bab ii tinjauan pustaka a. tinjauan umum body ...eprints.umm.ac.id/63222/2/bab ii.pdf11 bab ii...
TRANSCRIPT
-
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Body Shaming
A.1. Pengertian Body Shaming
Menurut Siti Mazdafiah yang merupakan Direktur Savy Amira
Women Crisis Centre dalam jurnal Universitas Petra, body shaming adalah
suatu pandangan yang diberikan oleh masyarakat terkait standar kecantikan
tertentu atas tubuh seseorang kepada seseorang lainnya yang menyebabkan
timbulnya rasa malu akan pada diri korban. Menurut Dolezal dalam Jurnal
Universitas Muhammadiyah Semarang, Perlakuan body shaming adalah
pengalaman yang di alami oleh individu ketika kekurangan pada tubuh di
pandang sebagai sesuatu yang negatif oleh orang lain dari bentuk tubuhnya.
Perlakuan body shaming termasuk bullying secara verbal dengan membully
badan seseorang. 1 Body shaming sangat berkaitan dengan bentuk tubuh
yang ideal menurut masyarakat sekitar, sehingga sekarang ini banyak
standar kecantikan yang muncul di masyarakat sehingga membuat
seseorang yang tidak memenuhi standar tersebut merasa terkucilkan.
Rasa malu pada tubuh menurut Fredrickson & Roberts dalam jurnal
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adalah konsep yang
menunjukkan adanya kesadaran diri dan juga respon negatif terhadap diri
sendiri. Hal ini menjadi suatu langkah salah untuk memenuhi standar tubuh
1 Rahmad Hidayat, Eka Malfasari, Rina Herniyanti, Hubungan perlakuan Body Shaming dengan
Citra diri Mahasiswa, https://jurnal.unimus.ac.id/, Hlm.79. Diakses tanggal 4 Desember 2019
Pukul 22.30 WIB.
https://jurnal.unimus.ac.id/
-
12
yang ideal, dan pengakuan atas kegagalan memenuhi standar Ahli lain
mendefinisikan malu terkait tubuh sebagai pengalaman afektif yang akut
berasal dari persepsi akan kegagalan mencapai ukuran tubuh sesuai dengan
standar budaya. Proses seperti ini seringkali meningkatkan kecemasan dan
perasaan malu akan tubuh. 2
Kekurangan yang ada pada diri seseorang dan ada yang mengejek
tentang bentuk tubuh mereka termasuk ke dalam bullying secara verban atau
menggunakan katta-kata. Sikap di negatif di masyarakat yang bertentangan
dengan bentuk tubuh, warna kulit, dan tinggi badan. Menurut Chaplin dalam
Jurnal Universitas Diponegoro, Istilah body shaming juga hampir sama
dengan pengertian tentang body image yang mengatakan bahwa seseorang
menjadi lebih baik mengenai penampilannya agar terlihat sempurna di
khalayak umum.3 Bentuk-bentuk body shaming di masyarakat sangat
beragam seperti contoh :
a. Fat Shaming Ini adalah jenis yang paling populer dari body shaming .
Fat shaming adalah komentar negatif terhadap orang-orang yang
memiliki badan gemuk atau plus size.
b. Skinny/Thin Shaming Ini adalah kebalikan dari fat shaming tetapi
memiliki dampak negatif yang sama. Bentuk body shaming ini lebih
diarahkan kepada perempuan, seperti dengan mempermalukan
seseorang yang memiliki badan yang kurus atau terlalu kurus.
2 Lisya Chairani, Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis,
https://journal.ugm.ac.id. Diakses tanggal 20 Desember 2019 Pukul 13.20 WIB. 3 Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji, Memahami pengalaman body shaming pada
remaja Perempuan, https://ejournal3,undip.ac.id, Diakses tanggal 4 Desember 2019 Pukul
19.49 WIB.
https://journal.ugm.ac.id/https://ejournal3,undip.ac.id/
-
13
c. Rambut Tubuh/Tubuh berbulu Yaitu bentuk body shaming dengan
menghina seseorang yang dianggap memiliki rambut-rambut berlebih
di tubuh, seperti di lengan ataupun di kaki. Terlebih pada perempuan
akan dianggap tidak menarik jika memiliki tubuh berbulu.
