33

BAB II

FENOMENA PRT INTERNASIONAL DAN DOMESTIK

Bab ini berisi pemaparan tentang fenomena pekerja rumah tangga secara

global dan pekerja rumah tangga secara domestik. Terdapat beberapa sub

pembahasan dalam bab ini diantaranya mengenai pekerja rumah tangga, yang mana

dalam sub bab ini membahas mengenai pekerja rumah tangga termasuk pekerjaan

dalam sektor formal atau informal, pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga ternyata

tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga anak-anak.

Selanjutnya, mengenai fenomena global pekerja rumah tangga, fenomena pekerja

rumah tangga di Indonesia, kemudian membahas mengenai masalah-masalah

pekerja rumah tangga di Indonesia.

2.1 Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Menurut konvensi ILO No. 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja

rumah tangga pasal 1, Pekerja Rumah Tangga (PRT) didefinisikan sebagai

pekerjaan yang dilaksanakan di dalam rumah tangga yang digunakan sebagai sarana

untuk mencari nafkah, baik untuk satu atau beberapa rumah tangga, serta terikat

dalam suatu hubungan kerja, dan bukan melakukan pekerjaan rumah tangga secara

kadang-kadang.47 Akan tetapi konvensi ILO No. 189 tentang pekerjaan yang layak

bagi PRT ini belum diratifikasi oleh Indonesia tetapi Indonesia mempunyai

47 Laporan International Labour Organization, Buku Saku Kumpulan Peraturan-Peraturan Dan Referensi Tentang Pekerja Rumah Tangga, hal. 207-208, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_539099.pdf (16/2/2017, 11:03 WIB)

34

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU tersebut disusun

atas dasar komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada Hak Asasi

Manusia di tempat kerja antara lain dengan diwujudkan melalui ratifikasi kedelapan

konvensi dasar ILO diantaranya

1. Kebebasan berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98)

2. Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111)

3. Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105)

4. Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182)

Sejalan dengan ratifikasi kedelapan konvensi ILO tersebut, maka Undang-

Undang Ketenagakerjaan disusun dan harus mencerminkan ketaatan dan

penghargaan pada kedelapan konvensi dasar tersebut. Definisi tenaga kerja menurut

UU No. 13 tahun 2003 pasal 1 “tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.48 Akan tetapi PRT

seringkali terkecualikan dari UU No. 13 tahun 2003 padahal sebenarnya apabila

melihat definisi tenaga kerja tersebut harusnya PRT juga tercakup dalam UU No.13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya sampai saat ini masih belum

ada rumusan khusus yang bersifat formal mengenai pengertian Pekerja Rumah

Tangga (PRT) dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Sampai

saat ini hanya ada Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang perlindungan Pekerja

Rumah Tangga yang mendefinisikan “PRT adalah orang yang bekerja pada orang

48 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diakses dalam http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (30/08/2017, 10:10 WIB)

35

perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan

kerumahtanggan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain”.49

Sebenarnya penggunaan istilah pekerja bagi PRT ini masih menjadi

perdebatan tidak hanya di Indonesia akan tetapi di negara-negara lain, lebih

khususnya di negara-negara berkembang. Akan tetapi menurut aktivis LSM di

Indonesia seperti Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND), Organisasi pekerja rumah

tangga (OPERATA), dan lain sebagainya, pekerjaan rumah tangga sama halnya

dengan pekerjaan lainnya.50 Oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk

membedakan pekerjaan PRT ini dengan pekerjaan lainnya.51 Penggunaan istilah

pekerja pada PRT ini merupakan sebuah wacana yang dikembangkan oleh para

aktivis LSM seperti rumpun tjoet Nyak Dien, organisasi pekerja rumah tangga, dan

LSM lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap PRT serta organisasi

perburuhan internasional (ILO), dengan tujuan untuk mengganti istilah pembantu.

Dengan adanya perubahan istilah dari pembantu ke pekerja ini diharapkan pekerja

domestik dapat dilindungi oleh hukum-hukum ketenagakerjaan.

