BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu

yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan,

pertikaian, perselisihan, perkara.15 Kata sengketa, dalam Bahasa Inggris

sama dengan “conflict” atau “dispute”.16 Sengketa atau konflik

hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan

kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.17 Kosakata

“conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan

kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih

dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang

menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya

memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik

berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak

yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau

keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang

dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.18

15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia Pusat Bahasa, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1272

16 John.M.Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, Peberbit PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 138.

17 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 3.

18 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

10

Literatur lain menyebutkan bahwa sengketa adalah pertentangan

atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial)

yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-

kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek

permasalahan.19

Konflik juga dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi

pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak. Owen RG

menyatakan bahwa penyebab konflik adalah aturan-aturan yang

diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis yang

penerapannya terlalu kaku dan keras. Schuyt menyatakan bahwa

konflik adalah suatu situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau

lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak

dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan

sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain. Robbins dan Hudge

mendefinisikan konflik sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak

memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif

sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama.

Sementara Flippo menyatakan20 perselisihan atau konflik terjadi jika

dua orang (kelompok) atau lebih merasa bahwa mereka mempunyai:

a). tujuan-tujuan yang tidak selaras,

b). kegiatan yang saling menguntungkan.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Dauglas, bahwa konfik

adalah suatu keadaan, bukan proses. Orang yang menentang

kepentingan, nilai atau kebutuhan berada dalam keadaan konfik, yang

mungkin laten (berarti tidak muncul ke permukaan, tidak

ditindaklanjuti ataupun diselesaikan). Konflik yang muncul ke

permukaan yang ditindaklanjuti ataupun diselesaikan, salah satu bentuk

19 DY Witanto, Hukum Acara Media, Penerbit Alfabeta, Bandung 2011, hlm. 2. 20 Pujiono, Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank Syariah di

Indonesia, Penerbit SmartMedia, Surakarta, 2012, hlm. 67. 11

proses adalah (penyelesian) sengketa. Konflik bisa saja terjadi tanpa

perselisihan, tetapi perselisihan tidak bisa ada tanpa konflik. Sebuah

konflik tidak tertutup kemungkinan terdapat beberapa sengketa yang

memungkinkan untuk diselesaikan satu persatu, yang pada akhirnya

akan menyelesaikan konflik tersebut.

b. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang

dilaksanakan menurut prinsip syariah (penjelasan Pasal 49 huruf i),21

meliputi:

a). Bank syariah;

b). Asuransi syariah;

c). Reasurasi syariah;

d). Reksa dana syariah;

e). Obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah;

f). Sekuritas syariah;

g). Pembiayaan syariah;

h). Pegadaian syariah;

i). Dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah,

j). Lembaga keuangan mikro syariah

Bank Syariah meliputi 3 (tiga) kerangka pembiayaan:22

1). Pembiayaan ber-aqad Ijarah (jual beli)

Pembiayaan ini digolongkan sebagi pembiayaan yang bersifat

investasi, jenis produk yang dikeluarkan meliputi:

a). Al-Bai’u Bitsaman Ajil (jual beli dengan cara angsuran)

b). Al-Murabaha (jual beli dengan cara jatuh tempo)

c). Produk Ijarah (sewa menyewa)

21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

22 M.Nijatullah Sidiqqi, Bank Islam, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984, hlm.56 12

2). Pembiayaan ber-aqad Hasan (kebajikan)

Pembiayaan ber-aqad hasan adalah pembiayaan yang berorientasi

pada kebajikan, yaitu bank yang memberikan pembiayaan kepada

pihak-pihak yang tergolong dalam asnaf.

3). Pembiayaan ber-aqad Syarikah (kerjasama)

Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis

produk pembiayaan syarikah meliputi:

a). Pembiayaan Al-Mudharobah (pembiayaan dengan dana 100%

dari bank).

b). Pembiayaan Al-Musyarakah (pembiayaan dengan jumlah

modal sebagian antara pihak bank dengan pihak peminjam).

Sistem pengembangan produk di Bank Syariah dapat dilakukan

melalui 5 (lima) prinsip yaitu:23

a. Prinsip Wadiah (simpanan)

b. Prinsip Syarikah (bagi hasil)

c. Prinsip Tijarah (jual beli/ pengembalian keuntungan)

d. Prinsip Al Ajr (pengambilan fee)

e. Prinsip al-Qard (biaya administrasi)

Musyarakah berasal dari kata syirkah, yang artinya campur

atau percampuran.24 Maksud percampuran disini adalah seseorang

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak

mungkin untuk dibedakan.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak

atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

23 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Penerbit Azkia Publisher, Jakarta, 2002, hlm. 123

24 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Penerbit PT. Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 125. 13

kesepakatan.25 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13)26 yang

dimaksud dengan Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank

Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan

kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip

Syariah.

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah suatu

bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan

prinsip syariah.27 Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)

Musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh

disertai dengan wa'd (kesediaan atau janji dari satu pihak (lembaga

keuangan syariah) kepada pihak lain (nasabah) untuk

melaksanakan sesuatu). Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah

bertindak selaku mitra (syarik), yang masing-masing berkewajiban

menyediakan modal dan kerja.

Penyelesian sengketa ekonomi syariah di pengadilan merupakan

upaya terakhir (the last resort), apabila upaya penyelesaian sengketa di

luar pengadilan tidak berhasil. Penyelesaian di luar pengadilan dapat

ditempuh dengan beberapa alternatif seperti; konsultasi, negoisasi,

mediasi, konsilidasi, atau penilaian para ahli, dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa menurut sistem ekonomi syariah tidak jauh

berbeda dengan penyelesaian sengketa menurut hukum Nasional.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berlandaskan hukum Islam

dapat dengan cara perdamaian (sulh/islah), arbitrase (tahkim) dan

pengadilan (al-Qadla).

25 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Penerbit Gema Insanai, Jakarta, 2001, hlm. 90.

26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 27 Fatwadewan Syari’ah NasionalNomor 55/DSN-MUI/V/2007 Tentang Pembiayaan Rekening

Koran Syariah Musyarakah 14

c. Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Lembaga Peradilan di Indonesia)

dan Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi (di luar Pengadilan)

1). Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi (Lembaga Peradilan di

Indonesia)

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga

peradilan. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan untuk

mendapatkan keadilan melalui sistem perlawanan (the adversary

system) dan menggunakan paksaan (coercion) dalam mengelola

sengketa serta menghasilkan suatu keputusan win-lose solution

bagi pihak-pihak yang bersengketa.28

Konsep Negara hukum yang dahulu dilaksanakan menganut

rechtaat sekarang dinetral menjadi Negara hukum, artinya konsep

Negara hukum sebelum amandemen ditegaskan dalam penjelasan

Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan

“Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat)

tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat), akan tetapi setelah

amandemen pernyataan prinsip hukum dipindah kedalam kalimat

netral.”29

Penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan

kehakiman (judicial power) yang secara konstitusional disebut

badan yudikatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2)

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Kekuasaan

Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya di dalam:

28 Adi Sulistyono, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2007,hlm. 3-4

29 Ma’sun Ahmad, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 48.

15

a). Lingkungan Peradilan Umum;

b). Lingkungan Peradilan Agama;

c). Lingkungan Peradilan Militer;

d). Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

dan oleh sebuah Mahkkamah Konstitusi, sudah seharusnya

menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan

segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis,

sehingga keadilan yang ingin dicapai diwujudkan,

dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan

hakim, yaitu keadilan yang berorentasi pada keadilan hukum

(legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan

masyarakat (social justice).30

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Semua peradilan di seluruh Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan undang-undang

Jaman Hindia Belanda sesuai dualisme hukum, maka

pengadilan di bagi atas Peradilan Gubernemen dan Peradilan

Pribumi. Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak

dan di luar Jawa di lain pihak. Dibedakan peradilan untuk golongan

Eropa (Belanda) dan untk Bumiputera. Umumnya peradilan

Gubernemen untuk golongan Eropa pada tingkat pertama ialah

Raad van Justitie sedangkan untuk golongan Bumiputera ialah

Landraad. Raad van Justitie ini juga menjadi peradilan banding

untuk golongan pribumi yang diputus oleh Landraad. Hakim-

hakim pada kedua macam peradilan tersebut tidak tentu. Banyak

orang Eropa (Belanda menjadi Landraad), tetapi ada orang

30 Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct,) dalam Achmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5.

16

Bumiputera di Jawa menjadi hakim Pengadilan Keresidenan yang

yurisdiksinya untuk orang Eropa.31

Pengadilan gubernemen untuk orang eropa:

a). Raad van Justitie;

b). Hoogerechtshof.

Pengadilan gubernemen untuk orang pribumi ialah:

a). Landraad;

b). Raad van Justitie.

Orang Bumiputera di Jawa dan Madura dikenal pengadilan:

a). Districtgerecht;

b). Regenschapgerecht;

c). Peradilan Swapraja ialah peradilan di daerah swapraja. Di

Jawa ada tiga peradilan swapraja, yaitu Surakarta, Yogyakarta

dan Mangkunegara, tetapi dibatasi subyeknya yaitu hanya

keluarga dekat dan pegawai raja, yang lain tunduk pada

Pengadilan Gubernemen;

d). Peradilan Pribumi ialah peradilan orang pribumi di daerah

yang diperintah langsung.

