bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - pinrangkab.go.id · rpjmd provinsi sulawesi selatan tahun...
TRANSCRIPT
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 1 -
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah
merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah untuk jangka jangka waktu 5
(lima) tahun kedepan yang disusun guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat
sesuai aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan
RPJMD sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (2)
menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 150 ayat (1)
disebutkan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah disusun
Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah
tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka dengan demikian
perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu (integrated),
terukur (measurable), dapat dilaksanakan (applicable), serta berkelanjutan
(sustainable).
RPJMD ini juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan
umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan
program SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan yang disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif, selain dari itu RPJMD ini juga menjadi acuan utama penyusunan Rencana
Strategis (RENSTRA) bagi setiap SKPD Kabupaten Pinrang, Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang
merupakan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada dasarnya penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana
yang tertuang dalam UNdang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :
a) Pendekatan Politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah
telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian
dijabarkan kedalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
b) Pendekatan Teknokratik, dimana perencanaan yang dilakukan oleh perencana
profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 2 -
melakukan perencaaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi,dan
kompetensi lembaga perencana)
c) Pendekatan Partisipatif, dimana perencana harus melibatkan para pemangku
kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan antara lain melalui
pelaksanaan Musrenbang.
d) Pendekatan Bottom Up dan Top Down, dimana perencanaan dilakukan sesuai
jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik
ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun
Desa/kelurahan.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang dan
memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan serta RPJM Nasional.
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai
penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2014-
2019 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program
kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan
rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya,
dokumen RPJMD ini juga merupakan acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan idiil penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan
landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang
berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut:
1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 3 -
4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
10) Peraturan Pemerintah Nomon 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 4 -
15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
18) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
243);
19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembarab Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
20) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor
122).
1.3 Hubungan Antar Dokumen
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan penjabaran lebih
lanjut dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati Pinrang dan Wakil Bupati
Pinrang terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program
pembangunan daerah selama masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 5 -
indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, Renstra SKPD,
RKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka
pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
kerangka pendanaan dan pagu indikatif; serta urusan wajib yang mengacu pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata daerah dan
kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
Sebagai bagian integral dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan,
penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan
lainnya baik pada tingkat nasional maupun provinsi. Hubungan RPJMD Kabupaten
Pinrang Tahun 2014-2019 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai
berikut:
Gambar 1-1. Bagan Alir Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Gambar 1-1 di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :
1) RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJM Nasional dan RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan karena keberhasilan pembangunan di daerah
seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan
Pembangunan Nasional dan Provinsi. Rencana Pembangunan Nasional dalam
kurun waktu 5 tahun (2010-2014) yang tertuang dalam RPJM Nasional dan
Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam merancang pembangunan di daerah
sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional dan
Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan lima tahunan untuk kesejahteraan
rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam
RPJM Nasional
RTRW Prov. Sul-Sel
RPJMDProv.Sul-Sel
RPJP KabupatenPinrang
RKPD KabupatenPinrang
RTRW KabupatenPinrang
Renstra SKPD
Renja SKPD
RPJMD KabupatenPinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 6 -
RPJMD Tahun 2014-2019 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan
dalam RKPD.
2) RPJMD Tahun 2014-2019 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan
pelaksanaan RPJPD Tahun 2009-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD
selain menjabarkan visi, misi dan program Bupati Pinrang dan Wakil Bupati
Pinrang periode Tahun 2014-2019, juga berpedoman pada visi, misi dan arah
kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029.
3) Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan
pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pinrang dan
Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Pinrang.
4) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mengacu dan
berpedoman pada RPJMD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan
sangat mempengaruhi kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pinrang selama masa
kepemimpinannya. Dalam konteks ini adalah sangat penting bagi SKPD untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
Pinrang terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD, kemudian
menerjemahkan kedalam Renstra SKPD, dan disajikan secara sistematis serta
terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas
SKPD, serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.
5) RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun
dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pinrang yang memuat : a)
rancangan kerangka ekonomi daerah, b) program prioritas pembangunan
daerah, dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang
selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
6) Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat: a)
program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator kinerja; d) kelompok
sasaran; dan e) pagu indikatif dan prakiraan maju.
1.4 Sistematika Penulisan
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 7 -
Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD, yang
meliputi: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan
Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, serta Maksud dan Tujuan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang meliputi: Aspek
Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek
Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta telaah RPJM Nasional,
RPJM Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan,
RPJPD Kabupaten Pinrang, dan RTRW Kabupaten Pinrang.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdiri dari: Kinerja
Keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan
lima tahun kedepan.
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Bab ini memuat isu-isu strategis, meliputi: Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Bab ini berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tahun 2014-2019.
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini berisikan strategi umum maupun strategi operasional yang
dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari
setiap strategi terpilih.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi
arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih
dengan target capaian indikator kinerja, serta penjelasan tentang
hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator
kinerja yang dipilih.
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAANNYA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab I Hal. - 8 -
Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD
terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta
pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan
yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal
periode perencanaan.
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja dan proyeksi yang akan
dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Bab ini menguraikan yang berkaitan dengan pedoman transisi dan
kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya, serta
kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah.
1.5 Maksud dan Tujuan
a Maksud adalah Menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah,
masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat
Kabupaten Pinrang sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari
Bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan
bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di
dalam satu pola sikap dan pola tindak.
b Tujuan adalah :
1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan
permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan
pembangunan daerah 5 tahun kedepan.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan sebagai dasar penentuan kapasitas pendanaan 5 tahun
kedepan.
3. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam Tujuan dan Sasaran
pembangunan daerah tahun 2014 s/d 2019, yang disertai dengan program
prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014 s/d 2019 dengan
berpedoman kepada RPJPD 2009 – 2029.
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu
anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun
2014 sampai dengan 2019.
5. Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan indikator
Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah
periode Tahun 2014 – 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 9
B A B II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Kab. Pinrang
2.1.1.1 Luas dan Batas Administrasi
Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki daerah
administratif 12 kecamatan, dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi
81 Lingkungan dan 168 Dusun.
Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap
Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.
Tabel 2.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Pinrang Tahun 2013
No KECAMATAN LUAS AREA
(km2) KELURAHAN DESA LINGKUNGAN DUSUN
1 2 3 4 5 6 7
1 Suppa 74.2 2 8 5 22
2 Mattiro Sompe 96.99 2 7 4 19
3 Lanrisang 73.01 1 6 3 16
4 Mattiro Bulu 132.49 2 7 6 19
5 Watang sawitto 58.97 8 - 17 -
6 Paleteang 37.29 6 - 14 -
7 Tiroang 77.73 5 - 13 -
8 Patampanua 136.85 4 7 13 19
9 Cempa 90.3 1 6 2 15
10 Duampanua 291.86 5 10 10 27
11 Batulappa 158.99 1 4 4 11
12 Lembang 733.09 2 14 5 41
TOTAL 1.961,77 39 69 96 181 Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2014
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar terletak pada
koordinat antara 4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang Selatan dan 119º26’30” sampai
119º47’20”Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan dengan
Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur utama, baik
antar provinsi dan antar kabupaten di Selawesi Selatan, yakni dari arah selatan:
Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur:
kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju Provinsi
Sulawesi Barat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 10
2.1.1.3 Topografi
Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar,
mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran
yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). Dataran yang
terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di
bagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada daerah yang
berbatasan dengan Kabupaten Toraja. Klasifikasi ketinggian/ topografi di Kabupaten
Pinrang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
- Ketinggian 0 – 100 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam daerah ketinggian ini sebagian besar terletak di
wilayah pesisir yang meliputi beberapa wilayah kecamatan yakni Kecamatan
Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang Sawitto, Tiroang, Patampanua dan
Kecamatan Cempa.
- Ketinggian 100 – 400 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa
wilayah kecamatan yakni Kecamatan Suppa, Mattiro Bulu, dan Kecamatan
Paleteang.
- Ketinggian 400 – 1000 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah
meliputi Kecamatan Duampanua.
- Ketinggian di atas 1000 m dpl
Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian
Kecamatan Lembang dan Batulappa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada
tabel berikut ini :
Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Pinrang
No Kecamatan Ketinggian Dari Permukaan Laut (M Dpl)
1 2 3
1 Suppa 2 – 265
2 Mattiro Sompe 2 – 12
3 Lanrisang 2 – 14
4 Mattiro Bulu 12 – 228
5 Watang Sawitto 6 – 14
6 Paleteang 14 – 157
7 Tiroang 13 – 23
8 Patampanua 13 – 86
9 Cempa 2 – 18
10 Duampanua 2 – 965
11 Batulappa 20 – 1007
12 Lembang 2 – 1908 Sumber : Kabupaten Pinrang Dalam Angka , 2010
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 11
Kondisi topografi Kabupaten Pinrang juga dapat dikelompokkan berdasarkan
kemiringan lereng yang terdiri dari:
1. Kemiringan 0-3 %
Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di
kawasan pesisir meliputi wilayah Kecamatan Mattiro Sompe, Lanrisang, Watang
Sawitto, Tiroang, Patampanua dan Kecamatan Cempa.
2. Kemiringan 3 – 8 %
Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. wilayah yang
memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kecamatan, Suppa, Mattiro
Bulu, Batulappa dan Kecamatan Paleteang.
3. Kemiringan 8 – 45 %
Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam.Wilayah
yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Wilayah Kecamatan
Duampanua.
4. Kemiringan > 45 %
Wilayah ini memiliki permukaan curam yang bergunung-gunung. Wilayah yang
memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayah-wilayah kaki pegunungan
seperti Kecamatan Lembang.
Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi dari kondisi datar hingga
berbukit.Keadaan wilayah berdasarkan kelerengan disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.3 Keadaan Wilayah Berdasarkan Kelerengan di Kabupaten Pinrang
No Lereng Kriteria Luas (Ha) Presentase (%)
1 2 3 4 5
1 0 - 2 Datar 100.370,2 51,1
2 2 - 15 Landai 15.696,8 8,1
3 15 - 40 Berbukit 50.246 25,6
4 > 40 Berbukit 29.864 15,2
Jumlah 196.177 100,00
Sumber : RTRW Kab. Pinrang 2012
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 12
Secara detail, peta kemiringan lereng dapat dilihat pada gambar berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 13
2.1.1.4 Geologi
Geologi wilayah Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan kompilasi Peta
Geologi Kabupaten Pinrang, maka susunan lapisan batuan dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Endapan alluvium dan sungai, Endapan alluvium dan sungai mempunyai
ketebalan antara 100-150 meter, terdiri dari atas lempung, lanau, pasir dan
kerikil. Pada umumnya endapan lapisan ini mempunyai kelulusan air yang
bervariasi dan kecil hingga tinggi. Potensi air tanah dangkal cukup besar tetapi
sebagian wilayah kualitasnya kurang baik. Muka air tanah dangkal 1-1,50 meter.
2. Batuan gunung api tersusun atas breksi dengan komponen bersusun trakhit dan
andesit, tufa batu apung, batu pasir terfaan, konglomerat dan breki terfaan,
ketebalannya berkisar 500 meter, penyebarannya dibagian utara Kota Pinrang,
Sekitar Bulu Lemo, Bulu Pakoro sedangkan dibagian selatan sekitar Bulu
Manarang, Bulu Paleteang, Bulu Lasako (berbatasan dengan Parepare). Kearah
Bungin terdapat batu gamping terumbu yang umumnya relatif sama dengan
batuan gunung api.
3. Batuan aliran lava, Batuan aliran lava bersusun trakhit abu-abu muda hingga
putih, bekekar tiang, penyebarannya kearah daerah Kabupaten Pinrang, yaitu
sekitar Kecamatan Lembang dan Kecamatan Duampanua.
4. Batuan konglomerat (Formasi Walanae), Batuan ini terletak dibagian Timur Laut
Pinrang, sekitar Malimpung sampai kewilayah Kabupaten Sidrap, satuan batuan
ini terdiri atas konglomerat, sedikit batu pasir glakonit dan serpih dan membentuk
morfologi bergelombang dan tebalnya kira-kira hingga 400meter.
5. Batuan lava bersusun basol hingga andesit, Satuan batuan ini berbentuk lava
bantal, breksi andesit piroksin dan andesit trakhit. Tebalnya 50 hingga 100 meter
dengan penyebaran sekitar Bulu Tirasa dan Pakoro.
6. Batu pasir, Satuan batuan ini bersusun andesit, batu lanau, konglomerat dan
breksi. Struktur sesar diperkirakan terdapat pada batuan aliran lava dan batu
pasir bersusun andesit, berupa sesar normal.
Peta geologi Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada gambar berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 14
2.1.1.5 Hidrologi
Di Kabupaten Pinrang, terdapat dua sungai besar yaitu sungai Mamasa dan
Sungai Saddang, dimana sungai Mamasa sebenarnya masih merupakan anak
sungai Saddang. Saat ini sungai Mamasa dimanfaatkan untuk keperluan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang berlokasi di Desa Ulu Saddang,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 15
Kecamatan Lembang. PLTA yang ada ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di
Kabupaten Pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi
Selatan. Sedangkan Sungai Saddang dimanfaatkan untuk pengairan pertanian
dengan cakupan pelayanan selain Kabupaten Pinrang juga melayani Kabupaten
Sidrap.
2.1.1.6 Klimatologi
Klasifikasi iklim menurut Smith-Ferguson, tipe iklim Wilayah Kabupaten
Pinrang termasuk tipe A dan B dengan curah hujan terjadi pada bulan Desember
hingga Juni dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Musim kemarau
terjadi pada bulan Juni sampai September. Kriteria tipe iklim menurut Oldeman-
Syarifuddin bulan basah di Kabupaten Pinrang tercatat 7 - 9 bulan, bulan lembab 1
- 2 bulan dan bulan kering 2 - 4 bulan. Tipe iklim menurut klasifikasi Oldeman -
Syarifuddin adalah iklim B dan C. Curah hujan tahunan berkisar antara 1073 mm
sampai 2910 mm, Evaporasi rata-rata tahunan di Kabupaten Pinrang berkisar antara
5,5 mm/hari sampai 8,7 mm/hari. Suhu rata-rata normal antara 27°C dengan
kelembaban udara 82% - 85%.
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pinrang, rata-rata curah hujan di
Kabupaten Pinrang pada tahun 2012 sebesar 102,58 mm/bulan. Curah hujan
terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 32 Mm, sedangkan curah
hujan tertinggi terjadi pada bulan April yakni sebesar 179 Mm.
Banyaknya curah hujan tiap bulan di wilayah Kabupaten Pinrang sejak tahun
2007 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.4
Banyaknya Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Pinrang
No Bulan Tahun
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Januari 106 264 75 380 103 93
2 Pebruari 90 242 103 121 47 116
3 Maret 91 295 29 88 86 102
4 April 147 130 63 90 88 179
5 Mei 155 94 69 82 121 128
6 Juni 148 222 192 34 19 64
7 Juli 50 143 52 35 8 52
8 Agustus 26 199 34 34 2 35
9 September 109 80 8 42 21 32
10 Oktober 82 698 29 55 136 121
11 Nopember 96 571 221 55 155 133
12 Desember 129 391 282 79 143 176
Rata-Rata Per Bulan
102,42 277,42 96,42 91,25 77,41 102,58
Sumber : Bps Kab. Pinrang Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 16
2.1.1.7 Penggunaan Lahan
Luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Sulawesi Selatan Dalam Angka
Tahun 2012 adalah 1.967,7 km2. Angka ini merupakan angka yuridis yang
digunakan sebagai luas Kabupaten Pinrang. Kondisi penutup lahan di wilayah
Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 menunjukkan bahwa empat jenis penutup
lahan, yaitu sawah 53.181 hektar (27,11%), kebun campur 46.741 hektar (23,83%),
hutan 29.227 hektar (14,90%), dan tegalan/ladang sebanyak 26.840 hektar
(13.68%). Areal tambak 15.665 hektar atau (7,99%) sementara lahan mangrove
hanya 41 hektar atau (0,02%) dan lahan terbuka 10.124 hektar atau (5,16%) dan
kawasan permukiman 5.482 atau (2,79%).
Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Kabupaten Pinrang Tahun 2010
NO JENIS LUAS AREAL
PENUTUP LAHAN Km² Km² %
1 2 3 4 5
1 Permukiman 5.482 54,82 2,79
2 Sawah 53.181 531,81 27,11
3 Kebun Campur 46.741 467,41 23,83
4 Lahan Terbuka 10.124 101,24 5,16
5 Semak Belukar 7.005 70,05 3,57
6 Ladang / Tegalan 26.840 268,40 13,68
7 Hutan 29.227 292,27 14,90
8 Tambak 15.665 156,65 7,99
9 Mangrove 41 0,41 0,02
10 Tubuh air 1.870 18,70 0,95
JUMLAH 196,177 1.961,77 100,00
Rincian area tutupan Lahan Kabupaten Pinrang secara detail dapat dilihat pada peta
berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 17
Dalam kaitannya dengan kawasan hutan, dari keseluruhan luas Kabupaten Pinrang
menurut Perda No. 14 tahun 2012 tentang RTRW Pinrang tercatat 71.605 yang
termasuk dalam kawasan hutan atau merupakan 36,50% dari luas Kabupaten
Pinrang seperti yang terlihat dalam tabel berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 18
Tabel 2.6 Luas Kawasan Hutan Menurut Peta Padu Serasi Provinsi Sulawesi Selatan
dan RTRW Kabupaten Pinrang
NO KECAMATAN LUAS AREA
(Ha) Hutan
Lindung (Ha)
Hutan Produksi
Terbatas (Ha)
Luas Kawasan
Persentase
1 2 3 4 5 6 7
1 Suppa 7.420 - 1.129 1.129 15.22
2 Mattiro Sompe 9.699 - - - -
3 Lanrisang 7.301 - - - -
4 Mattiro Bulu 13.249 - 1.324 1.324 9.99
5 Watang sawitto 5.897 - - - -
6 Paleteang 3.729 - - - -
7 Tiroang 7.773 - - - -
8 Patampanua 13.685 646 - 646 4.72
9 Cempa 9.030 - - - -
10 Duampanua 29.186 1.542 5.574 7.116 24.38
11 Batulappa 15.899 8.627 2.121 10.748 67.60
12 Lembang 73.309 34.353 16.289 50.642 69.08
Pinrang 196.177 45.168 26.437 71.605 36.50
Sumber : SK. Menhut No. 434/ Menhut tgl 23 Juli 2009, Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan
Konservasi Perairan Provinsi Sulsel. Perda No. 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sul-Sel Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pinrang
Berdasarkan tabel di atas persentase luas kawasan hutan yang terbesar adalah
Kecamatan Lembang dengan luas 50.642 Ha diikuti oleh Kecamatan Batulappa
seluas 10.748 Ha. Dari data tersebut di atas terlihat pula bahwa Kawasan Hutan
Lindung ini merupakan 23,02 % dari luas wilayah Kabupaten Pinrang, sedangkan
Hutan Produksi Terbatas 13,48 % dari luas wilayah Kabupaten Pinrang.
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.2.1 Sistem Perkotaan dan Jaringan Prasarana
PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang
diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang
nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di
wilayah Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pinrang.
Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan
mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan
guna mengembangkan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 19
perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas
lingkungan.
Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi
antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat
Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh
peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya
air secara terpadu. Rencana struktur ruang wilayah nasional dan Provinsi Sulawesi
Selatan di Pinrang meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem
jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air.
Sedangkan rencana pola ruang di Kabupaten Pinrang mencakup kawasan lindung
nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan provinsi
serta kawasan strategis nasional dan provinsi.
Tabel 2.7 Sistem Perkotaan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pinrang
Sistem Perkotaan Nasional
Sistem Perkotaan Provinsi
Sistem Perkotaan Kabupaten
PPK PPL
1 2 3 4
KAPET Parepare di Pinrang terdiri atas : Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Lembang
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Pinrang
Kawasan Perkotaan Watang Suppa di Kecamatan Suppa
Pusat permukiman perdesaan Lero di Kecamatan Suppa
Pusat Permukiman perdesaan Langnga di Kecamatan Mattiro Sompe
Kawasan Perkotaan Alitta di Kecamatan Mattiro Bulu
Pusat Permukiman perdesaanWaetuoe di Kecamatan Lanrisang
Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa
Kawasan Perkotaan Teppo di Kecamatan Patampanua
Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua
Pusat Permukiman perdesaanLembang Mesakada di Kecamatan Lembang
Kawasan Perkotaan Lampa Pekkabata di Kecamatan Duampanua
Pusat permukiman perdesaan Sali-Sali di Kecamatan Lembang
Pusat permukiman perdesaan Basseang di Kecamatan Lembang
Kawasan Perkotaan Kassa Di Kecamatan Batulappa
Pusat Permukiman perdesaan Tadang Palie di Kecamatan Cempa
Pusat Permukiman perdesaan Bungi di Kecamatan Duampanua
Kawasan Perkotaan Tadokkong di Kecamatan Lembang
Sumber : RTRWN, RTRWP Sulawesi Selatan dan RTRW Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 20
Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari Sistem Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-pare yang merupakan Kawasan Strategis Nasional
(KSN) dengan arahan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang
agroindustri dan perikanan. Sedangkan sistem perkotaan provinsi sebagaimana
arahan RTRW Provinsi selain mengalokasikan sistem perkotaan nasional
sebagaimana arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
yang merupakan kawasan perkotaan mengembang fungsi sebagai pusat
pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa
pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota
atau beberapa kecamatan yakni kawasan perkotaan Pinrang yang sesuai dengan
RTRW Kabupaten Pinrang meliputi sebagian Kecamatan Watang Sawitto, sebagian
Kecamatan Paleteang dan sebagian Kecamatan Tiroang.
Adapun sistem perkotaan eksisting dan direncanakan meliputi Pusat
Pelayanan Kawasan Watang Suppa, Alitta, Teppo, Lampa Pekkabata, Kassa dan
Tadokkong. Selain itu, Pusat Permukiman Perdesaan berupa rencana Pusat
Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri dari PPL Lero, Langnga, Waetuoe, Tadangpalie,
Bungi, Lembang Mesakada, Sali-Sali, dan Basseang.
Data Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi
di Kabupaten Pinrang secara lebih detail dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2.8
Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi di Kabupaten Pinrang
No Sistem Jaringan
Transportasi Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Energi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Komunikasi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
1 2 3 4 5
1 Ruas Batas Provinsi Sulawesi Barat
– Batas Kota Pinrang sepanjang
43,554 (empat puluh tiga koma lima
lima empat) kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Bakaru di Kecamatan Lembang dengan
kapasitas 126 (seratus dua puluh enam)
megawatt
Peningkatan Station Telepon
Otomat (STO) di Kecamatan
Watang Sawitto
Air permukaan yang bersumber dari WS
Saddang sebagai wilayah sungai lintas
provinsi yang meliputi DAS Kariango,
DAS Rappang, dan DAS Karajae
2 Ruas jalan Sultan Hasanuddin
sepanjang 0,891 (nol koma delapan
sembilan satu) kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) Suppa di Kecamatan Suppa
dengan kapasitas 62 (enam puluh dua)
megawatt
Rencana telepon nirkabel berupa
menara Base Transceiver Station
(BTS) dikembangkan tidak
mengganggu aktivitas sekitarnya
Bendung, yaitu Bendung Benteng dan
Bendung Pasolengan di Kecamatan
Duampanua, , Bendung Padang Lolo
dan Bendung Taccipi di Kecamatan
Patampanua dan Bendung Kalosi di
Kecamatan Lembang
3 Ruas jalan Ahmad Yani sepanjang
2,804 (dua koma delapan kosong
empat) kilometer
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
(PLTMH) Sawitto di Kecamatan
Patampanua dengan kapasitas 1,5
(satu koma lima) megawatt
Rencana penggunaan Tower Base
Transceiver Station (BTS) secara
terpadu
Bendungan yaitu Bendungan Bakaru di
Kecamatan Lembang
4 Ruas Batas Kota Pinrang – Batas
Kota Parepare sepanjang 20,154
(dua puluh koma satu lima empat)
kilometer
Rencana pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya Terpusat di
Kecamatan Lembang, Kecamatan
Batulappa, dan Kecamatan Duampanua
Embung, yaitu Embung Watang pulu di
Kecamatan Suppa, dan Embung Watang
Kasa I dan Embung Watang Kasa II di
Kecamatan Batu Lappa, Embung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 21
(I-IV/B) Binanga Karaeng I dan Embung Binanga
Karaeng II di Kecamatan Lembang, dan
Embung Malimpung di Kecamatan
Patampanua
5 Ruas jalan Jenderal Sudirman
sepanjang 2,912 (dua koma
sembilan satu dua) kilometer
Rencana pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi dengan
kapasitas 25 (dua puluh lima) Mwe
sumber air permukaan lainnya berupa
mata air yang meliputi mata air Pakeng,
mata air Taddokkong, dan mata air
Tuppu di Kecamatan Lembang, mata air
Rajang, dan mata air Massewae di
Kecamatan Duampanua, dan mata air
Tapporang di Kecamatan Batulappa
6 Ruas Pinrang –Rappang sepanjang
19,68 (sembilan belas koma enam
delapan) kilometer
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
kapasitas 150 (seratus lima puluh) KV
yang menghubungkan GI Bakaru – GI
Tuppu - GI Pinrang, GI Pinrang - GI
Parepare, dan GI Parepare – GI Suppa
Cekungan Air Tanah (CAT) yang
meliputi: Cekungan Air Tanah (CAT)
lintas kabupaten, yaitu CAT Sidenreng
Rappang yang melintasi Kecamatan
Watang Sawitto, Kecamatan Paleteang,
Kecamatan Tiroang, Kecamatan Mattiro
Bulu, Kecamatan Suppa, Kecamatan
Lanrisang, Kecamatan Cempa,
Kecamatan Patampanua, dan
Kecamatan Duampanua
No Sistem Jaringan Transportasi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Energi
Nasional/Provinsi
Sistem Jaringan Komunikasi
Nasional/Provinsi Sistem Jaringan Sumber Daya Air
7 Ruas jalan Pincara – Malimpung –
Malaga Batas Kabupaten Enrekang
sepanjang 22,50 (dua puluh dua
koma lima nol) kilometer
Gardu Induk (GI) Bakaru dengan
kapasitas 20 (dua puluh) MVA terdapat
di Kecamatan Lembang dan GI Pinrang
dengan kapasitas 20 (dua puluh) MVA
di Kecamatan Watang Sawitto
DI Saddang dengan luas pelayanan
42.931 (empat puluh dua ribu sembilan
ratus tiga puluh satu) hektar
8 Ruas jalan Tuppu – Bakaru
sepanjang 20,00 (dua puluh koma
nol) kilometer
DI Taccipi di Kecamatan Patampanua
dengan luas pelayanan 1.568 (seribu
lima ratus enam puluh delapan) hektar
9
Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 87
(delapan puluh tujuh) DI meliputi total
luas pelayanan 9.557 (sembilan ribu lima
ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di
sebagian wilayah Kecamatan Lembang,
Kecamatan Duampanua, Kecamatan
Patampanua, Kecamatan Batulappa, dan
Kecamatan Mattiro Bulu
Sumber : RTRWN, RTRWP Sulawesi Selatan dan RTRW Pinrang
Struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang secara umum diarahkan untuk
mendukung pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Pinrang dan mendorong
peningkatan intensitas aktivitas ekonomi wilayah, untuk itu dalam
pengembangannya perlu didukung oleh berbagai sistem prasarana wilayah yang
terkoneksi secara nasional dan regional.
Pengembangan sistem prasarana wilayah dilakukan secara berhirarki sesuai
dengan interaksi dan kebutuhan pengembangan serta potensi yang perlu didorong.
Sistem prasarana wilayah perlu diupayakan dalam rangka mendorong kegiatan
ekonomi serta peningkatan aksesibilitas antar wilayah, khususnya antar pusat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 22
kegiatan dan aktivitas kegiatan ekonomi di masing-masing satuan wilayah
pengembangan atau pusat pertumbuhan. Selanjutnya melalui hubungan antara
kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dan wilayah potensial, diharapkan
dapat mendorong interaksi simbiosis mutualistis antar pusat pertumbuhan dengan
wilayah belakangnya atau antar satuan wilayah pengembangan/ pusat dan sub
pusat pelayanan wilayah.Sistem prasarana wilayah yang mendukung pemantapan
struktur ruang dalam jangka panjang diarahkan pada pengembangan sistem
prasarana wilayah dengan dua pola, yaitu: pertama; peningkatan prasarana wilayah
untuk melayani tingkat kebutuhan saat ini, dan kedua; peningkatan prasarana
wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten
Pinrang melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan perdesaan,
dan antar pusat-pusat kegiatan wilayah.
Perencanaan sistem transportasi yang merupakan sistem jaringan prasarana
utama wilayah di Kabupaten Pinrang diarahkan untuk mencapai tujuan
pengembangan wilayah secara lokal, regional dan nasional. Secara lokal, arahan
perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut:
1. Mencapai integrasi antar-kecamatan di Kabupaten Pinrang melalui pembenahan
sistem jaringan dan sistem pergerakan untuk menyeimbangkan aksesibilitas
antar-kecamatan.
2. Mengatasi persoalan yang terjadi pada interaksi sistem pergerakan dan sistem
kegiatan, terutama mengenai kemacetan yang terjadi di titik-titik penggantian
antarmoda.
3. Mendukung peningkatan produksi pertanian pada sentra-sentra produksi
tanaman pangan di daerah perdesaan melalui ketersediaan jaringan prasarana
jalan.
4. Mengantisipasi pertambahan travel demand dimasa yang akan datang melalui
pengembangan kuantitas dan kualitas prasarana jaringan jalan.
Kemudian keterkaitan dengan sistem transportasi regional diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Mendukung perkembangan ekonomi wilayah yaitu meningkatkan kelancaran
arus koleksi dan distribusi barang dan jasa dengan pembenahan struktur dan
fungsi jaringan jalan sesuai dengan rencana struktur pusat permukiman dan
pelayanan dalam wilayah kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan
prasarana kereta api, pelabuhan, bandara, dan terminal kargo.
2. Mengantisipasi penambahan travel demand pada perbatasan antar
kota/kabupaten. Hal ini dicapai melalui perencanaan rute/trayek moda angkutan
umum.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 23
Kemudian, keterkaitan dengan sistem transportasi nasional diarahkan untuk
mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat pada koridor-koridor jaringan jalan
arteri primer memanfaatkan peluang tingginya intensitas pergerakan pada
kawasan tersebut.
2. Peningkatan aksesibilitas antar PKL Pinrang dengan pusat perkotaan lainnya
yang ada diluar wilayah Kabupaten Pinrang utamanya dengan PKN.
2.1.2.2 Kawasan Budidaya
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang merupakan rencana distribusi
peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Pinrang yang meliputi rencana
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi
budidaya.
Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pinrang berfungsi :
1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan
kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kabupaten Pinrang.
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang.
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan untuk dua puluh tahun, dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah
Kabupaten Pinrang.
Tabel 2.9 Arahan Pola Ruang Kabupaten Pinrang
No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase
1 2 3 4
1 Kawasan Hutan Lindung 45,168 23.00
2 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 26,437 13.48
3 Kawasan Hutan Bakau (mangrove) 150 0.08
4 Kawasan tambak 12,155 6.20
5 Kawasan perkebunan 24,417 12.45
6 Kawasan Pertanian Lahan Basah 44,861 22.87
7 Kawasan Pertanian Lahan Kering 30,914 15.76
8 Kawasan Permukiman 5,482 2.79
9 Sempadan Sungai 6,593 3.36
Total 196,177 100
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 24
Dalam pengelolaan kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Pinrang diterapkan
azas harmonisasi yaitu menciptakan keseimbangan antara fungsi ekologis kawasan
dengan manfaat fungsi ekonomis kawasan dalam arti melakukan eksplorasi
kawasan dalam memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya namun tetap
memperhatikan daya dukung lahan sehingga ekosistem alami tetap terjaga.
a. Hutan Produksi Terbtas (HPT)
Kawasan hutan produksi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar di wilayah
Kecamatan Batulappa, Kecamatan Lembang, dan Kecamatan Duampanua
Kecamatan Mattiro Bulu dan Kecamatan Suppa dengan luas keseluruhan
adalah 26.435,90 Ha. Hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Pinrang
juga merupakan bagian dari upaya pelestarian DAS Saddang.U ntuk
meningkatkan kualitas tata air di DAS Saddang ini, maka hutan produksi yang
ada harus ditingkatkan kualitasnya melalui pengembangan vegetasi hutan
utamanya tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi kuat sebagai penjaga
tata air.
Tabel 2.10 Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Pinrang
No Hutan Produksi Terbatas (HPT) Luas (Ha) Persentase (%)
1 2 3 4
1 HPT di Kecamatan Suppa 1,129 4.27
2 HPT di Kecamatan Mattiro Bulu 1,324 5.01
3 HPT di Kecamatan Duampanua 5,574 21.08
4 HPT di Kecamatan Batulappa 2,121 8.02
5 HPT di Kecamatan Lembang 16,289 61.61
Total 26,437 100.00
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 25
b. Kawasan Pertanian
Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wilayah sentra produksi beras di
Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk Kawasan Bosowasipilu (kawasan
sentra produksi beras) dengan luas areal persawahan potensial ± 44.861 Ha
(22,87% luas wilayah Kabupaten Pinrang). Jenis komoditi tanaman pangan
selain padi yang merupakan komoditi unggulan antara lain: jagung, ubi kayu,
kacang tanah, kacang hijau, dan kedele. Pada dasarnya persebaran produksi
tanaman pangan jenis padi di wilayah Kabupaten Pinrang tersebar secara
merata di seluruh wilayah, dimana semua wilayah kecamatan memiliki areal
persawahan yang produktif dengan sumber pengairan dari irigasi teknis.
Sedangkan kawasan tanaman pangan lahan kering yang merupakan kawasan
yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman
palawija, holtikultura atau tanaman pangan tahunan, pengembangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 26
kegiatannya tersebar merata diseluruh wilayah kecamatan dengan luas areal
yang diarahkan untuk pengembangan lahan kering adalah 30.914 ha.
Tabel 2.11 Arahan Kawasan Peruntukan Lahan Basah dan Lahan Kering
No Kecamatan
Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering
Luas (Ha) Persentase
(%) Luas (Ha)
Persentase (%)
1 2 3 4 5 6
1 Suppa 1,716 3.83 2503 8.10
2 Lanrisang 3,714 8.28 1015 3.28
3 Mattiro Bulu 4,822 10.75 3698 11.96
4 Mattiro Sompe 3,679 8.20 878 2.84
5 Paleteang 3,137 6.99 2251 7.28
6 Tiroang 4,835 10.78 2413 7.81
7 Watang sawitto 4,033 8.99 834 2.70
8 Patampanua 4,464 9.95 4394 14.21
9 Cempa 4,237 9.45 2240 7.25
10 Duampanua 7,671 17.10 7359 23.81
11 Batulappa 458 1.02 1798 5.82
12 Lembang 2,093 4.67 1530 4.95
Total 44,861 100.00 30,914 100.00
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
Sedangkan Pengembangan kegiatan budidaya tanaman tahunan/ perkebunan
di wilayah Kabupaten Pinrang diarahkan pada beberapa kawasan potensial
pengembangan komoditi tanaman tahunan seperti Kakao, Kopi Robusta, Kopi
Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa sawit, Jambu Mete, jarak dan Kemiri. Luas
areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah
seluas 24.417 ha, dengan jenis komoditi unggulan wilayah berupa Kakao yang
tersebar di seluruh wilayah kecamatan, dan Kopi Robusta yang potensial
dikembangkan di wilayah Kecamatan Lembang. Komoditi perkebunan lainnya
yang banyak dibudidayakan di wilayah Kabupaten Pinrang terdiri atas : Kopi
Arabica, Kelapa Hibrida, Kelapa Dalam, Jambu Mete, dan Kemiri. Untuk
kegiatan perkebunan yang intensif diarahkan pada kawasan dengan ketinggian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 27
200 – 400 m dpl, sementara untuk kegiatan perkebunan yang non intensif
diarahkan pada areal dengan ketingggian > 400 m dpl
Tabel 2.12
Arahan Kawasan Peruntukan Perkebunan
No Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%)
1 2 3 4
1 Suppa 1,351 5.53
2 Lanrisang - 0.00
3 Mattiro Bulu 2,685 11.00
4 Mattiro Sompe - 0.00
5 Paleteang 78 0.32
6 Tiroang 0 0.00
7 Watang sawitto - 0.00
8 Patampanua 2,233 9.15
9 Cempa 864 3.54
10 Duampanua 1,620 6.63
11 Batulappa 1,212 4.96
12 Lembang 14,374 58.87
Total 24,417 100.00
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
c. Kawasan Perikanan
Rencana pengembangan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Pinrang
dapat dikluster berdasarkan jenis kegiatannya yaitu : 1) budidaya laut, 2)
budidaya payau, dan 3) budidaya air tawar. Arahan pengembangan komoditas
perikanan mencakup : a) komoditas perikanan budidaya payau berupa udang
windu, bandeng, dan kepiting bakau, b) komoditas perikanan budidaya laut
berupa rumput laut, kerapu, dan sejenisnya, dan c) komoditas budidaya air tawar
berupa ikan karper, ikan mas, dan ikan nila. Pertimbangan arahan
pengembangan kegiatan budidaya tersebut didasarkan atas nilai ekonomis yang
tinggi dan telah berkembang di masyarakat, serta pangsa pasarnya cukup
prospek. Dengan mempertimbangkan karakteristik kawasan yang sesuai untuk
pengembangan budidaya payau di Kabupaten Pinrang, maka sebarannya lebih
diarahkan di wilayah Kecamatan Duampanua, Kecamatan Mattiro Sompe,
Kecamatan Cempa, Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, dan Kecamatan
Lembang dengan total areal seluas ± 13.559 ha. Jenis komoditi perikanan
budidaya payau unggulan wilayah Kabupaten Pinrang berupa Udang dan
Rumput Laut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 28
Sementara untuk kegiatan budidaya laut akan memanfaatkan perairan Selat
Makassar yang membentang dari selatan sampai barat kearah laut lepas
menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Pinrang.
Untuk kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Pinrang lebih diarahkan pada
kawasan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan budidaya tersebut, terutama
persediaan air tawar yang cukup dengan luas areal kolam keseluruhan 1.364 ha
yang tersebar hampir merata di seluruh wilayah kecamatan.
Tabel 2.13 Arahan Kawasan Perikanan
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
No KAWASAN LOKASI
1 2 3
1 Kawasan Perikanan Tangkap kawasan pesisir dan laut Kecamatan Suppa, kawasan pesisir dan lau Kecamatan Lanrisang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Mattiro Sompe,kawasan pesisir dan laut Kecamatan Duampanua, dan kawasan peisisir dan laut Kecamatan Lembang
2 Kawasan buididaya perikanan laut dan rumput laut
Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa,Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang
3 Kawasan budidaya perikanan air payau komidtas udang dan bandeng
Kecamatan Suppa, Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan Cempa,Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang
4 Kawasan budidaya perikanan air tawar
Kecamatan Paleteang, Kecamatan Cempa, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Mattiro Bulu, dan Kecamatan Duampanua.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 29
d. Kawasan Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi utama antara lain :
1) memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/
budaya lokal dan keindahan alam,
2) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah dimana obyek wisata
tersebut berada. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 30
kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam ataupun wisata
sejarah dan konservasi budaya.
Dalam UU/9/1990 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pengusahaan
obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni bangsa
untuk dijadikan sasaran wisata. Pengembangan pariwisata di suatu daerah
harus direncanakan dan dikembangkan secara ramah lingkungan dengan tidak
menghabiskan atau merusak sumber daya alam dan sosial, namun
dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan.
Di wilayah Kabupaten Pinrang kegiatan kepariwisataan merupakan salah
satu sektor yang perlu digenjot pertumbuhannya melalui pengembangan
kawasan obyek wisata, mengingat sektor kepariwisataan akan mampu
menumbuhkembangkan sektor-sektor terkait yang cukup luas (multiplier effect).
Adapun rencana pengembangan sektor kepariwisataan di wilayah Kabupaten
Pinrang terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan.
Tabel 2.14 Kawasan Pariwisata Kabupaten Pinrang
NO KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA LOKASI
1 Makam Tuan Fakki Kecamatan Tiroang
2 Makam Pallipa Putee Kecamatan Mattiro Sompe
3 Masjid Tua Tondo Bunga Kecamatan Lembang
4 Makam Raja – Raja Kaballangan Kecamatan Duampanua
5 Masjid Tua At Taqwa Jampue Kecamatan Lanrisang
6 Saoraja Datu Lanrisang Kecamatan Lanrisang
7 Pengrajin Sarung Sutra Mandar, Masjid Tua Ujung Lero , Istana Datu Suppa dan Makam Besse Kajuara
Kecamatan Suppa
8 Makam Lasinrang di Kelurahan Laleng Bata, Makam Petta Malae di Kelurahan Temmasarangnge, Arajang Sawitto dan Pusara Benteng Sawitto dan Makam Addatuang Sawitto Matinro Langkara’na
Kecamatan Paleteang
9 Saoraja Desa Liang Garessi, Monumen Lasinrang, Istana Addatuang Sawitto dan Kompleks Makam Raja-raja Sawitto
Kecamatan Watang Sawitto.
10 Sungai Lue dan Sumber Air Panas Rajang Balla , Permandian Air Panas Lemo Susu, Air Terjun Karawa, Kali Jodoh, Permandian Batu Pandan , Permandian Balaloang Permai , Goa Paniki , dan Pantai Kajuanging dan Pantai Kanipang
Kecamatan Lembang;
11 Goa Batu Lappa Kecamatan Batulappa
12 Bukit Tirasa , Air Terjun Lamoro , Permandian Pasandorang , dan Pantai Kappe dan Pantai Maroneng
Kecamatan Duampanua
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 31
13 Bulu Paleteang Permandian Air Panas Sulili Kecamatan Paleteang
14 Batu Moppangnge Kecamatan Patampanua
15 Pantai Ammani , dan Pantai Ujung Tape Kecamatan Mattiro Sompe
16 Pantai Wakka Kecamatan Cempa
17 Pantai Wiring Tasi, Pantai Ujung Lero , Pantai Ujung Labuang , Pantai Sinar Bahari Sabbang Paru, Pantai Bonging Ponging Desa Lotang Salo , Pantai Pelabuhan Marabombang, dan Pulau Kamarrang
Kecamatan Suppa
18 Pantai Wae Tuwoe Desa Wae Tuwoe Kecamatan Lanrisang
19 Danau Buatan PLTA Bakaru Kecamatan Lembang
20 Bendungan Benteng di Kelurahan Benteng dan rumah makan terapung
Kecamatan Patampanua
21 Tempat pengasapan ikan, tempat pembuatan perahu tradisional, perkebunan kelapa dalam dan pelabuhan nelayan
Kecamatan Suppa
Sumber : RTRW Kabupaten Pinrang
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana
a. Potensi Banjir
Pinrang adalah salah satu daerah rawan banjir di Sulawesi Selatan,
Berdasarkan peta rawan banjir, daerah rawan banjir di Pinrang terdapat di
Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Suppa. Hal tersebut disebabkan oleh
posisi geografis pesisir Kabupaten Pinrang yang berada pada hilir DAS Sungai
Saddang.
Genangan air (banjir) yang terjadi secara alami di wilayah daerah aliran
sungai (DAS) pada dasarnya tidak menjadi permasalahan, seandainya wilayah
tersebut belum dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi,
jika wilayah DAS telah dimanfaatkan oleh manusia, seperti penggunaan lahan
untuk pertanian dan pertambakan, lahan permukiman dan kegiatan-kegiatan
peruntukan lainnya, maka genangan tersebut dianggap merugikan dan
mengancam kehidupan.
Bencana alam geologi yang rutin terjadi di Kabupaten Pinrang adalah
banjir, dan tanah longsor sepanjang jalan dari Kampung Lome sampai dengan
Kampung Batri dengan jarak kurang lebih 250 meter. Daerah ini merupakan
daerah yang sangat relatif rendah dan menjadi jalur pembuangan air dari
sungai saddang saat ini air meluap khususnya pada musim hujan lebat.
b. Longsor
Tanah longsor pada umumnya terjadi di daerah pegunungan seperti daerah
Lemo Susu, Karawa, dan Bakaru. Tanah longsor di Kabupaten Pinrang terjadi
karena adanya kontrol topografi yang sangat curam, pengaruh kemiringan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 32
lereng, adanya jenis batuan yang mudah lapuk (Tufa Breksi Vulkanik), tingkat
pelapukan tinggi, jalur struktur geologi, hujan lebat dan struktur manusia.
c. Abrasi dan Sedimentasi Pantai
Wilayah pesisir Pinrang pada umumnya memiliki karakteristik material
lempung berpasir.Jenis material tersebut sangat rentang terbawa oleh aktivitas
gelombang dan arus laut. Secara sederhana proses pantai disebabkan oleh
angin dan air yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mengikis tanah
dan kemudian mengendapkannya di suatu tempat secara kontinu. Proses
pergerakan gelombang datang pada pantai secara esensial berupa osilasi. Angin
yang menuju ke pantai secara bersamaan gerak gelombang yang menuju pantai
berpasir secara tidak langsung mengakibatkan pergesekan antara gelombang
dan dasar laut, sehingga terjadi gelombang pecah dan membentuk turbulensi
yang kemudian membawa material disekitar pantai termasuk yang
mengakibatkan pengikisan pada daerah pantai (erosi).
Tabel 2.15 Lokasi Rawan Abrasi dan Sedimentasi
Abrasi dan Sedimentasi Keterangan
Kecamatan Suppa Desa Lero & Desa Tasiwalie
Sekitar Muara Sungai
Kecamatan Lanrisang Dusun Jampue & Desa WaetuwoE
Kecamatan Mattirosompe Kel. Langnga & Kel. Pallameang
Sumber : Hasil Survey Tahun 2010
d. Tsunami
Posisi Indonesia yang terletakpada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik di
dunia yaitu: Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat
dan Lempeng Samudra Pasifik di bagian timur, yang dapat menunjangterjadinya
sejumlah bencana.
Berdasarkan posisinya tersebut, maka hampir di seluruh Indonesia kecuali
daerah Kalimantan yang relatif stabil, namun demikian pada gambar tersebut
menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten
Pinrang terletak pada jalur gempa bumi yang relatif stabil. Hal ini dapat dirasakan
selama ini riwayat historis Kabupaten Pinrang masih relatif aman dari bahaya
bencana gempa dan tsunami, walaupun demikian kewaspadaan tetap perlu
untuk di junjung tinggi mengingat posisi geografis Kabupaten Pinrang
berhadapan dengan Selat Makassar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 33
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 34
2.1.4. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang 361.293 jiwa pada Tahun 2013 (Data
BPS 2014), terdiri dari laki-laki sebanyak 175.115 jiwa (48,47 %) dan perempuan
sebanyak 186.178 jiwa (51,53 %). Jumlah ini meningkat 1,00 % dibandingkan Tahun
2012, di mana pada Tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang mencapai lk
360.019 jiwa, terdiri atas : laki-laki 174.667 jiwa (48,52 %) dan perempuan 185.352
jiwa (51,48 %).Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur
pada Tahun 2013, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 35
mencapai 62,82 %,jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) mencapai
30,81 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 Tahun ke atas) mencapai
6,37 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 Tahun) mengalami
peningkatan sebesar 1,86%, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok
umur tua (65 Tahun ke atas) mengalami kenaikan 1,02, sedangkan jumlah
penduduk kelompok umur muda (0-14 Tahun) menurun 2.88 %.
Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2012-2013
No Kelompok
Umur(thn)
2012 2013
Jenis Kelamin
Jumlah %
Jenis Kelamin
Jumlah % Laki-laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 Muda (0-
14) 61.989 59.303 121.292 33,69 56.758 54.545 111.303 30,81
2 Produktif
(15-64) 104.490 114.987 219.477 60,96 108.766 118.212 226.978 62,81
3 Tua (65+) 8.188 11.062 19.250 5,35 9.591 13.421 23.012 6,37
Jumlah 174.667 185.352 360.019 100 175.115 186.178 361.293 100
% 48,52 51,48 48,47 51,51
LPP (%)
Dependency Ratio (%) 94 94
Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 184 184
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2013
Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan
(dependency ratio) sebesar 69,82 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk
produktif harus menanggung lk. 69 orang penduduk tidak produktif. Jika
dibandingkan dengan tahun 2012, dependency ratio pada tahun 2012 sama
dengan tahun 2013. Angka Ketergantungan (dependency ratio) diharapkan
dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan Daya
saing dan Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Pinrang.
Secara perbandingan wilayah, Kabupaten Pinrang memiliki potensi
wilayah yang luas mencapai 196.177 ha atau 1961,77 km2, sehingga rata-rata
kepadatan penduduknya adalah 184 jiwa/km2. Artinya secara rata-rata terdapat
184 orang yang menghuni 1 km2 daerah. Bila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, kepadatan penduduk Tahun 2012 tidak mengalami peningkatan,
Jika dilihat per wilayah, urutan 3 terbanyak jumlah penduduk paling banyak yang
tercatat berada di Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 36
Kecamatan Lembang, sedangkan jumlah penduduk terkecil yang tercatat berada
di Kecamatan Batulappa. Namun jika dilihat dari kepadatan penduduk suatu
wilayah (jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah daerah masing-masing),
maka Kecamatan Paleteang dan Watang Sawitto menjadi kecamatan yang
paling padat di Kabupaten Pinrang, sedangkan kecamatan dengan kepadatan
paling rendah diduduki oleh Kecamatan Batulappa dan Kecamatan Lembang.
Berikut jumlah dan kepadatan penduduk per kecamatan pada tahun 2013 di
Kabupaten Pinrang.
Tabel 2.17
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2013
NO Kecamatan
Jumlah Penduduk Luas
Wilayah (Ha)
Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/Ha) Laki-laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Suppa 15.113 16.101 31.214 74,20 420
2 Mattiro Sompe 13.379 14.330 27.709 96,99 285
3 Lanrisang 8.178 9.080 17.258 73,01 236
4 Mattiro Bulu 13.207 14.215 27.422 132,49 206
5 Watang Sawitto 26.592 27.716 54.307 58,97 895
6 Paleteang 19.233 19.961 39.194 37,29 1.019
7 Tiroang 10.587 11.027 21.614 77,73 274
8 Patampanua 15.588 16.570 32.158 136,85 234
9 Cempa 8.523 9.044 17.567 90,30 195
10 Duampanua 21.394 23.028 44.422 291,86 152
12 Batulappa 4.778 5.027 9.805 158,99 64
13 Lembang 18.583 19.619 38.623 733,09 54
Jumlah 172.047 182.605 361.293 1.961,77 184
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang Tahun 2014
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan masyarakat
terdiri atas; Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahtraan
Masyarakat dan Fokus Senibudaya dan Olahraga.
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan
PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Prosentase penduduk di atas
garis kemiskinan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 37
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pinrang
Struktur perekonomian Kabupaten Pinrang berdasarkan indikator distribusi
persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian,
Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih,
Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi,
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa.
Dari ke-9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi Sektor Primer (Pertanian,
Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas
dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran,
Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta
Jasa-jasa). Dalam kurun waktu periode tahun 2009 –2013, struktur perekonomian
Kabupaten Pinrang mengalami sedikit pergeseran/perubahan seperti diagram
berikut :
Tabel 2.18 Produk Domistik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas dasar
Harga berlaku Tahun 2009 - 2013 ( Juta Rp).
Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian 2.538.541,90 2.927.094,46 3.421.853,09 3.917.694,60 4.376.065,25
2 Penggalian/
Pertambangan
37.586,13 41.602,24 51.593,44 63.689,98 1.587.981,04
3 Industri
Pengolahan
177.359,14 228.382,71 263.343,81 300.424,50 339.737,02
4 Listrik,gas & air 28.298,56 37.731,46 41.280,05 46.717,01 56.217,91
5 Bangunan 179.096,09 196.112,18 241.604,33 287.240,70 336.264,84
6 Perdagangan
Restoran, hotel
569.107,20 639.929,71 768.699,02 947.253,84 1.073.736,12
7 Angkutan &
komunikasi
172.402,89 224.335,13 280.553,38 330.726,97 386.938,95
8 Bank & lembaga
Keuangan
178.039,03 205.737,36 242.468,27 291.527,90 353.587,53
9 Jasa-jasa 612.525,97 789.860,87 905.235,95 1.052.253,23 1.208..271,4
1
Total 4.492.956,91 5.290.786,11 6.216.631,34 7.237.528,74 8.261.015,00
Sumber : PDRB Kab Pinrang Tahun 2009-2013
Uraian tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar terhadap PDRB
Kabupaten Pinrang adalah berasal dari sektor pertanian yang tiap tahun mengalami
peningkatan untuk tahun 2009 sebesar Rp.2.538.541,90 dan pada tahun 2013
naik menjadi Rp. 4.376.065,25. Sedangkan data mengenai perkembangan PDRB
Kabupaten Pinrang selama lima tahun terakhir dalam harga konstan dan harga
berlaku dapat dilihat pada tabel 2.19 berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 38
Tabel 2.19 Perkembangan Produk Domistik Regional Bruto Kab. Pinrang Dalam Harga Berlaku
dan Konstan Tahun 2009-2013
Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2014
Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang dari tahun ke
tahun digunakan indikator perkembangan PDRB untuk periode yang sama. Laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang disajikan pada Tabel dibawah ini :
Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pinrang atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2009 -2013.
Tabel 2.20
Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha Kab. Pinrang atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2009-2013 (%)
Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6
1 Pertanian 61,98 60,64 59,42 58,63 58,20
2 Penggalian/ Pertambangan 0,88 0,87 0,95 0,98 0,99
3 Industri Pengolahan 4,54 5,24 5,28 5,29 5,43
4 Listrik,gas & air 0,70 0,76 0,76 0,77 0,79
5 Bangunan 4,12 3,90 4,22 4,29 4,31
6 Perdagangan Restoran, hotel 11,29 11,51 12,14 12,75 12,81
7 Angkutan & komunikasi 4,10 4,43 4,71 4,98 5,01
8 Bank & lembaga Keuangan 4,24 4,43 4,60 4,80 4,87
9 Jasa-jasa 8,13 8,23 7,91 7,50 7,59
Total 100 100 100 100 100
Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2014
Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang pada
tahun 2009 berdasarkan harga konstan mengalami pasang surut, setiap tahunnya
terjadi perlambatan dan percepatan pertumbuhan penurunan jika dibandingkan pada
tahun 2010 dari 58,63 % menjadi 58,20 % sedangkan pada tahun 2011 mengalami
penurunan menjadi 59,42 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 dan 2012
Tahun Harga Berlaku Harga Konstan
Milyar(Rp) Pertumbuhan (%) Milyar(Rp) Pertumbuhan (%)
1 2 3 4 5
2009
2010
2011
2012
2013
4.492.956,91
5.290.786,11
6.216.631,34
7.237.528,74
8.261.015,00
20,65
17,76
17,50
16,50
15,81
2.384.282,50
2.532.737,44
2.713.028,15
2.937.275,51
3.137.470,00
6,73
7,65
6,23
8,27
5,17
Rata-rata 17,64 6.81
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 39
terjadi kenaikan produksi khususnya di sektor pertanian dan jasa yang memberikan
sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB
Tabel 2.21 Perkembangan Laju petumbuhan Ekonomi Kab. Pinrang tahun 2009- 2013
No Pertumbuhan
PDRB 2009 2010 2011 2012 2013
Rata-Rata
Pertumbuhan
ekonomi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kab.Pinrang 7,65 6,23 7,12 8,27 6,81 7,21
2 Sul Sel 6,23 8,19 7,61 8,37 7,65 7,61
3 Nasional 4,63 6,20 6,49 6,23
Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2014
Meningkatnya perkembangan ekonomi ini ditandai dengan Peningkatan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang dari Tahun Ketahun.
Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Pinrang atas dasar Harga Konstan (ADHK)
tahun 2009 selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan. Pada tahun
tahun 2009 PDRB (ADHB) sebesar Rp. 12.798.916 dan Pada tahun 2013 sebesar
Rp. 21.500.000
2.2.1.3 Inflasi Laju inflasi Kabupaten Pinrang lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup
besar, pada tahun 2009 inflasi kabupaten Pinrang mencapai 11,69% dan pada
tahun 2010 turun menjadi 10,86 %, atau mengalami penurunan sekitar 0,83% dan
pada tahun 2011 turun lagi menjadi 9,69 %, pada tahun 2012 mencapai 5,25 %,
sedangkan pada tahun 2013 mencapai 4,32 % atau mengalami penurunan sebesar
0,9 %.
Tabel 2.22 Perkembangan Laju Iflasi Kabupaten Pianrang Tahun 2009 - 2013
No Inflasi ( % ) 2009 2010 2011 2012 2013 Rata2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kab.Pinrang 11,69 10,86 9,69 5,25 4,32 8,36
2 Sul Sel 3,39 6,56 2,88 4,41
3 Nasional 2,78 6,96 3,79 4,30
Tahun 2009 Inflasi di Kabupaten Pinrang Mencapai 11,69%, dan pada tahun 2013 menjadi 4,32 %.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 40
2.2.1.4 Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat
pada suatu wilayah adalah dengan melihat tingkat pendapatan penduduk wilayah
tersebut, dan PDRB Perkapita merupakan proyeksi indikator untuk menentukan
tingkat pendapatan perkapita di suatu wilayah.
