bab ii final

RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 -2013

II/ 1 - 44

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk wilayah Provinsi

Jawa Timur, berada pada posisi 7°40’ s/d 8°10’ Lintang Selatan dan 111°50’ s/d 113°30’

Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.696,16 km², termasuk didalamnya kawasan Pulau

Giliketapang dengan luas wilayah 0,6 km².

Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari Barat ke

Timur, yakni Pegunungan Tengger, Gunung Lamongan dan Gunung Argopuro. Wilayah

kabupaten Probolinggo terletak pada ketinggian 0 - 2500 m diatas permukaan laut,

tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari

ledakan gunung berapi berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang

berwarna kelabu kekuning-kuningan. Pada ketinggian 750 - 2500 m diatas permukaan laut,

cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran dan pada ketinggian 150 - 750 m diatas

permukaan laut, yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki

gunung Argopuro, sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti, durian, alpukat

dan buah lainnya, contoh di kecamatan Tiris dan Kecamatan Krucil.

2.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Luas wilayah kabupaten probolinggo lebih kurang 1.696,16 km², terdiri atas :

a). Pemukiman : 147,74 km²

b). Persawahan : 373,13 km²

c). Tegal : 513,80 km²

d). Perkebunan : 32,81 km²

e). Hutan : 426,46 km²

f). Tambak/Kolam : 13,99 km²

g). Lain-lain : 188,23 km²


II/ 2 - 44

Letak geografis daerah berbatasan dengan :

- Utara : Selat Madura

- Timur : Kabupaten Situbondo

- Barat : Kabupaten Pasuruan

- Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember

Sedangkan di sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota

Probolinggo.

2.1.2. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang

menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian

utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian

selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda.

Sedangkan bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di klasifikasikan

atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

a) Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 m diatas

permukaan laut. Daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari

Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan

b) Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 m diatas permukaan laut.

Daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang Pegunungan Tengger

serta pada bagian selatan sisi Timur sekitar Gunung Lamongan

c) Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 m dari permukaan laut.

Daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger

dan sebelah Tenggara yaitu di sekitar Gunung Argopuro.

2.1.3. Hidrologi

Terdapat 25 sungai yang mengalir dan mengairi wilayah Kabupaten Probolinggo.

Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 km, sedangkan

sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 km saja.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo tersebut sangat

dipengaruhi oleh iklim yang berlangsung tiap tahun. Pada saat musim kemarau,

sebagian besar sungai yang mengalir mengalami kekeringan kecuali


II/ 3 - 44

sungai-sungai besar (yaitu sungai-sungai utama) yang masih tergenang terus

sepanjang tahun.

Tabel 2.1 Panjang, Lebar, Debit Air dan Baku Lahan Sungai Di Kabupaten Probolinggo

No. Nama Sungai Panjang (km)

Lebar (m)

Debit Air (Minimum)

Baku Lahan (Ha)

1 K. Rondoningo 95,20 26,00 ± 200 3.357

2 K. Pandan Laras 43,50 26,00 ± 1.300 2.847

3 K. Kertosono 39,70 25,00 ± 100 570

4 K. Kandang Jati 8,00 8,00 ± 100 507

5 K. Besuk 13,20 8,00 ± 100-200 173

6 K. Jabung 20,50 8,00 ± 300 465

7 K. Pancarlagas 85,70 50,00 ± 200 3.303

8 K. Legundi 12,50 6,00 - -

9 K. Paiton 18,00 20,00 ± 100 454

10 K. Kresek 24,50 25,00 ± 100 786

11 K. Taman 24,10 12,00 ± 5-10 240

12 K. Curah Manjangan 5,00 9,00 ± 50 34

13 K. Klumprit 12,50 12,00 ± 50 53

14 K. Lumbang/Bayeman 17,50 13,00 ± 75 125

15 K. Blibis 20,00 15,00 - -

16 K. Blabo 10,00 10,00 ± 50 213

17 K. Besi 15,50 15,00 ± 5 - 10 183

18 K. Patalan 22,50 18,00 ± 50 72

19 K. Kedung Galeng 38,00 35,00 ± 100 564

20 K. Banyubiru 11,00 18,00 ± 300 697

21 K. Gending 20,00 20,00 ± 300 -

22 K. Klaseman 11,00 15,00 ± 100-200 -

23 K. Pekalen 35,10 35,00 ± 3.300 6.983

24 Afour Bujel 2,00 5,00 - -

25 K. Lawean 16,70 25,00 ± 200 369

Sumber : Dinas PU Pengairan Kabupaten Probolinggo

Di Kabupaten Probolinggo juga terdapat danau/ranu yaitu Ranu Segaran, Ranu

Agung dan Ranu Petak (Taman Hidup). Selain itu tercatat pula sumur yang

umumnya berupa sumur gali dan beberapa sumur bor. Kedalaman dari

sumur-sumur gali berkisar 3 - 30 m. Kedalaman ini berarti air tanah dangkal


II/ 4 - 44

sampai sedang dan sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, sedangkan kedalaman

sumur bor yang merupakan air tanah dalam berkisar 40 - 200 m.

Sumur bor yang sudah ada mempunyai debit yang cukup besar, sebagian untuk

kebutuhan air minum dan sebagian besar lainnya diperuntukkan irigasi, hal ini

mengingat pada saat musim kemarau sebagian besar daerah mengalami

kekeringan.

Ditinjau dari sisi kedalaman air tanah, 62,56 % dari luas wilayah Kabupaten

Probolinggo memiliki kedalaman > 90 m; seluas 11,17 % kedalaman air tanahnya

antara 60 – 90 m; dan selebihnya 26,27 % mempunyai kedalaman air tanah

< 60 m.

2.1.4. Klimatologi

Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis katulistiwa

menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu

musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar pada bulan April

hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan Desember sampai dengan

Maret.

Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba, dimana biasanya

ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang biasa disebut Angin

Gending.

2.1.5. Luas dan Sebaran Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia dan sumber daya buatan. Klasifikasi kawasan budidaya meliputi kawasan

perkotaan dan kawasan pedesaan, dengan berbagai jenis peruntukan dapat dilihat

pada tabel 2.2.


II/ 5 - 44

Tabel 2.2 Luas Peruntukan Kawasan Budidaya (Ha)

No Peruntukan Luas Prosen

1. Hutan 55.796,68 32,89

2. Tegal 52.801,95 31,13

3. Sawah 38.509,00 22,70

4. Perkampungan/Permukiman 12.904,04 7,60

5. Perkebunan Swasta/Rakyat 2.009,30 1,18

6. Tanah Rusak/Padang Rumput 2.413,96 1,42

7. Tambak 1.320,06 0,77

8. Kebun Campur 1.186,57 0,69

9. Industri 866,56 0,51

10. Hutan Rakyat 625,32 0,37

11. Danau/Rawa 138,00 0,08

12. Lain-lain 1.045,36 0,66

Jumlah 169.616,80 100

Sumber :Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa peruntukan lahan di Kabupaten Probolinggo

didominasi oleh hutan (32,89 %), tegalan (31,13 %), serta persawahan (22,70 %).

Sedangkan lahan permukiman yang merupakan kawasan terbangunnya hanya

meliputi 7,60 % dari seluruh luas lahan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilyah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010,

rencana peruntukan kawasan budidaya yang ditetapkan dapat dilihat pada

tabel 2.3.

Tabel 2.3 Luas Kawasan Budidaya (Ha)

No Kawasan Budidaya Luas Kawasan Prosen

1. Kawasan Hutan Produksi 28.829,10 17,00

2. Kawasan Pertanian & Peternakan 40.081,07 23,63

3. Kawasan Perkebunan 38.649,00 22,79

4. Kawasan Perikanan 3.227,00 1,90


II/ 6 - 44

No Kawasan Budidaya Luas Kawasan Prosen

5. Kawasan Pariwisata 1.700,00 1,00

6. Kawasan Permukiman 18.248,00 10,76

7. Kawasan Perindustrian 3.272,00 1,93

8. Kawasan Pertambangan 10,00 0,01

9. Kawasan Khusus 1.550,00 0,91

Luas Kawasan Budidaya 135.566,17 79,93

Luas Kabupaten Probolinggo 169.616,80 100

Sumber Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo- PDPP

2.1.6. Kawasan Lindung

Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan

fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber

alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna

kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu kawasan lindung yang perlu terus menerus dimantapkan adalah

kawasan suaka alam. Kawasan ini di Kabupaten Probolinggo telah ditetapkan

sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Jawa Timur. Pada dasarnya pemantapan

kawasan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi biota,

ekosistem, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Perlindungan

kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata,

daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Kawasan

suaka alam selain untuk mempertahankan kelestarian alam itu sendiri, juga

berperan dalam pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata.

Pemanfaatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan wisata tetap

harus berdasarkan pada konsepsi menjaga kawasan suaka alam itu sendiri,

termasuk dalam kawasan suaka alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Jenis kawasan lindung di Kabupaten Probolinggo yang akan dikembangkan dalam

5 tahun kedepan antara lain kawasan suaka alam, hutan lindung, sempadan

sungai, dan sempadan pantai. Luas rencana kawasan lindung di Kabupaten

Probolinggo sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.4.


II/ 7 - 44

Tabel 2.4 Rencana Kawasan Lindung Tahun 2013 (Ha)

No Jenis Kawasan Lindung Luas Kawasan Prosen

1. Kawasan Suaka Alam 5.859,50 16,25

2. Hutan Lindung 25.998,53 72,08

3. Sempadan Sungai 3.585,00 9,94

4. Sempadan Pantai 625,00 1,73

Jumlah 36.068,03 100

Sumber : Hasil Rencana RTRW-PDPP

2.1.7. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo berupa tanah longsor terdapat

di berbagai kecamatan. Yang termasuk dalam wilayah rentan bencana di

Kabupaten Probolinggo yaitu daerah-daerah yang memiliki tingkat erosi tinggi,

kawasan pantai dan tanah gundul di kawasan hutan lindung, serta kawasan

bersudut lereng lebih dari 40 %.

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari

bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh

perbuatan manusia meliputi kawasan gerakan tanah, rawan letusan gunung

berapi, rawan gempa bumi, dan rawan angin topan.

Bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo meliputi :

� Bencana Banjir.

Bencana banjir, air sungai meluap dan tanah longsor terjadi di Kecamatan

Pakuniran, Gading dan Besuk. Adapun penanggulangannya dengan

mengevakuasi korban bencana yang terisolir dan memberikan bantuan melalui

Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo yang disalurkan

kepada para korban.

� Bencana Angin Ribut.

Bencana angin puting beliung di Kecamatan Lumbang, angin puyuh di

Kecamatan Krucil. Kegiatan penanggulangan yang dilakukan dengan melakukan

survey lokasi bencana, memberikan pengobatan pada korban bencana dan

melakukan kerjasama dengan lintas sektor untuk mengatasi bencana susulan.


II/ 8 - 44

Kawasan rawan bencana erosi pada umumnya terdapat di bagian selatan wilayah

Kabupaten Probolinggo yang merupakan daerah dataran tinggi seperti Kecamatan

Sukapura, Sumber dan Krucil. Tabel 2.5 menunjukkan tentang luas daerah

berdasarkan kemiringan tanah.

Tabel 2.5 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah

No. Kemiringan Luas Kawasan (Ha) Prosen

1 0 - 2 % 48.070,55 28,34

2 2 – 15 % 41.721,36 24,59

3 15 – 40 % 20.968,52 12,36

4 > 40 % 58.856,22 34,69

Jumlah 169.616,65 100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.5 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat kemiringan tanah lebih

dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22 Ha (34,69 %) dari seluruh luas

daerah Kabupaten Probolinggo. Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan

tanah > 40 % tersebut, yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas

11.979,66 Ha (20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %).

2.2. PEREKONOMIAN DAERAH

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi Kabupaten Probolinggo sangat terpengaruh kondisi makro yang belum

sepenuhnya stabil. Hal ini sangat tergambar dari tingginya inflasi, melemahnya

nilai tukar rupiah dan fluktuatifnya harga minyak mentah dunia yang ditandai

dengan kenaikan harga BBM di dalam negeri. Kondisi ini sudah barang tentu akan

sangat mempengaruhi perekonomian regional Jawa Timur, termasuk Kabupaten

Probolinggo. Walaupun kondisi makro sangat menentukan, namun demikian

tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo secara umum ditentukan

oleh faktor-faktor lokal seperti sumber daya manusia, teknologi, permodalan dan

kewirausahaan.


II/ 9 - 44

Seiring adanya berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Pusat dan berbagai kebijakan pembanguan daerah yang cukup

terkendali, membawa dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian

daerah Kabupaten Probolinggo.

Tabel 2.6 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Probolinggo Tahun Atas Dasar

Harga Konstan (2003 – 2007) (persen)

No Kelompok

Sektor / sector 2003 2004 2005 2006 2007

Rata-rata

1. Keompok sector

Primer 3,11 1,14 3,84 5,5 6,06 3,93

1.1 Pertanian 1,90 2,18 2,20 3,64 3,67 2,718

1.2 Pertambangan dan penggalian 1,21 (1,04) 1,64 1,86 2,39 1,212

2. Kelompok sector

Sekunder 10,06 12,33 12,08 12,77 13,55 12,15

2.1 Industri pengolahan 4,22 3,95 3,79 4,13 4,52 4,122

2.2 Listrik dan air minum 4,61 7,03 6,88 7,11 7,18 6,562

2.3 Bangunan 1,23 1,35 1,41 1,53 1,85 1,474

3. Kelompok sektor tersier 23 27,92 29,04 32,33 34,09 29,27

3.1 Perdagangan, hotel dan restoran

10,22 10,55 10,32 10,40 10,57 10,412

3.2 Pengangkutan dan komunikasi 4,08 6,17 6,24 7,19 8,27 6,39

3.3 Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

5,32 6,88 7,07 7,42 7,73 6,884

3.4 Jasa –jasa 3,38 4,32 5,41 7,32 7,52 5,59

4,07 4,51 4,73 5,69 5,97 4,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.6 terlihat bahwa sampai dengan tahun 2007 kondisi perekonomian

daerah Kabupaten Probolinggo relatif stabil dan semakin membaik, hal ini ditandai

dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dari tahun 2003

sebesar 4,07 % menjadi sebesar 5,97 % pada tahun 2007, sedangkan laju inflasi

yang cenderung menurun dari 8,68 % pada tahun 2003 menjadi sebesar 7,02

pada tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo didorong oleh

seluruh sektor ekonomi terutama disumbangkan oleh lima sektor terbesar

yaitu: sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,57 %, sektor

Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,27 %, sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan 7,73 %, sektor jasa 7,52 %, sektor listrik, gas dan air bersih


II/ 10 - 44

sebesar 7,18 %. Untuk selanjutnya sektor industri pengolahan sebesar 4,52 %,

sektor pertanian sebesar 3,67 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar

2,39 %, sektor Bangunan/kontruksi 1,85 %.

Tabel 2.7 Perkembangan PDRB di Kabupaten Probolinggo (Juta Rp.)

No U R A I A N Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. ADHB Juta Rp. 5.896.999,60 6.659.625,37 7.860.596,79 9.138.252,92 10.363.933,18

2. ADHK (th 2000) Juta Rp. 4.683.601,65 4.894.982,91 5.126.680,92 5.418.554,86 5.742.265,63

3. Perkapita ADHB Rp. 5.713.864,53 6.379.128,70 7.439.491,80 8.556.416,59 9.585.982,75

4. Perkapita ADHK Rp. 4.173.188,61 4.309.063,55 4.446.171,48 4.614.849,90 5.311.232,55


Pendapatan PDRB Perkapita yang diukur dengan harga berlaku dibagi jumlah

penduduk pertengahan tahun. Dari tabel 2.7 terlihat bahwa pendapatan PDRB

perkapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berangsur

pendapatan per kapita naik mulai dari Rp. 5.713.864,53 pada tahun 2003 hingga

mencapai sebesar Rp. 9.585.982,75 pada tahun 2007. Dari perspektif

kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan perkapita tersebut memiliki

makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata,

kondisi empiris tersebut, mengindikasikan bahwa perekonomian daerah

Kabupaten Probolinggo memang mengalami pergerakan positif hingga berdampak

pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.

2.2.2. Pendapatan Daerah

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli

daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli

daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh

melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dana transfer adalah dana

yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.


II/ 11 - 44

Tabel 2.8 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2007

NO URAIAN PENDAPATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

PENDAPATAN ASLI DAERAH 29.128.950.000,00 38.060.637.922,05 130,66

1.1 Pendapatan Pajak Daerah 6.697.000.000,00 7.290.814.791,00 108,87

1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 13.687.000.000,00 15.928.942.873,00 116,38

1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

746.250.000,00 738.947.596,58 99,02

1

1.4 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

7.998.700.000,00 14.101.932.661,47 176,30

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -DANA PERIMBANGAN

567.108.000.000,00 582.581.481.369,00 102,73

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 28.750.000.000,00 43.673.686.874,00 151,91

2.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

1.220.000.000,00 1.769.794.495,00 145,07

2

2.3 Dana Alokasi Umum 484.750.000.000,00 484.750.000.000,00 100,00

2.4 Dana Alokasi Khusus 52.388.000.000,00 52.388.000.000,00 100,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA

10.000.000.000,00 3.777.256.600,00 37,77

3.1 Dana otonomi Khusus 0,00 0,00

3.2 Dana Penyesuaian 10.000.000.000,00 3.777.256.600,00 37,77

TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI 20.574.000.000,00 24.279.609.137,00 118,01

3.3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 20.472.000.000,00 23.961.898.499,00 117,05

3.4 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 102.000.000,00 317.710.638,00 311,48

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,00 10.000.000.000,00

3

3.5 Pendapatan Hibah 0,00 0,00

3.6 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00

3.7 Pendapatan Lainnya 0,00 10.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 626.810.950.000,00 658.698.985.028,05 105,09

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.8 terlihat bahwa Anggaran Pendapatan Daerah adalah sebesar

Rp. 626.810.950.000,00. Sedangkan Realisasi Pendapatan Daerah adalah

sebesar Rp. 658.698.985.028,05 atau sekitar 105,09 %.


II/ 12 - 44

2.2.3. Belanja Daerah

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung

jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap

Satuan Kerja Pemerintah Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan

kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.9 Realisasi Belanja Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2007

NO JENIS BELANJA DAERAH ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

Belanja Operasi 485.009.296.600,00 450.490.165.164,52 92,88

Belanja Pegawai 311.732.801.000,00 291.648.938.752,80 93,56

Belanja Barang 133.615.235.600,00 125.763.725.820,75 94,12

Bunga 441.142.000,00 441.141.709,97 100,00

Subsidi - - -

Hibah - - -

1

Bantuan Sosial 39.220.118.000,00 32.636.358.890,00 83,21

BELANJA MODAL 155.409.873.400,00 151.258.397.552,50 97,33

Belanja Tanah 2.845.622.500,00 2.757.500.000,00 96,90

Belanja Peralatan dan Mesin 25.675.887.300,00 24.660.448.833,00 96,05

Belanja Gedung dan Bangunan

28.910.491.500,00 28.287.342.672,50 97,84

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

96.472.520.300,00 94.130.813.747,00 97,57

Belanja Aset Tetap Lainnya 1.505.351.800,00 1.422.292.300,00 94,48

2

Belanja Aset Lainnya 0,00 0,00

3 BELANJA TAK TERDUGA 10.415.805.000,00 4.306.081.000,00 41,34

Belanja Tak Terduga 10.415.805.000,00 4.306.081.000,00 41,34

4 TRANSFER/BAGI HASIL KEDESA

57.226.828.000,00 55.393.955.700,00 96,80

Bagi Hasil Pajak 57.136.828.000,00 55.303.955.700,00 96,79

Bagi Hasil Retribusi 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

0,00 0,00

JUMLAH 708.061.803.000,00 661.448.599.417,02 93,42



II/ 13 - 44

Dari table 2.9 terlihat bahwa Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar

Rp. 708.061.803.000,00. dan Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar

Rp. 661.448.599.417,02 atau sekitar 93,42 %.

