bab ii pemahaman terhadap perpustakaan ......5 bab ii pemahaman terhadap perpustakaan umum dengan...
TRANSCRIPT
5
BAB II
PEMAHAMAN TERHADAP PERPUSTAKAAN
UMUM DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR
TROPIS
2.1. Pemahaman Tentang Perpustakaan Secara Umum
2.1.1. Pengertian Perpustakaan
Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat
diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum
di kenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah
kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak
mampu memberi sekian banyak buku atas biaya sendiri. Tetapi, dengan koleksi
dan penemuan media baru selain buku untuk menyimpan informasi, banyak
perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan atau akses ke map, cetak,
tape audio, CD dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas
umum untuk mengakses gudang data dengan CD atau internet. Oleh karena itu
perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk
6
mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam
gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan modern ini selain
kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksi ada dalam perpustakaan
digital.
2.1.2. Fungsi Perpustakaan
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan dan penelitian,
pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan
keberdayaan bangsa ( UU RI No.43 tentang Perpustakaan).
Memenuhi kebutuhan pendidikan dan penelitian yaitu perpustakaan dapat
menunjang system pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah, bukan semata
sebagai pendukung kulikulum pendidikan, melainkan lebih dari itu, yaitu menjadi
tempat belajar dan penelitian bagi masyarakat. Pendidikan ini dapat dilakukan
dengan cara menyelenggarakan pameran, ceramah, pertunjukan kesenian,
pemutaran film, bahkan bercerita untuk anak-anak.
Memenuhi kebutuhan pelestarian adalah perpustakaan sebagai pusat
pelestarian bahan pustaka dan hasil budaya bangsa untuk dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
Memenuhi kebutuhan informasi adalah perpustakaan sebagai penyedia
informasi yang dibutuhkan masyarakat, informasi dari perpustakaan berjalan
seiring dengan perkembangan zaman dengan menambah dan memperbarui
koleksinya. Pada fungsi ini anggota masyarakat yang memerlukan informasi dapat
meminta atau menanyakannya ke perpustakaan terutama mengenai subtansi
informasi yang dikelolanya. Dengan demikian, diharapkan pengunjung
perpustakaan ini mampu mengoptimalkan informasi yang didapat dari
perpustakaan menjadi informasi baru yang dapat diakses oleh pengunjung lain.
2.1.3. Tujuan Perpustakaan
Tujuan pepustakaan ( UU RI No.43 tentang perpustakaan) adalah
memberikan layanan kepada pengunjung perpustakaan, meningkatkan kegemaran
membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa.
7
2.1.4. Jenis-jenis Perpustakaan
Jenis-jenis perpustakaan ( UU RI No.43 tentamg perpustakaan)
terdiri dari perpustakaan nasional, perpustakaan sekolah,perpustakaan khusus,
perpustakaan umum, perpustakaan pergutuan tinggi.
2.1.5. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Berdasarkan
Kepemilikan
Penyelenggaraan perpustakaan umum berdasarkan kepemilikan ( UU RI
No.43 tentang perpustakaan) terdiri dari perpustakaan pemerintah, perpustakaan
Kabupaten/Kota, perpustakaan Desa/Kelurahan, perpustakaan keluarga,
perpustakaan provinsi, perpustakaan kecamatan, perpustakaan pribadi,
perpustakaan masyarakat.
Berdasarkan pada jenis-jenis perpustakaan yang ada dan ditinjau dari
penyelenggaranya, maka perpustakaan yang dikembangkan atau direncanakan di
Denpasar ini adalah jenis perpustakaan umum kabupaten/kota karena lokasi
perencanaan dan perancangan perpustakaan ini berada didaerah kabupaten/kota
dan diperuntukan bagi masyarakat umum.
2.2. Pemahaman Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
Adapun teori mengenai perpustakaan umum kabupaten secara mendasar
adalah sebagai berikut: pengetian perpustakaan umum kabupaten/kota, lingkup
standar nasional perpustakaan umum kabupaten/kota, standar penyelenggara
perpustakaan, standar layanan perpustakaan, standar koleksi perpustakaan, standar
tenaga perpustakaan, standar pengelolaan perpustakaan, standar sarana dan
prasarana, standar ruang perpustakaan.
2.2.1. Pengertian Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
Perpustakaan merupakan suatu tempat yang diperuntukan bagi masyarakat
luas di daerah kabupaten/kota untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah
dan menyampaikan informasi dengan berbagai media yang tersedia ( koleksi
karya tulis, karya cetak atau digital) guna memenuhi kebutuhan pendidikan,
penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi yang diperlukan untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial tanpa membedakan umur, jenis
kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi dan dikelola secara
professional dengan sistem yang baku.
8
2.2.2. Lingkup Standar Nasional Perpustakaan Umum
Kabupaten/Kota
Standar nasional perpustakaan umum kabupaten/kota (UU RI No.43
tentang perpustakaan) meliputi standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan
prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar
penyelenggara, standar pengelola.
2.2.3. Standar Penyelenggaraan Perpustakaan
Standar penyelenggaraan perpustakaan dibagi menjadi 3 yaitu
pembentukan perpustakaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi perpustakaan,
menurut Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI 2011).