Penyebutan pembantu pada PRT inilah yang bisa menjadi salah satu

penyebab terjadinya ketidakteraturan kerja PRT, PRT seringkali ditimpa persoalan-

persoalan seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, serta menjadi

49 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, diakses dalam https://jdih.bnp2tki.go.id/images/permen/PERMEN_No_2_Tahun_2015_Tentang_Perlindungan_Pekerja_Rumah_Tangga.pdf (27/10/2017, 10:17 WIB) 50Yuli Maiheni: Matahari Pekerja Rumah Tangga, diakses dalam http://www.jurnalperempuan.org/tokoh/yuli-maiheni-matahari-pekerja-rumah-tangga (20/07/2017, 07:53 WIB) 51 Laporan International Labour Organization, Bunga-Bunga di AtasPadas :Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, hal. 7-8, diakses melalui http://globalmarch.org/Child-Labour-Domestic/resources/indonesia/Flowers%20on%20the%20rock%20the%20phenomenon%20of%20child%20domestic%20workers%20in%20Indonesia.pdf (16/2/2017, 10:24 WIB)

36

penyebab Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU

PPRT) tidak juga selesai dibahas.52 Ketidakteraturan kerja PRT bisa terlihat bahwa

PRT biasanya mengerjakan semua jenis pekerjaan yang ada di rumah tangga.

Apabila melihat dari posisi dan fungsi PRT itu sendiri, PRT merupakan

posisi yang sangat vital bagi keluarga-keluarga tertentu, yang mana suami dan istri

bekerja sehingga mereka berfungsi sebagai manajer pengelola rumah tangga,

sementara majikannya berada di luar rumah. Artinya, PRT berperan sebagai kunci

atas kelangsungan dan kehidupan sebuah rumah tanga. Secara tidak langsung dalam

kondisi ini PRT memberikan kontribusi dalam kelangsungan karir serta pekerjaan

majikannya.

Berdasarkan waktu kerjanya, PRT bisa digolongkan ke dalam dua

kelompok yakni53

1. PRT yang live-in, artinya PRT tersebut bekerja di rumah majikan sekaligus

tinggal di rumah majikan serta menjadi bagian dari keluarga majikan.

2. PRT yang live-out, artinya PRT yang bekerja di rumah majikan, akan tetapi

tidak tinggal di rumah majikannya, PRT tersebut hanya mengerjakan

pekerjaan rumah tangga selama waktu tertentu (pagi-pagi, siang-sore, atau

pagi-sore), serta ada pekerjaan khusus yang dikerjakan dan tidak menjadi

bagian keluarga majikan.

52PRT Adalah Pekerja, Bukan Pembantu, diakses dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bea80c54626/prt-adalah-pekerja--bukan-pembantu (16/2/2017, 10:48 WIB) 53Wawancara penulis dengan Direktur LPKP JawaTimur, Suti’ah, Malang, 3 Februari 2017

37

2.2 Fenomena Global Pekerja Rumah Tangga

PRT merupakan fenomena yang telah tersebar luas dan berkembang di

seluruh dunia serta menjadi fenomena internasional.54 Fenomena PRT tersebut

merupakan permasalahan serius yang mendesak untuk dicari jalan pemecahannya.

Permasalahan mengenai PRT senantiasa menjadi pembicaraan hangat yang tidak

kunjung selesai. Hal ini terbukti dengan banyaknya laporan diberbagai media massa

yang memberitakan mengenai masalah yang dihadapi oleh para PRT di dunia. Tiga

dari sepuluh PRT di dunia tidak memiliki perlindungan hukum nasional mengenai

tenaga kerja.55

Sebagian besar jumlah PRT yang paling tinggi berada pada negara-negara

miskin atau berkembang. Ada sekitar 52.600.000 laki-laki dan perempuan yang

bekerja sebagai PRT di dunia. Jumlah paling banyak terdapat pada PRT perempuan.