Tidak terealisasinya plafond belanja tersebut diatas, disebabkan karena :

1. Penetapan plafond belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran.

2. Adanya efisiensi pelaksanaan belanja.

3. Adanya penundaan kegiatan.

2.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara

lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran

pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Surpus anggaran pembiayaan tahun 2007 sebesar Rp. 79.266.730.458,04

perangkaannya sebagaimana rincian pada Tabel 2.10 dan diperoleh dari :

1. Realisasi Pembiayaan Penerimaan Rp. 96.369.571.458,04

2. Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Rp. 17.102.841.000,00

Selisih (1 – 2) Rp. 79.266.730.458,04

Tabel 2.10 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2007

2007

No PEMBIAYAAN DAERAH Anggaran Realisasi (%)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 98.361.234.000,00 96.369.571.458,04 97,98

1.1. Penggunaan SILPA 84.555.834.843,04 84.555.834.843,04 100,00

1.2. Pencairan Dana Cadangan 7.863.000.000,00 7.000.000.000,00 89,02

1.3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- - -

1.

1.4. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

5.942.400.000,00 4.813.736.615,00 81,01

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 17.110.381.000,00 17.102.841.000,00 99,96

2.1. Pembentukan dana cadangan - - -

2.

2.2. Penyertaan modal pemerintah daerah 12.908.000.000,00 12.901.060.000,00 99,95


II/ 14 - 44

2.3. Pembayaran pokok pinjaman dalam-negeri-pemerintah pusat

46.460.000,00 46.460.000,00 100,00

2.4. Pembayaran pokok pinjaman dalam-negeri-lainnya

4.155.921.000,00 4.155.321.000,00 99,99

PEMBIAYAAN NETTO (1-2) 81.250.853.000,00 79.266.730.458,04 97,56


Dari hasil selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah terdapat defisit

sebesar Rp. 2.719.614.269,00 dan apabila dikomulasikan dengan selisih realisasi

pembiayaan penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 79.266.730.458,04 maka

menjadi Rp. 76.517.166.069,04 yang merupakan saldo awal tahun anggaran 2008.

2.3. SOSIAL BUDAYA DAERAH

2.3.1. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 jumlah penduduk di

Kabupaten Probolinggo sebanyak 1.004.967 yang terdiri dari 493.192 jiwa laki-laki

dan 511.775 jiwa perempuan, Rasio jenis kelamin (sex ratio) 96,37 berarti dari

100 orang perempuan terdapat sekitar 96 orang laki-laki. Rata-rata pertumbuhan

penduduk sebesar 0,95 % per tahun. Kepadatan penduduk hasil sensus penduduk

tahun 2000 sebesar 592 jiwa per km2. Berdasarkan hasil sensus pada tahun 2007

jumlah penduduk kabupaten mencapai 1.081.063 jiwa yang terdiri dari 516.540

jiwa laki-laki dan 564.523 jiwa perempuan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk

sebesar 1,02 % dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 637 per km2, sehingga

terdapat kenaikan 45 jiwa per km2. Meningkatnya kepadatan penduduk ini akan

memiliki dampak sosial terhadap suatu wilayah jika tingkat kepadatannya melebihi

batas kemampuan dan daya dukung wilayah tersebut. Namun jumlah penduduk

yang besar tersebut akan menjadi modal dasar pembangunan jika kualitas

manusianya baik, dan sebaliknya akan menjadi beban pembangunan apabila

kualitas manusianya rendah.

Berdasarkan sebaran penduduk menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk

Kabupaten Probolinggo berada di pedesaan yaitu sebesar 72,59 %, sedangkan

sisanya sebesar 27,41 % tinggal di perkotaan.

Berdasarkan karakteristik daerah ± 70 % mata pencaharian penduduk bekerja di

sektor pertanian, sedangkan untuk daerah pesisir sepanjang pantai utara meliputi


II/ 15 - 44

pantai seperti di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan,

Kraksaan dan Paiton sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai

nelayan. Sedangkan daerah pegunungan memungkinkan untuk pengembangan

tenaga kerja pada sektor perkebunan dengan berbagai komoditinya Dari

perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut, semakin

lama peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh sektor non pertanian

seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat.

2.3.2. Kesehatan

Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2003 - 2007 pembangunan sektor

kesehatan di Kabupaten Probolinggo menunjukkan perkembangan yang cukup

signifikan. Berbagai fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai dapat

dijadikan barometer untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan.

Tabel 2.11 merangkum ketersediaan sarana fisik pembangunan kesehatan di

Kabupaten Probolinggo.

Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Kesehatan

Lainnya Di Kabupaten Probolinggo

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1 RSU Daerah Pemerintah Buah 1 2 2 2 2

2 Rumah Sakit Swasta/BUMN Buah 1 1 1 1 1

3 Rumah Sakit Bersalin Buah 1 1 1 1 1

4 Balai Pengobatan (BP) Buah 7 7 7 7 7

5 B K I A Buah 4 4 3 3 4

6 PUSKESMAS Buah 33 33 33 33 33

7 PUSKESMAS Pembantu Buah 87 87 87 87 87

8 PUSKESMAS Keliling Buah 33 35 37 37 33

9 POSYANDU Buah 1.250 1.250 1.287 1.312 1,312

10 POLINDES Buah 217 219 220 220 220

11 POLIKLINIK Desa Buah - 1 1 1 1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo


II/ 16 - 44

Dari tabel 2.11 menunjukkan terdapatnya pelayanan kesehatan yang cukup

ditinjau dari segi ketersediaan fasilitas rumah sakit, puskesmas dan poliklinik.

Ditinjau dari ketersediaan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah,

bahwa pada tahun 2003 jumlah rumah sakit daerah sebanyak 1 buah dan pada

tahun 2007 menjadi 2 buah. Selain itu juga terdapat juga rumah sakit yang dikelola

oleh departemen lain dan rumah sakit bersalin masing-masing sebanyak 1 buah.

Jumlah puskesmas dan puskesmas keliling masing-masing sebanyak 33 buah

serta puskesmas pembantu sebanyak 87 buah. Diantara fasilitas kesehatan yang

ada Posyandu dan Polindes memiliki jumlah yang cukup besar. Pada tahun 2003

jumlah posyandu sebanyak 1.250 buah dan polindes sebanyak 217 buah, untuk

selanjutnya pada tahun 2007 jumlah posyandu meningkat menjadi 1.312 buah dan

polindes sebanyak 220 buah.

Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Dokter Umum/Ahli di Rumah Sakit

Di Kabupaten Probolinggo

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Dokter Umum Orang 11 12 14 15 15

2. Dokter Bedah Orang 1 1 1 1 1

3. Dokter Ahli Penyakit Dalam Orang 1 1 1 1 1

4. Dokter Ahli Kesehatan Anak Orang 1 1 1 1 1

5. Dokter Ahli Kandungan Orang 1 1 1 1 1

6. Dokter Spesialis Mata Orang 1 1 1 3 1

7. Dokter Gigi Orang 4 3 4 1 3

8. Dokter Spesialis THT Orang 1 1 1 1 -


Seiring dengan peningkatan dalam pelayanan publik di rumah sakit, maka

penyediaan tenaga dokter umum mengalami peningkatan selama tahun

2003 - 2007. Dari tabel 2.2 terlihat bahwa pada tahun 2003 jumlah dokter umum

sebanyak 11 orang dan pada tahun 2007 sebanyak 15 orang. Dokter bedah,

dokter ahli penyakit dalam, dokter ahli kesehatan anak dan dokter kandungan


II/ 17 - 44

masing-masing sebanyak 1 orang. Sedangkan dokter gigi pada tahun 2003

jumlahnya sebanyak 4 orang dan pada tahun 2007 menjadi 3 orang.

Tabel 2.13 Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis di Puskesmas


No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Jumlah Dokter Orang 47 35 47 36 32

2. Jumlah Dokter Gigi Orang 18 13 15 15 14

3. Jumlah Bidan/Perawat Orang 382 349 434 393 459

4. Jumlah Sanitarian Orang 27 19 28 22 22

5. Jumlah Paramedis Lain Orang 134 134 138 70 61

6. Jumlah Tenaga Non Medis Orang 308 308 308 186 230


Dari tabel 2.13 terlihat bahwa jumlah dokter di Puskesmas mengalami

perkembangan yang turun naik, yaitu pada tahun 2003 sebanyak 47 orang dan

pada tahun 2007 sebanyak 32 orang. Begitu juga dokter gigi, yaitu pada tahun

2003 sebanyak 18 dan pada tahun 2007 sebanyak 14 orang.

Jumlah bidan/perawat pada tahun 2003 sebanyak 382 orang dan pada tahun 2007

sebanyak 459 orang. Jumlah paramedis lain pada tahun 2003 sebanyak 134

orang dan pada tahun 2007 sebanyak 61 orang. Sedangkan tenaga non medis

terjadi penurunan, yaitu sebanyak 308 orang pada tahun 2003 dan pada tahun

2007 turun menjadi 230 orang.

Salah satu hasil pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator

pencapaian hasil program kesehatan ibu dan anak. Adapun gambaran dari

pencapaian hasil program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.14.


II/ 18 - 44

Tabel 2.14 Perkembangan Pencapaian Hasil Program Kesehatan Ibu dan Anak


No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Promil 6.61 9,00 5,02 8,18 9,5

2 Angka Kematian Ibu (AKI) Promil 0,10 1,50 0,85 0,41 0,61

3 Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

Prosen 1,42 1,80

1,53 1,70 2,1

4 Cakupan Ibu Hamil (K1) Prosen 96,90 101,00 97,10 97,04 96,5

5 Cakupan Ibu Hamil (K4) Prosen 79,02 71,90 84,40 85,10 88,5

6 Cakupan Persalinan (Linakes)

Prosen 83,10 81,90 85,40 82,98 90,6

7 Cakupan Kunjungan Neonatus (KN2)

Prosen 106,60 93,4 96,4 94,24 97,6

Sumber : Kantor BKKBN Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.14 terlihat bahwa indikator angka kematian bayi (AKB) mengalami

peningkatan, yaitu pada tahun 2003 sebanyak 6,61 promil dan tahun 2007

sebanyak 9,5 promil. Indikator berat bayi lahir rendah (BBLR) mengalami

peningkatan, yaitu pada tahun 2003 sebesar 1,42 % dan tahun 2007 sebesar

2,1 %. Sedangkan indikator cakupan persalinan (Linakes) mengalami peningkatan

dari sebesar 83,10 % pada tahun 2003 menjadi 90,6 % pada tahun 2007. Dari

hasil indikator tersebut, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ke depan perlu

mendapat perhatian.