d. Warna Kulit Bentuk body shaming dengan mengomentari warna kulit
juga banyak terjadi. Seperti warna kulit yang terlalu pucat atau terlalu
gelap.4
A.2. Body Shaming Dianggap Sebagai Bullying
Body Shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari
merundung (bullying) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga
sekarang. Oxford Dictionary dalam jurnal Universitas Udayana
mendefinisikan body shaming sebagai tindakan atau mengkritik seseorang
tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi body shaming hanya ditujukan
kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang
kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi. 5
Body shaming merupakan perilaku bullying yang bersifat verbal.
Penindasan ini banyak dilakukan di masyarakat menggunakan kata-kata
yang menyakiti seseorang lainnya. Tidak menutup kemungkinan kekerasan
ini dilakukan oleh laki-laki tetapi masih dominan dilakukan oleh
perempuan. Contoh dari penindasan ini adalah melakukan fitnah yang tidak
4 Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji, Op.Cit., hlm.5 5 Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, I Made Dedy Priyanto, Tinjauan Yuridis Terhadap
Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia,
Https://Ojs.Unud.Ac.Id, Diakses Tanggal 25 Desember 2019 Pukul 12.09 WIB.
https://ojs.unud.ac.id/
-
14
berdasarkan, menyebut seseorang dengan julukan, atau bisa menjurus
kearah seksual.6
Perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) selain dilakukan
secara verbal atau dapat dikatakan langsung di hadapan korban, dapat juga
dilakukan secara lisan dan tidak langsung.7 Melakukan tindakan body
shaming dapat dihukum karena sama saja melakukan tindakan bullying
menggunakan kata-kata. Damppak yang terjadi jika korban mendapatkan
tindakan body shaming ini beragam yang paling parah adalah terjadinya
depresi, tetapi bagi sebagian orang kata-kata pengejekkan tentang bentuk
tubuh yang diarahkan kepada mereka tidak diitanggapi secara serius karena
mereka sudah membentengi diri dengan menekankan percaya diri kepada
diri mereka sendiri.
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana
B.1. Pengertian Tindak Pidana.
Istilah tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan
kata strafbaarfeit dalam bahasa Belanda. Menurut Simons, tindak pidana
adalah tindkaan yang dilakukan seseorang yang melawan hukum dan
dilakukan secara sadar atau tidak sadar dan pelanggarnya wajib
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah diatur oleh hukum di
Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar. 8
6 Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi , Meilanny Budiarti Santoso, “Faktor Yang Mempengaruhi
Remaja Dalam Melakukan Bullying”, Jurnal Penelitian Dan Ppm. Vol. 4 No 2. 2017. Diakses
tanggal 22 Januari 2020. Hal. 328 7 Tri Fajariani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji, Op.Cit., hlm.5-6
8 Tongat, Loc.Cit., hlm. 95
-
15
Menurut Moeljatno yang menjelaskan tentang perbuatan pidana
sebagai strafbaarfeit, yang berarti bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan
yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang berusaha melanggar dan
sudah melanggar perintah tersebut. Maka untuk dapat dikatakan sebagai
tindak pidana harus dapat memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
a. Adanya perbuatan (manusia)
b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan
syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP
c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait
dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam
fungsinyaa yang negatif). 9
Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat
dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :
1. Sudut Teoritis Unsur tindak pidana adalah :
a. Perbuatan
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Sudut Undang-Undang adalah
a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
b. Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari
satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga
bersumber dari masyarakat.
9 Tongat, 2008, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan,
, Malang, UMM Press, Hlm 96-97
-
16
c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang
sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil
(materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya
tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai
syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan
syarat terpidananya pembuat.
e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua
keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini
hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang
hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak
mengadu.
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa
alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk
terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada
tindak pidana materiil.
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-
keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan
untuk dapat dipidananya perbuatan.
i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa
rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa”
(bij die) atau “setiap orang”.