Data tersebut menunjukkan di negara maju jumlah perempuan yang bekerja sebagai

PRT sebanyak 2.597.000 orang, kemudian di Eropa Timur dan CIS jumlahnya

396.000 orang, Asia dan Pasifik jumlahnya mencapai 17.464.000 orang, Amerika

Latin dan Karibia mencapai jumlah yang paling tinggi yakni sebesar 18.005.000

orang, Afrika sebanyak 3.835.000 orang, yang terakhir di Timur Tengah mencapai

1.329.000 orang.56

54Kola O. Odeku, An Overview of Domestic Work Phenomenon, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol, 5, No, 9, Italy: MCSER Publishing, hal. 697-698, diakses melalui http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFile/2861/2823 (22/03/2017, 17:38 WIB) 55Protect The Global Domestic Worker: Report, The Tyee, diakses melalui https://thetyee.ca/News/2013/01/16/Domestic-Worker/ (22/03/2017, 18:05 WIB) 56 Laporan International Labour Organization, Domestic Workers Across The World: Global and Regional Statistics and The Extent of Legal Protection, hal. 20, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_173363.pdf (22/03/2017, 19:09 WIB)

38

Jumlah PRT di Amerika Latin dan Karibia jumlahnya berada pada posisi

yang paling tinggi yakni mencapai 19.593.000 orang.57 Hal ini diakibatkan karena

wilayah Amerika Latin dan Karibia merupakan wilayah dengan tingkat

ketidakadilan pendapatan yang tinggi menurut United Nations Development

Programme (UNDP) tahun 2010, sehingga rumah tangga di bagian atas mempunyai

sumber daya untuk mempekerjakan pekerja rumah tangga sementara itu pekerja

yang berada di bagian bawah harus bersedia menerima pekerjaan di layanan rumah

tangga meskipun tingkat upah serta perlindungan sosial rendah.58

Jumlah PRT perempuan di Amerika Latin dan Karibia sangat tinggi. Hal ini

disebabkan karena memang mayoritas pekerja rumah tangga diminati oleh kaum

perempuan, akan tetapi selain dimensi gender tersebut ada alasan lain.

Kemungkinan perempuan tersebut menjadi PRT disebabkan karena perbedaan

warna kulit hitam dan tidak hitam. Menurut Survei Rumah Tangga Nasional

(Pesquisa Nacional de Amostra por Domicilios Atau PNAD) ada sekitar 21,7

persen semua perempuan kulit hitam yang dipekerjakan adalah sebagai PRT.59

Sedangkan untuk jumlah PRT secara global pada tahun 2016 ILO memperkirakan

lebih dari 67 juta PRT yang mengisi angkatan kerja, khususnya di negara-negara

berkembang.60

57Domestic Workers, diakses melalui http://www.wiego.org/informal-economy/occupational-groups/domestic-workers (22/07/2017, 10:05 WIB) 58Ibid., hal. 25-26 59Ibid., hal. 26-27 60 Kami Tidak Akan Diam: 31 Kisah Pekerja Rumah Tangga di Balik Tembok Ruang Domestik, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_569568.pdf (25/08/2017, 13:15 WIB)

39

Sektor PRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

Menurut data ILO dari tahun 1995 hingga tahun 2010, jumlah PRT naik sekitar 19

juta dari jumlah 33.200.000 menjadi 52.600.000. Dapat dilihat pada diagram batang

2.1, rincian dari data tersebut mencatat bahwa Asia dan Pasifik mengalami

peningkatan yang cukup tinggi yakni dari jumlah 13.826.000 di tahun 1995,

kemudian pada tahun 2010 jumlah tersebut semakin meningkat sebanyak

21.467.000, yang mana jumlah tersebut terdiri dari PRT laki-laki dan perempuan.

PRT perempuan tetap yang memegang jumlah tertinggi yakni pada tahun 1995

sebanyak 12.194.000 sedangkan pada tahun 2010 mencapai 17.464.000.61

Diagram 2.1 Kenaikan Jumlah PRT Global Tahun 1995 ke 2010

Sumber : ILO.org

61 Child Labour and Domestic Work, diakses dalam http://www.ilo.org/ipec/areas/Childdomesticlabour/lang--en/index.htm (22/07/2017, 07:08 WIB)

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Negara Maju Eropa Timurdan CIS