Pendapatan dan Pertumbuhan Perkapita Kabupaten Pinrang dari tahun 2009 s/d
2013 setiap tahunnya mengalami kenaikan atas dasar harga berlaku, sedangkan
untuk atas dasar harga konstan dari tahun 2009 s/d 2013 juga mengalami kenaikan
setiap tahunnya dengan gambaran pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.23
PDRB Perkapita Kab. Pinrang Tahun 2009-2013
N0
PDRB Perkapita
(ADHB)
Tahun ( Rp)
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Kab. Pinrang 12.798.916 15.066.554 17.528.821 20.267.796 22.868.642
2 Sul Sel 12.567.364 14.669.010 16.929.030 19.472.249 22.116.460
3 Nasional
Sumber data : BPS Kab. Pinrang 2014
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pinrang atas dasar harga berlaku
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu untuk
tahun 2009 PDRB Perkapita sebesar Rp 12.798.916 naik menjadi Rp 15.066.554
pada tahun 2010, pada tahun 2011 dicapai Rp. 17.528.821,- tahun 2012 naik
menjadi Rp. 20.267.796, sedangkan pada tahun 2013 dengan capaian Rp.
22.868.642.
2.2.1.5 Paritas daya Beli
Paritas daya beli Kabupaten Pinrang priode 2009– 2013 mempunyai kecenderungan
yang terus meningkat yaitu dari Rp 637.400 pada tahun 2009 meningkat menjadi
Rp. 638.500 pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2012 mencapai Rp. 650.000,-
dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 758.300.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 41
Tabel 2.24 Paritas Daya Beli kabupaten Pinrang 2009-2013
N0 Paritas Daya Beli
( RP )
Tahun ( Rp)
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Kab. Pinrang 637.400 638.500 641.900 650.100 758.300
2 Sul Sel 635,5 636,6 640,3 643,59
Indeks Gini
Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan
pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan
kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di
kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih
kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya
lebih besar dari 0,5.
Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Pinrang untuk kurun
waktu 2009-2014 pada table berikut :
Tabel 2.25
Indeks Gini Ratio Kabupaten Pinrang Tahun 2009 – 2013
N0
Gini Ratio
Tahun ( Rp)
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Kab. Pinrang 0,47 0,46 0,43 0,42 0,41
2 Sul Sel 0,39 0,40 0,41 0,41
Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2009 – 2013 Kabupaten
Pinrang Gini Rationya terkategorikan ketimpangan rendah.
Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten
Pinrang cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga
miskin cenderung kecil.Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di
masing-masing sektor (9 sektor).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 42
Penduduk Miskin
Pertumbuhan PDRB perkapita suatu daerah dapat digunakan sebagai salah satu
indikator terhadap pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun
waktu 2009 – 2013 PDRB perkapita Kabupaten Pinrang mengalami pertumbuhan
rata – rata 7,99 % pertahun namun dengan tingkat rata-rata pertumbuhan PDRB
perkapita tersebut bukan berarti Kabupaten Pinrang terbebas dari penduduk miskin.
Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu
persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang
dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Pinrang secara Nasional dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Ttunai (BLT)
oleh Pemerintah Pusat.
Tabel 2.26 Penduduk Miskin Kab. Pinrang
N0
Pendudk Miskin
Tahun ( Jiwa ) Prosentase
( % ) 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Perdesaan 23.421 23.913 21.445 19.840 18.113 106,732
2 Perkotaan 6.899 7.925 7.353 6.942 6.347 35,466
Jumlah 30.320 31.664 28.798 26.782 24.460 142,198
Prosentase % 8,70 9,01 8,12 7,42 6,72 7,99
Angka Kriminalitas yang tertangani
Jumlah kriminalitas di Kabupaten Pinrang mengalami peningkatan selama lima
tahun terakhir (2009 – 2013), jumlah kriminalitas yang tertangani di Kabupaten
Pinrang dapat digambarkan dalam table.
Tabel 2.27 Angka Kriminalitas Yang Tertangani
N0
Jenis
Kriminal
T a h u n
2009 2010 2011 2012 2013
Lapor selesai Lapor selesai Lapor selesai Lapor selesai Lapor selesai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Narkoba 19 28 15 18 29 29 47 47 56 56
2 Pembunuhan 3 9 2 4 0 0 5 5 2 2
3 seksual 1 1 7 7 1 3 4 7 8 7
4 Penganiayaan 79 66 58 56 41 44 179 148 155 140
5 Pencurian 55 16 31 28 26 7 82 29 79 31
6 Penipuan 14 10 8 7 2 2 12 21 10 9
7 Pemalsuan
uang
2 2 0 0 0 0 2 2 1 2
JUMLAH 173 132 121 120 99 85 331 259 311 247
Sumber Data: BPS Kab. Pinrang 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 43
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang selama priode tahun 2009
sampai tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan rata rata
60,58 pertahun, dan pada tahun 2009 dicapai 72,6 dan tahun 2012 dicapai 74,39
serta tahun 2013 dicapai 74,87. Pencapaian tersebut menujukkan pencapaian yang
lebih tinggi jika dibandingkan dengan skala Nasional dan Provinsi .
Tabel 2.28 IPM Kabupaten Pinrang 2009 – 2013
N0
IPM
Tahun ( % )
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Kabupaten Pinrang 72,6 73,21 73,56 74,39 74,87
2 Sul Sel 70,90 71,62 72,14 72,70
3 Nasional 71,80 72,27 72,77 73,29
2.2.2.2. Angka Melek Huruf ( AMH )
Indikator Pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan adalah angka
melek huruf. Indikator ini dapat diartikan sebagi suatu ukuran tingkat pengetahuan
Sumber Daya Manusia pada suatu wilayah tertentu. Indikator Melek huruf dapat
digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta
huruf, terutama pada daerah-daerah pedesaan, terpencil dimana jumlah penduduk
yang tidak dapat mendapatkan akses pendidikan (bersekolah) atau indikator yang
menunjukkan kemampuan penduduk suatu wilayah dalam menyerap informasi dari
berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis,
sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potansi perkembangan intelektual
sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Penduduk yang 15 tahun
keatas yang melek huruf (penduduk yg bisa baca) pada tabel tahun 2009 – 2013
menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2009 dicapai 89,74%, tahun 2010
dicapai 89,90%, tahun 2011 dicapai 91,48 % dan pada tahun 2012 dicapai 91, 63 %
pada pada tahun 2013 dicapai 91,99 % atau rata rata kenaikan sekitar 90,94 %
pertahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 44
Tabel 2.29
Angka Melek Huruf Kab. Pinrang
N0 Bidang/urusan 2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Penduduk Usia diatas 15 tahun
yang bias Membaca dan Menulius
213.505 220.865 238.416 255.959
2. Jumlah Penduduk Usia 15 – 59 tahun
keatas yang bisa membaca / menulis
3 Jumlah Penduduk Usia 60 keatas
(lansia) yg Bisa Membaca dan menulis
20.077 21.188 30.646 40.314
4 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas 213.975 221.315 238.727 256.139
5 Jumlah Penduduk Usia 60 Tahun keatas 21.369 22.250 31.479 40.708
6. AMH Kabupaten Pinrang 15 tahun
Keatas
99,78 99,79 99,86 99,92
AMH Kabupaten Pinrang 60 Tahun
keatas
93,95 95,23 97,35 99,03
AMH SUSL SEL 15 TAHUN KEATAS 87,00 87,75 88,07 88,73
AMH SUL SEL 50 TAHUN KEATAS 10,49 10,58 10,62 10,66
AMH NASIONAL 15 TAHUN KETASA 92,60 92,91 93,22 93,53
Sumber Data: BPS Kab. Pinrang 2014
2.2.2.3. Angka Rata Rata Lama Sekolah
Angka rata rata lama sekolah di kabupaten Pinrang Priode 2009 – 2013
mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 dicapai 7,22, tahun 2012 dicapai
7,89 dan pada tahun 2013 dicapai 7,96. Angka ini menunjukkan bahwa
perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 baru
mampu mencapai/setara dengan SMP kelas 2 dan berada pada posisi sedang di
tingkat regional (Sulawesi Selatan) dan Nasional.
Tabel 2.30 Rata Rata Lama Sekolah
N0 Indikator
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Angka Rata-rata lama sekolah Kab.Pinrang 7,22 7,61 7,62 7,89 7,96
2. Angka Rata-rata lama sekolah Sul Sel 7,41 7,84 7,92 7,95 7,95
3 Angka Rata-rata lama sekolah Nasional 7,72 7,92 7,94 7,97 7,97
2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar ( APK )
Angka Partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk
mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan
dan menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 45
Berdasarkan data statistik menunjukkan perkembangan APK untuk SD/MI periode
2009 – 2013 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun,
pada tahun 2009 APK SD/Mi dicapai 103,98% dan pada tahun 2013 dicapai
105.97% atau berkembang sekitar 2% pertahun atau masih berada dibawah rata-
rata provinsi dan nasional.
APK untuk SMP/sederajat pada tahun 2009 dicapai 79.18% dan tahun 2013 dicapai
94.24. Atau mengalami perkembangan kurun waktu 2009-2013 sekitar 15%. Dan
berada pada posisi sedang untuk APK Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
Untuk APK SMA / sederajat pada tahun 2009 dicapai 56.75 pada tahun 2013 dicapai
67.31% capaian ini menunjukkan pada posisi sedang untuk rata rata tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional.
Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar
N0 Indikator Tahun ( % )
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 APK SD/MI/Paket A Pinrang 103,98 104,72 105,34 105,97 106,67
1.1 APK Sul Sel 107,49 108,57 102,09 103,05
1.2 APK Nasional 113,77 116,48 119,26 122,11
2 APK SMP/MTs/Paket B 79,18 82,36 85,91 89,97 92,24
2.1 APK Sul Sel 76,54 75,05 87,15 98,95
2.2 APK Nasional 90,58 91,88 95,82 99,92
3 APK SMA/SMK/MA/Paket C 56,75 58,17 62,77 65,01 66,59
3.1 APK Sul Sel 62,78 67,71 66,17 69,75
3.2 APK Nasional 62,55 62,85 64,66
Data Statistik dan Dikpora 2014
2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni( APM )
Angka Partisispasi Murni ( APM ) adalah partisipasi Sekolah penduduk usia
sekolah di tingkat Pendidikan tertentu. Seperti APK , APM juga merupakan indikator
daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandikan
APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat
Partisipasi pendududk kelompok usia standar di jenjang Pendidikan yang sesuai
dengan standar tersebut. APM Kabupaten Pinrang untuk SD/ MI pada tahun 2009
dicapai 96,70 %, dan pada tahun 2012 dicapai 98,55 % serta pada tahun 2013
dicapai 99,13 %, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Sulawesi
Selatan maka Kabupaten Pinrang capaiannya lebih tinggi sejak tahun 2009 sampai
dengan tahun 2013, demikian pula rata rata nasional juga lebih tinggi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 46
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Murni (APM )
N0 Indikator Tahun ( % )
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 APM SD/MI/Paket A Pinrang 96,70 97,39 97,97 98,55 98,65
APK Sul Sel 92,27 92,86 97,54 97,90
APK Nasional 94,37 94,76 91,03
2 APM SMP/MTs/Paket B Pinrang 76,22 78,22 81,61 85,47 87,91
APK Sul Sel 61,74 62,32 65,29 68,27
APK Nasional 67,43 67,73 68,12
3 APM SMA/SMK/MA/Paket C Pinrang 54,48 55,85 60,25 62,40 63,92
APK Sul Sel 42,03 42,75 47,89 47,92
APK Nasional 45,11 45,59 47,97
Data Statistik dan Dikpora 2014
2.2.2.6. Angka Pendidikan yang ditamatkan ( APT)
Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan (APT) menurut jenjang
pendidikan di Kabupaten Pinrang kurun waktu 2009-2013 dapat digambarkan
sebagai berikut :
Tabel 2.33 Angka Pendidikan yang ditamatkan ( APT)
N0 Angka Pendidikan yg
Ditamatkan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 SD ( SEKOLAH DASAR ) 8.026 7.469 7.783 8.050 8.000
Laki Laki 3.893 3.609 3.889 4.031 4.088
Perempuan 4.133 3,860 3.894 4.019 3.912
APT ( % ) 94.20 93.50 99,87 100,30 104,49
2 S M P 4.523 4.523 5.627 7.231 6.031
Laki Laki 2,169 2,169 2,693 3.024 2.869
Perempuan 2,354 2,354 2,934 3.207 3.162
APT ( % ) 92.14 92.14 91.79 94,29 90,73
3 S M A 3.741 3.741 3.718 4.135 4.275
Laki Laki 1,714 1,714 1.788 1.922 1.866
Perempuan 2.027 2,027 1.930 2.213 2.409
APT ( % ) 84.56 84.56 92,64 86,85 77,46
3 PERGURUANG TINGGI 869 886 911 1,378
Laki Laki 407 398 415 523
Perempuan 462 488 496 855
APT ( % ) 88.10 81.56 83.67 61.17
Data Statistik dan Dikpora 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 47
Dari data tersebut diatas menggambarkan Angka Pendidikan yang ditamatkan
(APT) pada tahun 2009 untuk jenjang pendidikan SD 94.20%, APT SMP 92.14%,
ATPT SMA 84.56% dan ATP Perguruan Tinggi sekitar 88.10 %, sedangkan pada
tahun 2013 dicapai untuk SD 104.49%, SMP tercapai sekitar 90.73, SMA pada
kisaran 77,46 dan untuk Perguruan tinggi mencapai 61.17% di tahun 2012.
2.2.2.7. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Pinrang per seribu
kelahiran hidup dimana pada tahun 2009 angka kematian bayi mencapai 8,3 % dan
pada tahun 2013 turun menjadi 5,9 % perkembangan ini bervariatif kurun waktu
2009-2013, dan untuk bayi yang meninggal per kelahiran hidup pada tahun 2009
sebanyak 59 / 7144, tahun 2010 jumlah bayi yang mati 29/7267, tahun 2011 bayi
mati 31 / 7343, tahun 2012 sebanyak 41/6912 dan pada tahun 2013 sebanyka 42 /
7067 kelahiran hidup.
Tabel 2.34 Angka Kelangsungan Hidup Bayi
N0 Indikator Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Angka kematian bayi/1000 KH (%)
8,3 3,99 4,22 5,9 5,9
2 Jumlah bayi mati / KH 59/7144 29/7267 31/7343 41/6912 42/7067
Data Dinas Kesehatan
2.2.2.8. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Pinrang mengalami
perkembangan sejalan dengan kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat
dalam melakukan perawatan bayi yang dilahirkan semakin membaik sehingga dapat
mencapai harapan hidup yang lebih baik pula, perkembangan ditunjukkan oleh data
statistik bahwa bayi yang lahir pada tahun 90 an harapan hidupnya bisa mencapai
60 tahun, dan bayi yang dilahirkan tahun 2000 an harapan hidupnya bisa mencapai
63 tahun ketas sedangkan yang lahir sekitar tahun 2010 keatas angka harapan
hidupnya bisa mencapai 70 tahun keatas, dari tabel tergambar bahwa pata tahun
2009 angka harapan hidup mencapai 71, 7 tahun dan pada tahun 2013 naik menjadi
72,00 tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 48
Tabel 2.35 Angka Usia Harapan Hidup Kab. Pinrang 2009 – 2013
N0 Indikator Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1
Angka Usia Harapan Hidup (Thn)
71,7
72,06
71,72
71,9
72,00
Data : Dinas Kesehatan
2.2.2.9. Prosentase Balita Gizi Buruk
Penyebab terjadinya gizi buruk pada balita antara lain karena kurangnya asupan
gizi dan serangan penyakit infeksi. Faktor penyebab tidak langsung adalah
rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi, keterbatasan pengetahuan
tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita. Persentase Balita Gizi
Buruk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sekitar 0,36 % dan turun menjadi 0,12
% pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 turun menjadi 0,018 % penurunan ini
ditunjang oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta adanya peran
pemerintah dalam melakukan program / kegiatan di bidang kesehatan sedangkan
untuk kasus gizi buruk pada balita untuk tahun 2009 sebanyak 86 jiwa dan pada
tahun 2013 turun menjadi 7 kasus balita gizi buruk.
Tabel 2.36 Persentase Balita Gizi Buruk Kab Pinrang 2009 – 2013
N0 Indikator Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Persentase Balita gizi Buruk
(jiwa)
0,36 0,12 0,097 0,075 0,018
2 Jumlah kasus gizi buruk (balita)
(jiwa)
86 36 24 23 7
Data : Dinas Kesehatan
2.2.2.9. Prosentase Penduduk yang memiliki lahan bersertifikat
Luas Lahan di Kabupaten Pinrang tahun 2012 seluas 196.177 Ha. Dari Luas lahan
tersebut terdapat 5.344 Ha lahan milik masyarakat/penduduk yang berstatus
sertifikat. Sedangkan rasio penduduk yang memiliki lahan brsertifikat sekitar
0,015%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 49
Tabel 2.37 Persentase Penduduk yang memiliki lahan bersertifikat
NO Indikator Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Luas Lahan / Tanah ( Ha ) 196.177 196.177 196.177 196.177 196.177
2 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 342.118 353.367 354.652 360.019 363.691
3 Jumlah lahan yg bersertifikat
(Ha)
12.170,2 12.262,7 12.360.8 12.486,3 12.656,4
4 Persentase Penduduk yang
memiliki lahan bersertifikat
3,56 3,47 3,48 3,47 3,48
2.2.2.10 Rasio penduduk yang Bekerja
Perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja
diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap
jumlah angkatan kerja tersebut selama tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Rasio Penduduk yang bekerja pada tahun 2009 adalah 60,17 %
dan terus meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 64,50% sedangkan pada
tahun 2012 menurun menjadi 54,96 % dan pada tahun 2013 dicapai 55,65 %.
Ketenagakerjaan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam kehidupan
manusia karena mencakup aspek ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan
selalu diarahkan tidak hanya pada perluasan lapangan kerja akan tetapi kemudahan
dalam berusaha di semua sektor ekonomi sehingga penduduk tidak hanya terlibat
tetapi juga dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan sendiri.
Perkembangan sektor ketenagakerjaan secara tidak langsung dapat dilihat dari
besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain
keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dari besarnya
penduduk yang memasuki pasar kerja.
Tabel 2.38 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kab. Pinrang 2009 – 2013
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Angkatan kerja (jiwa) 149.148 140.074 156.732 133.883 124.453
2 Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)
98.727 97.899 86.271 109.737 110.494
3 Jumlah (jiwa) 247.875 237.973 243.003 243.620 245.315
4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
60,17 58,86 64,50 54,96 52,07
5 Tingkat Pengangguran terbuka ( % )
9,34 7,79 6,55 5,35 1,96
Data : BPS dan Disnakertrans
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 50
Tabel 2.39
Rasio penduduk yang Berkerja dengan Angkatan Kerja Kabupaten Pinrang Tahun 2012
Golongan Umur
Angkatan Kerja
Jumlah Bekerja
Mencari
Pekerjaan
1 2 3 4
15 – 19 6.077 1.337 7.414
20 – 24 10.890 1.497 12.387
25 – 29 17.363 1.945 19.308
30 – 34 19.310 497 19.807
35 – 39 15.894 0 15.894
40 – 44 17.955 921 18.876
45 – 49 14.102 144 14.246
50 -54 9.231 459 9.690
55 – 59 7.381 118 7.499
60 – 64 2.798 241 3.039
65 + 5.723 0 5.723
Total 126.724 7.159 133.883
Sumber :Data BPS dan Disnakertrans
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
2.2.3.1 Jumlah Grup Kesenian & Prasarana Penyelenggaraan Seni & Budaya
dan Jumlah Klub Olahraga
Perkembangan bidang seni , budaya dan Olah Raga sangat erat kaitannya
dengan kualitas hidup Manusia dan masyarakat. Pencapaian
Pembangunan Bidang olahraga di Kabupaten Pinrang tergambar dari
ketersediaan sarana dan parasanaya sebagai mana gambaran dibawah ini
Table 2.40
Capaian Kinerja Seni Budaya dan Olah Raga Kabupaten Pinrang Tahun 2009 - 2013
N0 Indikator Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah Group Kesenian 33 33 34 34 35
2 Gedung Kesenian. 1 1 2 2 3
3 Jumlah Klub Olah raga 20 30 30 50 50
4 Jumlah Gedung Olah Raga 1 2 2 3 3
5 Jumlah Lap.Olah raga ( Stadion) 1 1 1 1 1
Sumber : Data BPS
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 51
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator kinerja
penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang,
perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan
usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik,
kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.
2.3.1.1. Urusan Pendidikan
a. Pendidikan Dasar
a.a. Angka Partisipasi Sekolah
Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi
Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI,
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru:
murid SD/MI, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas
rata-rata murid SD /SMP/MTs, Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan
dasar SD dan SMP/ sederajat mengalami peningkatan setiap tahunnya kurun waktu
2009–2013
Tabel 2.41 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pinrang Tahun 2009 – 2013
N0 Jenjang Pendidikan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Murid Usia 7- 12 tahun 52.332 50.340 51.292 51.710 48.309
2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia
7-12 Tahun
46.908
47.478
48.080
48.705
48.977
3 APS / SD / MI 111.56 106.03 106.69 106.17 101,38
4 SMP / MTs
5 Jumlah Murid Usia 13 - 15 tahun 15.685 19.652 19.674 19.847 19.355
6 Jumlah Penduduk Kelompok Usia
13 - 15 Tahun
21.082
21.339
21,592
21,851
22.113
7 APS / SMP / MTs 74.40 92.10 91.12 90.83 88,52
Sumber : Data BPS
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 52
a.b. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk
mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia
pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan
dengan jumlah penduduk usia pendidikan.
Selama kurun waktu 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang
pendidikan SD/MI mengalami kenaikan, setelah periode sebelumnya mengalami
kenaikan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan
peningkatan jumlah sekolah SD/MI. Pembangunan jumlah sekolah baru tidak
sebanding dengan peningkatan jumlah warga sekolah. Pada tahun 2013,
ketersediaan sekolah SD/MI di Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2009 sekitar 351,
dan pada tahun 2013 berjumlah 348 dengan rasio 141.
Tabel 2.42 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2009 -2013
N0 Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 SD / MI
2 Jumlah Gedung sekolah 351 351 350 350 348
3 Jumlah Penduduk Klpk Usia 7-12
Tahun
46.908 47.478 48.080 48.705 49.338
4 Rasio 134 135 137 139 141
5 SMP / MTs
6 Jumlah Gedung sekolah 63 63 71 73 73
7 Jumlah Penduduk Klpk Usia 13-15
Tahun
21.082 21.339 21.592 21.851 22.119
8 Rasio 335 339 304 299 303
Sumber : Data BPS
a.c. Rasio Guru Terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat
pendidikan.Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur
jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama kurun
waktu tahun 2009-2013 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Pinrang mengalami
pasang surut untuk tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan untuk jenjang
pendidikan SD/MI, dan pada tahun 2013 rasio murid dengan guru pada tahun 2013
untuk SD/Mi sekitar 28 siswa, artinya 1 guru melayani sekitar 28 murid. Untuk
Rasio Guru per kelas rata rata jenjang SMP/MTs pada tahun 2009 sebanyak 32 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 53
pada tahun 2013 naik menjadi 35, artinya bahwa 1 guru SMP/MTs melayani
(mengajar) sekitar 35 orang / siswa.
Tabel 2.43 Rasio Guru Terhadap Murid 2009 - 2013
N0 Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Murid SD/MI 52.365 52.330 50.062 51.710 51.954
1.1 Jumlah Guru SD / MI 3.978 3.978 3.536 3.947 3.414
1.2 Rasio Murid Guru 13,16 13,15 14,15 13,10 15,21
Sumber: Data Dikpora
a.d. Rasio Murid Perkelas Rata Rata Pada tahun 2009, rasio guru/kelas SD/MI terhadap jumlah murid yang berusia 6 -12
tahun di Kabupaten Pinrang adalah 1 : 26 pada tahun 2009, dan pada tahun 2013
menjadi 1 : 28 Interpretasi dari angka ditersebut adalah bahwa 1 kelas SD yang
dihuni oleh murid sekitar 26 – 28 siswa yang dilayani oleh seorang guru untuk
jenjang pendidikan SD/MI sedangkan untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs rata rata
siswa perkelas pada tahun 2013 mencapai 35 siswa.
Tabel 2.44
Rasio Murid Perkelas Rata rata
N0 Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI
26 27 27 28 28
1.2 Rasio guru: per kelas rata-rata
murid.SMP/MTs
32 31 33 34 35
Sumber : Dikpora
b. Pendidikan Menengah
b.a. Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan SMA / SMK/MA pada tahun
2009 adalah 39.73% dan pada tahun 2013 mencapai 72.70% atau mengalami
kenaikan sekitar 33 %.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 54
Tabel 2.45 Angka Partisipasi Sekolah SMA / Sederajat 2009 – 2013
N0 Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Jumlah Murid Usia 16 - 19
tahun
11.019 11,357 14,613 14,863 22.703
1.2 Jumlah Penduduk Kelompok
Usia 16 – 19 Tahun
27,734 27,734 28,577 25,333 31.228
1.3 APS SMA Sederajat 39.73 40.95 51.14 58.67 72,70
Sumber : Dikpora
b.b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Selama kurun waktu 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang
pendidikan SMA / Sederajat mengalami kenaikan, setelah periode sebelumnya
mengalami kenaikan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk tidak disertai
dengan peningkatan jumlah sekolah.Pembangunan jumlah sekolah baru tidak
sebanding dengan peningkatan jumlah warga sekolah. Pada tahun 2013,
perbandingan ketersediaan sekolah SMA / Sederajat di Kabupaten Pinrang adalah
1 : 656. Angka ini menunjukkan bahwa 1 sekolah SMA / Sederajat menampung656
siswa.
Tabel 2.46 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah 2009 -2013
N0 Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. SMA / SMK / MA
1.1 Jumlah Gedung sekolah 25 28 33 40 40
1.2 Jumlah Penduduk Klpk Usia 16 -19
th
27.734 27.734 28.577 25.333 26.233
1.3 Rasio 1.109 991 866 633 656
Sumber : Dikpora
b.c. Rasio Guru Terhadap Murid Selama kurun waktu tahun 2009-2013 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Pinrang
mengalami pasang surut pada jenjang pendidikan SMA /SMK/ MA untuk tahun
2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan, dan untuk tahun 2013 rasio murid
dengan guru pada tahun 2013 sekitar 22 siswa ,artinya 1 guru melayani sekitar 22
murid.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 55
Tabel 2.47 Rasio Guru Terhadap Murid 2009 - 2013
N0 Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Murid SMA/SMK/MA 10.052 10.052 11.257 13.808 16.643
1.1 Jumlah Guru SMA/SMK/MA 458 458 622 555 755
1.2 Rasio Guru terhadap Murid 22 22 18 25 22
Sumber: Data Dikpora
b.d. Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas Rata Rata
Pada tahun 2009, rasio guru/kelas untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA
terhadap jumlah siswa yang berusia 16 – 19 tahun di Kabupaten Pinrang adalah 1 :
51 pada tahun 2009, dan pada tahun 2013 menjadi 1 : 36 Interpretasi dari angka
tersebut adalah bahwa 1 kelas SMA /SMK/ MA yang dihuni oleh murid sekitar 26–
28 siswa yang dilayani oleh seorang guru.
Tabel 2.48 Rasio Murid Perkelas Rata rata
N0 Jenjang Pendidikan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Jumlah Guru 458 458 622 555 755
1.2 Jumlah Kelas 217 221 229 196 442
1.3 Rasio Guru / Kelas 2.11 2.07 2.72 2.83 1,72
1.4 Jumlah siswa 11.019 11.257 14.613 14.863 16.643
1.5 Rasio Jumlah Murid thdp jmlah
kelas
51 51 64 76 38
Sumber : Dikpora
c. Fasilitas Pendidikan
Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat
penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna
untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang
menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Dari
tabel dibawah ini menunjukkan bahwa ruang kelas untuk SD pada tahun 2009 dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 56
kondisi baik mencapai 1.807 dari 1.890 total keseluruhan ruang kelas dan pada
tahun 2013 mencapai 1.306 dari 1.662 dari total keseluruhan ruang kelas yang ada.
Tabel 2.49 Fasilitas Pendidikan SD
N0 Bidang / JUrusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Jumlah Ruang Kelas SD Kondis baik 1.807 1.807 1.429 1.174 1.306
1.2 Jumlah Ruang Kelas Seluruh SD 1.890 1.890 1.863 1.662 1.662
1.3 Sekolah SD kondisi baik ( % ) 95.60 95.60 76,70 70,64 78,58
Sumber : Dikpora
Untuk fasilitas pendidikan, ruang kelas untuk SMP pada tahun 2009 dalam kondisi
baik mencapai 305 dari 396 total ruang kelas atau persentasenya sekitar 70.02 %
dan pada tahun 2013 ruang kelas dalam keadaan baik mencapai 443 dari total 511
ruang kelas atau pada kisaran 86.69%, atau mengalami kenaikan sekitar 15 %.
Tabel 2.50
Fasilitas Pendidikan SMP
N0 Bidang / JUrusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Jumlah Ruang Kelas SMP Kondisi baik 305 305 442 443 443
1.2 Jumlah Ruang Kelas Seluruh SMP 396 396 530 511 511
1.3 Sekolah SMP kondisi baik ( % ) 70,02 70,02 83,40 86,69 86,69
Sumber : Dikpora
Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa ruang kelas untuk SMA pada tahun
2009 dalam kondisi baik mencapai 166 dari total 199 ruang kelas keseluruhan atau
mencapai 83.42 % dan pada tahun 2013 mencapai 165 dari 181 keseluruhan ruang
kelas atau sekitar 91.16% yang artinya mengalami peningkatan sekitar 8%.
Tabel 2.51 Fasilitas Pendidikan SMA
N0 Bidang / JUrusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Jumlah Ruang Kelas SMA / SMK Kondis baik 166 166 175 140 165
1.2 Jumlah Ruang Kelas Seluruh SMA/SMA 199 199 194 161 181
1.3 Sekolah SMA / SMK kondisi baik (% ) 83,42 83,42 90,20 86,96 91,16
Sumber : Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 57
d. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang
pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi
anak- anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pembinaan
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,
yang diselenggarakan pada jalur formal , non formal dan informal. Perkembangan
pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 – 2013 khusus
untuk APK, pada tahun 2009 mencapai sebesar 8,98 % dan pada tahun 2013
sebesar 14,3 % atau mengalami kenaikan 5,42 % sebagaimana digambarkan pada
tabel berikut :
Tabel 2.52 Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2009-2013
N0
Bidang / JUrusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah murid pada jenjang TK 5.693 11.561 5.748 8.158 8.555
2 Jumlah Anak Usia 4 – 6 tahun 63.390 64.198 55.595 58.868 60.504
3 P A U D ( % ) 8.98 18.00 10.33 13,85 14,13
Sumber : BPS, Dikpora
e. Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah pada Usia Sekolah 7-12 tahun ( SD / MI ), untuk usia 13 -15
tahun ( SMP / MTs ), dan Usia 16 – 19 Tahun adalah untuk ( SMA / SMK / MA ). Di
Kabupaten Pinrang untuk priode tahun 2009 – 2014 mengalami kenaikan.Angka
putus Sekolah usia 7 – 12 (SD/MI) pada tahun 2009 sebesar 133 dan pada tahun
2012 menjadi 42% atau mengalami penurunan. Demikian halnya angka putus
sekolah pada jenjang usia 13 – 15 tahun ( SMP/MTs) mengalami penurunandari 183
pada tahun 2009 menjadi 105 pada tahun 2013, sedangkan untuk jenjang
pendidikan usia 16 – 19 tahun ( SMA/ SMK ./ MA ) mengalami penurunan dimana
pada tahun 2009 sebesar 93 dan pada tahun 2013 menjadi 60.
Tabel 2.53 Angka Putus Sekolah 2009 -2013
N0
Bidang / JUrusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Angka Putus Sekolah SD / MI 133 133 88 42 37
2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 183 196 120 105 96
3 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 93 91 84 75 60
Sumber : Data BPS, Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 58
f. Angka Kelulusan Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Pinrang selama kurun
waktu 2009 – 2013 yaitu angka kelulusan SD pada tahun 2009 sebesar 7.727 dan
selama tiga tahun berturut-turut angka kelulusan untuk SD menghampiri 100%.
sedangkan angka kelulusan untuk SMP sebesar 4.523 pada tahun 2009 dan pada
tahun 2012 adalah 6.231 dengan rata rata 99,9 %. Sementara anagka kelulusan
untuk SMA dan SMK pada tahun 2011 sebesar 1.885 dan pada tahun 2012 menjadi
2.151 dengan akumulasi rata rata 99, 90 %
Tabel 2.54 Angka Kelulusan Sekolah 2009 -2013
N0 Bidang / JUrusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Angka Kelulusan SD 7.727 7.727 7.469 8.050 8.000
2 Angka Kelulusan SMP 4.523 4.523 5.627 6.231 6.031
3 Angka Kelulusan SMA - - 1.885 2.151 2.237
4 Angka kelulusan SMK - - 1.524 1.680 1.747
Sumber : Data BPS, Dikpora
f.a. Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD/MI ke SMP/MTS dan dari SMP /MTS ke
SMA/SMK
Berdasarkan data menunjukkan bahwa angka melanjutkan pendidikan dari
jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs untuk kurun waktu 2009 – 2013 mengalami
peningkatan setiap tahun, pada tahun 2009 angka melanjutkan dari SD /MI ke
SMP/MTs dicapai 99,00% dan pada tahun 2013 menjadi 99,99 %. Untuk jenjang
melanjutkan dari SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK pada tahun 2009 dicapai
99,75% dan pada tahun 2014 dicapai 99,90% atau mengalami kenaikan setiap
tahunnya hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat/siswa untuk
melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi sangat menonjol
sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah.
Tabel 2.55
Angka Melanjutkan Sekolah Sekolah 2009 -2013
N0 Bidang / JUrusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Angka Melanjutkan (AM ) dari SD/MI ke
SMP/ MTs ( % ) 99 99 99 99,99 99,99
2 Angka Melanjutkan (AM ) dari SMP/MTs
ke SMA / SMK ( % ) 99,75 99,75 99,80 99,80 99,90
Sumber : Data BPS, Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 59
f.b. Guru yang Memenuhi kualifikasi S1 / D IV Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru
dengan melalui pendidikan khusus keahlian, guru yang qualified adalah guru yang
memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang
berlaku. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi
akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata
pelajaran yang mereka ajarkan di sekolah sehingga mereka disebut kompoten untuk
bidang pekerjaannya. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV. Pada tahun 2009
jumlah guru yang memenuhi sebanyak 5.870 guru dan pada tahun 2014 menjadi
5.920 guru.
Tabel 2.56
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 – D IV tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Guru Ijaza S1 - D IV 5.870 5.883 5.894 5.900 5.920
2 Jumlah Guru SD - SMA 5.888 5.893 5.902 5.915 5.937
3 Guru Memenuhi Kulaifikasi S1- D IV 99,69 99,83 99,86 99,75 99,71
Sumber : Dikpora 2.3.1.2 Kesehatan
a. Rasio Posyandu Persatuan Balita
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan
bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan
angka kematian ibu dan bayi. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu
adalah suatu upaya mengsinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat
meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak,
peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan
sosial.
Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan kesehatan yang
mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak
(KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, dan penanggulangan diare.
Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat utamanya adalah bayi, anak balita,
Ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui, Pasangan Usia Subur (PUS).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 60
Berdasarkan data tersebut dibawah ini menunjukkan jumlah posyandu dan jumlah
balita yang ada di Kabupaten Pinrang kurun waktu 2009 – 2013 mengalami
peningkatan, pada tahun 2009 jumlah posyandu sebanyak 350 dan pada tahun
2013 manjadi 354, dan untuk jumlah balita pada tahun 2009 sebanyak 24.477anak
dan pada tahun 2013 menjadi 24.175 Balita atau menagalami penurunan sekitar
302 Balita.
Tabel 2.57 Rasio Posyandu persatuan balita Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Posyandu 350 353 353 353 354
2 Jumlah Balita 24.477 23.738 23.267 23.343 24.175
3 Rasio Posyandu Persatuan Balita 14.43 14,90 15,10 15,10 14,60
Sumber : Dinkes
b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Pinrang apada tahun
2009 sebesar 0,20 dan pada tahun 2013 menjadi 0,17 % atau mengalami
penurunan sekitar 0,03%
Tabel 2.58 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kab. Pinrang
Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Puskesmas dan Jumlah Pustu
67
61
61
62
62
2
Jumlah Penduduk
342.119
350.925
353.367
354.652
360.019
3 Rasio Puskesmas, pustu persatuan Penduduk
0.2
0.17
0.17
0.18
0.17
Sumber : Dinkes
c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk
Penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Oleh Pemerintah adalah untuk
melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan yang
dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan
pencegahan kesehatan masyarakat serta melaksanakan rujukan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 61
Pada tahun 2009 jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Pinrang sebanyak 3 unit , dan
pada tahun 2013 menjadi 3 unit, dalam jangka waktu lima tahun tidak terjadi
penambahan rumah sakit akan tetapi fasilitas dan kelengkapan lainnya tetap
menjadi kebutuhan utama .
Tabel 2.59 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Rumah Sakit Negeri 1 1 1 1 1
2 Jumlah Rumah Sakit Swasta 2 2 2 2 2
3 Total R.Sakit Negeri dan
Swasta
3 3 3 3 3
4 Jumlah Penduduk 342.119 350.925 353.367 354.652 360.019
5 Rasio Rumah Sakit dan
Penduduk
0.0088 0.0086 0.0085 0.0085 0.0083
Sumber : BPS, Dinkes
d. Rasio Dokter Persatuan Penduduk
Jumlah Dokter di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sebanyak 48 dokter, pada
tahun 2014 bertambah menjadi 60 dokter dengan rasio pada tahun 2009 sekitar
0,14 dan tahun 2013 sekitar 0,17 hal ini menunjukkan kenaikan yang tidak dibarengi
dengan peningkatan jumlah penduduk yang akan dilayani.
Tabel 2.60
Rasio Dokter Persatuan Penduduk Kab. Pinrang Tahun 2009 - 2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Dokter Umum 34 34 39 46 36
2 Jml Dokter Spesialis &Gigi 14 17 19 24 24
3 Total Dokter 48 56 58 70 60
4 Jumlah Pendudk 342.119 350.925 354.652 360.019 361.293
5 Rasio Dokter Persatuan Penduduk 0.14 0.16 0.16 0.19 0.17
Sumber : Dinkes
e. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk.
Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Pinrang kurun waktu 2009 – 2013 mengalami
penambahan jumlah dimana pada tahun 2009 jumlah tenaga medis sekitar 48
orang dan pada tahun 2014 naik menjadi 60 orang dengan rasio tenaga medis
dengan jumlah penduduk sekitar 0,17
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 62
Tabel 2.61 Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk Kab. Pinrang
Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah tenaga Medis 48 56 58 70 60
2 Jumlah Penduduk 342.119 350.925 353.367 354.652 360.019
3 Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk
0.14 0.16 0.16 0.20 0.17
Sumber : Dinkes
f. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di
satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar
oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas, Perawatan dan Rumah Sakit
pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan Obstetrik dan
Neonatal Emergensi Dasar dan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal emergensi
Komprehensif) dimana pada tahun 2009 cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada tahun 2009 sebanyak
98,84 %. dan pada tahun 2013 sebanyak 96,08 % perkembangan ini menunjukkan
bahwa resiko kematian ibu melahirkan dapat ditekan sekecil mungkin.
Tabel 2.62
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Ibu Hamil 8.705 8.400 8.420 7.332 7.415
2 Jumlah Bidan 145 146 170 169 160
3 Cakupan pertolongan persalianan olehtenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan ( % )
98.84 95,00 97,00 104,00 96,08
Sumber : Dinkes
g. Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI )
Salah Satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya UCI yang
merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di
seluruh desa/kelurahan sesuai dengan Keputusan Menkes Ri dan Riskesdas (2010)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 63
menyatakan UCI adalah suatu keadaaan tercapainya imunisasi dasar secara
lengkap pada semua bayi (anak dibawah umur 1 tahun). Pertumbuhan pencapaian
Desa/Kelurahan UCI selama ini belum secara merata mencapai 100% bahkan
masih banyak yang belum mencapai target. Dari data di bawah ini menunjukkan
bahwa dari 108 Desa Kelurahan yang baru terjangkau UCI pada tahun 2009
sebanyak 94 Desa dan pada tahun 2013 sudah mencapai 101 Desa/Kel atau
sekitar 93,52 %.
Tabel 2.63 Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI ) Kab. Pinrang Tahun
2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Desa/ Kelurahan UCI 94 64 102 102 101
2 Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan 104 104 104 108 108
3 Cakupan desa/ Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI )
90.4
61,54
98,08
98,08
93.52
Sumber : Dinkes
h. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Cakupan Balita gizi buruk di Kabupaten Pinrang yang mendapat perawatan sudah
mencapai 100% pada tahun 2014. Sejak tahun 2009 perawatan gizi buruk pada
anak sudah ditangani melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dimana
pada tahun 2009 yang mendapat perawatan sebanyak 86 bayi dan pada tahun
2013 menjadi 7 bayi.
Tabel 2.64 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Kab. Pinrang
Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Balita gizi buruk yg mendapat Perawatan di sarana Kesehatan
86
36
24
23
7
2 Jumlah seluruh Balita Gizi Buruk yg ditemukan
86
36
24
23
7
3 Cakupan Balita Gizi Buruk yg mendapat Perawatan
100
100
100
100
100
Sumber : Dinkes
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 64
I. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC /BTA selama kurun
waktu tahun 2009-2013 pada dasarnya menunjukkan trend penurunan. Kenaikan
penderita baru hanya terjadi pada kurun waktu 2009-2010. Selanjutnya kuantitas
penderita terus mengalami penurunan sampai tahun 2013. Angka sebagaimana
ditunjukkan tabel 52 di bawah sesungguhnya menunjukkan fluktuasi penurunan
yang masih rendah. Hasil survey menunjukkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh
sikap sebagian masyarakat yang dropout dalam berobat. Secara lebih detail,
perkembangan cakupan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.65 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA Kab. Pinrang
Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah penderita baru TBC / BTA yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah
277
452
381
369
358
2 Jumlah Perkiraan Penderita baru TBC / BTA
1.634
2.170
993
567
2.845
3 Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita Penyakit TBC / BTA
100 88,42 100 100 100
Sumber : Dinkes Kab. Pinrang
j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita penyakit DBD
Penyakit-penyakit yang ditularkan vektor dan menjadi masalah kesehatan di
Indonesia adalah malaria, filariasis dan demam berdarah. Penularannya dari orang
ke orang dengan perantaraan nyamuk, demam berdarah sendiri ditularkan oleh
nyamuk Aedes aegypti dan Aedesalbopictus. Penyakit DBD dapat dijumpai di
daerah subtropik dan tropik dari data tersebut dibawah ini menunjukkan bahwa
jumlah penderita DBD yang ditangani pada tahun 2009 sebanyak 731 penderita, dan
pada tahun 2013 sebanyak 394 penderita dan cakupan penanganannya rata-rata
100 %.
Tabel 2.66 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kab. Pinrang Tahun
2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP
731 550 51 48 394
2 Jumlah Penderita DBD yang ditemukan
731 622 51 48 394
3 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyekit DBD
100 88,42 100 100 100
Sumber : Dinkes
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 65
k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah
rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin
kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Cakupan ini tergantung pada
kondisi kesehatan masyarakat miskin sehingga cakupannya tidak 100%. Namun
pasien masyarakat miskin yang datang ke sarana kesehatan semuanya tertangani.
Pada tahun 2009 kunjungan pasien miskin sebanyak 50.267 pasien dan pada tahun
2012 kunjungan mencapai 107.396 pasien dan pada tahun 2013 turun menjadi
89.735 pasien .
Tabel 2.67 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kab. Pinrang
Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah kunjungan pasien
miskin
50.267 52.943 96.042 107.396 89.735
2 Jumlah seluruh masyarakat
miskin
78.500 78.500 78.500 78.500 124.156
3 Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
100
100
81
100
100
Sumber : DinkesKab. Pinrang
l. Cakupan Kunjungan Bayi
Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan
jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama.
Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4(empat) kali, pada
kurun waktu 2009-2013 cenderung fluktuatif, pada tahun 2009 jumlah kunjungan
bayi yg memperoleh pelayanan kesehatan sebanyak 7.203 bayi dan pada tahun
2013 turun menjadi 6.978 bayi.
Tabel 2.68 Cakupan Kunjungan Bayi Kab. Pinrang Tahun 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah kunjungan bayi yg memperoleh pelayanan kesehatan
7.203
7.084
7.315
6.323
6.978
2 Jumlah seluruh bayi hidup pada waktu yg sama
7.203
7.741
7.434
6.424
7.290
Sumber : Dinkes Kab. Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 66
2.3.1.3. Pekerjaan Umum
a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur
transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan
yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap
kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah
modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan
infrastruktur jalan yang baik dan memadai.
Tabel 2.69
Proporsi Panjang Jalan Kab. Pinrang 2009 -2013
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Kondisi Baik ( Km ) 117,4 115,6 120,4 131,5 161,38
2 Kondisi Sedang ( Km ) 225,6 240,3 230,5 239,20 150,99
3 Kondisi Rusak Ringan ( Km ) 270,8 263,6 282,3 300,68 308,54
4 Kondisi Rusak Berat ( Km ) 110,8 105,1 91,4 53,22 103,69
5. Total Panjangan jalan
Keseluruhan
724,60 724,60 724,60 724,60 724,60
Sumber Data : Dinas PUD
Tabel 2.70
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kab. Pinrang tahun 2011
N0
Pinrang
Kondisi Baik Kondisi Sedang Kondisi Rusak Ringan
Nasional Provinsi Kab Nasional Provinsi Kab Nasional Provinsi Kab
1
Pinrang
(Km)
70,315
22,29
135,38
0
25,96
243,06
0
5,43
304,54
Sumber data : RPJMD Provinsi Sul Sel
b. Rasio Jaringan Irigasi
Dalam Upaya Memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pancapaian target
Overstock Pangan dan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan
upaya peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan luas layanan
jaringan irigasi pada luas areal budidaya 47,108 Km dengan rasio 17, 71 pada tahun
2012, sedangkan pada tahun 2013 lahan budidaya sekitar 47.763 hal dengan rasio
17,47 hal ini mencerminkan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi dari tahun
sebelumnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 67
Tabel 2.71 Rasio Jaringan Irigasi
N0
Jaringan Irigasi
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jaringan Primer 45,826 45,826 45,826 45,826 45,826
2. Jaringan Sekunder 402,332 402,332 402,332 402,332 402,332
3. Jaringan Tersier 386,210 386,210 386,210 386,210 386,210
4. Luas lahan Budi Daya 46,951 47,001 47,008 47,108 47,763
5 Rasio 17,77 17,75 17,75 17,71 17,47
Sumber Data : Data diolah dari Dinas PSDA
N0 Uraian
Luas Rancangan (Ha)
Luas Lahan Terairi (Ha)
Kebutuhan iair
tanaman (Ha)
Pasokan Air
irigasi (La /dtk)
Pasokan Air Irigasi
Total (Ha)
Total Pasok
air (la/dti)
PIA
(Lt/Dtk) / Ha
PIR
(Lt/Dtk) / Ha
PAR
(Lt/Dtk) / Ha
IA
(%)
1.
Pinrang
54,27
7
47,108
1,25
4
1,4
5
0,0001
1,12
4
0,8
7
Sumber data : RPJMD Provinsi Sul Sel 2012
c. Rasio tempat Ibadah
Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan
prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Tempat ibadah yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk Kab. Pinrang
pada tahun 2009 tempat ibadah sebanyak 480 dan pada tahun 2013 bertambah
menjadi 503 dengan rasio 1,39.
Tabel 2.72 Rasio Tempat Ibadah
N0 Jaringan Irigasi Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Mesjid 397 480 429 435 435
2. Langgar 62 5 5 5 5
3. Mushallah 51 45 46 46
4 Gereja 21 21 9 8 8
Jumlah tempat Ibadah 480 557 488 503 503
5. Jumlah Penduduk 342.118 353.367 354.652 360.019 361.293
Rasio Tempat Ibadah Persatuan
Penduduk
1.40 1.58 1.38 1,40 1,39
Sumber Data : Data diolah Kabupaten Pinrang dalam Angka
d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPs) Persatuan Penduduk
Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan
sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan kesejahteraan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 68
masyarakat. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pinrang sudah menunjukkan
kinerja yang baik dengan indikator Rasio daya Tampung TPS terhadap jumlah
penduduk pada tahun 2009 sekitar 0,015 dan pada tahun 2013 sebanyak 0,05.
Tabel 2.73
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPs) Persatuan Penduduk
N0
Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah TPS ( unit ) 13 17 17 21 30
2. Jumlah daya Tampung TPS ( M ³) 52 68 68 84 212
3. Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 342.118 353.367 354.652 360.019 364.700
4. Rasio Daya Tampung TPs terhadap jumlah Penduduk
0,015 0,019 0,019 0,020
0,05
Sumber Data : Dinas KPK Kab. Pinrang
e. Rasio Rumah Layak Huni
Rumah Layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah
berupaya dalam meningkatkan hunian masyarakat terutama masyarakat yang
berpenghasilan rendah dan kurang mampu dengan tujuan mendorong masyarakat
lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga, sampai pada tahun
2009 rumah yang layak huni mencapai 58.409 unit dan pada tahun 2013 naik
menjadi 62.430 unit dengan rasio 0,171.
Tabel 2.74 Rasio Rumah Layak Huni
N0 Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Rumah yg Layak Huni 58.409 60.402 60.859 62.433 62.430
2. Jumlah Penduduk 342.118 353.367 354.652 360.019 364.700
3. Rasio Rumah Layak Huni 0,171 0,171 0,172 0,173 0,171
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang
f. Rasio Permukiman Layak Huni
Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang
terlihat pada tabel, luas permukiman layak huni pada tahun 2009 sebesar 5.135 Ha
dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 5.350 ha, hal menunjukkan bahwa
peningkatan luas areal permukiman dibarengi juga dengan peningkatan kualitas
rumah layak huni.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 69
Tabel 2.75 Rasio Permukiman Layak Huni
N0
Bidang / Urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas area permukiman layak huni (Ha ) 3.944 4.042 4.144 4.219 4.312
2. Luas areal permukiman keseluruhan (Ha) 5.462 5.482 5.499 5.516 5.531
3. Rasio Permukiman Layak Huni (Ha) 0,72 0,74 0,75 0,76 0,78
g. Tabel lingkungan Permukiman Kumuh
Kawasan permukiman perkotaan di kota-kota besar di Indonesia identik dengan
adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya
didiami oleh golongan menengah kebawah , untuk Kabupaten Pinrang pada tahun
2009 sebanyak 22 Ha Dan pada tahun 2013 sebanyak 19,5 ha dengan persentase
lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2009 sampai tahun 2014 sekitar 0,017
%
Tabel 2.76 Lingkungan Permukiman Kumuh
N0
Bidang / Urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas Kawasan Kumuh ( Ha ) 22 21 20,6 20 19,5
2. Luas Wilayah Kota ( Ha ) 1.082 1.093 1.099 1.110 1.121
3. Persentase Lingkungan Permukiman
Kumuh
0,020 0,019 0,019 0,018 0,017
Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang
2.3.1.4 Perumahan
a. Rumah Tangga Bersanitasi
Rumah tangga bersanitasi sekurang kurangnya mempunyai akses untuk
memperoleh layanan sanitasi yaitu fasilitas air besih, pembuangan air besar ( tinja ),
pembunagan air limba (air bekas) dan tempat pembuangan sampah dan mempunyai
pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. Persentase rumah tangga
yang bersanitasi dapat dilihat dari data pada tahun 2009 sebanyak 79,92 % dan
pada tahun 2013 menjadi 83,43 %, hal ini menunjukkan tingkat perkembangan atas
kebutuhan sanitasi masih belum optimal sehingga dibutuhkan kerja keras untuk
mencapai angka di atas nilai kewajaran atau target universal akses yakni akses
sanitasi yang layak 100 %.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 70
Tabel 2.77 Rumah Tangga Bersanitasi
N0
Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Rumah tangga Bersanitasi 64.650 65.742 68.668 69.396 70.400
2. Jumlah Rumah Tangga 80.894 81.914 82.761 83.610 84.384
3. Persentase 79,92 80,26 82,97 83 83,43 Sumber Data : POKJA AMPL Kab. Pinrang
b. Lingkungan Permukiman Kumuh Lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Pinrang pada tahun 2009 sebesar 163
dan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai
153 penurunan persentase pemukiman kumuh ini dibarengi dengan meningkatnya
kualitas pemukiman lingkungan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.78 Lingkungan Kumuh Kabupaten Pinrang
N0 Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas Area Lingkungan Kumuh 163 161 158 155 153
2. Luas Area permukiman keseluruhan
5.462 5.482 5.499 5.516 5.531
3. Persentase lingkungan kumuh 2,98 2,94 2,87 2,81 2,27
Sumber Data :Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pinrang
2.3.1.5. Penataan Ruang
a. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL / HGB
Rasio ruang terbuka hijau per satuan HPL/HGB dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 50,19 .peningkatan rasio ini tentunya tidak
lepas dari peran pemerintah yang meningkatkan ruang terbuka hijau.
Tabel 2.79
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber PHL/HGB
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas Ruang Terbuka Hijau 429,38 429,38 438,14 451,69 451,69
2. Luas Wilayah ber HPL/HGB
(Km²)
8,60 8,60 8,85 9,00 9,00
3. Luas Wilayah 1.961,77 1.961,77 1.961,77 1.961,77 1.961,77
4. Rasio Ruang Terbuka Hijau 1/2) 49,93 49,93 49,50 50.19 50,19
Sumber data : RPJMD Sulsel
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 71
2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan
Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah diperdakan sangat diperlukan
dalam tahap proses pelaksanaan pembangunan yang berupa dokumen RPJPD,
RPJMD dan RKPD, Renstra SKPD
Tabel 2.80
Ketersediaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD (yang telah ditetapkan dengan Perda)
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Tersedianya Dokumen RPJPD
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang N0. 1 1Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kab. Pinrang tahun 2009 – 2029
2. Tersedianya Dokumen RPJMD
Peraturan Bupati Pinrang N0. 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Pinrang Tahun 2009 – 2014
3. Tersedianya Dokumen RKPD
Peraturan Bupati Pinrang N0. 18 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2010
Peraturan Bupati Pinrang N0. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2011
Peraturan Bupati Pinrang N0. 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2012
Peraturan Bupati Pinrang N0. 37 tahun 2012 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2013
Peraturan Bupati Pinrang N0. 23 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2014
4 Tersedianya Dokumen Renstra SKPD
43 43 43 43 43
Sumber data : Bappeda Kab. Pinrang
2.3.1.7. Perhubungan
a. Jumlah Arus Penunpang Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan penumpang umum dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius yang
mesti dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur.
Tabel 2.81 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
N0
Bidang / Urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah penumpang
bis/angkutan umum 1.076.703 827.589 827.739 997.739 997.812
2. Total jumlah penumpang 1.076.703 827.589 827.739 997.739 997.812
Sumber data : Dishub & Infokom
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 72
b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus
dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
Tabel 2.82 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
N0
Bidang / Urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Mobil Penumpang Umum 348 352 360
2. Mobil Bus 56 59 51
3. Mobil Barang 1.190 1.970 2.770
Jumlah KIR 0 0 1.594 2.381 3.181
Sumber data : Dishub & Infokom
c. Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bus
Jumlah pelabuhan laut, udara dan terminal bis di Kabupaten Pinrang tidak
mengalami perubahan yang signifikan kecuali pada tahun 2013 pembangunan
Pelabuhan Marabombang dan sampai sekarang masih dalam tahap
penyempurnaan.
Tabel 2.83 Jumlah Laut, udara dan terminal bis
N0 Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah pelabuhan laut 2 2 2 2 2
2. Jumlah pelabuhan udara 0 0 0 0 0
3. Jumlah terminal bis 2 2 2 2 2
4. Jumlah 4 4 4 4 4
Sumber data :Dishub dan Infokom
2.3.1.8. Lingkungan Hidup
a. Persentase Penanganan Sampah
Jumlah produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2009
produksi sampah 57.143 M3/ tahun dan pada tahun 2013 menjadi 70.146 M3/
tahun, namun tidak dibarengi dengan jumlah sampah yang ditangani. sampah yang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 73
ditangani dari tahun 2009 sebesar 44.828 M3 dan pada tahun 2013 menjadi 63.131
m3 dengan persentase sekitar 90 % pada tahun 2013.
Tabel 2.84 Persentase Penanganan Sampah Perkotaan
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah sampah yang ditangani
(M3/Thn) 44.828 49.196 55.184 61.916 63.131
2. Jumlah produksi sampah (M3/Thn) 57.143 56.775 65.776 69.568 70.146
3. Persentase 78,4 86,7 83,90 89,00 90,00
Sumber data : Dinas KPK Kab. Pinrang
b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum. Pada
tahun 2009 persentase rumah tangga terhadap akses air bersih sebesar 81,5 % dan
pada tahun 2013 menjadi 84,67 % yang artinya terjadi peningkatan sebesar 3.490
penduduk atau sekitar 3,17 %.
Tabel 2.85 Persentase Penduduk Berakses Air Minum
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum
65.929 67.548 69.354 70.274 71.448
2. Jumlah Rumah Tangga 80.894 81.914 82.761 83.610 84.384
3. Persentase Rumah Tangag berakses air bersih
81,5 82,46 83,8 84,05 84,67
Sumber data : POKJA AMPL Kab. Pinrang
c. Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata
Persentase luas pemukiman yang tertata pada tahun 2013 sebesar 5.350 dan
persentase luas areal permukiman tertata sekitar 97 %.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 74
Tabel 2.86 Persentase Luas Pemukiman Yang Tertata
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas area permukiman tertata (Ha)
3.944 4.042 4.144 4.219 4.312
2. Luas area permukiman keseluruhan (Ha)
5.462
5.482
5.499 5.516 5.531
3. Persentase Luas area permukiman tertata (Ha)
72 74 75 76 78 Sumber data : RPJMD Sulsel untuk Tahun 2012
d. Sumber Air Yang Dipantau Status Mutu Airnya
Pemantauan sumber air dilakukan pada sungai-sungai yang ada di Kabupaten
Pinrang. Dilakukan secara berkala dengan jumlah sungai yang dipantau mutu airnya
sebanyak 6 sungai pada Tahun 2013 atau sekitar 16,7 % sumber air yang dipantau
mutu airnya.