II/ 19 - 44

Tabel 2.15 Perkembangan Kegiatan Pelayanan Di BPKM RSU Waluyo Jati Kraksaan

Kabupaten Probolinggo

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

I Rawat Jalan Orang 17.014 18.845 19.387 32.567 34.039

II Rawat Inap Orang 6.796 6.247 6.401 9.828 10.796

III Operasi

1. Besar Orang 368 453 859 1.326 2.237

2. Sedang Orang 276 370 751 1.056 1.705

3. Kecil Orang 598 338 876 1.218 4.448

IV Keluarga Berencana

1. IUD Orang 26 9 9 13 22

2. MOW Orang 473 497 402 486 571

3. MOP Orang 122 124 96 58 337

4. IMPLANT Orang 8 - 1 1 0

5. PIL Orang 11 38 15 68 125

6. SUNTIK Orang 5 33 10 102 73

V UGD

1. Meninggal Orang 42 186 58 135 162

2. Dirujuk Orang 36 65 29 113 66

3. Rawat Tinggal Orang 3.076 3.441 2.864 5.315 5.488

4. Rawat Jalan Orang 5.376 386 1.098 2.970 2.210

VI Laboratorium

1. Sederhana Orang 4.890 7.490 16.246 15.087 31.248

2. Sedang Orang 4.814 17.552 25.622 29.443 54.792

3. Canggih Orang 496 6.367 8.043 49.689 34.050

VII Radiologi

1. Foto Orang 1.944 3.002 3.654 4.621 5.125

2. USG Orang 132 171 179 - 1.322

Sumber : RSU Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

Tabel 2.16 Perkembangan Penampilan/Performance Rumah Sakit Di BPKM RSU Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. BOR (Bed Occupancy Rate) Prosen 56,70 61,00 60,13 74,94 68,48

2. ALOS (Average Length Of Stay) Hari 4,92 2,75 4,31 4,31 4,00

3. BTO (Bed Turn Over) Kali 47,19 47,18 47,46 47,46 70,92

4. TOI (Turn Over Interval) - 3,35 3,00 3,00 3,00 2,00

5. NDR (Netto Death Rate) Perseribu 8,07 10,76 0,88 87,79 16,605

6. GDR (Gross Death Rate) Perseribu 29,70 22,16 0,19 18,68 30,983

Sumber : RSU Waluyo Jati Kraksaan, Kabupaten Probolinggo


II/ 20 - 44

Dari tabel 2.15 dan 2.16 terlihat bahwa BPKM RSU Waluyo Jati Kraksaan dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari sisi pelayanan maupun sarana

dan prasarana pendukungnya. Hal ini ditunjukkan dari jumlah pasien yang

mengalami rawat inap untuk 5 (lima) tahun ke belakang mengalami peningkatan,

yaitu 6.796 orang pada tahun 2003 menjadi 10.796 orang pada tahun 2007. Selain

itu terdapat peningkatan pada indikator pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit

(BOR) yaitu dari 56,70 % pada tahun 2003 menjadi 68,48 % pada tahun 2007.

Dan indikator frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO) mengalami peningkatan

dari 47,19 kali pada tahun 2003 menjadi 70,92 kali pada tahun 2007.

Tabel 2.17 Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Rasio dokter/penduduk Per 100.000 penduduk

5,8 5,8 5,7 5,8 5,7

2. Rasio dokter gigi/penduduk Per 100.000 penduduk

1,7 1,7 1,6 1,6 1,7

3. Rasio perawat/penduduk Per 100.000 penduduk

21,4 21,4 ,19,1 24,5 26,47

4. Rasio Bidan/penduduk Per 100.000 penduduk

21,6 21,6 21,6 21,8 26,38

5. Rasio Puskesmas/penduduk Per 100.000 penduduk

3,4 3,4 3,1 3,0 3,1

6. Rasio Pustu/penduduk Per 100.000 penduduk

8,9 8,9 8,2 8,0 8,1

7. Rasio Rumah Sakit/penduduk

Per 500.000 penduduk

1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

8. Rasio Pustu/Puskesmas - 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

9. Rasio Dokter Umum/Puskesmas

- 1,6 1,6 1,6 1,7 1,0

10. Rasio dokte Gigi/Puskesmas - 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4

11. Rasio Bidan/Puskesmas - 6,9 6,9 7,0 7,2 8,2

12. Rasio Perawat/Puskesmas - 6,4 6,4 6,1 8,1 5,6

13. Rasio Polindes/Desa - 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7


Apabila dilihat dari Sumber Daya Kesehatan Manusia, mutu dan akses pelayanan

kesehatan di Kabupaten Probolinggo sudah termasuk lengkap. Dari tabel 2.17

terlihat bahwa pada tahun 2007, rasio dokter per penduduk sebesar 5,7 per


II/ 21 - 44

100.000 penduduk, rasio perawat per penduduk sebesar 26,47 per 100.000

penduduk dan rasio bidan per penduduk sebesar 26,38 per 100.000 penduduk.

2.3.3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci strategi dalam mempersiapkan terwujudnya anak

bangsa yang demokratis, berketrampilan, cerdas, kreatif, memperteguh akhlak

serta menguasai ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam rangka

mengembangkan kualitas manusia Indonesia pada umumnya untuk menghadapi

persaingan global yang tanpa batas, khususnya mempersiapkan anak-anak di

daerah, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap

pembangunan daerah, seiring dengan pelaksanaan otonomi.

Penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Probolinggo di bidang pendidikan

termasuk dalam urusan wajib pendidikan, dilaksanakan untuk peningkatan angka

partisipasi sekolah, peningkatan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan;

peningkatan kualitas proses pembelajaran; peningkatan pelayanan pendidikan dan

kebudayaan; peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengawas dan penilik; dan

peningkatan minat baca masyarakat.

Tabel 2.18 Perkembangan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Atas


No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Murid

- TK Orang 11.659 11.760 13.854 14.125 14.805

- SD/MI Orang 126.876 130.616 131.454 128.231 138.168

- SMP/MTs Orang 29.260 33.963 37.806 43.000 38.235

- SMA/MA/SMK Orang 13.727 14.368 14.824 16.475 17.585

2. Sekolah

- TK Unit 580 595 623 645 635

- SD/MI Unit 1.029 1.074 1.090 1.049 1.063

- SMP/MTs Unit 228 306 314 348 332

- SMA/MA/SMK Unit 62 69 78 89 90

3. Guru

- TK Orang 1.713 1.759 2.028 2.162 2.275

- SD/MI Orang 8.419 9.793 9.699 10.071 9.563

- SMP/MTs Orang 3.036 3.341 3.772 4.072 4.112

- SMA/MA/SMK Orang 1.404 1.424 2.043 2.033 2.003


II/ 22 - 44

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

4. Kelas

- TK Unit 1.057 1.119 1.133 1.171 1.125

- SD/MI Unit 5.830 5.873 6.058 5.986 6.394

- SMP/MTs Unit 972 1.060 1.140 1.205 1.125

- SMA/MA/SMK Unit 369 363 403 449 446

5. Angka Partisipasi

- SD/MI

*APK Prosen 108,95 117,80 118,00 118,18 119,35

*APM Prosen 99,04 99.05 99,15 99,45 114,06

- SMP/MTs

*APK Prosen 39,01 41,05 66,09 83,66 95,29

*APM Prosen 29,03 30,41 49,04 72,68 86,60

- SMA/MA/SMK

*APK Prosen 27,36 30,50 35,05 47,11 48,09

*APM Prosen 21,56 22,24 26,74 34,58 45,08

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo Keterangan : APK = Angka Partisipasi Kasar

APM = Angka Partisipasi Murni

Dari tabel 2.18 terlihat bahwa Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Atas di

Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan, baik dari jumlah sekolah, guru,

maupun Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak pada tahun 2003 sebanyak 580 unit, dengan

jumlah kelas sebanyak 1.057 unit, jumlah guru sebanyak 1.713 orang, dan jumlah

murid sebanyak 11.659 orang. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan

jumlah sekolah menjadi sebanyak 635 unit, dengan jumlah kelas 1.125 unit,

jumlah guru sebanyak 2.275 orang, dan jumlah murid sebanyak 14.805 orang.

Jumlah Sekolah SD/MI pada tahun 2003 sebanyak 1.029 unit, dengan jumlah

kelas sebanyak 5.830 unit, jumlah guru sebanyak 8.419 orang, dan jumlah murid

sebanyak 126.876 orang. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah

sekolah menjadi sebanyak 1.063 unit, dengan jumlah kelas 6.394 unit, jumlah guru

sebanyak 9.563 orang, dan jumlah murid sebanyak 138.168 orang.

Jumlah Sekolah SMP/MTs pada tahun 2003 sebanyak 228 unit, dengan jumlah

kelas sebanyak 972 unit, jumlah guru sebanyak 3.036 orang, dan jumlah murid



II/ 23 - 44

sekolah menjadi sebanyak 332 unit, dengan jumlah kelas 1.125 unit, jumlah guru


Jumlah Sekolah SMA/MA/SMK pada tahun 2003 sebanyak 62 unit, dengan jumlah

kelas sebanyak 369 unit, jumlah guru sebanyak 1.404 orang, dan jumlah murid


sekolah menjadi sebanyak 90 unit, dengan jumlah kelas 446 unit, jumlah guru


Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi murni

(enrollment ratio). Dari tabel 2.18 terlihat bahwa pada tahun 2003 angka partisipasi

murni untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Probolinggo sebesar 99,04 %, dan pada

tahun 2007 meningkat menjadi 114,06 %. Untuk tingkat SMP/MTs pada tahun

2003 angka partisipasi murni sebesar 29,03 % dan pada tahun 2007 meningkat

menjadi 86,60 %. Sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2003 angka

partisipasi murni sebesar 21,56 % dan pada tahun 2007 meningkat menjadi

45,08 %.

Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Lulusan, Daya Tampung dan Angka Putus Sekolah


No Uraian Sat. 2003 2004 2005 2006 2007

1. Jumlah Lulusan SD/MI Org 14.817 15.944 19.319 16.457 16.231

2. Lulusan SD/MI yang diterima Kelas I SMP/MTs

Org 5.329 5.363 6.503 13.216 13.115

3. Jumlah Drop Out (DO) SD/MI Org 139 104 97 135 73

4. Angka Transisi SD ke SMP/MTs % 66,27 68,16 70,50 80,31 80,08

5. Jumlah Lulusan SMP/MTs Org 4.374 4.106 4.626 8.443 4,980

6. Lulusan SMP/MTs yang diterima Kelas I SMA/MA/SMK

Org 2.306 2.864 2.415 6.569 2.205

7. Jumlah Drop Out (DO) SMP/MTs Org 20 16 11 10 16

8. Angka Transisi SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

% 66,32 73,04 75,05 77,81 78,95

Sumber : Dinas Pendididkan Kabupaten Probolinggo

Perkembangan pendidikan juga dapat dilihat dari perkembangan dalam jumlah

lulusan, daya tampung dan angka putus sekolah. Tabel 2.19 menunjukkaan

bahwa jumlah lulusan tingkat SD/MI mengalami peningkatan dari 14.817 orang


II/ 24 - 44

pada tahun 2003 menjadi 16.231 orang pada tahun 2007. Berdasarkan jumlah

lulusan tersebut, angka transisi dari tingkat SD/MI ke SMP/MTs walaupun kecil

namun mengalami peningkatan dari sebesar 66,27 % pada tahun 2003 menjadi

80,08 % pada tahun 2007. Untuk tingkat SMP/MTs jumlah lulusan sebesar 4.374

orang pada tahun 2003 dan pada tahun 2007 jumlah lulusan meningkat menjadi

4.908 orang. Dari jumlah lulusan SMP/MTs tersebut, angka transisi dari SMP/MTs

ke SMA/MA/SMK di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2003 sebesar 66,32 %

dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 78,95 %.

Tabel 2.20

Perkembangan Anggota Perpustakaan Umum Kabupaten Probolinggo. Sumber : Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo

Tabel 2.21

Perkembangan Pengunjung Perpustakaan Umum Kabupaten Probolinggo

No U r a i a n Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Pelajar Orang 12.674 18.037 20.178 22.244 23.150

2. Mahasiwa Orang 1.822 2.947 3.357 4.547 4.412

3. PNS Orang 626 588 8.544 1.090 2.203

4. Swasta Orang 3.544 3.874 3.535 3.036 3.515

Jumlah Orang 18.666 25. .446 35.614 30.917 33.280

Sumber : Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.20 dan 2.21 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 jumlah anggota

perpustakaan sebanyak 802 orang dan jumlah pengunjung perpustakaan

sebanyak 18.666 orang. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan baik dari

jumlah anggota maupun jumlah pengunjung perpustakaan, yaitu jumlah anggota

sebanyak 903 orang, dan jumlah pengunjung sebanyak 33.280 orang. Hal ini

menunjukan bahwa Kantor Perpustakaan Umum Daerah dibutuhkan masyarakat

guna meningkatkan pengetahuan dan minat baca masyarakat.

No U r a i a n Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Pelajar Orang 478 875 853 621 633

2. Mahasiwa Orang 107 144 156 100 105

3. PNS Orang 54 61 69 38 50

4. Swasta Orang 163 203 185 60 115

Jumlah Orang 802 1283 1263 819 903


II/ 25 - 44

Tabel 2.22

Perkembangan jumlah peminjam buku perpustakaan umum

di Kabupaten Probolinggo

NO U R A I A N Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Pelajar Orang 9.094 15.334 14.589 14.310 15.877

2. Mahasiwa Orang 1.639 2.756 3.044 2.361 3.707

3. PNS Orang 1.478 1.658 1.569 1.212 2.645

4. Swasta Orang 3.206 4.326 5.507 3.274 5.658

Jumlah Orang 15.417 24.074 24.709 21.157 27.887

Sumber : Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Probolinggo

2.3.3. Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang

digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM mengukur

kesejahteraan masyarakat melalui tiga indikator, yaitu indeks harapan hidup,

indeks pendidikan dan indeks daya beli. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

Propinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Probolinggo pada tahun 2002 sebesar

57,08, dan tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 58,11.

Tabel 2.23

Nilai Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Daya Beli dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Probolinggo

No Uraian 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1. Indeks Harapan Hidup 58,58 58,58 59,12 58,33 58,67 58,69

2. Indeks Pendidikan 59,63 58,35 60,53 61,46 61,71 62,23

3. Indeks Daya Beli 53,04 54,66 55,93 54,23 53,96 54,19

4. Indeks Pembangunan Manusia 57,08 57,20 58,53 58,01 58,11 58,37


Tabel 2.23 menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun komponen Indeks

Pembangunan Manusia di Kabupaten Probolinggo. Ketiga komponen tersebut

mengalami perkembangan yang berfluktuasi, tetapi khusus Indeks Pendidikan

mengalami peningkatan setelah tahun 2003. Pada tahun 2004, Indeks Harapan

Hidup dan Indeks Daya Beli mencapai mencapai titik tertinggi, yaitu sebesar 59,12

untuk Indeks Harapan Hidup, dan sebesar 55,93 untuk Indeks Daya Beli. Pada


II/ 26 - 44

tahun 2005, Indeks Daya Beli mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya

peningkatan harga BBM pada tahun 2005.

Tabel 2.24 Perkembangan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Probolinggo

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Pra KS KK 118.529 118.472 114.071 118.964 115.338

2. KS Tahap I KK 75.930 77.535 80.689 73.903 76.980

3. KS Tahap II KK 47.955 50.008 54.388 60.238 63.521

4. KS Tahap III KK 43.428 43.495 45.078 52.687 56.713

5. KS Tahap III+ KK 6.238 6.278 6.264 6.038 5.794


Tabel 2.25

Perkembangan Prosentase Keluarga Sejahtera Di Kabupaten Probolinggo

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Pra KS Prosen 40,60 40,10 37,96 38,15 36.23

2. KS Tahap I Prosen 26,00 25,10 26,85 23,69 24.18

3. KS Tahap II Prosen 16,40 16,90 18,10 19,32 19.95

4. KS Tahap III Prosen 14,90 14,70 15,00 16,89 17.81

5. KS Tahap III+ Prosen 2,10 2,10 2,08 1,93 1.82


Dari tabel 2.24 dan 2.25 yang merupakan hasil Pendataan Keluarga Sejahtera di

Kabupaten Probolinggo terlihat bahwa pada tahun 2003 terdapat Keluarga Pra

Sejahtera sebanyak 118.529 Keluarga atau 40,60 %, dan tahun 2007 menjadi

115.338 Keluarga atau 36,23 %. Hal ini menunjukan bahwa keluarga Pra

Sejahtera di Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan. Namun demikian, dari

hasil pendataan Biro Pusat Statistik (BPS) terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM)

pada tahun 2005 sebanyak 138.382 rumah tangga dengan jumlah anggota

sebanyak 421.795 jiwa. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di

Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo termasuk 8 Kabupaten dengan

Penduduk Miskin terbesar di Jawa Timur.

2.3.4. Ketenagakerjaan

Gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Probolinggo selama tahun

2003 - 2007 dapat dilihat dari adanya bursa kerja yang ada. Bursa kerja ini

menggambarkan kondisi penawaran dan permintaan tenaga kerja yang ada di


II/ 27 - 44

Kabupaten Probolinggo. Secara rinci gambaran yang dimaksud dapat dilihat pada

tabel 2.26 dan 2.27.

Tabel 2.26 Perkembangan Bursa Tenaga Kerja Di Kabupaten Probolinggo

No U r a i a n Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Lowongan Kerja Orang 618 650 689 913 1.459

2. Pencari Kerja Terdaftar Orang 1.702 4.799 7.574 8.123 4.670

3. Penempatan Tenaga Kerja Orang 644 645 935 913 1.459

4. Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional

Orang 45 7 22 15 30

5. Padat Karya Orang 150 143 - - 1154

6. Putus Hubungan Kerja (PHK)

Orang 74 248 - - 1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.25 terlihat bahwa selama tahun 2003 - 2007 terjadi disparitas yang

lebar antara kesempatan kerja yang ada dengan jumlah pencari kerja di sektor

formal yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Probolinggo. Seperti diuraikan pada tabel 2.25 bahwa pada tahun 2003 jumlah

pencari kerja tercatat sebanyak 1.702 orang dan lowongan kerja yang ada hanya

membutuhkan 618 orang. Perkembangan berikutnya pada tahun 2007

menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja 4.670 orang dan lowongan kerja yang

ada hanya membutuhkan tenaga kerja sebanyak 1.459 orang.

Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Probolinggo

No U r a i a n Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Angkatan Kerja Orang 518.141 523.840 529.078 563.426 571.603

2. Angkatan Kerja Tertampung Orang 503.041 508.574 513.659 518.132 571.536

3. Pencari Kerja Orang 1.702 4.799 7.574 8.123 4.670

4. Penduduk Usia Kerja Orang 738.535 746.658 754.124 763.303 774.381

5. Penduduk Bukan Usia Kerja Orang 228.005 230.513 232.818 306.832 311.786


Dari tabel 2.26 terlihat bahwa angkatan kerja di Kabupaten Probolinggo tahun

2003 sebanyak 518.141 orang dan angka kerja tertampung sebanyak 503.041

orang. Sedangkan pada tahun 2007 angkatan kerja sebanyak 571.603 orang dan

angkatan kerja tertampung sebanyak 571.536 orang.


II/ 28 - 44

Tabel 2.28 Kebutuhan Hidup Minimum Di Kabupaten Probolinggo

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Kebutuhan Hidup Minimum

Rupiah 449.065,00 420.525,00 451.500,00 701.765 701.765

2. Upah Minimum Regional

Rupiah 443.750,00 456.000,00 478.000,00 528.000 566.500


Dari tabel 2.28 kebutuhan Hidup Minimum di Kabupaten Probolinggo mengalami

peningkatan yang berfluktuasi. Pada tahun 2003, Kebutuhan Hidup Minimum di

Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 449.065,00, dan pada tahun 2007 meningkat

menjadi Rp 701.765,00. Hal ini diikuti dengan meningkatnya Upah Minimum

Regional, yaitu pada tahun 2003 sebesar Rp. 443.750,00 menjadi Rp. 566.500,00

pada tahun 2007.