Asia danPasifik

Amerika Latindan Karibia

Afrika Timur Tengah

3245000

477000

13826000

10402000

4178000

1101000

3555000

595000

21467000

19593000

5236000

2107000

1995 2010

40

Dikawasan Asia, Filipina dan Indonesia memiliki jumlah PRT yang cukup

tinggi. Survei angkatan kerja di Filipina menunjukkan pada tahun 2010 jumlah

orang yang bekerja sebagai PRT mencapai 1,9 juta, jumlah tersebut naik sekitar 1,2

juta dari tahun 2001.62 PRT Filipina yang bekerja di dalam negeri, sebagian besar

berasal dari daerah-daerah miskin, kemudian mempunyai tingkat pendidikan yang

rendah, serta kurang memiliki pengalaman kerja dari PRT yang mengambil

penempatan di luar negeri.63

Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh PRT global

diantaranya seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil seperti

ketidakpastian dalam hal upah atau upah rendah, perlakuan yang tidak manusiawi,

jam kerja yang panjang, dan lain sebagainya. PRT merupakan pekerjaan yang

berada di wilayah privat atau tersembunyi, yang mana pada rumah tangga lebih

memusat pada wilayah internal bukan di wilayah publik sehingga hal inilah yang

menempatkan PRT pada resiko pelecehan seksual dan penyerangan. Di negara-

negara seperti Arab Saudi dan Kuwait, para PRT sangat takut untuk melaporkan

kekerasan seksual tersebut karena beresiko, para PRT dapat diadili dan dihukum

akibat perzinahan serta pencabulan.64

Upah PRT bisa dibilang rendah, para PRT biasanya hanya mendapatkan

kurang dari setengah upah rata-rata bahkan terkadang tidak lebih dari 20 persen

62Ibid., hal. 29 63Ibid. 64Laporan Human Rights Watch, Decent Work For Domestic Workers: The Case For Global Labor Standards, hal. 9, diakses dalam https://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/HRW_ILO_brochure_lores.pdf (30/05/2017, 10:06 WIB)

41

upah rata-rata.65 Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang cenderung saling

berkaitan, salah satu faktor utamanya yakni tingkat pendidikan pekerja rumah

tangga pada umumnya rendah, kemudian fenomena kurang dihargainya PRT, dan

lain sebagainya. Ada sekitar 27,2 juta PRT berhak atas upah minimum yang sama

atau lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lain, 22,3 juta PRT tidak mempunyai

perlindungan terhadap upah yang terlalu rendah serta tidak memiliki standar upah

minimum yang berlaku bagi para PRT.66 Hal ini diakibatkan oleh fakta bahwa para

PRT tersebut hidup di negara yang tidak memiliki undang-undang upah minimum.

Kemudian sekitar 21,5 juta PRT tidak dicakup oleh peraturan upah minimum akan

tetapi peraturan tersebut ada hanya untuk pekerja lain. Pekerja rumah tangga di

Amerika Serikat dibayar kurang dari 25 persen upah minimum.67 Di beberapa

negara, seringkali para majikan juga menahan upah dari PRT sampai cuti tahunan,

hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para PRT tersebut akan kembali

bekerja.68 Salah satu alasan rendahnya upah pekerja rumah tangga adalah posisi

tawar mereka yang lemah.

Masalah mengenai jam kerja yang panjang bagi PRT merupakan masalah

yang seringkali dihadapi oleh sebagian besar PRT di seluruh dunia. Di Asia dan

Timur Tengah, ada sekitar 95 persen PRT tidak mempunyai batasan jam kerja

65 Laporan Internationl Labor Organization, Pengupahan Pekerja Rumah Tangga, hal. 1, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166260.pdf (30/05/2017, 11:02 WIB) 66Laporan International Labour Organization, Cakupan Pekerja Rumah Tangga di Dalam Undang-Undang Kondisi Kerja Utama, Op. Cit, hal 4 67 The Global Plight of Domestic Workers: Few Rights, Little Freedom, Frequent Abuse, diakses dalam https://www.theguardian.com/global-development/2015/mar/17/global-plight-domestic-workers-labour-rights-little-freedom-abuse (30/05/2017, 16:59 WIB) 68Ibid.

42

normal mingguan yang berlaku.69 Hal ini mengakibatkan timbulnya jam kerja yang

sangat panjang, khususnya banyak terjadi pada PRT yang live-in. Selain masalah

mengenai jam kerja yang terlalu panjang, adapun masalah lain yang masih terkait

yakni mengenai penentuan jangka waktu istirahat mingguan.