1. Pembentukan Perpustakaan
a. Penyelenggaraan perpustakaan umum kabupaten/kota menjadi tanggung
jawab pemerintah Daerah Tingkat II yang berkedudukan di ibukota
kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang kepala.
b. Perpustakaan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, berdasarkan surat
keputusan Kepala Daerah Kabupaten/kota.
c. Pembentukan perpustakaan harus memenuhi syarat, memiliki koleksi,
tenaga, sarana dan prasarana (termasuk gedung perpustakaan), dan sumber
pendanaan.
d. Perpustakaan harus memiliki status kelembagaan yang dituangkan dalam
surat keputusan Pemerintah Daerah Tingkat II serta diberitahukan kepada
Perpustakaan Nasional.
e. Kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II.
f. Pengaturan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II.
g. Penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan
kegemaran membaca dalam kerangka system pendidikan nasional.
2. Struktur Organisasi
a. Perpustakaan umum kabupaten/kota merupakan satuan organisasi
perpustakaan yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.
b. Struktur organisasi berada dibawah kepala perpustakaan.
9
c. Struktur organisasi perpustakaan umum kabupaten/kota sekurang-kurangnya
terdiri dari kepala perpustakaan, unit layanan pembaca, unit layanan teknis,
unit teknologi informasi dan komunikasi serta kelompok fungsional dan
unit tata usaha.
d. Struktur organisasi perpustakaan umum kabupaten/kota sebagai berikut:
Diagram 2.1. Struktur Organisasi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
Sumber: Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
3. Tugas dan Fungsi Perpustakaan
a. Tugas Perpustakaan
Perpustakaan umum kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai berikut:
• Menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini.
• Menyediakan sarana pendidikan seumur hidup
• Menunjang system pendidikan formal, non formal dan informal.
• Menyediakan sarana pengembangan kreatifitas dari anggota masyarakat.
• Menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat setempat sehingga
aspirasi budaya local dapat terpelihara dan berkembang dengan baik.
• Mendayagunakan koleksi termasuk akses informasi, koleksi perpustakaan
lain serta berbagai situs Web.
• Menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi.
• Menyediakan fasilitas belajar dan membaca.
Kepala Perpustakaan
Unit Tata Usaha
Unit Layanan Pembaca
Unit Layanan Teknis
Unit Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Kelompok Fungsional
10
• Menfasilitasi pengembangan literasi informasi dan computer.
• Menyelenggarakan perluasan layanan perpustakaan proaktif antara lain
melalui perpustakaan keliling.
• Melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan kecamatan dan
perpustakaan desa kelurahan diwilayahnya.
• Menghimpun dan melakukan pemutakhiran data perpustakaan diwilayah
dan menginformasikan ke system data nasional perpustakaan
(Perpustakaan Nasional RI).
b. Fungsi Perpustakaan
Penyelenggara perpustakaan menerapkan fungsi perpustakaan yang
meliputi:
• Mengembangkan koleksi.
• Menghimpun dan merawat koleksi muatan local.
• Mengorganisasi materi perpustakaan.
• Mendayagunakan koleksi.
• Menyelenggarakan pendidikan pengguna, menerapkan teknologi
informasi dan komunikasi.
• Merawat materi perpustakaan.
• Membantu peningkatan sumber daya perpustakaan di wilayahnya.
• Mengkoordinasikan kampanye gerakan pembudayaan gemar membaca di
wilayahnya.
c. Status Kelembagaan
• Di bawah wewenang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Daerah Tingkat II/Bupati/Walikota.
• Perpustakaan umum kabupaten/kota mempunyai tingkat eselon sekurang-
kurangnya setara eselon III.
2.2.4. Standar Layanan Perpustakaan
Standar layanan perpustakaan pada buku SNP (Standar Perpustakaan
Nasional RI 2011):
1.Jam Buka
Jam buka perpustakaan sekurang-kurangnya 8 jam per hari.
11
2.Jenis Layanan
Perpustakaan menyelenggarakan jenis layanan sekurang-kurangnya
meliputi: layanan sirkulasi, layanan membaca ditempat, layanan leferensi,
layanan bercerita, layanan keliling (mobil keliling), dan layanan bimbingan
pemustaka.
3.Kerja Sama
Untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan mengembangkan kerja sama
dengan sesama perpustakaan maupun instansi teknis dilingkungan instansi.
4.Keanggotaan Sebagai Persentase Penduduk
Jumlah anggota perpustakaan sekurang-kurangnya 10% dari jumlah penduduk.
5.Kunjungan Per Kapita Per Tahun
Jumlah kunjungan fisik per kapita per tahun sekurang-kurangnya 0,55
(jumlah kunjungan pertahun/jumlah penduduk).
2.2.5. Standar Koleksi Perpustakaan
Standar koleksi perpustakaan menurut buku Standar Nasional
Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI,3:2011)
1.Koleksi Per Kapita
Jumlah (judul) koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya 0,025 per kapita
dikalikan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Contoh tabel:
Tabel 2.1. Koleksi Perpustakaan Perkapita
No Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Koleksi Keterangan
1 <200.000 5.000
2 200.000-300.000 7.500
3 300.000-400.000 10.000
4 Dst (kelipatan 100.000) Penambahan 2.500 koleksi
(Sumber: Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan,
Jakarta,2011)
12
2.Usia Koleksi
Perpuatakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) sekurang-
kurangnya 10% dari jumlah koleksi.
3.Jenis Koleksi
a.Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, koleksi referensi
anak, koleksi referensi remaja, koleksi khusus, surat kabar, majalah, dan
koleksi non cetak.
b.Jenis koleksi perpustakaan mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat,
termasuk kebutuhan penyandang cacat.
c.Perpustakaan menyediakan koleksi terbitan local dan koleksi muatan local.
d.Koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan
masyarakat
e.Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.
4.Koleksi Referensi
Perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan referensi. Koleksi bahan
perpustakaan referensi sekurang-kurangnya terdiri dari ensiklopedia, direktori,
handbook/manual, kamus, majalah.