2.3.5. Agama

Tabel 2.29 Perkembangan Jumlah Pemeluk Agama Di Kabupaten Probolinggo

Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Islam Orang 962.854 972.994 987.477 991.237 998.949

Prosen 93,30 93,20 93,46 92,63 92,40

2. Hindu Orang 15.426 15.456 15.609 16.194 16.340

Prosen 1,49 1,48 1,48 1,51 1,51

3. Kristen Katholik Orang 1.278 1.285 1.397 1.406 1.455

Prosen 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13

4. Kristen Protestan Orang 1.037 1.084 1.099 1.118 1.152

Prosen 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11

5. Budha Orang 227 243 375 682 847

Prosen 0,02 0,02 0,04 0,06 0,08

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Probolinggo

Pada tabel 2.29 menunjukkan perkembangan jumlah pemeluk agama di

Kabupaten Probolinggo. Komposisi penduduk menurut agama yang dianut di

Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2007 adalah Islam sebesar 89,44 %,

Kristen 0,13 %, Katholik 0,10 %, Hindu 1,46 %, dan Budha 0,08 %. Didukung


II/ 29 - 44

dengan jumlah sarana peribadatan sebanyak 9.927 buah, yang terdiri dari Masjid

sebanyak 1.098 buah, Mushola/Langgar 8.809 buah, Gereja 3 buah, dan Pura 17

buah.

Selain melalui pendidikan umum, pengembangan kualitas sumber daya manusia

di Kabupaten Probolinggo juga ditandai oleh adanya lembaga pondok pesantren.

Sebagai daerah yang terkenal dengan sebutan tapal kuda, peran pondok

pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah santri yang mengenyam pendidikan dan jumlah

pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo yang terdapat pada tabel 2.30.

Tabel 2.30

Perkembangan Pondok Pesantren Di Kabupaten Probolinggo

No U r a i a n Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Jumlah Pondok Pesantren Buah 208 210 217 248 312

2. Jumlah Santri Orang 46.094 45.744 46.004 40.983 59.671

- Laki-laki Orang 20.754 21.649 21.788 27.890 28.600

- Perempuan Orang 25.340 24.095 24.216 30.511 31.071


Dari tabel 2.30 terlihat bahwa jumlah pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo

mengalami peningkatan.

Pada tahun 2003 jumlah pondok pesantren sebanyak 208 buah dengan jumlah

santri sebanyak 46.094 orang, dan pada tahun 2007 jumlah pondok pesantren

meningkat menjadi 312 buah dengan jumlah santri sebanyak 59.671 orang.

Tabel 2.31

Banyaknya Jamaah Haji dan Jamaah Haji Yang Wafat

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

Banyaknya Jamaah Haji

- Laki-laki Orang 311 246 292 268 350

- Perempuan Orang 274 222 286 232 282

1.

Jumlah Orang 585 468 578 500 632


II/ 30 - 44

2. Jamaah Haji yang Wafat

- Laki-laki Orang - 0 1 1 2

- Perempuan Orang 1 0 1 - -

Jumlah Orang 1 0 2 0 2


Seperti terlihat pada tabel 2.31 perkembangan jemaah Haji di Kabupaten

Probolinggo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada

tahun 2003, jumlah jamaah haji sebanyak 585 orang dengan jumlah jemaah haji

yang wafat sebanyak 1 orang. Sedangkan pada tahun 2007, jumlah jamaah haji

sebanyak 632 orang dengan jumlah jemaah haji yang wafat sebanyak 2 orang.

2.3.6. Kebudayaan

Semakin derasnya arus informasi pada era globalisasi disertai pesatnya kemajuan

teknologi dan informasi menyebabkan masyarakat khususnya generasi muda

terombang-ambing dan berdampak pada perilaku penyimpangan dari nilai-nilai

luhur budaya bangsa serta menurunnya apresiasi dan kreatifitas pengembangan

dan pelestarian seni budaya dan sastra daerah. Dengan kondisi tersebut, maka

pembangunan dan pelestarian budaya bangsa perlu terus dilakukan dalam rangka

menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur,

keragaman budaya dan tradisi. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah

Kabupaten Probolinggo dalam bidang kebudayaan secara garis besar berupa

peningkatan apresiasi dan pentas seni budaya dan pembinaan pelestarian budaya

daerah.

Kabupaten Probolinggo memiliki bermacam-macam seni budaya khas,

diantaranya Kerapan Sapi, Kuda Kencak, Tari Glipang, Tari Slempang, Tari

Pangore, dan Seni Budaya Masyarakat Tengger.

Mayoritas penduduk Probolinggo bersuku Jawa dengan bahasa sehari-hari Jawa

dan Madura. Jenis situs bersejarah di Kabupaten Probolinggo antara lain Bromo,

Air terjun Madakalipura, Candi Kedaton, Candi Rengganis dan Candi Jabung.


II/ 31 - 44

Tabel 2.32

Perkembangan Wisatawan Di Kabupaten Probolinggo

No U r a i a n Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Jumlah Wisatawan

- Nusantara Orang 115.062 91.582 81.267 101.263 165,755

- Mancanegara Orang 1.684 5.521 3.312 4.911 8,398

J u m l a h Orang 116.746 97.103 84.579 106.174 174,153

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Probolinggo

Jumlah wisatawan di Kabupaten Probolinggo selama lima tahun terakhir secara

umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2003, jumlah

wisatawan 116.746 orang, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 174.153

orang.

2.4. PRASARANA DAN SARANA DAERAH

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting dalam kelancaran proses

pembangunan guna meningkatkan perekonomian daerah, karena tingkat akseptabilitas

suatu wilayah akan dapat mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya

daerah.

2.4.1. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Prasarana dan sarana sosial ekonomi di Kabupaten Probolinggo berupa sarana

perdagangan, baik berupa pasar, maupun kios. Tabel 2.33 berikut akan

menampilkan tentang sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Tabel 2.33

Sarana Perdagangan Di Kabupaten Probolinggo

SumSumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Probolinggo

Dari tabel 2.33 terlihat bahwa Sarana perdagangan di Kabupaten Probolinggo,

berupa pasar pada tahun 2007 sebanyak 35 pasar, dengan jumlah kios sebanyak

1.505 unit dan jumlah pedagang sebanyak 5.025 orang.

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Jumlah Pasar Unit 36 36 36 35 35

2. Jumlah Kios Unit 1.307 1.325 1.330 1.340 1.505

3. Jumlah Pedagang Orang 4.897 4.974 4.985 5.000 5.025


II/ 32 - 44

Tabel 2.34 Koperasi Di Kabupaten Probolinggo

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

A. KUD Unit

1. Koperasi Orang 34 34 34 34 34

2. Anggota Juta Rp. 59.234 59.234 59.234 59.234 56.922

3. Simpanan Juta Rp. 843.520 3.344.659 3.965.931 3.965.931 1.652.911

4. Cadangan Juta Rp. 2.498.780 - - - -

5. Hutang Juta Rp. 38.627.555 38.421.057 34.738.512 34.738.512 31.586.179

6. Dana-dana Juta Rp. 318.645 - - - -

7. Volume usaha Juta Rp. 53.724.605 56.265.987 44.386.651 58.693.995 44.386.651

8. Sisa hasil usaha Juta Rp. 484.053 484.112 457.012 457.012 504.952

B. Non KUD Unit

1. Koperasi Orang 279 287 291 291 292

2. Anggota Juta Rp. 22.475 27.444 27.597 27.597 19.160

3. Simpanan Juta Rp. 20.557.571 31.138.453 34.697.759 36.069.241 39.084.480

4. Cadangan Juta Rp. 6.449.674 - - - -

5. Hutang Juta Rp. 15.044.944 18.693.011 43.131.056 35.668.710 40.300.193

6. Dana-dana Juta Rp. 2.083.579 - - - -

7. Volume usaha Juta Rp. 98.986.543 103.988.349 158.878.936 217.670.088 230.664.620

8. Sisa hasil usaha Juta Rp. 4.989.422 5.135.299 6.720.252 6.719.336 7.068.085

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo

Tabel 2.34 menggambarkan kondisi koperasi di Kabupaten Probolinggo. Jumlah

koperasi di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2007 ada 326 koperasi sedangkan

yang akif 126 koperasi dengan anggota 76.090 orang. Volume usaha koperasi Rp.

275.051.271.000,- turun 0,10 % dari tahun sebelumnya dan sisa hasil (SHU)

mencapai Rp. 7.573.037.000,-

2.4.2. Prasarana dan Sarana Transportasi dan Perhubungan

Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah.

Infrastruktur transportasi mencakup transportasi jalan, perkeretaapian, angkutan

sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut dan udara.

Di Kabupaten Probolinggo transportasi jalan merupakan moda transportasi utama

yang berperan penting dalam mendukung pembangunan serta mempunyai

kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi


II/ 33 - 44

perdagangan dan industri. Sarana dan prasarana transportasi jalan telah

menjangkau hampir seluruh bagian wilayah bahkan sampai ke desa-desa.

Tabel 2.35

Perkembangan Kondisi Jalan Di Kabupaten Probolingo

No Kondisi Jalan Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1 Baik Km 502,46 532,45 573,76 582,99 604,55

2 Sedang Km 101,79 92,66 69,50 79,72 69,55

3 Rusak Km 24,88 22,43 19,18 19,25 51,70

4 Rusak Berat Km 156,70 138,33 123,38 103,87 60,02

Total Km 785,82 785,82 785,82 785,82 785,82

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo

Tabel 2.35 menggambarkan tentang perkembangan kondisi jalan di Kabupaten

Probolinggo, baik jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Pada

tahun 2003, kondisi jalan di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 502,46 km dengan

kondisi baik, 101,79 km dengan kondisi sedang, 24,88 km dengan kondisi rusak

dan 156,70 km dengan kondisi rusak berat. Sedangkan pada tahun 2007, jalan

dengan kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 4,76 % menjadi 604,55 km,

jalan dengan kondisi sedang mengalami penurunan sebesar 7,92 % menjadi 69,55

km, jalan dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan sebesar 20,14 %

menjadi 60,02 km.

