk diperjual belikan

membawa keuntungan finansial dan bersifat komersial bagi pembuat kostumnya.

Tahap Ke-dua, tindakan menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin, harus

tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal (normal exploitation) Pencipta

atau Pemegang Hak Cipta.45

Dalam pembuatan Kostum Cosplay elemen yang

dipinjam dari Desain Karakter adalah Kostum dari Karakter tersebut. Meskipun

bentuknya baru namun unsur – unsur dari Kostumnya adalah sepenuhnya milik

Pencipta Desain Karakter tersebut. Sehingga kurang memenuhi unsur

kreativitasnya sendiri. Namun, apabila terdapat improvisasi yang cukup dari

Kostum Cosplay tersebut maka unsur kreativitas masih bisa dikatakan terpenuhi

karena adanya ide dan Obsesi dari pencipta Kostum Cosplay tersebut. Improvisasi

yang cukup yang dimaksud disini adalah ketika ada krativitas personal dari

pencipta kostumnya sehingga menjadi unsur pembeda terhdap Desain

Karakternya.

45

Rahmi Jened I, Loc.Cit.



AGUNG YULIANTO

39

Dan pada tahap ke tiga, Tindakan menggunaka ciptaan orang lain tanpa izin

harus tidak mengurangi kepentingan yang sah (prejudice legitimate interest) dari

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.46

Seperti yang telah dibahas pada Bab

sebelumnya Cosplay memang dapat meningkatkan penjualan produk dari Desain

Karakter seperti Komik, film, video game dan lain – lain. Karena semakin banyak

orang yang melakukan Cosplay terhadap suatu Karakter maka Karakter tersebut

akan semakin terkenal. Namun dalam kasus tertentu penjualan kostum Cosplay

justru mengakibatkan kerugian pada agen resmi yang menjual aksesoris dari

karakter tersebut yang telah mendapatkan izin resmi dari pencipta atau pemegang

hak cipta. Contohnya dalam kasus penjualan kostum Cosplay Ironman, penjualan

kostum tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya pembeli topeng Ironman

yang dijual resmi oleh perusahaan yang memegang hak cipta, karena penggemar

Ironman yang hendak membeli topeng tersebut akan lebih tertarik untuk membeli

kostumnya secara utuh. Hal ini tentu akan mempengaruhi pendapatan yang

diterima oleh pemegang hak cipta, karena pangsa pasar topeng Ironman dan

aksesoris lain yang berhubungan dengan Karakter tersebut akan berkurang.

Sehingga membahayakan kepentingan pemegang hak cipta yang telah

mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam Penciptaan Kostum

Cosplay ada yang dapat memenuhi Three-step Test sebagai norma dasar

pembatasan Hak Cipta dan ada yang tidak memenuhinya. Dilihat dari sudut

kegunaannya, apabila digunakan untuk pengunaan pribadi (Personal use),

46

Ibid.



AGUNG YULIANTO

40

kemudian memiliki daya pembeda sehingga tidak bertentangan dengan

pemanfaatan normal, dan tidak diperjual belikan, maka Kostum Cosplay tersebut

dapat dikategorikan dalam norma pembatasan hak cipta berdasarkan dari hasil

Three Step Test. Sebaliknya jika pengunaannya adalah untuk kepentingan

komersial, kemudian tidak memiliki daya pembeda sama sekali dengan desain

karakter aslinya, dan diperjual belikan sehingga mempengaruhi penjualan

aksesoris suatu karakter maka dapat disimpulkan bahwa Kostum Cosplay tersebut

tidak dapat dikategorikan dalam norma pembatasan hak cipta berdasarkan dari

hasil Three-Step Test.

Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pembuat Kostum Cosplay

dalam menggunakan Hak Eksklusif dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta dari

Desain Karakter dapat ditindak lanjuti oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas

Desain karakter yang bersangkutan dengan melakukan upaya pemulihan.

2. Upaya Pemulihan atas Pelanggaran

Bentuk Perlindungan Hukum ada dua hal yaitu Preventif dan Represif,

menurut Hadjon bentuk Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk

perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitif, sedangkan bentuk Perlindungan Hukum represif yakni

perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.47

47

http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html, di kunjungi pada 20 September 2015.



AGUNG YULIANTO

http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html

41

Atas kegiatan Pembuatan dan Jual Beli Kostum Cosplay yang merupakan

pelanggaran Hak Cipta, maka upaya represif yang dapat dilakukan dalam rangka

penegakan Hukum Hak Cipta adalah penyelesaian sengketa melalui jalur

pengadilan atau melalui jalur Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa.