Lazimnya istirahat mingguan diberikan pada PRT setidaknya satu hari libur

disetiap minggunya. Akan tetapi masih ada sekitar 23,6 juta PRT di seluruh dunia,

tidak mendapatkan hak atas istirahat mingguan di bawah hukum nasional.70 Di

kawasan Asia dan Timur Tengah, hanya 5 persen dari semua PRT yang mempunyai

hak atas satu hari istirahat mingguan di bawah hukum nasional.71 Istirahat

mingguan merupakan satu elemen terpenting, karena selain untuk menjaga

kesehatan, para PRT juga bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan memperluas

hak atas istirahat mingguan para PRT juga akan lebih fresh sehingga dapat

memberikan layanan yang baik dan berkualitas untuk majikan.

2.3 Fenomena Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Fenomena PRT di Indonesia bukanlah fenomena baru. Munculnya PRT di

Indonesia merupakan permasalahan sosial ekonomi yang cukup memprihatinkan

karena jumlah PRT di Indonesia meningkat seiring dengan semakin terbukanya

lapangan kerja. Berdasarkan data Satuan Kerja Nasional (Sakernas) dalam laporan

ILO, pada tahun 2012 ada sekitar 2.555.000 PRT yang bekerja di dalam negeri.72

69 Laporan International Labour Organization, Cakupan Pekerja Rumah Tangga di Dalam Undang-Undang Kondisi Kerja Utama, Op. Cit, hal 5 70Ibid. 71Ibid. 72 Laporan International Labour Organization, Technical Report: The Estimation Of Total Domestic Workers In Indonesia, diakses melalui http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_241123.pdf (03/05/2017, 07:43 WIB)

43

63 persen dari jumlah tersebut atau 1.609.650 adalah PRT yang bekerja selama

tujuh hari dalam satu minggu, hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam

kondisi kerja PRT di Indonesia.73 Hal inilah yang kemudian menyebabkan

pekerjaan sebagai PRT semakin lama semakin menunjukkan permasalahan

tersendiri terutama pada masalah pengabaian akan hak-hak yang seharusnya

didapatkan oleh PRT. Pengabaian hak ini cenderung mengarah pada arti eksploitasi

serta kemungkinan besar terjadinya tindakan kekerasan pada PRT di Indonesia.

PRT di Indonesia selama ini tidak dianggap sebagai pekerja melainkan

sebagian besar masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai pembantu. Hal ini

dikarenakan bersifat membantu. PRT merupakan posisi yang sangat vital bagi

keluarga-keluarga tertentu, yang mana suami dan istri bekerja sehingga mereka

berfungsi sebagai manager pengelola rumah tangga, sementara majikannya berada

di luar rumah. Artinya, PRT berperan sebagai kunci atas kelangsungan dan

kehidupan sebuah rumah tanga. Secara tidak langsung dalam kondisi ini PRT

memberikan kontribusi dalam kelangsungan karier serta pekerjaan majikannya.

Penyebutan PRT sebagai pembantu tersebut yang membuat PRT di

Indonesia seringkali tidak terlindungi dari UU No.13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, padahal menurut UU No. 13 tahun 2003 PRT termasuk ke dalam

definisi pekerja, hal ini yang kemudian menyebabkan pengabaian atas hak-hak yang

seharusnya didapatkan oleh PRT seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 13

tahun 2003 mencakup aturan jam kerja, berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang

73 Laporan International Labour Organization, Promosi Kerja Layak Untuk Pekerja Rumah Tangga, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_349661.pdf (31/10/2017, 20:34 WIB)

44

Ketenagakerjaan pasal 77 ayat 2 dijelaskan bahwa waktu kerja normal adalah 7 jam

dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu serta

8 jam dalam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.74

Kemudian menyediakan keamanan di tempat kerja, berdasarkan UU No. 13 tahun

2003 pasal 86 telah dijelaskan juga bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas

perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan,

serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai

agama.75

Berbicara mengenai PRT memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan

ekonomi. Kondisi ini terjadi ketika orang merasa membutuhkan pendapatan setiap

bulan. Hal ini seringkali terjadi pada perempuan-perempuan golongan menengah

ke bawah yang ekonomi keluarganya membutuhkan pasrtisipasi kaum perempuan.