-
17
j. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu
dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur
pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat
tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat
pidana.10
Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif
dalam suatu tindak pidana, yaitu :
1. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad , misalnya
terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340
KUHP
d. Perasaan takut atau vress, antara lain terdapat dalam rumusan
tindak pidana Pasal 308 KUHP
2. Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid
b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu
10
Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4
No.1 Hlm. 203-204
-
18
perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 11
C. Tindak Pidana Penghinaan
C.1. Pengertian Penghinaan
Istilah lain dari Tindak Pidana Terhadap Kehormatan adalah Tindak
Pidana Penghinaan. Dilihat dari kepentingan yang ingin dilindungi dari dari
tindak pidana ini yaitu berupa kehormatan atau nama baik seseorang. Satu
hal yang patut dicatat adalah bahwa istilah kehormatan dalam konteks ini
menunjuk pada kehormatan orang. Kehormatan atau nama baik orang yang
akan dilindungi di sini juga meliputi kehormatan atau nama baik semua
orang. Dalam hal ini tidak dibedakan, apakah orang itu adalah orang baik
baik-baik atau tidak. Dalam hal ini setiap orang berhak dan mempunyai hak
untuk dilindungi kehormatan atau nama baiknya. 12
Kejahatan penghinaan
dapat dibedakan menjadi :
1) Penghinaan Umum (diatur dalam bab XVI buku II)
2) Penghinaan Khusus (tersebar di luar bab XVI buku II)
Kejahatan Penghinaan umum terdiri dari beberapa macam yaitu :
a. Pencemaran/Menista (smaad) yang diatur dalam pasal 310 (1) KUHP.
b. Menista dengan surat/secara tertulisn yang diatur dalam pasal 310 (2)
KUHP.
11
Chant S. R. Ponglabba, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp,
Https://media.neliti.com/, Hlm.32 Diakses Tanggal 23 Januari 2020, Pukul 13.11 WIB. 12
Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Djambatan, Hllm.148
https://media.neliti.com/
-
19
c. Memfitnah (laster) yang diatur dalam pasal 311 KUHP.
d. Penghinaan ringan yang diatur dalam pasal 315 KUHP.
e. Pengaduan yang bersifat memfitnah diatur dalam pasal 317 KUHP.
f. Perbuatan yang bersifat memfitnah diatur dalam pasal 318 KUHP.
g. Penistaan terhadap orang meninggal pasal 320 dan 321 KUHP.
Merujuk pendapat R Soesilo, maka menghina dapat diartikan sebagai
menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Patut dicatat, bahwa
kehormatan yang diserang disini (dalam konteks penghinaa) hanya
mengenai nama seseorang di masyarakat bukan tentang ajakan seksual.
C.2.Penghinaan Dalam KUHP Pasal 310
Tindak Pidana penghinaan ini diatur dalam pasal 310 ayat (1) yaitu :
“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,
dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui
oleh umum, diancam, karena pencemaaran, dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”
- Unsur Objektif, terdiri dari :
a. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
b. Dengan menuduh sesuatu hal
- Unsur Subjektif, terdiri dari :
a. Dengan sengaja
b. Maksud supaya diketahui umum 13
Berdasarkan rumusan pasal 310 KUHP, maka tersimpulkan bahwa agar
seseorang dipidana berdasarkan aturan ini, maka pelaku harus melakukannya
13
Ibid.Hlm, 159
-
20
dengan bbenar yaitu menggunakan kata-kata yang menuding bahwa
seseorang ini melakukan suatu perbuatan dan berita tersebut tersebar dan
diketahui oleh khalayak umum. Dalam hal ini sesuatu hal yang dituduhkkan
itu tidak harus berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat jahat, tetapi tuduhan
ini bisa terjadi terhadap semua hal yang dapat merusak kehormatan atau nama
baik seseorang. Contohnya yaitu menuduh bahwa seseorang telah serong atau
berselingkuh,, bahwa seseorang telah asuk ke tempat pelacuran atau
prostitusi. 14
Apa yang dimaksud dengan kehormatan ? Kehormatan adalah
perasaan pribadi atau harga diri. Sedangkan nama baik adalah kehormatan
yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang masyarakat lainnya yang
berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat.
Pasal 310 ayat 2 yaitu :
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau dengan gambarran yang
disiarkan, dipetunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang
bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama
satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.