Tabel 2.87
Persentase Jumlah Sumber Air Yang Dipantau Status Mutu Airnya
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah sungai yang dipantau mutu
airnya
5 5 5 5 6
2. Jumlah sumber air yang dipantau 36 36 36 36 36
3. Persentase jumlah sumber air yang
dipantau mutu airnya
0,14 0,14 0,14 0,14 0,17
Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kab. Pinrang
e. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal
Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal meningkat seiring dengan bertambahnya
jumlah wajib Amdal yang diawasi. Persentase pengawasan pada tahun 2009
sebesar sekitar 2 % meningkat pada tahun 2013 menjadi sebesar 36 %
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 75
Tabel 2.88 Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah perusahaan wajib Amdal
yang telah diawasi
5 5 5 6 9
2. Jumlah seluruh perusahaan wajib
Amdal
10 10 20 21 25
3. Persentase jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti
2 2 - - 36
Sumber data :Badan Lingkungan Hidup Kab. Pinrang
f. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk perlu ditingkatkan seiring
dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2009 rasio daya tampung TPS
sebesar 0,055.menjadi 0,118 pada tahun 2013.
Tabel 2.89 Rasio TPS terhadap jumlah penduduk
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah daya tampung TPS (M3) 18.720 24.480 24.480 30.240 43.200
2. Jumlah Penduduk 342.11
8
353.36
7
354.65
2
360.01
9
364.700
3. Rasio daya tampung TPS
terhadap jumlah penduduk
0,055 0,069 0,069 0,084 0,118
Sumber data : Dinas KPK Kab. Pinrang
g. Penegakan Hukum Lingkungan
Kasus Lingkungan yang ditindaki secara menyeluruh, pada tahun 2009 terjadi kasus
lingkungan yang diselesaikan pemerintah sebanyak 4 dari jumlah 10 kasus
lingkungan dan pada tahun 2013 sebanyak 10 kasus yang ditangani dari jumlah
kasus sekitar 30 kasus.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 76
Tabel 2.90 Persentase Penegakan Lingkungan Hidup
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda
4 6 6 8 10
2. Jumlah kasus lingkungan yang ada 10 13 15 18 30
3. Rasio jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti
1 3 - - 5
Sumber data : Badan Lingkungan Hidup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 77
2.3.1.9. Pertanahan
a. Persentase luas lahan bersertifikat
Lahan bersertifikat terdiri atas lahan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan
Tabel 2.91 Luas Lahan Bersertifikat
No.
2009 2010 2011 2012 2013
HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL
1 3.320.953 14.212 2.130.070 2.048 360 1.265.240 1.512 919.411 9.052
Rasio luas lahan bersertifikat
No.
2009 2010 2011 2012 2013
HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL HM HGU HGB HPL
1 9,460 14,212 6,067 6 360 3,568 4 2,575 25
Sumber data : RPJMD Sulsel untuk Tahun 2012
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 78
e. Penyelesaian kasus tanah Negara
Jumlah penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2009 sebanyak 4 kasus,
dan pada tahun 2013 sebanyak 2 kasus. Hal ini menunjukkan rasio
penyelesaian kasus tanah negara rata-rata sebesar 16,67 % pada tahun 2013.
Tabel 2.92 Penyelesaian Kasus Tanah Negara
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah kasus yang diselesaikan 4 4 3 4 2
2. Jumlah kasus yang terdaftar 14 17 8 12 12
3. Rasio penyelesaian kasus tanah
negara
28,57 23,53 37,5 33,33 16,67
Sumber data : BPN
2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Rasio penduduk ber-KTP per pertsatuan penduduk
Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2009 sebesar 303 dan menjadi 484 pada
tahun 2013. Dari data tersebut menunjukkan masih kurangnya kesadaran
masyarakat dalam memiliki KTP.
Tabel 2.93 Rasio Penduduk ber-KTP per Persatuan Penduduk
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah penduduk usia > 17
yang ber-KTP
79.561 82.594 85.426 87.729 93.015
2. Jumlah penduduk usia > 17
telah menikah
186.719 188.016 188.911 189.402 192.088
3. Rasio penduduk ber-KTP
per persatuan penduduk
303 250 235 222 484
Sumber data : Capil dan kependudukan
b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Rasio bayi berakte kelahiran dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami
penurunan dari 748 pada tahun 2009 menjadi 837 pada tahun 2013. Ini
menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait administrasi akte
kelahiran masih kurang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 79
Tabel 2.94 Rasio Bayi Berakte Kelahiran
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah penduduk ber KK 55.229 66.622 71.828 76.366 92.231
2. Jumlah penduduk telah
menikah
202.523 204.195 205.387 206.144 206.731
3. Rasio bayi berakte kelahiran 748 802 812 816 837
Sumber data : Capil dan Kependudukan
c. Rasio pasangan berakte nikah
Rasio pasangan berakte nikah untuk tahun 2009 sebesar 1.80 dan pada tahun
2013 meningkat menjadi 3.32 atau mengalami peningkatan sebesar 1.52 ini
menunjukkan semakin tingginya tingkat kesadaran pasangan nikah untuk memiliki
akte nikah.
Tabel 2.95 Rasio Pasangan Berakte Nikah
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah pasangan nikah ber akte
nikah
97 185 203 233 243
2. Jumlah keseluruhan pasangan
nikah
53.878 64.988 69.035 72.510 73.283
3. Rasio pasangan berakte nikah 1.80 2.85 2.94 3.21 3.32
Sumber data : Capil dan Kependudukan
d. Kepemilikan KTP
Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 1.030, sedangkan
di tahun 2013 sebesar 93.015 atau mengalami peningkatan sebesar 91.985 orang.
Tabel 2.96 Kepemilikan KTP
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah penduduk memilik KTP 1.030 27.285 55.251 84.981 93.015
2. Jumlah penduduk wajib KTP 232.880 237.840 243.277 249.692 260.325
3. Rasio kepemilikan KTP 4 115 227 340 357
Sumber data : Capil dan Kependudukan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 80
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir dan Akte Nikah
N0
uraian
K T P KK AKTE LAHIR AKTE NIKAH
Sudah belum Sudah belum Sudah belum Sudah belum
1 Pinrang 90.971 150.152 0 0 99.116 - 154
66
Sumber data : Capil dan Kependudukan
e. Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
Kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2009 sebesar 55.758 sedangkan pada
tahun 2013 sebesar 106.822 yang artinya mengalami peningkatan sebesar 51.064
akte kelahiran, namun masih jauh dari yang diharapkan.
Tabel 2.97 Kepemilikan Kelahiran
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah penduduk memiliki
akte kelahiran 55.758 76.074 90.937 100.006 106.822
2. Jumlah penduduk 262.456 330.894 363.498 395.086 408.459
3. Rasio kepemilikan akte
kelahiran 212 230 250 253 262
Sumber data : Capil dan Kependudukan
2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Pinrang
adalah proporsi perempuan yang berkerja pada lembaga pemerintahan terhadap
jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di Lembaga
Pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase
perempuan yang menempati posisi golongan 1 – IV
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 81
Tabel 2.98 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan (Di Luar Guru)
No. Golongan
Ruang
Tahun 2013
PNS Pria PNS Wanita
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
1 2 3 4 5 6
1 I/a 14 0,20 4 0,06
2 I/b 4 0,06 0 0
3 I/c 25 0,35 13 0,18
4 I/d 10 0,14 0 0
5 II/a 233 3,25 162 2,26
6 II/b 368 5,14 282 3,94
7 II/c 136 1,90 381 5,32
8 II/d 87 1,22 208 2,91
9 III/a 325 4,54 575 8,03
10 III/b 317 4,43 467 6,52
11 III/c 324 4,53 326 4,55
12 III/d 320 4,47 387 5,41
13 IV/a 879 12,28 1055 14,74
14 IV/b 127 1,77 95 1,33
15 IV/c 24 0,34 5 0,07
16 IV/d 2 0,03 4 0,06
17 IV/e 0 0 0 0
Total 3.195 44.63 3.964 55.37
Sumber data : BKBD dan PP
b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Partisipasi perempuan di lembaga swasta yang ditinjau dari jumlah tenaga kerja
perempuan di perusahaan/lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja
perempuan .
Tabel 2.99
Persentase Perempuan Di Lembaga Swasta
No. Jenis Data Tahun
2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jenis
Perusahaan 10 1.97 8 1.33 9 1.34 9 1.35 9 1.08
2 Jumlah 2.160 2.916 3.053 3.314 3.508
3.
Jumlah
Tenaga
Kerja
Formal
L 2.113 80.16 2.322 79.62 2.449 80.21 2.647 79.87 2.680 76.39
W 507 19.42 598 20.50 604 19.78 664 20.03 828 23.60
Sumber data : BKBD dan PP
c. Jumlah laporan penanganan KDRT
Penanganan kasus KDRT Merupakan Mandat SPM urusan wajib pemberdayaan
perempuan dan Perlindungan anak sebagai mana tertuang dalam SPM Bidang
layanan terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pelayanan terpadu
ini menuntut jejaring kerja antar lembaga Pemerintah yang meluputi Dinas Sosial,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 82
Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BKBD dan PP, Kementerian
Agama serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hukum
dan konseling psikologi. Berdasarkan laporan dari berbagi pihak di Kabupaten
Pinrang nampaknya dari aspek jumlah tidak terlalu banyak sehingga diharapkan
peranan seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa menjaga dan melindungi
serta pembinaan yang terpadu secara berkesinambungan.
Tabel 2.100 Jumlah laporan penanganan KDRT
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.
Laporan Penanganan Kasus KDRT
77 102 61 30 32
Sumber data : BKBD dan PP
d. Angkatan kerja dibawah umur
Angkatan kerja dibawah umur di Kabupaten Pinrang sampai saat ini menunjukkan
masih adanya anak-anak dibawah umur yang bekerja walaupun jumlah sangat
kecil, gambaran ini mengidikasikan bahwa anak bekerja karena faktor ekonomi
keluarga atau pengetahuan orang tua yang relatif rendah tentang hak tumbuh
kembang anak, sehingga penguatan ketahanan rumah tangga sangat penting. Dari
data mencerminkan pada tahun 2009 anak dibawah umur yang bekerja sekitar
15.177 Orang, dan pada tahun 2013 sekitar 8.793 orang.
Tabel 2.101 Angkatan Kerja dibawah Umur
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1.
Angkatan Kerja Usia 15 – 19 tahun
15.177
10.154
11.405
7.414
8.793
Sumber data : BKBD dan PP
e. Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) terdiri dari empat ( 4 ) indikator komposit
yaitu : a. Angka Harapan Hidup ( AHH )
b. Angka Melek Huruf ( AMH )
c. Rata Rata Lama Sekolah ( RLS )
d. Sumbangan Pendapatan.
Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ) terdiri dari tiga (tiga) indikator
komposit yaitu a. Keterlibatan perempuan di Parlemen, b. Perempuan sebagai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 83
tenaga Manager, c. Professional, tehnisi dan d. Sumbangan Perempuan dalam
Pendapatan.
Tabel 2.102 Indeks Pembangunan Gender ( IPG )
No.
Indeks
Pembangunan
Gender
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
Indeks % Indeks % Indeks % Indeks % Indeks %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Kabupaten
Pinrang
72.61 2.51 73.21 2.19 73.21 2.18 74.39 2.29 75.57 2,40
2 Sulawesi
selatan
70.79 2.39 71.62 2.34 71.14 1.85 72.70 2.01
Sumber data : BKBD dan PP
2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Rata - Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Rata rata jumlah anak per Keluarga mengindikasikan aterhadap angka fertilitas
Pasangan Usia Subur TFR ( Total Fertility Rate ) . Berdasarka data pada tahun
2009 – 2013 menunjukkan adanya jumlah anak per keluarga. Hal ini menjadi
perhatian pemerintah daerah karena akan berkolerasi terhadap peningkatan jumlah
penduduk yang pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah
masalah sosial masyarakat, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya upaya
yang terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan
penduduk. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak dalam
keluarga juga harus menjadi pertimbangan yang mendasar. Melihat data yang ada
pada tahun 2009 jumlah rata-rata anak per keluarga 3.8 % dan pada tahun 2013
menjadi 3.6 %. Gambaran rata-rata jumlah anak per keluarga sebagai berikut :
Tabel 2.103
Rata Rata Jumlah Anak Perkeluarga
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Anak ( Jiwa ) 327.491 334.095 337.939 347.038 340.567
2. Jumlah Keluarga ( jiwa ) 84.163 85.869 87.729 90.395 92.226
3. Rata Rata Jumlah Anak Per
Keluarga
3.8 3.8 3.8 3.8 3.6
Sumber data : BKBD dan PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 84
b. Rasio Akseptor KB
Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah
pasangan usia subur, berdasarkan data pada tahun 2009 – 2014 menunjukkan
peningkatan rasio akseptor KB, namun masih perlu ditingkatkan mengingat
pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk
uapaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor adalah melalui
pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan genre (Generasi Berencana), yang
diharapkan mampu memperoleh pandangan generasi tentang pentingnya KB.
Berdasarkan data maka tahun 2009 jumlah akseptor KB sekitar 36.090 dengan
rasio 67.81 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 38.246 namun rasio
mengalami penurunan menjadi 65.64, ini disebabkan bertambahnya pasangan usia
subur.
Tabel 2.104 Rasio Akseptor
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Akseptor KB 36.090 39.061 38.214 37.778 38.246
2. Jumlah Pasangan Usia Subur 53.222 53.396 54.691 55.605 58.264
3. Rasio Akseptor KB 67.81 73.15 69.87 67.94 65.64
Sumber data : BKBD dan PP
c. Cakupan Peserta KB Aktif
Cakupan KB aktif di kabupaten Pinrang menunjukkan perkembangan yang cukup
menggembirakan karena sebagaimana tabel di bawah pada tahun 2009 rasio
akseptor mencapai 36.1% dan pada tahun 2013 menjadi 38.2 % , perkembangan
harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan yang dapat
mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif.
Selain itu kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang
mempengaruhi angka cakupan.
Tabel 2.105 Cakupan Peserta KB Aktif
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Peserta Program KB Aktif 39.114 34.799 34.806 37.040 35.593
2. Jumlah Pasangan Usia Subur 53.222 53.396 54.691 55.605 58.264
3. Cakupan Peserta KB Aktif 36.1 39.1 38.2 37.8 38.2
Sumber data : BKBD dan PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 85
d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I masih menjadi salah satu tolok ukur
kemiskinan dimasyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I
mencerminkan masih ada persoalan yang harus diselesaikan secara menyeluruh.
Penurunan angka pra Sejahtera dan Sejahtera I di kabupaten Pinrang pada tahun
2009 mencapai 32% dan pada tahun 2014 menurun menjadi 23.9 %
Tabel 2.106 Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera
dan Sejahtera I
27.010 27.559 26.120 21.801 22.116
2. Jumlah Keluarga 84.163 85.869 87.729 90.395 92.226
3. % Keluarga Prasejahtera dan
Sejahtera I
32.00 32.00 29.70 24.10 23.90
Sumber data : BKBD dan PP
2.3.1.13. Sosial
a. Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi perkembangannya tidak
terlalu signifikan, pada tahun 2009 sarananya berjumlah 8 Unit dan pada tahun
2013 menjadi 4 unit.
Tabel 2.107 Sarana Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.
Sarana Sosial Panti asuhan, Panti
Jompo, dan Panti Rehabilitasi
8
7
6
5
4
Sumber data : RPJMD Prov Sul Sel
b. PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat bantuan di kabupaten
Pinrang pada tahun 2009 sebanyak 275 orang/jiwa, dan pada tahun 2013
sebanyak 341 orang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 86
Tabel 2.108 PMKS Yang Memperoleh Bantuan
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah PMKS yang diberi Bantuan 275 350 259 207 341
2. Jumlahh PMKS yg belum
Mendapatkan Bantuan
18.257 17.350 16.172 16.053 15.351
3. Jumlah PMKS yang ada 18.532 17.600 16.431 16.260 15.692
% PMKS Memperoleh Bantuan
Sosial
1,48 1,98 1,57 1,27 2,1
Sumber data : Dinas Sosial
c. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Dari tahun 2009 sampai pada tahun 2013 persentase penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan
perkembangan yang semakin membaik dengan rata rata capaian sekitar 2,1 %.
Tabel 2.109
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah PMKS yg tertangani 275 350 259 207 341
2. Jumlah PMKS yg ada 18.532 17.600 16.431 16.260 15.692
3. Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial ( % )
1.48 1.98 1.57 1.27 2.17
Sumber data : Dinas Sosial
2.3.1.14. Tenaga Kerja
a. Penduduk Usia 15 Tahun keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan
Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin
Penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan
kerja masih didominasi oleh angkatan kerja laki-laki sekitar 65.7% sedangkan
angkatan kerja perempuan hanya 34.3%.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 87
Tabel 2.110 Penduduk Usia 15 Tahun keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan
Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin tahun 2013
N0 Uraian Laki Laki Perempuan Jumlah
1 2 3 4 5
1 ANGKATAN KERJA
Bekerja 83.240 43.484 126.724
Pengangguran 3.341 3.818 7.159
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja
86.581 47.302 133.883
2 BUKAN ANGKATAN KERJA
Sekolah 4.140
Mengurus RT 73.339
Lainnya 32.258
Jumlah Penduduk bukan angkatan kerja
109.737
Jumlah Penduduk Usia Kerja (1) + (2)
243.620
3 TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
54,96
4 TPT ( Tingkat Pengangguran terbuka)
5.35
Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan T. Kerja
b. Penduduk Angkatan Kerja
Penduduk angkatan kerja Kab. Pinrang tahun 2012 menunjukkan bahwa penduduk
pada usia 15 – 29 tahun merupakan jumlah pencari pekerjaan terbesar, pada usia
15 – 19 tahun yang mencari pekerjaan sekitar 1.337 Orang atau 18,03% dari total
pencari kerja, gambaran ini memperlihatkan bahwa masih banyaknya pencari
pekerjaan yang berasal dari tamatan SMA/sederajat.
Tabel 2.111
Penduduk Angkatan Kerja
Golongan Umum
Angkatan Kerja Jumlah
Bekerja Mencari Kerja
1 2 3 4
15 – 19 6.077 1.337 7.414
20 – 24 10.890 1.497 12.387
25 – 29 17.363 1.945 19.308
30 – 34 19.310 497 19.807
35 – 39 15.894 0 15.894
40 - 44 17.955 921 18.876
45 – 49 14.102 144 14.246
50 – 54 9.231 459 9.690
55 – 59 7.381 118 7.499
60 – 64 2.798 241 3.039
65 + 5.723 0 5.723 Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan T. Kerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 88
c. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usha
Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sekitar 55 -
60% penduduk yang bekerja di sektor pertanian, hal ini menunjukkan bahwa
penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan dengan
penyediaan lapangan kerja lainnya.
Tabel 2.112
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usha
Lapangan Usaha
No Kabupa
ten
Pertain
an
Industry
pengolah
an
bangun
an
Perdagangan
Restoran &
hotel
Angkut
an
Komuni
kasi
Keuangan
Asuransi
Usaha
Persewa
an
jasa Lainnya
(pertam
bagan,
Listrik,
Dan air
)
Jum
lah
1
Pinrang
66.439 6.604 5.157 23.540 2.970 3.099 18.180 933 126.
724
Sumber data : RPJMD Sulsel untuk Tahun 2012
d. Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Angka Partisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu 2009- 2013 relatif stagnan,
tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tentunya perlu menjadi
perhatian di masa yg akan datang, angkatan kerja pada tahun 2009 sekitar 149.148
jiwa dan naik menjadi 152.718 pada tahun 2013 atau sekitar 56,99 % dari jumlah
penduduk sebagai partisipasi angkatan kerja Kab. Pinrang.
Tabel 2.113
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Angkatan Kerja 15 tahun Keatas
149.148 140.074 156.732 133.883 152.718
2. Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas
241.875 297.973 243.003 243.620 267.982
Angka Partisipasi Angkatan Kerja
60,17 58,86 64,50 54,96 56,99
Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan T. Kerja
e. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Pertahun
Angka sengketa antara pengusaha dengan pekerja selama kurun waktu lima tahun
tidak terjadi persengketaan di Kabupaten Pinrang karena tidak ada perusahaan
besar yang beroperasi di Pinrang dengan pelibatan tenaga kerja yang besar,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 89
namun demikian hal ini tentunya akan menjadi perhatian khusus di Pemerintahan
untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perselisihan.
Tabel 2.114 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Pertahun
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Sengketa Pengusaha – Pekerja 0 0 0 0 2
2. Jumlah Perusahaan 348 337 343 385 342
Angka Sengketa Pengusaha –
Pekerja Pertahun
0 0 0 0 0
Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja
f. Pencari kerja yang Ditempatkan
Pencari kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini
ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat yang mengambil rekomendasi untuk
mencari pekerjaan di luar Kab. Pinrang, pada tahun 2010 pencari kerja yg
mengambil rekomendasi sebanyak 43.
Tabel 2.115 Pencari Kerja Yang Ditempatkan
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Pencari kerja yg Mendaftar - 907 1.012 1.130 1.200
Pencari kerja yang ditempatkan - 43.80 31.96 42.87 10.78
Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja
g. Pengangguran Terbuka
Pengangguran terbuka di Kabupaten Pinrang menunjukkan peningkatan yang
cukup besar yang disebabkan banyaknya tamatan SMA/Sederajat yang tidak
melanjutkan lagi pendidikannnya ke jenjang yang lebih tinggi sehingga terjadi
pengangguran pada usia produktif, pada tahun 2009 jumlah pengangguran terbuka
sebanyak 13.930 jiwa dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 6.930
jiwa atau sekitar 4,53 % dari jumlah penduduk angkatan kerja
Tabel 2.116 Pengangguran Terbuka
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Pengangguran terbuka usia angkatan kerja
13.930
10.918
10.269
7.159
6.930
2. Jumlah Penduduk angkatan kerja
149.148 140.074 156.732 133.883 152.718
Tingkat Pengangguran terbuka
9,33 7,79 6,55 5,17 4,53
Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 90
h. Keselamatan dan Perlindungan
Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama
kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan kesadaran para pengusaha
tentang keselamatan dan kesehatan kerja, walaupun usahanya hanya besifat/
skala kecil akan tetapi tetap memperhatikan tingkat keselamatan dan kesehatan
kerja.
Tabel 2.117 Keselamatan dan Perlindungan
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 4 4 4 4 4
2. Jumlah Perusahaan di Kab.Pinrang 348 337 343 385 342
Keselamatan dan Perlindungan ( %) 100 100 100 100 100
Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan T. Kerja
i. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah
Daerah
Penyelesaian perselisihan antara buruh dan pengusaha terhadap pemerintah
Kabupaten Pinrang menunjukkan kondisi yang stabil, atau relatif tidak terjadi
sengketa karena tidak ada perusahaan besar yang beroperasi di Kab. Pinrang
Tabel 2.118
Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Penyelesaian perselisihan buruh
dan Pengusaha dengan Kebijakan
Pemkab
0 0 0 0 0
2. Jumlah Kejadian Perselisihan Buruh dan
Pengusaha dengan Kebijakan Pemkab
0 0 0 0 0
Persentase Penyelesaian Perselisihan
Buruh dan Pengusaha terhadap
Kebijakan Pemerintah daerah
0 0 0 0 0
Sumber data : BPS, DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 91
2.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a. Persentase Koperasi Aktif Kabupaten
Persentase Koperasi aktif di Kabupaten Pinrang relatif stagnan untuk kurun waktu
lima tahun sejak 2009 – 2013, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perkoperasian
belum sepenuhnya bias berkembang sebagaimana yang diharapkan.
Tabel 2.119
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Koperasi Aktif 17 17 11 24 24
2. Jumlah Koperasi 97 102 105 103 103
Persentase Koperasi Aktif 62 60 62 64 66
Sumber data : BPS, Dinas Koperasi & UKM
b. Jumlah UKM / Non BPR / LKM
Jumlah UMKM dan Non BPR / LKM di Kabupaten Pinrang peningkatannya tidak
terlalu menggembirakan karena usaha yang dibangunan hanya skala kecil atau
usaha rumah tangga, pada tahun 2009 untuk usaha mikro dan kecil berjumlah
1.598 dan pada tahun 2013 menjadi 952 unit, hal ini menunjukkan terjadinya
penurunan usaha karena adanya perpindahan ke daerah lain.
Tabel 2.120 Jumlah UKM / Non BPR / LKM
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Seluruh UMKM 27.871 29.946 31.248 31.899 32.367
2. Jumlah BPR / LKM - - - - -
Jumlah UMKM Non BPR / LKM 27.871 29.946 31.248 31.899 32.367
Sumber data : RPJMD Prov Sul Sel
c. Jumlah Usaha Mikro Kecil
Persentase Jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi,
pada tahun 2009 sebesar 87,02 %, dan pada tahun 2013 menjadi 86,45 % atau
bergeser sekitar 0,57 point.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 92
Tabel 2.121 Jumlah Usaha Mikro Kecil
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Usaha Mikro/ kecil 24.906 26.035 27.163 27.633 27.991
2. Jumlah seluruh UMKM 28.619 29.946 31.274 31.899 32.378
3. Persentase 87,02 86,93 86,85 85,15 86,45
Sumber data : RPJMD Prov Sul Sel
2.3.1.16 Penanaman Modal
a. Jumlah Investor Berskala Nasional ( PMDN / PMA )
Jumlah Investor nasional yang berinvestasi di Kabupaten Pinrang tidak terlalu
menggembirakan perkembangannya hal ini dkarenakan kurangnya investor asing
yang memanamkan investasinya, demikian pula dengan penanaman modal dalam
negeri (PMDN). Penanaman Modal Asing tahun 2010 sampai tahun 2013 hanya
satu badan usaha, sedangkan untuk kegitan penanaman modal dalam negeri pada
tahun 2010 sebanyak 507 unit dan naik menjadi 594 unit pada tahun 2013.
Tabel 2.122
Jumlah Investor Berskala Nasional ( PMDN / PMA )
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. P M A - 1 1 1 1
2. P M D N - 507 754 610 594
3 T O T A L - 508 755 611 595
Sumber data : BP2T
b. Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)
Seiring dengan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Pinrang yang
menggunakan pembiayaan yang cukup besar khususnya dalam penanaman
investasi Daerah dapat digambarkan sebagai berikut: pada tahun 2010 jumlah
proyek yang dikelola sekitar 508 jenis kagiatan dengan nilai investasi sekitar Rp.
121.340.325.234.000,- dan pada tahun 2013 jumlah kegiatan sekitar 594, dengan
nilai investasi sekitar 220.552.700.000.000,-
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 93
Tabel 2.123 Jumlah Nilai Investasi ( PMDN / PMA )
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Proyek
- 508 755 611 594
2. Nilai Investasi
- 121.340.325.234 203.071.272.552 163.536.450.000 220.552.700.000
Sumber data : BP2T
c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ( PMDN / PMA )
Tenaga Kerja yang terserap pada lapangan kerja pada kegiatan yang
menggunakan modal asing hampir tidak ada di Kabupaten Pinrang, namun untuk
kegiatan dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri khususnya yang
terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek yang ditangani oleh Pemerintah
kabupaten cukup menunjukkan perkembangan. Pada tahunh 2010 jumlah tenaga
kerja yang terserap (PMA/PMDN) sekitar 2.067 dan mengalami peningkatan
penyerapan tenaga kerja menjadi 2.101 pada tahun 2013 dengan gambaran
sebagai berikut :
Tabel 2.124 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ( PMDN / PMA )
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah tenaga Kerja PMA / PMDN - 2.067 2.807 2,091 2,101
2. Jumlah Seluruh PMA / PMDN - 2.067 2.807 2,091 2,101
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 100 100 100 100
Sumber data : BP2T
d. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN ( Milyar)
Kenaikan dan Penurunan nilai realisasi PMDN investasinya dapat digambarkan
melalui data statistik dan laporan kegiatan penanaman modal secara menyeluruh.
2.3.1.17 Kebudayaan
a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan
Seni dan Budaya, Situs dan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Berdasarkan data untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana
penyelenggaraan dan benda budaya, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan dapat digambarkan sebagai berikut:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 94
Tabel 2.125 Kebudayaan
No
Budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan
budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah benda situs dan kawasan
cagar budaya di daerah
Jumlah benda situs dan kawasan
cagar budaya yang
dilestarikan
% benda situs dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan
1
1
20
30
13
43.33%
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
2.3.1.18 Kepemudaan dan Olah raga
a. Jumlah Organisasi Kepemudaan
Jumlah organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pinrang pada tahun
2009 sebanyak 4 organisasi dan bertambah menjadi 25 di tahun 2013. Jumlah
organisasi kepemudaan dapat dilihat melalui data dibawah ini.
Tabel 2.126
Jumlah Organisasi Pemuda
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kab. Pinrang 4 20 20 20 25
Jumlah 4 20 20 20 25
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
b. Jumlah Klub Olahraga
Dari data yang ada jumlah klub olahraga mengalami stagnan. Pada tahun 2009
klub olahraga yang berdiri berjumlah 50 dan untuk tahun 2012 dengan jumlah yang
sama yaitu 50. Jumlah klub olahraga berdasarkan data di bawah ini.
Tabel 2.127 Jumlah Klub Olahraga
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kab. Pinrang 50 50 50 50 52
Jumlah 50 50 50 50 52
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 95
c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Berdasarkan data dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan kepemudaan yang ada di
Kabupaten Pinrang dari kurun waktu 2009 hingga 2012 tidak mengalami
peningkatan ataupun penurunan atau mengalami stagnan dengan jumlah kegiatan
kepemudaan setiap tahunnya berjumlah 5 kegiatan. Jumlah kegiatan kepemudaan
dapat dilihat dari data dibawah ini :
Tabel 2.128
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kab. Pinrang 5 15 23 37 45
Jumlah 5 15 23 37 45
Sumber data :Pemuda dan Olah raga
d. Jumlah Kegiatan Olahraga
Di tahun 2009 jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Pinrang berjumlah 5 dan
mengalami kenaikan di tahun 2013 dengan 15 Jumlah kegiatan olahraga
berdasarkan data di bawah ini :
Tabel 2.129 Jumlah Kegiatan Olahraga
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kab. Pinrang 5 5 11 11 15
Jumlah 5 5 11 11 15
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
e. Lapangan Olahraga
Jumlah lapangan olahraga berdasarkan pada data yang ada mengalami stagnan
(tetap) di mana dalam kurun waktu tahun 2009-2013 jumlah lapangan olahraga
yang ada hanya 5 lapangan olahraga. Jumlah lapangan olahraga dapat dilihat
berdasarkan data dibawah ini.
Tabel 2.130 Jumlah Gedung / Lapangan Olahraga
. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kab. Pinrang 5 5 5 5 10
Jumlah 5 5 5 5 10
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 96
2.3.1.19. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
Kegiatan Pembinaan Politik daerah
Pembinaan terhadap LSM, OKP dan Ormas yang ada di Kabupaten Pinrang
selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2009-2014) mengalami pasang surut. Di
tahun 2009 jumlah pembinaan sebanyak 4 dan ditahun 2013 jumlah binaan tetap
4.Untuk pembinaan politik di daerah mengalami peningkatan mulai tahun 2009 ada
5 dan ditahun 2013 menjadi 11.Pembinaan terhadap LSM, ormas, OKP dan politik
didaerah berdasarkan data di bawah ini.
Tabel 2.131 Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Pembinaan terhadap LSM, OKP dan
OKP
4 2 2 4 4
2. Pembinaan Politik Daerah 5 12 12 12 12
Jumlah 9 16 16 16 16
Sumber data : Kesbang Pol dan Litmas
2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Otonomi Pemerintah Kabupaten Pinrang
1. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten
Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,
maka seseuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi
telah ditetapkan sebanyak 811 jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah
Kabupaten Pinrang.
Tabel 2.132 Jumlah Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Pinrang
No. Uraian Jumlah
1 2 3
1 Eselon II.a 1
2 Eselon II.b 32
3 Eselon III.a 60
4 Eselon III.b 94
5 Eselon IV.a 466
6 Eselon IV.b 258
Jumlah 811
Sumber data : Badan Kepegawaian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 97
2. Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten
Jumlah Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat dilihat
berdasarkan tabel berikut.:
Tabel 2.133 Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Pekerjaan Umum Daerah
6. Dinas PSDA
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Sosial, Pariwisata dan Kebudayaan
9. Dinas Kebersihan Pertamanan Kebakaran
10. Dinas Pertanian dan Peternakan
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
12. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
13. Dinas Kelautan dan Perikanan
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15. Dinas Koperasi dan UKM
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Mineral
18. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
19. Badan Lingkungan Hidup
20. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
21. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
22. Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan
23. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu & Penanaman Modal
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Inspektorat Kabupaten
26. Rumah Sakit Umum Lasinrang
27. Kantor Ketahanan Pangan
28. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
29. Kantor Polisi Pamong Praja
30. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
31. Kantor Kecamatan Lembang
32. Kantor Kecamatan Duampanua
33. Kantor Kecamatan Batulappa
34. Kantor Kecamatan Cempa
35. Kantor Kecamatan Patampanua
36. Kantor Kecamatan Tiroang
37. Kantor Kecamatan Mattiro Sompe
38. Kantor Kecamatan Paleteang
39. Kantor Kecamatan Watang Sawitto
40. Kantor Kecamatan Mattiro Bulu
41. Kantor Kecamatan Lanrisang
42. Kantor Kecamatan Suppa Sumber data : badan Kepegawaian
b. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk
Secara umum rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk di Kabupaten
Pinrang masih sangat rendah. Peningkatannya pun tergolong rendah, pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 98
tahun 2009 rasio hanya pada kisaran 0,43 % dan pada akhir tahun 2013 hanya
naik sekitar 4,39 %.
Tabel 2.134 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah polisi pamong praja 15 15 38 157 160
2. Jumlah penduduk 342.118 354.652 354.652 360.019 361.293
Rasio jumlah polisi pamong
praja per 10.000 penduduk
0.43
0.43
1.07
4.37
4,39
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018/ Satpol PP
c. Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk
Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Pinrang masih sedikit lebih baik dari rasio
Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2009 rasio Linmas sebesar 29,63 % dan
pada tahun 2013 justru mengalami penurunan yakni 28,59% atau mengalami
penurunan sebesar 1,04 %. Tabel Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.135 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Linmas 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
2. Jumlah penduduk 351.042 351.118 354.652 359.040 363.691
Rasio jumlah linmas per 10.000
penduduk
29.63 29.62 29.32 28.97 28,59
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
d. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa / Kelurahan
Rasio jumlah Pos Siskamling per desa/kelurahan tidak mengalami peningkatan
atau mengalami stagnan tiap tahunnya. Hal tersebut secara detail dapat dilihat
pada tabel berikut.
Tabel 2.136 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah pos siskamling 312 312 312 312 312
2. Jumlah desa/kelurahan 104 104 104 104 108
Rasio 3.00 3.00 3.00 3.00 2,9
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 99
e. Penegakan PERDA
Rasio penegakan Perda pada tahun 2009 adalah sebesar 4 Penegakan dan
pada tahun 2013 sebesar 3 tindakan. Peningkatan dapat dilihat pada kurun
waktu 2009 ke 2010 yakni 14 tindakan penegakan.Secara lebih detail, data
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.137 Rasio Penegakan Perda
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda 4 14 6 6 3
2. Jumlah Pelanggaran Perda 4 14 6 6 3
Rasio 100 100 100 100 100
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
f. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
Cakupan patroli petugas Satpol PP cenderung berada pada angka yang
stagnan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 angka yakni 4 cakupan
dan pada tahun 2013 juga pada angka 4 cakupan. Peningkatan signifikan
hanya terjadi pada kurun waktu 2010 ke 2011 yakni dari 6 ke 14 angka
cakupan. Secara lebih detail, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.138
Jumlah Ckupan Patrol Petugas PP
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Patroli petugas satpol PP
pemantauan dan penyelesaian
pelanggaran K3 dalam 24 jam
4
6
14
3
4
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
g. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman,
keindahan)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
untuk tahun 2009 sebesar 4 pelanggaran dan pada tahun 2013 sebesar
sebesar 5 pelanggaran.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 100
Tabel 2.139 Rasio Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Penyelesaian pelanggaran K3 4 14 14 3 5
2. Jumlah pelanggaran K3 4 14 14 3 5
Rasio 100 100 100 100 100
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
h. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Pinrang
Jumlah Petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Pinrang tiap tahunnya
menunjukkan jumlah yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh perekrutan
terus dilakukan jika ada petugas yang berhalangan tetap (meninggal dunia atau
mengundurkan diri).
Tabel 2.140
Petugas Perlindungan Masyarakat
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1.
Jumlah petugas perlindungan
masyarakat 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
2.3.1.21. Ketahanan Pangan
a. Regulasi Ketahanan Pangan
Regulasi ketahanan pangan daerah untuk Kabupaten Pinrang adalah 1
peraturan dan setelahnya belum ada penambahan sehingga pada tahun 2013
tetap 1 peraturan.
Tabel 2.141 Regulasi Ketahanan Pangan
No. Uraian Satuan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Regulasi Ketahanan Pangan Dokumen - - 1 1 1
Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 101
b. Ketersediaan Pangan Utama
Dari data dibawah ini memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama
(beras) di Kabupaten Pinrang mengalami surplus dari kebutuhan komsumsi
penduduk Kabupaten Pinrang.
Tabel 2.142 Ketersediaan Pangan Utama
No. Uraian Satuan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Rata-rata komsumsi beras Kg/Kap/Tahun 111,9 109,7 106,4 104,8 102,5
2. Komsumsi beras penduduk Kg/Tahun 125 123 121 118 115
3. Ketersediaan pangan utama % 79,6 80,1 82,8 86,6 88,0
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan
2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Rata Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM )
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat pada
tahun 2009 sampai 2013 dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut :
Tabel 2.143
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah LPM 104 104 106 106 106
2. Jumlah KLP binaan LPM 208 312 318 318 318
3. Rata-rata jumlah LPM 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
b. Rata Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu lima tahun
mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 sebesar 2.297 dan pada
tahun 2013 sebesar 2.344
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 102
Tabel 2.144 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah PKK 2.297 2.152 2.344 2.344 2.344
2. Jumlah Kelompok Binaan 8.874 9.362 8.098 4.160 4.160
3. Rata-rata jumlah Kelompok
Binaan
3.86 4.33 3.45 1.77 1.77
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
c. Jumlah LPM Berprestasi
Persentase jumlah LPM yang berprestasi setiap tahunnya tidak mengalami
perubahan atau mengalami stagnan. Di tahun 2009-2013 LPM yang berhasil
tiap tahunnya hanya 12 LPM.
Tabel 2.145 Jumlah LPM Berprestasi
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah LPM 104 104 104 104 108
2. Jumlah LPM berprestasi 12 12 12 12 13
3. LPM berprestasi (%) 11.54 11.54 11.54 11.11 12,03
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
d. PKK Aktif
Persentase jumlah PKK aktif dari tahun 2009 sebesar 80 % dan pada tahun
2013 sebesar 81 %, artinya kenaikannya hanya sekitar 1 %.
Tabel 2.146
Persentase PKK Aktif Kabupaten Pinrang
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah PKK 2.297 2.152 2.344 2.344 2.344
2. Jumlah PKK aktif 1.838 1.722 1.899 1.899 1.899
3. PKK aktif (%) 80 80 81 81 81
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 103
e. Posyandu Aktif
Persentase jumlah posyandu aktif didukung dengan meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang arti kesehatan. Berdasarkan data yang dapat dilihat
bahwa di tahun 2009 posyandu yang aktif sekitar 90.37 % dan di tahun 2013
meningkat menjadi 96,88 %. Berikut tabel dibawah ini :
Tabel 2.147
Persentase Posyandu Aktif
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Total posyandu 353 354 363 353 353
2. Jumlah posyandu aktif 319 349 342 342 342
3. Posyandu aktif (%) 90.37 98.59 94.21 96.88 96.88
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
f. Swadaya Masyarakat Terhadap program Pemberdayaan Masyarakat
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat cenderung
mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 2.148 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program
Pemberdayaan Masyarakat
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Nilai swadaya masyarakat (%) 17.60 4.08 2.502.02 2,87 3,04
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
g. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Tabel 2.149
Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
No. Uraian
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Nilai swadaya masyarakat (%) 17.32 4.06 2.48 1.99 2,02
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 104
2.3.1.23. Kearsipan
a. Peningkatan Sumber daya Manusia Pengelola Kearsipan
Angka pengelolaan kearsipan menunjukkan angka yang relatif rendah. Pada
tahun 2010 terdapat 40 orang staf pengelola atau sebesar 3 % dan meningkat
pada tahun 2013 sebesar 45 orang atau sekitar 8 %. Secara lebih detail dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.150
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan
No. Bidang / urusan Satuan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pengelolaan arsip secara
baku % - 3 4 10 7
2. Peningkatan SDM
pengelolaan kearsipan orang - 40 - 41 45
Sumber data :Kantor Perpustakaan & Arsip
Komunikasi dan Informatika
a. Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal
Dari data dibawah ini terlihat bahwa selama kurun waktu lima tahun (2009-
2013) jumlah lembaga penyiaran di Kabupaten Pinrang tidak mengalami
pertumbuhan dengan jumlah penyiaran yang ada sebanyak 10.
Tabel 2.151
Jumlah Lembaga Penyiaran
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Televisi 9 9 9 9 9
2. Radio swasta 1 1 1 1 1
3. Radio publik 0 0 0 0 0
4. Radio komunitas 0 0 0 0 0
Jumlah 10 10 10 10 10
2.3.1.24. Perpustakaan
Setiap tahunnya mulai 2009 hingga 2013 jumlah perpustakaan, pengunjung
perpustakaan dan jumlah koleksi buku diperpustakaan mengalami peningkatan.
Berikut jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan untuk
kurun waktu 2009-2013 dalam bentuk tabel di bawah ini:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 105
Tabel 2.152 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Perpustakaan 43 60 69 77 81
2. Jumlah Pengunjung 4.395 5.743 16.477 20.248 17.313
3. Jumlah Koleksi Buku 16.295 18.028 20.041 21.610 23.349
Sumber data :Kantor Perpustakaan & Arsip
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Fokus layanan Urusan Pilihan diarahkan pada urusan pertanian, kehutanan, energi
sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri
dan ketransmigrasian.
2.3.2.1. Pertanian
a. Produktivitas Padi atau bahan Pangan Utama Lokal lainnya
Produktivitas bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Pinrang menunjukkan
perkembangan yang bervariasi dari tahun ke tahun karena dipengaruhi oleh
kondisi/iklim yang terjadi dan juga oleh hama.
Tabel 2.153
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton/pertahun)
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Padi 506.970 512.313 519.670 578.488 605.785
2. Jagung 81.581 93.582 75.005 87.832 94.940
3. Ubi 6.528 8.143 8.927 8.347 7.242
4 Kedelai 1.162 1.076 862 1.799 220
Sumber data :BPS, Pertanian & Peternakan
b. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB
Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB menunjukkan
angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari sektor pertanian kontribusinya
sebesar 56,50% dan pada tahun 2013 menurun menjadi 53,56 %. Sementara
di sektor perkebunan kontribusinya sebesar 201,39% dan pada tahun 2013
meningkat secara signifikan yakni sebesar 274,07 %.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 106
Tabel 2.154 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Sektor Pertanian ( % ) 56.50 55.32 55.04 54.13 53.86
2. Sektor Perkebunan ( % ) 201,39 242,95 263,15 268,61 274,07
Sumber data :BPS, Pertanian, perkebunan
c. Produksi Daging ( Kg) dari berbagai komoditas ternak di Kab. Pinrang
Kebutuhan akan produksi daging, khususnya daging sapi di Kab. Pinrang
semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan rumah
tangga maupun pedagang/pengusaha/warung makanan, demikian pula dengan
kebutuhan daging ayam potong, buras dan ayam petelur juga meningkat
tajam.
Tabel 2.155
Produksi Daging ( Kg) Dari Berbagai Komoditas Ternak di Kab. Pinrang
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Sapi 219.000 297.000 242.000 135.000 176.000
2. Kerbau 14.000 14.000 5.000 22.000 5.000
3. Kambing 4.000 36.000 36.000 75.000 44.000
4 Ayam Buras 20.000 37.000 7.000 17.000 5.000
6 Ayam Ras Pedaging 7.000 22.000 22.000 15.000 20.000
7 Itik 9.000 15.000 10.000 11.000 9.000
Sumber data :BPS, Pertanian dan Peternakan
2.3.2.2. Kehutanan
a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Pinrang sedikit mengalami
peningkatan kualitas melalui penanganan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis,
dimana pada tahun 2012 program penanganan lahan kritis seluas 13.851 dan
2013 dialokasikan seluas13.851Ha dan pada kegiatan ini dilakukan dengan
kerjasama lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
Berdasarkan Data Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan
bahwa pada tahun 2008 rehabilitasi hutan sebesar 540 Ha dan pada tahun
2012 mencapai 4,058 Ha.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 107
Tabel 2.156 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas Hutan dan Lahan Kritis
yg direhabilitasi ( Ha ) 3,300 3,140 3,687 4,058 4.429
2. Luas Total hutan dan Lahan
Kritis ( Ha ) 13.851 13.851 13.851 13.851 13.851
3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kritis ( % ) 23,82 22,67 26,62 29,30 31,98
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
b. Kerusakan Kawasan Hutan
Luas kerusakan hutan di Kabupaten Pinrang kurun waktu 2008 – 2012
cenderung mengalami penurunan, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi
Sulawesi menunjukkan bahwa pada tahun 2008 kerusakan hutan yang terjadi
di Kabupaten Pinrang seluas 26,577 Ha dan pada tahun 2012 sisa sekitar
15,750 Ha dari Total / Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang sekitar 71,605
Ha
Tabel 2.157 Kerusakan Kawasan Hutan
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas Kerusakan kawasan
Hutan 26,037 22,737 19,437 15,750 12,837
2. Luas Kawasan Hutan ( Ha) 71,605 71,605 71,605 71,605 71,605
3. Kerusakan Kawasan Hutan
(Ha) 36,36 31,75 27,14 22,00 17,93
Sumber data : RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018
c. Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Pinrang cenderung
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 kontribusinya
sebesar 70,27 % atau sebesar 179,55 M dan pada tahun 2013 menjadi 54,28
% atau sebesar 268,61 M.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 108
Tabel 2.158
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah kontribusi PDRB dari
Sektor Kehutanan (milyar)
179, 55
201,39
242,95
263,15
268,61
2. Jumlah PDRB ( milyar)
255,49
307,17 361,72 425,02 494,81
3. Kontribusi Sektor Kehutanan
terhadap PDRB ( % ) 70,27 65,56 67,16 61,91 54,28
Sumber data :BPS,
2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Pertambangan Tanpa Izin
Sampai saat ini izin pertambangan di Kabupaten Pinrang semakin diperketat
yang bertujuan untuk menghindari tyerjadinya penambangan–penambangan
liar, dan sampai saat Pemerintah Kabupaten Pinrang santiasa melakukan
pembinaan, penertiban dan pencegahan terjadinya penambangan liar .
Tabel 2.159 Pertambangan Tanpa Izin
No. Bidang / urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas Penambangan Liar
yang ditertibkan ( Ha ) - 18.5 10.8 5.9 8.00
2. Luas Areal; Penambagan liar
( Ha ) - 56.4 45.6 39.7 31.7
3. Pertambangan Tanpa Ijin (%) - 42.3 34.2 29.8 23.8
Sumber data :BPS,
b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kontribusi sektor Pertambangan terhadap Produk Domistik Regional Bruto
(PDRB ) di Kabupaten Pinrang mengalami penurunan setiap tahunnya dari
0,88 % pada tahun 2009 menjadi 98 % pada tahun 2013. Walaupun sektor
pertambangan bukan menjadi sektor unggulan namun kotribusinya terhadap
PDRB diharapkan bisa lebih meningkat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 109
Tabel 2.160 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
No. Bidang / urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kontribusi Sektor Pertambangan
terhadap PDRB (% ) 0.88 0.87 0.95 0.98 0.98
Sumber data :BPS,
2.3.2.4. Pariwisata
e. Kunjungan Pariwisata
Perkembangan Kepariwisataan di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya dapat
memberikan kontribusi terhadap PDRB karena objek kepariwisataan baru bisa
dikunjungi oleh wisatawan domestik , sedangkan untuk kunjungan wisatawan
asing masih sangat rendah.
Tabel 2.161
Kunjungan Pariwisata
No. Bidang / urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kunjungan Wisata (orang) - 20.630 19.273 19.272 -
Sumber data :BPS,
b Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Tabel 2.162
Kontribusi Sektor PariwisataTterhadap PDRB
No. Lapangan
Usaha
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Hotel 272,94 284,99 313,77 410,39 507,01
2. Restoran 349,59 392,18 462,46 570,19 677,92
3. Hiburan dan
Rekreasi 272,75 312,78 356,02 457,22 537,04
Total ( Juta
Rp ) 56.850.000 58.650.000 58.650.000 74.340.000 85.000.000
Rata-rata % 298,42 329,96 377,42 457,22 537,04
Sumber data :BPS,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 110
2.3.2.5. Perikanan dan Kelautan
a. Produksi Perikanan
Produksi Sektor Perikanan Kabupaten Pinrang untuk kurun waktu 2009 – 2014
mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2009 produksi ikan mencapai
31,002.92 ton dan pada tahun 2014 mencapai 42,710.20 ton yang meliputi
perikanan tangkap, perikanan darat, dan perikanan laut.
Tabel 2.163
Produksi Perikanan
No. Lapangan Usaha Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Produksi
perikanan tangkap
(ton)
11,609.80 11,646.73 11,768.13 11.907.22 12,082.90
2. Jumlah produksi
perikanan
budidaya ( ton )
19,393.12 24,126.40 29,010.11 28,849.30 30,627.30
Sumber data :BPS, Perikanan dan Kelautan
c. Komoditi Unggulan
Komoditi unggulan Kabupaten Pinrang antara lain udang, ikan banden, rumput
laut yang merupakan komoditi primadona dan punya prospek yang cukup cerah
untuk dikembangkan dengan penerapan teknologi. Pada tahun 2009 produksi
udang mencapai 2,561.12 Ton dan pada tahun 2013 sebanyak 3,796.60 ton,
Ikan bandeng pada tahun 2009 produksinya sekitar 15,812.34 ton, dan pada
tahun 2013 sekitar 17,453.70 ton dan untuk rumput laut produksinya pada tahun
2009 sekitar 440 ton, dan pada tahun 2013 mencapai3,659.90 ton.
Tabel 2.164 Komoditi Unggulan
No. Bidang /
Urusan
Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Udang ( ton ) 2,561.12 3,314.10 3,487.40 3,685.20 3,796.60
2. Ikan Bandeng
( Ton ) 15,812.34 17,762.20 17,265.13 17,346 17,453.70
3. Rumput Laut (
ton ) 440 2,458.50 3,856.80 3,890.20 3,659.90
Sumber data :BPS, Perikanan dan Kelautan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 111
d. Konsumsi Ikan
Konsumsi ikan di Kabupaten Pinrang cenderung meningkat setiap tahunnya.
Konsumsi ikan pada tahun 2009 mencapai 39.70 Kg dan pada tahun 2013
mencapai 41.87 Kg, artinya mengalami peningkatan sekitar 2.17 Kg.
Peningkatan komsumsi ini karena upaya pemerintah dalam mencanangkan
program gemar makan ikan sebagai upaya meningkatkan komsumsi protein
yang berasal dari ikan.
Tabel 2.165 Konsumsi Ikan
No. Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 39.70 40.90 41.00 41.52 41.87
2. Target Daerah ( Kg ) 40.64 40.77 40.90 41.13 41.26
3. Konsumsi ikan (% ) 97.69 100.32 100.24 100.95 101.48
Sumber data :BPS, Perikanan dan Kelautan
e. Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan mengalami
peningkatan yakni pada tahun 2009 sebanyak 12 kelompok dan pada tahun
2013 sebanyak 128 kelompok binaan, persentase kelompok yang dibina pada
tahun 2009 sebesar 6,22 % dan pada tahun 2013 mencapai 46,55 dengan rata
rata kenaikan sekitar 25,42 %
Tabel 2.166 Cakupan Bina Kelompok Nelayan
No. Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Kelompok Nelayan
yang dibina 12 31 61 94 128
2. Jumlah kelompok di daerah 193 214 250 265 275
3. % Kelompok yang dibina 6.22 14.49 24.40 35.47 46.55
Sumber data :BPS, Perikanan dan Kelautan
f. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Jumlah produksi ikan untuk nelayan pembudidaya sekitar 72,91 ton dari total
produksi sekitar 11.292,00 atau sekitar 0,65 % produksi kelompok nelayan
pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2014 jumlah produksi ikan untuk
kelompok nelayan (pembudidaya sekitar 7.141,25 ton sedangkan total produksi
ikan sekitar 11.808,06 ton pada tahun 2014 atau sekitar 60,48 %
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 112
Tabel 2.167 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
No. Bidang / Urusan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Produksi ikan kelompok nelayan (Pembudidaya ) (Ton)
72.91 188.34 2,817.84 4,398.35 7,141.25
2. Jumlah Produksi Ikan di daerah (Ton )
11,292.00 11,425.25 11,547.31 11,674.08 11,808.06
3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)
0.65 1.65 24.40 37.68 60.48
Sumber data :BPS, Perikanan dan Kelautan
2.3.2.6. Perdagangan
a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tabel 2.168
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Perdagangan, Hotel dan
Restoran ( milyar )
269.286
(11.29%)
291.401
(11.51%)
329.308
(12.14%)
374.507
(12.75%)
374.507
(12.75%)
2. Industri Pengolahan
(milyar)
108.197
(4.54%)
132.704
(5.24%)
143.286
(5.28%
155.480
(5.29%)
155.480
(5.29%)
3. Pertambangan 21.057
(0.88%)
22.136
(0.87%)
25.703
(0.95%)
28.894
(0.98%)
28.894
(0.98%)
4 Konsumsi rumah tangga - - - - -
Sumber data :BPS,
b. Ekport Bersih Perdagangan
Sampai saat ini Kabupaten Pinrang belum memiliki komoditi berdasarkan
ekspor bersih perdagangan.
Tabel 2.169
Tabel Ekport Bersih Perdagangan
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Ekport ( Juta Rp ) 0 0 0 0 0
2. Import ( juta Rp ) 0 0 0 0 0
3. SURPLUS ( JUTA Rp ) 0 0 0 0 0
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 113
2.4. Aspek daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah sesuai dangan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing
merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang
berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
Meskipun secara data kependudukan Kabupaten Pinrang mata pencaharian
Masyarakat Kabupaten Pinrang di Sektor pertanian masih menjadi lapangan kerja
terbesar (56,50%) tahun 2009, dibandingkan sektor Industri (3,95%) dan
Perdagangan (12,67 %). Namun Potensi sektor pertanian masih menjadi yang
paling besar dibanding dengan sektor-sektor lain sebagai sektor penyedia lapangan
kerja Kabupaten Pinrang kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian, diikuti
perdagangan, industri, dan jasa-jasa. Sektor pertanian merupakan penyedia utama
kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi
manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk
produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus
mengalami peningkatan.
Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif
untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan
pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Kemampuan ekonomi daerah
dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi
daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah
berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi
peningkatan daya saing daerah.
Kondisi perekonomian Kabupaten Pinrang kurung waktu 2009–2013 tumbuh cukup
baik dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 7,55% pertahun dengan
capaian pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,65%, pada tahun
2010 mencapai 6,23%, tahun 2011 mencapai 7,12%, tahun 2012 mencapai 8,12 %
dan pada tahun 2013 dicapai 8,72%. Untuk PDRB Kabupaten Pinrang berdasarkan
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di tahun 2009 mencapai Rp. 12.798.916 dan
pada tahun 2013 dengan capaian Rp. 21.500.000.
2.4.1.1. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita
Sebagian besar pendapatan masyarakat di Kabupaten Pinrang dipergunakan
untuk keperluan komsumsi makanan, dimana rata-rata pengeluaran konsumsi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 114
rumah tangga perkapita sebulan untuk komsumsi makanan, sedangkan yang
mengarah ke komsumsi non makanan masih dibawah komsumsi makanan
namun telah mengalami pergeseran sedikit demi sedikit yang menandakan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 2.170 Persentase Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga Per Kapita
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Total pengeluaran RT pangan 41.443 44.063 40.465 42.178 43.837
2. Jumlah RT 77.988 79.580 81.914 86.840 91.766
Persentase 53,14 55,37 49,40 48,57 47,77
Sumber data :BPS,
b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita menunjukkan persentase
peningkatan meskipun pada angka yang relatif rendah. Pada tahun 2009
menunjukkan angka 46,86 % dan pada tahun 2013 di angka 52,26 %. Secara
lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.171 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Total pengeluaran RT Non
pangan 36.545 35.516 41.448 44.662 47.957
2. Jumlah RT 77.988 79.580 81.914 86.840 91.766
Persentase (%) 46,86 44,63 50,60 51,43 52,26
Sumber data :BPS,
c. Produktivitas Total Daerah
Untuk mengukur kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas total
daerah masing-masing sektor lapangan usaha PDRB. Ini dapat
menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas dalam meningkatkan
atau mendorong perekonomian di Kabupaten Pinrang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 115
Tabel 2.172 Produktivitas Per Sektor
No.
