bab ii perencanaan kinerja - portal.bangkabaratkab.go.id

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

II - 1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Di dalam prinsip akuntabilitas dalam wacana goodgovernance maka

setiap sasaran, program dan kegiatan harus berorientasi pada hasil.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan

tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring

dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu sesuai visi,

misi, tujuan dan sasaran.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan potret rencana pembangunan

daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk

mewujudkan visi dan misi melalui program/ kegiatan indikatif merupakan

hal yang tidak terpisahkan dalam perumusan perencanaan pembangunan

daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015 yang ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka

Barat Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2014, di dalamnya telah ditetapkan Visi dan Misi

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat selama masa 5 (lima) tahun.

Sebagai salah satu bentuk perbaikan terhadap SAKIP, maka

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

(LAKIP) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 ini lebih mengedepankan

keselarasan perencanaan strategis sehingga penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun

2014 ini mengevaluasi perjanjian kinerja dalam dokumen Perubahan


II - 2

Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang mana Perubahan Penetapan Kinerja

Tahun 2014 tersebut telah mempedomani dokumen Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten

Bangka Barat Tahun 2010-2015.

2.2. VISI DAN MISI

2.2.1 VISI

Dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang

menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan pemerintah pada

umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya sehingga dapat

bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Kabupaten Bangka Barat 2010-2015, visi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Bangka Barat

yang Mandiri dan Sejahtera”.

Mandiri memiliki arti kemapuan untuk menggali dan memanfaaatkan

potensi daerah dan peluang dari luar daerah guna memenuhi

kebutuhannya, ditandai oleh meningkatnya martabat dan kualitas

kehidupan masyarakat yang di dukung oleh ketersediaan infrastruktur

sosial, budaya, ekonomi, yang memadai.

Sejahtera berarti bahwa kondisi masyarakat yang mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, ditandai oleh

meningkatnya kualitas hidup termasuk lingkungan hidup yang makin layak.

2.2.2 MISI

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, yaitu :

Perwujudan dari visi tersebut ditempuh melalui misi yang merupakan

komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi

penentu keberhasilan pencapaian visi kepala daerah.


II - 3

Misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015

adalah :

1. Mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera: bertaqwa, sehat,

cerdas dan mandiri secara ekonomi;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, melalui

pemerintahan yang bersih, peduli, professional dan berwibawa dimata

rakyat;

3. Menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai, dan harmonis;

4. Meningkatkan kualitas SDM agar mampu mendayagunakan SDA secara

optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat;

5. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat dan

kompetitif dengan berbasis ekonomi kerakyatan;

6. Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk

memacu percepatan pelaksanaan pembangunan;

7. Menempatkan pimpinan umat dan tokoh masyarakat sebagai referensi

utama dalam membangun kehidupan keagamaan dan sosial yang kuat,

harmonis dan dinamis;

8. Memfasilitasi terwujudnya desa mandiri.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk memberikan fokus bagi pencapaian misi yang diemban, maka

dirumuskan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi yang merupakan

indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang

dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bangka Barat yang Mandiri dan Sejahtera

Misi Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan masyarakat

mandiri dan sejahtera:

1. Menciptakan masyarakat

yang berakhlak mulia,

1. Meningkatnya kualitas dan

aksesibilitas pelayanan


II - 4


Misi Tujuan Sasaran

bertaqwa, sehat, cerdas

dan mandiri secara

ekonomi.

sehat dan cerdas kesehatan masyarakat

2. Meningkatknya kualitas dan


pendidikan, pemuda dan

olahraga

2. Mewujudkan

pertumbuhan ekonomi

yang stabil,

berkesinambungan dan

berwawasan lingkungan

1. Meningkatnya Produktivitas

pertambangan.

2. Meningkatnya produktivitas

perkebunan dan pertanian

rakyat

3. Meningkatnya produktivitas

kelautan dan perikanan

4. Berkembangnya destinasi

wisata dan keragaman

budaya

5. Meningkatnya pertumbuhan

industri dan perdagangan

6. Meningkatnya ketahanan

pangan utama daerah

7. Meningkatnya fungsi serta

daya dukung hutan dan

lingkungan

2. Meningkatkan kualitas

dan kuantitas pelayanan

publik, melalui

pemerintahan yang bersih,

peduli, profesional dan

berwibawa dimata

masyarakat

1. Mewujudkan

pemerintahan yang

bersih dan profesional

1. Meningkatnya Kualitas SDM

Aparatur

2. Meningkatnya tata kelola

pemerintahan yang

akuntabel

3. Meningkatnya penerimaan

dan kualitas pengelolaan

keuangan daerah

2. Meningkatkan pelayanan

publik yang prima.