5.Pengembangan Koleksi
a.Perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis dan
harus ditinjau sekurang-kurangnya setiap 3 tahun.
b.Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan,
dan penyiangan bahan perpustakaan, serta pelestarian terbitan dan muatan
local.
c.Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 5% dari jumlah judul per
tahun.
d.Kebijakan pengembangan koleksi ditinjaklanjuti dengan program tahunan dan
pedoman kerja perpustakaan.
e.Pengembangan koleksi mempertimbangkan kebutuhan pelayanan
perpustakaan keliling.
13
6.Belanja Bahan Perpustakaan
Perpustakaan memiliki anggaran belanja perpusptakaan sekurang-kurangnya
Rp. 4.000,- per kapita per tahun.
7.Pengorganisasian Bahan Perpustakaan
a.Seleksi Bahan Perpustakaan
Seleksi bahan perpustakaan dilakukan berdasarkan usulan dari pemustaka,
usulan tim seleksi, dan menggunakan katalog penerbit.
b.Proses Pengolahan Bahan Perpustakaan
Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan system yang baku. Proses
pengolahan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencetakan dalam buku
induk (dilakukan secara otomatis).
Bahan perpustakaan yang telah selesai diproses, selambat,lambatnya satu
minggu telah tertata diruang koleksi dan dapat diakses oleh public
(pemustaka).
8.Perawatan Koleksi
a.Pembasmian serangga perusak bahan pustaka.
Perpustakaan melakukan fumigasi setiap 3 tahun sekali.
b.Pengendalian kondisi ruangan (cahaya kelembaban)
Untuk mengendalikan kondisi koleksi, menjaga temperature perpustakaan,
cahaya dan kelembaban ruangan
c.Penjilidan
Perpustakaan melakukan penjilidan bahan pustaka surat kabar dan majalah
sekurang-kurangnya 1 kali setahun
d.Perbaikan Bahan Perpustakaan
Perpustakaan merupakan perbaikan bahan pusaka yang sudah rusak 1 kali
setahun.
9.Cacah Ulang dan Penyiangan
Perpustakaan melakukan cacah ulang dan penyiangan koleksi sekurang-
kurangnya 3 tahun sekali. Jumlah koleksi yang disiangi sekurang-kurangnya
berjumlah 0,0125 eksemplar per kapita per tahun.
14
2.2.6. Standar Tenaga Perpustakaan
Standar tenaga perpustakaan pada buku Standar Nasional Perpustakaan
(Perpustakaan Nasional RI,6:2011):
1.Jumlah Tenaga
Jumlah seluruh tenaga perpustakaan (staf) sekurang-kurangnya 1 orang per
5.000 penduduk di wilayah kewenangan.
2.Jumlah Tenaga Berkualifikasi
Jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi di bidang
perpustakaan sekurang-kurangnya 1 orang per 15.000 penduduk di wilayah
kewenangan.
3.Kualifikasi Kepala Perpustakaan
Kepala perpustakaan sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan
S1/diploma perpustakaan S1/diploma non perpustakaan dengan pelatihan bidang
perpustakaan
4.Status Tenaga Pengelola Perpustakaan
Tenaga pengelola perpustakaan terdiri dari pustakawan, tenaga teknis, dan
tenaga pendukung yang berstatus tetap atau honorer.
5.Pembinaan Tenaga Pengelola Perpustakaan
a.Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan dilakukan dengan cara mengikuti
diklat perpustakaan, lomba-lomba kepustakawan, seminar kepustakawan, dan
menjadi anggota organisasi profesi kepustakawan.
b.Peningkatan kompotensi tenaga pengelola perpustakaan dilakukan dengan
memanfaatkan atau melalui skema sertifikasi kompetensi sekurang-kurangnya
20% jumlah pustakawan.
2.2.7. Standar Pengelolaan Perpustakaan
Standar pengelolaan perpustakaan menurut buku Standar Nasional
Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2011):
1.Perencanaan
a.Perencanaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan
tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
b.Perpustakaan menyusun rencana kerja atau rencana strategis lima tahunan
yang dirinci dalam rencana kerja tahunan.
15
c.Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana
kerja dan rencana strategis yang disetujui oleh lembaga induknya.
2.Pengorganisasian
a.Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan
akuntabel.
b.kebersihan pengelola perpustakaan diukur melalui indicator kinerja
perpustakaan.
c.Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran
kinerja perpustakaan atau indicator kinerja perpustakaan yang ditetapkan
secara tertulis oleh kepala perpustakaan.
d.Pengeorganisasian perpustakaan memiliki prosedur baku.
3.Pengawasan
a.Pengawasan perpustakaan meliputi supervise, evaluasi, dan pelaopran.
b.Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan
berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
perpustakaan.
c.Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh
penyelenggara perpustakaan atau masyarakat.
4.Pelaporan
a.Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada
pemerintah pusat dan pemerinyah daerah.
b.Pelaporan dibuat secara berkala dan mengacu pada tugas dan fungsi
perpustakaan.
c.Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indicator kinerja.
5.Anggaran
a.Perpustakaan menyusun rencana anggaran secara berkesinambungan sesuai
dengan misi dan tugas fungsi perpustakaan.
b.Penyusunan anggaran mengacu pada rencana kerja dan program perpustakaan.
c.Anggaran perpustakaan secara rutin bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD).
