bab i pendahuluan fix

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RDTR

Dasar hukum pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan

Balikpapan Kota adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953); dan

11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan

12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 28 Tahun 2000 tentang Izin Pemanfaatan Air

Bawah Tanah

13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 27 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan Sungai,

Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai

14. Peraturan daerah Kota Balikpapan No. 04 Tahun 2002 tentang Larangan dan

Pengawasan Hutan Mangrove

15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah

16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Hutan

Lindung Sungai Wain

17. Peraturan Daerah Kota Balikpapan N0. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2005-2015

18. Peraturan Daerah Kota Balikpapan No 6 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006-2011

1.2 TINJAUAN TERHADAP RTRW KOTA BALIKPAPAN

Tinjauan terhadap RTR Kota Balikpapan meliputi tinjauan terhadap struktur ruang dan

pola ruang Kecamatan Balikpapan Kota.

1.2.1 Rencana Struktur Ruang Kota Balikpapan

Rencana struktur ruang Kecamatan Kota Balikpapan terdiri dari rencana pengembanga

sistem perkotaan, rencana jaringan transportasi, dan rencana jaringan energy dan kelistrikan.

1.2.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Berdasarkan RTRWN 2008 – 2028, rencana pengembangan sistem pusat kegiatan

perkotaan di wilayah Kota Balikpapan terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

Kota Balikpapan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terdiri dari Kawasan

Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang. Kota Balikpapan memiliki

fungsi sebagai:

a. Pusat pemerintahan kota

b. Pusat perdagangan regional

c. Pusat Industri

d. Pusat transportasi udara internasional

e. Pusat Pengolahan Migas

Berdasarkan RTRWN 2008 – 2028 terkait rencana pengembangan sistem andalan,

Kota Balikpapan dan sekitarnya merupakan kawasan andalan Kawasan Bontang – Samarinda

– Tenggarong – Balikpapan – Penajam dan sekitarnya (Bonsamtebajam) dengan sektor

unggulan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata. Pusat

Kegiatan Kota Balikpapan berdasarkan RTRW Kota Balikpapan, Perda No 12 Tahun 2012

diarahkan sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau

administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Pengembangan

Pusat Pelayanan Kota (PPK) adalah meliputi Kawasan Pusat Kota Balikpapan di

Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan

Kota. PPK ini berfungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa

skala kota.

2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau

administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi :

a. Kawasan Pusat Kota ke-2 Karang Joang berpusat di Kelurahan Karangjoang,

Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Batu

Ampar dan Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gn.

Samarinda Baru dan Kelurahan Karangjoang. Sub PPK ini berfungsi sebagai pusat

perdagangan jasa dan pusat pendidikan skala regional

b. Kawasan Pusat Kota ke-3 (Kota Perdesaan) di Kelurahan Tritip, Kecamatan Balikpapan

Timur, melayani Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Lamaru

dengan fungsi sebagai perdagangan dan jasa agro skala kota dan pusat pelayanan

pendidikan skala kota.

3. Pusat Lingkungan (PL) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi

lingkungan kota

Pusat pelayanan lingkungan adalah ibukota kecamatan atau kelurahan yang potensial,

yang berfungsi melayani kawasan kelurahan bersangkutan dan beberapa kawasan

kelurahan lainnya di sekitarnya. Pusat pelayanan lingkungan di Kota Balikpapan

ditetapkan di ibukota – ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan bagi kelurahan itu

sendiri atau beberapa kelurahan di sekitarnya. Jenis fasilitas yang akan dikembangkan,

diantaranya:

a. Kantor Pemerintahan skala Kecamatan dan atau skala kelurahan

b. Balai Pertemuan/ Gedung Serba Guna

c. Taman bermain dan Lapangan olahraga

d. Kantor pos pembantu/ Warpostel dan Telepon umum

e. Fasilitas Pemadam Kebakaran dengan skala pelayanan lingkungan

f. Pasar Tradisional, Supermarket, Pertokoan ataupun Ruko, Pujasera dan kegiatan

komersial lainnya

g. Fasilitas ibadah : Mesjid, Musholla, Gereja, dll

h. Fasilitas pendidikan, seperti TK, SD, SLTP dan SMA

i. Balai Pengobatan, Poliklinik ataupun Tempat Praktek Dokter dan Apotik

j. Fasilitas rekreasi dan olahraga

k. Fasilitas pendukung lainnya

Pusat pelayanan lingkungan di Kota Balikpapan berada di ibukota kecamatan atau

kelurahan yang potensial meliputi:

a. Kelurahan Margasari, melayani Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan

Margomulyo, Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Baru Tengah di Kecamatan

Balikpapan Barat dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala

kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pendidikan skala

kecamatan;

b. Kelurahan Gunung Bahagia, melayani Kelurahan Damai Baru, Kelurahan Damai

Bahagia, Kelurahan Sungai Nangka, Kelurahan Sepinggan Baru, Kelurahan Sepinggan

Raya dan Kelurahan Sepinggan di Kecamatan Balikpapan Selatan dengan fungsi

sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan kesehatan

skala kecamatan;

c. Kelurahan Gunung Sari Ilir, melayani Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kelurahan Karang

Rejo, Kelurahan Karang Jati, Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Mekar Sari di

Kecamatan Balikpapan Tengah dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan

jasa skala kecamatan;

d. Kelurahan Manggar di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Manggar

Baru dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan dan pusat

pelayanan pendidikan skala kecamatan;

e. Kelurahan Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur, melayani Kelurahan Teritip

dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, pusat

pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala

kecamatan;

f. Kelurahan Batu Ampar di Kecamatan Balikpapan Utara, melayani Kelurahan Muara

Rapak, Kelurahan Graha Indah, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung

Samarinda Baru dan Kelurahan Karang Joang dengan fungsi sebagai pusat

perdagangan jasa skala kecamatan dan pusat pendidikan skala kota;

g. Kelurahan Klandasan Ulu di Kecamatan Balikpapan Kota, melayani Kelurahan

Klandasan Ilir, Kelurahan Damai, Kelurahan Telaga Sari dan Kelurahan Prapatan

dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan dan

pusat pelayanan pendidikan skala kota.

Dari uraian diatas terkait dengan pengembangan Kota Balikpapan, rencana pengembangan

sistem perkotaan yang diarahkan dalam RTRW Kota Balikpapan adalah:

Tabel 1.1 Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Di Kota Balikpapan Tahun 2015 - 2035

No Pusat

Kegiatan Lokasi Fungsi

(1) (2) (3) (4)

1. PKN Kota Balikpapan a. Pusat pemerintahan kota


c. Pusat Industri



2. PPK Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota sebagai kawasan pusat pemerintahan,

perdagangan dan jasa skala kota Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota

3. Sub PPK Kelurahan Karangjoang Kecamatan Balikpapan Utara, melayani:

- Kelurahan Muara Rapak,

- Kelurahan Batu Ampar dan

- Kelurahan Gunung Samarinda,

- Kelurahan Graha Indah,

- Kelurahan Gn. Samarinda Baru

- Kelurahan Karangjoang

sebagai pusat perdagangan jasa dan pusat

pendidikan skala regional

Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, melayani:

- Kelurahan Manggar,

- Kelurahan Manggar Baru,

- Kelurahan Lamaru

sebagai perdagangan dan jasa agro skala kota dan

pusat pelayanan pendidikan skala kota.

4. PL 1) Kecamatan Balikpapan Barat

Kelurahan Margasari, melayani:

a. Kelurahan Baru Ulu

b. Kelurahan Baru Ilir

c. Kelurahan Margomulyo

d. Kelurahan Kariangau

e. Kelurahan Baru Tengah

sebagai pusat perdagangan dan jasa skala

kecamatan, pusat pelayanan kesehatan skala

kecamatan dan pusat pendidikan skala kecamatan

No Pusat


(1) (2) (3) (4)