Orang Bumiputera di luar Jawa dan Madura juga dikenal beberapa

peradilan yaitu:

a). Negorijrecht (khusus Ambon);

b). Districtgerecht (khusus Bangka-Belitung), Manado, Sumatera

Barat, Tapanuli dan Banjarmasin-Ulu Sungai);

c). Magistraats gerecht;

d). Landgerecht.

31 Andi Hamzah, Komentar Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikutip dari Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.3

17

Masa pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan

sistem peradilan, kecuali hapusnya perbedaan golongan penduduk,

maka hapuslah Raad van Justitie sebagai peradilan Golongan

Eropa. Hal ini diatur di dalam Usama Serei Nomor 1 Tahun 1942,

yang waktu itu ialah:

a). Pengadilan Negeri (Tihoo Hoin);

b). Pengadilan Tinggi (Kotoo Hoin);

c). Pengadilan Agung (Saiko Hoin).

Susunan pengadilan ini diatur di dalam Usamu Serei Nomor 3

Tahun 1942. Pada setiap pengadilan tersebut ada kejaksanaan,

yaitu:

a). Saiko Kensatsu (Pengadilan Agung);

b). Kootoo Kensatsu Nyoko (Pengadilan Tinggi);

c). Tihoo Kensatsu Nyoku (Pengadilan Negeri).

Sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 keadaan

tersebut dipertahankan dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-

Undang Dasar 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 yang

berbunyi: “Segala badan Negara dan peraturan yang masih

langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut

Undang-Undang Dasar ini”.

Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, dasar peradilan yaitu:

a). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-

undang.

b). Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur

dengan undang-undang. Sebagai perwujudan Pasal 24,

Undang-Undang Dasar 1945, dibuatlah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang ini

18

menentukan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan

dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum;

b. Peradilan Agama,

c. Peradilan Militer;

d. Peradilan Tata Usaha Negara.32

Sudah seharusnya hakim dalam menjalankan tugasnya dalam

menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari

pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang

seadil-adilnya.33

32 Andi Hamzah, op.cit., hlm. 3-5. 33 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman, Pasca Amandemen Konstitusi, Penerbit Kencana Prenada

Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 50. 19

Skema Penyelesaian Basyarnas

(Pasal 25, 27, 58 dan 59 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Keterangan:

Pasal 25 (1): Badan Peradian yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara Pasal 27 (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 25.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 58: Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan Negara melalui arbitrase atau altenatif penyelesaian sengketa. Pasal 59: (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa

Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

Pengadilan Agama

Putusan tidak dilaksanakan

BASYARNAS

20

Sistem Peradilan di Indonesia

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi yang

memegang kekuasaan kehakiman di dalam negara Republik

Indonesia. Dalam trias politika,34 Mahkamah Agung mewakili

kekuasaan yudikatif. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

(perubahan ketiga), Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan

oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah

Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara.

Kedudukan Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 24 ayat

(1):35 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan. Pasal 24A ayat (1):36 Mahkamah Agung berwenang

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-

undang. Pasal 28 ayat (1):37 Mahkamah Agung bertugas dan

berwenang memeriksa dan memutus: a) permohonan kasasi; b)

sengketa tentang mengadili; c) permohonan peninjauan kembali38

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

34 Montesquieu, The Spirit of Law: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, terj. M. Khoiril Anam , Penerbit Nusa Media, 2015, Bandung, hlm. 62.

35 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 36 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 38 Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa, karena bertentangan dengan azas

kepastian hukum (nebis in idem), artinya tidak boleh terjadi dua kali terhadap putusan yang sama antara dua pihak yang sama, dalam Ma’sun, op.cit, hlm. 100.

21

1.1 Peradilan Umum

a. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga

peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang

berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan

Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus

oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi selaku salah

satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum

mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan

dalam dalam Pasal 51 menyatakan:39

(1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili

perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.

(2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang

mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa

kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di

daerah hukumnya.

Tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas

pengadilan juga dapat memberikan keterangan,

pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada Instansi

Pemerintah di daerahnya apabila diminta.40. Dan selain

tugas dan kewenangan diatas pengadilan dapat diserahi

tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-

Undang Pasal 52 ayat 2.41 Susunan Pengadilan Tinggi

dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah

hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri

39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilam Umum,

40 Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

22

atas Pimpinan (seorang Ketua Pengadilan Tinggi dan

seorang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi), Hakim Anggota,

Panitera, dan Sekretaris.

b. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri) merupakan

sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum

yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri

berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan

pada umumnya.

Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah

Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri

dari Pimpinan (Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua

Pengadilan Negeri), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris,

dan Juru Sita. Kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana

Pasal 6142: Dalam hal para pihak tidak melaksanakan

putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan

atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.

1.2. Peradilan Agama43

a. Pengadilan Tinggi Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang

42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. 43 Peradilan Agama memiliki spesifikasi tersendiri, karena ketundukannya pada dua sistem

hukum yang berbeda, yaitu hukum syariah Islam dan hukum Negara dalam Jihadul Hayat dan Refky Fie Inanda, Peradilan Agama Era Reformasi Kedua setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1996, tentang Peradilan Agama, dalam artikel Panggung Hukum, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, vol.1, no.1, Januari 2015, hlm 127.

23

Pengadilan Agama menyatakan bahwa lingkup pengadilan

agama terdiri atas:

(1) Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan

tingkat banding, bertempat kedudukan sama dengan

daerah pengadilan tinggi;

(2) Pengadilan Agama sebagai badan peradilan tingkat

pertama, bertempat kedudukan sama dengan pengadilan

negeri;

(3) Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga

peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang

berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan

tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki

tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

banding.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas

dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan

terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan

Agama di daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama

dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum

meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi

Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua),

Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Jadi tugas dan wewenang pengadilan tinggi agama

adalah:

24

(a). Mengadili perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

(b). Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa

kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di

daerah hukumnya.

b. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga

peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang

berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai

Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki

tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:

(a). Perkawinan;

(b). Warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam;

(c). Wakaf dan shadaqah;

(d). Ekonomi syari'ah.44

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-

Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau

Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari

Pimpinan (Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua

Pengadilan Agama), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris,

dan Juru Sita.

44 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

25

Hakim Pengadilan adalah Pejabat yang melakukan

tugas kekuasaan kehakiman45 yang mempunyai tugas

pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia.46 Hakim wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

di masyarakat. Hukum yang sedang berkembang di

masyarakat termasuk hukum ekonomi syariah yang sudah

menjadi kewenangan peradilan agama, hakim mempunyai

tugas untuk menegakkannya dengan cara-cara yang telah

diatur dalam hukum acara peradilan agama..

Kebaikan dari sistem ini (jalur litigasi) adalah:

1) Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem

peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan

peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis

sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini)

2) Biaya yang relatif lebih murah (salah satu azas peradilan

Indonesia adalah sederhana, cepat dan murah.47

Sedangkan kelemahan dari sistem ini (jalur litigasi) adalah:

1) Kurangnya kepastian hukum (karena terdapat hierarki

pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri

45 Pasal 11 Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

46 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 47 Pramono Sukolegowo, Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di

Lingkungan Peradilan Umum, dalam artikel Dinamika Hukum, vol.8, no.1, Jan 2008, hlm. 34. 26

memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak,

pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke

Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga

butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum

tetap).

2) Hakim yang "awam" (hakim harus paham terhadap semua

jenis hukum). Namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada

bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut

harus belajar lagi, dikarenakan para pihak tidak bisa memilih

hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya akan

mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan

bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk

memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau

tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara.

apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa

tersebut. Berdasarkan konsekuensi bahwa putusan hakim akan

memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang

lain, maka berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia,

Hakim wajib memerintahkan para pihak melaksanakan

mediasi48 untuk berdamai. Aspek damai dan kerukunan

menjadi tujuan utama.49 Perdamaian tidak tercapai, maka

pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Meskipun pemeriksaan

perkara dilanjutkan kesempatan untuk melakukan perdamaian

bagi para pihak tetap terbuka. Para pihak sepakat untuk

berdamai, Hakim membuat akta perdamaian (acte van

daading), intinya berisi para pihak harus menaati akta

48 Ramdani Wahyu Sururie, Implementasi Mediasi dalam Peradilan Agama, dalam artikel Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, vol.12, no.2, Desember 2012, hlm.151.

49 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 8.

27

perdamaian tersebut dan tidak dapat mengajukan lagi perkara

ke pengadilan, jika perkara yang sama tetap diajukan ke

pengadilan maka perkara akan ditolak dengan alasan ne bis in

idem (perkara yang sama tidak boleh diperkarakan dua kali),

karena akta perdamaian telah berkekuatan sama dengan

putusan yang final dan mengikat (tidak ada upaya hukum).

2). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jalur Non-Litigasi (di luar

Pengadilan)

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau alternatif

penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR),

berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternative dispute resolution does not describe a single approach or method, but comprises many practise for settling dispute between parties. ADR methods fall into two major catagories: binding and consensual. binding methods, as the name indicates, result in outcomes that automatically bind the parties, whereas consensual methods allow the parties to help shape the agreement and require their join aprroval to take effect.50 Dasar hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-

litigasi) dapat disampaikan sebagai berikut:51

a). Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Semua peradilan di

seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara

dan ditetapkan dengan Undang-Undang;

b). Pasal 1851 KUHPerdata: Perdamaian adalah suatu persetujuan

yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau

50 Scott H. Blackman&RebeccaM.Mc.Neill, Altenative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Dispute, The American University Law Review, volume.47:1709,1998, p.1712

51 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama, Penerbit Kencana Prenandamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 438-440 .

28

menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu

perkara yang sedang diperiksa pengadilan maupun mencegah

timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis;

c). Pasal 1855 KUHPerdata: Setiap perdamaian hanya mengakhiri

perselisihan yang termaktub di dalamnya, entah para pihak

merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah

maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa

uang ditulis itu;

d) Pasal 1858 KUHPerdata: Di antara pihak-pihak yang

bersangkutan, suatu perdamain mempunyai kekuatan seperti

suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak

dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan

mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak

dirugikan;

e). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi:

1). Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan

oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa

yang didasarkan pada iktikad baik dengan

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di

Pengadilan Negeri.

2). Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung

oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas)

hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan

tertulis.

3). Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana

dimaksud ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas

29

kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda

pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih

penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

4). Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14

(empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih

penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak

berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak

berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para

pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau

lembaga alternative penyelesaian sengketa untuk menujuk

seorang mediator.

5). Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau

lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu

paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah dapat

dimulai.

6). Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan

memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama 30

(tiga puluh) hari harus mencapai kesepakatan dalam

bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang

terkait.

7). Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat

secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk

dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan

di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak penandatanganan.

30

8). Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai

dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

pendaftaran.

9). Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka

para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat

mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga

arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

f). Ayat (7) dari Pasal 6 undang-undang ini mewajibkan

didaftarkannya perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) sejak penandatangan.

Perjanjian tersebut bersifat final dan mengikat para pihak

untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

g). Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah Akta

Notaris merupakan akta autentik52.

Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang

Kekuasaan Kehakiman, yakni a). konsultasi; b). negoisasi; c).

mediasi; d). konsiliasi; atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 55 ayat (2)

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, ada tiga model penyelesain sengketa non

litigasi, yaitu:53

1). Musyawarah

Musyawarah merupakan salah satu bentuk alternative

penyelesaian sengketa di luar pearadilan. Musyawarah dapat

disamakan dengan proses negoisasasi. Kata negotiation dalam

52 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

53 Pasal 55 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 31

bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu

berunding atau bermusyawarah.54 Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, yaitu:55

a). Proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai

kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau

organisasi ) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain.

b). Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan

antara pihak yang bersengketa.

Negotiation is the term referring to the efforts of the parties themselves to resolve an area of contention before resorting to calling in a third party and, as such, naturally precedes ADR or litigation.56

Menurut Joni Emiron, negoisasi dapat diartikan sebagai

upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses

peradilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas

dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.57 Menurut Fisher

dan Ury, negoisasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang

untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki

kepentingan yang sama maupun berbeda, tanpa keterlibatan pihak

ketiga, baik pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil

keputusan (mediator) atau pihak ketiga yang berwenang

mengambil keputusan (ajudikator).58

Menurut Garry Goodpaster yang dimaksud negoisasi adalah

proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain,

suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan bervariasi

54 Abdul Manan, Penerapan Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Hukum Agama, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 171

55 Departemen, op.cit., hlm. 957 56 Carol Daugherty Rasnic, Alternative Dispute Resolution Ratherthan Litigation: A Look At

Current Irish And American Laws, Judicial Studies Institute Journal, 2004, p.183. 57 Abdul Manan,2006, op.cit.,hlm. 171. 58 Widyaningsih Widyaningsih, et, al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Penerbit Kencana,

Jakarta, 2005, hlm 228. 32

serta bernuansa sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai

orang. Musyawarah merupakan negoisasi yang lebih dikenal oleh

banyak pihak.59

Negoisasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang

untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki

berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negoisasi

merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk

mendiskusikan penyelesainnya tanpa keterlibatan pihak ketiga

sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil

keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

Terdapat beberapa teknik negoisasi yang dikenal, yaitu:60

1). Teknik Negoisasi Kompetitif

a). Diterapkan untuk negoisasi yang bersifat alot;

b). Adanya pihak yang mengajukan permintaan tinggi pada

awal negoisasi;

c). Adanya pihak yang menjaga tuntutan tetap tinggi

sepanjang proses;

d). Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas;

e). Perunding lawan dianggap sebagai musuh;

f). Adanya pihak yang menggunakan cara-cara berlebihan

untuk menekankan pihak lawan;

g). Negoisator tidak memiliki data-data yang baik dan akurat.

2). Teknik Negoisasi Kooperatif

a). Menganggap negoisator pihak lawan sebagai mitra, bukan

sebagai musuh;

b). Para pihak menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan

mau bekerja sama;

59 Abdul Manan, Loc.it 60 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negoisasi,

Mediasi, Konsilidasi dan Arbitrase, Penerbit Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 19 33

c). Tujuan negoisator adalah penyelesaian sengketa yang adil

berdasarkan analisis yang obyektif dan atas fakta hukum

yang jelas.

3). Teknik Negoisasi Lunak

a). Menempatkan pentingnya hubungan timbal-balik antar

pihak;

b). Tujuannya untuk mencapai kesepakatan;

c). Memberi konsensi untuk menjaga timbal-balik;

d). Mempercayai perunding;

e). Mudah mengubah posisi;

f). Mengalah untuk mencapai kesepakatan;

g). Beresiko saat perunding lunak menghadapi seorang

perunding keras, karena yang terjadi adalah pola “menang

kalah” dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu.

4). Teknik Negoisasi Keras

a). Negoisator lawan dipandang sebagai musuh;

b). Tujuannya adalah kemengangan;

c). Menuntut konsesi sebgai prasyarat dari hubungan baik;

d). Keras terhadap orang maupun masalah;

e). Tidak percaya terhadap perunding lawan;

f). Menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan

(win-lose);

g). Memperkuat posisi dan menerapkan tekanan.

5). Teknik Negoisasi Interest Based

a). Sebagai jalan tengah atas pertentangan teknik keras dan

lunak, karena teknik keras berpotensi citra pecundang bagi

yang minor;

b). Mempunyai empat komponen dasar, yaitu people, interest,

option/solution, dan criteria.

34

2). Mediasi Perbankan

Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui

perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak

memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang

disepakati oleh para pihak.61 Kamus Bahasa Indonesia, mediasi

adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu

perselisihan sebagai penasehat/mediator.62 Mediator adalah pihak

netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

menggunakan cara memutus suatu putusan.

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur

penengahan dimana seorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk

berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang

berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin

didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu

perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri-sendiri.63

Mediation introduces a neutral third party when negotiations have failed. The role of the mediator is not judgmental, nor does he/she take a position on behalf of one party or the other. The underlying principle is to permit the parties themselves to make the ultimate determination resolving the issue, with the mediator’s conciliatory assistance.64

Mediasi dipilih karena dianggap lebih efektif untuk

mengatasi soal pembiayaan litigasi yang besar, penundaan perkara

yang berlarut-larut dan tidak efisiennya litigasi.65 Unsur-unsur

esensial mediasi, yaitu:66

a). Mediasi murpakan cara penyelesaian sengketa melalui

61 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 3.

62 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit, hlm. 892. 63 Gatot Semartono, Arbitrase dan Mediasi, PT. Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 120. 64 Carol Daugherty Rasnic, op.cit, p. 183. 65 Sudargo Gautama, Aneka Hukum Arbitrase Kearah Indonesia Yang Baru, Penerbit Citra

Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 13. 66 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Penerbit PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 13 35

perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus

para pihak;

b). Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak

memihak yang disebut mediator;

c). Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya

membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari

penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Dasar hukum mediasi perbankan adalah Peraturan Bank

Indonesaia Nomor 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang

perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang

Mediasi Perbankan. Dalam melaksanakan fungsi mediasi

perbankan, Bank Indonesia tidak memberikan keputusan dan atau

rekomendasi penyelesaian sengketa kepada Nasabah dan Bank.

Pelaksanaan mediasi perbankan dilakukan dengan cara

menfasilitasi Nasabah dan Bank untuk mengkaji kembali pokok

permasalahan sengketa secara mendasar agar tercapai kesepakatan.

Perjanjian mediasi memuat pernyataan kesepakatan Nasabah

dan Bank untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif

penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada

aturan mediasi. Aturan mediasi memuat kondisi-kondisi yang terkait

dengan proses mediasi, yaitu:67

a). Nasabah dan Bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan

seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok-pokok

sengketa dalam pelaksanaan mediasi;

b). Seluruh informasi dari para pihak yang berkaitan dengan proses

mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak

dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain diluar pihak-

67 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hm.132.