1. Meningkatnya kualitas

pelayanan perizinan dan

administrasi publik

3. Menciptakan suasana

kehidupan yang aman,

damai dan harmonis

1. Meningkatkan suasana

kehidupan yang

kondusif dan harmonis

dalam bermasyarakat

1. Terciptanya keamanan dan

kenyamanan dalam

kehidupan bermasyarakat

2. Meningkatnya penanganan

pengaduan/laporan korban

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

3. Terpenuhinya pelayanan

dasar Keluarga berencana

4. Meningkatnya

kesejahteraan sosial

masyarakat


II - 5


Misi Tujuan Sasaran


SDM agar mampu

mendayagunakan SDA

secara optimal dan

bertanggungjawab untuk

kesejahteraan rakyat


SDM dalam

pemanfaatan SDA

1. Tersedianya SDM yang

mampu mengelola SDA

5. Menciptakan dan

mengembangkan iklim

usaha yang sehat dan

kompetitif dengan

berbasis ekonomi

kerakyatan

1. Meningkatkan arus

investasi dan iklim

usaha kerakyatan

1. Meningkatnya peluang

investasi dan usaha

ekonomi kerakyatan

6. Menyediakan serta

meningkatkan sarana dan

prasarana untuk memacu

percepatan pelaksanaan

pembangunan

1. Meningkatkan

ketersediaan dan

kualitas infrastuktur

wilayah

1. Meningkatnya

ketersediaan energi listrik

2. Meningkatnya pelayanan

air bersih dan sanitasi

3. Lancarnya aksesibilitas

dan konektifitas dalam dan

antar daerah

4. Terciptanya penataan

ruang yang berkualitas dan

mampu mendukung

perencanaan dan

pembangunan daerah

5. Meningkatnya kualitas

pelayanan perhubungan

7. Menempatkan pimpinan

umat dan tokoh

masyarakat sebagai

referensi utama dalam

membangun kehidupan

keagamaan yang kuat,

harmonis dan dinamis

1. Meningkatkan

kehidupan keagamaan

yang kuat, harmonis dan

dinamis

1. Meningkatnya peran serta

tokoh agama dan

masyarakat dalam

pembangunan dan

kehidupan keagamaan

8. Memfasilitasi terwujudnya

desa mandiri

1. Mewujudkan desa

mandiri

1. Terfasilitasinya

pembentukan desa mandiri

2.4. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2014

Kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sasaran dan prioritas

pembangunan Tahun 2014 diarahkan untuk mencapai sasaran indikator makro

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 sebagai berikut :


II - 6

Tabel 2.2

Target Indikator Makro

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

INDIKATOR SATUAN TARGET

Pendapatan Perkapita Rp 14.478.814,30 -

14.518.819,90

Kemiskinan Jiwa 3.878 - 4.286

% 1,82 - 2,01

Pertumbuhan ekonomi % 6,45 – 6,74

Angka kriminalitas kasus/10.000

penduduk 5,5

IPM

72,10 -72,15

Laju Pertumbuhan Penduduk % 3,15

Angka Melek Huruf (usia 15-44) % 99,83

Angka rata-rata lama sekolah Tahun 6,95

Angka usia harapan hidup Thn 72

Angka kematian bayi Per 1.000 KH 9

Angka kematian ibu melahirkan Per 100.000 KH 125

Prevalensi HIV (%) <0,5

2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Indikator

Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 30 Tahun

2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

yang kemudian dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor 42 Tahun 2013. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Bangka Barat tahun 2014 adalah sebagai berikut :


II - 7

Tabel 2.3 Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB

1 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN

UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

1 Meningkatnya tata

kelola pemerintahan

yang akuntabel

- Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

BAPPEDA

- Persentase cakupan pemeriksaan % INSPEKTORAT

- Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan

hasil pengawasan

% INSPEKTORAT

- Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan

masyarakat yang sudah ditangani

% INSPEKTORAT

2 KEARSIPAN - Penerapan pengelolaan arsip secara baku % KANTOR ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

3 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN

UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN, DAN

PERSANDIAN

2 Meningkatnya Kualitas

SDM Aparatur

- Persentase pejabat struktural yang telah lulus

Diklat PIM (II, III, IV)