Fenomena perempuan yang bekerja sebagai PRT di Indonesia bukanlah suatu hal

yang baru. Kondisi ini pada satu sisi memberikan satu hal yang positif karena

sejatinya perempuan juga berhak memperoleh kesetaraan dalam hal pekerjaan, akan

tetapi disisi lain hal ini membuka celah masalah baru apabila dalam melakukan

pekerjaannya tidak diperlakukan sesuai aturan pekerja pada umumnya.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat ditunjukkan bahwa

di setiap tahunnya jumlah perempuan yang memasuki pasar kerja semakin

meningkat. Data dari BPS tahun 2010 menunjukkan jumlah angkatan kerja dengan

penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi atau penduduk yang

74Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diakses dalam http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (12/06/2017, 11:11 WIB) 75Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Op. Cit

45

bekerja, mempersiapkan usaha mencapai 107,7 juta jiwa, yang mana jumlah

tersebut terdiri dari 39,5 juta orang perempuan dan 68,2 juta orang laki-laki.76 Hal

ini merupakan kenyataan bahwa perempuan juga menyumbang dalam

pembangunan suatu negara terbukti dengan adanya partisipasi perempuan sebagai

pekerja. Sehingga perempuan khususnya yang berada pada lapisan bawah di

Indonesia mempunyai peran ganda yakni selain sebagai ibu yang melahirkan anak,

perempuan tersebut juga berperan sebagai pencari kerja dengan tujuan untuk

memperoleh pendapatan.

2.4 Masalah Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Melihat berbagai permasalahan yang telah dijelaskan dalam sub bab

sebelumnya. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang

seringkali dihadapi oleh para PRT di Indonesia. Masalah yang seringkali dihadapi

oleh para PRT ialah pelanggaran yang menyangkut baik itu haknya sebagai pekerja

maupun haknya sebagai perempuan karena sebagian besar yang bekerja sebagai

PRT di Indonesia adalah perempuan. Jutaan perempuan di Indonesia yang bekerja

sebagai PRT sering mendapat perlakuan semena-mena dari majikan. Perlakuan

tersebut terjadi khususnya di rumah-rumah yang merupakan wilayah privat, yang

mana lebih memusat pada wilayah internal bukan di wilayah publik sehingga

apabila timbul permasalahan tidak diketahui oleh publik serta penyelesain

masalahnya tidak semudah kasus-kasus kriminal dalam konteks publik.77

76Jumlah Angkatan Kerja Mencapai 107,7 Juta Jiwa, Badan Pusat Statistik, diakses melalui http://sp2010.bps.go.id/ (22/03/2017, 21:12 WIB) 77Pekerja di Dalam Bayang-Bayang: Pelecehan dan Eksploitasi Terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, Human Right Watch, hal. 1, diakses melalui https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0209in_web.pdf (23/03/2017, 20:29 WIB)

46

Kekerasan yang dialami oleh PRT di Indonesia masih seringkali terjadi.

Tahun 2015 ada sekitar 376 kasus, yang mana 65 persen dari kasus kekerasan yang

dialami oleh PRT adalah multi kekerasan yakni upah yang tidak dibayar, pelecehan,

dan penganiayaan.78 Menurut data dari JALA PRT hingga bulan September 2016

terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia. Kekerasan yang terjadi

pada PRT terdiri dari kekerasan multi jenis mencapai 41 kasus yang mana

kekerasan ini mencakup kekerasan psikis, fisik, ekonomi, hingga seksual, kemudian

yang kedua yakni kekerasan fisik sebanyak 102 kasus terdiri dari pemukulan,

isolasi, dan perdagangan manusia, dan ketiga yakni kekerasan ekonomi mencapai

74 kasus.79

Adapun beberapa contoh kasus kekerasan pada PRT yang terjadi di

Indonesia. Pertama, Mufiatun yang bekerja sebagi PRT di rumah Agus Susanto

yang beralamat di Desa Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kudus. Mufiatun mendapat

perlakuan kasar dari majikan seperti penganiayaan dengan cara menyetrika

perutnya karena melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai majikannya.80