- Unsur Objektif, terdiri dari :
c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
d. Dengan menuduh sesuatu hal
- Unsur Subjektif, terdiri dari :
c. Dengan sengaja
d. Maksud supaya diketahui umum
- Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui : (a) tulisan atau
(b) gambar :
14
Ibid.Hlm 158.
-
21
a. Yang disiarkan
b. Yang dipertunjukkan dan atau
c. Yang ditempelkan 15
Tindak pidana yang diatur dalam pasal 310 (1) dan (2) KUHP tidak
mempersyaratkan bahwa harus dilakukan di hadapan publik, tetapi yang
harus ditunjukkan adalah bahwa pelaku mempunyai tujuan agar apa yang
dituduhkan itu diketahui khalayak umum atau diketahui oleh orang lain.
Dengan pembahasan seperti itu, maka juga tidak perlu dibuktikan apakah
tuduhannya itu sudah benar-benar diketahui oleh umum atau tidak, tetapi
yang harus dibuktikan adalah apakah pelaku mempunyai maksud seperti itu.
Jika hal yang diperbuat dalam pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP dimaksudkan
untuk membela kepentingan masyarakat luas dan harga diri maka pelaku
tidak dapat dipidana, tetapi harus membuktikan terlebih dahulu.
Pasal 310 ayat 3 :
“Tidak dapat dikatakan mencemar atau mencemar dengan surat jika nyata
perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan untuk
mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa
mempertahankan diri:.
Menurut pasal 310 ayat 3, perbuatan-perbuatan tersebut dalam ayat (1)
dan ayat (2) itu tidak dapat dihukum, apabila tuduhan itu dilakukan demi
membela “kepentingan umum” atau terpaksa untuk “membela diri”. Pantas
atau tidaknya pembelaan terhadap kepentingan khalayak umum dan
pembelaan diri yang dikatakan oleh tersangka itu terletak pada pandangan
hakim. Dalam hal ini hakim baru akan melangkah untuk melakukan 15
Adami Chazawi, 2013,Hukum Pidana Positif Penghinaan, Malang: Bayumedia Publishing,
2013, Hlm.92.
-
22
pemeriksaan apakah penghinaan yang dilakukan oleh pelaku itu benar-benar
terdorong demi membela kepentingan masyarakat atau membela diri bila
pelaku meminta untuk diperiksa (Pasal 312). 16
Bahwa untuk dapat
mengajukan alasan demi kepentingan umum, agar tidak dipidana pada
pencemaran adalah :
a. Perbuatan (yang terpaksa menghinakan orang) dilakukan bukan semata-
mata untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukumnya
sendiri, melainkan juga untuk kepentingaan hukum orang
banyak/masyarakat.
b. Juga isi yang disampaikan haruslah benar, tidak boleh palsu.
C.3.Penghinaan Ringan dalam KUHP Pasal 315
Tindak pidana penghinaan ringan diatur pada Pasal 315 KUHP yaitu :
“ Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran
atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka
umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan
lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan
kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara
paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah”
Unsur Objektif yaitu :
a. Perbuatan : Menyerang
b. Objeknya : Kehormatan orang dan Nama baik orang
c. Caranya : 1. Dengan lisan di muka umum
2. Dengan tulisan di muka umum
3. Dengan lisan di muka orang itu sendiri
16
R.Sugandhi, Op.Cit., hlm 331.
-
23
4. Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri
5. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan
kepadanya. 17
a. Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis
Unsur Subjektif yaitu :
a. Kesalahan : Dengan sengaja18
Sedikit berbeda dengan penghinaan yang dikategorikan sebagai
pencemaran yang mengharuskan pelaku untuk menuduhkan dengan
menggunakan perkataan yang mengarah untuk menyerang harga diri, maka
dari itu, penghinaan yang terdapat pada pasal 315 KUHP memiliki syarat
khusus untuk pelaku diwajibkan menuduhkan suatu. Dalam hal ini karena
penghinaan yang tidak memiliki sifat pencemaran nama baik ini adalah
pengertian setiapp penghinaan yang bersifat sosiologis. Karena pengertian
penghinaan secara umum diartikan sebagai upaya seseorang menurunkan harga
diri seseorang dengan menggunakan kata-kata tetapi tidak bersifat pencemaran.