16
2.2.8. Standar Sarana dan Prasarana
Standar sarana dan prasarana menurut buku Standar Nasional
Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2011):
1.Gedung
a.Luas gedung sekurang-kurangnya 0,008m2 per kapita dikalikan jumlah
penduduk.
b.Memenuhi standar kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ketenangan,
keindahan, pencahayaan, keamanan, dan sirkulasi udara.
c.Perencanaan gedung memungkinkan perkembangan fisik.
d.Memenuhi aspek teknologi, ergonomic, konstruksi, lingkungan, efektifitas,
efesiensi, dan kecukupan.
e.Berbentuk permanen.
f.Memperhatikan kekuatan dan memenuhi persyaratan konstruksi lantai untuk
ruang koleksi perpustakaan (minimal 400kg/m2).
g.Dilengkapi dengan area parkir dan difasilitasi sarana kepentingan umum
seperti toilet, dan tangga darurat.
2.Lokasi dan Lahan
a.Berada pada lokasi yang mudah dilihat, dikenal, dan di jangkau masyarakat.
b.Di bawah kepemilikan atau kekuasaan pihak pemerintah daerah.
c.Memiliki status hukuman yang jelas.
d.Jauh dari lokasi lawan bencana.
3.Ruang Perpustakaan
Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya terdiri dari ruang referensi, ruang
koleksi, ruang baca, ruang kepala perpustakaan, ruang kerja staff, ruang
pengolahan, ruang serba guna, ruang teknologi informasi dan komunikasi serta
multi media, gudang, area public (tempat suci dan toilet tidak berada didalam
ruang koleksi).
17
4.Sarana Layanan dan Sarana Kerja
Tabel 2.2. Sarana Layanan & Sarana Kerja Perpustakaan
No Jenis Sarana Jumlah No Jenis Sarana Jumlah 1 Rak Buku 50 9 Perangkat
Komputer10
2 Rak Majalah 5 10 Alat Baca Tunanetra
10
3 Rak Audio Visual 3 11 AC 3 4 Rak Buku Referensi 10 12 Rak Display
Buku Baru2
5 Meja Baca 200 13 Rak Surat Kabar
4
6 Meja Kerja 40 14 Jaringan Internet
4
7 Laci Katalog 4 8 Kursi Baca 200
(sumber: Perpustakaan Nasional RI, Standar Nasional Perpustakaan,Jakarta,
2011)
5.Penyediaan Komputer Internet
a.Setiap 50.000 jumlah penduduk, sekurang-kurangnya disediakan 1 unit
computer yang terkoneksi dengan internet.
b.Perpustakaan memanfaatkan dan mendayagunakan sarana computer untuk
mengembangkan e-library (perpustakaan digital) dan kepentingan pelayanan
akses informasi.
2.2.9. Standar Ruang Perpustakaan
Beragamnya jenis informasi/koleksi dalam perpustakaan menuntut
kebutuhan ruang dengan persyaratan khusus,seperti: (Pedoman Tata Ruang dan
Perabot Perpustakaan Umum 2011)
a.Ruang perpustakaan disesuaikan dengan tata tertib administrasi yang efektif
dan ekonomis untuk memudahkan kelancaran tugas-tugas perpustakaan.
b.Luas tempat koleksi tergantung pada jumlah koleksi
c.Setiap rak terdiri dari 5 bidang yang disusun ke atas, tinggi rak maksimal
1.80m2.
18
Gambar 2.1 Standar Tinggi Rak
(sumber: Data Arsitek Jilid 2)
Gambar 2.2 Standar Tinggi Rak
(sumber: Data Arsitek Jilid 2)
Gambar 2.3 Standar Lorong
(sumber: Data Arsitek Jilid 2)
19
Gambar 2.4 Standar Ruang Baca
(sumber: Data Arsitek Jilid 2)
Gambar 2.5 Standar Ruang Baca
(sumber: Data Arsitek Jilid 2)
2.3. Arsitektur Tropis
Arsitektur tropis adalah rancangan arsitektur yang dibuat untuk mengatasi
problematika yang ditimbulkan oleh iklim tropis, suatu rancangan yang dibuat
untuk memodifikasi iklim luar yang berkarakter tropis basah (yang tidak
dikehendaki) menjadi iklim dalam bangunan yang dikehendaki. (tri harso
karyono,1999).
2.3.1. Ciri-ciri Iklim Tropis
Ciri-ciri iklim tropis di bagi menjadi empat (4) yaitu:
a.Daerah Tropical Basah
Presipitasi dan kelembaban tinggi dengan temperature yang hampir selalu
tinggi. Angin sedikit, radiasi matahari sedang sampai kuat. Pertukaran panas
kecil, karena tingginya kelembaban.
20
b.Daerah Tropical Kering
Radiasi matahari sangat kuat dan permukaan tanah reflektif. Hujan sedikit,
begitu juga kelembaban. Bisa terjadi badai pasir dan debu. Perbedaan
temperatur antara malam dan siang besar.
c.Daerah Campuran : savana lembab dan kering
Perbedaan musim jelas: satu musim panjang yang mempunyai iklim daerah
panas kering, dan satu musim pendek seperti daerah tropical basah. Daerah di
sekitar garis balik sering memiliki 3 musim, yaitu dingin dan kering dengan
kelembaban rendah, siang panas dan malam dingin. Perbedaan temperatur besar
selama musim kering dan kecil selama musim hujan.
d.Daerah Pegunungan
Daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki temperatur sedang, tetapi
sekaligus terkena radiasi matahari lebih besar dibandingkan dengan dataran
rendah. Malam bisa menjadi dingin pada musim dingin.