% BKD

3 Meningkatnya

penerimaan dan

kualitas pengelolaan

keuangan daerah

- Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap

pendapatan daerah

% DPPKA

4 Meningkatnya kualitas

pelayanan perizinan

dan administrasi publik

- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap

pelayanan perizinan (Skala A-E)

Skala KPPTSP


pelayanan administrasi kependudukan (Skala A-E)

DUKCAPIL


pelayanan puskesmas (Skala A-E)

DINKES


pelayanan rumah sakit daerah (Skala A-E)

RSUD


II - 8

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS


JAWAB

5 Meningkatnya peran

serta tokoh agama dan

masyarakat dalam

pembangunan dan

kehidupan keagamaan

- Peringkat MTQ di tingkat propinsi Kep. Bangka

Belitung

Peringkat SEKRETARIAT

DAERAH

- Cakupan Ustadz/ustadzah yang memiliki sertifikat

(TPA & TKA)

% SEKRETARIAT

DAERAH

4 KESEHATAN 1 Meningkatnya kualitas

dan aksesibiltas

pelayanan kesehatan

masyarakat

- Angka Kematian Bayi Bayi/1.000

KH DINKES

- Angka Kematian Balita Balita/

1.000 KH DINKES

- Persentase balita gizi buruk % DINKES

- Rasio dokter/tenaga medis per satuan penduduk Rasio DINKES

- Rasio tenaga perawat per satuan penduduk Rasio DINKES

- Rasio tenaga bidan per satuan penduduk Rasio DINKES

- Angka kematian ibu melahirkan Ibu/

100.000 KH DINKES

- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % DINKES

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % DINKES

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % DINKES

- Cakupan pelayanan nifas % DINKES

- Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang

ditangani % DINKES

- Cakupan kunjungan bayi % DINKES

- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

% DINKES

- Cakupan pelayanan anak balita % DINKES


II - 9

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS


JAWAB

- Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% DINKES

- Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan % DINKES

- Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat

% DINKES

- Cakupan peserta KB aktif % BPPKB

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit

% DINKES

- - Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000

penduduk < 15 tahun

% DINKES

- - Penemuan penderita pneumonia balita % DINKES

- - Penemuan pasien baru TBC BTA positif % DINKES

- - Penderita DBD yang ditanda tangani % DINKES

- - Penemuan penderita diare % DINKES

- Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin

% DINKES

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

% DINKES

- Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang

harus diberikan sarana kesehatan (RS) di

Kabupaten/Kota

% DINKES

- Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

% DINKES

- Cakupan desa siaga aktif % DINKES

5 PENDIDIKAN 1 Meningkatknya kualitas

dan aksesibilitas

- Angka Melek Huruf (usia 15-44) % DIKPORA


II - 10

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS


JAWAB

pelayanan pendidikan,

pemuda dan olahraga

- Angka rata-rata lama sekolah Tahun DIKPORA

- Angka partisipasi kasar % DIKPORA

- Angka Partisipasi Murni % DIKPORA

- Rasio guru/murid Rasio DIKPORA

- Angka Putus Sekolah (SD,SMP,SMA) % DIKPORA

- Rata-rata Nilai UN (SD,SMP,SMA) DIKPORA

- Angka Melanjutkan Sekolah % DIKPORA

- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % DIKPORA

- Guru yang bersertifikasi % DIKPORA

bbb

6 PEMUDA DAN

OLAHRAGA

- Rasio Lapangan olahraga

per 1.000

penduduk DIKPORA

asssss

7 PERPUSTAKAAN - Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan

daerah

Rasio jumlah

judul buku

per jumlah

buku

KANTOR ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

- Rasio pengunjung perpustakaan Rasio jumlah

pengunjung

per jumlah

populasi yang

harus

dilayani

KANTOR ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

8 ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL

1 Meningkatnya

Produktivitas

pertambangan.