Tabel 2.36

Perkembangan Jumlah, Panjang dan Kondisi Jembatan Di Kabupaten Probolinggo.

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. Jumlah Jembatan Buah 230 238 239 241 241

2. Panjang Jembatan Meter 2.557,39 2.605,39 2.681,03 2.713,03 2.713,03

3. Kondisi Jembatan

a. Baik Meter 1.818,58 1.835,98 1.885,98 1.917,98 1.977,98

b. Sedang Meter 156,85 156,85 156,85 156,85 637,55

c. Rusak Meter 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50

Sumber : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo


II/ 34 - 44

Tabel 2.36 menggambarkan tentang perkembangan jumlah, panjang dan kondisi

jembatan di Kabupaten Probolinggo. Jumlah jembatan di Kabupaten Probolinggo

pada tahun 2003 sebanyak 230 buah dan pada tahun 2007 mengalami

peningkatan menjadi sebanyak 241 buah.

2.5. PEMERINTAHAN UMUM

Kabupaten Probolinggo, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri dari

24 Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.375 Dusun, 1.643 Rukun Warga (RW) serta

5.869 Rukun Tetangga (RT).

2.5.1. Struktur Organisasi

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah telah

ditetapkan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsinya berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten

Probolinggo serta Uraian Tugas dan Fungsinya, yang terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Staf Ahli;

c. Asisten Tata Praja;

- Bagian Pemerintahan

- Bagian Hukum

- Bagian Organisasi

d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;

- Bagian Penyusunan Program

- Bagian Komunikasi dan Informatika

- Bagian Kesejahteraan Rakyat

e. Asisten Administrasi;

- Bagian Umum

- Bagian Protokol dan Rumah Tangga

- Bagian Pengelolaan dan Pengadaan


II/ 35 - 44


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Probolinggo serta Uraian Tugas dan Fungsinya;


Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo serta Uraian

Tugas dan Fungsinya, yang terdiri dari :

- Dinas Pendidikan

- Dinas Kesehatan

- Dinas Sosial

- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

- Dinas Perhubungan

- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

- Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya

- Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

- Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

- Dinas Pertanian

- Dinas Perkebunan Dan Kehutanan

- Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

- Dinas Perikanan Dan Kelautan

- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

- Dinas Pendapatan


Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo

serta Uraian Tugas dan Fungsinya, yang terdiri dari :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

- Badan Lingkungan Hidup

- Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

- Badan Pemberdayaan Masyarakat


II/ 36 - 44

- Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

- Kantor Arsip Daerah

- Kantor Perpustakaan Umum Daerah

- Kantor Pemuda Dan Olah Raga

- Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan

2.5.2. Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri di Kabupaten Probolinggo.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Probolinggo pada Tahun 2007 tercatat sebanyak 9.488 orang. Menurut tingkat

pendidikannya, Pegawai Negeri Sipil lulusan S2 sebanyak 862 orang, lulusan S1

sebanyak 4.727 orang, D3/Akademi sebanyak 908 orang, SMA/SMK sebesar

2.367 orang, lulusan SMP sebanyak 281 orang dan SD sebanyak 152 orang.

Proporsi terbesar adalah PNS lulusan Sarjana sebesar 50,84 %, kedua adalah

PNS lulusan SMA/SMK sebesar 25,46 %, ketiga adalah PNS lulusan D3/Akademi

sebesar 9,77 %. Sedangkan proporsi yang terkecil adalah PNS lulusan SD hanya

sebesar 1,63 %.

2.5.3 Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pembangunan keamanan dengan menyelenggarakan sistem keamanan yang

mampu melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan

kemampuan pengamanan wilayah daerah dengan mendayagunakan secara

optimal dan terpadu segenap komponan kekuatan keamanan daerah. Oleh karena

itu fungsi Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Probolinggo

merupakan tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Linmas

Kesbang.

Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah memegang peranan penting terhadap

fungsi ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menjaga ketentraman dan

ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok penegakan

Perda dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan


II/ 37 - 44

tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kekuatan sebanyak 183 personil,

yang terdiri dari 62 personil di Kabupaten dan 121 personil di Kecamatan. Adapun

pelanggaran Penegakan Perda di Kabupaten Probolinggo yang terjadi pada tahun

2007 sebanyak 281 pelanggaran yang terdiri dari kesusilaan/seksualitas 17,08 %;

pejalan kaki/tempat umum (PKL) 31,67 %; reklame 4,63 %; ijin usaha 16,37 %;

dan IMB 29,18 %.

Dalam upaya mempersiapkan anggota satuan tugas linmas yang mampu

memahami dan melaksanakan tugasnya di bidang perlindungan masyarakat,

ketertiban, keamanan serta penanganan bencana alam di Kabupaten Probolinggo

perlu diadakan berbagai pelatihan dan pembinaan baik yang diselenggarakan di

tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten untuk bekal pengetahuan dan

ketrampilan sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan

baik. Bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat adalah

menjamin terjaganya kondisi yang tertib dan aman bagi masyarakat sehingga

dapat menyelenggarakan kehidupan sehari–hari. Pelayanan ini meliputi

penanggulangan bencana dan penegakan serta pembinaan hukum kepada

masyarakat.

Tabel 2.37 Perkembangan Pembinaan Potensi Pertahanan Sipil

di Kabupaten Probolinggo

No U r a i a n Satuan 2003 2004 2005 2006 2007

1. - Di Desa Orang 8.715 8.715 7.955 5.015 5.015

2. - Di Lingkungan Pemda

Kabupaten Probolinggo

Orang 2.748 2.748 2.714 2.714 2.714

3. - Perangkat Desa Orang 3.580 3.580 3.431 3.431 3.431

Jumlah HANSIP (Linmas) Orang 15.043 15.043 14.100 11.160 11.160

Sumber : Kantor Linmas & Kesbang Kabupaten Probolinggo

Pada tabel 2.37 terlihat bahwa jumlah Hansip pada tahun 2007 sebanyak 11.160

personil, yang terdiri dari 5.015 personil di desa, 2.714 personil di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, dan 3.431 personil perangkat desa.

Selama tahun 2007 jenis gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi

di Kabupaten Probolinggo sebanyak 71 kasus yang terdiri dari pencurian 43,66 %,

perampokan 7,04 %, pembunuhan 11,27 %, pemerasan 1,41 %, pelanggaran lalu


II/ 38 - 44

lintas 2,82 %, bencana alam 11,27 %, kebakaran 7,04 % kasus, demontrasi/unjuk

rasa 4,23 % dan gangguan lain 2,82 %.

2.6. HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH

RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 - 2013 mempunyai kedudukan sebagai

kerangka dasar bagi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan yang merupakan

penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Probolinggo dan diwujudkan dalam visi dan

misi kepala daerah dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD

berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah

Kabupaten Probolinggo, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen

masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan

kota di segala bidang. Arah pembangunan daerah harus berdasarkan RTRW Propinsi

Jawa Timur dan RTRW Kabupaten Probolinggo.

Dalam RTRW Propinsi Jawa Timur, Perwilayahan Jawa Timur direncanakan dalam 9

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat

permukiman perkotaan. Kabupaten Probolinggo merupakan Satuan Wilayah

Pengembangan kelima (SWP Probolinggo Lumajang). Di dalam orde perkotaan ini,

Kabupaten Probolinggo termasuk dalam Orde IIB yang memiliki fungsi utama sebagai

penunjang sistem metropolitan dan sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Fungsi SWP Probolinggo Lumajang adalah kawasan pertanian tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, agroindustri, agro-ekowisata,

sumber daya energi, pariwisata, pendidikan, kesehatan. Sedangkan fungsi pusat

pengembangan adalah pusat pemerintahan, industri, perdagangan, jasa, kesehatan,

pariwisata.

Pengembangan wilayah Kabupaten Probolinggo memperhatikan dimensi waktu,

kenyataan yang ada sekarang dan dikaitkan dengan prakiraan masa depan sehingga

perencanaan dapat berjalan secara berkesinambungan dan bekerlanjutan serta

terjaminnya kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam yang ada.

Keserasian dan keterpaduan sangat penting karena Kabupaten Probolinggo akan muncul


II/ 39 - 44

dengan berbagai kepentingan yang berbeda dan kebutuhan yang menuntut tersedianya

sumber daya yang sama.

Pengembangan Wilayah Kabupaten Probolinggo diarahkan pada mengembangkan

Ibukota Kabupaten Probolinggo-Kota Kraksaan, sebagai growth pole (pusat pertumbuhan)

dan mengembangkan wilayah pengembangan lainnya yang mendukung secara

bersama-sama. Berdasarkan RUTRK/RDTRK IKK, Kecamatan Kraksaan pada awalnya

sebagai Kota Binaan dari Kabupaten Probolinggo. Pada saat ini peran Kabupaten

Probolinggo sebagai pusat pertumbuhan belum terlihat karena masih dibayangi oleh Kota

Probolinggo yang letaknya berada di tengah kabupaten. Untuk itu perlu dilakukan langkah

kongkrit untuk meningkatkan kemampuan Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai

pusat jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat fungsi dan peran kota yang sangat strategis dan adanya pertimbangan bahwa

Kabupaten Probolinggo memerlukan pusat pertumbuhan, maka pengembangan Ibukota

Kabupaten Probolinggo yang terletak di Kota Kraksaan sangatlah tepat dalam mendukung

pengembangan wilayah Kabupaten Probolinggo.

Rencana struktur tata ruang wilayah, pada dasarnya merupakan integrasi dari sistem

jaringan jalan, serta sistem pusat-pusat kegiatan fungsional wilayah. Sistem jaringan jalan

pada dasarnya adalah untuk menghubungkan setiap pusat-pusat kegiatan fungsional

wilayah dan sekaligus memberi bentuk pada perkembangan fisik wilayah. Hierarkhi pusat

pelayanan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo, adalah sebagai berikut:

1. Hierarkhi I Kabupaten Probolinggo adalah Kota Kraksaan, yang merupakan

pusat Wilayah Pembangunan I. Adapun wilayah kecamatan yang termasuk dalam

wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Pajarakan,

Kecamatan Krejengan dan Kecamatan Besuk. Fungsi pengembangan utama sebagai

pemerintahan, perkotaan, pendidikan, perikanan dan jasa.