Uraian
2009 2010 2011 2012 2013
Rp Milyar
% Rp
Milyar %
Rp Milyar
% Rp Milyar % Rp
Milyar %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. PDRB (atas
dasar harga
berlaku)
Pertanian 2.539.541,90 56.50 2,927,094.46 55.32 3,421,853,09 55.04 3,917,694.60 54.13 4.376.000,73
Pertambangan
dan Penggalian 37,586.13 0.84 41,602.24 0.79 51,593.44 0.83 63,689.98 0.88 1.587.200,00
Industri
Pengolahan 177,386.13 3.95 228,382.71 4.32 263,343.81 4.24 300,424.50 4.15 339.290,00
Listrik, Gas dan
Air bersih 28,298.56 0.63 37,731.46 0.71 41,280.05 0.66 46,717.01 0.64 56,480,00
Konstruksi 179,096.09 3.99 196,112.18 3.71 241,604.07 3.89 287,240.70 3.97 0.730,00
Perdaganagan,
Hotel dan
Restoran
569,107.20 12.67 639,929.97 12.10 947,253.84 12.36 947,253.84 13.09 336.370,00
Pengangkutan
dan Komunikasi 172,402.89 3.84 224,335.13 4.24 330,726.97 4.57 330,726.97 4.57 386.760,00
Keuangan,
Sewa dan Jasa
Perusahaan
178,039.03 3.96 242,468.27 3.89 291,527.90 3.90 291,527.90 4.29 353.560,00
Jasa-jasa 612,252.97 13.63 789,860.87 14.93 905,235.95 14.56 1,052.253.23 14.54 1.208.920.00
2 Jumlah
Angkatan Kerja 7.344 15.716 13.884 13.238 52,07
Sumber data :BPS,
d. Nilai Tukar Petani
Nilai Tukar Petani (NTP) dapat diukur dari besarnya indeks yang diterima
petani dengan jumlah indeks yang diterima petani. Pada indikator NTP di
Kabupaten Pinrang dengan melihat tabel dibawah ini menunjukkan
peningkatan yang disebabkan oleh tingginya produksi komoditas pertanian
khususnya padi sawah, sementara, harga sarana pertanian terutama pupuk
dan harga barang jasa yang relatif stabil. Ini menjadikan kenaikan indeks harga
hasil produksi pertanian lebih tinggi jika dibandingkan harga barang dan jasa
yang dibutuhkan oleh petani, sehingga petani mengalami keuntungan dari
usaha tani tersebut dan tercapainya perbaikan daya beli.
Tabel 2.173 Nilai Tukar Petani
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Indeks yang diterima petani (It) - - - - -
2. Indeks yang dibayar petani (Ib) - - - - -
Nilai tukar petani - - - - -
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 116
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
2.4.2.1. Perhubungan
a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Tabel 2.174
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Panjang jalan 724,60 724,60 863,9 863,9 863,9
2. Jumlah kendaraan
(mobil) 199.129 120.213 121.715 122.978 124.167
Rasio 0,004 0,006 0,007 0,007 0,0069
Sumber data : RPJMD Prov Sul Sel
2.4.2.2. Penataan Ruang
a. Ketaatan Terhadap RTRW
Persentase realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW dapat dilihat
dari tabel berikut ini :
Tabel 2.175. Ketaatan Terhadap RTRW
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Realisasi RTRW 588,53 686,62 784,70 882,80 980,89
2. Rencana peruntukan
RTRW
1.961,77 1.961,77 1.961,77 1.961,77 1.961,77
Rasio (1/2) 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50
Sumber data : RTRW Kab. Pinrang
b. Wilayah Produktif
Persentase luas wilayah produktif terhadap luas seluruh wilayah budidaya
sebesar 0,83 % pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 menjadi 0,84.
Tabel 2.176 Wilayah Produktif
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas wilayah produktif
(Km2)
930,96 931,44 931,63 932,63 939,18
2. Luas seluruh wilayah
budidaya (Km2) 1.123,47 1.123,47 1.123,47 1.123,47 1.123,47
Rasio (%) 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84
Sumber data : RTRW kab. Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 117
c. Luas Wilayah Industri
Luas wilayah industri di Kabupaten Pinrang merupakan realisasi luas wilayah
industri terhadap luas rencana budidaya sesuai dengan RTRW. Persentase
luas wilayah industri di Kabupaten Pinrang dapat diurai menurut tabel berikut ;
Tabel 2.177 Persentase Wilyah Industri
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas wilayah industri
(Km2) 9,545 9,61 9,62 9,63 9,64
2. Luas seluruh wilayah
budidaya (Km2) 1.123,47 1.123,47 1.123,47 1.123,47 1.123,47
Rasio (1/2) 0,0085 0,0086 0,0086 0,0086 0,0086
Sumber data : RPJMD Prov Sul Sel
d. Luas Wilayah Banjir
Persentase luas wilayah banjir
Tabel 2.178 Persentase Luas Wilayah Banjir
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas wilayah kebanjiran 8.450 8.500 8.412 8.367 8.287
2. Luas seluruh wilayah
budidaya 112.347 112.347 112.347 112.347 112.347
Rasio (1/2) 0.075 0,076 0.075 0.074 0.074
Sumber data : Data Diolah RTRW Kab. Pinrang
e. Luas Wilayah Perkotaan
Persentase luas wiyah perkotaan dari seluruh wilayah budidaya
Tabel 2.179
Persentase Luas Wilayah Perkotaan
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Luas wilayah perkotaan 1.082 1.093 1.099 1.110 1.121
2. Luas seluruh wilayah
budidaya 112.347 112.347 112.347 112.347 112.347
Rasio (1/2) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Sumber data : Data Diolah RTRW Kab. Pinrang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 118
2.4.2.3. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Tabel Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari
jenisnya dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) yang masing-masing terdiri dari Bank Konvensional
dan Bank Syariah. Berikut adalah tabel jenis dan jumlah bank di Kabupaten
Pinrang.
Tabel 2.180 Jenis dan Jumlah Bank
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Bank Umum
Konvensional 7 7 8 8 8
Syariah 0 0 0 0 2
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Konvensional 0 0 0 0 0
Syariah 0 0 0 0 0
Sumber data : BPS
b. Tabel Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan / Hotel
Jumlah hotel, kamar dan tempat tidur di Kabupaten Pinrang secara detail dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.181
Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah Hotel (unit) 10 10 10 9 10
2. Jumlah Kamar (unit) 156 171 175 169 204
3. Jumlah Tempat Tidur (buah) 286 277 290 246 306
Sumber data : BPS
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 119
2.4.2.4. Lingkungan Hidup
a. Persentase Rumah Tangga ( RT ) yang Menggunakan Air Bersih
Air bersih sangat krusial dan esensial dalam peningkatan derajat kesehatan
penduduk agar dapat hidup lebih sehat dan terkait pula dengan pola hidup
yang bersih, baik itu lingkungan maupun sumber air.
Tabel 2.182
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih
No. Sumber Air Bersih Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Leding (perpipaan) 3.484 3.639 4.177 4.678 4.915
2. Sumur terlindungi 30.239 3.259 32.306 32.955 33.829
3. Sumur tidak terlindungi 4.511 4.073 3.719 3.692 3.548
4. Mata air terlindungi 3.799 3.816 3.795 3.723 3.723
5. Mata air tidak terlindungi 1.390 1.360 1.168 1.141 1.089
6. Sungai/danau/waduk 1.694 1.634 1.520 1.520 1.401
7. Pompa air 28.190 28.220 28.870 28.712 28.791
8. Air hujan 217 212 206 200 190
9. Air kemasan 7.230 7.170 6.890 6.880 6.811
10. Lainnya 140 129 110 109 87
11. Total jumlah rumah tangga
yang menggunakan air bersih
65.929 67.146 69.354 70.274 71.448
12. Jumlah rumah tangga 80.894 81.914 82.761 83.610 84.384
13. Persentase rumah tangga
yang menggunakan air bersih
81,5 81,97 83,8 84,05 84,67
2.4.2.5. Komunikasi dan Informatika
a. Rasio Ketersediaan daya Listrik
Tabel 2.183 Rasio Ketersediaan Daya Listrik
No. Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Kebutuhan
- Rumah tangga
- Komersial
- Publik
- Industri
2. Susut dan Losses (T&D)
3. Susut pemakaian sendiri
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 120
4. Total susut dan losses
5. Faktor beban
6. Produksi
7. Beban puncak
8. Kapasitas terpasang (existing)
9. Kapasitas dibutuhkan
10. Total kapasitas system
11. Daya tambahan
b. Persentase Rumah Tangga ( RT ) yang Menggunakan Listrik
Penggunaan listrik rumah tangga di Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya
terpenuhi sesuai jumlah rumah tangga yang ada.
Tabel 2.184
Rasio Rumah Tangga Pengguna Listrik
No. Uraian Satuan Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jumlah rumah tangga
pengguna listrik Jumlah 67.953 69.873 71.934 74.942 77.950
2. Jumlah seluruh rumah
tangga Jumlah
80.894 81.914 82.761 83.610 84.384
% Rumah tangga
pengguna listrik % 84 85 87 90 92
Sumber data : BPS
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
2.4.3.1. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Tabel Angka Kriminalitas
Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan
kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim investasi di daerah.
Terselenggaranya pemerintahan yang baik jika pemerintah dapat memberikan
rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan
masyarakat serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan
kualitas tindak kriminal dapat diminimalisir.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 121
Tabel 2.185 Angka kriminalitas Tahun 2011-2013
No. Jenis Kriminal
Tahun
2011 2012 2013
Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai
1 2 7 8 9 10 11 12
1. Jumah kasus narkoba 29 29 47 47 56 56
2. Jumlah kasus pembunuhan 0 0 5 5 2 2
3. Jumlah kasus seksual 1 3 4 7 8 7
4. Jumlah kasus penganiyaan 41 44 179 148 155 140
5. Jumlah kasus pencurian 26 7 82 29 79 31
6. Jumlah kasus penipuan 2 2 12 21 10 9
7. Jumlah kasus pemalsuan uang 0 0 2 2 1 2
8. Total jumlah tindak criminal selama
1 (satu) tahun 99 85 331 259 311 247
9. Jumlah penduduk 354.652 360.019 363.691
10. Angka kriminalitas (8)/(9) 0,03 0,09 0,08
Sumber data : Polres Pinrang
b. Jumlah Demonstrasi
Jumlah demonstrasi di Kabupaten Pinrang cenderung didominasi oleh bidang
politik. Hal ini disebabkan oleh dinamika perpolitikan sebagai imbas kondisi
nasional. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.186
Jumlah Demonstrasi
No. Jenis kriminal Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Bidang politik 1 4 22 18 14
2. Bidang ekonomi 0 0 0 0 0
3. Kasus pemogokan tenaga kerja 0 0 0 0 0
4. Jumlah demonstran/ unjuk rasa 1 4 22 18 14
Sumber data : Kesbang Pol dan Linmas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 122
2.4.4. Fokus Sumber daya Manusia
2.4.4.1. Ketenaga Kerjaan
a. Tabel Rasio Ketergantungan
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator
yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara maju atau
Negara yang berkembang. Semakin tinggi persentase defendency ratio
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk
yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi. Jika makin rendah menunjukkan rendahnya beban yang
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum
produktif dan tidak produktif lagi. Ada 2 kelompok usia ketergantungan di
Kabupaten Pinrang yaitu kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan
kelompok usia tidak produktif (usia<15 dan 64> tahun) yang dapat dilihat dari
tabel berikut :
Tabel 2.187 Rasio Ketergantungan
No. Penduduk Tahun
2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7
1. Jumlah penduduk usia < 15 tahun
128.143 132.052 114.811 121.292 111.302
2. Jumlah penduduk usia >64 tahun
9.596 10.280 21.845 19.250 23.010
3. Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2)
137.739 142.332 136.656 140.542 134.312
4. Jumlah penduduk usia 15-64 tahun
204.379 211.035 217.996 219.477 226.981
5. Rasio ketergantungan (3)/(4) 67 67 63 64 59
2.5. Keterkaitan Dokumen Perencanaan
2.5.1. Keterkaitan dengan RPJPN, RPJMN , RPJMD Prov, RPJMD Kab.
Keterkaitan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 2.188 Keterkaitan, RPJPN, RPJMN, RPJMD Prov.dan RPMD Kab.
RPJPN 2005 -2025
R P J M N 2009 - 2014
RPJMD SUL - SEL 2013-2018
RPJMD KAB. PINRANG 2014-2019
V I S I V I S I V I S I V I S I
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN
SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA BTAHUN 2018
TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA SECARA DINAMIS MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN, AKSELERASI PRODUKTIVITAS KAWASAN, DAN REVITALISASI PERAN POROS UTAMA PEMENUHAN PANGAN NASIONAL
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 123
1. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap berdasarkan falsafah pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berbudaya saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum
4. Mewujudkan Indonesia Aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Misi 1. Melanjutkan Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera Misi 2. Memperkuat Pilar Pilar Demokrasi Misi 3. Memperkuat Dimensi keadilan di semua bidang
1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religious dan kerukunan intra dan antar ummat beragama
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan social dan kelestarian lingkungan
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik.
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh
2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
PRIORITAS
PRIORITAS/
AGENDA TUJUAN TUJUAN
Peningkatan Kemampuan SDM dan Teknologi
Kondisi aman dan damai yang makin mantap
Kesejahteraan rakyat terus membaik
Pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan
Daya saing semakin kuat dan kompetitif
Ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan energy
Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh
Agenda I Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat Agenda II Perbaikan tata kelola Pemerintahan Agenda III Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV Penegakan hukum dan Pemberantasan korupsi
1. Meningkatkan kualitas kehidupan religious masyarakat dan kerukunan intra dan antar ummat beragama
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, meningkatkan kualitas kesejahteraan social, meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam
3. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan akses dan layanan kesehatan , meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur
1. Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan
3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan local
4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
5. Menguatkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 124
4. Meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum, meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
6. Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, memelihara harmoni social dan kesatuan bangsa.
7. Mewujudkan Pemerintahan yang baik.
toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan
8. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
12. Mengembangkan daya tarik investasi
13. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
14. Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
15. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan public
17. Mewujudkan percepatan reformasi birokras
18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
19. Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri
20. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah
21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab II Hal. 125
Tabel . 2.189
Target Indikator Makro Sosial Ekonomi Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
N0
URAIAN
TARGET RPJMD
PROV.SULSEL 2013 - 2018
TARGET MAKRO RPJMD KAB.PINRANG TAHUN 2014-2019
2014 (Tahun transisi
)
2015
2016
2017
2018
2019
KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Angka Melek Huruf (%) 95,00 91,99 92,71 93,07 93.43 93,79 94,15
2 Ketimpangan
Pendapatan (Gini
Ratio)
0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
3 Tingkat Pengangguran
terbuka ( % ) 5,30 7,6 7,4 7,2 7,0 6,5 5,0
4 Penduduk Miskin (% ) 5,0 - 6,5 13,32 13,00 12,25 12.00 11,OO 10,00
5 PDRB Perkapita (Juta ) 30,20 23,085 25.124 27.163 29.202 31.241 33.280
6 Pertumbuhan Ekonomi
( % ) 8.0-8.4 7.00 7,5 7,6 7,9 8,0 8,5
7 Angka Harapan Hidup
(Thn) 73,10 72,81 73,12 73,43 73,74 74,05 74,36
8 Rata rata Lama
sekolah ( Thn) 8,12 7,22 7,62 7,89 8,16 8,43 8,70
9 Daya Beli ( Rp ) 662 ,78 645,86 648,71 651,56 654,41 657,26 660,11
10 IPM 76,50 –
77,50 74,87 75,83 76,31 76,79 77,27 77,75
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 126
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara
optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian
sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan (money follow function).
Analisis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang dimaksudkan
untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan
daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis
pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan
daerah.
Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten
Pinrang terlebih dahulu harus disajikan jenis obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.
Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu
pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada
dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan
dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah akan dianalisis untuk
memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.
Selanjutnya, dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan
daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan
daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka
pendanaan pembangunan daerah.
Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat
mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:
(1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
(2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan
lain-lain);
(3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
(4) Kebijakan dibidang keuangan negara.
Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam
gambar di bawah ini.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 127
Angka rata-rata
pertumbuhan
setiap objek
pendapatan daerah
Kebijakan intensifikasi
dan ekstensifikasi
Tingkat
Pertumbuhan
Pendapatan
daerah
Kebijakan di bidang
Keuangan Negara
Asumsi indikator
makro ekonomi
Gambar 3.1
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah
Sebagaimana gambar diatas, pendapatan daerah pada dasarnya ditunjang oleh 3
(tiga) faktor utama, yaitu Indikator Makro Ekonomi, Kebijakan Keuangan Negara dan
Kebijakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil dari faktor pembangun ini adalah
didapat Pertumbuhan Pendapatan Daerah. Untuk lebih mendapat gambaran, akan
disajikan perkembangan kinerja keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan
masa lalu.
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah
Untuk dapat melihat kinerja Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten
Pinrang dapat dilihat perkembangan realisasi dan pertumbuhan pendapatan daerah
dari tahun 2009 hingga tahun 2013 sebagai berikut :
a. Pendapatan Daerah.
Gambaran tentang pendapatan daerah yang disajikan mengimformasikan
mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten
Pinrang tahun 2009 -2013 sebagaiamana tertuang pada table 3.1 di bawah ini :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 128
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten PinrangTahun 2009 s/d Tahun 2013
No. Uraian
2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata Pertumbuhan
(%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PENDAPATAN 486,076,784,922.22 595,225,594,396.29 715,931,630,526.94 739,081,285,021.44 856,676,702,062.59 15.47
1.1. Pendapatan Asli Daerah 26,722,938,346.22 21,008,952,488.40 26,639,115,860.44 29,604,658,585.49 52,047,346,773.39 23.09
1.1.1. Pajak daerah 4,584,425,584.00 3,997,867,294.00 5,178,637,722.00 6,940,219,468.00 9,469,550,419.00 21.80
1.1.2. Retribusi daerah 10,408,370,428.24 8,882,584,733.56 12,556,485,548.00 10,881,454,895.00 6,229,570,110.00 (7.35)
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 5,520,143,282.94 4,957,508,352.96 6,228,142,983.00 6,174,983,972.73 6,237,066,336.00 3.90
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 6,209,999,051.04 3,170,992,107.88 2,675,849,607.44 5,608,000,249.76 30,111,159,908.39 120.49
1.2. Dana Perimbangan 421,922,037,092.00 446,104,372,309.00 503,084,710,483.00 578,559,528,699.00 666,820,196,615.00 12.19
1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 26,050,522,092.00 32,347,073,309.00 31,659,045,483.00 31,482,989,699.00 29,421,645,615.00 3.73
1.2.2. Dana alokasi umum 346,659,515,000.00 365,266,099,000.00 419,945,865,000.00 502,508,309,000.00 574,244,531,000.00 13.57
1.2.3. Dana alokasi khusus 49,212,000,000.00 48,491,200,000.00 51,479,800,000.00 44,568,230,000.00 63,154,020,000.00 8.24
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 37,431,809,484.00 128,112,269,598.89 186,207,804,183.50 130,917,097,736.95 137,809,158,674.20 65.79
1.3.1 Hibah 0.00 1,150,000,000.00 0.00 0.00 1,422,797,500.00 5.93
1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)
14,031,572,484.00 18,917,779,450.89 20,945,530,133.50 24,816,975,226.95 28,355,200,574.20 19.57
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 12,937,857,000.00 93,625,401,948.00 146,431,683,520.00 85,508,242,000.00 89,517,237,000.00 160.78
1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
10,462,380,000.00 14,419,088,200.00 18,830,590,530.00 20,591,880,510.00 18,513,923,600.00 16.92
Sumber : Sumber DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 129
Memperhatikan table 3.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah
cenderung meningkat dari tahun 2009 sebesar Rp. 486,07 milyar hingga mencapai
Rp. 856,67 milyar pada tahun 2013 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar
15,47 %.
Dari 4 (empat) Komponen pembentuk PAD dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 23,09 %, Peningkatan terbesar disumbang oleh komponen Lain-lain PAD
yang sah dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 120,49 % dan yang
terendah adalah komponen retribusi daerah dengan tingkat pertumbuhan minus
yaitu sebesar (7,35 %)
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah
belum diketahuinya secara pasti besar potensi PAD, sehingga target yang
ditetapkan tidak didasarkan atas asesmen potensi yang dimilki dan setelah
berlakunya UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sehingga ada beberapa regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang
tidak berlaku lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat regulasi,
kelembagaan pendapatan daerah serta personil agar tidak berimplikasi pada
penurunan penerimaan pemdapatan Daerah. Adapun penerimaan pendapatan
daerah dari Dana Perimbangan relatif tanpa masalah yang berarti kecuali DAK yang
memerlukan dana pendamping daerah minimal 10 % dari jumlah DAK, sehingga
mengurangi porsi penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan daerah, dan
mengenai lain-lain pendapatan daerah yang sah sangat fluktuatif karena
penerimaan ini bukan bersumber dari potensi yang dimilki oleh daerah, melainkan
sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah.
b. Belanja Daerah
Gambaran tentang realisasi Belanja daerah yang disajikan menginformasikan
rata-rata perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun 2009-
2013 sebagaimana tertuang dalam table 3.2 di bawah ini :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 130
2009 2010 2011 2012 2013
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 BELANJA
1.1. Belanja Tidak Lngsung 274.420.814.085 337.109.337.591 376.746.077.890 427.973.740.090 497.638.775.297 16,12
1.1.1. Belanja Pegawai 253.019.749.549 308.740.027.053 351.669.826.550 401.820.670.511 447.095.358.134 15,36
1.1.2. Belanja Bunga 856.235.028 2.517.129.831 562.402.995 72.066.016 52.683.831 17,91
1.1.3. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Belanja Hibah 2.889.332.000 3.472.250.000 2.754.960.800 4.771.877.000 29.504.025.218 147,75
1.1.5. Belanja Bantuan Sosial 2.524.344.000 2.994.505.700 4.004.626.900 449.900.000 354.500.000 14,4
1.1.6.Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan desa0 0 0 455.000.000 0 0
1.1.7.Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa13.732.153.508 17.540.876.307 15.278.209.445 19.105.797.563 18.552.741.114 9,25
1.1.8. Belanja Tidak Terduga 1.399.000.000 1.844.548.700 2.476.051.200 1.298.429.000 2.079.467.000 19,67
1.2. Belanja Langsung 260.783.244.254 234.482.195.528 316.850.245.351 284.383.052.717 316.422.461.245 6,52
1.2.1 Belanja Pegaweai 27.826.660.162 16.786.650.297 17.979.890.269 21.799.677.914 23.627.062.910 -0,73
1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.541.634.386 90.512.855.964 121.654.414.020 120.873.729.036 154.873.551.730 17,89
1.2.3 Belanja Modal 150.414.949.706 127.182.689.267 177.215.941.062 141.709.645.767 137.921.846.605 0,3
TOTAL BELANJA 535.204.058.339 571.591.533.119 693.596.323.241 712.356.792.807 814.061.236.542 16,12
No. Uraian
Rata-rata
Pertumb
uhan(%)
Tabel.3.2. Rata-rata Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
Sumber : DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 131
Memperhatikan tabel 3.2 diperoleh gambaran bahwa realisasi belanja tidak
langsung mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2009 sebesar Rp. 274,42
milyar hingga mencapai Rp.497,63 milyar pada tahun 2013 dengan rata-rata
peningkatan sebesar 16,12 %, sedangkan belanja langsung juga mengalami
kenaikan dari Rp.260,78 milyar pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 316,42
milyar pada tahun 2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,52 %.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja tidak terlepas dari
proses perencanaan dan penganggaran APBD yang belum sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan, meskipun penetapan APBD masih dapat ditetapkan tepat waktu.
Disamping permasalahan tersebut masih ada beberapa permasalahan yang perlu
mendapat perhatian diantaranya adalah realisasi belanja yang belum sesuai dengan
target anggaran kas, dan realisasi DAK yang masih terkadang terkendala dalam
pelaksanaannya serta proses pengadaan barang dan jasa yang masih perlu
pembenahan pada SKPD, demikian pula halnya proporsi realisasi belanja terhadap
anggaran sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.3. di bawah ini :
Tabel 3.3. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Pinrang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
Sumber : DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014
2009 2010 2011 2012 2013
(%) (%) (%) (%) (%)
A Belanja Tidak Langsung 51,27 58,98 54,32 60,08 61,13
1 Belanja Pegawai 47,28 54,01 50,7 56,41 54,92
2 Belanja Bunga 0,16 0,44 0,08 0,01 0,01
3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0
4 Belanja Hibah 0,54 0,61 0,4 0,67 3,62
5 Belanja Bantuan Sosial 0,47 0,52 0,58 0,06 0,04
6 Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0,06 0
7 Belanja Bantuan Keuangan 2,57 3,07 2,2 2,68 2,28
8 Belanja Tidak Terduga 0,26 0,32 0,36 0,18 0,26
B Belanja Langsung 48,73 41,02 45,68 39,92 38,87
1 Belanja Pegawai 5,2 2,94 2,59 3,06 2,9
2 Belanja Barang dan Jasa 15,42 15,84 17,54 16,97 19,02
3 Belanja Modal 28,1 22,25 25,55 19,89 16,94
No Uraian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 132
Memperhatikan tabel 3.3. diperoleh gambaran bahwa realisasi belanja tidak
langsung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun demikian pula proporsi
terhadap anggaran terus meningkat dari 51,27 % pada tahun 2009 meningkat
menjadi 61,13 % pada tahun 2013, sedangkan belanja langsung juga mengalami
peningkatan namun proporsinya terhadap anggaran menurun dari 48,73% pada
tahun 2009 turun menjadi 38,87 % pada tahun 2013.
3.1.2. Neraca Daerah
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan
Pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio
aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan
daerah, selanjutnya mengenai gambaran neraca daerah Kabupaten Pinrang dalam
kurung waktu tahun 2009-2013 disajikan pada table 3.4. berikut ini:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 133
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1 ASET - - - - -
2 ASET LANCAR - - - - -
3 Kas 7.025.886.933 16.469.410.624 13.127.554.526 30.148.589.768 66.240.638.797
4 Kas di Kas Daerah 6.629.547.906 15.445.834.475 13.047.728.638 30.038.426.729 65.448.711.423
5 Kas di Bendahara Pengeluaran 80.770.670 43.431.502 23.609.000 29.158.727 624.703.583
6 Kas di Bendahara Penerimaan 315.568.357 980.144.647 56.216.888 81.004.312 4.063.000
7 Investasi Jangka Pendek - - - - 163.160.791
8 Investasi Jangka Pendek - - - - -
9 Piutang 862.819.647 1.773.096.641 3.481.666.695 2.428.248.889 -
10 Piutang Pajak 480.004.271 1.140.042.267 1.658.401.866 1.750.840.206 4.131.709.332
11 Piutang Retribusi 65.190.302 - - - 850.194.026
12 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara - - - - -
13 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 116.538.800 421.538.800 426.538.800 - -
14 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat - - - - -
15 Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya (BUMD) - - - - -
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - - - -
17 Bagian Lancar Tuntutan Pembendaharaan - - - - -
18 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - 79.001.756 38.216.314 198.406.936
19 Piutang Lainnya 201.086.274 211.515.574 1.317.724.273 1.614.957.716 4.077.675.032
20 Penyisihan Utang Tak Tertagih - - - (975.765.347) (994.566.662)
21 Persediaan 4.170.223.474 4.556.458.681 4.659.675.065 4.270.843.258 6.876.780.829
22 Persediaan 4.170.223.474 4.556.458.681 4.659.675.065 4.270.843.258 6.876.780.829
23 Jumlah Aset Lancar 12.058.930.054 22.798.965.946 21.268.896.286 36.847.681.915 77.249.128.958
24 INVESTASI JANGKA PANJANG
25 Investasi Non Permanen 4.856.230.260 4.458.750.367 3.536.183.110 576.650.178 363.332.403
26 Pinjaman Kepada Perusahaan Negara - - - - -
27 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah 300.000.000 - - - -
28 Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - - - -
29 Investasi Dalam surat Utang Negara - - - - -
30 Investasi Dalam Proyek Pembangunan - - - - -
31 Investasi Non Permanen Lainnya 4.556.230.260 4.458.750.367 3.536.183.110 3.536.183.110 3.536.183.110
32 Investasi Dana Bergulir - - - - -
33 Dana Bergulir Tidak Dapat/Diragukan Tertagih - - - (2.959.532.932) (3.172.850.707)
34 Investasi Permanen 22.667.219.056 23.167.219.056 19.500.000.001 19.500.000.002 19.500.000.002
35 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 22.667.219.056 23.167.219.056 19.500.000.001 19.500.000.002 19.500.000.002
36 Investasi Permanen Lainnya - - - - -
37 Jumlah Investasi Jangka Panjang 27.523.449.316 27.625.969.423 23.036.183.111 20.076.650.180 19.863.332.405
Tabel 3.4 NERACA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2009 S/D 2013
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 134
38 ASET TETAP - - - - -
39 Tanah 165.696.369.455 166.565.859.955 170.269.770.741 172.829.582.911 173.142.422.211
40 Tanah 165.696.369.455 166.565.859.955 170.269.770.741 172.829.582.911 173.142.422.211
41 Peralatan dan Mesin 134.185.951.326 149.961.638.754 180.898.446.741 209.370.513.710 137.093.986.482
42 Alat-alat Berat 18.415.700.000 19.809.400.000 23.076.367.323 27.116.998.669 12.083.136.752
43 Alat-alat Angkutan 32.184.825.200 37.774.776.950 40.565.910.300 42.838.029.950 35.552.311.500
44 Alat Bengkel 827.685.000 1.118.325.000 863.683.000 798.406.000 361.619.500
45 Alat Pertanian dan Peternakan 1.317.793.500 1.822.538.500 1.414.467.000 1.499.517.000 556.824.000
46 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 61.274.025.925 66.588.366.605 75.169.094.470 92.437.487.138 52.915.879.914
47 Alat Studio dan Komunikasi 1.490.334.000 1.732.984.000 2.873.591.150 4.472.416.647 4.605.726.909
48 Alat Ukur 115.677.500 164.727.500 256.867.500 391.867.500 438.782.000
49 Alat-alat Kedokteran 9.135.359.801 9.581.356.001 14.489.699.594 14.602.189.594 9.488.802.297
50 Alat Laboratorium 9.363.050.400 11.300.264.198 22.009.716.404 25.042.551.212 21.085.403.610
51 Alat Keamanan 61.500.000 68.900.000 179.050.000 171.050.000 5.500.000
No Uraian 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
52 Gedung dan Bangunan 515.426.436.773 546.408.977.879 564.160.836.888 626.645.275.796 647.735.528.779
53 Bangunan Gedung 515.426.436.773 543.449.477.879 561.233.331.888 624.526.455.359 645.283.488.342
54 Bangunan Monumen 2.909.700.000 2.959.500.000 2.927.525.000 2.118.820.437 2.452.040.437
55 Jalan,Irigasi dan Jaringan 1.142.666.559.724 1.229.717.511.923 1.250.895.135.809 1.343.262.438.556 1.317.748.806.274
56 Jalan dan Jembatan 784.601.500.485 852.550.079.134 901.211.917.449 972.191.918.927 946.780.281.564
57 Banguna air (Irigasi) 356.611.036.334 375.161.184.889 340.485.046.888 360.627.307.707 360.089.029.471
58 Instalasi 1.196.299.900 1.748.524.900 1.277.626.000 1.769.515.200 601.774.000
59 Jaringan 257.723.000 257.723.000 7.920.545.472 8.673.696.722 10.277.721.240
60 Aset Tetap Lainnya 2.232.115.450 2.486.538.175 22.930.211.900 25.248.831.845 6.997.031.010
61 Buku dan Perpustakaan 994.600.450 1.142.023.175 21.746.956.150 23.556.802.340 6.218.108.467
62 Barang bercorak kesenian/kebudayaan 1.055.245.000 1.062.245.000 1.078.853.250 1.389.923.005 487.670.100
63 Hewan/ Ternak dan Tumbuhan 182.270.000 282.270.000 104.402.500 302.106.500 291.252.444
64 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - 121.195.774.186 97.377.947.666 58.469.216.810
65 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - 121.195.774.186 97.377.947.666 58.469.216.810
66 Akumulasi Penyusutan (341.130.517.009) (341.130.517.009) - - (508.566.218.138)
67 Akumulasi Penyusutan (341.130.517.009) (341.130.517.009) - - (508.566.218.138)
68 Jumlah Aset Tetap 1.619.076.915.719 1.754.010.009.677 2.310.350.176.265 2.474.734.590.484 1.832.620.773.429
69 DANA CADANGAN - - - - -
70 Dana Cadangan - - - - -
71 Dana Cadangan - - - - -
72 Jumlah Dana Cadangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 135
73 ASET LAINNYA - - - - -
74 Tagihan Penjualan Angsuran - - - - -
75 Tagihan Penjualan Angsuran - - - - -
76 Tuntutan Perbendaharaan - - - - -
77 Tuntutan Perbendaharaan - - - - -
78 Tuntutan Gaji Rugi - - - - -
79 Tuntutan Gaji Rugi - - - - -
80 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - -
81 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - -
82 Aset tak Berwujud 2.597.568.000,00 3.951.143.500,00 4.611.228.500,00 1.342.085.000,00 1.845.625.000,00
83 Aset tak Berwujud 2.597.568.000,00 3.951.143.500,00 4.611.228.500,00 1.342.085.000,00 1.845.625.000,00
84 Aset Lain-lain 14.880.700.716,59 10.025.190.037,09 221.408.136,32 84.717.317,00 8.158.635.814,38
85 Aset La in-la in 14.880.700.716,59 10.025.190.037,09 221.408.136,32 84.717.317,00 8.158.635.814,38
86 Jumlah Aset Lainnya 17.478.268.716,59 13.976.333.537,09 4.832.636.636,32 1.426.802.317,00 10.004.260.814,38
87 JUMLAH ASET 1.676.137.563.804,99 1.818.411.278.582,63 - - -
88 REKENING KORAN - SKPD - - - - -
89 Rekening Koran - SKPD - - - - -
90 Rekening Koran - SKPD - - - - -
91 Jumlah Rekening Koran - SKPD - - - - -
92 JUMLAH ASET - - 2.359.487.892.298,02 2.533.085.724.895,62 1.939.737.495.605,65
93 KEWAJIBAN - - - - -
94 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - - - - -
95 Utang Kepada Pihak Ketiga - 786.118.576,00 837.610.530,00 2.459.597.804,00 899.076.074,00
96 Utang Kepada Pihak Ketiga - 786.118.576,00 837.610.530,00 2.459.597.804,00 899.076.074,00
97 Utang Bunga 189.852.497,00 96.762.611,49 10.505.250,48 7.878.937,86 5.252.625,24
98 Utang Bunga 189.852.497,00 96.762.611,49 10.505.250,48 7.878.937,86 5.252.625,24
99 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 143.282.520,00 3.282.598.904,00 4.986.613.067,00 26.082.852,00 35.559.118,00
100 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 143.282.520,00 3.282.598.904,00 4.986.613.067,00 26.082.852,00 35.559.118,00
101 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 160.931.496,74 160.931.496,74 160.931.496,74 160.931.496,74 160.931.496,74
102 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 160.931.496,74 160.931.496,74 160.931.496,74 160.931.498,74 160.931.496,74
103 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - - -
104 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah La innya - - - - -
105 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 27.500.000.000,00 18.855.000.000,00 - - -
106 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 27.500.000.000,00 18.855.000.000,00 - - -
107 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - - -
108 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - - -
109 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi - - - - -
110 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obl igas i - - - - -
111 Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Lainnya - - - - -
112 Bagian Lancar Utang Jangka Pendek La innya - - - - -
113 Utang Jangka Pendek Lainnya 3.778.960.530,00 8.997.919.850,00 8.310.804.080,00 6.939.488.905,00 6.459.025.165,00
114 Utang Jangka Pendek La innya 3.778.960.530,00 8.997.919.850,00 8.310.804.080,00 6.939.488.905,00 6.459.025.165,00
115 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 31.773.027.043,74 32.179.331.438,23 14.306.464.424,22 9.593.979.995,60 7.559.844.478,98
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 136
Sumber : Dinas PPKAD Kabupaten Pinrang Tahun 2014
116 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - - - - -
117 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 804.657.483,70 643.725.986,96 482.794.490,22 321.862.993,48 160.931.495,74
118 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 804.657.483,70 643.725.986,96 482.794.490,22 321.862.993,48 160.931.495,74
119 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - - -
120 Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - - -
121 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - - -
122 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - - -
123 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - - -
124 Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - - -
125 Utang Dalam Negeri - Obligasi - - - - -
126 Utang Dalam Negeri - Obligasi - - - - -
127 Utang Jangka Panjang Lainnya - - - - -
128 Utang Jangka Panjang Lainnya - - - - -
129 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 804.657.483,70 643.725.986,96 482.794.490,22 321.862.993,48 160.931.495,74
130 JUMLAH KEWAJIBAN 32.577.684.527,44 32.823.057.425,19 14.789.258.914,44 9.915.842.989,08 7.720.775.974,72
132 EKUITAS DANA - - - - -
133 EKUITAS DANA LANCAR - - - - -
134 SILPA 6.567.036.055,79 15.230.968.090,93 11.296.348.692,70 30.093.348.189,22 66.201.016.678,89
135 SILPA 6.567.036.055,79 15.230.968.090,93 11.296.348.692,70 30.093.348.189,22 66.201.016.678,89
136 Pendapatan Yang ditangguhkan 315.568.357,00 980.144.647,00 23.609.000,00 29.158.727,00 4.063.000,00
137 Pendapatan Yang ditangguhkan 315.568.357,00 980.144.647,00 23.609.000,00 29.158.727,00 4.063.000,00
138 Cadangan Piutang 862.819.647,00 1.773.096.641,00 3.481.666.695,00 2.428.248.888,65 4.131.709.331,65
139 Cadangan Piutang 862.819.647,00 1.773.096.641,00 3.481.666.695,00 2.428.248.888,65 4.131.709.331,65
140 Cadangan Persediaan 4.170.223.474,00 4.556.458.681,00 4.659.675.065,00 4.270.843.258,00 6.876.780.829,00
141 Cadangan Persediaan 4.170.223.474,00 4.556.458.681,00 4.659.675.065,00 4.270.843.258,00 6.876.780.829,00
142 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (31.629.744.523,74) (31.921.033.552,23) (12.498.867.591,22) (9.567.897.143,60) (7.524.285.360,98)
143 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (31.629.744.523,74) (31.921.033.552,23) (12.498.867.591,22) (9.567.897.143,60) (7.524.285.360,98)
144 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (19.714.096.989,95) (9.380.365.492,30) 6.962.431.861,48 27.253.701.919,27 69.689.284.478,56
- - - - -
145 EKUITAS DANA INVESTASI - - - - -
146 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 27.523.449.315,61 27.625.969.422,61 23.036.183.111,00 20.076.650.179,75 19.863.332.404,75
147 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 27.523.449.315,61 27.625.969.422,61 23.036.183.111,00 20.076.650.179,79 19.863.332.404,75
148 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.619.076.915.719,00 1.754.010.009.677,00 2.310.350.176.265,00 1.969.191.659.250,00 1.832.620.773.428,98
149 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.619.076.915.719,00 1.754.010.009.677,00 2.310.350.176.265,00 1.969.191.659.250,00 1.832.620.773.428,98
150 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 17.478.268.716,59 13.976.333.537,09 4.832.636.636,32 1.426.802.317,00 10.004.260.814,38
151 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 17.478.268.716,59 13.976.333.537,09 4.832.636.636,32 1.426.802.317,00 10.004.260.814,38
152 Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (804.657.483,70) (643.725.986,96) (482.794.490,22) (321.862.993,48) (160.931.496,74)
153 Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (804.657.483,70) (643.725.986,96) (482.794.490,22) (321.862.993,48) (160.931.496,74)
154 Jumlah Ekultas Dana Investasi 1.663.273.976.267,50 1.794.968.586.649,74 2.337.736.201.522,10 1.990.373.248.753,27 1.862.327.435.151,37
155 EKUITAS DANA CADANGAN - - - - -
156 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - -
157 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - - -
158 REKENING KORAN - PPKD - - - - -
159 Rekening Koran - PPKD - - - - -
160 Rekening Koran - PPKD - - - - -
161 Jumlah Ekultas Dana Cadangan - - - - -
162 JUMLAH EKUITAS DANA 1.643.559.879.277,55 1.785.588.221.157,44 2.344.698.633.383,58 2.017.626.950.672,54 1.932.016.719.629,93
163 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1.676.137.563.804,99 1.818.411.278.582,63 2.359.487.892.298,02 2.027.542.793.661,62 1.939.737.495.604,65
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 137
Memperhatikan tabel 3.4. bahwa dari aspek Kewajiban daerah terlihat bahwa
kewajiban pemerintah daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu pada
tahun 2009 sebesar Rp. 32,57 milyar turun menjadi Rp. 7,72 Milyar, sedangkan
equitas dana lancar memperlihatkan posisi sisa lebih perhitungan juga mengalami
peningkatan dari tahun 2009 s/d tahun 2013, meskipun terjadi penurunan pada
tahun 2011.
Berdasarkan data neraca daerah Kabupaten Pinrang sebagaiamana yang
diperlihatkan pada tabel 3.4. serta hasil perhitungan rasio keuangan daerah
sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.5. Analisa Rasio Keuangan daerah
Kabupaten Pinrang tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa Kemampuan keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam kondisi sehat sebagaiamana yang
ditujukkan oleh neraca serta rasio-rasio keuangan tahun 2009-2013 yang hasilnya
menunjukkan kondisi positif.
Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
No. Uraian 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)
1 2 3 4 5
1. Rasio lancar (Current ratio) 1,49 3,48 10,22
2. Rasio quick (quick ratio) 1,16 3,4 9,31
3. Rasio total hutang terhadap total asset
0,006268 0,004891 0,00398
4. Rasio hutang terhadap modal 0,006308 0,004915 0,003996
5. Rata-rata umur piutang 1,34 1,46 1,4
6. Rata-rata umur persediaan
dst Rasio ... (lainnya)
Sumber: DPPKAD Kabupaten Pinrang 2014
Rasio lancar (current ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran
kemampuan sumber daya dalam bentuk asset lancar untuk menyelesaikan setiap
kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai dengan
12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang tujuannnya melihat likuiditas yaitu
kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angka rasio
tersebut semakin baik, (makin besar dari 1 %, maka rasio ini makin baik).
Rasio cepat (quick ratio) adalah rasio keuangan yang menyajikan pengukuran
kemampuan aset lancar dalam bentuk kas dan setara kas untuk menyelesaikan
setiap kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang telah jatuh tempo sampai
dengan 12 bulan dari tanggal neraca (rasio yang tujuannya melihat likuiditas yaitu
kempuan memnuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angka tersebut
semakin baik (makin besar dari 1 % , maka rasio ini makin baik).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 138
Rasio lancar dan rasio cepat Kabupaten Pinrang tahun 2011-2013 (lebih
besar dari 1%) menunjukkan bahwa semua kewajiban jangka pendek pemerintah
Kabupaten Pinrang dalam periode tersebut dapat didanai dari asset lancar dalam
periode yang sama, apabila kewajiban jangka pendek tersebut jatuh tempo.
Rasio total hutang terhadap asset adalah rasio keuangan yag menyajikan
bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan aset pemerintah
daerah (rasio yang tujuannya melihat solvabilitas yaitu kemampuan Pemerintah
daerah memenuhi atau melunasi kewajiban totalnya, semakin tinggi angka rasio
total hutang terhadap total asset (aktiva) semakin beresiko/Tidak baik (makin kecil
dari 1 %, maka rasio ini makin baik).
Rasio hutang terhadap modal adalah rasio yang menyajikan bahwa setiap
kewajiban pemerintah daerah mampu didanai dengan ekuitas dana/modal
pemerintah daerah (rasio yang tujuannya melihat solvebilitas yaitu kemampuan
pemerintah daerah memenuhi kewajiban totalnya, semakin tinggi angka rasio
hutang terhadap modal, semakin beresiko/tidak baik (makin kecil dari 1 %, maka
rasio ini makin baik).
Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio total hutang terhadap modal
Kabupaten Pinrang tahun 2011-2013 (lebih kecil dari 1%) menunjukkan bahwa
semua total kewajiban pemerintah Kabupaten Pinrang dalam periode tersebut
dapat didanai dari ekuitas dana/modal dalam periode yang sama, apabila kewajiban
tersebut jatuh tempo.
Rata-rata umur piutang adalah pengukuran aktivitas keuangan yang
menyajikan bahwa secara rata-rata piutang dapat ditagih dalam jangka waktu
beberapa hari oleh pemerintah daerah.
Rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Pinrang dari tahun 2011-2013
dari hasil perhitungan yang diperoleh sebesar 1,34% pada tahun 2011 dan 1,40 %
pada tahun 2013 artinta bahwa piutang pemerintah Kabupaten Pinrang dapat
terealisasi menjadi kas dalam waktu 2 (dua) hari.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam
perencanaan pembangunan, sehingga analisis kondisi dan proyeksi keuangan
daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai
rencana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum
dan pembangunan daerah secara umum, oleh karena itu, upaya optimalisasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 139
sumber-sumber pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan
secara terpadu dan sinergi antar SKPD/Unit kerja Pengelola pendapatan Daerah.
Pemerintah Kabupaten Pinrang sejak tahun 2012 sampai tahun 2013 telah
memperoleh penilaian atas hasil pemeriksaaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi
yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan memperoleh predikat WTP
selama 2 tahun berturut turut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten
Pinrang dalam pengelolaan keuangan daerah, hal ini sejalan dengan prioritas
pertama RPJMN 2010-2014 yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Pemerintahan.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
a. Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mencapai target pendapatan
daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan
Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam rangka
memaksimalkan kemampuan keuangan daerah tanpa mengenyampingkan fungsi
pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik. Kebijakan pendapatan daerah
dituangkan dalam beberapa tindakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kemampuan manajerial SKPD pengelola pajak dan retribusi
daerah khususnya pajak dan retribusi yang diperkirakan potensinya belum
terealisir secara optimal;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi melalui perencanaan target,
pengawasan, dan evaluasi yang konsisten;
3. Secara proaktif berupaya mendapatkan informasi kebijakan tentang
pengalokasian dana/program/kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi serta dari
lembaga pemerintah non departemen, baik dalam rangka realisasi dana
perimbangan maupun penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Mengembangkan strategi kreatif untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, diantaranya optimalisasi manajemen kas daerah tanpa
mengganggu substansi proses pembangunan; dan
5. Mengupayakan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dari pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan porsi bagi hasil dan insentif
yang lebih besar.
Untuk mewujudkan kebijakan pendapatan sebagaimana tersebut di atas,
pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan secara profesional serta adanya
inovasi dan kreasi dari SKPD penghasil PAD, sehingga upaya penggalian dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 140
upaya untuk memaksimalkan pencapaian pendapatan daerah dapat dilakukan.
Secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah:
1. Optimalisasi penerimaan daerah, khususnya PAD berdasarkan potensi dan
regulasi yang sudah ada, melalui manajemen operasional pemungutan,
diantaranya dengan mencegah kebocoran penerimaan pendapatan daerah
semaksimal mungkin dan memotivasi aparat pemungut untuk berupaya secara
optimal memenuhi target yang ditetapkan;
2. Pengembangan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi untuk mendapatkan alokasi anggaran APBD dan APBD
Provinsi baik berupa tambahan dana perimbangan, bagi hasil, dan bantuan
keuangan maupun melalui dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi;
3. Meningkatkan fungsi-fungsi manajemen penerimaan bagi SKPD penghasil dan
instansi terkait serta koordinasi yang terpadu terhadap seluruh stakeholder;
4. Mengupayakan pengelolaan aset dan sumber daya yang dimiliki pemerintah
daerah secara lebih profesional tanpa mengenyampingkan fungsi pemerintah
daerah sebagai lembaga pelayan publik.
b. Kebijakan Belanja Daerah
Tabel 3.6. yang disajikan akan menampilkan perbandingan antara total
belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja lainnya
ditambah dengan pengeluaran pembiayaan.
Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pinrang Tahun 2011 s/d Tahun 2013
Berdasarkan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan
aparatur dengan total belanja lainnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaan.
pada table 3.6. diatas menunjukkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur
mengalami penurunan dari 80,61 % pada tahun 2011 turun menjadi 76,45 %. Hal ini
juga berarti bahwa pemerintah kabupaten Pinrang dari tahun ke tahun meningkatkan
belanjanya untuk kepentingan anggaran pelayanan publik.
(a) (b) (a) / (b) x 100%
1 Tahun anggaran 2011 580.300.513.332,00 719.867.487.268,17 80,61
2 Tahun anggaran 2012 587.814.661.683,00 720.422.124.170,92 81,59
3 Tahun anggaran 2013 627.327.600.283,00 820.570.560.072,92 76,45
No Uraian
Total belanja untuk
pemenuhan kebutuhan
aparatur (Rp)
Total pengeluaran
(Belanja + Pembiayaan
Pengeluaran) (Rp)
Prosentase
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 141
Tabel 3.7. yang disajikan akan menampilkan pengeluaran wajib dan mengikat serta
prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan
pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu
tahun anggaran.
Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama
Kabupaten Pinrang pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 142
Tabel 3.7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama
Kabupaten Pinrang
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
No Uraian 2011 2012 2013
Rata-rata Pertumbuhan
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 2 3 4 5 6
A Belanja Tidak Langsung 369,519,438,990.43 423,445,734,089.00 467,764,783,079.00 12,53
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 351,669,826,550.00 401,820,670,511.00 447,095,358,134.00 12,36
2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional
KDH/WKDH 2,009,000,000.00 1,992,200,000.00 2,064,000,000.00 1,38
3 Belanja Bunga 562,402,995.43 72,066,015.00 52,683,831.00 (25,65)
4 Belanja bagi hasil 0.00 455,000,000.00 0.00 0.00
5 Belanja Bantuan Keuangan 15,278,209,445.00 19,105,797,563.00 18,552,741,114.00 11,08
B Belanja Langsung 18,705,172,929.00 16,245,029,489.00 18,986,272,067.00 16.87
1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. 13,146,545,000.00 10,291,521,834.00 11,651,846,010.00 13.22
2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 110,000,000.00 177,500,000.00 183,000,000.00 3.10
3 Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air,
telepon dan sejenisnya ) 5,448,627,929.00 5,776,007,655.00 7,151,426,057.00 14,91
4 Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak
jangka panjangnya) 0.00 0.00 0.00 0.00
C Pembiayaan Pengeluaran 25,628,020,627.74 8,065,331,364.00 6,506,868,985.74 (19.32)
1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Pembayaran pokok utang 25,628,020,627.74 8,065,331,364.00 6,506,868,985.74 (19.32)
TOTAL (A+B+C) 413,852,632,547.17 447,756,094,942.00 493,257,924,131.74 9,18
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 143
Kebijakan belanja daerah disusun untuk mencapai sasaran pembangunan daerah,
melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah daerah yang terbagi ke
dalam seperangkat urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik,
potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah yang dijabarkan ke dalam program
dan kegiatan pada masing-masing SKPD.
Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam
penyusunan APBD setiap tahun difokuskan kepada pencapaian hasil melalui
program dan kegiatan (belanja langsung) tanpa mengabaikan porsi dari belanja
tidak langsung. Oleh sebab itu untuk lebih terarahnya APBD Kabupaten Pinrang
ditetapkan pokok-pokok kebijakan umum penganggaran sebagai berikut.
1) Alokasi terbesar belanja daerah digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan
PNS merupakan kewajiban pemerintah daerah atas penyerahan kewenangan
pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota;
2) Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, pemerintah mengalokasikan dana
untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dan pegawai honorer di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam bentuk tunjangan daerah dan uang
makan;
3) Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan
dana pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran belanja;
4) Pengalokasian dana untuk bantuan penunjang operasional organisasi sosial
kemasyarakatan serta pemberian bantuan honorarium bagi guru
mengaji/TPA/TPQ, Pegawai Syarah dan sejenisnya, serta pemberian bantuan
sosial kegiatan kemasyarakatan;
5) Pembiayaan program dan kegiatan SKPD adalah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengurangan
angka kemiskinan dan pengangguran;
6) Alokasi dana dalam pelayanan kesehatan dasar masyarakat dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pinrang. Selanjutnya
dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan estetika maka prioritas
anggaran juga diberikan untuk program sanitasi dan kebersihan Kabupaten
Pinrang;
7) Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pinrang, dukungan anggaran
melalui program dan kegiatan pembinaan serta fasilitasi dunia usaha dalam
rangka peningkatan pelayanan dibidang perdagangan dan pariwisata yang
boleh dikatakan merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 144
8) Melanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintahan dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi kabupaten;
9) Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,
irigasi, penerangan jalan umum serta sarana dan prasarana sanitasi pemukiman
penduduk;
10) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di masing-masing SKPD;
11) Alokasi dana dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di
kelurahan dan desa;
12) Alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan di setiap SKPD baik
penunjang operasional rutin maupun dalam rangka peningkatan pelayanan bagi
masyarakat baik dalam bentuk pembinaan maupun fasilitasi.
13) Mengupayakan secara bertahap memperbesar porsi alokasi belanja langsung
dan mengurangi belanja tidak langsung dengan porsi perbandingan 50:50.
c. Kebijakan Pembiayaan Daerah Analisis Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk memberi gambaran atau
informasi pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran
sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah. Gambaran ini menjadi
bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten
Pinrang periode 2014-2019 terutama terkait denga perhitungan kapasitas
pendanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui besaran dari pendanaan
pembangunan, maka kondisi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
perlu dijelaskan tentang posisi surplus belanja dan/atau defisit belanja selama
periode pemerintahan yang lalu.
d. Surplus/Defisit
Dengan memperhatikan pendapatan dan belanja daerah periode lalu, maka
gambaran surplus/defisit dalam anggaran daerah dapat diketahui. Kondisi anggaran
defisit/surplus tidak selalu sama dengan realisasi anggaran, realisasi anggaran
defisit terjadi pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 49,12 milyar lebih,
sedangkan posisi realisasi anggaran surplus terjadi pada Tahun Anggaran 2010,
2011, 2012 dan 2013. Posisi realisasi anggaran defisit Tahun Anggaran 2009
sebesar Rp. 49,12 milyar lebih.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 145
Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2009 s/d Tahun 2013
Kabupaten Pinrang
No. Uraian 2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
2013 (Rp)
Rata-rata Pertumbuhan
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 PENDAPATAN 486,076,784,922.22 595,225,594,396.29 715,931,630,526.94 739,081,285,021.44 856,676,702,062.59 15.47
1.1. PAD 26,722,938,346.22 21,008,952,488.40 26,639,115,860.44 29,604,658,585.49 52,047,346,773.39 23.09
1.2. Pendapatan Transfer 448,891,466,576.00 558,647,553,707.89 670,461,924,136.50 688,884,745,925.95 784,692,634,189.20 15.28
1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 10,462,380,000.00 15,569,088,200.00 18,830,590,530.00 20,591,880,510.00 19,936,721,100.00 18.98
2 BELANJA 535,204,058,338.55 554,050,656,812.33 678,318,113,796.43 693,379,931,243.92 795,988,770,028.18 10.74
2.1. Belanja Operasi 383,390,108,632.55 425,023,418,845.33 498,626,121,534.43 550,371,856,476.92 655,987,456,423.18 14.44
2.2. Balanja Modal 150,414,949,706.00 127,182,689,267.00 177,215,941,062.00 141,709,645,767.00 137,921,846,605.00 0.30
2.3. Belanja Tidak Terduga 1,399,000,000.00 1,844,548,700.00 2,476,051,200.00 1,298,429,000.00 2,079,467,000.00 19.67
Surplus / Defisit (49,127,273,416.33) 41,174,937,583.96 37,613,516,730.51 45,701,353,777.52 60,687,932,034.41 15.22
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 146
Defisit anggaran ditutup dengan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya, sedangkan Surplus anggaran Kabupaten Pinrang ditetapkan sebagai
sumber pendapatan daerah pada tahun aggaran berikutnya. Dengan rasio antara
defisit dengan nilai PDRB berlaku transaksi keuangan Kabupaten Pinrang pada
masa pemerintahan sebelumnya masih cukup baik. Jika dihubungkan dengan
ketentuan batas maksimal defisit yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
maupun Kementerian Keuangan yang memberi batasan maksimal defisit adalah 3
persen, maka defisit anggaran Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2009 sebesar
0,14 persen, masih tergolong baik.
Pada Tabel 3.7 diatas nampak bahwa perbandingan antara Pendapatan
Daerah dengan Belanja Daerah menghasilkan data surplus/defisit. Data defisit atau
surplus pada tahun anggaran ditambahkan dengan pengeluaran pembiayaan,
sehingga pada akhirnya diperoleh defisit atau surplus secara riil. Tahun Anggaran
2009 APBD Kabupaten Pinrang menghasilkan data defisit, sedangkan Tahun
Anggaran 2010, 2011, 2012dan 2013 APBD Kabupaten Pinrang menghasilkan data
surplus. Posisi surplus dikarenakan realisasi pendapatan daerah lebih besar
dibandingkan belanja daerah, sedangkan posisi defisit dikarenakan realisasi
pendapatan daerah lebih kecil dibandingkan belanja daerah.
e. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam APBD
Kabupaten Pinrang sebagaimana disajikan pada tabel 3.8. di bawah ini:
Tabel 3.9 Penutupan Defist Riil Anggaran
Kabupaten Pinrang
NO Uraian 2011 2012 2013
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
1. Realisasi Pendapatan Daerah 715,931,630,526.94 739,081,285,021.44 856,676,702,062.59
Dikurangi realisasi:
2. Belanja Daerah 693,596,323,241.43 712,356,792,806.92 814,061,236,542.18
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 26,271,164,027.74 8,065,331,364.00 6,509,323,530.74
A Defisit riil (3,935,856,742.23) 18,659,160,850.52 36,106,141,989.67
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
15,230,968,090.93 11,375,325,981.70 30,093,348,189.22
5. Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00
6. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
0.00 0.00 0.00
7. Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00
8. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
55,239,000.00 58,861,357.00 1,526,500.00
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 147
9. Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 0.00
B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
15,286,207,090.93 11,434,187,338.70 30,094,874,689.22
A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(19,222,063,833.16) 7,224,973,511.82 6,011,267,300.45
Sumber : Dinas PPKAD Tahun 2014
Tabel 3.9. memperlihatkan defisit riil anggaran Kabupaten Pinrang periode Tahun
2011-2013. nampak bahwa posisi defisit anggaran terjadi pada APBD Tahun
Anggaran 2011, yang masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yaitu maksimal 3 persen.