Kedua, kasus kekerasan yang dialami Sartini yang bekerja sebagai PRT. Sartini

beserta anaknya selama rentang waktu 9 bulan dianiaya di dua lokasi yang berbeda,

yang mana kedua lokasi tersebut diketahui Sartini sebagai rumah majikannya

78376 Kasus Kekerasan Pembantu Rumah Tangga Mencuat Sepanjang 2015, diakses melalui http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/04/376-kasus-kekerasan-pembantu-rumah-tangga-mencuat-sepanjang-2015 (05/06/2017, 09:27 WIB) 79Hingga September 2016, Kekerasan Terhadap PRT Capai 217 Kasus, Kompas, 15 September 2016, diakses melalui http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus (23/03/2017, 20:44 WIB) 80Polisi Tangkap Majikan Penyetrika Pembantu Rumah Tangga, Antara News, 10 Oktober 2016, diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/589400/polisi-tangkap-majikan-penyetrika-pembantu-rumah-tangga (23/03/2017, 20:58 WIB)

47

berada di Klaten, Jawa Tengah dan Bantul, Yogyakarta. Tidak hanya berhenti pada

penganiayaan akan tetapi Sartini dan anaknya pernah juga disekap.81 Ketiga,

Toipah yang bekerja sebagai PRT khususnya pengasuh anak yang bekerja di rumah

majikannya yang bernama Fanny Safriansyah dan Anna Susilowati. Selama bekerja

menjadi pengasuh anak Toipah sering mengalami kekerasan serta penyiksaan yang

terjadi di rumah majikannya tersebut yang beralamat di Apartemen Ascott, Kebon

Kacang, DKI Jakarta. Kasus ini berlangsung sejak Juli hingga akhir September

2015. Toipah sering mendapat pukulan dengan tangan atau pun benda keras,

tendangan, serta tamparan dari majikan.82

Daftar panjang perlakuan kasar dan tidak manusiawi baik secara fisik,

psikologis, seksual, dan lain sebagainya yang dilontarkan oleh majikan terkadang

pemicu kekerasannya hanya bersumber dari kesalahan kecil atau ketidak sengajaan

yang diperbuat oleh para PRT. Masih banyak lagi contoh kasus yang belum

diketahui oleh publik, yang telah disebutkan di atas hanya sebagian kasus saja.

Merujuk pada definisi kerja layak menurut ILO yakni sarana untuk

mencapai keadilan baik itu keadilan dalam memberikan penghasilan yang adil,

menyediakan keamanan di tempat kerja dan menjamin perlakuan (bermartabat),

kesempatan yang sama bagi semua.83 Pertama, penghasilan yang adil. Hal ini juga

merupakan instrumen yang penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja

81Majikan Aniaya PRT Beserta Anaknya Yang Berusia 1,5 Tahun, Tribun News, 18 November 2016, diakses melalui http://www.tribunnews.com/regional/2016/11/18/majikan-aniaya-prt-beserta-anaknya-yang-berusia-15-tahun (23/03/2017, 21:18 WIB) 82Kasus Kekerasan Terhadap PRT Dampak Absennya Perlindungan Negara, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, diakses melalui http://www.bantuanhukum.or.id/web/kasus-kekerasan-terhadap-prt-dampak-absennya-perlindungan-negara/ (23/03/2017, 21:28 WIB) 83 Decent Work, diakses dalam http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm (28/10/2017, 09:07 WIB)

48

rentan dan dibayar paling rendah dari cakupan upah yang terlalu rendah.84 PRT

seringkali termasuk dalam kelompok ini.