36

pihak yang terlibat dalam proses mediasi yaitu pihak-pihak

selain Nasabah, Bank dan Mediator;

c). Mediator bersikap netral, tidak memihak dan berupaya

membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan;

d). Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah

kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan

bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan Mediator;

e). Nasabah dan Bank tidak dapat meminta pendapat hukum

maupun jasa konsultasi hukum kepada Mediator;

f). Nasabah dan Bank dengan alasan apa pun tidak akan mengajukan

tuntutan hukum terhadap Mediator, pegawai maupun Bank

Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan, baik atas

kerugian yang mungkin timbul karena pelaksanaan atau

eksekusi akta kesepakatan, maupun oleh sebab-sebab lain yang

terkait dengan pelaksanaan mediasi

g). Nasabah dan Bank yang mengikuti proses mediasi berkehendak

untuk menyelesaikan sengketa, Nasabah dan Bank bersedia:

(1). Melakukan proses mediasi dengan itikad baik;

(2). Bersikap koperatif kepada Mediator selama proses mediasi

berlangsung;

(3). Menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggal dan

tempat yang telah disepakati.

h). Proses mediasi mengalami kebuntuan, sebagai upaya mencapai

kesepakatan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan pokok

kesepakatan, maka Nasabah dan Bank menyetujui tindakan-

tindakan yang dilakukan Mediator, antara lain:

(1). Menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau sebagai

tenaga ahli untuk mendukung kelancaran mediasi atau;

(2). Menangguhkan proses mediasi sementara dengan tidak

37

melampaui batas waktu proses mediasi atau;

(3). Menghentikan proses mediasi.

i). Nasabah dan atau Bank melakukan upaya lanjutan penyelesaian

sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan, Nasabah dan

Bank sepakat untuk:

(1). Tidak melibatkan Mediator maupun Bank Indonesia sebagai

pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk memberi

kesaksian dalam pelaksanaan arbitrase ataupun peradilan

dimaksud;

(2). Tidak meminta Mediator maupun Bank Indonesia

menyerahkan sebagian dan keseluruhan dokumen mediasi

yang ditatausahakan Bank Indonesia, baik berupa catatan,

laporan, risalah, laporan proses mediasi dan atau berkas

lainnya yang terkait dengan proses mediasi.

j). Nasabah dan Bank berinisiatif untuk menghadirkan narasumber

atau tenaga ahli tertentu, maka nasabah dan bank sepakat untuk

menanggung biaya narasumber atau tenaga ahli;

k). Proses mediasi berakhir dalam hal:

(1). Tercapainya kesepakatan;

(2). Berakhirnya jangka waktu mediasi;

(3). Terjadi kebuntuan yang berakibat dihentikannya proses

mediasi;

(4). Nasabah menyatakan mengundurkan diri dari proses

mediasi;

(5). Salah satu pihak tidak mentaati perjanjian mediasi.

Proses mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu

30 hari kerja terhitung sejak Nasabah dan Bank menandatangani

perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan akta

kesepakatan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 30 hari kerja

38

berikutnya berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank yang

dituangkan secara tertulis.

2. Arbitrase Syariah

a. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah sebagai salah pranata penyelesaian sengketa

(disputes) perdata (private) diluar pengadilan (non-litigation) dengan

dibantu oleh seorang atau beberapa orang pihak ketiga (arbiter) yang

bersifat netral yang diberi kewenangan untuk membantu para pihak

menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Arbitrase

dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara

menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.68

Kata arbitrase sendiri berasal dari bahasa arbitrare (Latin),

arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman),

arbitrage (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan

sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.69

Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian

sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang

berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang

wasit atau arbiter.70 Abdulkadir Muhammad mengatakan, arbitrase

merupakan badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan

umum, yang dikenal dengan khusus dalam dunia perusahaan.

Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara

sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa.71

Menurut Teressa F. Frisbie:

68 Nurwidiatmo, Akibat Hukum Penggunaan Lembaga Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Suatu Analisis Normatif, dalam artikel Legalitas, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.IV, no.2, Juli-Desember 2003, hlm. 169.

69 Rahmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 1, dalam Pujiyono, opcit, hlm. 164-165.

70 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Libety, Yogykarta, 1999, hlm. 144.

71 Abdulkadir Muhammad,.Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 276.

39

Arbitration is a confidential, binding procedure by one or three private neutrals which involves somewhat less formality than court. 72 Arbitration is now firmly rooted as a primary mode of dispute resolution in international commercial transactions. Indeed, it has become the preferred method of dispute resolution, and slowly but surely, the drive to leave behind differences in national laws and to seek uniformity in international arbitration is getting stronger with each passing year. Its pervasion and recognition can be seen in the ever increasing establishment of new national arbitral institutions.73

Menurut Subekti, Arbitase adalah penyelesaian masalah atau

pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang

berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau

mentaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang

mereka pilih atau tunjuk.74

Arbitrators are subject to some level of ethical scrutiny in order to ensure the neutrality of arbitration processes. The principle of neutrality requires that arbitrators be independent and impartial to both the parties and the attendant subject matter of the arbitral dispute. the requirements of independence and impartiality “represent core obligations of an arbitrator.75

Perpektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah

“tahkim”.76 Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkam/hakkama’.77

Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai

pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian

72 Teresa F. Frisbie, Negotiating and Drafting the Disputes Resolution Clause in Major Agreements, Newsletter of The Chicago International Dispute Resolution Association, 2002, hlm. 2

73 Justice Quentin Loh, The Limits of Arbitration, McGill Journal of Dispute Resolution, (2014) Vol 1:1, p.67

74 R. Subekti, arbitrase perdagangan, Bandung, Binacipta, 1981, op.cit, hlm 1. 75 James Ng, When the Arbitrator Creates the Conflict: Understanding Arbitrator Ethics through

the IBA Guidelines on Conflict of Interest and Published Challenges, McGill Journal of Dispute Resolution, VOL 2 (2015-2016), 23, p.25

76 Ramlan Yusuf Rangkuti, Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam:Instrumen Penting Bagi Konsep Ekonomi Islam Mendatang, dalam artikel As-Syira’ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45,no.11, Juli-Desember 2011, hlm. 1436.

77 Widyaningsih, Bank dan asuransi Islam di Indonesia, Penerbit Penada Media, Jakarta, 2005, hlm. 286.

40

yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni

pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang

yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisishan mereka

secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam.78

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada

saat itu meskipun belum terdapat sistem peradilan Islam yang

terorganisasi, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak

waris, dan hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui juru

damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa.

Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai

alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah

berlaku pada masa pra-Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang

pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk

menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Nabi Muhammad

sendiri sering menjadi mediator dalam berrbagai sengketa baik di

Mekkah maupun di Madinah. Ketika daerah sudah berkembang luas,

mediator ditunjuk dikalangan sahabat dan dalam menjalankan

tugasnya tetap berpedoman pada Al-Qur’an dan Al Hadist, dan

ijtihad menurut kemampuannya.79

Hukum Islam melembagakan tahkim sebagai tatanan yang

positif karena tahkim (arbitrase) mengandung nilai-nilai sebagai

berikut:

a). Kedua belah pihak menyadari sepenuhnya perlunya

penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab;

b). Secara suka rela mereka menyerahkan penyelesaian

persengketaan kepada orang atau lembaga yang disetujui dan

dipercayainya;

78 Abdul Manan, op.cit., hlm. 429-430. 79 Abdul Manan, op.cit., hlm. 430-431.

41

c). Secara sukarela mereka melaksanakan putusan dan arbiter,

sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat

arbiter, kesepakatan mengandung janji dan janji itu harus

ditepati (QS. Al-Isra’ ayat 34):80

Artinya: Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan

dengan cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri); dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.

d). Mereka menghargai hak oran lain, sekalipun orang lain itu adalah

lawannya;

e). Mereka tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan

kebenaran yang mungkin ada pada orang lain;

An arbitrator is required to disclose to the parties, the arbitration institution or other appoint authority and the co-arbitrators those facts and circumstances that may, in the eyes of the parties, give rise to doubts as to the arbitrator’s impartiality or independence. In a corresponding duty, an arbitrator is required to make “reasonable enquiries to identify any conflict of interest, as well as any facts or circumstances that may reasonably give rise to doubts as to his or her impartiality or independence.81 f). Mereka memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran

bernegara/bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan main hakim sendiri (eigenrechting);

g). Sesungguhnya pelaksanaan tahkim/arbitrase itu didalamnya mengandung makna musyawarah dan perdamaian.

Berdasarkan definisi-definisi arbitrase di atas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, sebagai berikut:82 a). Adanya kontorversi diantara para pihak;

80 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm.425 81 James Ng, When the Arbitrator Creates the Conflict: UnderstandingArbitrator Ethics through

the IBA Guidelines on Conflict of Interest and Published Challenges, McGill Journal of Dispute Resolution, Vol. 2 (2015-2016), 23 p.27.