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan adalah dana yang dapat
dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya. Dari tabel 3.8 dapat dijelaskan
bahwa secara keseluruhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
berfluktuasi dari tahun 2011 sebesar 15 milyar lebih turun menjadi Rp. 11 milyar
lebih pada tahun 2012 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 sebesar
Rp. 30 milyar lebih.
Dengan mencermati tabel tersebut di atas, komponen terbesar dalam
menutup defisit masih mengutamakan penerimaan dari SILPA dibandingkan dengan
penerimaan pembiayaan lainnya. Untuk masa pemerintahan lima tahun kedepan,
kebijakan penutup defisit diupayakan secara bertahap pada sumber-sumber
penerimaan pembiayaan lainnya, artinya pemerintah Kabupaten Pinrang perlu terus
meningkatkan upaya untuk mencari sumber-sumber penerimaan pembiayaan
lainnya. SiLPA yang terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya diakibatkan
oleh faktor-faktor antara lain : (i) sisa penghematan belanja atau efisiensi anggaran
belanja; (ii) sisa anggaran karena kegiatan yang tertunda yang dilanjutkan pada
tahun anggaran berikutnya; (iii) yang karena pelampauan penerimaan pendapatan
asli daerah.
Tabel 3.10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Pinrang
No. Uraian
Proporsi dari total defisit riil
2011 2012 2013
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
15,230,968,090.93 11,296,348,692.70 30,093,348,189.22
2. Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
0.00 0.00 0.00
4. Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
55,239,000.00 58,861,357.00 1,526,500.00
6. Penerimaan Piutang Daerah 0.00 0.00 0.00
7. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(19,222,063,833.16) 7,224,973,511.82 6,011,267,300.45
Sumber : Dinas PPKAD Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 148
Dari tabel 3.10. nampak item-item penutup defisit riil anggaran Kabupaten Pinrang
tahun Anggaran 2011-2013, yang hanya terdiri dari dua komponen yaitu SiLPA dan
komponen penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Komponen SiLPA
menempati posisi terbesar dalam menutup defisit riil yaitu menutup defisit pada
Tahun 2011 sebesar 57,97 persen, dan pada tahun 2012 naik sebesar 141,04 dan
selanjutnya mengalami kenaikan lagi pada tahun 2013 lagi sebesar 462,31 persen.
Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Pinrang
No. Uraian
2011 2012 2013
Rata-rata
pertumbuhan *)
Rp % dari SiLPA
Rp % dari SiLPA
Rp % dari SiLPA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Jumlah SiLPA 11,296,348,692.70 100.00 30,093,348,189.22 100.00 66,201,016,678.89 100.00 70.28
2. Pelampauan penerimaan PAD
(13,708,526,613.56) (121.35
) (10,586,924,463.56) (35.18) (614,989,295.61) (0.93) (58.48)
3. Pelampauan penerimaan dana perimbangan
(8,965,765,311.53) (79.37) 6,590,469,204.95 21.90 (9,286,715,519.80) (14.03) (207.21)
4.
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
3,330,590,530.00 29.48 100,000,000.00 0.33 (1,708,121,500.00) (2.58) (962.56)
5.
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
30,953,869,842.57 274.02 33,262,517,670.78 110.53 72,139,166,531.82 108.97 62,17
6.
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Kegiatan lanjutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
Tabel 3.11 memperlihatkan SiLPA yang terjadi selama periode tahun 2011-2013
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain (i) pelampauan penerimaan PAD
dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar (58,48) persen pertahun; (ii) pelampauan
penerimaan dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar (207,21)
persen pertahun; (iii) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
dengan rata-rata penurunan pertumbuhannya sebesar (962,56) persen pertahun;
(iv) sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata pertumbuhannya
sebesar 62,17 persen pertahun; (v) pelampauan kewajiban kepada pihak ketiga; dan
(vi) kegiatan lanjutan.
Faktor penyumbang terbesar dalam posisi SiLPA selama periode tahun 2011-
2013 adalah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya dengan rata-rata
pertumbuhannya sebesar 62,17 persen pertahun, dan data terbesar adalah pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 149
Tahun 2013 yaitu sebesar Rp.72 Milyar lebih, selanjutnya pada Tahun 2012 sebesar
Rp 33 Milyar lebih, dan pada Tahun 2011 sebesar Rp.30 milyar lebih.
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah khusunya aspek analisis
pembiayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan
bawhwa Realisasi kebijakan anggaran surplus khususnya pada Tahun 2010 s/d
2013, sementara kebijakan anggaran defisit terjadi pada hanya Tahun 2009, Pada
kondisi anggaran defisit, kebijakan penerimaan pembiayaan lebih diutamakan dari
SILPA daripada sumber penerimaan pembiayaan lainnya.
Kebijakan Pembiayaan pada Tahun 2009-2014 lebih ditekankan kepada
upaya menutupi perkiraan defisit APBD melalui upaya peningkatan penerimaan
pembiayaan/penurunan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan
pembiayaan daerah meliputi semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,
dimana sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan berasal dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Sementara untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berjalan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yaitu:
1) Investasi pemerintah daerah pada BPD (Bank Sul-Sel);
2) Investasi pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang dinilai sehat dan
diperkirakan mampu menggenjot pendapatan daerah di masa yang akan
datang.
3) Jika memungkinkan untuk membatasi melakukan kebijakan penambahan
hutang daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.
3.3. Kerangka Pendanaan
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total
keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran
periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program
pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan serta
alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.
Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh
penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos
mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas keuangan
daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan
dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran
berikutnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 150
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah
Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi
pendapatan kurun waktu 2014-2019, yakni 15,47% per tahun. Dengan
menggunakan tahun dasar 2013 yaitu data Perubahan APBD Tahun 2013 dan
Proyeksi Tahun 2014 yang merupakan tahun pertama menggunakan maka dapat
dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel
berikut ini:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 151
Tabel.3.13.
Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah
Tahun 2014 s/d Tahun 2019
Kabupaten Pinrang
No. Uraian
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rata-rata Pertumbuhan(%) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PENDAPATAN 1,011,248,724,754.60 1,167,688,902,474.14 1,348,330,375,686.89 1,556,917,084,805.65 1,807,892,118,876.57 2,075,887,510,640.27 15,47
1.1. Pendapatan Asli Daerah 67,154,886,674.69 78,235,156,465.77 90,338,135,171.02 104,313,444,681.98 121,128,771,964.73 139,084,463,212.90 6,07
1.1.1. Pajak daerah 12,215,473,886.13 14,230,974,961.12 16,432,506,787.61 18,974,615,587.65 22,033,323,620.38 25,299,463,858.43 18,19
1.1.2. Retribusi daerah 8,038,439,934.96 9,364,748,228.95 10,813,474,779.97 12,486,319,328.43 14,499,114,004.18 16,648,410,246.58 11,17
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
8,045,155,423.63 9,372,571,744.60 10,822,508,593.49 12,496,750,672.90 14,511,226,881.37 16,662,318,692.91 11,98
1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 38,849,101,941.31 45,259,038,015.45 52,260,611,196.44 60,345,327,748.52 70,072,994,581.60 80,460,361,968.66 57,85
1.2. Dana Perimbangan 780,199,450,516.06 908,929,041,685.87 1,049,540,364,434.67 1,211,904,258,812.72 1,407,263,225,333.52 1,615,870,838,282.39 77,84
1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
34,406,795,767.76 40,083,770,738.35 46,284,730,071.57 53,444,977,813.64 62,060,308,237.21 62,060,308,237.21 4,41
1.2.2. Dana alokasi umum 671,907,766,784.43 782,769,690,699.87 903,864,161,851.14 1,043,691,947,689.51 1,211,935,089,657.23 1,391,587,965,928.79 86,12
1.2.3. Dana alokasi khusus 73,884,887,963.87 86,075,580,247.65 99,391,472,511.96 114,767,333,309.56 133,267,827,439.09 153,022,968,385.34 9,47
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
161,271,959,193.39 187,881,144,408.09 216,946,357,448.02 250,507,958,945.23 290,889,841,927.24 334,010,300,462.02 16,09
1.3.1 Hibah 1,661,101,179.69 1,935,175,787.40 2,234,547,481.71 2,580,231,977.14 2,996,165,371.85 3,440,306,094.76 1,03
1.3.2 Dana darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)
33,189,769,202.00 38,665,939,519.18 44,647,560,362.80 51,554,537,950.93 59,865,129,468.63 68,739,319,835.08 20,58
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)
104,762,264,692.03 122,047,591,407.49 140,928,353,798.23 162,729,970,130.82 188,962,041,315.94 216,973,091,180.13 64,96
1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
21,658,824,119.67 25,232,437,694.01 29,135,895,805.27 33,643,218,886.34 39,066,505,770.83 44,857,583,352.05 13,43
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 152
3.3.2. Proyeksi SilPA Proyeksi SiLPA tahun 2014-2019 menggunakan data SiLPA kurun waktu
ditunjukkan melalui Tabel 3.11 dimana diketahui tingkat pertumbuhan SiLPA yang
cukup besar yaitu 70,28% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa
tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan
lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit
anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut
ini :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 153
Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2014-2019, disajikan pada tabel 3.15 dan tabel 3.16 sebagai berikut:
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
Tabel. 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Pinrang
No. Uraian
Proyeksi
2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pendapatan 1,011,248,724,754.60 1,167,688,902,474.31 1,348,330,375,687.07 1,556,917,084,805.87 1,807,892,118,876.57 2,075,887,510,640.27
2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
33,103,683,008.14 36,412,951,308.96 40,054,246,439.85 44,059,671,083.84 48,465,638,192.22 53,312,202,011.44
Total penerimaan 1,044,352,407,762.74 1,204,101,853,783.27 1,388,384,622,126.92 1,600,976,755,889.71 1,856,357,757,068.79 2,129,199,712,651.71
Dikurangi:
4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
551,998,029,389.10 618,424,523,067.87 693,415,805,824.71 777,975,781,790.32 873,246,889,404.68 980,525,459,949.69
Kapasitas riil kemampuan keuangan
492,354,378,373.64 585,677,330,715.40 694,968,816,302.21 823,000,974,099.39 983,110,867,664.11 1,148,674,252,702.02
2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Sisa Lebih (Riil)
Pembiayaan Anggaran66.240.638.796,89 33.103.683.008,14 36.412.951.308,96 40.054.246.439,85 44.059.671.083,84 48.465.638.192,22 53.312.202.011,44
Tabel.3.14.
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Kabupaten Pinrang
No Uraian2013
(Rp)
Proyeksi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 154
3.3.3. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata
tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2009-2013 sebagaimana
ditunjukkan melalui Tabel 3.7 Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel
berikut ini:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 155
Tabel. 3.16. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan
Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Pinrang
No Uraian
2013 (Rp)
Tingkat pertumbuhan
(%)
Proyeksi
2014 2015 2016 2017 2018 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A Belanja TidakLangsung 467,764,783,079.00 12.53 525,096,382,856.78 589,489,865,116.17 661,813,802,479.21 743,044,137,460.96 834,277,330,906.35 936,745,153,844.64
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 447,095,358,134.00 12.36 502,356,344,399.00 564,447,588,566.00 634,213,310,512.00 712,602,075,691.00 800,679,692,246.00 899,643,702,207.00
2 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
2,064,000,000.00 1.38 2,092,483,200.00 2,121,359,468.16 2,150,634,228.82 2,180,312,981.18 2,210,401,300.32 2,240,904,838.26
3 Belanja Bunga 52,683,831.00 (25.65) 39,170,428.35 29,123,213.48 21,653,109.22 16,099,086.71 11,969,670.97 8,899,450.36
4 Belanja bagi hasil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Bantuan Keuangan 18,552,741,114.00 11.08 20,608,384,829.43 22,891,793,868.53 25,428,204,629.17 28,245,649,702.08 31,375,267,689.07 34,851,647,349.02
B Belanja Langsung 18,986,272,067.00 16.87 21,651,904,634.62 24,699,166,188.64 28,184,808,591.07 32,174,651,601.47 36,745,216,765.48 41,985,707,194.98
1 Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.
11,651,846,010.00 13.22 13,192,220,052.52 14,936,231,543.47 16,910,801,353.51 19,146,409,292.45 21,677,564,600.91 24,543,338,641.15
2 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 183,000,000.00 32.23 241,980,900.00 319,971,344.07 423,098,108.26 559,462,628.56 739,777,433.74 978,207,700.64
3 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )
7,151,426,057.00 14.91 8,217,703,682.10 9,442,963,301.10 10,850,909,129.29 12,468,779,680.47 14,327,874,730.83 16,464,160,853.20
4 Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C Pengeluaran Pembiayaan 6,506,868,985.74 (19.32) 5,249,741,897.70 4,235,491,763.06 3,417,194,754.44 2,756,992,727.88 2,224,341,732.85 1,794,598,910.07
1 Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Pembayaran pokok utang 6,506,868,985.74 (19.32) 5,249,741,897.70 4,235,491,763.06 3,417,194,754.44 2,756,992,727.88 2,224,341,732.85 1,794,598,910.07
TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
493,257,924,131.74 100.00 551,998,029,389.10 618,424,523,067.87 693,415,805,824.71 777,975,781,790.32 873,246,889,404.68 980,525,459,949.69
Sumber : Dinas PPKAD Kab. Pinrang Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 156
3.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran
Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya
perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah
tersebut kedalam berbagai Kelompok prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan
prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan
alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.
Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.
Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta
Prioritas Utama
Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan:
a. program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
periode 2014-2019, yang merupakan program pembangunan daerah dengan
tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana
diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus
dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang
pendidikan 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen).
Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik,
bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat
yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit
yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga
diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang
dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan
dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.
Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja
tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja
hibah, belanja bantuan social organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan
keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.Berdasarkan
penjelasan tersebut maka alokasi kapasitas keuangan daerah berdasarkan prioritas.
Secara ringkas kerangka pendanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten
Pinrang tahun 2014 sampai dengan 2019 disajikan melalui tabel sebagai berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 157
Tabel. 3.17.
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
No. Jenis Dana
Alokasi
2014 2015 2016 2017 2018 2019
% Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Prioritas I 54.59 551,998,029,389.10 52.96 618,424,523,067.87 51.43 693,415,805,824.71 49.97 777,975,781,790.32 48.30 873,246,889,404.68 47.23 980,525,459,949.69
2. Prioritas II 40.00 404,499,489,901.84 42.00 490,429,339,093.14 44.00 593,265,365,302.23 46.00 716,181,859,010.60 48.00 867,788,217,060.75 50.00 1,037,943,755,320.14
3. Prioritas III 5.41 54,751,205,463.66 5.04 58,835,040,313.13 4.57 61,649,204,559.95 4.03 62,759,444,004.73 3.70 66,857,012,411.14 2.77 57,418,295,370.44
Total 100.00 1,011,248,724,754.60 100.00 1,167,688,902,474.14 100.00 1,348,330,375,686.89 100.00 1,556,917,084,805.65 100.00 1,807,892,118,876.57 100.00 2,075,887,510,640.27
Sumber : Diolah oleh Bappeda Kab. Pinrang Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab III Hal. 158
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 158
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis Kabupaten Pinrang dalam perencanaan pembangunan
daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan
nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan
pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil
pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan
pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam
pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat
nasional.
Perspektif selama 5 tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang tahun 2014-
2019 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi kedepan.
Prediksi dilakukan terhadap indikator-indikator pembangunan yang bersifat
.Perspektif Kabupaten Pinrang untuk lima tahun kedepan dijabarkan kedalam
permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, yang akan diuraikan dalam
uraian sebagai berikut:
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan pencapaian antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara
apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi saat ini. Perbedaan dimaksud
dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian nasional.
Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJMD ini diidentifikasi dan dianalisis
berdasarkan urusan pemerintah sebagai berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 159
Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pinrang
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
I Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1
Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8-8,5 berada pada rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dapat disertai Pemerataan.
Pertumbuhan Ekonomi masih didominasi faktor konsumsi ketimbang faktor investasi sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak berkualitas dan belum merata.
Peningkatan dan Pemerataan kemampuan daya beli masyarakat
Terbukanya kesempatan kerja
Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
Peningkatan kegiatan usaha ekonomi
1.2 Laju Inflasi Kabupaten Menekan laju inflasi dibawah rata-rata Provinsi Sul-Sel. Sekitar 4,2 s/d 5,25.
Laju inflasi dipengaruhi oleh turunnya nilai uang (naiknya harga barang pada umumnya/khususnya barang impor)/nilai Dollar
Upaya Pemerintah untuk meningkatkan tabungan masyarakat
Kebijakan fiscal (Menaikkan pajak)
Pengendalian harga dan distribusi barang.
1.3 PDRB Perkapita Pendapatan perkapita signifikan meningkat, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi dan Nasional.
Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.
Belum optimalnya Peningkatan nilai produksi masing-masing kelompok usaha.
Membuka lapangan kerja
Meningkatnya nilai tambah usaha
Membuka lahan-lahan tidak produktif/Lahan Baru.
1.4 Indeks Gini 0, 41 Kesenjangan Pendapatan Meningkatnya Investasi
1.5 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
Hingga September 2013 penduduk miskin mencapai 18,672 RTM atau 5,20 % dan jumlah penduduk Kab.Pinrang 360.019 atau berada dibawah rata-rata (11,66 %)Provinsi.
Kurangnya lapangan kerja baru dan akses ke lapangan pekerjaan
Kurangnya inovasi baru.
Mengembangkan kwirausahaan dengan pengembangan komoditas unggulan daerah.
Percepatan penciptaan lapangan wirausaha baru.
Peningkatan Inovasi baru berbasis Inovasi Teknologi Tepat guna.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 160
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
1.6 Angka kriminalitas tertangani
Penurunan angka kriminalitas guna mendukung Kab.pinrang wilayah yang aman dan tertib, untuk berinvestasi.
Penanganan Laporan masyarakat yang memakan waktu yang lama.
Sosialisasi Peraturan-peraturan yang berhubungan pelanggaran.
Peningkatan peran dan tanggungjawab masyarakat untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya dan sebagai saksi.
Peningkatan Penanganan Laporan tindak kriminal dengan tepat.
Pelatihan pra generasi muda.
II Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1. Pendidikan
1.1 Angka Melek Huruf Sangat rendah dibanding target Provinsi (2012:88,73). Pinrang (2012 : 99,86)
Kegiatan-kegiatan pelatihan seperti program Koran ibu, kelompok belajar masyarakat (KBM), Kelompok belajar Usaha (KBU) Frekuensinya masih sangat rendah.
Banyak lansia yang tidak bisa membaca.
Angka partisipasi sekolah masih rendah (SD, SMP, SMA sederajat)
Memfasilitasi ke desa untuk mengoptimalkan kelompok belajar masyarakat; memfasilitasi ke desa untuk mengoptimalkan kelompok belajar usaha; peningkatan koordinasi dengan sinergitas antar pemangku kepentingan.
Mengembangkan Perpustakaan Taman Desa.
Peningkatan sarana pendidikan melalui mobil unit perpustakaan keliling
1.2 Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah berada dibawah target prestasi pada tahun 2012, Provinsi sebesar 7,92 dan Kabupaten 7,25.
Masih rendahnya tingkat kualitas partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan.
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan.
Meningkatnya partisipasi orang tua murid membina anaknya di luar sekolah
1.3 Angka Partisipasi pasar SD/MI
Menurun dari tahun 2008-2012 (110, 80-102, 09) Kurangnya akses dan layanan pendidikan di jenjang SD/MI
Dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap akses sekolah dijenjang SD, maka jenjang berikutnya diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan terutama pada perluasan akses dan layanan pendidikan.
1.4 Angka pendidikan yang ditamatkan
Dominan penduduk angkatan kerja adalah pendidikan SD, SMP, semakin lama semakin menurun presentasenya.
Masih rendahnya akses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena faktor biaya.
Meningkatnya jumlah penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1.5 Angka Partisipasi murni
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 161
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
1.5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
APM SD/MI/Paket A dibawah rata-rata Pinrang tahun 2013 Nasional = 95,42 % Sulawesi Selatan 97,90 %, Kabupaten Pinrang 93,70 %.
Kondisi layananan Pendidikan Dasar antar Kecamatan belum berimbang.
Difasilitasi Kecamatan untuk disamakan angka disparitasnya terutama menyangkut Sarana dan Prasarana.
1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
APM Sejak Tahun 2009-2013 masih dibawah rata-rata Provinsi =71,98% dan Kabupaten 70,30 %.
Masih terdapat wilayah pegunungan kurang lancar transportasi dan sarana pendidikan
Sosialisasi dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) untuk jenjang di satuan pendidikan.
1.5.3 Angka partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
APM sejak tahun 2009-2013 masih diatas rata-rata Prov 48,29 dan pada tahun 2013 Kabupaten 63,92 %.
Terbatasnya tenaga guru kelas di daerah pegunungan
Sosialisasi dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang di satuan pendidikan.
2. Kesehatan
2.1 Angka Kematian Bayi AKB mengalami penurunan Kurangnya sarana dan sosialisasi pemahaman akan pentingnya kesehatan ibu hamil.
Meningkatkan kualitas pelayanan terutama ibu dan anak di Puskesmas dan Posyandu.
2.2 Angka Usia Harapan Hidup Usia Harapan hidup mengalami peningkatan. Angka harapan hidup masih dibawah rata-rata 70,4 tahun.
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
2.3 Persentase Balita Gizi buruk
Terjadi penurunan persentase gizi buruk, dari tahun 2009. Rata-rata 4,20 % menjadi 0,5 % tahun 2013.
Persentase Balita gizi buruk yang menurun tiap tahunnya
Sistem survailans yang kurang berjalan baik untuk mendeteksi mereka tentang gizi buruk.
Peningkatan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan gizi bermutu.
Meningkatkan pengetahuan keluarga dalam pengasuhan anak
Pembuatan regulasi dalam rangka penguatan koordinasi/kerjasama dengan lintas sektor terkait untuk penanganan kasus gizi buruk.
3. Pertanahan
3.1 Persentase penduduk memiliki lahan bersertifikat
39 % (pada tahun 2012) Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya legalitas kepemilikan lahan
Adanya PRONA sertifikat lahan
4. Ketenagakerjaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 162
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
4.1
Rasio penduduk yang bekerja
Meningkatkan kualitas dan Ketrampilan tenaga kerja
Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja berakibat rendahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja atau lowongan kerja tidak terpenuhi karena ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan.
Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) meningkatkan kompetensi tenaga kerja dengan menitik beratkan pada pelatihan berbasis kompetensi.
III Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1. Kebudayaan
1.1 Jumlah Klub Olahraga Peningkatan jumlah dan kualitas klub olahraga Belum meratanya penyediaan klub olahraga yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
Peningkatan jumlah dan pembinaan kualitas klub olahraga;
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pola hidup sehat melalui olahraga;
Peningkatan upaya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana klub olahraga
I Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1 Pendidikan Dasar
1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2009-2013. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 95,40 % pada tahun 2009 menjadi 97,16 persen pada tahun 2013. mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen partisipasi sekolah diatas rata-rata provinsi.
Angka partisipasi sekolah masih dibawah rata-rata karena masih kurang pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan terutama di wilayah pedesaan/pegunungan.
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan menjadikan pada semua jenjang.
1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia
Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar
Belum meratanya sebaran jumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu.
Perlunya pemerataan pembangunan sekolah khusunya di daerah-daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 163
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
sekolah. adalah sebesar 142,5 kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 133,8.
terpencil/pegunungan.
1.1.3 Rasio guru/murid Rasio dari tahun 2009 ke 2013 mengalami penurunan tetap lebih tinggi dari rasio ideal 1 : 25 begitu pula untik SMP/MTs terlihat rasio menurun bahkan lebih rendah dibanding rasio SD.
Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil/gunung kurang diminati calon pendidik.
Program Pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
Diperlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten dalam sistem rektrutmen penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik
Perlu dibangun sistem pemerataan dengan berbasis teknologi yang disesuaikan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
1.1.4 Rasio guru/murid perkelas rata-rata
Rasio guru/murid/kelas rata-rata untuk SD bervariasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 begitu pula rasio murid/kelas tidak melampaui standar ideal 1 : 32 Namun demikian rasio murid/kelas SMP melampaui standar ideal dan tertinggi di tahun 2013 untuk SMP mencapai 1 : 40.
Formasi kebutuhan khususnya untuk daerah terpencil dan kepulauan kurang diminati.
Program pemerataan guru belum dioptimalkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik
Di perlukan koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten dalam system rekrutmendan penerimaan pegawai khususnya untuk guru/pendidik.
Perlu dibangun system pemerataan dengan berbasis teknologi informasi yang disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik.
1.2 Pendidik Menengah
1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah Capaian APS masih dibawah rata-rata, Sulawesi Selatan 59,55 % ditargetkan capaian indikatornya minimal sama dengan capaian Provinsi Sul-Sel.
Pertumbuhan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, belum sepenuhnya diimbangi dengan pertumbuhan sekolah dijenjang Menengah.
Memfasilitasi UPTD Kecamatan kab./kota untuk menganalisis data pendidik agar ditetapkan jenis type sekolah perlu ditempuh dalam suatu lokasi.
Koordinasi yang intensif ke pusat untuk peningkatan beasiswa miskin dan Unit Cost BOS SMA.
1.2.2 Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dijenjang pendidikan menengah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 cenderung menurun. Tahun 2009 = 5, tahun 2012=4.
Beberapa lokasi/ pemukiman penduduk, geografisnya sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4, sehingga masih ada usia sekolah pendidikan menengah tidak melanjutkan sekolahnya.
Perlu dibuka jelas jauh didaerah terpencil/pegunungan.
1.2.3 Rasio guru terhadap murid Capaian rasio guru terhadap siswa untuk jenjang Distribusi penempatan dan Pemerataan guru Diintensifkan koordinasi dan konsultasi pusat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 164
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
pendidikan menengah belum memenuhi rasio ideal 1 : 25 pinrang pada tahun 2013 mencapai 1 : 38.
belum optimal. dan Provinsi.
1.2.4 Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata.
Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata selama periode 2009-2014 menunjukkan rasio yang memadai walaupun bervariasi. Namun demikian rasio murid/kelas dari tahun 2009 s/d 2013 semuanya melampaui standar ideal 1 : 32 sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.
Kurangnya ruang kelas untuk memperbanyak kelompok belajar.
Difasilitasi untuk penambahan ruang kelas baru atau ruang teori.
1.2.5 Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
pada tahun 2013 Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Program pendidikan gratis.
1.3 Fasilitas Pendidikan
1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik.
Kondisi sarana pendidikan utamanya ruang kelas SD. Tahun 2013 kondisi ruang kelas yang rusak mencapai 15 % atau yang baik mencapai 85%
Kurangnya Anggaran Pembangunan.
Banyaknya Sekolah sudah tua dan perlu direhabilitasi.
Perlu penempatan/aturan lebih awal di terima Kabupaten. Diintensifkan penggunaan DAK lebih banyak ke perbaikan sarana kelas.
Peninjauan prioritas/strong point usulan daerah kabupaten ke Musrenbang lebih fokus ke perbaikan sarana kelas.
1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/Mts dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik.
Kondisi sarana pendidikan untuk SMP dan SMA sederajat terjadi peningkatan perbaikan sarana. Dari tahun 2009 kondisi baik untuk SMP 70% naik menjadi 90% ditahan 2013. Begitu pula untuk SMA dari 62% tahun 2009 naik/ada perbaikan sehingga menjadi 86%. Tahun 2013.
Minimnya anggaran tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada.
Dukungan dana lain yang tidak hanya bersumber dari APBD
Koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pusat perlu ditingkatkan.
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
APK PAUD Pinrang mengalami peningkatan. Tahun 2009 (47,69) sampai 2013 (50,40). Namun demikian masih dibawah rata-rata Provinsi tahun 2009 (50,84) dan 2013 (55,24)
Partisipasi Masyarakat kurang minat menyekolahkan anaknya di Usia dini.
Biaya Penyelenggaraan pendidikan di Lembaga PAUD terbatas.
Sosialisasi tenaga pendidikan bagi anak usia dini berbagai media dan dakwah.
Mendorong masyarakat membuka dan membentuk lembaga PAUD.
Fasilitas bantuan subsidi kepada lembaga PAUD.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 165
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
1.5 Angka Putus Sekolah
1.5.1
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Rasio menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2009 untuk SD = 2.35 menjadi 1.20 pada tahun 2013. Namun demikian baik untuk SD, SMP dan SMA angka putus sekolah diupayakan dibawah 1 %.
Tidak optimalnya pendataan dan analisisnya terhadap penyebab putus sekolah
Bantuan subsidi belum memenuhi target dan sasaran.
Pemantapan pendataan pendidikan terutama peneyebab putus sekolah Program retrival perlu dikembangkan,diupayakan kembali.
1.5.3. Angka putus sekolah (APS)SMA /SMK/MA
Menurunnya Angka Putus Sekolah pada tingkat sekolah menengah atas (SMA)
Masih terbatasnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Meningkatnya dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan.
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1 Angka kelulusan (AL) SD/MI
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah Dasar (SD) Mencapai 100 %.
Terbatasnya alat peraga keterampilan siswa di sekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk Fasilitasi penyediaan saranan dan Prasarana pembelajaran yang berkualitas.
1.6.2 Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP) mencapai 100%.
Terbatasnya alat peraga keterampilan siswa disekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik.
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas.
1.6.3. Anka Kelulusan (AL) SMA/SMK/SM
Meningkatnya angka kelulusan pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) mencapai 100 %.
Terbatasnya alat peraga ketrampilan siswa di sekolah.
Peningkatan mutu dan kualitas tenaga pendidik
Koordinasi antar tingkatan pemerintah untuk fasilitas penyediaan sarana dan prasarana
1.6.4 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka melanjutkan untuk SD/MI ke SMP/MTs meningkat dari tahun 2009 mencapai 70% menjadi 90% pada tahun 2012. Namun harus diupayakan mencapai standar ideal 98%
Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi
Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)
1.6.5 Angka melanjutkan (MA) Meningkatnya angka melanjutkan dari SMP/MTs ke Terbatasnya kemampuan ekonomi orang tua Difasilitasi bantuan subsidi untuk pembiayaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 166
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
SMA/SMK/MA siswa untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP ke SMA dan SMA ke perguruan tinggi)
1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Persentase guru berkualifikasi dari SD ke SM mengalami peningkatan baik di jenjang SD maupun SM Dari tahun 2009, jumlah guru yang disertifikasi 199 pada tahun 2009, naik menjadi 2.352 pada tahun 2013
Masih rendahnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Adanya program gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui boarding school di UKM/PTN/PTS
2. Kesehatan
2.1 Rasio posyandu per satuan balita
Meningkatnya rasio posyandu per satuan balita Menurunnya jumlah balita yang dilayani di posyandu.
Meningkatnya pemerataan posyandu.
2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk.
Rasio puskesmas tahun 2013 sebesar 5/100.000 penduduk, berarti 1 PKM melayani 20.000 Penduduk. Rasio Pustu tahun 2013 sebesar 15/100.000 penduduk, berarti 1 Pustu melayani 6.667 Penduduk
Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis.
Peningkatan jumlah pemerataan fasilitas kesehatan.
Koordinasi antar tingkatan pamerintahan untuk penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang berkualitas.
2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk
Rasio RS tahun 2013 sebesar 1,14/100.000 penduduk. Artinya 1 RS sudah melayani kurang dari 100.000 Penduduk.
Jika Rasio RS terhadap penduduk sudah mencukupi, namun jumlah tempat tidur kelas III masih kurang.
Perlu peningkatan kelas Rumah sakit
Peningkatan jumlah tempat tidur kelas III.
2.4 Rasio Dokter persatuan penduduk
Capaian rasio tenaga 2013 : dr spesialis 5/100.000 penduduk, dr. umum 15/100.000 pddk, dr. gigi 7/100.000 penduduk
Tidak meratanya persebaran dokter di daerah-daerah terpencil/pegunungan.
Perlu dibuat regulasi/aturan agar perekrutan tenaga kesehatatan disesuaikan dengan kebutuhan di unit pelayanan kesehatan.
2.5 Rasio tenaga medis persatuan penduduk
Meningkatkan jumlah tenaga medis terutama didaerah-daerah terpencil/pegunungan/pesisir
Kurangnya minat tenaga medis untuk ditempatkan di daerah pegunungan/Pesisir pantai.
Meningkatkan insentif tenaga medis khususnya di daerah-daerah terpencil yang mengarah pada pemerataan persebaran tenaga medis.
2.6
Cakupan komplikasi
Capaian tahun 2013 sebesar 60,28% masih
Kemampuan Bidan untuk mengidentifikasi
Peningkatan kapasitas Bidan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 167
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
kebidanan yang ditangani
dibawah target (60%). komplikasi masih rendah
2.7
Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga ahli kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Capaian tahun 2013 sebesar .......…%, sudah melebihi target (95%).
Tidak semua Bidan Desa menetap di Wilayah kerjanya.
ANC (Antenatal Care) terpadu yang berkualitas belum optimal
Tidak semua Persalinan oleh Tenaga kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Penegakan Regulasi tentang Bidan Desa
Peningkatan Kapasitas SDM kesehatan
Peningkatan fasilitas pelayanan KIA di sarana Pelayanan Kesehatan
2.8 Cakupan Balita Gizi buruk mendapat Perawatan
Capaian 2013 sebesar 100 % sudah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan
Dari jumlah yang dirawat tidak seluruhnya sembuh/pulih. Hal ini disebabkan :
Adanya penyakit penyerta.
Penanganan Medis secara intensif
Penanganan gizi buruk di tingkat Rumah Tangga (Pasca Rawat).
2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD.
Capaian tahun 2013 sebesar 100 % telah melebihi target 100%
Angka bebas jentik masih rendah.
Masih terjadi KLB DBD dibeberapa lokasi.
Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
Penyemprotan lingkungan Rumah warga.
2.1.1 Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Capaian 2009-2013 telah mencapai 100 % dan telah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan.
Masih sering terjadi pembebanan biaya tambahan pada masyarakat miskin (khususnya biaya obat dan darah)
Peningkatan ketersediaan obat di rumah sakit/Balai Kesehatan Masyarakat.
Membuat Jejaring antara Rumah sakit dengan Penyedia Layanan daerah.
2.1.2 Cakupan Kunjungan Bayi Indikator ini sudah melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini ditargetkan sebesar 88% dan pada tahun 2013 telah berhasil dicapai sebesar 97,40 %
Kurangnya perhatian ibu Bayii atau kurang informasi
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap Bayi melalui peningkatan kapasitas petugas dan ketersediaan sarana dan Prasarana.
2.1.3 Cakupan Pembantu Puskesmas
Peningkatan jumlah dan Pelayanan PUSTU pada wilayah pegunungan/pesisir.
Belum meratanya akses dan kualitas cakupan pelayanan Puskesmas dan Pustu/Poskesdes.
Penigkatan dan Pemerataan jumlah PUSTU yang didukung oleh infrastruktur dan SDM yang memadai.
3. Pekerjaan Umum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 168
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
3.1 Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik
Kinerja Transportasi jalan ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 499 km pada tahun 2009 menjadi 573,61 km pada tahun 2013 dengan kondisi baik mencapai 28,13 % (161,38 Km), Sedang rusak 308,54 Km (53,78%) dan rusak berat 103,69 Km ( 18,07%).
Rendahnya kinerja jaringan anggaran jalan. Prioritisasi Pembangunan dan Preservasi jalan pada kawasan strategis di desa-desa.
3.2 Rasio Jaringan Irigasi Meningkatkan rasio jaringan irigasi, dan efektifitas dan efisiensi pengelolaan jaringan irigasi saat ini 1 Km jaringan irigasi mengairi lahan budidaya seluas ………………km2, tingkat efektifitas pengelolaan jaringan irigasi saat ini 81 % yang menunjukkan bahwa masih terdapat 1 % luas lahan budidaya yang belum terairi, sedangkan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan.
Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya air.
Terbatasnya koordinasi antar provinsi dan Pusat (Balai besar PSDA).
Peningkatan rasio lahan budidaya yang terairi oleh jaringan irigasi dan peningkatan kemampuan petani untuk mengelola Sumberdaya air.
3.3 Rasio Tempat ibadah persatuan penduduk
1,39 pada tahun 2013 Masih terbatasnya ummat shalat berjamaah di masjid setiap waktu.
Masjid, terisi minimal 75 % jamah setiap waktu shalat.
3.4
Persentase rumah tinggal bersanitasi.
Persentase Rumah tangga bersanitasi adalah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 99% rumah tangga yang belum mengakses sanitasi.
Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh Masyarakat.
Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi yang layak.
Peningkatan Pemahaman masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di sekolah dan tempat umum serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan.
3.5 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.
Rasio Daya Tampung TPS terhadap jumlah penduduk adalah 0,23 yang menunjukkan bahwa TPS hanya dapat menampung sampah terhadap 23 orang setiap 1.000 penduduk di Kab.Pinrang.
Pesatnya laju pertambahan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.
Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang professional;
Mengurangi timbunan sampah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 169
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
menerapkan prinsip 3R.
3.6 Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni sebesar 0,23 menunjukkan bahwa masih terdapat 0,60 penduduk yang belum menempati rumah layak huni.
Masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses MBR terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan.
Peningkatan aksesibilitas MBR akan rumah yang layak melalui melalui fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan fasilitasi penyediaan rumah susun.
Peningkatan jaminan kualitas perumahan dengan menerapkan standarisasi perijinan dalam membangun rumah khususnya bagi MBR.
3.7 Rasio Pemukiman layak huni
Rasio pemukiman layak huni menunjukkan bahwa…………………
Masih terdapat 13,89 % luasan kawasan permukiman yang belum layak huni.
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan fasilitas umum yang memadai dan terpadu.
3.8 Lingkungan Permukiman Peningkatan kualitas lingkungan Belum optimalnya cakupan pelayanan dan Permukiman.
Peningkatan kualitas dan cakupan prasarana, sarana dan utilitas lingkungan permukiman.
4. Perumahan
4.1 Rumah Tangga Pengguna air bersih
Akses masyarakat terhadap air bersih telah mencapai………………..% yang menunjukkan bahwa 5.577 sudah terlayani oleh air bersih baik PDAM maupun sumber lainnya yang terlindungi.
Terbatasnya anggaran yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum.
Peningkatan cakupan pengguna air bersih khusunya pada masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari pencemaran lingkungan.
4.2 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Rumah Tangga pengguna listrik sudah mencapai 78.793 yang sumber utamanya adalah listrik PLN sebesar 100%. Rumah tangga yang menggunakan listrik di Kab.Pinrang di dominasi oleh RT Pengguna listrik dengan daya 900 Watt sebesar 36.450
Persentase pemanfaatan energi baru masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah.
Pengengan dan pemanfaatan potensi energi lokal khususnya energi baru terbarukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan listrik di pedesaan dan melakukan pengembangan Desa Mandiri Energi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 170
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
4.3 Lingkungan Permukiman kumuh
Rasio luas pemukiman yang tertata 13,98 persen. Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan pemukiman kumuh.
Optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh.
Optimalnya Peningkatan pengetahuan dan pemahaman akan pola hidup bersih dan sehat.
5. Penataan Ruang
5.1 Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL adalah 45.168 menunjukkan bahwa luasan RTH pada wilayah yang ber HPL/HGB luasannya masih besar.
Belum terealisasinya keberadaan RTH khususnya kawasan perkotaan sebagaimana arahan UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang.
Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pencapaian luasan RTH pada kawasan perkotaan. Pinrang dan kota kecamatan lainnya.
6. Perencanaan Pembangunan
6.1 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Desa/Kelurahan telah memiliki RPJP Desa/Lurah. Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sarana pembangunan.
Pemda Kabupaten yaitu telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan.
Optimalisasi dan Peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintahan.
6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA dan Renstra SKPD serta RPJM Desa/Lurah.
RPJMD yang partisipatif dengan semua stakeholders.
Pemda Kabupaten telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan (UU No.25 tahun 2004, PP No.8 tahun 2008 dan permendagri 54 tahun 2010.
Belum optimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar tingkatan pemerintah guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
6.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Semua SKPD Kabupaten memiliki Renstra yang ditetapkan oleh PERKADA.
SKPD Kabupaten telah mengacu pada aturan dalam menyusun dokumen perencanaan.
6.4 Penjabaran Program Konsistensi antara dokumen RKPD dan Dokumen Belum optimalnya konsistensi penjabaran Penyusunan RKPD mengacu dan konsisten
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 171
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
RPJMD ke dalam RKPD dan renstra SKPD dan RKPD dan Renja SKPD.
Perencanaan Pembangunan (RTR dan RPJMD)/RPJPD.
RPJMD dan RTRW dalam dokumen RKPD. pada dokumen Perencanaan (RTR dan RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
7. Perhubungan
7.1 Jumlah uji Kir angkutan umum Darat
Tersedia data KIR kendaraan di Dinas Perhubungan dan Kominfo.
Belum optimalnya penyajian data KIR. Semua Kendaraan di KIR Tepat waktu.
7.2 Jumlah Pelabuhan Laut, Udara dan Terminal darat
Jumlah Pelabuhan laut adalah 1 dan jumlah terminal Bis antar kota 1 dan antar kecamatan 3 unit dan unit rencana pengembangan lapangan terbang Ex.Jepang di Malimpung.
Belum terintegrasinya transportasi antar daerah serta belum optimalnya pengelolaan pelayanan pelabuhan laut Marabombang dan terminal darat.
Belum terbangunnya Bandara. Ex.Jepang di Malimpung.
Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pengelolaan pelabuhan laut/terminal dan penerapan sistem transportasi serta peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi khususnya pada kawasan pedesaan.
Tersedia transportasi antara-antara daerah, tujuan wisata dan ekonomi lainnya.
8. Lingkungan Hidup
8.1 Persentase Penanganan sampah
Timbunan sampah pada tahun 2013 sudah mencapai 66,96 M3/tahun yang meningkat dari tahun 2009 yang timbunan sampahnya sebesar 32.258 juta M3/tahun.
Penanganan sampah masih berfokus pada timbunan sampah dan belum melakukan upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.
Belum optimalnya partisipasi masyarakat tentang kebersihan.
Menigkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan timbunan sampah mulai dari sumbernya dengan penerapan 3R serta optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan.
Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kebersihan.
8.2 Persentase Penduduk berakses air minum.
Cakupan air bersih di Kab. Pinrang pada tahun 2012 sudah mencapai 6.069 dengan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sudah mencapai 5.577
Belum terpetakannya wilayah yang akan dilayani oleh sistem penyediaan air minum serta belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pamsimas.
Peningkatan cakupan pengguna air bersih khususnya pada masyarat pedesaan yang belum terjangkau oleh PDAM melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penambahan kapasitas dan sistem sambungan rumah air minum serta perlindungan sumber air baku dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 172
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
pencemaran lingkungan.
8.3 Persentase luas permukiman yang tertata.
Rasio luas permukiman tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 menjadi 86,11 pada akhir tahun 2013. Luasannya meningkat, menjadi 114.346 hektar tahun 2013.
Masih terdapat 0,23% luasan kawasan pemukiman penduduk layak huni.
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dasar, prasarana dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
8.4 Pencemaran status mutu air.
Sampai tahun 2012 telah dilakukan pemantauan pada 5 sungai lintas kecamatan dari 3 sungai lintas yang ada di pinrang.
Belum optimalnya penanganan kerusakan lingkungan akibat rendahnya ketersediaan system data dan informasi yang terintegrasi.
Belum adanya system informasi jarak jauh secara online.
Peningkatan kapasitas SDM dan Institusi serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi guna ketetapan perencanaan, monitoring dan Evaluasi.
8.5 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
Pelaksanaan AMDAL pada tahun 2013 belum ada dari perusahaan yang wajib melaksanakan AMDAL terhadap kegiatannya.
Kualitas dan mutu dokumen AMDAL masih memerlukan peningkatn guna mengoptomalkan upaya mitigasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna keberlanjutan lingkungan.
Peningkatan kapasitas SDM dan institusi pengawasan pelaksanaan AMDAL.
8.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.
Rasio daya tamping TPS terhadap jumlah penduduk yang sampai pada tahun 2013 belum mencapai 0,01.
Pesatnya laju pertumbuhan dan aktivitas penduduk belum didukung oleh keberadaan sarana persampahan berupa TPS serta institusi pengelola yang memadai.
Peningkatan jumlah sarana persampahan pada tiap lingkungan permukiman secara berimbang dengan jumlah penduduk yang ditunjang oleh institusi pengelola yang professional; dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3R.
8.7 Penegakan hukum lingkungan
Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dari 4 kasus di tahun 2013 semuanya sudah mendapat penanganan.
Belum optimalnya peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait perusakan lingkungan.
Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dalam penegakan hukum lingkungan serta sosialisasi dan SOP pengaduan perusakan lingkungan kepada pemangku kepentingan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 173
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
9. Pertanahan
9.1 Persentase luas lahan bersertifikat
Sampai dengan tahun 2013, jumlah tanah yang disertifikasi seluas 1.036.663 M2 dengan jumlah bidang sebanyak 600 bidang
Belum terintegrasinya penggunaan tanah dengan RTRWK yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Peningkatan ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan rencana tata ruang.
9.2 Penyelesaian kasus tanah Negara
……………..dari total kasus pada tahun 2013. Kurangnya administrasi pendukung.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk.
90 % dari total yang memiliki pada tahun 2013. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.2 Rasio bayi berakte kelahiran
70 % dari total kelahiran pada tahun 2013 Kurangnya kesadran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.3 Rasio pasangan berakte nikah
90 % dari total yang menikah tahun 2013 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan
Peningkatan pelayanan dan pemahaman tentang administrasi kependudukan.
10.4 Kepemilikan KTP 92 % dari total penduduk wajib KTP Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
31.52 % dari total jumlah penduduk Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan
Peningkatan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan.
10.6 Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Pinrang
Tersedia database kependudukan skala Kabupaten yang akurat.
Pengoperasian dan pemeliharaan sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) secara terpadu terkendala dengan belum adanya jaringan komunikasi dari direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan sipil pada server yang ada, sehingga proses penyediaan database dilakukan server
Peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam penyusunan database kependudukan yang berkualitas dan akurat.
Peningkatan koordinasi antar tingkatan pemerintahan dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi dan database
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 174
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
manual melalui back up data kependudukan dari Sistem Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) masing-masing kecamatan
kependudukan (Provinsi dan Pusat).
11. Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
% Partisipasi perempuan di lembaga legislatif baru mencapai 5 %. 31,5 % Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kabupaten Pinrang % partisipasi perempuan di Jabatan struktural pemerintah (eksekutif) baru mencapai 2 %.
Rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif.
Tingginya dominasi laki-laki pada jabatan struktural strategis di Lembaga Pemerintah (eksekutif).
Belum ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan di Jabatan strategis pemerintah.
Meningkatkan upaya pendidikan politik bagi perempuan di masyarakat dan lembaga.
Peningkatan kapasitas dan skill caleg perempuan, aktifis organisasi perempuan, tokoh perempuan (Toma, Toga, Toda)
11.3 Rasio KDRT Semakin tahun terjadi penurunan. Tahun 2013 mencapai 2 kasus.
Masih adanya korban KDRT di kalangan Perempuan dan anak.
Belum berjalan secara maksimal fungsi layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kec./Desa dalam lembaga terpadu.
Peningkatan ketahanan keluarga.
Peningkatan Upaya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada seluruh masyarakat dan lembaga pemerhati Perempuan dan anak, dalam hal pencegahan, deteksi dini, dan Penanganan kasus KDRT.
Optimalisasi Penerapan SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
11.4 Partisipasi angkatan kerja Perempuan.
Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah disbanding laki-laki.
Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan karena terbatasnya akses perempuan di sektor publik sebagai akibat dari budaya patriarkhi.
Peningkatan akses dan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor strategis.
Memperketat pengawasan penerapan hak perlindungan bagi pekerja perempuan di Perusahaan/Lemabaga swasta.
11.5 Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
Penyelesaian kasus pengaduan pada tahun 2013 tidak ada, dan terjadi trend peningkatan kasus KDRT setiap tahun.
belum menyediakan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
Meningkatkan kapasitas lembaga layanan lintas sektor.
Komitmen SKPD dan lembaga terkait layanan perlindungan perempuan dan anak korban
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 175
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
kekerasan.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga sehat
12.1 Rata-rata jumlah anak. 1,68 anak dari jumlah keluarga pada tahun 2013. Rendahnya kesadaran tanggungjawab kependudukan di kalangan masyarakat dan stakeholders pemerintah.
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana.
Pengelolaan pengendalian penduduk secara holistik lintas sektor.
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan kelahiran anak.
Penyebarluasan KIE Genre (Generasi berencana.
12.2 Rasio Akseptor KB Tahun 2013 mencapai 38.777 persen. Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB, utamanya didaerah terpencil, pegunungan, pesisir pantai.
Membangun jejaring dengan kader/tenaga lapangan sektor lain dan memaksimalkan fungsi tenaga lapangan tersebut terkait urgensi KB melalui peningkatan kapasitas.
12.3 Cakupan peserta KB aktif. 38.701 persen di tahun 2013. Masih rendahnya partisipasi KB pria
Akses ber KB masyarakat miskin dan terpencil (pegunungan dan pesisir) masih rendah.
Mendorong kepesertaan KB Pria.
Mambangun kemitraan dengan lintas stakeholders dan layanan kesehatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan KB kepada Masyarakat.
12.4 Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
Tahun 2013 = 8.924 KK Tingginya persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I.
Meningkatnya pernikahan dini di kalangan anak remaja.
Penguatan ketahanan ekonomi keluarga
Peningkatan partisipasi berKB
Bimbingan serta pengajaran tentang dampak negative pernikahan dini untuk mendorong pendewasaan usia kawin dan perencanaan keluarga.
13. Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.
Masih adanya arti sosial di Masyarakat. Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas.
Diperlukan peningkatan anggaran dan sasaran pada masing-masing kegiatan.
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
13.2 PMKS yang memperoleh bantuan Sosial
Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
Belum optimalnya dan akuratnya pendataan PMKS.
Belum tersedianya criteria PMKS yang akan
Optimalisasi peningkatan ketersediaan data PMKS yang akurat.
Memperluas jangkauan pelayanan kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 176
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
mendapatkan bantuan. Penerima manfaat.
Penyediaan SOP dan penentuan criteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan.
13.3 Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial
Berfluktuasi. Terbatasnya perhatian pemerintah terhadap masalah kesejahteraan sosial.
Kompleksitas Penyandang masalah semakin bertambah.
Adanya komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Peningkatan dan Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
14. Ketenagakerjaan
14.1 Angka partisipasi angkatan kerja.
Peningkatan angka partisipasi kerja Rendahnya ketrampilan tenagankerja Pembekalan dan Pelatihan tenaga kerja baik skill maupun kemampuan manajemen.
14.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja.
Peningkatan pertisipasi angkatan kerja. Tingkat pendidikan tenaga kerja relatif masih rendah.
Pembangunan balai latihan yang bertaraf internasional.
14.3 Pencari kerja yang ditempatkan
Peningkatan jumlah angka pencari kerja yang ditempatkan.
Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia.
Pembangunan sekolah kejuruan yang berbasis kebutuhan pasar kerja.
14.4 Tingkat Pengangguran terbuka
Penurunan tingkat pengangguran terbuka Jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sesuai lapangan kerja yang tersedia.
Informasi pasar kerja masih terbatas.
Perlu komitmen untuk membuat program perencanaan tentang target penempatan tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui sistem online.
15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15.1 Persentase Koperasi Aktif Total jumlah koperasi 227 unit Rendahnya peran aparat kecamatan dan Desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi
Kurangnya regulasi sektor ekonomi untuk mendorong kegiatan usaha koperasi.
Pelibatan aparat kecamatan dan desa/kelurahan dalam pembinaan koperasi diwilayahnya.
Dibutuhkan regulasi sektor ekonomi yang berpihak pada koperasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 177
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
15.2 Persentase Koperasi besar Meningkatnya jumlah koperasi besar sebanyak 3 unit.
Terbatasnya pengelola usaha yang memiliki kemampuan (akreditasi) manajerial.
Peningkatan manajerial pengelola usaha melalui lembaga yang terakreditasi.
15.3 Persentase jumlah usaha kecil menjadi menengah
Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah sebanyak 116 unit usaha kecil
Kemampuan produksi, akses pasar masih sangat terbatas
Wawasan kewirausahaan masih kurang
Skim kredit khusus untuk UMK yang murah dan mudah tidak tersedia.
Tidak adanya regulasi untuk pengembangan UMK.
Peningkatan teknis manajerial pengelola UMK
Penyediaan skim khusus bagi UMK.
Ada regulasi usaha yang berpihak pada UMK.
15.4 Persentase jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah
Meningkatnya jumlah usaha menengah menjadi usaha kecil sebanyak 10 unit usaha menengah
Kurangnya kemitraan usaha
Tidak bersedia reward bagi pelaku usaha yang berhasil.
Medorong terciptanya kerjasama usaha
Penyediaan reward bagi pelaku UMK.
16. Penanaman Modal
17. Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2 Kali pertahunnya yang sudah sesuai dengan agenda event budaya daerah
Masih banyaknya event Daerah yang belum teragendakan pelaksanaannya.
Perlu Inventarisasi event daerah yang belum teragendakan untuk dimasukkan kedalam event daerah.
17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya ada…. gedung
Belum tersedia Gedung kesenian yang refresentatif.
Perlu adanya peningkatan sarana gedung kesenian.
18. Kepemudaan dan Olahraga
18.1 Jumlah organisasi dan pemuda
Optimalisasi hubungan pemuda Belum terpolanya perberdayaan pemuda Memfaslitasi secara terbatas baik teknis, management maupun dana dalam rangka mendinamisasi dunia kepemudaan
18.2 Jumlah organisasi olahraga
Peningkatan jumlah organisasi yang terbina Belum terpolanya pemassalan dan pembibitan olahraga
Meningkatkan pola pembibitan dan pembinaan atlit melalui pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar
18.3 Jumlah kegiatan Peningkatan jumlah kegiatan kepemudaan Belum optimalnya koordinasi antara Perlu adanya dorongan serta dukungan untuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 178
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
kepemudaan organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda
pengembangan generasi muda dalam meningkatkan produktifitas dan prsestasi
18.4 Jumlah kegiatan olahraga Peningkatan jumlah kegiatan olahraga Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan olahraga
Perlu adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
18.5 Lapangan olahraga sepakbola
12 lapangan Dari tahun ke tahun lapangan sepakbola berkurang
Ketersediannya lahan
Perlibatan pihak swasta / masyarakat
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
3 Kegiatan pada tahun 2013 Belum optimalnya pembinaan tentang tugas dan fungsi organisasi
LSM, Ormas dan OKP yang terampil dan profesional
19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah
6 kegiatan pada tahun 2013 Belum optimalnya sosialisasi pemahaman politik ke masyarakat
Pengurus partai politik dan Masyarakat memahami dengan baik arti politik.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
2 pada Tahun 2013 Belum berimbangnya jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk
Penempatan polisi pamong praja secara berimbang sesuai dengan kebutuhan
20.2 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 penduduk
4 pada TAhun 2013 Belum berimbangnya jumlah linmas dengan jumlah penduduk
Penempatan linmas secara berimbang sesuai dengan kebutuhan
20.3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
85 pada tahun 2013 Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemanfaatan pos siskamling
Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan pos siskamling
20.4 Pertumbuhan ekonomi 6.8 % Pada tahun 2013 Belum meratanya pertumbuhan ekonomi anatar desa/kelurahan
Infrastruktur yang baik
Keamanan yang kondusif
Iklim investasi yang semakin baik
Produktivitas usaha lebih baik
20.5 Kemiskinan 18.672 jiwa pada tahun 2013 Sebaran penduduk miskin pada desa/kelurahan belum tertangani dengan baik
Perbaikan akses infrastruktur, didistribusi pangan, peningkatan keterampilan, dll
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 179
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
20.6 Penegakan perda 91% pada tahun 2013 Terbatasnya PPNS Penegak Perda Makin tingginya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang undangan
20.7 Cakupan patrol petugas satpol PP
361 pada tahun 2013 Masih kurangnya intensitas cakupan patrol petugas satpol PP
Masih kurangnya sarana prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung cakupan patrol petugas satpol pp
21. Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan
Tersedianya regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan hak atas pangan
Regulasi ketahanan pangan masih kurang
Sanksi terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan belum optimal
Berkembangnya lahan sawah produktif menjadi areal perumahan.
Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan regulasi ketahanan pangan secara optimal
Pembuatan PERDA Perlindungan pangan tersedia dan ditegakkan.