Kedua, kondisi kerja yang aman dan bermartabat. Pelecehan seringkali

dialami oleh sebagian besar PRT, mengingat pekerjaan sebagai PRT sebagian besar

diminati oleh perempuan. Pelecehan seringkali dilakukan dengan

menyalahgunakan kekuasaan sehingga korban akan mengalami kesulitan dalam

membela diri. Pelecehan yang kerap kali terjadi pada PRT ini adalah pelecehan

seksual. Pelecehan seksual merupakan segala tindakan seksual yang tidak

diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau

fisik maupun isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain yang bersifat

seksual.85

Semua perlindungan yang menyangkut tiga komponen dalam definisi kerja

layak menurut ILO ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, akan tetapi

diperinci hanya berlaku bagi para pekerja dan pengusaha. Inilah yang kemudian

menyebabkan PRT yang cara kerjanya tidak masuk ke dalam definisi dipekerjakan

oleh seorang pengusaha sehingga PRT tidak dimasukkan dalam perlindungan UU

No.13 tahun 2003. Mengakibatkan PRT di Indonesia tidak memiliki perlindungan

hukum atas hak-hak kerja mereka.

Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tahun 2011

tentang pekerjaan yang layak bagi PRT akan tetapi Indonesia telah mengakui

84K131 Konvensi Penetapan Upah Minimum 1970, International Labour Organization, hal. 3, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/legaldocument/wcms_181928.pdf (12/06/2017, 08:54 WIB) 85Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, hal. 6, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_171328.pdf (12/06/2017, 10:27 WIB)

49

beberapa norma hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan PRT

diantaranya Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Undang-undang No.

13 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.86 Dalam pengertian

tenaga kerja menurut UU tersebut tidak terdapat pembeda antara pekerjaan di sektor

formal dan informal. Lantas, ada pengecualian atas pemberlakuan UU No.13 tahun

2003 karena undang-undang tersebut tidak berlaku luas bagi semua pekerja di

Indonesia, dan PRT termasuk mereka yang tidak dilindungi dalam undang-undang

ketenagakerjaan tersebut.

Dalam publikasi ILO yang berjudul “Peraturan tentang Pekerja Rumah

Tangga di Indonesia: Perundangan yang Ada, Standar Internasiona dan Paktik

Terbaik” menyebutkan pemerintah selama ini mempermasalahkan PRT tidak

dimasukkan sebagai pekerja sebagaimana UU No.13 tahun 2003 karena masalah

pemberi kerja, dalam hubungan antara PRT dengan majikan bukan merupakan

badan usaha sementara pemerintah memuat bahwa pemberi kerja haruslah

pengusaha.87 Padahal PRT merupakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam UU

No. 13 tahn 2003 mengenai Ketenagakerjaan, yang mana termuat dalam pasal 1

ayat 4 yang menyatakan “pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,

86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, diakses dalam http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf (12/06/2017, 11:11 WIB) 87 Laporan ILO, Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia: Perundangan yang Ada, Standar Internasiona dan Paktik Terbaik, hal. 10, diakses dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122275.pdf (28/10/2017, 16:06 WIB)

50

badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya”.88 Berdasarkan definisi

tersebut PRT merupakan pekerja, serta hubungan yang terjadi antara PRT dengan

majikan adalah hubungan kerja. Maka sudah sepantasnya PRT tidak di kecualikan

dalam UU No.13 tahun 2003.

Pengecualian inilah yang kemudian menyebabkan PRT kesulitan apabila

terjadi kasus pada PRT karena tidak adanya acuan dalam memutuskan perkara

sehingga dari waktu ke waktu apabila terjadi permasalahan pada PRT, kasus PRT

hanya berhenti di tengah jalan, tanpa ada penyelesaian hukum secara adil. Berbicara

mengenai kondisi kerja yang aman dan bermartabat berdasarkan definisi kerja layak

menurut ILO. Dalam UU No.13 tahun 2003 pasal 86 telah dijelaskan juga bahwa

“Setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan mengenai keselamatan dan

kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat

dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.89 Akan tetapi Melihat contoh kasus

pelecehan seksual atau kekerasan yang telah disebutkan di atas, sangat tergambar

jelas bahwa PRT di Indonesia memang tidak mempunyai hak atas lingkungan kerja

yang aman dan sehat. Hal ini menegaskan bahwa implementasi UU dalam negara

Indonesia sangat kurang. Inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa PRT di

Indonesia harus mendapatkan perhatian lebih, karena hak-hak yang seharusnya

didapatkan oleh PRT lebih banyak diabaikan.

88 Ibid 89Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Op. Cit