19
Untuk daapat dijerak dalam pasal penghinaan ringan maka pelaku yang
dalam melakukannya tidak harus dilakukan di muka umum, tetapi dapat juga
dilakukan di muka orang yang dihina tersebut. Kata-kata, ucapaan atau kalimat
yang dapat dikategorikan menghina secara umum tidak ada batasannya. Kata-
kata, ucapan atau kalimat yang dikategorikan sebagai penghinaan akan sangat
17
Adami Chazawi, Op.Cit,. Hlm. 91. 18
Adami Chazawi, Op.Cit., hlm.112-113 19
Tongat, Op.Cit., hlm. 166-167
-
24
tergantung dari tempat, waktu dan keadaan. Artinya untuk menentukan suatu
ukuran apakah kata-kata, ucapak atau kalimat tersebut masuk dalam kategori
penghinaan tergantung dari pandangan masyrakat di tempat, waktu dan
keadaan tertentu.
D. Penghinaan Dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009.
Tindak Pidana Penghinaan juga diatur di dalam Undang-undang tetapi hanya
penghinaan yang dilakukan di sosial media. Tindak pidana Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) diatur di dalam 9 pasal, dari pasal 27 hingga pasal 35.
Dalam 9 pasal tersebut dirumuskan 17 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Pasal 36
tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan
tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang
lain pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34. 20
D.1.Penghinaan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009.
Pasal 27 Ayat 3 berbunyi :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik”.
- Unsur Objektif, terdiri dari :
a. Melawan Hukum : Tanpa Hak
b. Perbuatan : - Mendistribusikan dan/atau
- Mentransmisikan dan/atau
20
Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik,
Malang: Media Nusa Creative, Hlm 9
-
25
c. Membuat dapat diaksesnya
d. Objek : - Informasi Elektronik dan/atau
- Dokumen elekronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.
- Unsur Subjektif, yaitu :
a. Kesalahan : Dengan sengaja 21
Penafsiran dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-
pasal penghinaan yang terdapat di dalam KUHP. Sebagai contoh dalam UU
ITE tidak menjelaskan tentang pengertian pencemaran nama baik. Dengan
merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik juga didefinisikan
sebagai perbuatan seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang bisa saja terjadi atau tidak
dengan maksud terang supaya hal itu diketahui oleh khalayak umum. Frasa
tentang “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” yang tidak ada
penjelasan sedikitpun dalam Undang-undang ITE, membuktikan bahwa
tindak pidana ITE Pasal 27 Ayat (3) ini merupakan bagian khusus dari (lex
specialis) dari penghinaan (beleediging) Bab XVI Buku II KUHP. Seperti hal
nya terdapat dalam pasal 310 Ayat 3 KUHP, pencemaran tidak dapat dipidana
apabila dilakukan demi membela kepentingan umum atau karena terpaksa
untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan si pembuat
21
Ibid, Hlm.77-79
-
26
berhak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik meskipun
isinya bersifat tentang penghinaan. 22
1) Unsur kesengajaan dan Tanpa hak
Menurut keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika pada
persidangan di Mahkamah Konstitusi, unsur dengan sengaja diartikan
sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan mengetahui bahwa informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau
Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik”. Sedangkan unsur tanpa hak diartikan sebagai “
perumus sifat melawan hukum yang dapat diartikan sebagai bertentangan
dengan hukum dan bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau
tanpa hak.
2) Untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya
Informasi dan/atau Dokumen Elektronik
D.2. Ancaman Pidana Bagi Orang yang melanggar Pasal 27 Ayat 3 diatur
dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah).
22
Ibid, Hlm 69-75
-
27
Agar pelaku dapat mendapatkan hukuman karena melanggar dari pasal diatas
maka harus memenuhi unsur-unsur dari pasal diatas, juga tidak lupa harus
melihat dari pasal KUHP terlebih dahulu, karena bagaimanapun yang
dijadikan acuan adalah pasal di dalam KUHP.23
23
Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian
dari Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), https://media.neliti.com/, Hlm.134, Diakses tanggal 9
Februari 2020 Pukul 18.59 WIB.
https://media.neliti.com/