21.2 Ketersediaan pangan utama
Ketersediaan pangan utama (beras) tersedia sepanjang tahun minimal 2 kali kebutuhan pangan penduduk
Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan pertumbuhan penduduk lebih dari 1%
Tingkat produksi utama (beras)
Pengendalian pertumbuhan penduduk (2 orang anak cukup)
22. Pemberdayaan masyarakat dan desa
22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan = 2 kelompok binaan
Masih rendahnya kelompok binaan pada setiap desa (hanya 1 binaan kelompok pada masing-masing LPM)
Pembinaan terhadap kelompok binaan agar meningkatkan jumlah kelompok binaan pada masing masing LPM pada setiap desa (menjadikan 2 kelompok binaan pada masing masing LPM)
22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Rata-rata kelompok binaan PKK = …….. klp binaan Masih ada PKK didesa dan kelurahan yang belum membina kelompok sesuai dengan jumlah kelompok binaan yang harus dibina
Pengoptimalan fungsi dan tanggung jawab kelompok penggerak PKK kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan agar rutin membina kelompok binaan PKK pada masing masing POKJA
22.3 Jumlah LSM 54,3 % (25 LSM Aktif dari 46 LSM) Data LSM aktf terinventaris dengan baik pada setiap kecamatan, desa dan kelurahan. Khusunya LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat
Pendataan dan inventarisasi data LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat disetiap desa / kelurahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 180
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
22.4 LPM Berprestasi LPM dapat menjadi pelopor Pemberdayaan di masyarakat.
Masih rendahnya aktivitas penghargaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam menialai kinerja kelembagaan LPM dibidang pemberdayaan masyarakat
Pemberian penilaian kinerja kepada LPM yang dilakukan setiap SKPD yang berkaitan langsung dengan kegiatan LPM
22.5 PKK aktif ………….% (……PKK aktif dari …….PKK) Desa / kelurahan yang letaknya terpencil (daerah pegunungan sulit dilakukan pembinaan oleh TP PKK desa, kecamatan dan kabupaten
Memperlancar akses transportasi dan komunikasi pada setiap desa/kelurahan yang letaknya terpencil agar rutin dilakukan pembinaan kader PKK desa
22.6 Posyandu aktif 57,06% (….posyandu aktif 202 total posyandu) Masih ada sebagian posyandu yang belum memliki kader yang terlatih serta sarana dan prasarana yang layak
Meningkatkan sumber daya manusia kader posyandu dan pemberian dukungan sarana dan prasarana yang layak kepada posyandu didesa khususnya didaerah pegunungan
22.7 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan sebesar 65,50 %.
Masih rendahnya program-program pemerintah yang meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat .
Belum terdatanya dengan baik konstribusi swadaya masyarakat terhadap kegiatan pembangunan, khususnya bidang pemberdayaan Masyarakat.
Mengiatkan program-program Pemerintah yang bertujuan meningkatkan swadaya Gotong Royong Masyarakat serta melakukan Pendataan secara rutin Kegiatan Pembangunan yang dilakukan secara swadaya.
22.8 Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
Persentase peran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan parasarana terbangun sebesar 70%
Kurang berfungsinya kelompok masyarakat pemelihara pembangunan yang di desa/kelurahan dan tidak dianggarkan dalam APBDes pemeliharaan pasca pemberdayaan masyarakat
Mengaktifkan dan memfungsikan kembali kelompok kelompok pemelihara pasca program pembangunan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan serta menganggarkan pada APBD kegiatan pemeliharaan pasca program pemeberdayaan masyarakat
22.9 Pembinaan desa/kelurahan pasca lomba P2WKSS
Semua Desa/Kelurahan yang telah dibina lomba P2WKSS tertdata.
Tidak terbinanya Desa/kelurahan yang telah mengikuti lomba P2WKSS serta kesadaran warga masyarakat sangat rendah.
Belum adanya evaluasi Desa/Kelurahan Ex. perlombaan PWKSS.
Desa/Kelurahan yang telah dibina lomba desa program P2WKSS tetap konsisten. Melanjutkan pemeliharaannya.
terbina dan partisipasi memelihara desa/lurah tetap.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 181
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
Desa/lurah yang telah mengikuti lomba tetap dibina.
23. Kearsipan
23.1 Pengelolaan Arsip secara baku
Belum optimalnya pengelolaan kearsipan pada SKPD
Sarana dan prasarana pengelolaan arsip masih kurang
Arsip arsip yang berada di SKPD masih masuk dalam kategori kacau, belum tertata sesuai kaidah kearsipan
Tidak tersedianya sarana dan prasarana dan belum terlaksananya sistem kearsipan yang baku disetiap SKPD
Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip
Belum terwujudnya unit kearsipan disetiap SKPD, sesuai amanah UU No.43 Tahun tentang Kearsipan.
Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana pengeloalaan kearsipan yang berkualitas
Peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat terkait pengelolaan arsip
Kurangnya komitmen para pimpinan SKPD akan pentingnya arsip
Peningkatan pemahaman aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip
Penyediaan unit pengelolaan arsip pada setiap SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
23.2 Peningkatan SDM pengelola Kearsipan
Ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengelola arsip belum memadai
Belum optimalnya kearsipan di SKPD yang disebabkan oleh kurangnya tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis)
Peningkatan pengetahuan dan minat aparatur tentang kepentingan pengelolaan kearsipan
Peningkatan kesejahteraan aparatur fungsional kearsipan.
24 Komunikasi dan Informasi
24.1 Jumlah jaringan komunikasi
Masih terbatasnya jumlah dan kualitas jaringan komunikasi
Masih terdapatnya beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi yang berkualitas, khususnya daerah pegunungan.
Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi pada wilayah yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi
24.2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
Masih rendahnya rasio wartel dan warnet terhadap jumlah penduduk
Masih terdapat beberapa desa/lurah yang belum terjangkau fasilitas jaringan komunikasi yang berkualitas
Penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi yang belum terjangkau pelayanan jaringan komunikasi
Peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan komunikasi sampai di desa terpencil.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 182
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
25 Perpustakaan
25.1 Jumlah Perpustakaan Jumlah perpustakaan belum memenuhi kebutuhan masyarakat
Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk prasarana kantor belum memadai
Terbatasnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan
Belum adanya gedung perpustakaan yang refresentatif
Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan
Terbatasnya tenaga fungsional perpustakaan (pustakawan)
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah terkait peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas pendidikan
Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan perpustakaan
Peningkatan pemahaman masyarakat akan peran profesi pustakawan
25.2 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun masih rendah
Masih kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat
Peningkatan fasilitas dan sosialisasi pemerintah baik untuk memacu peningkatan minat baca masyarakat
25.3 Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan kabupaten/kecamatan di Desa/Kelurahan
Jumlah koleksi buku yang tersedia diperpustakaan masih tersedia
Kuantitas dan kualitas bahan pustaka masih kurang
Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah dan penerbit dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu
Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengadaan bahan bacaan yang bermutu.
II Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Pertanian
1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya perhektar
Produktivitas padi dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan 0,58 % tetapi peningkatan luas panen lebih besar sebesar 2,02 % sehingga capaian peningkatan produksi setiap tahun didominasi oleh penambahan luas panen.
Tersedianya data penelitian kandungan hara tanah sawah untuk penggunaan pupuk
Penyediaan sarana produksi seperti benih dan pupuk belum memenuhi prinsip 5T (tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat dan tepat harga)
Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, alat mesin pertanian, sarana pasca panen dan sarana
Ketersediaan benih dan produksi lainnya yang memenuhi prinsip 5 T
Pengendalian OPT dan Pengawalan teknologi
Pembangunan dan Rehabilitasi jaringan Irigasi
Pengembangan Sumber air irigasi alternatif seperti embung dll.
Fasilitas penyediaan alsintan dan lembaga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 183
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
berimbang. perhubungan.
Belum adanya data penelitian kandungan hara tanah sawah untuk penggunaan pupuk berimbang.
penyedia alsintan.
Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya.
1.2 Konstribusi sektor pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.
Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB paling tinggi disbanding sektor lainnya.
Konstribusi sektor perkrbunan terhadap PDRB meningkat.
Konstribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2012 namun pada tahun 2013 menurun menjadi 52.98.
Nilai tambah dan mutu hasil perkebunan masih belum optimal.
Ketersediaan agro input memenuhi prinsip 5 T.
Peningkatan jalan penghubung dari pusat produksi ke pasar dan industri
Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya.
Penyediaan sarana pengolahan yang memadai disektor perkebunan.
Perbaikan dan peningkatan mutu hasil perkebunan.
1.3 Konstribusi sektor Tabama Konstribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB paling tinggi dibanding sub sektor lainnya.
Konstribusi sub sektor pertanian (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB mengalami penurunan dari 56,50% tahun 2009 menjadi 52,98% pada tahun 2013.
Ketersediaan Agroinput memenuhi prinsip 5 T
Peningkatan jalan penghubung dari sentra produksi ke pasar dan industri.
Fasilitasi permodalan dan pembiayaan usaha tani lainnya.
Terlaksananya sistem Agribisnis dan Agroindustri dengan baik pada pendekatan kawasan
1.4 Konstribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB… Produktifitas tanaman perkebunan belum optimal, masih dibawah potensi kemampuan lahan.
Pemeliharaan tanaman secara intensif yang berkelanjutan
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
Perbaikan tanaman melalui peremajaan dan rehabilitasi serta pemilihan tanaman yang unggul yang tahan terhadap Organisme Penggangngu Tanaman (OPT) dan anomaly iklim
1.5 Cakupan bina kelompok petani
Cakupan kelompok petani yang menjalankan usaha melalui pembinaan meningkat.
Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha
Peningkatan kapasitas dan pengetahuan kelompok petani dalam menjalankan usaha
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 184
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
peningkatan kualitas produksi pertanian
Belum optimalnya peran dan fasilitasi pemerintah dalam memacu peningkatan produksi dan usaha kelompok tani
peningkatan kualitas produksi pertanian.
Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah guna memacu peningkatan usaha dan produksi kelompok tani.
1.6 Produksi daging dari berbagai komoditas ternak.
Target pada tahun 2013 diharapkan sebesar 2 persen pertahun namun terjadi penurunan sebesar………. Persen dari yang ditargetkan.
Rendahnya produksi daging.
Terbatasnya areal RPH dan yang sudah ada 0,20 Ha sudah tak layak.
Meningkatkan sarana dan prasarana, penerapan teknologi produksi dan manajemen produksi .
Tersedianya lahan RPH untuk dibangun sesuai standar mutu pelayanan.
1.7 Penyuluhan Teknologi Ternak dan Keswan
Peningkatan kelompok tani ternak terbina dan pengendalian Keswan optimal.
Kurangnya tenaga penyuluh peternakan dan dokter hewan untuk pembinaan dan pengawasan.
Tersedianya tenaga penyuluh yaitu dokter Hewan.
2. Kehutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan
Jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun mengalami peningkatan , yakni dari 26.049 ribu ha tahun 2009 menjadi 26.049 ribu Ha tahun 2013 atau dari 0 persen menjadi 0 persen.
Besarnya laju deforestrasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan.
Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan peningkatan kapasitas polisi hutan.
2.2 Kerusakan kawasan hutan Kerusakan hutan masih 15 % dibandingkan dengan luas 46 Ha
Besarnya laju deforestrasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan.
Belum tersedianya data base luas perjenis tanaman hutan.
Penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan.
Tersedia data.
2.3 Konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
Konstribusi sektor kehutanan masih dibawah 1 %.
Secara ekonomi konstribusi sektor kehutanan masih rendah namun konstribusi manfaatnya belum dianalisis.
Perlu menghitung kontribusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi pertimbangan ekonomi lingkungan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 185
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
3. Energi dan potensi Sumber Daya Mineral
3.1 Pertambangan tanpa izin Penanganan pertambangan tanpa izin masih dibawah 47 %.
Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang.
Sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang serta konsistensi pemanfaatan rencana tata ruang dan penegakan hukum.
3.2 Konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Konstribusi masih pada tahun 2013= 10,64 % masih dibawah capaian tahun 2009 namun cenderung stabil di angka tersebut selama 4 tahun berikutnya.
Belum terpadunya kegiatan perencanaan dan pengembangan pertambangan dengan rencana tata ruang
Belum adanya data yang tersedia.
Tersedia data base dan hasil penelitian.
Adanya Perencanaan Pengembangan sesuai tata ruang.
Tersedianya tenaga terampil.
4. Pariwisata
4.1 Kunjungan Wisata Kunjungan mengalami peningkatan tiap tahunnya sebesar……………..persen, yakni dari………….orang tahun 2009 meningkat menjadi ……………….jiwa tahun 2013
Belum Optimalnya sarana dan prasarana Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Masih banyak DTW baru yang belum terbina
Peningkatan sarana dan prasarana akses ke DTW
Optimalisasi promosi DTW baru dan perbaikan infrastruktur
Pelatian masyarakat dalam industry wisata spesifik
4.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Kontribusi terhadap PDRB rata rata …….. % selama 5 tahun
Masih rendahnya promosi pada segmen pasar internasional
Belum semua lokasi DTW dimiliki oleh pemda dan bersertifikat
Perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri
Lokasi dibina, dikembangkan pemerintah dan masyarakat serta lahan jelas status pengelolaannya/Pemilikan.
5. Kelautan dan perikanan
5.1 Produksi perikanan Jumlah produksi ikan pada tahun 2013 adalah sebesar 11.808,06 ton
Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir
Kualitas armada penangkap ikan masih rendah
Penyakit udang masih menjadi ancaman Untuk peningkatan produksi.
Mutu produksi perikanan kurang berdaya
Memanfaatkan potensi yang ada dengan menarapkan teknologi serta membangunan jejaring bisnis perikanan
Pengembangan sektor hulu kehilir dan revitalisasi system produksi dalam rangka penyediaan bahan baku industrilisasi
Pembinaan dan pengawasan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 186
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
saing
Kualitas SDM Pembudidaya dan Nelayan masih rendah.
pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan
5.2 Konsumsi ikan Pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui target sebesar …………….dimana konsumsi ikan dicapai sebesar 45,80% sementara target daerah hanya sebesar 30 kg
Persaingan konsumsi protein hewan lain
Penurunan stock ikan laut / pesisir oleh nelayan tradisional
Pembinaan produk nilai tambah dan diseminasi teknologi pengolahan
Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan
Komuditas perikanan dimasukkkan dalam undang undang pangan strategis
Tersedia sarana dan prasarana pembantu mutu.
5.3 Cakupan bina kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah
Cakupan bina kelompok nelayan yang dapat bantuan dipinrang mengalami peningkatan….
Kurangnya monitoring terhadap keberhasilan kelompok nelayan
Belum terintegrasinya system produksi dari hulu kehilir
Terbatasnya modal usaha.
Inovasi teknologi pada usaha perikanan
Pengelolaan potensi dengan berbasis komuditas, kawasan serta pembenahan system dan managemen usaha kelembagaan
Pembinaan kawasan mina politan belum optimal
5.4 produksi perikanan kelompok nelayan, pembudidaya dan pengolah
Jumlah produk kelompok ……% dari produk daerah yaitu ; Pembudidaya 88 kelompok Tangkap 60 kelompok Pengolah 22 kelompok Pelestari 4 kelompok
Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan
Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan
Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya tangkap dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan (air bersih, listrik, bbm, system rantai dingain, pelabuhan perumahan)
Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan
Kualitas kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah
Meningkatkan pembinaan kelembagaan masyarakat usaha perikanan dan kelautan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing
Optimalisasi program bbm solar dan puket
6. Perdagangan
6.1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Rata rata 12,68 % selama 5 tahun Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap peningkatan PDRB Sulsel
Optimalisasi peran sektor perdagangan terhadap PDRB
Peningkatan koordinasi antar tingkatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 187
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
pemerintahan dalam upaya memacu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
6.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
Persentase usaha informasi dan kelompok pedagang yang aktif
Masih besarnya jumlah kelompok pedagang dan usaha informal yang aktif dan mandiri
Masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha
Peningkatan upaya pembinaan dan fasilitasi kelompok pedagang dan usaha informal
Peningkatan keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha
7. Perindustrian
7.1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Pertumbuhan sektor industri 6,83% Kurangnya investasi sektor industri pengolahan
Iklim investasi yang semakin baik
7.2 Pertumbuhan Industri Pertumbuhan industri 9,32 % (ADHK) Kurangnya investasi sektor industry pengolahan
Iklim investasi yang semakin baik
8. Ketransmigrasian
8.1 Transmigrasi Sejak tahun 2009 sudah tidak ada.
I Fokus kemampuan ekonomi daerah
1. Otonomi daerah, pemerintahan umum….
1.1 Pengeluaran konsumsi pengeluaran pendapatan perkapita
Rata rata pengeluaran perkapita sebulan untuk pengeluaran makanan …. Pada tahun 2012 adalah sebesar ………..….% atau mengalami penurunan sebesar … poin jika dibandingkan dengan tahun 2011
Konsumsi rumah tangga per kapita masih didominasi kelompok pangan yang idealnya kelompok non pangan
Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
1.2 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita
Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapit meningkat dari hamper berimbang yakni dari …persen menjadi …. Persen
Konsumsi non pangan lebih rendah disbanding konsumsi pangan perkapita
Peningkatan peran dan fasilitasi pemerintah dalam mendukung peningkatan konsumsi kelompok non pangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 188
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
1.3 Produktivitas total daerah PDRB meningkat signifikan dari tahun ketahun Masih didominasi sektor pertanian yang pemasarannya dalam bentuk komoditi primer / bahan baku
Industry pengolahan pertanian meningkat
Sarana produksi pertanian meningkat
Tersedia Hasil Riset & Teknologi ttg kesuburan Tanah.
2. Pertanian
2.1 Nilai tukar petani Nilai tukar petani di Pinrang berada diatas rata-rata Kabupaten tetangga.
Adanya perbedaan harga antara Pemerintah (Bulog) dan Tengkulak di lokasi panen.
Kemampuan daya beli masyarakat meningkat
Jumlah produksi hasil pertanian meningkat
Semua Produksi ditangani Pemerintah
II Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur
1. Perhubungan
1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
Pertambahan jumlah kendaraan lebih tinggi dibanding pertambahan panjang jalan
Kurangnya pembangunan infrastruktur jalan baru
Meningkatnya kemampuan masyarakat membeli kendaraan baru
1.2 Jumlah orang / barang terangkut angkutan umum
Jumlah arus barang dan orang semakin meningkat Pengguna tani, sering tidak tertib sehingga kecelakaan lalu lintas.
Semakin giatnya perekonomian dan lancarnya transportasi kedaerah
2. Penataan Ruang
2.1 Ketaatan terhadap RTRW Sampai saat ini rasio kesesuaian pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sudah mencapai ……….. Yang diindikasikan dengan telah dilaksanakannya …………….. program pembangunan utama pada indikasi program utama RTRW.
Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang
Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal terhadap
Adanya upaya pengendalian pemabfaatan ruang pada wilayah kabupaten yang berbatasan dengan perkotaan
Upaya mewujudkan singkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan meningkatkan upaya pengendalilan pemanfaatan ruang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 189
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
2.2 Luas wilayah Produktif Luas wilayah Produktif Pinrang berdasarkan RTRW sudah mencapai………dengan mengembangkan kawasan Produktif seluas…………..hektar.
Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang.
Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal.
Adanya Pengembangan kawasan permukiman kota ke bagian selatan.
Adanya Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Kapet Pare-pare.
2.3 Luas wilayah Industri Luas wilayah Industri Kabupaten Pinrang berdasarkan RTRW sudah mencapai 485 Hektar
Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang.
Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal.
Adannya upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota Pinrang sebagai Hinterland.
2.4 Luas wilayah Kebanjiran Persentase luas wilayah kebanjiran terhadap luas wilayah budidaya di Kab.Pinrang sebesar 21,5 %.
Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang.
Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang.
Adanya upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah kecamatan desa yang berbatasan dengan perkotaan. Dapat sinergi pengembangannya.
2.5 Luas wilayah perkotaan Realisasi luas kawasan perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai RTRW Pinrang.
Belum sinkronnya program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu pada rencana tata ruang.
Belum tersedianya instrument pengendalian yang optimal terhadap pelanggaran rencana tata ruang.
Sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan kawasan perkotaan yang mengacu pada RTR;
Penyiapan instrument pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah,………………………………………………….
3.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang
Peningkatan dan Pemerataan jumlah dan jenis bank
Jenis dan jumlah bank belum merata di setiap kecamatan, kecuali BRI sdh ada.
Tingginya kesadaran masyarakat menggunakan jasa perbankan.
Jumlaha tabungan dan nasabah meningkat.
3.2 Jenis, kelas dan jumlah restoran.
Makin tingginya minat masyarakat untuk membuka Warung/kafe.
Meningkatnya jumlah masyarakat yang
Belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan warung yang sehat dan halal.
Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan warung yang sehat dan halal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 190
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
berkunjung ke Warung. Masih terbatasnya jumlah warung yang terdaftar dan tersertifikasi.
Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat akan pengelolaan warung yang sehat dan halal.
3.3 Jenis, kelas dari jumlah hotel/wisma
Makin tingginya minat masyarakat untuk membuka usaha hotel / wisma
Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung dan menggunakan fasilitas hotel/wisma
Belum optimalnya pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan hotel/wisma
Masih terdapat beberapa hotel/wisma yang sesuai dengan syarat dan persyaratan
Peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan hotel/wisma
Peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terkait syarat dan persyaratan pendirian hotel/wisma
4. Lingkungan Hidup
4.1 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
Cakupan penggunaakn air bersih sebesar ….%, dengan total rumah tangga sebesar 5.577 RT yang menggunakan air bersih
Masih rendahnya cakupan RT yang menggunakan air bersih dari sumber yang aman
Makin berkurangnya kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan RT
Peningkatan cakupan pelayanan air bersih di tingkat rumah tangga
Peningkatan upaya konservasi sumber air baku
5. Komunikasi dan Informatika
5.1 Rasio ketersediaan daya listrik
Kebutuhan listrik di Kab.Pinrang pada tahun 2013 sebesar 115.136.690 Kwh didominasi oleh kebutuhan untuk rumah tangga sebesar 54%, disusul oleh kebutuhan untuk perkotaan sebesar 24%, dan sisanya untuk kebutuhan publik.
Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah
Kurangnya inovasi baru untuk pembangkit listrik
Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi lokal khusunya energi baru terbarukan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui Pengembangan Desa Mandiri Energi
5.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
Persentase rumah tangga yang nmenggunakan listrik di Kabupaten Pinrang didominasi oleh pengguna listrik dengan daya 900 watt sebesar 50 % dari seluruh rumah tangga pengguna listrik
Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah
Semakin tinggi permintaan sambungan baru untuk RT
Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi local khusunya energy baru terbarukan
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik di perdesaan dan melalui pengembangan desa Mandiri Energi di Kecamatan Lembang dan Batulappa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 191
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
III Fokus Iklim Berinvestasi
1. ……………………………
1.1 Angka kriminalitas Jumlah tindak kriminalitas provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir (2009-2013) pada tahun 2009 hingga tahun 2013 jumlah tindak kriminalitas meningkat dari 203 Kasus menjadi 495 kasus
Masih tingginya angka kriminalitas akibat sosialisasi hukum yang kurang
Masih rendahnya pendidikan
Kurangnya jumlah aparat penegak hokum
Peningkatan kualitas dan frekuensi pelaksanaan sosialisasi penegak hokum
Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat
Mengaktifkan kantibmas
1.2 Jumlah demo Tingginya jumlah demonstrasi dan menurun dari tahun ketahun
Masih rentang aksi demonstrasi
Belum tersedianya sarana penyaluran aspirasi yang benar
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan demonstrasi
Penyediaan sarana dan prasarana penyaluran aspirasi masyarakat dan mahasiswa
1.3 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Jenis jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola pemda telah ditetapkan secara CloseList berdasarkan UU 28 TAhun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
Masih terdapat pungutan ditingkat Kabupaten yang bersifat kontra produktif dengan iklim investasi didaerah
Pengawasan atas implementasi perda pajak dan retribusi daerah di tingkat kabupaten
1.4 Jumlah perda yang mendukung iklim usaha
Perda yang masih berkaitan dengan investasi masih belum mendukung pengembangan iklim usaha di Kab.pinrang.
Kurangnya dukungan legislasi yang mendukung pengembangan investasi yang terealisasi di Kab.Pinrang
Peningkatan jumlah perda yang mendukung iklim usaha
1.5 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
Desa swasembada sebesar ….. desa dari sejumlah …. Desa/kelurahan
Masih lemahnya peran, kapasitas dan kemampuan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan
Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah desa
IV Fokus Sumber Daya Manusia
1 Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja 152.718 penduduk yang bekerja. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 6.930 orang
Tingginya urbanisasi ke kota pinrang
Kurangnya keterampilan bekerja
Pendapatan tenaga kerja disektor pertanian rendah
Meningkatnya kegiatan agro industry
Meningkatnya permintaan tenaga kerja sektor perkebunan dari Negara tetangga / Malaysia
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 192
No Urusan/ IKK Tafsiran
Capaian target Permasalahan Faktor-faktor Keberhasilan
1.1 Rasio ketergantungan Perbandingan antar banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produksi secara ekonomi
Naiknya persentase penduduk yang belum dan tidak produktif
Adanya program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi, program keluarga berencana (KB)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 193
4.2 Isu Strategis
Isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan
berdampak jangka panjang bagi kelanjutan pembangunan serta signifikan bagi
daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang
akan datang. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dalam lima
tahun kedepan dirumuskan dengan mensistesa fakta-fakta permasalahan
pembangunan maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
telah disampaikan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu eksternal atau isu-isu
global.
4.2.1 Isu Global
Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa
kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut
bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya,
namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang
ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional
maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang
panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan,
sehingga memerlukan perhatian yang khusus. Berikut beberapa kondisi ataupun isu
global yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di
daerah Pinrang.
Perubahan Iklim dan Bencana Alam, paradigma masa lalu menyebutkan
bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti
iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara
dll.Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan
lingkungan secara signifikan.Sebagai gambaran bahwa penebangan hutan,
mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara local.Ketika area hutan
yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah
berskala regional.
Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak diimbangi oleh
upaya penanggulangan yang mengatasnamakan kesejahteraan hidup manusia
tampaknya akan berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.
Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan lingkungan alam, tetapi juga
keberlangsungan hidup manusia sendiri. Isu pemanasan global dan perubahan iklim
hanyalah sebagian dari sekian banyak isu lingkungan untuk diperhatikan yang tidak
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 194
hanya bersifat lokal tetapi global, demikian halnya dengan Indonesia. Di
Indonesiamasih menghadapi tantangan besar dimana pembangunan ekonomi yang
dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang cenderung
bersifat ekstraktif atau mengandalkan eksploitasi sumber daya alam secara
langsung.Bahkan ada kecenderungan besar dimana upaya mempertahankan fungsi
lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang
diharapkan.
Penyebab pemanasan global ini cukup kompleks, meliputi meningkatnya gas
rumah kaca seperti CO2 dan Metana yang brasal dari Industri, Kendaraan bermotor,
dan mahluk hidup penghasil metana alamiah seperti baktri. Selain itu juga terjadinya
kerusakan hutan alami akibat alih fungsi hutan menjadi pemukiman, industri,
pertanian dan fungsi lainnya.Sehingga luas hutan setiap tahunnya terus berkurang
yang berakibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca karena fungsi hutan sebagai
paru-paru dunia berkurang.
Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung
juga tidak luput dari faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, usaha
untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan
menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk
melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi
lahan dan hutan yang telah rusak.
Untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka
sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat sekitar kawasan hutan yang efisien dan berwawasan lingkungan, yang
mampu memanfaatkan potensi sumber daya setempat secara optimal, sehingga
masyarakat memiliki keperdulian dan tanggung jawab dalam menjaga hutan
tersebut.
Perdagangan bebas, globalisasi telah merambah hampir disemua ranah
kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain. Walaupun istilah globalisasi
telah menjadi suatu kosakata yang umum, tetapi suka atau tidak suka, masyarakat
diseluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam suatu habitat global,
transparan, tanpa batas, saling mengait (linkage), dan saling ketergantungan
(interdependence). Skenario liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas
memberikan dampak keseluruh pelosok negeri. Contoh globalisasi yang nyata
dirasakan saat ini seperti masuknya barang-barang impor dari cina dan Negara-
negara ASEAN lainnya akan menyapu sampai ke desa-desa. Indonesia sekarang ini
berada didalam kondisi yang sangat terbuka dan sangat bersaing.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 195
Dengan diberlakukannya perdagangan bebas banyak memberi dampak
terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dunia yang tanpa batas, keluar masuk
barang yang intens serta interaksi dengan dunia luar disatu sisi memberikan
dampak positif bagi perkembangan masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas
dan inovasi produk lokal. Namun, disisi lain, pemberlakuan ini dapat menambah
penderiataan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah
garis kemiskinan.Mereka digiring kepada seluruh dunia dimana kekuatan pasar
menjadi panglima. Hilangnya subsidi dan peranan dari Negara dalam bidang
ekonomi berdampak multiplayer effect pada kemiskinan yang meningkat dan akan
mengarah pada tingginya angka kriminal. Hal ini mengakibatkan kerja keras
pemerintah, yakni mengerjakan dua hal sekaligus, yakni perbaikan ekonomi dan
sekaligus melakukan reformasi terhadap masalah-masalah sosial.
Kondisi sosial ekonomi serta semua potensi yang ada pada masyarakat
Kabupaten Pinrang, diharapkan pemerintah dapat menempuh suatu kebijakan yang
rasional untuk mengantar masuk dalam kancah perekonomian global.
Demokrasi dan HAM, dari tahun ketahun gelombang kesadaran eksistensi
kehadiran manusia dimasyarakatnya semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya pendidikan dan informasi. Peningkatan peran dimasyarakat seperti
demokratisasi akan terus berlangsung dan tidak akan mungkin dapat dicegah
kemajuannya pemerintah-pemerintah otoriter di dunia kalaupun belum dapat runtuh
seluruhnya diperkirakan akan mengalami perlemahan yang serius. Keberhasilan
Negara otoriter pada tahun-tahun sebelumnya dalam mencegah demokratisasi,
seperti halnya yang terjadi di beberapa Negara bekas Uni Soviet, Afrika Utara dan
Asia Selatan, hanya akan menunda sebentar keberhasilannya. Saat ini gelombang
demokrasi sedang melanda Negara-negara di Timur Tengah dan efek domino yang
ditimbulkannya menjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan
kemanusian.Bahkan Negara-negara maju sekalipun sedang mengalami dinamika-
dinamika koreksi dalam hal demokrasi, berkaitan dengan peran negara dan
masyarakat sipil.
Traficking, kasus tindak pidana perdagangan orang saat ini terus terjadi,
dimana Negara Indonesia menjadi bagian dari praktek ini. Tindak kejahatan
terhadap kemanusiaan ini terjadi di daerah atau negara asal, daerah transit hingga
ke daerah atau negara tujuan. Keterbatasan ekonomi, minimnya tingkat pendidikan
sering kali menjadi dasar alasan kelompok ini terjerat human trafficking. Beragam
cara dipakai pelaku untuk menarik dan mengontrol korban diantaranya janji
pekerjaan bergaji tinggi, hingga ancaman kekerasan. Hal tersebut banyak terjadi
karena adanya masalah ketidakseimbangan hubungan negara-negara maju dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 196
negara-negara berkembang khususnya dalam konteks hubungan perdagangan dan
ekonomi. Sebagai perbandingan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan
manusia merupakan kejahatan dengan nilai keuntungan terbesar ke-3 (tiga) setelah
kejahatan penyelundupan senjata dan perdagangan narkoba.
Di Indonesia praktek ini dapat terjadi dengan modus pengiriman tenaga kerja
ke luar negeri, dimana dua komponen saling memperkuat yakni antara kurangnya
lapangan kerja tersedia dan rendahnya keterampilan yang dimiliki Kabupaten
Pinrang dapat mngambil pran dalam mengurangi dampak dari hal ini dengan upaya
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
4.2.2. Isu Staregis Daerah
Isu starategis daerah hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan
maupun permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah
disampaiakan pada bahagian sebelumnya dengan isu-isu global.
Selain isu global,penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan secara khusus
dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program yang akan dilaksanakan
seperti yang telah diamanahkan oleh Permendagri No.67 Tahun 2012 tentang
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses kajian KLHS tersebut,
didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan sehingga
diperlukan mitigasi dari dampak negatif dengan :
1. Memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup
dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini antara lain dapat pula berupa
penerapan AMDAL dan RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan
perundangan yang berlaku.
2. Pada sektor pertanian, penerapan pertanian dalam arti luas ramah lingkungan
antar lain dengan cara pemakaian pupuk berimbang, pemanfaatan pupuk
organik, pemakaian benih rendah emisi, dan pengolahan lahan tanpa bakar
serta memperhatikan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan dalam setiap
kegiatan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan secara terintegrasi
dalam masing-masing program dengan membuat kegiatan berupa sosialisasi
dan penerapan pertanian ramah lingkungan. Disamping itu disarankan pula
dengan menerapkan pertanian dengan menggunakan sistem SRI (system of
rice intensification) yaitu pengembangan padi dengan air berimbang serta
pengembangan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif.
3. Pada sektor peternakan, pengintegrasian program dengan usaha memberikan
akses terhadap sistem pengkandangan yang layak dan sesuai dengan kaidah
lingkungan harus dilakukan. Agar hasil ternak lebih bermanfaat maka
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 197
direkomendasikan pula untuk pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk an-
organik dan mengembangkan biogas yang dapat mnurunkan tingkat emisi gas
rumah kaca sekaligus dapat mengurangi tingkat pemakaina energi fosil.
4. Dalam kaitannya dengan isu kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya,
maka direkomendasikan untuk mempertahankan mangrove yang ada sekaligus
mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem
wilayah pesisir.
5. Hal lain yang sangat penting adalah pemantapan moral dan akhlak masyarakat
dalam menjamin keseimbangan pembangunan.
Isu lain yang dianalisis dalam penyusunan RPJMD ini adalah isu
pengarusutamaan gender. Sehingga dalam penentuan kebijakan dan program-
program yang dilakukan dianalisis terlebih dahulu kaitannya dan atau pengaruhnya
terhadap isu-isu gender yang analisisnya secara lengkap dilampirkan secara
terpisah dengan dokumen ini.
Adapun daftar isu strategis secara keseluruhan daerah ini disajikan dengan
pendekatan urusan pemerintahan, yakni urusan wajib dan urusan pilihan.
Pendekatan urusan akan lebih mempermudah di dalam menentukan stakeholder
terkait dalam menetukan kebijakan yang akan dilakukan menghadapi isu starategis
tersebut.
4.2.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Daerah
a. Urusan Pendidikan
Masih tingginya angka buta aksara serta angka partispasi sekolah cenderung
menurun;
Standar pelayanan minimal pendidikan belum tercapai;
Belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
b. Urusan Kesehatan
Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan,
masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular,
serta meningkatkan penyakit degenerative;
Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) masih kurang;
Gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi anak atau perbaikan
gizi 1000 hari pertama kehidupan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 198
c. Urusan Lingkungan Hidup
Menurunnya daya tampung lingkungan akibat pencemaran dan pengrusakan
lingkungan;
Menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku;
Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengolahan lingkungan hidup
masih kurang;
Dampak pemanasan global semakin meningkat;
Dilakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD
2014-2019) sesuai Permendagri No.67 Tahun 2012.
d. Urusan Pekerjaan Umum
Belum meratanya aksebilitas pelayanan transportasi;
Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana sumber daya air untuk
mendukung ketahanan pangan Kab. Pinrang;
Rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak;
Tingkat kerusakan jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih
tinggi;
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan
prasarana;
e. Urusan Penataan Ruang
Belum adanya RTH yang refresentatif yang telah disusun belum disadari
sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam tertib penataan ruang.
f. Urusan Perencanaan Pembangunan
Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up planning) yang
disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan
pembangunan;
Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara
perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi
penganggarannya;
Belum adanya rencana pengadaan tanah pada kawasan tertentu untuk
mempercepat kerjasama investor dari luar.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 199
g. Urusan Perumahan
Belum optimalnya pengelolaan Asset tanah pemerintah dan kurangnya
kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatan tanah karena
biaya dianggap masih tinggi;
Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar pemukiman dan
masih besarnya kesenjangan pemenuhan akan rumah layak huni.
h. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah
raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga;
Masih kurangnya pembinaan kepemudaan;
Masih kurangnya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
i. Urusan Penanaman Modal
Belum optimalnya pengelolaan investasi;
Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan;
Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas dan belum ada
lahan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
j. Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Pemberdayaan koperasi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berkelanjutan;
Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan desain produk, yang
berdampak pada diversifikasi masih rendah;
Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih
terbatas.
k. Urusan Kependudukan dan catatan Sipil
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi
kependudukan;
Relatif tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.
l. Urusan Ketenagakerjaan
Masih terbatasnya lapangan pekerjaan;
Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan
pasar/TKW
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 200
m. Urusan Ketahanan Pangan
Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal;
Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah;
Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal
cenderung menurun.
n. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak;
Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak;
Anak korban narkoba dan anak putus sekolah masih ada;
Tingginya bentuk kekerasan, eksploitas, penelantaran, diskriminasi, dan
perlakuan salah pada anak dan perempuan.
o. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
Belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi;
p. Urusan Perhubungan
Kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
Daya tampung infrastruktur transportasi;
Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi.
q. Urusan Komunikasi dan Informasi
Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan
telekomunikasi.
r. Urusan Kesatuan Bangsa danPolitik Dalam Negeri
Meingkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya
kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan;
Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang, serta jiwa
nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun.
s. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya
kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagai pegawai belum sesuai
dengan kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan
perkembangan;
SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal Prosedur Standar
Operasional;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 201
Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
administrasi keuangan daerah (pembiayaan, Pendapatan dan belanja
daerah) dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah;
Penegakan dan pelaksanaan hukum dan perundang-undangan yang masih
lemah;
Perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan
pasca bencana secara seimbang dan sinergis;
Peningkatan SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompotensi yang
diharapkan;
Lemahnya infrastruktur pendukung pelaksanaan birokrasi;
Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan yang
masih kurang;
Pengalokasian pegawai pada setiap SKPD tidak merata;
Perangkat daerah yang cenderung terlalu gemuk (banyaknya pada setiap
SKPD)
Munculnya berbagai masalah pertanahan termasuk asset pemda yang
bermasalah
t. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran
perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintah desa;
Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan faktor ekonomi, rendahnya
kapasitas SDM, dan terbatasnya akses informasi, sarana, modal, pasar dan
pelayanan;
Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan antara pemerintah, pemprov, pemkab dan desa;
Perlunya diantisipasi akan berakhirnya program PNPM.
u. Urusan Sosial
Masih cukup tingginya angka kemiskinan,pengangguran dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
Tingginya konflik sosial di masyarakat dan kejadian bencana alam;
Panti-panti sosial kurang diberdayakan.
v. Urusan Kebudayaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 202
Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-
hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih
terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya;
Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
Masuknya nilai dan budaya asing yang banyak berpengaruh negatif;
Terjadinya degradasi nilai budaya dan kearifan lokal.
w. Urusan Statistik
Belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan
statistik;
Pembiayaan, sarana dan prasarana yang kurang;
Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD/SIPNAS/SIMRENAS)
x. Urusan Kearsipan
Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana
kearsipan;
Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah;
Regulasi tentang kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal;
Belum sinergi pengelolaan kearsipan ditingkat provinsi dan Kab/Kota.
y. Urusan Perpustakaan
Belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana
perpustakaan;
Masih rendahnya niat baca masyarakat, terutama anak sekolah;
Pengelolaan perpustakaan yang belum profesional;
Bahan bacaan perpustakaan yang masih minim.
z. Urusan Penelitian dan Pengembangan
Belum dimanfaatkannya hasil-hasil Kajian/ Penelitian pengembangan potensi
daerah, bidang ekonomi, sosial budaya,prasarana dan Pemerintahan.
Potensi Sumber daya Alam (Mineral,Batu bara dan lain-lain belum ada
Penelitian jumlah Bahan Baku sehingga Instansi masih ragu.
4.2.2.2 Urusan Pilihan Pemerintah Daerah
a. Urusan Kelautan dan Perikanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 203
Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan
pembudidaya perikanan dan Nelayan tangkap di Laut;
Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya;
Keterbatasan infrastruktur/sarana dan prasarana dari perikanan budi daya,
tangkap dan pengelolaan kelautan dan perikanan;
Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha perikanan budaya dan
perikanan tangkap.
Armada dan Alat Tangkap Nelayan,Relatif terbatas untuk menuju laut dalam.
b. Urusan Pertanian
Pengembangan sarana dan prasarana perkebunan, peternakan serta
teknologi untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas;
Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;
Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya
manajemen agribisnis;
Pengembangan penyediaan sarana prasarana, teknologi dan kelembagaan
untuk mendukung peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah
hasil perkebunan;
Pengembangan Peternakan Sapi, belum terlaksana sesuai ketentuan teknis
dan terbatasnya investor status lahan belum jelas.
c. Urusan Kehutanan
Degradasi hutan dan lahan;
Alih fungsi lahan;
Luas hutan semakin berkurang akibat dari penambangan;
Luas lahan kritis masih cukup banyak.
d. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Terbatasnya patokan listrik untuk industri dan rumah tangga;
Masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan;
Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum
dimanfaatkan secara optimal.
e. Urusan Pariwisata
Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata,
kreativitas, inovasi dan kompotensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya
kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata;
Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan
pariwisata masih rendah.
Terbatasnya obyek Wisata, dimiliki status kepemilikan/Sertifikat hak guna.
f. Urusan Industri
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 204
Masih kurangnya kualitas manajemen pengolahan usaha bagi UMKM;
Industri berbasis sumberdaya lokal belum berkembang secara merata dan
berkelanjutan.
Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum
optimalnya kemitraan antara pelaku usaha.
g. Urusan Perdagangan
Rendahnya daya saing produk dipasar nasional maupun global,
Belum lancaranya distribusi bahan pokok/barang strategis;
Kurang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015;
Kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional.
h. Urusan Ketransmigrasian
Animo masyarakat untuk bertransimigrasi lokal relatif rendah dan ketidak
siapan lokasi transmigrasi;
Semakin rendahnya transimigrasi umum dan Transimigrasi Swakarya Mandiri
(TSM)
4.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di
Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar
dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya
berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan
pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.
SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM
dilakukan oleh kementerian teknis di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk T 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Noor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal.
Pelaksanaan penerapan SPM untuk pemerintah Kabupaten meliputi 9
(Sembilan) bidang SPM yakni perumahan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan, Ketahanan Pangan,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 205
Kesenian, Perhubungan, dan Penanaman Modal. Selanjutnya hal-hal terkait dengan
SPM seperti indikator, target dan batas waktu pencapaian yang ditetapkan oleh
masing-masing kementerian terkait dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) SPM Bidang Perumahan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008)
a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% pada tahun 2025);
b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% pada tahun 2025);
c. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
(100% pada tahun 2025).
2) SPM Bidang Sosial (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
129/HUK/2008)
a. Persentase Kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap
darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi (80% pada
tahun 2015);
b. Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial, untuk
pemenuhan kebutuhan dasar (80% pada tahun 2015);
c. Persentase kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan
sosial bagi korban bencana skala provinsi (80% pada tahun 2015);
d. Persentase panti social skala provinsi yang melaksanakan standar
operasional pelayanan kesejahteraan sosial (60% pada tahun 2015);
e. Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial (80% pada tahun 2015);
f. Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana
prasarana kesejahteraan sosial luar panti (60% pada tahun 2015)
3) SPM Bidang Lingkungan hidup (Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No. 19 Tahun 2008)
a. Persentase jumlah sumebr air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status
mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya (70 % pada tahun 2015);
b. Persentase jumlah Kecamatan yang dipantau kualitas udara ambiennya dan
diinformasikan mutu udara ambiennya (100 % pada tahun 2015);
c. Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (100
% pada tahun 2015)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 206
4) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan
Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia No. 01 Tahun 2010)
a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu (100% pada tahun 2015);
b. Cakupan perempauan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata
laksana KtP/A dan PPT/PKT dirumah sakit (100 % pada tahun 2015);
c. Cakupan layanan rehabilitasi yang di berikan oleh petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu (100 % pada tahun 2015);
d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan
rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit
pelayanan terpadu (75 % pada tahun 2015);
e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan
pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80
% pada tahun 2015);
f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan
bantuan hukum (80 % pada tahun 2015);
g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
(50 % pada tahun 2015);
h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan (100 % pada tahun 2015).
5) SPM Bidang Ketenaga Kerjaan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia No. Per. 15/Men/X/2010)
a. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (100% pada
tahun 2015).
b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan
tenaga (60 % pada tahun 2015).
c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (60%
pada tahun 2015).
6) SPM Bidang Ketahanan Pangan (Peraturan Menteri Tenaga Pertanian
Republik Indonesia No. 65/Permentan/OT.140/12/2010)
a. Penguatan cadangan pangan (60 % pada tahun 2015)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 207
b. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (100 %
pada tahun 2015)
c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (80 % pada tahun 2015)
d. Penanganan daerah rawan pangan (60 % pada tahun 2015)
7) SPM Bidang Kesenian (Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata
Republik Indonesia No. PM. 106/HK501/MKP/2010)
a. Cakupan kajian seni (50 % pada tahun 2015)
b. Cakupan fasiltas seni (30 % pada tahun 2015)
c. Cakupan gelar seni (70 % pada tahun 2015)
d. Cakupan misi kesenian (100 % pada tahun 2015)
e. Cakupan SDM kesenian (25 % pada tahun 2015)
f. Cakupan tempat (100 % pada tahun 2015)
g. Cakupan organisasi (34 % pada tahun 2015)
8) SPM Bidang Perhubungan (Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia No. PM. 81 Tahun 2011)
a. Tersedianya angkutan umum yang melewati wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten (100% pada tahun 2015)
b. Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk
melayani angkutan umum dalam trayek (100% pada tahun 2015);
c. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardriil) dan
penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten (100% pada tahun
2015);
d. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani
trayek antar kecamatan dalam kabupaten (100% pada tahun 2015)
e. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompotensi
sebagai pengawas kelayakan kendaraan pada perusahaan angkutan umum,
pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan (100% pada tahun
2015)
f. Tersdianya angkutan sungai untuk melayani jaringan trayek antar desa dalam
kabupaten (75% pada tahun 2015)
g. Tersedianya pelabuhan sungai untuk melayani kapal sungai yang beroperasi
pada jaringan trayek antar desa dalam Kabupaten pada wilayah yang
tersedia alur pelayaran sungai yang dilayari (60% pada tahun 2015)
h. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai yang beroperasi pada
trayek antar desa dalam Kabupaten (100% pada tahun 2015)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab IV Hal. 208
i. Tersedianya SDM yang memiliki kompotensi sebagai awak kapal angkutan
sungai (100% pada tahun 2015)
j. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar
desa/kecamatan yang mnghubungkan jalan yang terputus oleh perairan (75%
pada tahun 2015)
k. Tersedianya dermaga pada setiap desa/kecamatan untuk melayani kapal laut
yang beroperasi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada
alternatif jangkauan jalan (100% pada tahun 2015)
9) SPM Bidang Penanaman Modal (Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011)
a. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:
pendaftaran penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal
dalam negeri, perpanjangan rencana pengguna tenaga kerja asing (RPTKA),
perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang bekerja di
kabupaten sesuai kewenangan pemerintah kabupaten (100% pada tahun
2015);
b. Terslenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2015);
c. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (1
sektor/bidang usaha pertahun pada tahun 2015);
d. Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama
antara usaha mikro kecil, menengah, koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten
dengan pengusaha nasional/asing (1 kali/tahun pada tahun 2015);
e. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten (1
kali/tahun pada tahun 2015)
f. Terselenggaranya pelayanan perizinan bidang penanaman modal melalui
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal (100%
pada tahun 2015)
g. Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi
secara elektronik (100% pada tahun 2015);
h. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha (1 kali/tahun pada tahun 2015).
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 209
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
Visi adalah gambaran tentang kondisi Kabupaten Pinrang yang akan
diwujudkan pada akhir periode 2014-2019. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi
sebagai medan magnet dalam mensinergikan berbagai pemangku kepentingan
untuk berkontribusi pada pencapaian cita-cita bersama sebagai entitas daerah.
Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi yang secara proses politik telah
menghantarkan ditetapkannya Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Rumusan visi ini kemudian dijabarkan pokok-pokok visinya secara teknokratis
sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berlaku.
Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 juga memperhatikan
dua visi lain, yakni visi RPJPD Kabupaten Pinrang 2009-2029 yang memberi
arahan jangka panjang dimana RPJMD saat ini merupakan periode RPJMD
kedua dalam RPJPD tersebut, dan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-
2018 yang memberi arahan kewilayahan karena Kabupaten Pinrang merupakan
bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Visi RPJPD Kabupaten Pinrang
2009-2029 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pinrang yang Maju, Dinamis,
dan Mandiri dengan Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri yang
Berwawasan Lingkungan”. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018
adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan
Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”.
Berdasarkan pertimbangan demikian maka rumusan visi dan pokok visi
dari RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 adalah:
Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui
Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan
Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional
Rumusan visi ini memiliki relevansi signifikan dengan visi RPJPD
Kabupaten Pinrang, khususnya dalam penekanan pada terwujudnya
kesejahteraan masyarakat dan pencapaian produksi pangan. Rumusan visi ini
juga memiliki konsistensi dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-
2108, dimana pokok visi “Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan
nasional” yang ukurannya adalah kontribusi terhadap penyediaan pangan
nasional, dalam visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 dirumuskan sebagai
“revitalisasi peran poros pangan nasional”. Begitu juga dengan pokok visi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 210
“akselerasi kesejahteraan” pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018,
dalam visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 dirumuskan sebagai
“terwujudnya masyarakat sejahtera secara dinamis”.
Rumusan visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 mengandung empat
substansi pokok visi yakni “masyarakat sejahtera secara dinamis”, “harmonisasi
kehidupan”, “akselerasi produktivitas kawasan”, “revitalisasi peran poros utama
pemenuhan pangan nasional”.Adapun kandungan dari empat pokok visi tersebut
adalah sebagai berikut.
“Masyarakat sejahtera yang dinamis” adalah kondisi masyarakatdan
aparatur pemerintah daerah secara duniawi dan akhrawi yang diwujudkan dalam
bentuk: (a) meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat dan
aparatur, (b) meningkatnya kualitas soliditas dan kohensivitas sosial masyarakat
dan aparatur; (c) terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat; (d)
meningkatnya kualitas sumberdaya manusia masyarakat dan aparatur; (e)
terbukanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja, (f) meningkatnya
pendapatan masyarakat; (g) terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan
papan bagi masyarakat secara berkualitas; (f) terjaminnya derajat kesehatan
masyarakat; serta (g) terhindarkannya masyarakat dan daerah dari dampak
bencana.
Wujud kesejahteraan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus
berkembang dalam trend positif secara berkelanjutan.Tingkat capaian ini terus
tumbuh dan meningkat lebih berkualitas dari periode pembangunan sebelumnya
(2009-2014) dan pada periode 2014-2019 diharapkan terus berkembang secara
partisipatif dan mandiri berkat tata kelola pemerintahan, kualitas sumberdaya
masyarakat, sinergi kelembagaan masyarakat dan pemerintah, serta iklim usaha
yang semakin baik. Inisiatif utama perrwujudan kesejahteraan ini berasal dari
masyarakat sebagai subyek utama pembangunan serta peran pemerintah yang
secara konsisten dan konsekuen berperan sebagai pelayan, fasilitator, dan
dinamisator pembangunan.
“Harmonisasi kehidupan” bermakna terwujudnya tatanan kehidupan
sosial-kemasyarakatan sebagai cerminan masyarakat baldatun toyyibatun
warobbun gafur (negeri yang makmur dan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT).
Masyarakat dan pemerintahan yang dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa
karena terciptanya suasana sosial-kemasyarakatan dan pemerintahan yang
saling menghargai (sipakelebbi), saling menghormati (sipakatau), saling tolong
menolong (sipakamase) dalam kebijakan (amar ma’ruf dan nahir mungkar). Ini
mencakup kondisi dimana masyarakat terus merasakan hadirnya pemerintahan
yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 211
masyarakatnya. Atmosfer dan budaya politik yang semakin santun dalam bingkai
religiusitas serta kekuatan adat dan budaya Bugis yang santun dan elegan.
Dalam kehidupan ekonomi berkembang tatanan masyarakat yang peduli dengan
kalangan miskin (duafa) dan sebaliknya kalangan miskin menyayangi kalangan
ekonomi kuat (mukhsinin). Harmonisasi kehidupan di bidang ekonomi melahirkan
keseimbangan sosio-ekonomi dan profit sharing secara tulus (tanpa pamrih) dan
natural yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang bermakna dan adil
bagi segenap elemen masyarakat, kehidupan sosial yang harmonis, iklim
investasi yang atraktif, serta stabilitas ketertiban dan keamanan secara
berkelanjutan. Tatanan kehidupan masyarakat baldatun toyyibatun warobbun
gafur pada dasarnya gambaran keberhasilan pembangunan yang hakiki atau
konkritisasi dari pencapaian kesejahteraan ukhrawi dan duniawi yang
sesungguhnya.
“Akselerasi produktivitas kawasan” bermakna meningkatnya produktivitas
seluruh komoditas unggulan secara signifikan dan bermakna. Komoditas
unggulan Kabupaten Pinrang meliputi komoditas beras, jagung, hortikultura,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa lingkungan diharapkan terus
meningkat secara signifikan dan bermakna selama periode 2014-2019. Mayoritas
komoditas unggulan tersebut adalah sumber karbohidrat, protein, lemak, dan zat
gizi lainnya atau secara general dikenal dengan bahan pangan. Produktivitas
yang akseleratif tersebut dicapai melalui pendekatan usaha berbasis agribisnis
dengan mengintegrasikan pendekatan on form dan off farm secara seimbang
berbasis kawasan. Kawasan pengembangan meliputi seluruh kawasan yang
telah ditetapkan pada periode sebelumnya selaku kawasan agropolitan,
minapolitan, maupun kawasan unggulan dan cepat tumbuh. Pilihan pendekatan
kawasan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk,
kelayakan implementasi teknis pengendalian hama dan penyakit, mitigasi
bencana, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, penciptaan peluang
investasi, serta fasilitasi dan pelayanan pemerintahan.
Produktivitas kawasan tidak hanya berorientasi pada produksi bahan
mentah (raw material) akan tetapi beberapa komoditas telah diproduksi dalam
bentuk olahan dan barang jadi sesuai dengan peluang dan permintaan pasar,
posisi daya saing komoditas unggulan serta ketersediaan sumberdaya
(resources) diantaranya keterampilan (skill) para pelaku usaha dan infrastruktur
yang tersedia. Proses industrialisasi dikembangkan untuk mendorong nilai
tambah (added value) usaha masyarakat dan daya saing produk unggulan
Kabupaten Pinrang. Peningkatan nilai tambah dan daya saing dilakukan melalui
pengembangan keunggulan kompetitif (competitive advantage) produk unggulan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 212
daerah. Produk unggulan Kabupaten Pinrang dirancang berorientasi pasar dan
berdiversifikasi produk. Produk unggulan tertentu seperti padi, jagung, kakao,
dan udang diorientasikan untuk memenuhi permintaan pasar dunia.
Kecenderungan peningkatan volume permintaan pasar dunia terhadap produk-
produk pertanian organik akan dimanfaatkan untuk memperbesar nilai tambah
dan daya saing produk unggulan tersebut. Strategi diversifikasi produk dan
perluasan pasar dikelola secara proporsional dengan tetap mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Industrialisasi dikembangkan untuk merespons amanah pemerintah
provinsi dan pusat yang telah mempercayakan Kabupaten Pinrang sebagai
sentra produksi beberapa komoditas unggulan. Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan pada tahun 2008 telah menetapkan Kabupaten Pinrang sebagai sentra
utama pengembangan budidaya ikan air tawar dan udang windu di Sulawesi
Selatan. Sebelumnya pada Program Swasembada Pangan awal era
pemerintahan Orde baru (Pelita I), Kabupaten pinrang telah ditetapkan menjadi
salah satu daerah lumbung pangan nasional yang di Sulawesi Selatan dikenal
dengan Program Lappoase.Industrialisasi udang secara nasional telah dimulai di
Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa pada tahun 2012 dan implementasinya di
Kabupaten Pinrang secara konkrit akan dimulai pada tahun 2014. Industrialisasi
udang merupakan konkritisasi implementasi kebijakan nasional pada Sektor
Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya dikenal dengan Program Minapolitan.
Pemerintah pusat telah menetapkan kawasan pertambakan di Kabupaten
Pinrang menjadi Kawasan Minapolitan pada tahun 2010. Pada tahun 2012
bagian tertentu dari kawasan Minapolitan Kabupaten Pinrang dimasukkan dalam
skema perencanaan pengembangan Industri Udang Nasional. Pengembangan
masing-masing kawasan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan
integrasi secara harmonis masing-masing kawasan andalan dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
“Revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional” bermakna
diperkuat atau dipertegasnya kembali posisi (positioning) atau peran yang telah
diemban Kabupaten Pinrang sebelumnya melalui upaya konkrit secara
komprehensif dan sistematis. Peran poros utama pemenuhan pangan nasional
Kabupaten Pinrang selama ini telah berkontribusi secara langsung dan tidak
langsung dalam pemenuhan pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.
Keberadaan infrastruktur vital Bendungan Benteng di Kabupaten Pinrang secara
langsung telah meningkatkan produktivitas pertanian terutama komoditas beras
Kabupaten Pinrang. Eksistensi Bendungan Benteng ikut mengairi areal
persawahan dan meningkatkan produktivitas komoditas beras kabupaten
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 213
tetangga khususnya Kabupaten Wajo dan Sidrap selaku lumbung pangan
nasional lainnya di Sulawesi Selatan. Peran masyarakat Pinrang selaku pelaku
usaha telah berkontribusi nyata dalam distribusi barang dan jasa untuk
pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Secara keseluruhan hal tersebut
menegaskan pembuktian peran penting Kabupaten Pinrang dalam pemenuhan
pangan nasional. Kontribusi Kabupaten Pinrang dalam penyediaan dan
pemenuhan pangan nasional sangat beragam dan beberapa diantaranya adalah
komoditas ekspor. Selain itu keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Bakaru sebagai pemasok utama tenaga listrik di Sulawesi Selatan sangat vital
peran dan fungsinya dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi Provinsi
Sulawesi Selatan dan Nasional.