Untuk upaya pemulihan atas pelanggaran melalui jalur pengadilan, ada dua jalur

yang dapat digunakan yaitu jalur keperdataan yang mengajukan gugatan perdata

dan jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini dapat digunakan

sekaligus, dalam arti disamping melakukan gugatan perdata oleh pihak yang

merasa dirugikan dan melakukan tuntutan pidana oleh penegak hukum untuk

kepentingan negara / masyarakat48

.

a. Gugatan Keperdataan

Upaya Pemulihan dari aspek perdata adalah untuk ganti kerugian ekonomi

dari si pemilik Hak49

. Pada dasarnya efek jera dan penghentian pelanggaran

merupakan tujuan utama dari jalur litigasi dalam bidang HKI, termasuk Hak Cipta.

upaya tersebut termasuk upaya penghancuran barang yang diduga hasil

pelanggaran termasuk alat – alat yang digunakan untuk memproduksi barang

tersebut50

.

Dasar gugatan ganti rugi dalam UUHC adalah pasal 96 ayat (1) UUHC.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta

dan/atau pemegang hak terkait atau ahli waris adalah pihak yang berhak

48

Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.60.

49 Rahmi Jened I, OP.Cit., h.224

50 Ibid.



AGUNG YULIANTO

42

memperoleh ganti rugi51

atas kerugian hak ekonomi yang dideritanya. Dalam hal

adanya kepemilikan bersama dari Hak Cipta maka pihak yang dapat mengajukan

gugatan pelanggaran Hak Cipta adalah salah satu dari pemegang hak. Pemegang

lisensi eksklusif juga berhak mengajukan gugatan, sedangkan pemegang lisensi

biasanya membutuhkan adanya kuasa dari pemegang hak52

.

Karena Hak Cipta yang timbul secara otomatis, maka segala alat bukti dapat

didayagunakan, mengingat tidak semua pencipta mendaftarkan ciptaannya dan

memperoleh surat pendaftaran Hak Cipta53

. aturan tentang pembuktian kasus hak

cipta sama seperti pembuktian dalam kasus perdata biasa yang merujuk pada pasal

1865 BW yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau

guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya

hak atau peristiwa tersebut.”

Kemudian Alat bukti diatur dalam pasal 1866 BW yang terdiri atas:

“bukti tulisan, bukti dengan sanksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan – aturan yang ditetapkan

dalam bab – bab yang berikut.”

51

Ganti rugi menurut pasal 1 angka 25 UUHC adalah “pembayaran sejumlah uang yang

dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau

pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan

hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak

terkait.”

52 Rahmi Jened I, Op.Cit., h.225.

53 Ibid.



AGUNG YULIANTO

43

Dalam UUHC, Perihal gugatan keperdataan diatur dalam pasal 99 sampai

dengan pasal 101 UUHC. Tidak hanya hak ekonomi saja yang dapat perlindungan

hukum dalam UUHC, pada pasal 98 ayat (1) UUHC mengatur tentang upaya

pemulihan terhadap hak moral dari pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat

orang yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana yang dimaksud pasal 5

ayat (1) UUHC.

Namun perlu diingat bahwa pasal 105 UUHC mengatur bahwa “Hak untuk

mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak

Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk

menuntut secara pidana.”

b. Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

UUHC memberikan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Terkait masalah ini Pasal 95 UUHC memberikan pilihan untuk menyelesaikan

sengketa melalui jalur Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Undang – undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut UU Arbitrase dan

Alternatif penyelesaian sengketa) pada Pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai

definisi dari Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara

tertulis oleh para pihak yang bersengketa.sedangkan menurut penjelasan pasal 95

UUHC yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah proses

penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.



AGUNG YULIANTO

44

UU Arbitrase dan Alternatif penyeesaian sengketa mengatur tentang proses

penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

lainnya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian

sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di

bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan menurut

peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Tentang ruang lingkup hukum perdagangan dijelaskan lebih lanjut dalam

penjelasan pasal 66 huruf b UU Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam penjelasan pasal tersebut kegiatan – kegiatan yang dimaksud ruang lingkup

hukum perdagangan antara lain:

a. Perniagaan;

b. Perbankan;

c. Keuangan;

d. Penanaman modal;

e. Industri;

f. Hak kekayaan intelektual.