2) Kecamatan Balikpapan Selatan

Kelurahan Gunung Bahagia, melayani:

a. Kelurahan Damai Baru,

b. Kelurahan Damai Bahagia,

c. Kelurahan Sungai Nangka,

d. Kelurahan Sepinggan Baru,

e. Kelurahan Sepinggan Raya

f. Kelurahan Sepinggan



kecamatan

3) Kecamatan Balikpapan Tengah

Kelurahan Gunung Sari Ilir, melayani:

a. Kelurahan Gunung Sari Ulu,

b. Kelurahan Karang Rejo,

c. Kelurahan Karang Jati,

d. Kelurahan Sumber Rejo,

e. Kelurahan Mekar Sari

Sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala

kecamatan

4) Kecamatan Balikpapan

Kelurahan Manggar, melayani: Kelurahan Manggar Baru


kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala

kecamatan

5) Kecamatan Balikpapan Timur

Kelurahan Lamaru, melayani: Kelurahan Teritip



kecamatan dan pusat pelayanan pendidikan skala

kecamatan

6) Kecamatan Balikpapan Utara

Kelurahan Batu Ampar, melayani:

a. Kelurahan Muara Rapak

b. Kelurahan Graha Indah

c. Kelurahan Gunung Samarinda

d. Kelurahan Gunung Samarinda Baru

sebagai pusat perdagangan jasa skala kecamatan

dan pusat pendidikan skala kota

No Pusat


(1) (2) (3) (4)

e. Kelurahan Karang Joang

7) Kecamatan Balikpapan Kota

Kelurahan Klandasan Ulu, melayani:

a. Kelurahan Klandasan Ilir

b. Kelurahan Damai

c. Kelurahan Telaga Sari

d. Kelurahan Prapatan

sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat

pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan

pendidikan skala kota

Sumber: Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Balikpapan, 2012

1.2.2 Rencana Pola Ruang Kota Balikpapan

Rencana pola ruang wilayah Kota Balikpapan ini disusun untuk tahun 2012 sampai

dengan tahun 2032. Secara garis besar, rencana pola ruang Kota Balikpapan dibagi menjadi

2 (dua) klasifikasi, yaitu :

1. Zona Lindung, adalah wilyah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya

buatan.

2. Zona Budidaya, adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusa

dan sumber daya buatan.

1.2.2.1 Zona Lindung

Zona lindung sebagai bagian dari rencana pola ruang suatu kawasan berperan

sebagai kawasan yang mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang. Kegiatan

pengelolaan kawasan lindung diharapkan dapat mencegah kerusakan fungsi lingkungan,

memperbaiki kawasan lindung yang rusak serta menambah kawasan lindung yang ada.

Pengelolaan kawasan lindung meliputi kegiatan perencanaan pemanfaatan dan

pengendalian ruang untuk kawasan lindung. Adapun klasifikasi pola ruang untuk zona

lindung Kecamatan Balikpapan Utara sesuai dengan Permen PU Nomor 20/PRT/M/2011

meliputi:

1. Zona Hutan Lindung;

2. Zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya yang meliputi

zona bergambut dan zona resapan air;

3. Zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,

zona sekitar danau atau waduk dan zona sekitar mata air;

4. Zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman Kota dan

pemakan;

5. Zona suaka alam dan cagar budaya;

6. Zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan tanah longsor, zona

rawan gelombang pasang dan zona rawan banjir;

7. Zona lindung lainnya.

1.2.2.2 Zona Budidaya

Zona budidaya merupakan peruntukan kawasan yang memiliki kondisi fisik dan

potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan produksi dalam

rangka memenuhi kebutuhan manusia. Alokasi pemanfaatan ruang untuk pengembangan

kegiatan budidaya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek guna mencapai tujuan

pemanfaatan ruang yang optimal. Maka dari itu, alokasi pemanfatan ruang perlu

memperhatikan asas kelestarian, kesesuaian dan kemanfaatan. Asas kelestarian dimaksudkan

agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat di masa yang akan datang dengan

memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian bertujuan untuk

memanfaatkan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas

kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi

peningkatan kualitas hidup masyarakat yang optimal.