Pada periode 2014-2019 peran Kabupaten Pinrang diharapkan akan
meningkat signifikan dan bermakna berkaitan dengan meningkatnya produksi
dan daya saing komoditas unggulan khususnya beras, jagung, kakao, udang
windu, dan udang vaname. Dengan berfungsi dan meningkatnya kapasitas
layanan Pelabuhan Marabombang di Kecamatan Suppa dan semakin
membaiknya infrastruktur jalan hingga pelosok-pelosok desa diharapkan arus
barang dan jasa keluar dan masuk semakin meningkat dari dan ke Kabupaten
Pinrang yang pada gilirannya akan mempercepat laju dan pertumbuhan ekonomi
daerah, regional, dan nasional. Mengacu pada posisi strategis selaku produsen
komoditas unggulan, kepemilikan infrastruktur vital pembangunan, dan koridor
distribusi barang dan jasa secara regional dan nasional, maka Kabupaten
Pinrang dapat diposisikan sebagai salah satu poros utama Pembangunan
Nasional. Poros dalam pengertian mekanika adalah titik sumbu keseimbangan
momen beban sehingga medan gaya dapat menyanggah beban ataupun pilar
yang berdiri di atasnya. Poros dapat bermakna sumbu putar mesin penggerak
sehingga mesin atau roda pembangunan dapat bekerja dan berfungsi secara
optimal. Bila poros patah akan berakibat fatal terhadap tegaknya pilar
pembangunan ataupun kinerja mesin dan roda pembangunan. Peran Kabupaten
Pinrang selaku poros utama pembangunan diharapkan sangat strategis dan vital
dalam menentukan struktur dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan demikian masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten Pinrang 2014-2019 akan lebih dihargai dan dihormati
oleh komunitas dan entitas lain. Hal ini harus dimaknai dan diapresiasi secara
kolektif oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebagai wujud
nyata esensi penegakan harkat dan harga diri. Keberhasilan memerankan poros
utama pemenuhan pangan nasional akan berdampak pada tumbuh dan
tenggaknya respek dan posisi tawar (bargaining position) masyarakat dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 214
Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap entitas dan daerah lain, pemerintah
provinsi, serta pemerintah pusat. Keberhasilan mengembang fungsi dan peran
poros utama pemenuhan pangan nasional adalah sebuah kehormatan dan harga
diri (siri na passe) masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pinrang. Peran poros
utama pemenuhan pangan nasional adalah bentuk lain dari penyediaan barang
dan jasa yang berdampak luas secara simultan (multiplier effect) terhadap
perputaran ekonomi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,
peningkatan pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan
daya saing daerah.
5.2. Misi
Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk
mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kab. Pinrang 2014-
2019 adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pengamalan
agama,pemeliharaankerukunan beragama, pelestarian keragaman dan
kekayaan buda, revitalisasi kearifan lokal, pengembangan karakter pemuda
dan remaja, dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat.
2. Memperkokoh toleransi, soliditas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi.
Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemeliharaan harmoni sosial,
pembinaan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi dan
proses politik, penguatan gotong-royong dan keberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
Misi ini mencakup upaya pokok dalam perbaikan pelayanan kesehatan,
pelayanan pendidikan, peningkatan daya saing tenaga kerja, pengerahan
tenaga terdidik untuk pembangunan pedesaan, pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 215
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
Misi ini mencakup upaya pokok dalam peningkatan pendapatan
masyarakat dan aparatur pemerintah, pengembangan investasi yang atraktif,
penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial, pembangunan koperasi dan UMKM, pembangunan
pertanian, pembangunan peternakan, pembangunan perikanan, dan
optimalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta
pendampingan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
Misi ini mencakup upaya pokok dalam pemantapan kualitas sistem dan
tata kelola pelayanan publik, pembenahan administrasi pemerintahan dan
keuangan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur,
perbaikan kesejahteraan SDM aparatur, penataan organisasi dan tata laksana,
perbaikan proses dan mekanisme perencanaan, perbaikan pengawasan
pembangunan dan peningkatan kapsitas pemerintahan desa dan kecamatan.
6. Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
Misi ini mencakup upaya pokok dalam meneruskan pembangunan
kawasan andalan yakni kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan serta
kawasan cepat tumbuh dalam suatu kerjasama kawasan dan integrasi
pembangunan. Upaya ini diiringi dengan peningkatan skala usaha masyarakat,
peningkatan daya saing komoditas dan pengembangan koridor perdagangan
komoditas unggulan.
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
Misi ini secara garis besar mencakup upaya pokok dalam optimalisasi
fungsi infrastruktur perdesaan, pengembangan sarana/prasarana perkotaan
dan pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup. Secara lebih rinci upaya
tersebut mencakup optimalisasi fungsi pelabuhan, jaringan pengairan dan
saluran irigasi, jalan tani, jalan antar kecamatan dan antar desa,
sarana/prasarana perhubungan, serta upaya pelestarian hutan, penanganan
degradasi lahan, pengananan sampah dan limbah, serta penanganan
bencana.
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 216
pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari
masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan pokok-pokok
visi.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk
jangka waktu lima tahun kedepan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai
atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui
beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis
daerah.
Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 ditampilkan
dalam tabel sebagai berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 217
Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
No. Misi Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan apresiasi dan pengamalan
nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal
sebagai nilai utama kemasyarakatan dan
pengembangan karakter masyarakat yang
tangguh
Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan
agama dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat (1)
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan
(1)
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar
ummat beragama (2)
Meningkatkan ketahanan budaya dalam
menghadapi dinamika perubahan (2)
Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya
dan potensi pariwisata (3)
Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta
masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal
(3)
Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan
masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling
menghargai (sipakelebbi), saling menghormati
(sipakatau), saling tolong menolong (sipakamase)
dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar)
(4)
Mewujudkan ketertiban, ketenteraman,
keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat (4)
Terkendalikannya gangguan ketertiban,
ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam
kehidupan masyarakat (5)
2.
Memperkokoh toleransi, soliditas dan
kohesivitas sosial serta pengembangan
nilai-nilai demokrasi
Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta
kesatuan bangsa (5)
Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa
dalam masyarakat (6)
Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan
politik (6)
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan
mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan
fungsional bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara (7)
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan
partisipasinya dalam pembangunan (7)
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam
pemecahan masalah lokal secara mandiri dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 218
partisipasi dalam pembangunan (8)
3. Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas
pendidikan dan daya saing sumberdaya
manusia
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan (8)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan (9)
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu,
anak dan gizi (10)
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam
masyarakat (11)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan
penyakit menular (12)
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
pendidikan (9)
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca
masyarakat (13)
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh
jenjang pendidikan (14)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh
jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
(10)
.
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan
keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan
pedesaan (16)
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan
perempuan (17)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga
berencana (18)
4. Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan
kesejahteraan sosial
Meningkatkan koordinasi penanggulangan
kemiskinan (11)
Berkurangnya penduduk miskin (19)
Mengembangkan daya tarik investasi (12) Meningkatnya nilai investasi (20)
Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) (13)
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (21)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 219
Meningkatkan produksi dan nilai tambah
komoditas unggulan (14)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
pertanian (22)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
perkebunan (23)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
peternakan (24)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
perikanan (25)
Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus
pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros
pangan nasional (26)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan
efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan (27)
Meningkatkan penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (15)
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak
terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya (28)
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan
dan reformasi birokrasi
Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola
pelayanan publik (16)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29)
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30)
Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi (17) Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah
(31)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme
SDM aparatur (32)
Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi
dan tata laksana (33)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab V Hal. 220
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah (34)
Meningkatnya kualitas pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
(35)
6. Mengembangkan kawasan andalan dan
integrasi pembangunan
Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat
tumbuh (18)
Berkembangnya kawasan pembangunan terpadu
agropolitan (36)
Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan
minapolitan (37)
Mengembangkan sistem agribisnis dan
agroindustri (19)
Meningkatnya koridor perdagangan produk
unggulan (38)
7. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan
lingkungan hidup
Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah (20)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan
(39)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi
(40)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi /
pengairan (41)
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
(42)
Memelihara daya dukung lingkungan hidup (21) Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44)
Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45)
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan
kebersihan (46)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 221
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Pinrang bersama
seluruh pemangku kepentingan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan
efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk
melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kabupaten
Pinrang secara berkelanjutan.
6.1. Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana
sasaran akan dicapai. Dengan demikian strategi dirumuskan untuk setiap
sasaran. Ia merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk
menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu
pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk
menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran
pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi
pencapaian target sasaran.
Menurut Permendagri 54/2010, arsitektur perencanaan pembangunan
daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan
pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi
pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang
menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Segala sesuatu
yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan
daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan. Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari
implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam
perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan
dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah
yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3)
perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 222
Tabel 6.1. Strategi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
Visi:Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
No Tujuan Sasaran Strategi
1.
Meningkatkan kualitas ibadah dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan (1)
Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama (1)
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama (2)
2. Meningkatkan ketahanan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan
Terjaganya keragaman budaya dan kekayaan budaya,Kekayaan Budaya dan Potensi pariwisata (3)
Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan (2)
3. Mewujudkan karakter pemuda dan remaja serta masyarakat secara umum berbasis kearifan lokal
Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar) (4)
Menguatkan karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum melalui revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong-menolong sebagai modal sosial dalam menghadapi dinamika perubahan (3)
4. Mewujudkan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
Terkendalikannya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat (5)
Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, kenyamanan (4)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 223
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
5. Menguatkan toleransi dan kohesivitas sosial serta kesatuan bangsa
Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)
Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa (5)
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi dan politik
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (7)
Mendorong kesadaran berdemokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan hokum (6)
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan partisipasi dalam pembangunan (8)
Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan secara bersinergi dengan peningkatan kapasitas struktural-fungsional pemerintahan desa (7)
Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
8. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan(9)
Meningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan (8)
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi (10))
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat (11)
Meningkatkan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan (9)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular (12)
Melibatkan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa(10)
9. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat (13)
Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa (11)
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan (14)
Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan (12)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 224
dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas (13)
10. Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan (16)
Mendorong peningkatan kompetensi dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya lokal (14)
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan (17)
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat (15)
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana (18)
Penyadaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga (16)
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
11. Meningkatkan kordinasi penanggulangan kemiskinan
Berkurangnya penduduk miskin (19) Mengefektifkan fungsi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha (17)
12. Mengembangkan daya tarik investasi Meningkatnya daya saing investasi (20) Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi (18)
13. 14
Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas unggulan
Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) (21)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM (19)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian (22)
Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis (20)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk
perkebunan (23)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan (24)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 225
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan (25)
Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus
pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros
pangan nasional (26)
Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan
pangan nasional (21)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (27)
Peningkatan kapasitas sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha (22)
15 Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)
Pelibatan multi pihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS (23)
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
16. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (29) Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM pelayanan terpadu satu pintu (24)
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (30) Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan desa (25)
17. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah (31) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pelaporan keuangan pada SKPD (26)
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur (32)
Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi (27)
Meningkatnya penataan dan penguatan Organisasi dan tata laksana (33)
Meningkatkan penataan struktur dan tata laksana organisasi (28)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 226
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (34)
Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah (29)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (35)
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah (30)
Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
18. Mengembangkan kawasan terpadu dan cepat tumbuh
Berkembangan kawasan pembangunan terpadu agropolitan (36)
Pengembangan koordinasi keterlibatan multi pihak berbasis rencana kawasan terpadu agropolitan dan minapolitan (31) Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan
minapolitan (37)
19. Mengembangkan sistem agribisnis dan agroindustri
Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan (38)
Pengembangan terminal agribisnis bagi perdagangan produk unggulan (32)
Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
20. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur wilayah
Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan (39)
Pengembangan kapasitas sarana/prasarana perhubungan dan transportasi bagi pergerakan barang dan jasa serta koneksivitas antar wilayah (33) Meningkatnya kapasitas infrastruktur transportasi
(40)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi/pengairan (41)
Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya (34)
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (42)
Perbaikan perumahan dan pemukiman orang miskin (35)
21. Memelihara daya dukung lingkungan hidup Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan (43) Pelibatan multipihak dan penegakan hukum dalam pelestarian hutan dan lahan kritis serta lingkungan hidup (36)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (44)
Meningkatnya kapasitas penanganan bencana (45) Peningkatan kapasitas dan kordinasi antisipasi dan penangan bencana (37)
Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan (46)
Pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah terpadu (38)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 227
6.2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu
ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan
strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.
Penyusunan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019
dikerangkakan dalam dua tahapan. Pertama, penyusunan arah kebijakan dari
setiap strategi, dalam arti mengarahkan rumusan strategi agar lebih terfokus
dalam mewujudkan sasaran. Kedua, pemetaan arah kebijakan tersebut dalam
kerangka tahunan, dalam arti menetapkan arah kebijakan yang diprioritaskan
setiap tahun untuk lima tahun masa berlaku RPJMD. Dengan demikian, arah
kebijakan ini tidak hanya memberi arah dan fokus bagi implementasi strategi,
tetapi juga menjadi kerangka prioritisasi atas tahun pelaksanaan dari strategi-
strategi tersebut.
Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2109 dalam arti
penentuan fokus dan arah dari setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 228
Visi: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan, dan
Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan
pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1.
Meningkatkan kualitas ibadah
dan pengamalan agama dalam
berbagai aspek kehidupan
masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan ibadah dan perayaan
keagamaan (1)
Kemitraan pemerintah dan organisasi
keagamaan dalam keterpenuhan
sarana, fasilitas dan penyelenggara
kegiatan kegamaan serta kerukunan
intra dan antar umat beragama (1)
Pemenuhan sarana, fasilitas dan
situasi kondusif bagi kegiatan
keagamaan dan kerukunan ummat
beragama (1) Terpeliharanya toleransi dan kerukunan
antar ummat beragama (2)
2.
3.
Meningkatkan ketahanan budaya
dalam menghadapi dinamika
perubahan
Mewujudkan karakter pemuda
dan remaja serta masyarakat
secara umum berbasis
kearifan lokal (3)
Terjaganya keragaman budaya dan
kekayaan budaya dan potensi pariwisata
(3)
Berkembangnya karakter pemuda, remaja
dan masyarakat secara umum berbasis
nilai-nilai saling menghargai, saling
menghormati, saling tolong menolong
dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir
mungkar) (4)
Penggalian, pelestarian dan
pengembangan keragaman dan
kekayaan budaya dalam merespons
dinamika perubahan (2)
Menguatkan karakter pemuda, remaja
dan masyarakat secara umum melalui
revitalisasi adat-istiadat dan nilai-nilai
saling menghargai (sipakalebbi), saling
menghotmati (sipakatau), saling tolong-
menolong (sipakamase) sebagai modal
sosial dalam menghadapi dinamika
perubahan (3).
Pelibatan masyarakat dalam
memelihara dan melestarikan
kekayaan budaya (2)
Revitalisasi adat-istiadat, nilai-nilai
asli dan kearifan lokal dalam
melestarikan dan mengembangkan
keragaman dan kekayaan budaya
(3)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 229
4 Mewujudkan ketertiban,
ketenteraman, keamanan dan
kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat
Terkendalikannya ganggunan ketertiban,
ketenteraman, keamanan dan
kenyamanan dalam kehidupan
masyarakat (5)
Mendorong sinergi pemerintah dengan
seluruh lapisan, golongan dan
organisasi sosial kemasyarakatan dalam
memelihara dan meningkatkan
ketertiban, ketenteraman, keamanan,
kenyamanan (4).
Pelibatan masyarakat dalam
memelihara dan meningkatkan
kualitas ketertiban, ketenteraman,
keamanan dan kenyamanan dalam
kehidupan masyarakat (4)
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
5 Menguatkan toleransi dan
kohesivitas sosial serta kesatuan
bangsa
Terpeliharanya harmoni sosial dan
kesatuan bangsa dalam masyarakat (6)
Memperkuat kegotongroyongan sebagai
basis ketahanan sosial masyarakat
dalam bingkai kesadaran persatuan dan
kesatuan bangsa (5)
Penguatan semangat kegotong-
royongan serta kesadaran persatuan
dan kesatuan bangsa (5)
6 Meningkatkan kualitas kehidupan
demokrasi, politik dan hukum (7)
Berkembangnya kelembagaaan serta
proses dan mekanisme demokrasi, politik
dan hukum yang sehat dan fungsional
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
(7)
Mendorong kesadaran ber-demokrasi
secara substansial seiring dengan
peningkatan kapasitas organisasi politik
dan kepatuhan terhadap hokum (6)
Pengembangan kesadaran
demokrasi, kapasitas organisasi
politik dan kepatuhan terhadap
hukum (6)
7 Meningkatkan keberdayaan
masyarakat dan partisipasinya
dalam pembangunan (8)
Berkembangnya kapasitas masyarakat
dalam pemecahan masalah lokal secara
mandiri dan partisipasi dalam
pembangunan (8)
Pemberdayaan masyarakat secara
berkelanjutan secara bersinergi dengan
peningkatan kapasitas struktural-
fungsional pemerintahan desa (7)
Peningkatan partisipasi dan
keberdayaan masyarakat (7)
Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
8 Meningkatkan akses dan kualitas
layanan kesehatan
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan (9)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan
pelayanan kesehatan (8)
Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan (8)
Menigkatnya kualitas pelayanan
kesehatan ibu, anak dan gizi (10)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 230
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat
dalam masyarakat (11)
Meningkatkan promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan
kesehatan lingkungan (9)
Pemberdayaan masyarakat dalam
kesehatan keluarga dan kesehatan
lingkungan (9)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas
penanganan penyakit menular (12)
Melibatkan pemangku kepentingan
dalam peningkatan efektivitas
penanganan penyakit menular dan
kejadian luar biasa (10)
Peningkatan efektivitas penanganan
penyakit menular dan kejadian luar
biasa (10)
9 Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan pendidikan
Meningkatnya tingkat melek huruf dan
minat baca masyarakat (13)
Mengembangkan pendidikan
keakasaraan fungsional dan fungsi
perpustakaan berbasis kapasitas
masyarakat dan pemerintah desa (11)
Penuntasan buta aksara dan
peningkatan minat baca (11)
Meningkatnya akses masyarakat pada
seluruh jenjang pendidikan (14)
Meningkatkan dan memeratakan akses
pendidikan pada seluruh wilayah dan
jenjang pendidikan (12)
Peningkatan dan pemerataan akses
pendidikan pada seluruh jenjang
(12)
Meningkatnya kualitas pendidikan pada
seluruh jenjang pendidikan (15)
Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga
kependidikan dalam pembelajaran
berbasis teknologi informasi dengan
manajemen berbasis sekolah yang
berkualitas (13)
Peningkatan kualitas tenaga
pendidik/kependidikan, proses
pembelajaran dan manajemen
sekolah (13)
10 Meningkatkan daya saing
sumberdaya manusia
Meningkatnya daya saing tenaga kerja
dan keterlibatan tenaga kerja terdidik
dalam kemajuan pedesaan (16)
Mendorong peningkatan kompetensi
teknis dan kompetensi berbasis
masyarakat sesuai karakteristik potensi
sumberdaya lokal (14)
Peningkatan keterampilan tenaga
kerja dan pencari kerja (14)
Meningkatnya kesetaraan gender dan
keberdayaan perempuan (17)
Pengarusutamaan gender dalam
kebijakan dan penganggaran
pemerintah serta kegiatan berbasis
masyarakat (15)
Pengarusutamaan gender, pem-
berdayaan perempuan dan
perlindungan anak (15)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 231
Meningkatnya kesejahteraan keluarga
dan keluarga berencana (18)
Revitalisasi keluarga berencana secara
bersinergi dengan upaya peningkatan
kesejahteraan keluarga (16)
Penyelenggaraan keluarga
berencana dan peningkatan
kesejahteraan keluarga (16)
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
11 Meningkatkan kordinasi
penanggulangan kemiskinan
Berkurangnya penduduk miskin (19) Mengefektifkan fungsi tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan dalam
perlindungan sosial, pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan usaha
(17)
Koordinasi penanggulangan
kemiskinan (17)
12 Mengembangkan daya tarik
investasi
Meningkatnya daya saing investasi (20) Mengembangkan sarana dan prasarana
investasi secara bersinergi dengan
perbaikan pelayanan investasi (18)
Pengembangan daya tarik dan daya
saing investasi (18)
13
14
Pengembangan koperasi dan
usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM)
Meningkatkan produksi dan
nilai tambah komoditas
unggulan
Meningkatnya daya saing produk
koperasi dan usaha mikro, kecil dan
menengan (UMKM) (21)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis
masyarakat dan peningkatan kapasitas
teknologi/manajerial UMKM (19)
Penguatan gerakan koperasi dan
pengembangan UKM (19)
Meningkatnya produksi dan nilai tambah
produk pertanian (22)
Penguatan kapasitas teknologi dan
kapasitas kelembagaan petani,
peternak, nelayan tangkap dan
pembudidaya ikan berbasis sistem
agribisnis (20)
Peningkatan produksi dan
pemguatan sistem agribisnis
pertanian tanaman pangan,
perkebunan, peternakan dan
perikanan (20)
Meningkatnya produksi dan tambah
produk perkebunan (23)
Meningkatnya produksi dan tambah
produk peternakan (24)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 232
15
Meningkatnya produksi dan nilai tambah
produk perikanan (25)
Terpeliharanya ketahanan pangan dan
surplus pangan dalam mewujudkan
Pinrang sebagai poros pangan nasional
(26)
Penguatan dukungan surplus pangan
bagi ketahanan pangan nasional (21)
Penguatan ketahanan pangan 21)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan
dan efektivitas penyelenggaraan
penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan (27)
Peningkatan kapasitas sarana/
prasarana, kelembagaan dan SDM
penyuluh pertanian, perikanan dan
kehutanan untuk peningkatan produksi,
pendapatan dan pelestarian lingkungan
pelaku utama dan pelaku usaha (22)
Pengembangan kapasitas SDM,
kelembagaan dan sistem
penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan
(22)
Meningkatkan penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin,
anak terlantar dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya (28)
Pelibatan multipihak dalam
meningkatkan efektivitas penanganan
PMKS (23)
Penanganan fakir miskin, anak
terlantar dan PMKS lainnya (23)
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
16 Memantapkan kualitas sistem
dan tata kelola pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
(29)
Peningkatan kapasitas kelembagaan,
sarana/prasarana dan SDM pelayanan
terpadu satu pintu (24)
Peningkatan kualitas pelayanan
terpadu satu pintu (24)
Meningkatnya kapasitas pemerintahan
desa (30)
Penguatan SDM dan kelembagaan
pemerintahan Desa(25)
Penguatan kapasitas pelayanan
pemerintah desa (25)
17 Mewujudkan percepatan
reformasi birokrasi
Meningkatnya kualitas laporan keuangan
daerah (31)
Peningkatan kapasitas SDM dan
kelembagaan pelaporan keuangan
pada SKPD (26)
Peningkatan kualitas laporan
keuangan (26)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 233
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme SDM aparatur (32)
Peningkatan kompetensi SDM aparatur
secara bersinergi dengan penempatan
SDM aparatur sesuai kompetensi (27)
Peningkatan kompetensi dan
penempatan SDM aparatur sesuai
dasar kompetensi (27)
Meningkatnya penataan dan penguatan
organisasi dan tata laksana (33)
Meningkatnya penataan struktur dan
tata laksana organisasi (28)
Peningkatan kualitas Struktur dan
kelembagaan organisasi (28)
Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah (34)
Peningkatan kualitas isi serta proses
dan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah (29)
Peningkatan kualitas perencanaa-an
pembangunan daerah (29)
Meningkatnya kualitas pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan (35)
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM
pengawasan daerah (30)
Peningkatan kualitas pengawasan
pembangunan daerah (30)
Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
18 Mengembangkan kawasan
terpadu dan cepat tumbuh
Berkembangan kawasan pembangunan
terpadu agropolitan (36)
Pengembangan koordinasi keterlibatan
multipihak berbasis rencana kawasan
terpadu agropolitan dan minapolitan (31)
Pengembangan kawasan terpadu
agropolitan dan minapolitan (31)
Berkembangnya pembangunan
terpadukawasan minapolitan (37)
19 Mengembangkan sistem
agribisnis dan agroindustri
Meningkatnya koridor perdagangan
produk unggulan (38)
Pengembangan terminal agribisnis bagi
perdagangan produk unggulan (32)
Pengembangan agribisnis,
agroindustri dan koridor
perdagangan produk unggulan (32)
Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
20 Mengoptimalkan fungsi
infrastruktur wilayah
Meningkatnya kapasitas infrastruktur
perhubungan (39)
Pengembangan kapasitas sarana/
prasarana perhubungan dan
transportasi bagi pergerakan barang dan
jasa serta koneksivitas antar wilayah
(33)
Peningkatan kapasitas infra-struktur
perhubungan dan trasportasi (33)
Meningkatnya kapasitas infrastruktur
transportasi (40)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VI Hal. 234
Meningkatnya kapasitas infrastruktur
irigasi/pengairan (41)
Pemeliharaan dan peningkatan fungsi
irigasi/pengairan dalam menjamin
keberlanjutan pertanian dan fungsi
lainnya (34)
Peningkatan kapasitas irigasi/
pengairan (34)
Meningkatnya kualitas perumahan dan
permukiman (42)
Perbaikan perumahan dan pemukiman
orang miskin (35)
Peningkatan kualitas perumahan
dan penataan pemukiman (35)
21 Memelihara daya dukung
lingkungan hidup
Terpeliharanya kelestarian hutan dan
lahan (43)
Pelibatan multipihak dan penegakan
hukum dalam pelestarian hutan dan
lahan kritis serta lingkungan hidup (36)
Pelestarian hutan dan lingkungan
hidup (36)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
(44)
Meningkatnya kapasitas penanganan
bencana (45)
Peningkatan kapasitas dan koordinasi
antisipasi dan penangan bencana (37)
Peningkatan kapasitas penanganan
bencana (37)
Meningkatnya kualitas penanganan
sampah dan kebersihan (46)
Pelibatan masyarakat dalam
penanganan sampah terpadu (38)
Penguatan kapasitas pelayanan /
penanganan sampah dan prilaku
hidup bersih dan sehat (PHBS)(38)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 235
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh
untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas
pembangunan. Kebijakan Umum Pembangunan memberikan arah perumusan
rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran
jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun
program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
Program-program strategis yang ditampilkan pada bagian ini merupakan
program-program yang secara langsung mendukung pencapaian visi, misi
pembangunan daerah.
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka
kebijakan umum pembangunan jangka menengah 2014-2019 Kabupaten Pinrang
ditampilkan pada Tabel 7.1. berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 236
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Pinrang 2014-2019
No Sasaran Strategi Kebijakan Umum Indikator Kinerja
(Outcome)
Kondisi Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
jawab Kondisi Awal (2014) Kondisi Akhir (2019)
Misi 1: Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan pengembangan karakter masyarakat yang tangguh.
1.
Terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan
Kemitraan pemerintah dan organisasi keagamaan dalam keterpenuhan sarana, fasilitas dan penyelenggara kegiatan kegamaan serta kerukunan intra dan antar umat beragama
Fasilitasi peyelenggaraan ibadah dan hari keagamaan
Jumlah pegawai syara,guru mengaji yang diberi bantuan dan kegiatan keagamaan serta peringatan hari kegamaan yang difasilitasi
- 1758 pegwai syara - Pemberangkatan haji
dan 5 hari keagamaan setiap tahun
- 1780 pegawai syara - Pemberangkatan haji dan 5
hari keagamaan
Program Pengembangan Kehidupan Beragama
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Bagian Kesra (Setda)
2.
Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar ummat beragama
Pembinaan kerukunan ummat beragama
Jumlah tokoh agama/ lembaga keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan kerukunan ummat beragama
50 org / 1 kali per tahun (FKUB)
50 org / 2 kali per tahun (FKUB) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kantor Kesbangpol
3.
Terjaganya keragaman budaya, kekayaan budaya dan potensi pariwisata
Penggalian, pelestarian dan pengembangan keragaman dan kekayaan budaya dalam merespons dinamika perubahan
Pelestarian keragaman budaya
Jumlah kesenian daerah, nilai budaya lokal dan kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan
Kesenian daerah= 4 jenis (musik bambu, symponi kecapi, tarian); Permainan lokal= 5 jenis (gasing, mattojang, mappadendang, mallongga, massallow); Nilai-nilai lokal= 3 nilai utama (sipakatau, sipakalebbi, sipakamase); Kearifan lokal = 1 aktvitas (tudang sipulung)
Kesenian daerah= 4 jenis (musik bambu, symponi kecapi, tarian); Permain-an lokal= 5 jenis (gasing, mattojang, mappaden-dang, mallongga, massallow); Nilai-nilai lokal=3 nilai utama (sipakatau, sipaka-lebbi, sipakamase); Kearifan lokal = 1 aktvitas (tudang sipulung)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kebudayaan Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Pelestarian kekayaan budaya
Jumlah situs, cagar dan benda budaya yang dilestarikan
13 lokasi 17 lokasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kebudayaan Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan kepariwisataan
Jumlah kunjugan wisata domestik dan mancanegara
26.503 orang 35.000 orang Program Pengembangan destinasi pariwisata
Pariwisata Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 237
4. Berkembangnya karakter pemuda, remaja dan masyarakat secara umum berbasis nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, saling tolong menolong dalam kebajikan (amar ma’ruf dan nahir mungkar)
Menguatkan karakter
pemuda, remaja dan
masyarakat secara umum
melalui revitalisasi adat-
istiadat dan nilai-nilai
saling menghargai, saling
menghormati, saling
tolong-menolong
sebagai modal sosial
dalam menghadapi
dinamika perubahan.
Pembinaan karakter pemuda dan remaja
Jumlah pemuda/ remaja/siswa berprestasi provinsi/ nasional/ internasional
Tingkat Provinsi =5 orang; Tingkat Nasional = 3 orang
Tingkat Provinsi = 9 orang; Tingkat Nasional = 5 orang
Program Peningkatan dan Peran Serta Kepemudaan
Kepemudaan dan Olahraga
Dikpora
Pembinaan olah raga
Jumlah cabang olah raga yang berprestasi internasional, nasional dan provinsi
Nasional = 1 orang; Provinsi = 3 orang
Nasional = 6 orang; Provinsi = 10 orang
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Dikpora
5.
Terkendalikan-nya ganggunan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
Mendorong sinergi pemerintah dengan seluruh lapisan, golongan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, ketenteraman, keamanan, dan kenyamanan
Penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan
Jumlah gangguan K4 yang ditangani
10 kasus
5 kasus
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Satpol PP
Pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, keamanan dan kenyamanan
Frekuensi patroli dalam sehari
2 kali sehari
3 kali sehari
Peningkatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Satpol PP
Misi 2: Memperkokoh toleransi dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi
6. Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat
Memperkuat kegotongroyongan sebagai basis ketahanan sosial masyarakat dalam bingkai kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa.
Deteksi dini dan penanganan konflik sosial serta penguatan kesatuan bangsa
Jumlah kegiatan deteksi dini konflik sosial yang dilaksanakan dan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM yang ditemani bermitra
Jumlah kegiatan FPK=1 kali/tahun; Jumlah kegiatan FKDM=1 kali/tahun; Jumlah kegiatan Forum bela Negara= 1 kal/tahun; Komida= 4 kali/tahun LSM = 40; Ormas = 43
Jumlah kegiatan FPK=2 kali/tahun; Jumlah kegiatan FKDM=2 kali/tahun; Jumlah kegiatan Forum bela Negara= 2 kal/tahun; Komida= 6 kali/tahun; LSM = 70; Ormas = 80
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kantor Kesbangpol
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 238
7.
Berkembangnya kelembagaaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
Mendorong kesadaran berdemokrasi secara substansial seiring dengan peningkatan kapasitas organisasi politik dan kepatuhan hukum
Pembinaan demokrasi dan politik
Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pilgub, Pemilu dan Pilpres
Persentase partisipasi masyarakat(1) Pilgub 2013=62,53% (DPT Pilgub 2013=298,236); (2) Pilkada 2013=80% (DPT Pilkada=244,280); (3) Pemilu 2014= 272,933; (4) Pilpres 2014=67% (DPT Pilpres 2014=276,782)
Persentase partisipasi masyarakat(1) Pilgub 2018=70% (DPT Pilgub 2018=330.000); (2) Pilkada 2018=85% (DPT Pilkada=310000); (3) Pemilu 2014 =85% (DPT Pemilu 2014= 320.000; (4) Pilpres 2014=80% (DPT Pilpres 2014=325000)
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Kantor Kesbangpol
Penyelenggaraan legislasi daerah
Jumlah/% legislasi daerah yang ditetapkan
11 Perda 30 Perda Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sekwan
8.
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemecahan masalah lokal secara mandiri dan partisipasi dalam pembangunan
Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan secara bersinergi dengan peningkatan kapasitas struktural-fungsional pemerintahan desa
Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
Rata-rata jumlah kelompok masyarakat yg dibina oleh LPM/LKD/LKK melalui bantuan P2DM
LKD=3 klpk; LKK=3 klpk (69 LKD; 39 LKK)
LKD= klpk; LKK=3 klpk (69 LKD; 39 LKK)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pemberdayaan masyarakat dan Desa
BPMPD
Misi 3: Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing sumberdaya manusia
9.
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan
Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Cakupan rawat jalan dan cakupan rawat inap
Rawat jalan=32,7%; Rawat inap=1,6%
Rawat jalan=20%; Rawat inap=1,3%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
10.
Menigkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi
Pelayanan kesehatan ibu, anak dan gizi
Angka kematian ibu; Jumlah kematian ibu; % balita gizi buruk
AKB = 5,9% (42) Jumlah Kematian Ibu= 8 Balita Gizi Buruk = 0,02% (7 balita)
AKB = 5,4% Jumlah Kematian Ibu= 2 Gizi Buruk = 3%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Kesehatan Dinas Kesehatan
11.
Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat
Meningkatkan pro-mosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan
Cakupan PHBS rumah tangga
PHBS RT = 69,1% PHBS RT = 74% Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 239
12.
Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan penyakit menular
Melibatkan pemangku kepentingan dalam peningkatan efektivitas penanganan penyakit menular dan kejadian luar biasa
Penanganan penyakit menular dan KLB
Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TBC/DBD/malaria /HIV-Aids
TB = 72,1% (569 kasus) DBD = 100% (309 kasus) Malaria = 79 kasus HIV/AIDS = 100% (13 kasus)
TB = 100% DBD = 100% Malaria = 100% HIV/AIDS = 100%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan
13.
Meningkatnya tingkat melek huruf dan minat baca masyarakat
Mengembangkan pendidikan keakasaraan fungsional dan fungsi perpustakaan berbasis kapasitas masyarakat dan pemerintah desa
Pemberantasan buta huruf
Angka Melek Huruf (AMH)
99,78% 100% Program pendidikan non formal
Pendidikan Dikpora
Pengembangan minat baca
Jumlah pengunjung perpustakan
17.313 22.096 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah
Pengembangan arsip daerah
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku
17 SKPD 43 SKPD Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah
14.
Meningkatnya akses masyarakat pada seluruh jenjang pendidikan
Meningkatkan dan memeratakan akses pendidikan pada seluruh wilayah dan jenjang pendidikan
Penyelenggaraan pedidikan anak usia dini
APK PAUD 46,96% 62% Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dikpora
Penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun
APM SD/MI APM SMP/MTs
98,65% 87,53%
100% 100%
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
Pendidikan Dikpora
Penyelenggaraan pendidikan menengah
APM SMA/SMK/MA 63,92% 73,86% Program Wajib Belajar Pendidikan dua belas tahun
Pendidikan Dikpora
15.
Meningkatnya kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan
Meningkatkan kualitas pendidik/tenaga kependidikan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas
Peningkatan kualitas pendidik/tenaga kependidikan
Jumlah/% PTK kualifikasi S1 dan tersertifikasi
Kualifikasi S1 = 3.283 guru Bersertifikasi = 2.630 guru
Kualifikasi S1 = 3.718 guru Bersertifikasi = 3.718 guru
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
Aplikasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran
Jumlah sekolah yg mengaplikasikan TI dalam pembelajaran
- SD= 18 dari 323 SD (5,57%)
- SMP = 13 dari 52 SMP (25%)
- SMA = 18 dari 18 SMA (100%)
- SMK = 7 dari 9 SMK (77,7%)
35%
80%
100%
100%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 240
Peningkatan kualitas manajemen berbasis sekolah
Jumlah/% sekolah yg menerapkan MBS dengan baik
SD = 323 SMP = 52 SMA = 18 SMK = 9
100% 100% 100% 100%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dikpora
16.
Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan keterlibatan tenaga kerja terdidik dalam kemajuan pedesaan
Mendorong peningkatan kompetensi dan kompetensi berbasis masyarakat sesuai karakteristik potensi sumberdaya lokal
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Jumlah tenaga kerja/pencari kerja yg mencapai peningkatan kompetensi teknis
120 orang 160 orang Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Ketenagakerja an
Disnakertrans
Mendorong lahirnya wirausaha baru di pedesaan
Jumlah wirausaha pedesaan yang dilahirkan
1 kelompok (5-10 org)tahun
1 kelompok (5-10 org)/tahun
Program Pengembangan Kewirausahaan Pedesaan
Ketenagakerja an
Disnakertrans
17.
Meningkatnya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan
Pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah serta kegiatan berbasis masyarakat
Pengarusutama-an gender dalam perencanaan dan penganggaran
Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG
8 SKPD 32 SKPD Program Perencanaan Sosial Budaya
Perencanaan Pembangunan /Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bappeda/ BKBD dan PP
Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi
Jumlah perempuan/ Kelompok perempuan yang meningkat keterampilannya dalam usaha ekonomi
34 kelompok 34 kelompok Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BKBD dan PP
Perlindungan anak Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya
30 Kasus 28 Kasus Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BKBD dan PP
18.
Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana
Penyadaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara bersinergi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
Penyelenggaraan keluarga berencana
Jumlah PUS, prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB
7.966 (60,85%) 9.161 (75,00%) Program Pelayanan Kontrasepsi
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BKBD dan PP
Pembinaan kesejahteraan keluarga
% keluarga PS dan KS1 20.450 KK (21,70%) 11.161 KK (10,70) Progman Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BKBD dan PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 241
Misi 4: Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial
19.
Berkurangnya penduduk miskin
Mengefektifkan fungsi tim kordinasi penanggulangan kemiskinan dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha
Penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan
Jumlah kegiatan SKPD yg dikordinasikan dalam penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD
101 kegiatan 135 kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Perencanaan Pembangunan
Bappeda/ BPMPD
20.
Meningkatnya daya saing investasi
Mengembangkan sarana dan prasarana investasi secara bersinergi dengan perbaikan pelayanan investasi
Perbaikan pelayanan investasi
Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA
- Rp. 633.500.747.786 Rp. 4.333.500.747.786 Program Peningkatan Iklim dan Realisasi investasi
Penanaman Modal
BP2TPM
Jumlah Proyek
PMDN/PMA
- - PMDN : 594 Investor - - PMA : 1 Investor -
- PMDN : 4.644 Investo - PMA : 11 Investor
Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi Jumlah Tenaga Kerja
PMDN/PMA
- 2.101 orang 5.000 Orang
21. Meningkatnya daya saing produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM)
Menguatkan gerakan koperasi berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas teknologi/manajerial UMKM
Peningkatan gerakan koperasi
% koperasi aktif - 68 % (212/313)
- 78 % (250/323)
Program Peningkatan kulaitas kelembagaan Koperasi
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi danUKM
Peningkatan kapasitas UMKM
Jumlah dan prosentase UMKM yang telah dibina
- 85 UMKM / 1192 dan 7 %
500 UMKM / 3692 dan 13 % Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi danUKM
22.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertanian
Penguatan kapasitas teknologi dan kapasitas kelembagaan petani, peternak, nelayan tangkap dan pembudidaya ikan berbasis sistem agribisnis
Peningkatan produksi pertanian
Jumlah dan nilai produksi tanaman pangan utama
- Padi: 604.975 ton Nilai: Rp. 2.117.412.500 - Jagung: 94.942 ton Nilai Rp. 256.343.400
- Padi: 624.910 ton Nilai: Rp. 3.437.005.000 - Jagung: 102.868 ton Nilai Rp. 462.906.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian
Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan
Jumlah dan Niai Produksi Tanaman
- Cabe Besar: 402 ton dgn Nilai Produksi Rp.
- Cabe Besar: 689 ton dgn Nilai Produksi Rp. 5.167.500.000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 242
Hortikultura Unggulan 3.015.000.000 - Cabe Rawit: 180 ton
dgn Nilai Produksi Rp. 900.000.000
- Bawang Merah: 125 ton dgn Nilai Produksi Rp. 6.875.000.000
- Tomat: 279 ton dgn Nilai Produksi Rp. 837.000.000
- Pisang: 17.682 ton dgn Nilai Produksi Rp. 26.523.000.000
- Salak: 1.645 ton dgn Nilai Produksi Rp. 7.402.500.000
- Rambutan: 1.423 ton dgn Nilai Produksi: 6.403.500.000
- Durian: 1.297 ton dgn Nilai Produksi Rp. 7.782.000.000
- Mangga: 11.873 ton dgn Nilai Produksi Rp. 53.428.500.000
- Semangka: 61 ton dgn Nilai Produksi Rp. 335.500.000
- Cabe Rawit: 307 ton dgn Nilai Produksi Rp. 1.535.000.000
- Bawang Merah: 215 ton dgn Nilai Produksi Rp. 2.365.000.000
- Tomat: 476 ton dgn Nilai Produksi Rp. 1.428.000.000
- Pisang: 30.329 ton dgn Nilai Produksi Rp. 45.493.500.000
- Salak: 2.795 ton dgn Nilai Produksi Rp. 12.577.500.000
- Rambutan: 2.439 ton dgn Nilai Produksi: 10.975.500
- Durian: 2.222 ton dgn Nilai Produksi Rp. 13.332.000.000
- Mangga: 20.364 ton dgn Nilai Produksi Rp. 91.638.000.000
- Semangka: 103 ton dgn Nilai Produksi Rp. 566.500.000
23. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perkebunan
Peningkatan produksi perkebunan
Jumlah dan nilai produksi tanaman perkebunan utama
Kakao: 14.109 ton Kopi: 2.583 ton
Kakao: 19.356 ton Kopi : 3.100 ton
Peningkatan produksi perkebunan
Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan
24.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan
Peningkatan produksi peternakan
Jumlah dan Nilai Produksi Daging dan Telur
- Daging: 412 ton dengan Nilai Produksi Rp. 32.960.000.000
- Telur: 21.310 ton dengan Nilai Produksi Rp. 319.650.000
- Daging: 607 ton dengan Nilai Produksi Rp. 57.665.000.000 - Telur: 25.199 ton dengan Nilai Produksi Rp. 377.985.000.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan
25.
Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk perikanan
Peningkatan produksi perikanan
Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- Volume Produksi perikanan Budidaya = 33.374 ton
- Nilai Produksi = Rp. 551.336.800
- Volume Produksi perikanan Budidaya = 56.287,03ton
- Nilai Produksi = Rp. 1.299.370.855
- Program Penigembangan Budidaya Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 243
- Volume produksi
perikanan tangkap = 12.016,41 ton
- Nilai Produksi = Rp. 120.164.100
- Volume produksi perikanan tangkap = 12.662,95 ton
Nilai Produksi = Rp. 168.417.235
- Program
Pengembangan Perikanan Tangkap
26. Terpeliharanya ketahanan pangan dan surplus pangan dalam mewujudkan Pinrang sebagai poros pangan nasional
Penguatan dukungan surplus pangan bagi ketahanan pangan nasional
Penguatan cadangan pangan dan distribusi pangan
Jumlah cadangan pangan yg didistribusikan untuk menunjang ketahanan pangan nasional
30 Ton
90 Ton Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan
Kantor Ketahanan Pangan
27.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Peningkatan kapasitas sarana/prasarana, kelembagaan dan SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan untuk peningkatan produksi, pendapatan dan pelestarian lingkungan pelaku utama dan pelaku usaha
Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan
Kelas kelompok tani Kelas Pemula= 1.391 Kelas Madya= 146 Kelas Lanjut= 116 Kelas Utama= 29
Kelas Pemula= 1.087 Kelas Madya= 442 Kelas Lanjut= 124 Kelas Utama= 29
Program Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pertanian BP4K
Penguatan klinik pertanian terpadu
Jumlah klinik pertanian terpadu yg berfungsi dengan baik
Klinik Pertanian = 4 unit Klinik Pertanian = 12 unit Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Pertanian BP4K
28.
Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
Pelibatan multipihak dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMKS
Peningkatan kualitas rehabilitas sosial
Jumlah PMKS yang ditangani
- Fakir Miskin = 42 KK - Anak Terlantar= 250 orang - Lansia/Jompo Terlantar= 50 orang - Rumah tak layak huni= 80
- Fakir Miskin = 192 KK - Anak Terlantar= 250 orang - Lansia/Jompo Terlantar= 250 orang - Rumah tak layak huni= 180
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Sosial Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata
Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
29.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (26)
Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana/prasarana dan SDM instansi pelayanan publik
Penigkatan kualitas pelayanan perizinan
Jumlah dan jenis ijin yang dikeluarkan/tahun
Ijin Usaha:1.588 izin Ijin Non Usaha:536 izin Izin penanaman modal:595 izin
Ijin Usaha: 2.227 izin; Izin Non Usaha: 754 izin; Izin penanaman modal= 1.002 izin
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BP2TPM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 244
Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil
Jumlah/% pemilikan dokumen kependudkan dan capil - akta nikah - akta kelahiran - KK
- KTP
- akta nikah = 3,32% - akta kelahiran =
26,2% - KK = 83,7%
- KTP = 35,7%
- akta nikah = 90% - akta kelahiran = 90% - KK = 100% - KTP = 95%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Peningkatan kualitas pelayanan informasi ketenagakerjaan
Jumlah/% pemilik kartu AK1 yg terserap lapangan kerja
Total kartu kuning 1.800 org; yang melapor ditempatkan 194= 194/1.800=11%
50% Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Ketenagakerja-an
Disnakertrans
Peningkatan akses dan kualitas komunikasi dan informasi
Jumlah/% SKPD yg memanfaatkan TIK
60% 85% Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa
Komunikasi & Informatika
Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
Peningkatan capaian IKM seluruh SKPD
Rata-rata Nilai IKM seluruh SKPD
Rata-rata Nilai IKM SKPD: B
Rata-rata Nilai IKM SKPD: A Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Setda
30.
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa
Penguatan SDM dan kelembagaan pemerintahan desa
Peningkatan kapasitas pemerintahan desa
Jumlah/% desa yang telah memiliki data profil desa untuk penentuan kualifikasi desa
Swadaya = 69 Desa Swakarsa = 0
Swasembada= 0
Swadaya = 35 Desa Swakarsa = 25 Desa
Swasembada= 9 Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pemeberdayaan masyarakat dan desa
BPM-PD
31.
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah
Peningkatan kapasitas SDM dan kelembaga-an dalam pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan pada SKPD
Peningkatan kualitas pelaporan keuangan
Opini laporan keuangan (% SKPD yang laporan keuangannya akurat dan tepat waktu)
100% 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Dinas PPKAD
32.
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
Peningkatan kompetensi SDM aparatur secara bersinergi dengan penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi
Peningkatan kompetensi SDM aparatur
Jumlah SDM aparatur yg meningkat kompetensinya melalui Diklatpim dan Diklat Teknis
Latpim IV = 60 org Prajabatan=161 org
Diklat Teknis (Keuangan)= 5 org
Latpim IV = 300 org Prajabatan= 911 org Diklat Teknis (Keuangan, Peren-canaan, Data dan Informasi, Manajemen Kepegawaian)= 200 org
Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
BKD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 245
33 Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana
Meningkatkan penataan struktur dan tata laksana organisasi
Penataan struktur organisasi perangkat daerah
Jumlah permohonan penataan organisasi perangkat daerah yang terfasilitasi
18 permohonan
53 permohonan
Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Setda
Perbaikan tata laksana perangkat daerah
Jumlah SKPD yang melakukan penambahan SOP; Jumlah penerapan peraturan/kebijakan di bidang tata laksana
5 SKPD; 1 peraturan 45 SKPD; 6 peraturan Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Setda
34
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas isi serta proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
Perbaikan proses dan mekanisme perencanaan
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan dasar regulasi dan kalender perencanaan
RPJPD=tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD tidak sesuai; Renja SKPD tidak sesuai; RKPD tidak sesuai
RPJPD=sesuai; RPJMD=sesuai;
Renstra SKPD=sesuai; Renja SKPD=sesuai; RKPD=sesuai
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
Perbaikan data dan informasi perencanaan
Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah infromasi informasi pembangunan yang dipublikasikan
Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
Program Pengembangan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Bappeda
35.
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Peningkatan kapasitas sistem dan SDM pengawasan daerah
Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah
Persentase rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti mencakup Rekomendasi Administrasi dan Rekomendasi Keuangan
Rekomendasi administrasi=78%; Rekomendasi Keuangan= 51%
Rekomendasi administrasi= 90%; Rekomendasi keuangan= 65%
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Inspektorat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 246
Misi 6: Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan
36. Berkembang-nya kawasan pembangunan terpadu agropolitan
Pengembangan kordinasi keterlibatan multipihak berbasis rencana kawasan terpadu
Pengembangan kawasan agropolitan
Luas kawasan agro-politan yang produktif
100 Ha 500 Ha - Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum
Bappeda,Pertanian dan Peternakan, PU, PSDA, Perkebunan dan Kehutanan, Perindustrian
Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian
Luas kawasan agroindustr beras yang produktif
Kecamatan Mattiro Bulu (0 Ha)
Kecamatan Mattiro Bulu (50 Ha) - Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum
Bappeda, Perindagem; Pertanak
Pengembangan kawasan agrowisata
Luas kawasan agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata
200 Ha 1.000 Ha - Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum
Bappeda, Pariwisata; Pertanak; Kehutanan dan Perkebunan
Pengembangan kawasan agro-forestry
Luas kawasan agroforestry yang produktif
0 Ha 50 Ha - Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum
Bappeda, Kehutanan dan Perkebunan
37. Berkembang-nya pembangunan terpadu kawasan minapolitan
Pengembangan kawasan minapolitan
Luas kawasan minapolitan yang efektif
300 Ha 1.000 Ha - Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum
Bappeda, Kelautan dan Perikanan, PU, PSDA, Perindustrian
Pengembangan kawasan mina wisata
Luas kawasan mina wisata yang efektif
40 Ha 150 Ha - Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum
Bappeda, Kelautan dan Perikanan; Sosbudpar; BLH
Pengembangan kawasan industri perudangan
Luas kawasan agro- industri udang yang produktif
Kecamatan Suppa
Kecamatan Suppa (50 Ha) - Program Pengembagan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Pekerjaan Umum
Bappeda, Perindagem; Kelautan dan Perikanan; Koperasi dan UMKM
38. Meningkatnya koridor perdagangan produk unggulan
Pengembangan terminal agribisnis bagi perdagangan produk unggulan
Pembangunan terminal agri-bisnis produk unggulan
Jumlah produk unggulan yang terkumpul dan terjual
1 unit terminal agribisnis (belum ada produk yg tersalurkan)
3 unit terminal agribisnis Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam
Perdagangan Dinas Perindagem
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 247
Negeri
Misi 7: Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
39. Meningkatnya kapasitas infrastruktur perhubungan
Pengembangan kapasitas sarana/prasarana perhubungan dan transportasi bagi pergerakan barang dan jasa serta koneksivitas antar wilayah
Pengembangan sarana/prasarana perhubungan darat
Jumlah penumpang dan barang yang melewati terminal
Penumpang=997.812; Barang=39.197
Penumpang=1.200.000 Barang=42.000 ton
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan, Informatika & Komunikasi
Pengembangan sarana/prasarana perhubungan laut
Jumlah / prosentase fasilitas pendukung pembangunan pelabuhan dan Sarpras Perhubungan lainnya
2 dokumen studi kelayakan Dermaga Ujung Lero dan Sabbangparu Kec. Suppa
1 Dermaga Penyebarangan Pelabuhan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan, Informatika & Komunikasi
41. Meningkatnya kapasitas infrastruktur irigasi/pengair-an
Pemeliharaan dan peningkatan fungsi irigasi/pengairan dalam menjamin keberlanjutan pertanian dan fungsi lainnya
Pengelolaan jaringan irigasi sekunder/tersier
Cakupan layanan irigasi (Ha)
Luas sawah yg dialiri dengan irigasi teknis=42.931 Ha
Luas sawah yg dialiri dengan irigasi teknis=43.031 Ha
Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Pekerjaan Umum
PSDA
Pengelolaan jaringan irigasi desa (jides) dan Jaringan Irigasi usaha Tani (jitut)
Cakupan Layanan Irigasi Desa (Ha) dan Irigasi Usaha Tani (Ha)
Luas sawah yang dialiri Ha dengan irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani=9.942 Ha
Luas sawah yang dialiri dengan irigasi desa/Irigasi Usaha Tani (JITUT)=10.092 Ha
- Program
Pengembangan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan
Jaringan
Pengairan Lainnya
- Program
Peningkatan
Produksi Pertanian
Pekerjaan Umum, Pertanian
PSDA, Dinas Pertanian dan Peternakan
42. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
Perbaikan perumahan dan pemukiman orang miskin
Perbaikan rumah dan pemukiman
Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni
Jumlah rumah yang diperbaiki 142 rumah dan Luas Pemukiman Kumuh 20,64 Ha
Jumlah rumah yang diperbaiki 1400 rumah dan Luas Pemukiman Kumuh 50,82 Ha
Program Pengembangan Perumahan
Perumahan Dinas PU
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VII Hal. 248
43. Terpeliharanya kelestarian hutan dan lahan
Pelibatan multipihak dan penegakan hukum dalam pelestarian hutan dan lahan kritis serta lingkungan hidup
Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
Luas hutan dan lahan kritis yg direhabilitasi
Lahan kritis d kawasan hutan yg direhabilitasi: 367 Ha; Lahan kritis di luar kawasan hutan yg direhablitasi: 300 Ha
Lahan Kritis dl kawasan hutan yg direhabilitasi= 1.067 Ha; Lahan kritis luar kawasan yg direhabilitasi= 550 Ha
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan
44. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Jumlah titik pantau pencemaran air, tanah dan udara yang dipantau dan dikendalikan
Air = 8 titik pantau Tanah = 5 titik pantau Udara = 3 titik pantau
Air = 40 titik pantau Tanah = 25 titik pantau Udara = 15 titik pantau
Program Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup
Lingkungan Hidup
BLH
45. Meningkatnya kapasitas penanganan bencana
Peningkatan kapasitas dan kordinasi antisipasi dan penangan bencana
Penanganan bencana dan pasca bencana
Jumlah korban bencana yang ditangani
Banjir = 4.400 orang Longsor=465 orang Abrasi= 1.425 orang Angin Kencang = 8.550 orang
Banjir = 3.467 orang Longsor=223 orang Abrasi= 913 orang Angin Kencang = 7.277 orang
Program Darurat dan logistik penanggulangan bencana
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
BPBD
46. Meningkatnya kualitas penanganan sampah dan kebersihan
Pelibatan masyarakat dalam penanganan sampah terpadu
Pembangunan TPST dan TPA
Volume sampah yang dikelola di TPST dan TPA
TPST : 15,20 m3 /hari TPA : 69,96 m3 / hari
TPST : 20,50 m3 /hari TPA : 74,66 m3 / hari
Program Pengembangan Pengelolaan TPA dan TPST
Lingkungan Hidup
Dinas KPK
Gerakan pemeliharan kebersihan berkelanjutan
Volume sampah yang terangkut ke TPA
180 m3 / hari 280 m3 / hari Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup
Dinas KPK
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 249
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi Rencana Program Prioritas
Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2014-2019 sebagaimana yang
telah dirumuskan apda Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target
indicator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap
pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan.
Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang
mendukung langsung pencapaian visi, misi pembangunan, pada bab ini juga
ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan
program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua
urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang
terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.
Indikasi rencana program pembangunan bagi SKPD yang telah memiliki
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikatornya masing-masing, diharapkan
akan mengarah pada pencapaian target SPMD dimaksud.