Penjelasan pasal tersebut menunjukan bahwa Hak kekayaan intelektual yang

didalamnya termasuk Hak Cipta adalah Obyek arbitrase menurut UU Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam alternatif penyelesaian sengketa penyelesaiannya di dasarkan pada

itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan

negeri54

. Penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan pertemuan langsung oleh

54

Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



AGUNG YULIANTO

45

para pihak dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta desain karakter dan

pembuat Kostum Cosplay dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan

hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis55

.

Untuk dapat mengadakan Arbitrase berdasarkan pasal 8 ayat (2) huruf c UU

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak harus terlebih dahulu

menunjukan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase yang berlaku.

Sedangkan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh pembuat Kostum Cosplay

tidak terdapat perjanjian apapun. Karena pelanggaran tersebut dilakukan dengan

tanpa izin maupun lisensi dari Pemilik Desain Karakter yang bersangkutan,

sehingga tidak terdapat klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase apapun antara

para pihak dalam kasus semacam ini.

Namun meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya tidak menutup

kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Pasal 9 ayat

(1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dalam hal penyelesaian

sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi dapat dilakukan dengan

persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis

yang ditanda tangani. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian

tersebut, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam akta notaris sesuai dengan

pasal 9 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian

tertulis tersebut harus memenuhi syarat yang di cantumkan dalam pasal 9 ayat (3)

UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang antara lain isinya:

55

Pasal 6 ayat (2) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



AGUNG YULIANTO

46

a. Masalah yang dipersengketakan;

b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;

c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;

e. Nama lengkap sekretaris;

f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;

g. Pernyataan kesediaan dari arbiter; dan

h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung

segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui

arbitrase.

c. Tuntutan Pidana

Seperti yang telah dibahas penulis sebelumnya, dengan diajukannya gugatan

perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak mengurangi dalam hal dapat

dilakukannya Tuntutan Pidana oleh Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait sesuai

pasal 105 UUHC. Tindak Pidana dalam Hak Cipta merupakan delik aduan

sebagaimana yang diatur pasal 120 UUHC.

Ketentuan pidana dalam UUHC diatur dalam pasal 112 UUHC sampai pasal

120 UUHC. Pelanggaran hak moral seperti menghilangkan, merubah, atau

merusak informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta

dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan ini diatur

pasal 112 UUHC.



AGUNG YULIANTO

47

Sedangkan Pasal 113 ayat (2) UUHC mengatur Pelanggaran hak ekonomi

dalam bentuk pengadaptasian seperti Pembuatan Kostum Cosplay tanpa hak

dan/atau izin Pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara

komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pemberlakuan hukuman pidana penjara dan denda secara kumulatif

dimaksudkan untuk meningkatkan efek jera kepada pelanggar dan untuk

memperkuat posisi UUHC sebagai salah satu instrument hukum yang dimiliki

oleh negara sebagai sarana kontrol dan pengendalian masyarakat.

d. Penetapan Sementara Pengadilan

Selain jalur jalur diatas Upaya Pemulihan pertama yang sering digunakan

sebagai penyelesaian akhir untuk Hak Cipta adalah penetapan sementara

pengadilan56

. Penetapan sementara bertujuan untuk57

:

1. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak

cipta.

2. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta

tersebut.

Pengadilan dapat menetapkan agar pihak yang melanggar untuk

menghentikan perbuatannya lebih jauh atas pelanggaran tersebut dalam jalur

pemasaran. Aturan lebih lanjut tentang penetapan sementara pengadilan merujuk

pada Pasal 106 sampai Pasal 109 UUHC. Berdasarkan pasal 107 ayat (1) UUHC,

56

Rahmi Jened I, Op.Cit., h.222.

57 Ibid., h.223



AGUNG YULIANTO

48

Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa hukum nya dapat

mengajukan permohonan penetapan sementara secara tertulis dengan syarat:

a. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;

b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak

Terkait;

c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen

yang diminta, dicari, dikumpulkan atau diamankan untuk keperluan

pembuktian;

d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang

diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan

menghilangkan barang bukti; dan

e. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai

barang yang akan dikenai penetapan semenatara.



AGUNG YULIANTO

bab iii pelanggaran hak cipta pembuat kostum …repository.unair.ac.id/13795/11/11. bab 3.pdf ·...

Documents