2. Hierarkhi II adalah kota-kota lainnya yang menjadi pusat Wilayah Pembangunan

II sampai Wilayah Pembangunan VI Kabupaten Probolinggo, yaitu:

a. Kota Paiton, yang merupakan pusat Wilayah Pembangunan II. Wilayah

kecamatan yang termasuk dalam wilayah pengembangan ini adalah Kecamatan

Paiton, Kecamatan Kotaanyar dan Kecamatan Pakuniran. Fungsi pengembangan

utama sebagai kawasan industri, sumber energi dan perikanan.


II/ 40 - 44

b. Kota Gading, merupakan pusat Wilayah Pembangunan III. Wilayah kecamatan

yang termasuk dalam wilayah pengembangan ini adalah Kecamatan Gading,

Kecamatan Krucil dan Kecamatan Tiris. Fungsi pengembangan utama sebagai

pusat pengembangan agropolitan, agrowisata dan kawasan lindung.

c. Kota Leces, merupakan pusat Wilayah Pembangunan IV. Wilayah kecamatan

yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Leces,

Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Maron, Kecamatan

Banyuanyar dan Kecamatan Tegalsiwalan. Fungsi pengembangan utama sebagai

penyangga perkotaan, industri dan perikanan.

d. Kota Wonomerto, merupakan pusat Wilayah Pembangunan V. Wilayah

kecamatan yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan

Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan

Kuripan. Fungsi pengembangan utama wilayah sebagai pusat pengembangan

kawasan pertambangan, perikanan dan pariwisata.

e. Kota Lumbang, merupakan pusat Wilayah Pembangunan VI. Wilayah kecamatan

yang termasuk dalam wilayah pembangunan ini adalah Kecamatan Lumbang,

Kecamatan Sumber, Kecamatan Sukapura dan Kecamatan Tongas. Fungsi

pengembangan sebagai kawasan agropolitan, pariwisata dan industri.

Rencana Sistem Struktur Ruang Wilayah menggambarkan susunan unsur-unsur

pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang

digambarkan secara hierarkhis dan berhubungan satu dengan lainnya membentuk struktur

ruang kabupaten. Rencana struktur ruang Kabupaten Probolinggo antara lain meliputi :

1. Rencana pengembangan tata ruang wilayah, hierarkhi pusat pelayanan wilayah

seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan pedesaan, pusat-pusat permukiman,

hierarkhi sarana dan prasarana

2. Sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal

terminal, angkutan umum, parkir, pergudangan dan pelabuhan laut.


II/ 41 - 44

Arahan kebijakan sistem prasarana wilayah di Kabupaten Probolinggo salah satunya

adalah arahan pengembangan prasarana jalan meliputi arahan pengembangan jalan tol.

Dimana Jalan tol yang melintasi Kabupaten Probolinggo masih merupakan arahan

pengembangan jalan tol yang akan dikembangkan meliputi ruas Jalan Tol Gempol -

Pasuruan - Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi. Latar belakang dikembangkannya ruas

jalan tol Probolinggo - Banyuwangi adalah dalam rangka mendukung perkembangan

wilayah dan kelancaran arus koleksi-distribusi barang dan jasa. Mengingat kemungkinan

meningkatnya arus lalu lintas yang sangat tinggi, perlu dibangun jalan lintas

cepat/tol/highway dengan jalur Gempol - Pasuruan - Probolinggo.

Sedangkan pengembangan jaringan jalan nasional yang merupakan jalan arteri primer

sebagaimana tertuang dalam RTRW Propinsi Jawa Timur termasuk di dalamnya adalah

ruas Surabaya - Sidoarjo - Gempol - Pasuruan - Probolinggo - Situbondo - Banyuwangi.

Arahan pengembangan prasarana transportasi perkereta-apian sebagaimana tertuang

dalam RTRW Propinsi Jawa Timur meliputi arahan pengembangan jalur perkereta-apian,

pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan

perkereta-apian komuter, dry port, terminal barang, serta konservasi rel mati. Berdasarkan

kebijakan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo termasuk dalam arahan

konservasi rel mati ruas-ruas potensial, yaitu Jati - Probolinggo - Paiton.

Kabupaten Probolinggo juga termasuk dalam arahan pengembangan prasarana laut yaitu

sebagai pelabuhan umum yang terletak di Kecamatan Paiton. Pelabuhan Paiton saat ini

masih merupakan pelabuhan barang khusus untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Paiton.

Rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten Probolinggo dimaksudkan sebagai

upaya untuk menumbuhkan kutub-kutub pertumbuhan, dimana penataan ruang

wilayahnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam lingkup

kabupaten/kota terhadap pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis di Kabupaten Probolinggo meliputi :

a. Rencana Pengembangan Kawasan Hankam

Daerah Sumberanyar Paiton hingga daerah perairan di Situbondo dalam peta laut

termasuk daerah latihan tembak TNI Angkatan Laut. Kebijakan Kabupaten

Probolinggo untuk pengembangan kawasan hankam :


II/ 42 - 44

• Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal mining, illegal loging

serta pelanggar hukum di wilayah perbatasan.

• Penggiatan pengamanan dari adanya konflik fishing ground untuk Selat Madura,

Utara Laut Jawa dan Selatan Jawa Timur. Kepadatan fishing ground yang tinggi

memicu terjadi konflik antar nelayan untuk memperebutkan fishing ground.

Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing serta

pelanggaran hukum di wilayah perbatasan perairan.

• Operasi keamanan di wilayah perbatasan dan penegakan hukum di dalam wilayah

perbatasan propinsi maupun kabupaten.

b. Rencana Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Cepat

Rencana pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan kawasan

pertumbuhan ekonomi cepat di wilayah Kabupaten Probolinggo ini meliputi

pengembangan kawasan agropolitan, pertambangan bahan galian, industri,

pariwisata, agroindustri serta kawasan di sepanjang dan sekitar rencana jalan tol.

Kegiatan ekonomi tersebut diatas dikembangkan berdasarkan pertimbangan bahwa

dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah selain sektor pertanian

tanaman pangan.

c. Rencana Kawasan Agropolitan

Sub sistem kawasan agropolitan terdiri dari agro input dan usaha tani. Kawasan

agropolitan di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan

Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tongas,

Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil, Kecamatan Gading.

d. Kawasan Pertambangan

Bahan galian tambang di Kabupaten Probolinggo berupa bahan galian (golongan C)

yaitu galian sungai dan galian daratan yaitu berupa pasir dan batu, dengan jenisnya

berupa batu gunung, pasir, tanah urug, trass, dan pasir/krikil batu. Lokasi galian

daratan berada di Kecamatan Tongas, Kecamatan Lumbang, Kecamatan

Sumberasih, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Maron,

sedangkan galian sungai berada di Kecamatan Kecamatan Kraksaan, Kecamatan

Paiton, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Pakuniran dan Kecamatan Gading.


II/ 43 - 44

e. Kawasan Industri

Tipe-tipe industri di Kabupaten Probolinggo berupa kawasan industri estate, sentra

industri kecil, dan kawasan yang dikembangkan sebagai zona industri berkembang.

• kawasan industri estate, diarahkan di Kecamatan Tongas, Kecamatan Leces,

Kecamatan Paiton, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan

Gending, dan Kecamatan Pajarakan.

• sentra industri kecil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

• kawasan zona industri berkembang, terdapat di Kecamatan Tongas dan Leces.

f. Kawasan Agroindustri

Sub sistem kawasan agroindustri terdiri dari agribisnis hilir, agro output dan sistem

pemasaran. Kawasan agroindustri di Kabupaten Probolinggo terdiri dari Kecamatan

Sukapura, Kecamatan Sumber, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tongas,

Kecamatan Dringu, Kecamatan Tiris, Kecamatan Krucil, dan Kecamatan Gading.

g. Kawasan Di Sepanjang Pantura

Kawasan Di sepanjang pantura meliputi :

• Kecamatan Tongas

• Kecamatan Sumberasih

• Kecamatan Dringu

• Kecamatan Gending

• Kecamatan Pajarakan

• Kecamatan Kraksaan

• Kecamatan Paiton

h. Kawasan Sepanjang Dan Sekitar Rencana Jalan Tol

Kawasan Sepanjang rencana jalan tol :

1. Kecamatan Tongas, meliputi desa : Tongas Kulon, Wringinanom, Sumendi,

Tongas Kulon, Sumber Bendo.

2. Kecamatan Sumberasih, meliputi desa : Muneng, Muneng Kidul, Pohsangit Leres,

Kedung Supit.

3. Kecamatan Leces, meliputi desa : Jorongan, Clarak, dan Kerpangan.

4. Kecamatan Tegalsiwalan, meliputi desa : Sumber Kledung.

5. Kecamatan Banyuanyar, meliputi desa : Banyuanyar Tengah.


II/ 44 - 44

6. Kecamatan Gending, meliputi desa : Sebaung, Pegalangan dan Brumbungan

Kidul.

7. Kecamatan Maron, meliputi desa : Ganting Kulon, Ganting Wetan dan Pendil.

8. Kecamatan Krejengan, meliputi desa : Temenggungan.

9. Kecamatan Kraksaan, meliputi desa : Sidomukti, Rangkang, Kandang Jati Kulon

dan Kandang Jati Kulon.

10. Kecamatan Paiton, meliputi desa : Jabung Candi, Sidodadi, Paiton, Sumberanyar

dan Binor.

Lokasi interchange:

• Desa Wringinanom Kecamatan Tongas

• Desa Muneng Kecamatan Sumberasih

• Desa Kerpangan Kecamatan Leces

• Desa Sebaung Kecamatan Gending

• Desa Sentong Kecamatan Krejengan

• Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton

2.7. RUMUSAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan kondisi umum tersebut diatas, maka dalam lima tahun mendatang dapat

dirumuskan isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

2. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat.

3. Pelayanan kesehatan masih belum optimal.

4. Kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat berkualitas masih rendah, utamanya di

masyarakat pedesaan.

5. Pendapatan hasil usaha tani belum memadai.

6. Adanya kerusakan kawasan lingkungan hidup.

7. Kurang optimalnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

bab ii final

Documents