- Produksi bijih timah per tahun Ton/Tahun ESDM

- Produksi logam timah per tahun Ton/Tahun ESDM

2 Meningkatnya

ketersediaan energi

- Cakupan desa/kelurahan/dusun berlistrik (PLN) % ESDM


II - 11

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS


JAWAB

listrik

- Cakupan Rumah Tangga Berlistrik (PLN dan Non

PLN)

% ESDM

- Cakupan fasilitas berlistrik (Non PLN) % ESDM

9 PARIWISATA 1 Berkembangnya

destinasi wisata dan

keragaman budaya

- Kunjungan wisata Orang/

Tahun

DISHUBPARINFO

10 KEBUDAYAAN - Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan % DISHUBPARINFO

11 KELAUTAN DAN

PERIKANAN

1 Meningkatnya

produktivitas kelautan

dan perikanan

- Produktivitas perikanan budidaya Ton/Tahun DKP

- Produktivitas perikanan tangkap Ton/Tahun DKP

- Produktivitas Pengolahan hasil perikanan Ton/Tahun DKP

12 PERTANIAN 1 Meningkatnya

produktivitas

perkebunan dan

pertanian rakyat

- Produktivitas hasil perkebunan unggulan per

hektar

Ton/Ha DISHUTBUN

- Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar

Ton/Ha DISTANAK

13 INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN

1 Meningkatnya

pertumbuhan industri

dan perdagangan

- Pertumbuhan industri % DISPERINDAGKOP

14 KETAHANAN PANGAN 1 Meningkatnya - Ketersediaan pangan utama ( Beras, daging, telur) % DISTANAK


II - 12

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS


JAWAB

ketahanan pangan

utama daerah.

- Persentase Desa Swasembada Pangan % DISTANAK

15 KEHUTANAN 1 Meningkatnya fungsi

serta daya dukung

hutan dan lingkungan.

- Kerusakan Kawasan Hutan Ha DISHUTBUN

- Kerusakan lahan/APL Ha DISHUTBUN

16 LINGKUNGAN HIDUP - Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran air

% BAPEDALDA

- Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib AMDAL

yang memiliki dokumen AMDAL

% BAPEDALDA

- Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib

UKL/UPL yang memiliki dokumen UKL/UPL

% BAPEDALDA

- Cakupan Perusahaan/Badan Usaha wajib SPPL

yang memiliki dokumen SPPL

% BAPEDALDA

- Cakupan layanan sampah perkotaan % BAPEDALDA

16 KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan perizinan

dan administrasi publik

- Cakupan Penduduk berKTP per satuan penduduk

(usia wajib berKTP)

% DUKCAPIL

- Cakupan Penduduk berkartu Keluarga (KK) per

satuan penduduk (wajib berkartu keluarga)

% DUKCAPIL

- Cakupan bayi berakte kelahiran % DUKCAPIL

- Cakupan Bangunan Ber IMB % KPPTSP

- Cakupan usaha ber SIG % KPPTSP


II - 13

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS


JAWAB

17 PERTANAHAN - Penyelesaian Kasus Tanah Negara % SEKRETARIAT

DAERAH

- Penyelesaian ijin Lokasi % SEKRETARIAT

DAERAH

18 KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1 Terciptanya keamanan

dan kenyamanan dalam

kehidupan

bermasyarakat

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu

Presiden dan Wakil Presiden

% KESBANGPOL

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada

Gubernur

% KESBANGPOL

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu DPR,

DPD, DPRD

% KESBANGPOL

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada

Bupati

% KESBANGPOL

- Konflik suku, agama, ras dan antar golongan

(SARA)

Kasus KESBANGPOL

19 KELUARGA

BERENCANA DAN

KELUARGA

SEJAHTERA

1 Terpenuhinya

pelayanan dasar

Keluarga Berencana

- Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif % BPPKB

- Persentase Keluarga Sejahtera II s.d. III+ % BPPKB

20 PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1 Meningkatnya

penanganan

pengaduan/laporan

korban kekerasan

terhadap perempuan

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan

yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh

petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

% BPPKB


II - 14

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS


JAWAB

dan anak

21 SOSIAL 1 Meningkatnya

kesejahteraan sosial

masyarakat

- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial yang memperoleh bantuan sosial untuk