Gambar 2.6 Periode Penyinaran dan Sudut Jauh Pada Fasade
2.3.2. Ciri-ciri Bangunan Tropis
Ciri-ciri bangunan tropis yaitu:
a.Daerah Tropical Basah
Bangunan sebaiknya terbuka dengan jarak yang cukup antara masing-masing
bangunan, untuk menjamin sirkulasi udara baik. Orientasi utara-selatan, untuk
mencegah pemanasan fasade yang lebih besar. Lebar bangunan untuk
mendapatkan ventilasi silang. Ruang sekitar bangunan diberi peneduh, tanpa
menggangu sirkulasi udara.
21
b.Daerah Tropical Kering
Letak bangunan rapat, agar sedikit menerima radiasi matahari dan dapat
saling mereduksi. Bangunan kompak dengan sedikit lobang, orientasi ke
halaman dalam yang teduh. Ruangan sebaiknya dalam, dengan pencapaian
melalui gang dan halaman tertutup. Bagian terbuka yang teduh diberi tanaman
dan kolom untuk pendinginan. Kontruksi bangunan menyerap panas dengan
baik.
c.Daerah Campuran: savanna lembab dan kering
Pengaturan bangunan di lokasi pedalaman, seperti di daerah tropical kering
dengan orientasi utara-selatan untuk fase lebar. Letak bangunan tidak telalu
rapat, untuk mendapatkan cahaya matahari dalam musim dingin. Pemanfaatan
gerakan udaran alamiah daerah maritime. Ruang terbuka diteduhi pada musim
panas dan dilindungi dari angina pada musim dingin.
d.Daerah Pegunungan
Pengaturan letak bangunan relative kompak; arah sumbu panjang timur-barat
dengan jendela besar pada sisi utara dan selatan, karena jendela pada fasede
barat menerima radiasi terbesar pada temperatur udara tertinggi. Ruang terbuka
dilindungi terhadap radiasi matahari pada musim panas, pada musim dingin
radiasi matahari ini diinginkan.
Gambar 2.7 Bayangan Dari Sudut Plat
22
2.3.3. Masalah Umum dan Masalah Bangunan
a.Daerah Tropical Basah
Panas yang sangat tidak menyenangkan. Penguapan sedikit, karena gerakan
udara lambat. Perlu perlindungan terhadap radiasi matahari, hujan, serangga; di
sekitar lautan juga diperlukan perlindungan terhadap angina keras.
b.Daerah Tropical Kering
Perlindungan terutama terhadap radiasi matahari langsung, pantulan
permukaan dan emisi panas dari bangunan sekitarnya. Perlindungan terhadap
serangga, pasir, debu. Tindakan harus dilakukan untuk menambah kelambaban.
c.Daerah Campuran: savanna lembab dan kering
Masalah-masalah dari kedua daerah iklim utama tergabung disini,
penyelesaian lebih kompleks, karena untuk keduanya harus direncanakan hal-
hal yang ekstrim. Lokasi benua memerlukan perlindungan terhadap panas dan
debu, sementara lokasi maritim membutuhkan ventilasi yang baik.
Pengumpulan air kondensasi bisa menjadi masalah. Dalam musim dingin
kadang-kadang perlu pemanasan.
d.Daerah Pegunungan
Perlindungan lobang-lobang dan ruangan terbuka terhadap radiasi matahari
dan angin dingin. Malam yang dingin pada musim dingin kadang memerlukan
pemanasan.
2.4. Kesimpulan Perpustakaan Umum Kota Denpasar Dengan
Pendekatan Arsitektur Tropis
Perpustakaan merupakan suatu tempat yang diperuntukan bagi masyarakat
luas mulai dari PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Perguruan
Tinggi (PT) untuk memperoleh informasi dengan berbagai media yang tersedia
(koleksi karya tulis, karya cetak atau digital).
Pada rancangan arsitektur Perpustakaan Umum yang akan direncanakan
adalah bangunan terbuka dengan jarak yang cukup antara masing-masing
bangunan, untuk mencegah pemanasan fasade yang lebih besar, membuat bukaan
23
yang cukup, memberi peneduh tanpa merusak ventilasi udara, membuat bangunan
ringan dengan daya serap panas yang rendah.
Faktor yang mempengaruhi perencanaan Perpustakaan Umum dengan
iklim tropis: Matahari : pengaruh pada orientasi bangunan, berpengaruh pada
fasade bangunan, pemakaian material, peletakan ruang dalam, Temperatur dan
kelembaban udara: pengaruh pada perancangan iklim mikro, Curah hujan:
pengaruh pada fasade bangunan, utilitas bangunan, gerakan angin.
2.5. Studi Banding Fasilitas Sejenis
Tujuan studi banding dilakukan adalah sebagai perbandingan terhadap
suatu rancangan yang sudah ada sebelumnya dengan skala yang sama yaitu
perpustakaan kabupaten atau sekurang-kurangnya menyerupai dengan rancangan
yang akan dibuat pada perencanaan nanti.
2.5.1. Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Badung dan Kota
Denpasar
Tabel 2.3. Studi Banding Fasilitas Sejenis
No SPESIFIKASI KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
A
1
Penyelenggaraan Perpustakaan
Sejarah singkat
-Tanggal 2 Mei 1990 sampai dengan
tanggal 26 November 1988 didirikan
oleh Yayasan Perpustakaan Umum
dan Penerbitan Daerah Bali.
-Tanggal 26 November 1988 UPT Dinas
Pendidikan Dasar Provinsi Bali,
Keputusan Gubernur No. 501 Tahun
1990.
-Tanggal 31 Desember UPT Dinas
Pendidikan Dasar Kabupaten Badung,
Keputusan Bupati KDH Tk.II Badung
No. 1400 Tahun 1990.
-Tanggal 21 Juli 2008 Kantor
Perpustakaan Umum Kabupaten
24
Badung di tetapkan menjadi Kantor
Perpustakaan Daerah Kabupaten
Badung.