Sesuai dengan Permen PU Nomor 20/PRT/M/2011 klasifikasi zona budidaya di Kecamatan

Balikpapan Kota meliputi:

1. Zona Perumahan;

2. Zona perdagangan dan jasa;

3. Zona Perkantoran;

4. Zona sarana pelayanan umum;

5. Zona industri;

6. Zona khusus;

7. Zona lainnya;

8. Zona campuran.

1.3 TINJAUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI RTRW KOTA BALIKPAPAN

Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang ke

dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam

penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota. Strategi penataan

ruang kota wilayah Balikpapan lebih detail adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan kawasan, meliputi:

a. memperkuat peranan pusat pelayanan kawasan dan kota sebagai Pusat

Pemerintahan Kota Balikpapan, Pusat Kawasan Perdagangan Jasa, Pusat Kawasan

Perkantoran, Pusat Hunian, Pusat Transportasi Laut, dan Kota Pengolahan Minyak;

b. mengembangkan sub pusat pelayanan kota di kawasan yang belum berkembang;

c. mengembangkan pusat lingkungan secara merata di kawasan pinggiran

2. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas antar kawasan, kota, regional dan nasional,

meliputi:

a. mendukung pengembangan jaringan jalan Coastal Road;

b. mendukung pengembangan jaringan minyak;

c. meningkatkan ruas-ruas jalan utama

d. mengembangkan jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan di

wilayah Balikpapan Kota dengan wilayah lain di kota;

e. mengembangkan jalan yang menghubungkan pusat lingkungan dengan kawasan

permukiman;

f. menghubungkan jalan antar kawasan permukiman;

g. meningkatkan pelayanan terminal angkutan penumpang;

h. mengembangkan pelabuhan angkutan penumpang di Pelabuhan Semayang; dan

3. Strategi untuk peningkatan pelayanan sistem prasarana yang terpadu, merata dan ramah

lingkungan (zero waste), meliputi:

a. mengembangkan sistem jaringan energi yang handal dan merata;

b. mengembangkan prasarana telekomunikasi modern secara merata;

c. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air yang memadai;

d. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah kota yang ramah lingkungan; dan

e. mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu.

4. Strategi untuk meningkatkan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah,

meliputi:

a. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kecamatan

b. mewajibkan alokasi minimal 30% luas lahan swasta atau masyarakat sebagai kawasan

hijau terutama di tepi jalan utama Kecamatan yang menjadi jalan utama Kota.

c. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan sempadan; dan

d. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana

5. Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya yang produktif dan berwawasan

lingkungan, meliputi:

a. Mengembangkan kawasan budidaya dengan konsep terpadu, kompak dan vertikal.

b. Mengembangkan kawasan perumahan dengan konsep hunian, perkantoran,

perdagangan jasa vertikal dan terjangkau dengan pusat-pusat pelayanan;

c. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang merata dan berhirarki;

d. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan rawan bencana

6. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara, meliputi:

a. Peningkatan fasilitas untuk pertahanan keamanan negara;

b. Pengembangan pelabuhan Angkatan Laut di Kawasan Melawai, Kelurahan Prapatan;

c. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan bidang

pertahanan laut;

d. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk

menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

e. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di

sekitar kawasan pertahanan negara sebagai zona penyangga;

f. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

1.4 ISU DAN PERMASALAHAN STRATEGIS KAWASAN

Beberapa isu strategis terkait dengan pengembangan Kota Balikpapan adalah sebagai

berikut:

1. Kota Balikpapan yang ditetapkan sebagai PKN bersama dengan kota lain disekitarnya,

dengan fungsi:

a. Pusat pemerintahan kota


c. Pusat Industri



2. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul

transportasi laut nasional, simpul transportasi udara nasional, kawasan andalan kawasan

pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) yang dilengkapi dengan pengembangan

jaringan jalan bebas hambatan Balikpapan – Samarinda.