pemenuhan dasar

% DINSOSNAKERTRANS

22 KETENAGAKERJAAN 1 Tersedianya SDM yang

mampu mengelola SDA

- Tingkat partisipasi angkatan kerja % DINSOSNAKERTRANS

- Tingkat pengangguran terbuka % DINSOSNAKERTRANS

23 KOPERASI DAN UKM 1 Meningkatnya peluang

investasi dan usaha

ekonomi kerakyatan

- Pertumbuhan koperasi aktif % DISPERINDAGKOP

- Pertumbuhan Usaha Mikro % DISPERINDAGKOP

- Pertumbuhan Usaha Kecil % DISPERINDAGKOP

- Pertumbuhan Usaha Menengah % DISPERINDAGKOP

24 PENANAMAN MODAL - Tersedianya informasi peluang usaha

sektor/bidang usaha unggulan

sektor/

bidang

SEKRETARIAT

DAERAH

25 PEKERJAAN UMUM 1 Meningkatnya

pelayanan air bersih

dan sanitasi

- Cakupan rumah tangga dialiri air bersih % PU

- Persentase rumah tinggal bersanitasi % PU & DINKES

2 Lancarnya aksesibilitas

dan konektifitas dalam

dan antar daerah

- Cakupan jalan berkondisi baik % PU


II - 15

NO

URUSAN

PEMERINTAHAN/

PRIORITAS


JAWAB

25 PENATAAN RUANG 1 Terciptanya penataan

ruang yang berkualitas

dan mampu

mendukung

perencanaan dan

pembangunan daerah

- Cakupan Desa dan kelurahan yang memiliki batas

administrasi yang jelas

% BAPPEDA & SETDA

26 PERHUBUNGAN 1 Meningkatnya kualitas


- Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan

bidang darat dan laut

% DISHUBPARINFO

- Tersedianya unit pengujian kedaraan bermotor

bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi

kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu)

kendaraan wajib uji

% DISHUBPARINFO

27 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

1 Terfasilitasinya

pembentukan desa

mandiri

- Cakupan fasilitasi Desa mandiri % PEMDES

- Jumlah Desa memiliki pendapatan asli desa

terhadap APBDesa sebesar 25%

Desa/

tahun

PEMDES

- Fasilitasi pembentukan BUMDes Desa/

tahun

PEMDES

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

II - 16

2.6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Performance Plan) dan Rencana Kerja

Anggaran (RKA), Pemerintah Daerah telah mengacu kepada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 – 2015. Rencana kinerja dan rencana kerja

tersebut kemudian dijabarkan menjadi target yang harus dicapai dalam satu tahun

pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan

pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang

dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Tahun 2014 dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Penetapan Sasaran Strategis

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mengidentifikasikan 26 sasaran

strategis yang ingin dicapai di tahun 2014. Untuk setiap sasaran strategis yang

ada diidentifikasikan dengan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur

keberhasilan pencapaian sasaran.

2) Penetapan Program

Berdasarkan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunaan

Jangka Menengah di atas, diidentifikasikan program-program yang akan

dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Bangka

Barat Tahun 2014.

3) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah

menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja.

Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran strategis di tahun 2014,

telah ditetapkan beberapa indikator sasaran strategis yang memuat target yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Penetapan/Perjanjian Kinerja

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014.


II - 17

Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perubahan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

SATUAN NILAI

Meningkatknya kualitas dan


kesehatan masyarakat

Persentase balita gizi buruk % 0,09

Rasio dokter/tenaga medis per

satuan penduduk rasio 1 : 3.295

Rasio tenaga perawat per satuan

penduduk rasio 1 : 694

Rasio tenaga bidan per satuan

penduduk rasio 1 : 1.212

Kualitas RSUD Kelas C

Akreditasi RSUD Terakreditasi

Penduduk yang sakit terjamin

pelayanan kesehatan % 100

Puskesmas Berstandar ISO 9001 :

2000 Jumlah 1

Persentase rumah tangga

Berprilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS)

% 75

Angka Kematian Balita Per 1.000 KH 10

Persentase puskesmas yang

melaporkan dan melakukan

tatalaksana penyakit menular dan

tidak menular

% 100

Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat terhadap pelayanan

puskesmas (Skala A-E)

Skala C



rumah sakit daerah (Skala A-E)