2 Visi dan Misi Visi:
-Mewujudkan perpustakaan sekolah
yang standar untuk meningkatkan
kualitas pendidikan dan peningkatan
minat baca di Kabupten Badung.
Misi:
-Peningkatan sarana dan prasarana
perpustakaan.
-Peningkatan profesionalisme di bidang
perpustakaan.
-Peningkatan pelayanan perpustakaan.
-Peningkatan partisipasi masyarakat dan
sekolah.
3 Status lembaga dan tahun berdiri Kantor, Tahun 1988.
4 Kegiatan promosi perpustakaan -Menyelenggarakan pameran buku.
-Menyelenggarakan lomba.
-Menyebar brosur, pamflet, poster dan
publikasi lain berisi promosi layanan
perpustakaan.
B
1
Layanan Perpustakaan
Jam buka
-Senin s.d Jumat pkl. 07.30-13.00
-Sabtu-Minggu pkl. 08.00-12.00
2 Anggota perpustakaan Total anggota terdaftar 383 orang
Komposisi anggota berdasarkan jenis
dan golongan:
-Mahasiswa/pelajar:65%
-Dosen/Guru:21%
-Karyawan:14%
3 Jumlah penduduk 589 jiwa (2013)
25
4 Kegiatan layanan perpustakaan -Layanan baca ditempat.
-Layanan keanggotaan.
-Layanan sirkulasi.
-Layanan referensi.
-Layanan koleksi kliping.
-Layanan bercerita untuk anak-anak.
-Layanan pendidikan dan bimbingan
pemustaka.
5 Jumlah perpustakaan yang dibina -Perpustakaan desa/kelurahan:62
-Perpustakaan kecamatan:6
-Perpustakaan sekolah:248
6 Potensi daerah Pariwisata
C
1
Koleksi Perpustakaan
Total koleksi berdasarkan judul
30.471 Judul
2 Total koleksi berdasarkan
eksemplar
65 eksemplar
D
1
Tenaga perpustakaan
Total jumlah SDM
47 Orang
2 Jumlah berdasarkan status
kepegawaian
-SD:4%
-SMP:11%
-SMU/SMK:60%
-S1:23%
-S2:2%
E
1
Pengelolaan Perpustakaan
Dana alokasi umum perpustakaan
Rp. 156.936.247.000
2 Total anggaran perpustakaan
3 Sumber anggaran Berasal dari dana APBD dan APBN,
Komposisi persentase alokasi anggaran
-Pengembangan koleksi:1,59%
-Belanja lain:98,41%
4 Prestasi kelembagaan -Tahun 2008 juara III Lomba Bercerita
Tingkat SD.
26
F
1
2
3
4
5
6
7
Sarana dan Prasarana
Alamat lembaga
Status tanah
Luas tanah
Status gedung
Luas gedung
Fasilitas Gedung
Kondisi geografis daerah
-Di Kawasan Puspem Badung
-Tanah pemerintah
-Milik Pemerintah Kabupaten Badung
-Ruang tamu (lobby)
-Ruang kepala kantor
-Ruang kasubag TU
-Ruang seksi pengolahan
-Ruang seksi bintek
-Ruang seksi layanan
-Ruang arsip dan gudang
-Ruang pertemuan
-Paintry
-Toilet umum
-Dataran dan pesisir.
(Sumber: Perpustakaan Umum Kabupaten Badung)
(Sumber: Perpustakaan Umum Kabupaten Badung)
27
Tabel 2.4 Studi Banding Fasilitas Sejenis
No SPESIFIKASI KANTOR PERPUSTAKAAN
PROVINSI BALI
A
1
Penyelenggaraan Perpustakaan
Sejarah singkat
- Keberadaan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Perpustakaan Negara Provinsi Bali yang pertama kali didirikan di Singaraja pada tanggal 1 Februari 1959. Saat itu perpustakaan ini dipimpin oleh St. Kosta Soegeng sampai dengan tahun 1968. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 095/0/1979 tanggal 29 Mei 1979, mengalami perubahan nama menjadi Perpustakaan Wilayah dan ada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan klasifikasi tipe B dikarenakan jumlah koleksi buku yang ada pada saat itu kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) judul.
Mengingat pentingnya peran perpustakaan sebagai tempat kegiatan non formal, juga salah satu sarana pelestarian bahan pustaka yang berfungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi kebudayaan dan lainnya, maka pada tanggal 6 Maret 1989 terbitlah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional. Dengan terbitnya Keppres tersebut nama Perpustakaan Wilayah diganti menjadi Perpustakaan Daerah Bali. Perpustakaan ini berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada saat proses pengalihan status ini, Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Made Sutanaya, BA. (1968-1990).
Pada bulan Desember 1997 terbit Keppres Nomor 50 tahun 1997 tentang
28
Perpustakaan Nasional RI yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI. Dengan terbitnya Keppres dan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional tersebut, maka Perpustakaan Daerah Bali berubah nama lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Bali dengan peningkatan status menjadi perpustakaan tipe A (eselonering II) karena jumlah koleksinya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) judul..
Dengan adanya kebijakan pindahnya kantor-kantor tingkat Provinsi dari Singaraja ke Denpasar maka perpustakaan ini juga ikut pindah ke Denpasar. Perpustakaan yang di Singaraja selanjutnya berstatus Unit Layanan. Terhitung dari tahun 1990 sampai dengan 1999 perpustakaan ini dipimpin oleh Drs. I Wayan Rateng Arimbawa. Selanjutnya sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 pimpinan perpustakaan ini dipegang oleh Drs. Elazar Mangku Barus, SH.