82 Munir Fuady, Op. Cit., hal. 13 42

b). Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter; c). Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan

tertentu; d). Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum; f). Dasar pengajuan sengketa ke arbitarse adalah perjanjian; g). Arbiter melakukan pemeriksaan perkara; h). Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan

arbitrase tersebut dan mengikat para pihak. Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan

ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (ex-aequo et bono), jika hal itu secara tegas disepakati para pihak dalam perjanjian arbitrase.83

Arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang diajukan secara tertulis oleh para pihak yang diselesaikan oleh pihak ketiga atau arbiter yang bersifat netral. Kewenangan arbiter diperoleh berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh para pihak. Sengketa hukum melalui arbitrase komersial merupakan sengketa di bidang perdagangan, artinya sengketa tersebut sepenuhnya merupakan sengketa para pihak, bukan sengketa yang bersifat publik. Keputusan yang dikeluarkan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.84 In investment treaty arbitration jurisdiction is generally based on an offer of consent to arbitration made by the states parties to a treaty. Most often the treaty is a bilateral investment treaty (“BIT”). That offer may be accepted by nationals of another state party to the treaty, often simply by starting arbitration proceedings. At the same time, the claimants typically rely on the substantive standards guaranteed by the treaty.85

b. Jenis Arbitrase

Arbitrrase terdiri dari arbitrase institusional dan arbitrase ad

83 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm. 58.

84 Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Tradisional dan Modern (Online), Penerbit Genta Publishing, Bandung, 2011, hlm. 15.

85 Christoph Schreuer, Jurisdiction and Applicable Law in Investment Treaty Arbitration, McGill Journal of Dispute Resolution, (2014) Vol 1:1, p. 2.

43

hoc.86 Arbitase institusional (institutional arbitration) merupakan

lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga

disebut “permanent arbitral body”, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat

(2) Konvensi New York 1958. Arbitrase institusional sengaja

didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi

mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan.

Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk

menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.87

Arbitrase institusional tetap berdiri meskipun perselisihan yang

ditangani telah putus, sebaliknya, arbitrase ad hoc akan bubar dan

berakhir keberadaanya setelah sengketa yang ditangani telah putus.

Arbitrase institusional sebagai badan yang bersifat permanen

sekaligu disusun organisasinya serta ketentuan-ketentuan tentang

tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan

sengketanya. 88

Arbitrase dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:89

1). Pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan sengketanya

lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan

Negara yang bersangkutan, misalnya:

a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);

c) Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

d) Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);

e) The American Arbitration Association;

86 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 102.

87 M. Yahya Harahap, op.cit, hlm 151. 88 Suyud Margono, op.cit, hlm 124-125. 89 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada,

Jakarta,2000, hlm 53-54. 44

f) Netherlands Arbitrage Institute;

g) The Japan Commercial Arbitration Association;

h) The British Institute of Arbitrators.

2). Arbitrase institusional yang bersifat Internasional, yaitu arbitrase

yang ruang lingkup keberadaan dan yuridisnya bersifat

internasional, misalnya:

a) The Court of Arbitration of International Chamber of

Commerce (ICC) di Paris;

b) The International Centre fot the Settlement of Investment

Disputes(ICSID);

c) Singapore International Arbitration Centre (SIAC);

d) UNCITRAL Arbitration Rules (UAR).

3). Arbitrase institusional yang bersifat regional, yaitu arbitrase yang

ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan

regional, misal: Regional Centre for Arbitration yang didirikan

oelh Asia Afrika Legal Consultative Committee (AALCC)

Arbitrase ad-hoc (arbitrase volunteer) adalah arbitrase yang

dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan

tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya

tertentu sampai sengketa itu diputuskan.90

Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan

pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan

aparatur administratif dari arbitrase, karena proses pemeriksaan

arbitarse berlangsung tanpa adanya pengawasan atau peninjauan

yang bersifat lembaga, persetujuan para pihak terhadap metode-

metode pengangkatan arbiter yang cakap/kompeten dan

berpengalaman merupakan hal penting. Akibat kesulitan-kesulitan

yang dialami para pihak dalam melakukan negosiasi dan menetapkan

90 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, op.cit, hlm 53. 45

aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam merencanakan

metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah

pihak, para pihak seringkali memilih jalan penyelesaian melalui

arbitrase institusional.

Pasal 13 atar (2)91, pengertian arbitrase ad-hoc diadakan dalam

hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan

permohonan kepada Pengadilan Negeri bukan sebagai syarat mutlak

untuk para pihak dalam menentukan arbiter yang akan

menyelesaikan sengketanya. Mengetahui dan menentukan apakah

arbitrase disepakati para pihak adalah jenis arbitrase ad-hoc, dapat

dilihat diklausula arbitrasenya yang menyatakan perselisihan akan

diselesaikan oleh arbitrase yang berdiri sendiri di luar arbitrase

institusional. Klausula menyebutkan arbitrase akan menyelesaikan

perselisihan adalah arbitrase perorangan, arbitrase yang disepakati

adalah arbitrase ad-hoc, yang ciri-cirinya, penunjukan arbiter secara

perorangan. Para arbiter ditentukan sendiri dengan kesepakatan para

pihak.92

c. Keunggulan/kelebihan Arbitrase

Keunggulan/kelebihan arbitrase dibandingkan lembaga peradilan

dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bagian umum,

antara lain:

a) Dijamin kerahasian sengketa para pihak;

b) Dapat dihindari kelambatan yag diakibatkan karena hal procedural

dan administratif;

91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 92 Suyud Margono, op.cit, hlm 153.

46

c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya

mempunyai pengetahuan , pengalaman, serta latar belakang yang

cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan

masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan

e) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan

dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung

dapat dilaksanakan.

Menurut Prof.Subekti, penyelesaian sengketa melalui arbitrase

atau perwasitan, mempunyai beberapa keuntungan, yaitu dapat

dilakukan dengan cepat, oleh para ahli dan bersifat rahasia. Menurut

HMN Purwosutjipto, arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase)

adalah:93

a). Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat;

b). Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang

dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang

memuaskan para pihak;

c). Putusan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak;

Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak

mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang

bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang

dikehendaki oleh para pengusaha.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, tata cara arbitrase yang ada pada

saat ini pada dasarnya merupakan koreksi terhadap prosedur peradilan

yang dianggap banyak memiliki kelemahan. Diciptakannya tata cara

penyelesaian sengketa bisnis secara arbitrase adalah akibat hal-hal di

93 Budy Budiman, Mencari Model Ideal Penyelesaian Sengketa, kajian Terhadap Praktik Peradilan Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, http://www.uika-bogor.ac.id/jur05.htm, diakses 14 April 2016, pukul 20.00 WIB.

47

bawah ini, khususnya bagi para pengusaha asing, misal:94

a). Para pihak (asing) ragu untuk mengajukan sengketanya di peradilan

nasional pihak lawan sengketa;

b). Para pihak (asing) khawatir peradilan nasional pihak lawan

bersikap tidak independen sehingga putusan yang diambil memihak

pihak lawan dan merugikan pihak asing; dan

c). Eksekusi putusan arbitrase pada umumnya lebih terjamin dengan

telah berlakunya Konvensi New York 1958 dan yang telah

diratifikasi oleh hampir semua negara industri dan negara-negara

berkembang.

d. Kelemahan Arbitrase

Arbitrase memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:95

1). Mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan

membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak

harus sepakat, mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-

kadang memang sulit;

2). Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing, dibeberapa

Negara, masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan

arbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit;

3). Arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum (legal precedent)

atau keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya.

Sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di dalam

putusan tersebut mengandung argumentasi-argumentasi hukum

para ahli-ahli hukum kenamaan. Karena tidak adanya preseden

hukum, logis kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang

saling berlawanan;

4). Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang

94 Priyana Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam artikel Jurnal Hukum Bisnis 21 Oktober- November, 2002, hlm. 8

95 Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Penerbit Rajawali Pers, Bandung, 1990, hlm.16-18

48

definitif terhadap semua sengketa hukum. Keputusan arbitrase

selalu bergantung, arbiter mengeluarkan keputusan yang

memuaskan para pihak;

5). Menurut Prof.Komar Kantaatmadja, ternyata arbitrase pun dapat

berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang

tinggi, terutama arbitrase luar negeri.

Stein menunjukkan beberapa keberatan dalam menyelesaikan

perselisihan melalui arbitrase, antara lain:96

a). Peradilan arbitrase tidak selalu lebih murah, bahkan biayanya bisa

lebih tinggi karena pihak-pihak yang ikut menyelesaikan arbitrase

tersebut perlu diberi honor;

b). Biaya atau honor bagi para arbiter tergantung kepada kompleksitas

masalah yang dihadapi serta mutu dan tingkatan arbitrernya,

khususnya yang berhubungan serta perikeadilannya yang relatif

menambah biaya yang diperlukan;

c). Sekalipun dalam arbitrase itu tidak disyaratkan adanya suatu

perwakilan dalam proses, namun kenyataannya dalam banyak

perkara yang saling berkaitan, pihak-pihak yang bersangkutan

pengacara;

d). Kemandirian dan tidak memihaknya seorang hakim pemerintah

telah dijamin oleh undang-undang, arbitrase lebih bersifat subjektif.