Skala B

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 98

Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani % 80

Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki potensi kebidanan

% 95

Cakupan pelayanan nifas % 90

Cakupan Neonatus dengan

komplikasi yang ditangani % 80

Cakupan Kunjungan Bayi % 90

Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization (UCI) % 100

Cakupan pelayanan anak balita % 90

Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI anak usia 6-24

bulan keluarga miskin

% 100


II - 18


SATUAN NILAI

Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan % 100

Cakupan penjaringan kesehatan

siswa SD dan setingkat % 100

Cakupan Peserta KB Akitf % 75

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

- Acute Flacid Paralysis (AFP) rate

per 100.000 penduduk < 15

tahun

% ≥ 2.1

- Penemuan penderita Pneumonia

Balita % 80

- Penemuan pasien baru TB BTA

positif % 100

- Penderita DBD yang

ditandatangani % 100

- Penemuan penderita diare % 80

Cakupan pelayanan kesehatan

dasar masyarakat miskin % 100

Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin % 100

Cakupan pelayanan gawat darurat

level 1 yang harus diberikan

sarana kesehatan (RS) di

Kabupaten/Kota

% 100

Cakupan Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan Epidemiologi < 24

jam

% 100

Cakupan desa siaga aktif % 70

Meningkatknya kualitas dan


pendidikan, pemuda dan

olahraga

Angka partisipasi kasar

- SD/MI % 107,55

- SMP/MTs % 85

- SMA/MA/SMK % 64,43

Angka Partisipasi Murni

- SD/MI % 94,96

- SMP/MTs % 78,5

- SMA/MA/SMK % 46,8

Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah

- SD/MI 1 : 308

- SMP/MTs 1 : 308

- SMA/MA/SMK 1 : 327

Rasio guru/murid

- SD/MI Rasio 1 : 19

- SMP/MTs Rasio 1 :18


II - 19


SATUAN NILAI

- SMA/MA/ Rasio 1 :18

- SMK Rasio 1 :18

Angka Putus Sekolah

(SD,SMP,SMA)

- SD % 0,38

- SMP % 0,9

- SMA % 1,75

Rata-rata Nilai UN (SD,SMP,SMA)

- SD (sederajat) -

- SMP (sederajat) 6,34

- SMA (sederajat)

- IPA 7,49

- IPS 7,38

- SMK (sederajat) 6,33

Angka Melanjutkan

- SD ke SMP % 93,55

- SMP ke SMA % 113

Guru yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV

- SD % 58,95

- SMP % 73,96

- SMA % 83,25

Persentase sekolah yang

terakreditasi

* SD

- Akreditasi A % 12,88

- Akreditasi B % 87,12

- Akreditasi C % 0

- Belum terakreditasi % 0

* SMP/MTs

- Akreditasi A % 20,51

- Akreditasi B % 51,28

- Akreditasi C % 17,95

- Belum terakreditasi % 10,26

* SMA/MA/SMK

- Akreditasi A % 45

- Akreditasi B % 45

- Akreditasi C % 0

- Belum terakreditasi % 10


II - 20


SATUAN NILAI

Guru yang bersertifikasi

- SD sederajat % 44,96

- SMP sederajat % 46,48

- SMA sederajat % 47,86

Tingkat penguasaan Bahasa

Inggris oleh siswa lulusan sekolah

menengah (TOEFL 350)

% 7,51

Peringkat nilai NEM Ujian Nasional

tingkat Provinsi Babel

- SMP sederajat Peringkat 2

- SMA /MA

IPA Peringkat 4

IPS Peringkat 4

- SMK Peringkat 3

Rasio koleksi buku yang tersedia

di perpustakaan daerah Rasio jumlah judul

buku per jumlah buku 0,45

Pertumbuhan Perpustakaan Desa % 43,75

Rasio Lapangan olahraga per 1.000 pnddk 0,74

Rasio pengunjung perpustakaan

Rasio jumlah

pengunjung per

jumlah populasi yang

harus dilayani

0,11

Meningkatnya Produktivitas

pertambangan.

Jumlah/luas lahan tambang

umum legal ha 129.116

- Darat ha 71.985

- Laut ha 57.131

Produksi bijih timah ton 10.000

Produksi logam timah ton 10.000

Pertambangan non timah yang

dikelola jenis 6

Meningkatnya produktivitas

perkebunan dan pertanian

rakyat.

Produktivitas hasil perkebunan

unggulan per hektar

- Produktivitas sawit masyarakat ton/tahun/ha 16

- Produktivitas karet masyarakat ton/tahun/ha 4,15

- Produktivitas lada masyarakat ton/tahun/ha 1,45

Produktivitas padi atau bahan

pangan utama lokal lainnya per

hektar

- Sawah ton/ha 2,67

Penerapan pola kemitraan

pembangunan kebun rakyat

dengan perusahaan perkebunan

besar/ swasta

Ha 100


II - 21


SATUAN NILAI

Meningkatnya produktivitas

kelautan dan perikanan

Cakupan bina kelompok nelayan

(yang dibina)