Terbitnya UU tentang Otonomi Daerah serta Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2001, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menjadikan perpustakaan ini bukan lagi lembaga vertikal / pusat tapi telah lebur menjadi salah satu perangkat di daerah (Provinsi Bali). Nama lembaganya pun kemudian menyesuaikan menjadi Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bali. Seluruh asset dan personilnya diserahkan kepada Gubernur Bali. Pada saat ini pimpinan dipegang oleh Albiner Silaen, SE. (2000-2008)
Sejak diberlakukannya PP 41 Tahun
29
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta diterbitkannya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,maka sejak 28 Juli 2008 perpustakaan ini digabung dengan Kantor Arsip Daerah. Nama lembaganyapun kemudian berubah menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali. Terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2008 lembaga ini dipimpin oleh Ni Luh Putu Praharsini, SH. dan kemudian pada mutasi awal tahun 2012 lembaga ini dipimpin oleh Luh Putu Haryani, SE. MM.
2 Visi dan Misi -Visi
Terwujudnya Perpustakaan dan Arsip
yang Bernilai Guna sebagai Wahana
Pembelajaran dan Pelestarian Menuju
Bali yang Maju, Aman, Damai dan
Sejahtera
-Misi
Mewujudkan Layanan Prima
Perpustakaan dan Pelestarian Bahan
Pustaka
Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan Perpustakaan
Meningkatkan Penataan, Pengelolaan, Pelayanan
Mewujudkan Deposit, Pengolahan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Melaksanakan Tertib Administrasi Bidang Perpustakaan
3 Status lembaga dan tahun berdiri -2008
4 Kegiatan promosi perpustakaan -Menyelenggarakan pameran buku.
B Layanan Perpustakaan Senin-Rabu : Pkl. 08.00 - 15.30 Wita
30
1 Jam buka Jumat : Pkl. 08.00 - 13.00 Wita
Sabtu : Pkl. 08.00 - 15.00 Wita
Minggu : Pkl. 08.00 - 13.00 Wita 2 Kegiatan layanan perpustakaan -Pelayanan baca ditempat
-Pelayanan administrasi perkantoran
-Peningkatan sarana dan prasarana arsip
-Monitoring dan evaluasi kearsipan
-Pembangunan data base informasi
kearsipan
-Penyediaan bahan perpustakaan umum
daerah
C
1
Tenaga perpustakaan
Total jumlah SDM
42 Orang
2 Jumlah berdasarkan status
kepegawaian
30 Orang
2 Sumber anggaran Berasal dari dana APBD dan APBN,
F
1
2
Sarana dan Prasarana
Alamat lembaga
Status tanah
Jl. Teuku Umar No. 55 Denpasar - Bali (80114)
Kepemilikan sendiri
31
(Sumber: Perpustakaan Provinsi Bali
(Sumber: Perpustakaan Provinsi Bali)
2.6. Kesimpulan Studi Banding Fasilitas Sejenis
a.Perpustakaan Kabupaten Badung
Perpustakaan ini di dirikan oleh Yayasan Perpustakaan Umum dan
Penerbitan Daerah Bali pada tanggal 2 Mei 1990 sampai tanggal 26 November
1988, Pada tanggal 26 November 1988 berubah menjadi UPT Dinas Pendidikan
Dasar Provinsi Bali (keputusan Gubernur No. 501 Tahun 1990), dan tanggal 31
Desember menjadi UPT Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Badung (keputusan
Bupati KDH Tk.II Badung No. 1400 Tahun 1990, lalu pada tanggal 21 Juli 2008
menjadi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Badung sampai sekarang.
32
Perpustakaan ini memiliki kesan formal jika masuk kedalam perpustakaan.
Perpustakaan bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman, tetapi
perlu fasilitas penunjang seperti ruang internet, ruang pemeran.
Membangun perpustakaan tidak cukup hanya sekedar bangunan tersebut
terbangun tetapi bagaimana cara dalam membangun perpustakaan (sarana dan
prasarana), tampilan bangunan sedemikian menariknya agar masyarakat lebih
mudah mengenal dan senang datang ke perpustakaan.
b.Perpustakaan Provinsi Bali
Perpustakaan Negara Provinsi Bali yang pertama kali didirikan di singaraja
pada tanggal 1 Februari 1959, selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 095/0/1979 tanggal 29
Mei 1979 mengalami perubahan nama menjadi Perpustakaan Wilayah.
Mengingat pentingnya peran perpustakaan sebagai tempat sumber informasi
ilmu pengetahuan, maka pada tanggal 6 Maret 1989 terbitlah Keputusan
Presiden (Keppres) No:11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, dengan
terbitnya Keppres tersebut nama Perpustakaan Wilayah diganti menjadi
Perpustakaan Daerah Bali. Pada bulan Desember 1997 terbit Keppres No:50
Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional RI yang kemudian diikuti dengan
terbitnya Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No: 44 Tahun 1998
tentang Organisasi dan Tata Kerja, dengan terbinya keputusan maka berubah
nama lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Bali. Dengan adanya
kebijakan pindahnya kantor tingkat Provinsi dari Singaraja ke Denpasar makan
perpustakaan ini ikut pindah ke Denpasar. Sejak berlakunya PP 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta diterbitkannya Peraturan Daerah
(PERDA) Provinsi Bali No: 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka sejak 28 Juli 2008
perpustakaan ini digabung dengan Kantor Arsip Daerah lalu nama lembaganya
berubah menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali sampai saat ini.