Para arbiter akan bertindak sebagai orang orang baik berdasarkan

keadilan (als goedemannen aar billijheid) belum ada. Di sisi lain,

putusan arbitrase memiliki ketergantungan yang mutlak pada

arbiter. Ketergantungan terhadap para arbiter merupakan suatu

kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat

diuji kembali (melalui proses banding), mengingat putusan

96 Sudiarto dan Zaeni Arsyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 65.

49

arbitrase bersifat final and binding.97

e. Arbitrase Syariah (Basyarnas)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-

undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah

badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan

putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat

memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum

tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Kewenangan arbitrase

menyelesaikan perbankan syariah dapat didasarkan atas kesepakatan

ketika membuat perjanjian (pactum de compromittendo) atau dibuat

ketika terjadi sengketa (akta kompromi).98 Pilihan ini lebih disebabkan

banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi.99

Dasar hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di

Indonesia yang berupa hukum positif, yaitu :

1). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Materi yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikelompokkan 10 (sepuluh) bab

yang diwujudkan dalam 82 (delapan puluh dua) pasal dan tujuh

bagian, dengan cakupan materi sebagai berikut :

a). Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai Pasal 5);

b). Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6);

97 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 14-15.

98 Ngatino, Arbitrase, Penerbit STIH IBLAM, Jakarta, 1999, hlm. 21. 99 M. Yahya Harahap, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994,

hlm. 20. 50

c). Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, Hak Ingkar (Pasal 7

sampai Pasal 26);

d). Acara yang Berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase (Pasal 27

sampai Pasal 51); Pendapat dan Putusan Arbitrase (Pasal 52

sampai Pasal 58);

f). Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Pasal 59 sampai Pasal 72);

e). Berakhirnya Tugas Arbiter (Pasal 73 sampai dengan Pasal 77);

g). Ketentuan Peralihan (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79);

h). Ketentuan Penutup (Pasal 80 sampai dengan Pasal 82); dan

i). Dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi

Pasal.

j). Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Pasal 58 dan Pasal 59;

k). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) Tahun 2006 Nomor 05, 06, 07 dan 08. Semua Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri

dengan ketentuan : “Jika salah satu pihak tidak menunaikan

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah

pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

Syariah setelah tidak tercapai melalui musyawarah”.

Dalam Al Quran, dasar hukum Badan Arbitrase Syariah

Nasional (Basyarnas) ada pada surat Al Hujarat ayat 9:100

100 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 840. 51

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Al-Quran surat An Nisa ayat 35:101

ھلھا إن یریداوإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من أ كان علیما خبیرا بینھما إن الله إصلاحا یوفق الله

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau

kehendak Allah, kehendak Rosul dan kehendak Ulil Amri yakni orang

yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa

ketetapan ini tertulis dalam Al Quran, kehendak Rosul berupa sunah

yang terhimpun dakam kitab-kitab hadist, kehendak “penguasa” kini

dimuat dalam peraturan perundang-undangan.102

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan

lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-

101 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 123. 102 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 67 52

pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur

pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya

musyawarah tidak menghasilkan mufakat.

Hal ini ditetapkan dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah, yang menyebutkan bahwa :

(1) Dalam hal satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan di antara Bank

dan Nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui

musyawarah;

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat

dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan

arbitrase.

Yang menjadi titik penentu lembaga arbitrase mana yang

berwenang menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah adalah

merujuk kepada klausula perjanjian yang disebutkan dalam perikatan

antara Nasabah dengan Bank Syariah.

Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bersifat

final dan mengikat (binding). Untuk melakukan eksekusi atas putusan

tersebut, penetapan eksekusi diberikan oleh Pengadilan Negeri.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah cikal

bakal Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Lembaga ini

didirikan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK

MUI) No. Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bank

Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani

sengketa antara Nasabah dengan Bank Syariah tersebut.103

Tahun 2003, beberapa Bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah

103 “Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional”, http://www.hukumonline.com, diunduh tanggal 15 April 2016, pukul 20.00 WIB.

53

menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), perubahan tersebut berdasarkan atas Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memungkinkan penyelesaian sengketa yang timbul pada perbankan syariah dapat dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.104

Secara materil substansial Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memunculkan kembali kompetensi absolut peradilan umum terhadap sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama (mediasi, arbitrase dan peradilan umum) sangat tergantung terhadap kontrak yang dibuat ketika Nasabah dan Bank melakukan transaksi perbankan. Seperti halnya dalam sengketa perbankan konvensional, penanganannya sangat tergantung kepada kontrak yang dibuat.105

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah suatu lembaga arbitrase yang berprinsip syariah. Syariah (syari’at) adalah norma hukum dasar yang diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam baik berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.106

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

104 Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: (1) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaiman dimaksud ayat (1), sesuai Akad.

105 www.badilag.net, diunduh tanggal 16 April 2016, pukul 21.00 WIB 106 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta,

2006, hlm. 236. 54

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:107 Upaya penyelesaian

sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa:

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di

luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum

tetap dan mengikat para pihak.

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara

sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan

negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Sebelum tanggal 12 Agustus 1999 ketentuan yang dipergunakan

sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615-651

Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad

1847:52), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het

Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705

Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement

Buitengewesten, Staatsblad 1927:227).108

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan

Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh

dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) adalah perangkat organisasi Majelis

Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN),

Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (LP-

107 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 108 Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek

Hukumnya), Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 20. 55

POM), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP). A.Rahman

Ritonga yang menyatakan bahwa Basyarnas merupakan badan hukum

yang berbentuk yayasan, bertugas menyelesaikan sengketa dalam

masalah muamalah/perdata yang menyangkut bidang perdagangan,

industri, keuangan, jasa, dan lain-lain.109

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memiliki

keunggulan-keunggulan, diantaranya:110

a). Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena

penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab;

b). Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena

ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (expertise);

c). Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui

prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah;

d). Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara

sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga

para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter

sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter,

karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji

itu harus ditepati;

e). Proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan

musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan

keinginan nurani setiap orang;

f). Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui

Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Perkreditan Rakyat Islam,

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) akan memberi

peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman

109 A. Rahman Ritonga, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 163

110 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia), Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 167-168.

56

penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat

klausul diberlakuannya penyelesaian melalui Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas).

Beberapa kelemahan-kelemahan arbitrase, antara lain:

a). Perkembangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang

belum maksimal untuk mengimbangi pesatnya perkembangan

lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam hal manajemen dan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Apabila dibandingkan

dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan

Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang relatif baru

berdiri, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) masih harus

berbenah diri. Menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat,

performance yang baik, mempunyai gedung yang representatif,

administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani

para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu

penyelesaian persengketaan mereka secara baik dan memuaskan;

b). Sosialisasi lembaga yang masih terbatas, terkait penyebarluasan

informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase

syariah;

c). Keterbatasan raringan Kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) di daerah menjadi kelemahan Badan Arbitrase,

pengembangan jaringan Kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan

pelayanan kepada masyarakat.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai Lembaga

Arbitrase Islam tidak bisa dilepaskan dengan adanya Bank Muamalat

Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan

Asuransi Tafakul sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip

syariah. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah, secara yuridis

57

formal telah mendapatkan legitimasi yang kuat. Setelah diberlakukan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Konvensional

di Indonesia diizinkan untuk membuka Islamic Window untuk

menawarkan di dalam usaha perbankannya, di samping dengan sistem

konvensional, juga dibolehkan dengan sistem syariah.111

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang dulunya

bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)112

dimaksudkan sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan

timbulnya sengketa dalam bidang muamalat di kalangan umat Islam

yang diakibatkan oleh semakin berkembangnya tingkat kehidupan

masyarakat Indonesia. Di samping itu mempunyai arti penting bagi

umat Islam sekaligus sadar telah beribadah kepada Allah SWT dengan

mengamalkan dan menegakkan hukum atau syariah Allah SWT

khususnya bidang muamalat.113

Berlakukanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 81 undang-

undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut

terhitung sejak tanggal diundangkannya. Ketentuan yang berhubungan

dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asing tunduk pada

ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, meskipun secara lex spesialis

ketentuan yang berhubungan dengan (pelaksanaan) arbitrase asing telah

diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan

pengesahan atas persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian

111 Sutan Remy Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. XVII

112 Parman Komarudin, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi, dalam artikel Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.I, issue I, Des 2014, hlm 94.

113 Achmad Djauhari, Arbitrase Syariah dan Eksistensinya, Basyarnas, Penerbit Badan Penerbit FHUI (UI Press), Jakarta, 2004, hlm. 31.