- Perikanan Budidaya % menjadi

Kelompok 37

- Perikanan Tangkap

% menjadi

Kelompok 205

Produksi perikanan budidaya Ton 741

Produksi perikanan tangkap Ton 10.920

Produksi Pengolahan hasil

perikanan Ton 1.858

Luas kawasan konservasi

perikanan Ha 2.350

Berkembangnya destinasi

wisata dan keragaman budaya Kunjungan wisata orang 10.106

Benda, Situs & Kawasan Cagar

Budaya yg dilestarikan % 100

Meningkatnya pertumbuhan

industri dan perdagangan Pertumbuhan industri % 15

Pembangunan Pasar tradisional buah 11

Meningkatnya ketahanan

pangan utama daerah Ketersediaan pangan utama % 18,27

- Beras % 21,38

- Daging % 15,16

Desa yang telah memenuhi

swasembada pangan (Padi) desa 4

Tingkat ketesediaan:

- Energi perkapita 2200

KKAL/hari % 82

- Protein perkapita minimal 57

gram/hari % 82

Pengembangan desa mandiri

pangan desa 3

Penguatan cadangan pangan

kabupaten % 0

Ketersediaan informasi pasokan,

harga, akses pangan dan pola

konsumsi pangan

% 80

Stabilitas harga dan pasokan

pangan % 80

Skor Pola Pangan Harapan % 80

Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan % 0

Meningkatnya fungsi serta

daya dukung hutan dan

lingkungan.

Kerusakan Kawasan Hutan ha 41.745

Kerusakan lahan/APL ha 10,024

Hutan Tanaman Rakyat ha 50

Prosentase jumlah usaha

dan/atau kegiatan yang mentaati

persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran

air.

% PPA 100


II - 22


SATUAN NILAI

DAS berkondisi kritis DAS 25,5

Cakupan Perusahaan/Badan

Usaha wajib AMDAL yang memiliki

dokumen AMDAL

% 100


Usaha wajib UKL/UPL yang

memiliki dokumen UKL/UPL

% 80


Usaha wajib SPPL yang memiliki

dokumen SPPL

% 80

Cakupan layanan sampah

perkotaan % 100

Meningkatnya Kualitas SDM

Aparatur Tugas Belajar Pendidikan Formal

untuk tenaga Teknis

- S 2 biaya APBD II orang 11

- Cost sharing orang 10

Tugas Belajar Pendidikan Formal

untuk tenaga Kesehatan Spesialis orang 7

PPNS orang 10

Persentase pejabat struktural

yang telah lulus Diklat PIM

- Eselon II % 100

- Eselon III % 85

- Eselon IV % 100

Indeks Kepuasan Pegawai

terhadap pelayanan Kepegawaian

dari BKD (Skala A-E)

B

Meningkatnya tata kelola

pemerintahan yang akuntabel

Sistem Informasi Manajemen

Pemda buah 1

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah C

Penilaian Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Peringkat Tk.

Nasional 90

Cakupan pembahasan raperda

yang menjadi perda % 100

Persentase cakupan pemeriksaan % 75

Persentase penyelesaian tindak

lanjut temuan hasil pengawasan % 80

Persentase penyelesaian tindak

lanjut pengaduan masyarakat

yang sudah ditangani

% 90

Penerapan pengelolaan arsip

secara baku % 62,50

Meningkatnya penerimaan

dan kualitas pengelolaan

keuangan daerah

Kontribusi Pendapatan Asli

Daerah terhadap pendapatan

daerah

% 6,41


II - 23


SATUAN NILAI

Opini BPK terhadap Laporan

keuangan WTP

Meningkatnya kualitas

pelayanan perizinan dan

administrasi publik



perizinan (Skala A-E)

Skala B



administrasi kependudukan

(Skala A-E)

Skala B

Cakupan Penduduk berKTP per

satuan penduduk (usia wajib

berKTP)

% 90

Cakupan Penduduk berkartu

Keluarga (KK) per satuan

penduduk (wajib berkartu

keluarga)