Perpustakaan ini juga memberikan layanan baca ditempat, layanan
administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana arsip, monitoring
dan evaluasi kearsipan, penyediaan bahan perpustakaan umum daerah.
33
2.7. Spesifikasi Umum Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
Dari berbagai kajian teoritis dan studi banding terhadap proyek sejenis
yang dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik persyaratan umum dari
Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
2.7.1. Pengertian
Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota merupakan suatu wadah/tempat
pusat mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi
dengan berbagai sarana/media yang tersedia (koleksi karya tulis, karya cetak dan
karya rekam serta digital) guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi dan rekreasi bagi masyarakat luas daerah kabupaten/kota
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial dan dikelola oleh institusi
secara professional dengan sistem yang baku.
2.7.2. Tujuan
Tujuan dari pengadaan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota ini adalah
untuk mengubah pandangan masyarakat pada umumnya tentang perpustakaan
sebagai tempat yang membosankan, deretan buku berdebu, tetapi sebagai wadah
dengan tujuan:
a.Sebagai pusat informasi.
b.Memberikan layanan kepada pemustaka.
c.Meningkatkan kegemaran membaca.
d.Memperluas wawasan dan pengentahuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dengan suasana nyaman, aman, relax, dinamis, menyenangkan dan
inspiratif, dengan fasilitas lebih lengkap yang diperlukan untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan social.
2.7.3. Fungsi
Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota berfungsi sebagai wahana untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi
untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat. Selain menjadi
ruang baca, perpustakaan ini juga sekaligus bisa menjadi ruang publik bagi
masyarakat.
34
2.7.4. Manfaat Pengadaan
1.Bagi masyarakat umum
a.Sebagai sarana untuk mencari dan memenuhi kebutuhan informasi
masyarakat.
b.Meningkatkan minat baca masyarakat sejak usia dini.
c.Menyediakan sarana rekreasi edukatif bagi masyarakat melalui membaca.
2.Bagi ilmu pengetahuan dan dunia pengetahuan
a.Meletakkan dasar-dasar ke arah belajar mandiri.
b.Meningkatkan mutu pendidikan dengan penyediaan informasi yang lengkap
secara cuma-cuma bagi pelajar, mahasiswa, staf pengajar maupun para ilmuan.
3.Bagi pemerintah
a.Dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan Kota Denpasar pada
khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
b.Turut serta dalam mensukseskan tujuan pemerintah dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.
2.7.5. Aktivitas dan Kegiatan
Kegiatan dan aktivitas dalam Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota
dikelompokan menjadi empat, yaitu:
1.Kegiatan utama yang dilakukan dalam perpustakaan umum kota Denpasar ini,
meliputi kegiatan mencari informasi/koleksi perpustakaan (karya tulis, karya
cetak dan karya rekam serta digital), pelayanan referensi, belajar dan membaca
(ditempat) sejak usia dini, layanan bercerita, layanan keliling (mobil keliling),
kegiatan pemutaran film dan layanan bimbingan pemustaka.
2.Kelompok kegiatan pendukung, merupakan kegiatan yang keberadaannya dapat
mendukung kegiatan utama, seperti: layanan informasi dan registrasi, bedah
buku, berseminar, kegiatan lomba-lomba dan promosi, pameran, memberi buku
dan alat tulis, istirahat, kegiatan pendaftaran anggota baru perpustakaan,
kegiatan menunggu, kegiatan penitipan barang.
3.Kegiatan pengelola merupakan kegiatan pengelolan dan pelayanan
perpustakaan.
35
4.Kegaiatan servis dalam Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota merupakan
kegiatan yang berkaitan dengan utilitas: penyimpanan, penyeleksian serta
perawatan buku baru dan lama, pengembangan koleksi.
2.7.6. Fasilitas
Untuk mendukung kegiatan tersebut, fasilitas-fasilitas yang disediakan
adalah sebagai berikut:
1.Fasilitas utama, merupakan fasilitas yang mewadahi kegiatan utama yaitu
berupa ruang perpustakaan anak (ruang meyimpan, membaca), ruang
perpustakaan umum/dewasa (ruang membaca, meyimpan), ruang referensi,
ruang terbitan berkala, ruang audio visual, ruang internet dan e-book, ruang
layanan mobil keliling.
2.Fasilitas pendukung, terdiri dari ruang informasi, ruang sirkulasi/peminjaman,
pengembalian dan pendaftaran anggota perpustakaan, ruang pameran buku baru,
ruang katalog, ruang penitipan barang, lobby, ruang serba guna.
3.Fasilitas pengelola merupakan fasilitas yang mewadahi kegiatan pengelola,
ruang rapat, lobby, pengelola, loker, ruang ganti, pantry.
4.Fasilitas servis, merupakan fasilitas yang mewadahi kegiatan servis, yaitu terdiri
dari ruang bongkar muat, ruang penerimaan dan gudang buku baru, gudang
pelengkapan & alat, ruang pengolahan & perawatan koleksi, ruang MEP, ruang
pos jaga.
2.7.7. Waktu Operasional
Waktu layanan Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota beroperasi sekurang-
kurangnya delapan jam setiap hari mulai jam 08.00-15.30, dengan pengurangan
waktu operasional sesuai ketentuan setempat (misalkan hari besar dan perayaan
tertentu).
2.7.8. Sistem Pengelolaan dan Pembiayaan
Prinsip umum pengelolan dan pembiayaan Perpustakaan Umum
Kabupaten/Kota secara rutin bersumber melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanjan Daerah (APBD), dari sumber lain yang tidak mengikat, seperti donator
yang peduli terhadap kemajuan perpustakaan maupun secara mandiri melalui
pembangunan usaha kecil.