58

Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai

penanaman modal (International Centre for the Settlement of

Investment Disputes (ICSID) Convention), Keputusan Presiden Nomor

34 Tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention 1958 dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.114

Lembaga peradilan mempunyai kewenangan (competentie) yang

terdiri dari kewenangan mutlak (absolute competentie) dan kewenangan

relatif (relative competentie). Kewenangan mutlak adalah menyangkut

pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari

macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk

mengadili (attributie van rechtsmacht).115 Kewenangan relatif mengatur

pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa

(distributie van rechtsmacht). Kewenangan relatif ini berkaitan dengan

wilayah hukum suatu pengadilan.116

Pasal 11 ayat (1)117 yang menyatakan Adanya suatu perjanjian

arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan

penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam

perjanjiannya ke pengadilan negeri. Sebaliknya, badan-badan peradilan

negara tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul

dari suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase.

Pasal 3 dinyatakan bahwa:118 Pengadilan Negeri tidak berwenang

untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian

arbitrase. Klausul arbitrase memberi kewenangan untuk menyelesaikan

perselisihan yang timbul dari perjanjian menjadi jatuh ke dalam

kewenangan absolut arbitrase. Sehingga kalaupun para pihak tetap

mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan

114 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. V-VI.

115 Retnowulan Sutantio dan Iskandar OeripkartaWijanata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 11

116 Loc.it 117 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 118 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

59

negara, pengadilan bersangkutan wajib menolaknya dengan

menyatakan tidak berwenang mengadilinya. Pasal 11 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri

wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu

sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali hal-hal

tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa kembali perkara

yang sudah dijatuhkan putusan Basyarnas, kecuali apabila ada

perbuatan melawan hukum terkait dengan pengambilan putusan

arbitrase dengan itikad tidak baik, dan apabila putusan arbitrase itu

melanggar ketertiban umum. Pengadilan Agama harus menghormati

lembaga Basyarnas, tidak turut campur, kecuali dalam pelaksanaan

suatu putusan arbitrase masih diperlukan peran pengadilan. Menurut

Muh. Nasikhin, sengketa perbankan syariah yang diselesaikan

Basyarnas, maka pengajuan permohonan pembatalan terhadap putusan

Basyarnas tersebut ke Pengadilan Agama.119

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai Lembaga

Arbitrase Islam, merupakan badan yang berada di bawah Majelis Ulama

Indonesia (MUI) dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama

Indonesia (MUI), yang mempunyai kewenangan dalam upaya

penyelesaian sengketa bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan

Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai kegiatan ekonomi syariah,

maka sebagian besar Fatwa tersebut mencantumkan ketentuan

penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas). Secara prinsip, dimasukkannya ketentuan Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Fatwa merupakan suatu pemikiran

119 Muh. Nasikhin, Perbankan Syariah & Sistem Penyelesaian Sengketanya, Penerbit Fatawa Publishing, Semarang, 2010, hlm. 140.

60

yang baik. Pelaku usaha Syariah akan memperoleh perlindungan hukum

dari para arbiter yang sangat memahami ekonomi Syariah. Dengan

demikian kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

semakin kuat dengan adanya anjuran dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tersebut.

Tata hukum Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) sebagai lembaga arbitrase Islam mempunyai kedudukan

yang kuat karena hukum positif yang berlaku saat ini yaitu Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, telah mengatur kemungkinan suatu lembaga

lain di luar lembaga peradilan umum dapat menyelesaikan suatu

sengketa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 menyatakan

bahwa:120 Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau

yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu klausul

kesepakatan yang terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:121

a). Pactum de compromitendo, yaitu klausul arbitrase yang tercantum

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum

timbul sengketa, dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan

perjanjian pokok atau sesudahnya, artinya perjanjian perjanjian

arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau

dalam perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok.

b). Acta compromitendo, yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat

oleh para pihak setelah timbul sengketa (acta compromitendo/akta

kompromis), sehingga klausul atau perjanjian arbitrase ini dapat

dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya atau

dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa yang

berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga

120 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 121 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Penerbit

PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.142-143 61

arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2)122 ditegaskan bahwa yang dimaksud

dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”

adalah upaya melalui:

a). Musyawarah;

b). Mediasi perbankan;

c). Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga

arbitrase lain, dan/atau

d). Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2)123, jika dipahami berdasarkan teori

hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas

kebebasan berkontrak.124

Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah

disepakati bentuk dan isinya, perikatan para pihak menyepakatinya dan

harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya, kebebasan ini tidak

absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka

perikatan tersebut boleh dilaksanakan.125

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas merupakan pilihan-

pilihan pihak, baik antara Nasabah dengan Perbankan Syariah atau

Pelaku Ekonomi lainnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah maupun

antar sesama perbankan syariah. Sebelum mengajukan pilihannya,

tentunya dilandasi dengan saling percaya institusi mana yang lebih

layak untuk diselesaikan perkara yang ingin diajukan kepadanya.126

122 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 123 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 124 Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, “Semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 125 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hlm.31. 126 Wahyu Nugroho, Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Kator Pusat Badan

Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Jurnal Kewirausahaan, Vol 3 No.2 Juli-Desember 2012, hlm. 61-62.

62

Sistem arbitase pada dasarnya adalah inisistif kemampuan para

pihak, termasuk dalam hal melaksanakan isi putusan arbitrase.

Penyelesaikan di Basyarnas adalah percaya, dan dengan itu pula orang

akan melaksanakan isi dari putusan arbitrase. Kalau ternyata pihak yang

kalah, tidak legowo melaksanakan isi putusan, baru pihak yang menang

mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri berdasarkan

perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.127

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan, semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Kata “semua” dipahami mengandung asas

kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan

kepada para pihak untuk: 128

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;

b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan;

d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.

Perjanjian atau klausul arbitrase syariah menjadi dasar hukum

bagi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sekaligus menjadi

kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus

sengketa yang telah diserahkan kepadanya.

Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah

Nasional (Basyarnas), yakni :

a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata)

yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain

lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan

dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak

sepakat secara tertulis untuk meyerahkan penyelesaiannya kepada

127 Achmad Djauhari, op.cit., hlm. 65, 128 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Penerbit Sinar Grafika,

Jakarta, 2004, hlm. 9. 63

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan

prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak

tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan

suatu perjanjian.

Berikut prosedur beracara dalam Basyarnas:

a). Pendaftaran

1). Sebelum sengketa, dengan mencantumkan “Arbitrase Clause”

atau perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok;

2). Setelah Sengketa.

b). Prosedur Penyelesaian

1). Pendaftaran surat permohonan arbitrase yang memuat nama

lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak,

uraian singkat tentang sengketa dan tuntutan.

2). Dengan melampirkan perjanjian khusus yang menyerahkan

penyelesaian sengketa kepada Basyarnas atau perjanjian pokok

yang memuat arbitration clause;

3). Penetapan/penunjukan arbiter (tunggal/majelis);

4). Penawaran perdamaian yang apabila diterima maka arbiter

membuat akta perdamaian dan apabila tidak diterima maka

dilanjutkan dengan pemeriksaan;

5). Pemeriksaan sengketa;

6). Putusan Arbitrase.

c). Eksekusi Putusan Basyarnas

1). Putusan yang sudah ditandatangani arbiter bersifat final;

2). Salinan otentik putusan diserahkan dan didaftarkan ke panitera

pengadilan tingkat pertama

3). Bilamana putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka

dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan tingkat

pertama.

64

f. Putusan Basyarnas Berkekuatan Hukum Tetap

Pasal 59 ayat (2)129 menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final

dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Ayat (3): Dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan

Arbitase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah

Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang

bersengketa.

Pasal 60 mengatakan:130 Putusan bersifat final dan mempunyai

kekuatan tetap dan mengikat para pihak. Pasal 61: Dalam hal para pihak

tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan

dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas

permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar

pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan

mengikat. Teorinya, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya

hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang

menang tinggal menjalankan eksekusi ataupun membatalkan putusan

arbitrase.

g. Putusan Non Eksekutabel

Putusan Non Eksekutabel merupakan suatu putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi.

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan

non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan apabila:131

1). Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif. Putusan

deklaratoir132 yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu

kedaaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum. Sementara

129 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 130 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 131 http://www.gresnews.com/berita/tips/822310-putusan-non-executable/0/ 132 Sunarto, Peran Aktif Halim dalam Perkara Perdata, Penerbit Prenadamedia, Jakarta 2014,

hlm.199 65

putusan bersifat konstitutif133 yaitu putusan yang amarnya

menciptakan suatu keadaan baru;

2). Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan

Tergugat/Termohon eksekusi. Apabila obyek eksekusi berada di

tangan pihak ketiga maka dapat diajukan non eksekutabel;

3). Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang

disebutkan di dalam amar putusan;

4). Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;

5). Ketua Pengadilan tidak dapat menyatakan suatu putusan non

eksekutabel sebelum seluruh proses atau acara eksekusi

dilaksanakan, kecuali, yang tersebut pada butir 1. Penetapan non

eksekutabel harus didasarkan pada Berita Acara yang dibuat oleh

juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi)

putusan tersebut;

6). Penetapan non eksekutabel bersifat final dan tidak dapat diajukan

keberatan

3. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Peranan Hakim, mewujudkan kepastian hukum (rechtssicherkeit),

keadilan(gerechtigkeit) dan kemanfaatan (zweck-maeszigkeit)134 dapat

dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Hakim mempunyai

tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib

selalu menjunjung hukum.135

a. Kepastian hukum (rechtssicherkeit) Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan

dibuat dan diundangkan secara pasti, mengatur secara jelas dan logis. Jelas, artinya tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis, artinya sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan

133 Sunarto, op.cit, hlm. 199. 134 Sudikno dan A.Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,

Yogyakarta, 1993, hlm. 1 135 Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya

Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, dalam artikel Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 1

66

atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut hukum dilaksanakan dan tuntutan harus dipenuhi.