% 90

Cakupan bayi berakte kelahiran % 90

Cakupan Bangunan Ber IMB % 4

Cakupan usaha ber SIG % 70

Penyelesaian Kasus Tanah Negara % 100

Penyelesaian ijin Lokasi % 100

Terciptanya keamanan dan

kenyamanan dalam

kehidupan bermasyarakat

Konflik suku, agama, ras dan

antar golongan (SARA) kasus 0

Cakupan petugas perlindungan

masyarakat (Linmas) 1 orang di

setiap RT

% 1 orang di setiap

RT

Tingkat partisipasi masyarakat

dalam pemilu Presiden dan Wakil

Presiden

% 74

Tingkat partisipasi masyarakat

dalam pemilu DPR, DPD, DPRD % 72

Cakupan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah

% 100

Meningkatnya penanganan

pengaduan/laporan korban

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Cakupan perempuan dan anak

korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih

di dalam unit pelayanan terpadu

% 100

Terpenuhinya pelayanan

dasar Keluarga Berencana

Cakupan sasaran PUS menjadi

peserta KB aktif % 84,25

Rata-rata jumlah anak per

keluarga Jiwa 2,3

Cakupan PUS yang istrinya di

bawah usia 20 tahun % 3,5

Rasio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh KB satu

petugas di setiap dua desa/kel

% 100


II - 24


SATUAN NILAI

Cakupan pasangan usia subur

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi % 5

Ratio Pembantu Pembina

Keluarga Berencana (PPKBD) 1

petugas setiap desa/ kelurahan

% 100

cakupan penyediaan alat dan obat

kontrasepsi untuk memenuhi

permintaan masyarakat

% 30

Meningkatnya kesejahteraan

sosial masyarakat Tingkat Kesejahteraan Keluarga

(Keluarga Sejahtera II s.d. III+) % 89,14

Persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial yang

memperoleh bantuan sosial untuk

pemenuhan dasar

% 82

Tersedianya SDM yang

mampu mengelola SDA Tingkat partisipasi angkatan kerja % 65,61

Tingkat pengangguran terbuka % 4,04

Penyerapan lulusan pasca

pendidikan dan pelatihan yang

bekerja/mandiri

% 45

Penempatan tenaga kerja

terdaftar % 22

Meningkatnya peluang

investasi dan usaha ekonomi

kerakyatan

Pertumbuhan koperasi aktif % 8

Pertumbuhan Usaha Mikro % 70

Pertumbuhan Usaha Kecil % 25

Pertumbuhan Usaha Menengah % 10

Tersedianya informasi peluang

usaha sektor/bidang usaha

unggulan

sektor/bidang 2

Terselenggaranya fasilitasi

pemerintah daerah dalam rangka

kerjasama kemitraan antara

UMKMK tingkat Kabupaten

dengan pengusaha tingkat

Provinsi atau nasional

kali/tahun 1

Meningkatnya ketersediaan

energi listrik

Cakupan desa/kelurahan/dusun

berlistrik (PLN) %

- Desa/ Kelurahan % 100

- Dusun % 98

Ketersediaan energi listrik MW 20,351

Cakupan Rumah Tangga Berlistrik %

PLN % 88

Non PLN (genset) % 12

Cakupan fasilitas berlistrik (Non

PLN)

- Fasilitas Umum % 90

- lampu jalan pedesaan % 35


II - 25


SATUAN NILAI

Meningkatnya pelayanan air

bersih dan sanitasi

Cakupan rumah tangga pengguna

air bersih % 64

Persentase rumah tinggal

bersanitasi % 82

Lancarnya aksesibilitas dan

konektifitas dalam dan antar

daerah

Cakupan jalan berkondisi baik % 75

Terciptanya penataan ruang

yang berkualitas dan mampu

mendukung perencanaan dan

pembangunan daerah

Ketersediaan Dokumen Penataan

Ruang

- RTRW dokumen 0

- RDTR dokumen 1

- RTBL dokumen 1

Cakupan Desa dan kelurahan

yang memiliki batas administrasi

yang jelas

% 100

Meningkatnya kualitas


Persentase ketersediaan fasilitas

keselamatan bidang darat dan

laut

% 73,97

Tersedianya unit pengujian

kedaraan bermotor bagi

Kabupaten/Kota yang memiliki

populasi kendaraan wajib uji

minimal 4000 (empat ribu)

kendaraan wajib uji

% 60

Meningkatnya peran serta

tokoh agama dan masyarakat

dalam pembangunan dan

kehidupan keagamaan

Peringkat MTQ di tingkat Propinsi

Kep. Bangka Belitung Peringkat 4

Cakupan ustad/ustadzah yang

memiliki sertifikat (TPA&TKA)

- Tidak Bersertifikat % 0

- Paket A % 85

- Paket B % 15

- Paket C % 0

Perjalanan Rohani

- Haji orang 6

- Umroh orang 12

- Agama Lainnya orang 4

Terfasilitasinya pembentukan

desa mandiri Cakupan fasilitasi Desa mandiri % 50

Persentase Desa memiliki

pendapatan asli desa terhadap

APBDesa sebesar 10%

% 15

Fasilitasi pembentukan BUMDes Desa/tahun 5

bab ii perencanaan kinerja - portal.bangkabaratkab.go.id

Documents