3. Balikpapan juga diarahkan menjadi pusat produksi kilang minyak pertamina yang

memberikan suplai bagi cadangan bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Kalimantan

dan wilayah lain di Indonesia

1.5 TUJUAN RDTR

Tujuan penataan ruang Kota Balikpapan adalah:

Menjadikan Balikpapan sebagai kota jasa yang dinamis, selaras dan hijau guna

mendukung fungsinya sebagai Pusat Pertumbuhan Nasional.

Dengan tujuan penataan ruang seperti yang telah disebutkan di atas diharapkan kegiatan

pembangunan yang dilakukan di Kota Balikpapan khususnya dalam hal penataan ruang

senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan dan mengedepankan prinsip

sustainable (berkelanjutan). Karena pada hakikatnya kegiatan pembangunan yang dilakukan

terhadap suatu wilayah harus berpegangan pada prinsip keseimbangan lingkungan dan

sustainable.

Berdasarkan Tujuan Penataan Ruang Kota Balikpapan dan mempertimbangkan a.

keseimbangan dan keserasian antarbagian dari wilayah kabupaten/kota; b. fungsi dan peran

wilayah perencanaan; c. potensi investasi; d. kondisi sosial dan lingkungan wilayah

perencanaan; e. peran masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan; dan f. sasaran-

sasaran yang merupakan ukuran tercapainya tujuan tersebut maka Tujuan Penataan Ruang

Kecamatan Balikpapan Kota adalah:

Menjadikan Kecamatan Balikpapan Kota sebagai Pusat Kota yang Modern dan Hijau

yang mendukung perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional.

Tujuan Penyusunan RDTR Kecamatan Balikpapan Kota adalah:

1. Memberikan arahan lokasi bagi pemanfaatan ruang untuk kegiatan

pembangunan dalam rangka mendukung tercapainya fungsi kawasan yang

optimal.

Dari tujuan tersebut jelas menunjukan bahwa RDTR ini sebagai alat pengendali

dalam pembangunan fisik yang memerlukan ruang/tanah sebagai

pengembangannya. Untuk bisa menjadi pengendali maka RDTR harus

mempunyai kekuatan hukum dan legitimasi yang kuat tidak hanya pada aparat

penegak hukum tetapi juga masyarakat dalam arti luas. Permohonan

pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan RDTR sudah seharusnya ditolak,

disamping juga rencana-rencana sektoral dari pemerintah harus mengacu pada

rencana ini. Penegakan hukum dengan sanksi sangat diperlukan demi menjaga

wibawa dari rencana itu sendiri. Pada akhirnya bila memang rencana ini

diimplementasikan dengan konsekuen maka tujuan untuk mencapai fungsi

kawasan yang optimal bukan suatu yang mustahil.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah sebagai

pengaruh dari perkembangan kawasan.

Ada korelasi langsung antara RTR ini dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat yaitu ketika kawasan itu mempunyai kepastian hukum terhadap

fungsi kawasan maka akan menjadi menarik bagi investasi oleh masyarakat.

Misalnya pengembangan kawasan perumahan atau industri sangat menantikan

adanya kemantapan dalam alokasi ruangnya. Hal lainnya yang memiliki

hubungan dengan peningkatan ekonomi yaitu ketika suatu kawasan semakin

tertata maka tingkat kesehatan dan kualitas lingkungan akan membaik juga.

Dengan kualitas lingkungan yang baik maka kondisi sosial juga akan tertata yang

pada akhirnya aspek ekonomi masyarakat juga membaik.

3. Memudahkan dalam pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan

dengan penataan kawasan sesuai dengan zona kegiatan (peruntukan lahan) yang

dikembangkan.

Sebagaimana diketahui bahwa yang terpenting dari suatu rencana adalah

bagaimana dalam pemanfaatannya dan bagaimana pengendalian pemanfaatan

tersebut. Sesungguhnya suatu perencanaan ruang telah memperhitungkan

keseimbangan lingkungan, oleh karenanya bila suatu rencana dapat dikontrol

pemanfaatannya dengan baik maka dampak-dampak lingkungan yang tidak

menguntungkan tentunya terlimitasi.

bab i pendahuluan fix

Government & Nonprofit