Van Kan kaitannya dengan kepastian hukum menyatakan, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum pergaulan manusia. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum tersebut dibedakan dalam dua macam, yaitu: 1). Kepastian oleh karena hukum dalam arti hukum menjamin

kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain , artinya adanya konsistensi penerapan hukum untuk semua orang tanpa pandang bulu.

2). Kepastian dalam atau dari hukum artinya kepastian hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan sistem logis dan pasti), dibuat berdasarkan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid), dan di dalamnya tidak ada istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup)136 Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum.

b. Keadilan Hukum (gerechtigkeit)

Keadilan Hukum, merupakan hasil pengambilan keputusan yang

mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan

136Putu Evarini Kartika, PenyertipikatanTanah Tegak bale banjar sesuai dengan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dalam artikel Tesis, Program Studi magister kenotariatan, program pasca sarjana fakultas hukum universitas hasanuddin, makasar 2012, hlm. 43

67

dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama

didepan hukum (equality before the law). John Rawls, memandang

prinsip keadilan sebagai fairness137 yaitu subjek utama keadilan adalah

struktur dasar masyarakat, dengan kata lain keadilan sebagai fairness

mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional

yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya

hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan

memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka

untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki. Keadilan John

Rawls, pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak

daripada manfaat keadilan itu sendiri, kedua keadilan lebih

mengutamakan manfaat daripada haknya. Hakim dalam pertimbangan

hukumnya harus mampu mengambarkan itu semua, manakala memilih

asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapinya.

Thomas Aquinas138, mengelompokkan keadilan menjadi dua,

yaitu: 1). Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak undang-

undang yang ditunaikan demi kepentingan umum; 2). Keadilan khusus,

yaitu keadilan didasarkan pada asas kesamaan atau proposionalitas.

Prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan. Adil

dalam pembagian nilai-nilai sosial, jelas bukan merupakan hal yang

rasional untuk menerima kekurangan nilai sosial, maka satu-satunya

yang masuk akal baginya untuk menerima kekurangan nilai sosial

adalah mengakui prinsip-prinsip keadilan.139 Sudikno Mertokusumo

yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu pernilaian dari

seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang

137 John Rawls, Teori Keadilan, dalam Ufian, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm 28-29.

138 Nursidik, Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim, dalam artikel Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2011, hlm. 139

139 Hans Kelsen, Teori hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), terj. Raisul Muttaqien Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 182

68

menerima perlakuan saja. 140 Keadilan menurut Plato merupakan nilai

kebajikan tertinggi, justice is the supreme virtue which harmonize all

other virtues, selain itu keadilan sebagai tujuan yang kontinyu dan

konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya, justice is the

constant and continual purpose which gives to everyone his own.141

Pasal 2 ayat (2):142 Peradilan Negara menerapkan dan

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 4 (1):143

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan

orang; ayat (2): Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 5 ayat (1):144

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.

c. Kemanfaatan (zweckmaeszigkeit)

Kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.145 Secara etimologi, kata

"kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut kamus

Bahasa Indonesia146, berarti faedah atau guna. Dasar pemikirannya

bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu

tujuan hukum yang berguna untuk manusia dan orang banyak.

Hakim tidak boleh mengutamakan atau menonjolkan salah satu unsur

saja sedangkan dua unsur lainnya dikorbankan atau dikesampingkan. Suatu

sengketa bisnis, pengadilan perlu memperhatikan lingkungan bisnis

Pemohon dan Termohon dan memperhatikan asas keadilan, kepastian

kemanfaatan dengan memperhitungkan untung rugi (cost benefit analysis)

140 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 77.

141 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 15. 142 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 143 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 144 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 145 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan

Hakim di Pengadilan Perdata, dalam atikel Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012.

146 Departemen Pendidikan Nasional, op.cit, hlm. 873. 69

yang timbul sebagai akibat dari putusannya.

Putusan yang ideal menurut Gustav Radbruch adalah putusan yang

memuat ide (desrecht), yang meliputi 3 unsur, yaitu keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan. Masing tujuan ini mempunyai posisi yang telah

permanen dalam suatu kontruksi hukum. kepastian hukum terletak pada

pasal perundang undangan. Kemanfaatan terletak tujuan pasal-pasal

perundang-undangan tersebut dibuat atau akibat hukum dari suatu putusan

yang dibuat oleh pengadilan. Sementara keadilan terletak pada nilai pada

nilai-nilai kehidupan yang ada (living law).147 Gustav Radbruch

mengemukakan tiga nilai unsur hukum yang disebut asas prioritas,

pertama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan

terakhir untuk kepastian hukum. Idealnya, tiga dasar tujuan hukum itu

diusahakan agar dalam setiap putusan hukim, dapat terwujud secara

bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah

diprioritaskan keadilannya dulu barulah kemanfaatannya, dan terakhir

barulah kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini,

sistem hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern

yang dapat menghancurkannya.148

Persoalan penegakan hukum merupakan konsekuensi dari prinsip-prinsip

yang dianut dalam Negara hukum, sehingga kekuasaan Negara diciptakan, diatur,

dan ditegakkan oleh suatu perangkat hukum (kekuasaan kehakiman).149 Menurut

Satjipto: Hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan manusia.150

Penegakan hukum, Hakim senantiasa setiap putusannya memperhatikan dan

menerapkan serta mencerminkan tiga unsur atau asas yaitu Kepastian hukum

(rechtssicherheit), Kemanfaatan (zweck-massigkeiit) dan Keadilan (gerechtigkeit)

dengan mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga

unsur tersebut.

147 Bambang Sutiyoso, op.cit, hlm. 8. 148 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 82-83 149 Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade

Pengujian Perundang-undangan, Penerbit PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2009, hlm. 78. 150 Feri Amsari, Satjipto Raharjo dalam Jagad Ketertiban Hukum Progresif, dalam Jurnal

Konstitusi, volume 6, No. 2, Juli 2009, hlm. 179 70

B. Kerangka Berpikir

Keterangan :

Perjanjian/akad (Pembiayaan Rekening Koran Musyarakah, yang dibuat oleh

Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H.,) dengan prinsip syariah tidak selamanya

berjalan baik. Penyelesaian sengketa perselisihan (melalui Badan Arbitrase

Syariah Nasional/Basyarnas, dalam perjanjian tersebut) dimana upaya untuk

melakukan musyawarah tidak mencapai kata mufakat. Meskipun putusan

Basyarnas yang menghasilkan win-win solution, tetap saja ada pihak yang tidak

puas dengan putusan Basyarnas tersebut. Putusan yang seharusnya dapat

dijalankan, pada akhirnya mengalami jalan buntu (eksekusi non-eksekutabel),

karena putusan hakim menganggap putusan Basyarnas bersifat deklarator dan

konstitutif. Upaya hukum sampai pada permohonan kasasi tidak membuahkan

hasil (ditolak) dengan berbagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim.

Latar Belakang Masalah

Permasalahan

Teori Hukum Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi dan Non Litigasi

Putusan Hakim

Metode Penelitian Doktrinal

Hasil Penelitian & Pembahasan

Putusan Hakim Non Eksekutabel Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menolak

Kerangka / Landasan Teori

71

C. Penelitian Yang Relevan

1. Niken Dyah Triana, S.H., Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia,

Jakarta, 2011. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian muamalah

(perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, di

dasarkan pada klausul perjanjian. Sengketa yang belum memiliki

perwakilan maka diberikan hak memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) sesuai kesepakatan bersama.

2. Rengganis, S.H., Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional

berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus

Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), Tesis,

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011. Penelitian ini

membahas penyelesaian sengketa tentang pembatalan putusan arbitrase

yang diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen atau

ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan yang atau

putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu

pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3. Syaiful Annas, S.HI., Dualisme Kewenangan Salam Eksekusi Putusan

Badan Arbitrase Syariah (Tinjauan Yuridis Pasal 59 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012) Tesis, Pasca

Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2015. Karya ilmiah ini meneliti tentang

pengaruh ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bagi Peradilan Agama serta implikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 59

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 59 Ayat (3) Undang-

72

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berpengaruh

terhadap kedudukan dan kewibawaan Peradilan Agama karena telah

mereduksi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan ekonomi

syariah, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

terhadap Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman adalah perlunya sinkronisasi agar Putusan Basyarnas

didaftarkan di Peradilan Agama, terhadap Peradilan Agama adalah

hilangnya pengaruh Pasal 59 Ayat (3) terhadap kewibawaan Peradilan

Agama.

Persamaaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai analisis

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999. Yang membedakan adalah penulis melakukan

analisis dibatalkannya Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi

Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3071 K/Pdt/2013).

73