Rencana program prioritas dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam periode Tahun 2014-2019, Selain
bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi juga dari sumber lainnya seperti
APBN. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan
kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Pinrang
selama kurun waktu Tahun 2014-2019 disajikan berdasarkan urusan dan SKPD
penanggung jawab.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 250
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (tahun 2014)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
Jawab Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada Akhir priode RPJMD
Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta) Target Rp.(juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 URUSAN RUTIN SKPD
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima dan pengelolaan asset 39.770 47.322 53.867 62.557 71.033
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan penunjang optimalisasi pelayanan administrasi pelayanan prima dan pengelolaan aset
32.127 36.121 40.962 46.460 54.327
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan ketersediaan sumberdaya aparatur yang handal, profesional dan berkinerja baik
4.539
5.119
5.842
6.681
7.547
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan kredibilitas kedisiplinan aparatur dan tingkat kehadiran
1.739
2.013
1.757
2.067
2.317
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah
Cakupan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan: transparan, terukur, akuntabel dan informatif (%)
1.901
2.238
2.561
2.964
3.436
Program Informasi Pembangunan
Terlaksananya pameran pembangunan dan perencanaan dan pengembangan sistem informasi berbasis Web
404
476
535
626
676 12 SKPD
01 URUSAN WAJIB
01 PENDIDIKAN
01 07 Program pendidikan Anak Usia Dini -APK PAUD 46,96 49,21
197 53,25
229
58
260
60
318
62 365 65,25 Dikpora
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 251
01 08 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun -APK SD/MI 106,09 106,30 40.407,5 106,61 46.658,5 106,93 52.789,9 107,25 64.704,9 107,56 74.296,5 107,88 Dikpora
-APM SD/MI 98,65 98,85 99,00 99,25 99,50 99,75 100
-APK SMP/MTs 92,24 95,02 97,66 100,36 103,13 105,98 108,91
-APM SMP/MTs 87,53 87,91 88,10 88,50 99,00 99,50 100
01 09 Program Pendidikan Menengah -APK SMA/SMK/MA 66,59 68,21 33.494,1 69,87 38.675,6 71,58 43.758,0 73,32 53.634,4 75,11 61.585,0 76,95 Dikpora
-APM SMA/SMK/MA 63,92 65,48 67,08 68,71 70,39 72,10 73,86
01 10 Program Pendidikan Non Formal
-Angka Melek Huruf (AMH) 99,78 100 150,1 100 173,3 100 196,1 100 240,4 100 276,0 100 Dikpora
01 11 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 513,3 592,7 670,6 822,01 943,8 Dikpora
Jumlah/% Guru yg Berkualifikasi D,IV/S.1
3.283 (Guru) dari jumlah keseluruhan
3.718 3.350 3.500 3.600 3.718 3.718 3.718
Jumlah/% Guru yg Bersrtifikasi :
2.630 (Guru) dari 2.670 2.920 3.220 3.570 3.718 3.718 Dikpora
jml keseluruhan
3.718
% Jumlah Sekolah yg telah SD = 5,57% 11,46 17,34 23,23 29,11 35 35 Dikpora
mengaplikasikan TI dalam SMP = 25% 36 47 58 69 80 80
pembelajaran : SMA = 100% 100 100 100 100 100 100
SMK = 77,7% 82,16 86,62 91,08 95,54 100 100
% Jumlah sekolah yang menerapkan MBS dengan baik SD = 100% 100 100 100 100 100 100 Dikpora
SMP = 100% 100 100 100 100 100 100
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 252
SMA = 100% 100 100 100 100 100 100
SMK = 100% 100 100 100 100 100 100
01 02 KESEHATAN
02 07
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Cakupan Rawat Jalan 32,70% 30% 6.172 28% 8.195 25% 9.946 23% 11.935 20% 14.219 20% 14.219
Dinas Kesehatan
- Cakupan Rawat Inap 1,60% 1,50% 1,50% 1,40% 1,40% 1,30% 1,30%
02 08
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita - AKB 5,9% (42) 5,80%
210
5,70%
252
5,60%
302
5,50%
412
5,40%
435
5,40%
435 Dinas
Kesehatan
- Jumlah Kematian Ibu (AKI) 8 6 5 4 3 2 2
- Persentase Balita Gizi Buruk 0,02% (7) 4% 3,70% 3,50% 3,20% 3% 3%
02 09
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Cakupan PHBS Rumah Tangga 69,10% 70% 63 71% 76 72% 96 73% 159 74% 131 74% 131
Dinas Kesehatan
02 10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien baru TB, BTA Positif 72,1% (569) 100%
713
100%
819
100%
983
100%
1.180
100%
1.416
100%
1.416 Dinas
Kesehatan
- Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien DBD 100 % (309) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Cakupan Penemuan dan Penanganan pasien Malaria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- Jumlah Penderita HIV/AIDS yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
02 11 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Terpenuhinya Ketersedian Obat, bahan dan alat kesehatan sesuai kebutuhan 100% 100% 3.805 100% 4.185 100% 5.023 100% 6.028 100% 7.233 100% 7.233
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 253
02 12 Program Upaya kesehatan Masyarakat
- Puskesmas terakreditasi 0 2 PKM
1.317
4 PKM
1.383
6 PKM
1.452
8 PKM
1.525
10 PKM
1.601
10 PKM
1.601 Dinas
Kesehatan
- Puskesmas melaksanakan penilaian kinerja
100% (15 PKM)
100% (15 PKM)
100% (15 PKM)
100% (15 PKM)
100% (15
PKM) 100% (15
PKM) 100% (15
PKM)
- Puskesmas melaksanakan SPM
100%(15 PKM)
100%(15 PKM)
100%(15 PKM)
100%(15 PKM)
100%(15 PKM)
100%(15 PKM)
100%(15 PKM)
- Puskesmas melaksanakan penilaian IKM
100% (15 PKM)
100% (15 PKM)
100% (15 PKM)
100% (15 PKM)
100% (15
PKM) 100% (15
PKM) 100% (15
PKM)
02 13
Program Pengawasan
Obat dan Makanan
- Jumlah Obat yang kadaluwarsa di apotik
dan toko obat 26
31
37
50
54
54
Dinas Kesehatan
- Persentase toko obat dan apotik yang memenuhi syarat 33 43 53 63 73 83 93
02 14 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- Persentase Pengobat Tradisional Yang memiliki Ijin dan Terdaftar 0 100 20 100 24 100 29 100 39 100 42 100 42
Dinas Kesehatan
02 15 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Persentase Balita BGM 16%
310
15%
372
14%
446
13%
536
12%
643
12%
643 Dinas
Kesehatan
- Persentase Balita ditimbang berat badannya 85% 86% 87% 88% 89% 89%
02 16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Inspeksi Sanitasi (Jamban Keluarga) 71,10% 25% 52 45% 62 75 60% 139 75% 108 75% 108
Dinas Kesehatan
- Inspeksi Sanitasi Air Minum 76,28% 25% 45% 60% 75% 75%
- Inspeksi TTU 27,99% 75% 80% 85% 90% 90%
- Inspeksi TPM 72,88% 75% 80% 85% 90% 90%
02 17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Tersusunnya Profil Dinas Kesehatan
100% (1 dokumen)
100% (1 dokumen) 103
100% (1 dokumen) 118
100% (1 dokumen) 142
100% (1
dokumen) 170
100% (1 dokumen
) 204 100% (1
dokumen) 204 Dinas
Kesehatan
02 18
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya
- Rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk
0,3 0,3 6.372 0,4 6.691 0,5 7.026 0,6 7.377 0,7 7.746 0,7 7.746 Dinas
Kesehatan
03 19
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaRumah
1. Terpenuhinya kebutuhan ruang rawat inap rumah sakit 83% 83%
7.411 85%
8.152 87%
8.967 88%
9.864 93%
10.850 93%
45.245 RSUL
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 254
Sakit/RS. Jiwa/RS. Paru-paru/RS. Mata
2. Terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan rumah sakit
03 20
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 91% 91%
13.638 92%
13.911 94%
14.189 95%
15.473 96%
17.783 96%
74.995 RSUL
2.Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan pasien Kurang mampu
02 21
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar pada lansia 207 207 11 207 13 207 16 207 29 207 22 207 22
Dinas Kesehatan
02 22
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- Puskesmas menerapkan sistem BLUD 0 2 50 4 60 6 72 8 106 10 104 10 104
Dinas Kesehatan
03 23
Perogram Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Terlaksananya Program Pelayanan Kesehatan BLUD 97% 97%
32.519 97,50%
38.145 98% 45.052 98,50%
51.305 99%
57.870 99%
224.891 RSUL
01 03 PEKERJAAN UMUM
04 07 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
55.030
63.543
42.798
35.500
48.915
84.416
Dinas PU
Panjang Jalan Kabupaten Kualifikasi baik Baik=161.38
Km ; Sedang=150,99 Km ; Rusak Ringan=308,54 Km ; Rusak Berat=103,69 Km
Baik=171.16 Km ; Sedang=154,81 Km ; Rusak Ringan=310,74 Km ; Rusak Berat=108,29 Km
Baik=180.95 Km ; Sedang=158,63 Km ; Rusak Ringan=312,94 Km ; Rusak Berat=112,90 Km
Baik=190.73 Km ; Sedang=162,45 Km ; Rusak Ringan=315,14 Km ; Rusak Berat=117,50 Km
Baik=200.52 Km ; Sedang=166,45 Km ; Rusak Ringan=317,34 Km ; Rusak Berat=122,11 Km
Baik=210.30 Km ; Sedang=170,09 Km ; Rusak Ringan=319,54 Km ; Rusak Berat=126,71 Km
Baik=210.30 Km ; Sedang=170,09 Km ; Rusak Ringan=319,54 Km ; Rusak Berat=126,71 Km
Dinas PU
Tersedianya akses jalan sepanjang 858.6 Km yang terdiri dari perintisan jalan, penimbunan, perkerasan,
134 Km 177 177 150 120 100,6 858,6 Dinas PU
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 255
pengaspalan, dan beton.
Tersedianya konstruksi jembatan sebanyak 181 unit dengan panjang 1.360 Meter terdiri dari jembatan rangka baja, jembatan beton, dan jembatan kayu.
240 mtr 310 300 170 170 170 1360 km Dinas PU
04 08
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Tersedianya sistim jaringan drainase sebanyak 153 titik skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan
17 Titik 15
917 20
1.059
25
1.467 38
4.970
55
5.381 153 Titik
13.794
Dinas PU
04 09
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.834
2.118
22.334
35.500
40.763
102.550
Panjang Jalan Kabupaten Kualifikasi baik Baik=161.38
Km ; Sedang=150,99 Km ; Rusak Ringan=308,54 Km ; Rusak Berat=103,69 Km
Baik=171.16 Km ; Sedang=154,81 Km ; Rusak Ringan=310,74 Km ; Rusak Berat=108,29 Km
Baik=180.95 Km ; Sedang=158,63 Km ; Rusak Ringan=312,94 Km ; Rusak Berat=112,90 Km
Baik=190.73 Km ; Sedang=162,45 Km ; Rusak Ringan=315,14 Km ; Rusak Berat=117,50 Km
Baik=200.52 Km ; Sedang=166,45 Km ; Rusak Ringan=317,34 Km ; Rusak Berat=122,11 Km
Baik=210.30 Km ; Sedang=170,09 Km ; Rusak Ringan=319,54 Km ; Rusak Berat=126,71 Km
Baik=210.30 Km ; Sedang=170,09 Km ; Rusak Ringan=319,54 Km ; Rusak Berat=126,71 Km
Dinas PU
Kecepatan kendaraan ≥ 40 km/jam
134 50 50 146 148 148,6 857,6 Km Dinas PU
Kondisi jembatan yang dilalui sepanjang 748 meter
181 meter 34,64 49,60 117,16 183,00 183,00 748 Km Dinas PU
04 10
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Tersedianya sarana penunjang kegiatan pembangunan konstruksi
65% 67% 807 69% 1.059 71% 367 73% 1.811 75%
1.671 75%
5.715
Dinas PU
05 11 Program Pengemb. dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Cakupan Layanan Irigasi (Ha)
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis 42.931 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis
42.951 Ha
24.564
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Teknis Teknis
42.971 Ha
31.090
Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis
42.991 Ha
35.735
Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis L.DI.
Teknis 43.011
43.231
Luas Sawah yang dialiri Irigasi Teknis 43.031
Ha
50.077
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi Teknis
43.031 Ha
157.486
Dinas PSDA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 256
Cakupan Layanan Irigasi Desa (Ha) dan Irigas Usaha Tani (Ha)
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9942 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 9.9972 Ha
Luas Sawah yang dialiri
Irigasi Desa/Irigasi Usaha Tani 10.002 Ha
Luas Sawah yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha
Tani 10.0322
Ha
Luas Sawah yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi
Usaha Tani
10.062 Ha
Luas Sawah yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi
Usaha Tani
10.0922 Ha
Luas Sawah
yang dialiri Irigasi
Desa/Irigasi Usaha
Tani 10.0922
Ha
Dinas PSDA, Dinas
Pertanian dan
Peternakan
05 12 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku Cakupan ketersediaan air baku
4 DI. /Thn 5 DI. /Thn 3.001
6 DI. /Thn 3.465
6 DI. /Thn
4.001 6 DI. /Thn
4.646
6 DI. /Thn
5.334
6 DI. /Thn
5.334 Dinas PSDA
05 13 Program pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Cakupan luas lahan yang terairi embung dan tingkat
6 Lokasi/ Paket/thn
6 Lokasi/ Paket/thn
1.852
6 Lokasi/ Paket/thn
2.138
6 Lokasi/ Paket/thn
2.469
6 Lokasi/ Paket/t
hn
2.867
6 Lokasi/ Paket/thn
3.292
36 Lokasi/ Paket
3.292
Dinas PSDA
04 14
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah 100%
51% 8%
917 8%
1.059
7%
1.467 18%
2.840
8%
1.631 100%
7.914
Dinas PU
05 15 Program Pengendalian Banjir Jumlah titik lokasi
genangan dan luas genangan
Lokasi genangan=…
.titik; luas genangan=…
..m2
300 m/5 lks
551 300 m/5 lks
636
300 m/5 lks
734
300 m/5 lks
852
300 m/5 lks
979
1.500 m/25 lks
979
Dinas PSDA
04 16
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
Pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan sarana dan prasarana desa
65% 69%
24.282 75%
30.612
78%
36.684 85%
39.760
95%
38.317 100%
169.655
Dinas PU
01 4 PERUMAHAN
04 07 Program Pengembangan Perumahan
Tersedianya 5.000 unit rumah layak huni dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat
2178 rumah 600 3.669
800 4.236
1200 14.674
1500 18.460
900 22.746
5000
63.784 Dinas PU
Jumlah rumah orang miskin yang diperbaiki menjadi layak huni
rumah yang
diperbaiki=142; Luas
Pemukiman Kumuh 20,64
Ha
rumah yang
diperbaiki=180; Luas
Pemukiman Kumuh
26,68 Ha
rumah yang
diperbaiki=230; Luas
Pemukiman Kumuh 32,71
Ha
rumah yang
diperbaiki=280; Luas
Pemukiman Kumuh 38,75 Ha
rumah yang
diperbai
ki=340; Luas
Pemukiman
Kumuh 44,78
Ha
rumah yang
diperbaiki=370; Luas
Pemukiman
Kumuh 50,82 Ha
rumah yang telah diperbaiki=1400; Luas Pemukiman Kumuh 50,82 Ha
04 08 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK
4 Unit 1 Unit
2.070 1 Unit
2.977,00
0 1 Unit
3.726,000
1 Unit 3,980,000 1 Unit
4.978,000 4 Unit
17.731,00
0 Dinas KPK
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 257
04 09 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Cakupan wilayah layanan pemakaman bertambah & meningkatnya kinerja & fungsi pemakaman,areal makam pemkot tertata menuju 100 %
1 Lokasi/3 lokasi
1 Lokasi
20,000
50,000
70,000 1
Lokasi
90,000 1 Lokasi
100,000
2 Lokasi& 3 areal
330,000
Dinas KPK
01 5
PENATAAN RUANG
04
07 Program Perencanaan Tata Ruang
2.751
455
489
710
815
11 5.221
Bappeda, Dinas PU
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang efektif dimanfaatkan dalam penataan ruang
1 Dokumen 9 Dokumen
Jumlah dokumen revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRK) yang efektif digunakan dalam penataan ruang
- 1 Dokumen
Jumlah dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang efektif digunakan dalam penataan ruang
- 0%
1 Dokumen
Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif
100 Ha 180 Ha
260 Ha
340 Ha
420 Ha
500 Ha 500 Ha
Bappeda, Dinas
Pertanian & Peternakan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif
Kec. Mattiro Bulu (0 Ha)
Kec. Mattiro Bulu (10
Ha)
Kec. Mattiro Bulu (20 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (30 Ha)
Kec. Mattiro Bulu
(40 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 258
Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata
200 Ha 200 Ha
400 Ha
600 Ha
800 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan
dan Pariwisata,
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Luas Kawasan Agroforestry yang produktif
0 Ha 10 Ha
20 Ha
30 Ha
40 Ha
50 Ha
50 Ha
Bappeda, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
Luas Kawasan Minapolitan yang efektif
300 Ha 440 Ha
580 Ha
720 Ha
860 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Minawisata yang efektif
40 Ha 62 Ha
84 Ha
106 Ha
128 Ha
150 Ha
150 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Sosbudpar
Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif
Kecamatan Suppa (0 Ha)
Kecamatan Suppa (10
Ha)
Kecamatan Suppa (20
Ha)
Kecamatan Suppa (30 Ha)
Kecamatan
Suppa (40 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Koperasi dan
UKM
04 08 Program Pemanfaatan Ruang
Cakupan pelayanan izin pemanfaatan ruang yang konsisten dengan RTRW
20% 20%
147 40%
169
10% 196
10% 227
20% 261
100% 1.000
Dinas PU
Luas Kawasan Agropolitan yang Produktif
100 Ha 180 Ha
260 Ha
340 Ha
420 Ha
500 Ha 500 Ha
Bappeda, Dinas
Pertanian & Peternakan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas
Perindagem
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 259
Luas Kawasan Agroindustri Beras yang produktif
Kec. Mattiro Bulu (0 Ha)
Kec. Mattiro Bulu (10
Ha)
Kec. Mattiro Bulu (20 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (30 Ha)
Kec. Mattiro Bulu
(40 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Kec. Mattiro
Bulu (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Luas Kawasan Agrowisata yang mendatangkan kunjungan wisata
200 Ha 200 Ha
400 Ha
600 Ha
800 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas Sosial, Kebudayaan
dan Pariwisata,
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Luas Kawasan Agroforestry yang produktif
0 Ha 10 Ha
20 Ha
30 Ha
40 Ha
50 Ha
50 Ha
Bappeda, Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan
Luas Kawasan Minapolitan yang efektif
300 Ha 440 Ha
580 Ha
720 Ha
860 Ha
1.000 Ha
1.000 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas PU,
Dinas PSDA, Dinas
Perindagem
Luas Kawasan Minawisata yang efektif
40 Ha 62 Ha
84 Ha
106 Ha
128 Ha
150 Ha
150 Ha
Bappeda, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Sosbudpar
Luas Kawasan Agroindustri udang yang produktif
Kecamatan Suppa (0 Ha)
Kecamatan Suppa (10
Ha)
Kecamatan Suppa (20
Ha)
Kecamatan Suppa (30 Ha)
Kecamatan
Suppa (40 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Kecamatan Suppa (50 Ha)
Bappeda, Dinas
Perindagem, Dinas
Kelautan dan Perikanan,
Dinas Koperasi dan
UKM
04 09 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Cakupan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
100% 100%
110 100%
127
100%
159 100%
213
100%
245 100%
854
Dinas PU
01 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 260
06 07 Program Pengembangan Data / informasi
Jumlah data hasil monev SKPD yang mendukung perencanaan dan jumlah informas pembangunan yang dipublikasikan
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
286
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
330
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
381
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
443
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun
508
- Jumlah laporan dan rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan = 4 kali/tahun dan Jumlah laporan hasil evaluasi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah = 1 kali/tahun Bappeda
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan 85% 87%
286 90%
330 92%
381 95%
443 98%
508 98% Bappeda
06 08 Program Kerjasama Pembangunan
Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah, swasta & masyarakat 90 91
165 93
191 94
220 95
256 96
294 96 Bappeda
06 09 Program Perencanaan Pengemb. Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Dokumen perencanaan strategis yang disusun 12
kecamatan 12
kecamatan 746
12 kecamatan
861
12 kecamata
n 994
12 kecama
tan 1.155
12 kecamat
an 1.326 Bappeda
06 10 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi dan penyusunan dokumen pengembangan wilayah
12 kecamatan
12 kecamatan
168
12 kecamatan
194
12 kecamata
n 224
12 kecama
tan 260
12 kecamat
an 298 Bappeda
06 11 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
% jumlah aparat perencana dan kelompok/masyarakat yang terlatih 50
456 55
526 60
608 65
706 70
410 75 Bappeda
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 261
06 12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD) sesuai dengan regulasi dan kalender perencanaan
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = tidak sesuai; Renja SKPD = tidak sesuai; RKPD = tidak sesuai
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
570
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
658
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
759
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
882
RPJPD = tidak sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai
1.013
RPJPD = sesuai; RPJMD=sesuai; Renstra SKPD = sesuai; Renja SKPD = sesuai; RKPD = sesuai Bappeda
% usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (%) 30 37 44 51 60 60
06 13 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi 87 89
729 92
842 93
972 94
1.129 95
1.296 95 Bappeda
Jumlah Kegiatan SKPD yang dikoordinasikan dalam penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD 101 keg 106 keg 114 keg 122 keg 129 keg 135 keg
135 kegiatan Bappeda
06 14 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan sosial budaya 85 86
514 89
593 90
685 92
795 95
913 95 Bappeda
Jumlah SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis PUG 8 SKPD 12 SKPD 17 SKPD 22 SKPD
27 SKPD 32 SKPD 32 SKPD
06 15 Program Peningkatan Penelitian Pengkajian dan Pengembangan
Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengkajian yang disusun
509
587
678
788
905 Bappeda
01 07 PERHUBUNGAN
07 07
Program Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan darat
Jumlah Penumpang dan Barang angkutan darat
997.812 orang &
39.197 ton
1.000.000 orang &
40.000 ton 30.000
1.100.000 orang &
40.500 ton 75.000
1.150.000 orang & 41.000
ton
150.000
1.17jt orang & 41.5ribu ton
250.000
1.1jt orang & 41,5ribu
ton
300.000
1.17juta orang dan 41.5ribu ton
300.000 Dinas
Perhubungan dan Infokom
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 262
07 09 Program Pelayanan Perhubungan
Prosentase layanan perhubungan (Izin trayek, PKB, Pendataan) yang baik & benar
40% 42% 30.000 45% 45,500 50% 45,500 55% 45,500 60% 77,500 60% 75,500 Dinas Perhubungan dan Infokom
07 10 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Prosentase fasilitas LLAJ yang efektif dan berfungsi
60% 60% 35.000 65% 50.000 67% 60.000 70% 75.000 80% 100.000 80% 100.000 Dinas
Perhubungan dan Infokom
Program peningkatan akses &kualitas komunikasi dan informasi
Jumlah kunjungan media center&prosentase berita/informasi yg termuat pd situs info public kemenkominfo
100 org & 40 %
120 org & 50 %
75.000 150 org & 55
% 75.000
180 org & 55 %
75.000 180 org & 60 %
100.000 200 org & 65 %
110.00 220
org&70 % 110.000
Jumlah persentase SKPD yg memnfaatkan TIK
60 % 65 % 451.000 70 % 310.000 75 % 500.000 80 % 700.000 85 % 950.000 85 % 950.000
07 11 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Jumlah angkutan Darat yang memenuhi kelayakan keselamatan jalan & Jumlah kapal GT 7 ≤ yang memenuhi standar keselamatan pelayaran
6657 Angkutan
Darat & 219 Kapal GT 7 ≤
6800 Angkutan
Darat & 219 Kapal GT 7
≤
795
7000 Angkutan
Darat & 250 Kapal GT 7 ≤
1.095
7300 Angkutan Darat &
270 Kapal GT 7 ≤
1.150
7500 Angkut
an Darat &
290 Kapal GT 7 ≤
1.125
7800 Angkutan Darat &
315 Kapal GT
7 ≤
1.250
7800 Angkutan Darat &
315 Kapal GT 7 ≤
5.415
Dinas Perhubungan dan Infokom
07 12 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu-Rambu, marka, Guardrill, traffic light dan warning light) pada jalan Kabupaten yang baik
60% 65% 480.000 70% 630.000 75% 730.000 80% 780.000 85% 980.000 85% 980.000
Dinas Perhubungan dan Infokom
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat Jumlah penumpang
dan barang angkutan darat
997.812 org&39.197
ton
1.000.000 org& 40.000
ton 30.000
1.100.000 org & 40.500
ton 75.000
1.150.000 org &
41.000 ton
150.000
1.170.000 &
41.500 ton
250.000
1200.000 org &
42.000 ton
300.000 1.200.000 & 42.000
ton 350.000 Dinas
Perhubungan dan Infokom
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut
Jumlah dokumen pendukung pemb. Pelabuhan & sarpras perhubg. lainnya
2 Dok. Studi klaykan
Dermg Penyb & sarpras
perhubungan
1 Dermaga 510.000 1 Dermaga 825.000 1
Dermaga 1.150.000
1 Dermag
a 1.706.000
1 Dermaga
2.056.000 1 Dermaga 6.247.000 Dinas Perhubungan dan Infokom
Program peningkatan akses & kualitas komunikasi & informatika
Jumlah persentase SKPD yg memanfaatkan TIK 60 % 65 % 451.000 70 % 310.000 75 % 500.000 80 % 700.000 85 % 950 % 85 %
2.911.000
Dinas Perhubungan dan Infokom
01 08 LINGKUNGAN HIDUP
08 07 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
94,200 3,238,258
3,262,604 3,843,012 4,454,539 14,892,600 Dinas KPK
Peningkatan operasional dan pemeliharaaan
3,219,100
568,896 921,096 837,938 1,115591 6,662,621
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 263
prasarana dan sarana persampahan
09 08 Program Pengembangan Pengelolan TPA dan TPST
Volume sampah yg dikelolah
69,96m3/hari 69,96 m3/hari
585,700 71,84
m3/hari 671,850
72,78 m3/hr
738,300 73,72 m3/hr
826,0050 74,66 m3/hr
940,870 74,66 m3/hr
3,761,770 Dinas KPK
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA
180 m3 / hari 200 m3 /
hari
3.313
220 m3 / hari
3.807
240 m3 / hari
4.184
260 m3 / hari
4.681
280 m3 / hari
5.570
280 m3 / hari
5.570
Dinas KPK
08 09 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah titik pantau pencemaran air, tanah dan udara
Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau,
Tanah = 5 titik pantau,
udara = 3 titik pantau,Pengawasan Jenis Usaha/kegiat
an berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi
dan penyuluhan
360 org, ranperda PLH, pot
bunga 150
unit, tanaman 1 paket,
timbangan 10 buah, cetak
laporan (air,tanah, udara) 66
exp, laporan pengawasan
120 exp, kelengkapan
/bahan biogas dan
urine 1 paket ranperda
PLH, skretatai komisis
amdal 8 org x 12 bln
Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik
pantau, Tanah = 5
titik pantau, udara = 3
titik pantau,Pengawasan
Jenis Usaha/kegi
atan berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi
dan penyuluhan
360 org,
ranperda PLH, pot
bunga 150 unit,
tanaman 1 paket,
timbangan 10 buah,
cetak laporan
(air,tanah, udara) 66
exp, laporan pengawasan 120 exp, t
ranperda PLH,
skretatai komisis
amdal 8 org x 12 bln
750 Adipura, Titik Pantau Air = 8 titik pantau,
Tanah = 5 titik pantau,
udara = 3 titik pantau,Pengawasan Jenis Usaha/kegiat
an berdampak lingkungan 50 usaha, sosialisasi
dan penyuluhan
360 org, ranperda PLH, pot
bunga 150
unit, tanaman 1 paket,
timbangan 10 buah, cetak
laporan (air,tanah, udara) 66
exp, laporan pengawasan
120 exp, ranperda
PLH, skretatai komisis
amdal 8 org x 12 bln
1.000
Adipura, Titik
Pantau Air = 8 titik pantau,
Tanah = 5 titik
pantau, udara = 3
titik pantau,Pengawasan
Jenis Usaha/ke
giatan berdampa
k lingkunga
n 50 usaha,
sosialisasi dan
penyuluhan 360 org, ranperda PLH, pot bunga
150 unit, tanaman 1 paket,
timbangan 10 buah,
cetak laporan
(air,tanah, udara) 66
exp, laporan
pengawasan 120 exp, t
ranperda PLH,
skretatai komisis amdal 8 org x 12
1.469 Adipura, Titik
Pantau Air = 8
titik pantau, Tanah = 5 titik pantau, udara = 3 titik
pantau,Pengawasan Jenis
Usaha/kegiata
n berdam
pak
lingkungan 50 usaha, sosialisasi dan penyulu
han 360 org,
ranperda PLH,
pot bunga 150 unit,
tanaman 1
paket, timbangan 10 buah, cetak
laporan (air,tan
ah, udara) 66 exp,
1.955
Adipura, Titik
Pantau Air = 8
titik pantau, Tanah =
5 titik pantau,
udara = 3 titik
pantau,Pengawasan Jenis Usaha/ke
giatan berdamp
ak lingkunga
n 50
usaha, sosialisa
si dan penyuluhan 360
org, ranperda PLH, pot
bunga 150 unit, tanaman 1 paket,
timbangan 10 buah, cetak
laporan (air,tanah, udara) 66 exp, laporan
pengawasan 120
exp, ranperda
PLH, skretatai
2.500
Adipura, Titik
Pantau Air = 40 titik pantau, Tanah = 25 titik pantau,
udara = 15 titik
pantau,Pengawasan
Jenis Usaha/kegi
atan berdampak lingkungan 250 usaha, sosialisasi
dan
penyuluhan 1800org, ranperda PLH, pot bunga
750unit, tanaman 1
paket, timbangan 50buah,
cetak laporan
(air,tanah, udara) 330
exp, laporan
pengawasan 600exp, kelengkapan /bahan biogas dan
urine 1 paket,5 perda PLH,
skretatai komisis
7.674
BLH
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 264
bln laporan pengaw
asan 120
exp, t ranperda PLH, skretata
i komisis amdal 8
org x 12 bln
komisis amdal 8 org x 12
bln
amdal 40 org x 60
bln
08 10 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
persentase penurunan laju kerusakan SDA dan meningkatnya pengendalian kerusakan lingkungan hidup
Pengadaan Pohon 3.000,
Pembangunan Turap 4
paket, Pengadaan
tong Sampah 320 Unit, Pengadan Kontainer 6
unit, Pembuatan Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1 Unit, MIH
2014, biogas tahu 2 unit,
gerobak sampah 20
Pengadaan Pohon 4.000,
Pembangunan Turap 4
paket, Pengadaan
tong Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer 5
unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuatan Biogester 2
Unit, Rumah
Kompos 2 Unit, bank sampah 1
Unit
2.200 Pengadaan Pohon 4.000,
Pembangunan Turap 4
paket, Pengadaan
tong Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer 5
unit, Sosialisasi 100Orang, Pembuatan Biogester 2 Unit, Rumah Kompos 2 Unit, bank sampah 1
Unit
2.550
Pengadaan Pohon 4.000,
Pembangunan
Turap 4 paket,
Pengadaan tong
Sampah 500 Unit, Pengadan Kontainer
5 unit, Sosialisas
i 100Orang
, Pembuata
n Biogester
2 Unit, Rumah
2.800 Pengadaan
Pohon 4.000, Pembangunan Turap 4 paket,
Pengadaan tong
Sampah 500 Unit,
Pengadan
Kontainer 5 unit,
Sosialisasi
100Orang,
3.200
Pengadaan Pohon
4.000, Pembang
unan Turap 4 paket,
Pengadaan tong Sampah 500 Unit, Pengada
n Kontainer
5 unit, Sosialisa
si 100Oran
g, Pembuat
an Biogester
2 Unit,
3.734
Pengadaan Pohon 20.000,
Pembangunan Turap 20 paket, Pengadaa
n tong Sampah
2500 Unit, Pengadan Kontainer 25 unit,
Sosialisasi 100Orang, Pembuata
n Biogester
2 Unit, Rumah
Kompos 2 Unit, bank sampah 1
14.484
BLH
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 265
unit, Alat pencacah 10
unit
Kompos 2 Unit, bank sampah 1
Unit
Pembuatan
Biogester 2 Unit,
Rumah Kompo
s 2 Unit, bank
sampah 1 Unit
Rumah Kompos 2 Unit, bank
sampah 1 Unit
Unit
08 11 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup
Jumlah data dan informasi lingkungan hidup yang dikelola dan disebarluaskan
Pekan Lingkungan Indonesia 2014 4 Orang
Pekan Lingkungan Indonesia
2015 7 org , penyusunan
data informasi
lingkungan hidup 2015
20 Exp , SLHD 2014
20 Exp
227 Pekan Lingkungan Indonesia
2016 7 org , penyusunan
data informasi
lingkungan hidup 2015
20 Exp , SLHD 2014
20 Exp
300
Pekan Lingkunga
n Indonesia
2017 , penyusunan data
lingkungan hidup 2017 20
Exp, SLHD
2016 20 Exp
400 Pekan Lingkun
gan Indonesia 2018
, penyusunan data
lingkungan
hidup 2018
20 Exp, SLHD 2017
20 Exp
500
Pekan Lingkung
an Indonesia 2019 , penyusunan data lingkungan hidup 2019 20
Exp, SLHD
2018 20 Exp
600
Pekan Lingkunga
n Indonesia
5 Kali , penyusuna
n data lingkungan hidup 100 Exp, SLHD
100 Exp
2.027
BLH
08 12 Peningkatan Pengendalian Polusi
ketersediaan data hasil pengujian laboratorium
3 Buku laporan hasil
pengujian Lab LH
(kualitas air, tanah udara)
3 Buku laporan
hasil pengujian Lab LH
(kualitas air, tanah udara)
100 3 Buku laporan hasil
pengujian Lab LH
(kualitas air, tanah udara)
100
3 Buku laporan
hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah
udara)
100 3 Buku laporan
hasil pengujian Lab
LH (kualitas air, tanah udara)
100
3 Buku laporan
hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah
udara)
100
15 Buku laporan
hasil pengujian Lab LH (kualitas air, tanah
udara)
500
BLH
08 13 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Luas lahan pesisir yang ditanami mangrove
1,5 Ha 1,5 Ha 150 2 Ha 150 2 Ha 150 2 Ha 150 2 Ha 150 9,5 Ha 750 BLH
09 14 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Bertambahnya RTH dan RTH yg di data
61.620,3 m² 100 m² & 3,500 m2
3.571,00
0
100 m² &3,500 m2
4.086,00
0
100 m²,&3,500
m2
4.764,000
100 m²&3,500 m2
5.441,950
100 m²&3,50
0m2
6.316,950
500 m²&17,500
m2
15,166,02
5
Dinas KPK
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 266
01 9 PERTANAHAN
Pengadaan tanah Pemkab yang bersertifikat
Terpenuhinya kebutuhan tanah pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan pelayanan.
5 lokasi strategis
7 lokasi strategis
2,000,000,000
7 lokasi pengadaan
2,300,000,000
7 lokasi pengadaan
2,645,000,000
7 lokasi pengadaan
3,041,750,000
7 lokasi pengadaan
3,498,012,500
7 lokasi pengadaan
3,498,012,500
01 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10 07 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Jumlah/% pemilikan dokumen kependudkan dan capil - akta nikah - akta kelahiran - KK - KTP
1.278
1.401
1.547
1.718
1.904
7.849
Akta Nikah - akta nikah = 3,32% 12,2 15,2 17,2 20,04 22,04 90
Akta Kelahiran
- akta kelahiran = 26,2%
10,00
12,00
13,00
13,80
15,00
90
KK - KK = 83,7% 86,96 90,22 93,48 96,74 100 100
KTP - KTP = 35,7% 10 10,5 11,5 13,2 14,1 95
01 11
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11 07
Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak 59 64 69 74 79
344
BKBD dan PP
Jumlah pusat pelayanan terpadu (P2TP2A) yang dikembangkan
7 Unit Pel. KD
7 Unit Pel. KD
7 Unit Pel. KD
7 Unit Pel. KD
7 Unit Pel. KD
7 Unit Pel. KD
7 Unit Pel. KD
BKBD dan PP
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (Forum Anak) 12 SLTA 12 SLTA 12 SLTA 12 SLTA
12 SLTA 12 SLTA 12 SLTA
BKBD dan PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 267
11 08 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Jumlah KDRT dan kekerasan terhadap anak yang difasilitasi penyelesaiannya
30 kasus 30 Kasus 26 28 Kasus 28 28 Kasus 30 28 Kasus
33 28 Kasus 35 28 Kasus 153 BKBD dan PP
11 09 Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Jumlah perempuan/ Kelompok perempuan yang meningkat keterampilannya dalam usaha ekonomi
34 Klp 34 Klp 197 34 Klp 211 34 Klp 227 34 Klp 244 34 Klp 262 34 Klp 1.141 BKBD dan PP
01 12
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
11 07 Program Pelayanan Kontrasepsi
Jumlah PUS, Prasejahtera dan KS1 yang mengikuti KB 7.966 orang 8.205 orang
117 8.444 orang
1.094
8.683 orang
1.203
8.922 orang
1.322
9.161 orang
1.453
9.161 orang
5.189
BKBD dan PP
Jumlah Apsektor KB medis operasi wanita (MOW) dan medis operasi pria (MOP)
12 Kecamatan
12 Kecamatan
12 Kecamatan
12 Kecamatan
12 Kecamatan
12 Kecamatan
12 Kecamatan
11 08 Program Keluarga
Berencana % Keluarga PS dan KS1
21,70 19,50 1.176
17,30 1.203 15,10 1.217 12,90 1.233 10,70 1.284 10,70 4.172 BKBD dan
PP
11 09 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Jumlah kader BKL, BKB, BKR dan UPPKS di Kecamatan dan Pos Daya
400 klp 60 Orang 117 60 Orang 119 75 Orang 120 75
Orang 120 90 Orang 126 360 Orang 601
BKBD dan PP
11 10 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konselin KRR
Jumlah PIK R tiap sekolah se Kabupaten Pinrang
30 Sekolah (SLTA/SLTP)
30 Sekolah (SLTA/SLT
P) 90
30 Sekolah (SLTA/SLTP)
90
30 Sekolah
(SLTA/SLTP)
97
30 Sekola
h (SLTA/SLTP)
105
30 Sekolah (SLTA/S
LTP)
113 30 Sekolah (SLTA/SLT
P) 495
BKBD dan PP
11 11 Program Kesehatan reproduksi remaja
Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja pada SLTP/SLTA se Kabupaten Pinrang
SLTP/SLTA SLTP/SLTA 12 SLTP/SLTA 13 SLTP/SLT
A 14
SLTP/SLTA
15 SLTP/SL
TA 16
SLTP/SLTA
70 BKBD dan
PP
11 12 Program pengembangan pengelolaan Data Informasi Pengembangan KB/KS dan PP
Tersedianya data Informasi pengembangan KB/KS
12 Kecamatan
12 Kecamatan
412
12 Kecamatan
431
12 Kecamata
n 452
12 Kecam
atan 552
12 Kecamat
an 575
1.733 BKBD dan
PP
01 13
SOSIAL
12 07 Program Pembinaan Panti
Asuhan /Panti Jompo Jumlah Panti yang mendapat bantuan
- - -
4 panti 50
4 panti 70 4 panti 100
4 panti 100
4 panti 320
Dinsosbudpar
Pemberian motivasi untuk meningkatkan belajar bagi anak panti
70 org 70 org
40
80 org 50
85 org 75 85 anak
85 95 org 90 400 org 340
12 08 Program Pemberdayaan
Kelembangaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah KUBE yang mendapat bantuan alat perbengkelan
4 KUBE 4 kube 45
5 KUBE 60 6 KUBE 85 7 KUBE 100
8 KUBE 100
34 KUBE 390
Dinsosbudpar
-
Jumlah KUBE yang mendapat bantuan alat menjahit
2 KUBE 2 KUBE 30 4 KUBE 48 5 KUBE 75 7 KUBE 100 7 KUBE 110 27 KUBE 363
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 268
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan masyarakat
- - -
- - - - - - 36 org 50,581,100
36 org 50,581,100
12 09 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana TMP/TMB
Jumlah peserta Napak tilas
80 org 80 org 48,500,000
80 org 55 90 org 60 90 orang
64 100 orang
70 520 orang 297,500,00
Dinsosbudpar
Jumlah TMP/TMB
yang terpelihara 5 TMP/ TMB 5 TMP/
TMB 20 20 6 TMP/
TMB 40 6
TMP/T 40 6 TMP/
TMB 50 6 TMP/
TMB 170,000,000
Jumlah pembersih yang mendapat gaji
7 orang 7 orang 16,500,000
6 TMP/T 16,500,000
7 orang 16,500,000
7 org 16,500,000
7 orang 16,500,000
7 orang 82,500,000
Jumlah TMP/Tugu yg direhab
7 org 60 1 lokasi 90 1 lokai 90 1 lokasi 150,500,000
4 TMP/TMB
390,500,000
Jumlah TMP yg dipasangi paving blok
1 lokasi 1 lokasi 41,650,810
1 lokasi 46,859979 1 lokasi 3 TMP/TMB
88,510,789
12 10
Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Monitoring,evaluasi dan pelaporan
- 12 kec 16,213,200
12 Kec. 22,563,472
12 kec 28,529,215
12 kec 32,666,469
12 kec 29,922,210
12 kec 129,894,544
Dinsosbudpar
12 11
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Jumlah keluarga miskin penerima sarana pendukung usaha
30 KK 30 KK 50
30 KK 50
40 KK 60
40 KK 60
60 KK 64 230 KK 284
Dinsosbudpar
JUmlah dana sharing untuk biaya operasional program keluarga harapan (PKH)
0 11 Kec. 50 11 kec 110 11 kec 120 11 kec 130 11 kec 135 3,5% 545
12 12
Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan
Trauma
Jumlah penyandang cacat yang mengikuti
pelatihan berusaha
10 org 10 org 32
15 org 39 15 org 50 20 org 40 20 org 60 90 org 236
Dinsosbudpar
Rehabilitasi Gedung BLK Penyandang cacat di Palia
- - -
1 lokasi - - 1 lokasi
1 lokasi 60 1 lokasi 100
Tersedianya mobiler BLK penyandang cacat di Palia
- - -
- - 50 kursi 50 buah 25 25
Pemberian bantuan
makanan bagi SDLB - -
- - - 15 org 15 org 15 org 24 15 org 24
-
Jumlah % PMKS (cacat )yang ditangani :
12 13 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah penerima bantuan rehabilitasi rumah bagi PMKS dan korban bencana
20 unit 25 unit 60 28 unit 68 30 unit 70 35 unit 85 158 rumah
283
Dinsosbudpar
Jumlah penerima bantuan bahan makanan dan obat-obatan bagi lansia
50 org 50 org 45 50 org 40 55 org 50 55 org 52 55 org 60 315 org 247
Jumlah penerima bantuan bagi korban bencana
12 kec. 12 kec. 25,258,000
12 kec. 60,073,000
12 kec. 70,150,810
12 kec. 70,500,000
12 kec. 85,510,000
12 kec. 311,482,810
Jumlah biaya perekrutan honor &
27 orang 42 12 kec 70 12 kec 75 12 kec 75 12 kec 75,090,000
12 kec 337,090,00
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 269
biaya operasional untuk taruna siaga bencana (TAGANA)
12 14 Program pembinaan anak
terlantar Jumlah anak terlantar yang dibina
- - -
30 anak
29 30 anak 29 Dinsosbudpar
12 15 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana , PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya
Jumlah peserta pelatihan bagi Eks penyandang penyakit sosial
20 orang 0 -
25 org 50,000,648
30 org 60
30 org 60,859,979
30 org 63,990,100
155 org 234,850,727
Dinsosbudpar
Jumlah % PMKS (eks penyandang penyakit sosial ) yang ditangani :
01 14 KETENAGAKERJAAN
13 07
Program Pengembangan Kewirausahaan Pedesaan
Jumlah Wirausaha Pedesaan yang dilahirkan -
1 Klp (5-10) orang/Tahu
n
248 1 Klp (5-10)
orang/Tahun
268
1 Klp (5-10)
orang/Tahun
303
1 Klp (5-10)
orang/Tahun
323
1 Klp (5-10)
orang/Tahun
354
5 Klp 1.495 Disnakertran
s
13 08 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Jumlah % Pemilik Kartu Ak.1 yang terserap Lapangan Kerja
11,00 18,8
26,60
34,40
42,20
50
50
Disnakertrans
13 09 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Advokasi/Perlindungan Hukum dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan
25 Perusahaan
252
25 Perusahaan
275
30 Perusaha
an
363
35 Perusahaan
441
40 Perusaha
an
518
1.849
Disnakertrans
13 10 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pencari Kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan
140 orang 408
140 orang 435
160 orang 517
160 orang
526
160 orang
530
760 orang 2.365
Disnakertrans
01 15 KOPERASI DAN UKM
14 07 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Jumlah UKM yg mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha
50 UKM 50 UKM
152 50 UKM
68
75 UKM
302 75
UKM
360 100 UKM
438
350 UKM Dinas
Koperasi dan UKM
14 08 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang dibina
85 UMKM 100 UMKM
374 100 UMKM
295
100 UMKM
397
100 UMKM
504
100 UMKM
554
500 UMKM Dinas
Koperasi dan UKM
14 09 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil Menengah
Jumlah UKM yang diberikan pembinaan terhadap penggunaan dana pemerintah
10 UKM 10 UKM
192 10 UKM
149
10 UKM
450 20
UKM
515 20 UKM
649
70 UKM Dinas
Koperasi dan UKM
14 10 Program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi
% Koperasi Aktif 68% 69%
141
71%
67 73%
290
75%
553 78%
409
78% Dinas
Koperasi dan UKM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 270
01 16
PENANAMAN MODAL DAERAH
37 07 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tercapainya realisasi proyek inventasi dan serapan tenaga kerja secara signifikan
100 %
100 % 200.000.
000 100 % 425.784.
179 100 % 502.794.6
27 100 % 570.907.4
54 100 % 661.123.6
72
100 %
661.123.672 BP2TPM
37 08 Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi inventarisasi
Tercapainya realisasi penanaman modal yang melakukan investasi di kab. pinrang 100 % 100 %
200.000.000 100 %
339.296.768 100 %
418.995.522 100 %
454.941.877 100 %
456.268.449 100 %
456.268.449
BP2TPM
01 17 KEBUDAYAAN
12 07 Program Pengembangan Nilai Budaya
Jumlah Lontara yg ditransliterasi&terjemahan
0 1 lontarak 28
35 1 ltr
40 1 ltr 45 1 ltr 1 ltr 45 1 ltr 193 Dinsosbudpar
Pengadaan sarana &prasarana kesenian & nilai tradisional dlm rangka pelestarian kearifan lokal
3 rumah adat (lanjutan)
1 lokasi 80 95 2 lokasi 75 2 lokasi 103 2 lokasi 2 lokasi 110 463
Pembinaan/pemberian batuan pada sanggar
0 1 sanggar 12,300,000
1 sangg 40 1 40 31 sangg 31 sangg 50 3 sangg 250,300,000
12 08 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Jumlah Cagar Budaya kab. Pinrang yg terdaftar
10 item 10 item 22,500,000
15 item 26 15 27 15 item 28 15 item 30 80 item 133,500,000
Dinsosbudpar
Jumlah juru pemelihara cagar budaya yg menerima gaji
13 orang 13 orang 31,200,000
13 org 31,200,000
13 org 31,200,000
13 org 31,200,000
13 org 31,200,000
13 org 156
Jumlah lokasi cagar budaya yg diberi papan petunjuk arah
0 0 - 15 lokasi 30 15 buah 30
Jumlah situs cagar budaya yg dipelihara/ditata
0 1 lokasi - 1 lokasi 43,800,000
1 lokasi 45 99 3 lokasi 187,800
Jumlah lokasi cagar budaya yg dibuatkan papan informasi
0 0 - 0 15 lokasi 25 15 buah 25
Penulisan sejarah penamaan desa
0 12 kec 30 12 kec 30
Jumlah mengikuti festivi keratin nusantara
1 kali 0 - 1 kali 50 0 1 kali 50 0 3 kali 100
Pendataan, monitoring, evaluasi dan pelaporan cagar budaya
0 12 kec 5 12 kec 5 12 kec 5 12 kec 7 12 kec 8 12 kec 30
Pelatihan permainan rakyat/seni
2 kali 1 kali 45,957,854
2 kali 60 2 kali 70 2 kali 75 9 kali 250,957,854
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 271
12 09 Program Pengelolaan Kearagaman Budaya
Jumlah kesenian daerah, nilai budaya lokal, dan kearifan lokal yang dibina dan dilestarikan.
1 kali 1 kali 275
2 kali 367
2 kali 451
3 kali 494
3 kali 508
13 kali 2.094
Dinsosbudpar
01 18
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
01 07 Program Peningkatan
Peran Serta Kepemudaan Jumlah Pemuda/ Remaja/ Siswa
-Tkt. Provinsi : 8 (Org) 10 Org
322 12 Org
372 14 Org
421 16 Org
516 18 Org 593 20 Org Dikpora
berprestasi Lolos ke Tingkat
-Tkt. Nasional : 5 (Org) 7 Org 9 Org 11 Org 13 Org 15 Org 17 Org
Provinsi/ Nasional dan
-Tkt.
Internasional : 0
Internasional
01 08 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
-Jumlah Cabang Olahraga yang
-Tkt. Provinsi : 5 (Org) 7 Org
98 9 Org
113 11 Org
128 13 Org
157 15 Org 181 17 Org Dikpora
berprestasi Tkt. Provinsi/
-Tkt. Nasional : 2 (Org) 4 Org 6 Org 8 Org 10 Org 12 Org 13 Org
Nasional dan Internasional :
-Tkt. Internasional : 0
1.Bulu tangkis
2.Renang
3.Karate
4.Pencak Silat
5.Takraw
6.Bola Volly
7.Catur
01 19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
15 07 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Koordinasi Kominda dalam
Fasilitasi Rawan Keamanan/Konflik setiap Tahun
4 kali/tahun 6 kali/tahun 269,200,000
6 kali/tahun 280 6 kali/tahun
300 6 kali/tah
un
300 6 kali/tahun
300 6 kali/tahun
1.449,200,000
Kesbangpol
16 08 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Frekuensi Patroli dalam sehari
2 kali sehari 2 kali sehari 131 2 kali sehari 143 2 kali sehari
157 3 kali sehari
170 3 kali sehari
185 3 kali sehari
786 Sat Pol PP
16 09 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tersedianya Tenaga Pengendali Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan (K4)
246 Personil 246 Personil
743
246 Personil 810
246 Personil
883
246 Personi
l
962
246 Personil
1.049
246 Personil
4.447
Sat Pol PP
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 272
dalam Kehidupan Masyarakat
15 10 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Fasilitasi FKUB
1 kali/tahun 2 kali/tahun 110
2 kali/tahun 110
2 kali/tahun 240
2 kali/tah
un 240
2 kali/tahun 240
2 kali/tahun 1.140
Kesbangpol
Jumlah Fasilitasi FPK
Jumlah Fasilitasi
Forum Bela Negata
15 11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Jumlah Fasilitasi FKDM, Satlinmas dan Siskamling
1 kali/tahun 2 kali/tahun 175
2 kali/tahun 175
2 kali/tahun 180
2 kali/tah
un 180
4 kali/tahun 413
2 kali/tahun 1.123
Kesbangpol
16 12 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Jumlah gangguan K4 yang ditangani
10 Kasus 9 Kasus 107 8 Kasus 117
7 Kasus 127
6 Kasus
139
5 Kasus 151
5 Kasus 642
Sat Pol PP
15 13 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah LMS dan Ormas yang ditemani bermitra dalam pembinaan kesatuan bangsa
40 LSM; 43 Ormas
45 LSM; 50 Ormas
110
50 LSM; 55 Ormas
110
55 LSM; 60 Ormas
200
60 LSM;
70 Ormas
200
70 LSM; 80
Ormas 260
70 LSM; 80 Ormas
880
Kesbangpol
Rata-rata Persentase Partisipasi Politik Masyarakat
70% 72% 73% 74% 75% 78% 80% -
17 14 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Jumlah teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 unit 5 unit
32 5 unit
37 6 unit
43 6 unit
49 8 unit 56 10 unit
185 BPBD
17 15 Program Diklat Penanggulangan Bencana
Jumlah pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat 25 orang 25 orang
46 30 orang
53 40 orang
61
45 orang
70 50 orang 81 100 orang
266 BPBD
17 16 Program Keadaan Darurat dan Logistik Bencana
Jumlah korban bencana yang ditangani
Banjir = 4.400
Banjir = 4.400
82
Banjir = 4.211
94
Banjir = 4.100
108
Banjir = 3.900
124
Banjir = 3.467
143
Banjir = 3.467
470 BPBD
Longsor = 465 orang
Longsor = 360 orang
Longsor = 326 orang
Longsor = 312 orang
Longsor = 270 orang
Longsor = 211 orang
Longsor = 223 orang
Abrasi = 1.425 orang
Abrasi = 1.300 orang
Abrasi = 1.170 orang
Abrasi = 977 orang
Abrasi = 967 orang
Abrasi = 874 orang
Abrasi = 913 orang
Angin Kencang= 8.550 org
Angin Kencang=7.327 org
Angin Kencang= 7.300 org
Angin Kencang= 7.300 org
Angin Kencang=7.125 org
Angin Kencang= 6.877 org
Angin Kencang=7.277 org
17 17 Program Rehabilitasi dan Konstruksi
Jumlah penanganan rehabilitasi dan konstruksi 0
25 unit rumah
82
35 unit rumah
99
45 unit rumah
109
55 unit rumah
125
60 unit rumah
144
250 unit rumah
494 BPBD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 273
01 20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
19 07
Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Penyelenggaraan legislasi daerah
Jumlah/ Prosentase legislasi daerah yang diterapkan
11 perda 1.285
15 perda 1.350
19 perda 1.700
24 perda
2.500
30 perda
2.700 30 perda
9.535
Sekertariat DPRD
Terlaksananya peningkatan kemampuan Anggota DPRD
Tercapainya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD
40 org
8.880
40 org 9.840
40 org 10.663
40 org 13.370
40 org
14.360 40 org
57.113
Sekertariat DPRD
18 08 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah Kunjungan serta Inspeksi kepala Daerah & Wakil kepala daerah
80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
1.863
80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
2.151
80 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
2.484
90 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
2.884
100 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
3.312
100 Mesjid yang mendapatkan bantuan bahan baku bangunan dari Pemerintah Daerah
12.694
Bag. Kemas, Umum, Adm. Pemerintaha
n (setda)
Jumlah Jenis Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
3 Jenis pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati (Cindramata, Penerimaan Kunker dan Koordinasi BKDH)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 274
20 09 Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Tercapainya pengelolaan keuangan yg baik dan akuntabel
5,383,761,520
5,814,462,442
6,279,619,437
6,781,988,992
7,324,548,111
31,548,380,502 Dinas
PPKAD
21 10 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH
Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
2.004
2.617
3.041
3.604
3.909
15.175
Inspektorat
- Rekomendasi Administrasi
78% 80% 82%
85% 87% 90%
90%
- Rekomendasi Keuangan
51% 54% 57%
60% 63% 65%
65%
21 11 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri Aparat Pengawas
43 Pegawai 43 Pegawai 29,267,500
43 Pegawai 32,486,925
43 Pegawai
36,385,356
43 Pegaw
ai
41,115,452
43 Pegawai
46,871,61
5
215 Pegawai
186,126,848
Inspektorat
21 12 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
Jumlah Penilaian Angka Kredit Auditor dan P2UPD
7 dokumen 2 Dokumen 6,427,000
2 Dokumen 7,133,970
2 Dokumen
7,990,045
2 Dokum
en
9,028,751
2 Dokumen
10,292,77
6
10 Dokumen
40,872,543
Inspektorat
18 13 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara online
300 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pengelolaan informasi/informasi berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
125
Pengelolaan 350 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
143,750,000
Pengelolaan 400 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
165,312,500
Pengelolaan 450 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
199,109,375
Pengelolaan 500 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
199,109,375
Pengelolaan 500 informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui website kabupaten
218,625,781
Bag. Humas (setda)
18 14 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Produk Hukum yang yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme
pembentukan peraturan perundang-undangan
15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati
15 Perda, 50 Perbup, 500 Keputusan bupati
895
20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusan bupati
1.034
20 Perda, 60 Perbup, 500 Keputusa
n bupati
1.194
25 Perda, 70 Perbup, 500
Keputusan bupati
1.386
25 Perda, 70 Perbup, 500
Keputusan bupati
1.592
105 Perda, 310 Perbup, 2.500 Keputusan
bupati
6.102
Bag. Hukum (Setda)
Jumlah perkara dan permasalahan hukum PEMDA yang terselesaikan
2 Perkara, 30 Permasalahan
2 Perkara, 30 Permasalahan
2 Perkara, 20 Permasalahan
2 Perkara, 20 Permasalahan
2 Perkara, 10 Permasalahan
2 Perkara, 10 Permasalahan
10 Perkara, 50 Permasalahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 275
Jumlah perda/ranperda serta produk hukum lainnya yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat
10 perda/ranperda dan 4 peraturan perundang-undangan
15 perda/ranperda dan 4 peraturan perundang-undangan
20 perda/ranperda dan 5 peraturan perundang-undangan
20 perda/ranperda dan 5 peraturan perundang-undangan
25 perda/ranperda dan 6 peraturan perundang-undangan
25 perda/ranperda dan 6 peraturan perundang-undangan
105 perda/ranperda dan 26 peraturan perundang-undangan
Jumlah KADARKUM yang aktif
3 KADARKUM
6 KADARKUM
9 KADARKUM
12 KADARKUM
15 KADARKUM
18 KADARKUM
18 KADARKUM
Jumlah jenis dokumentasi produk hukum dan informasi hukum yang kelola sesuai dengan standar
6 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
7 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
8 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
9 jenis dokumentasi ( CD, himpunan perda, himpunan keputusan bupati, himpunan peraturan bupati, Himpunan Peraturan perundang-undangan lainnya, majalah hukum, klipping hukum, buku dan 200 informasi hukum melalui website www.hukum.pinrangkab.go.id
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 276
Jumlah sistem jaringan dokumentasi dan informasi online hukum
1 sistem website ( www.hukum.pinrangkab.go.id )
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
1 sistem website (www.hukum.pinrangkab.go.id)
18 15 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Terwujudnya kesepakatan seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU)
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
52
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
60
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
69
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
80
1 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
92 5 Laporan serta 8 Titik Koordinat Penentuan Tapal Batas Wilayah Kabupaten
353
Bag. Pemerintaha
n (setda)
22 16 Program Pendidikan Kedinasan
Jumlah pendidikan kedinasan yg dilaksanakan
2 paket 2 paket
1,576,895,000 2 paket
1,734,584,500 2 paket
1,908,042,950 2 paket
2,098,847,245 2 paket
2,308,731,970 2 paket
9,627,101,665 BKD
22 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah SDM aparatur yang meningkat kometensinya melalui Diklatpim dan Diklat Teknis 2 paket 2 paket
761,978,000 2 paket
838,175,800 2 paket
921,993,380 2 paket
1,014,192,718 2 paket
1,115,611,990 2 paket
4,651,951,888 BKD
22 18 Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
Rasio aparatur yg di bina dan dikembangkan/ditingkatkan sumber dayanya
1,390,561,400 20%
1,019,052,000 20%
1,162,864,900 20%
1,328,515,430 20%
1,462,384,693 20%
1,608,623,162 20%
6,581,440,185 BKD
22 19 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Fasilitas pindah/purna tugas ASN 2 item 20 %
210,825,000 20 %
233,406,950 20 %
256,410,145 20 %
281,869,285 20 %
310,063,619 100 %
1,292,574,999 BKD
18 20 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum
Jumlah Laporan pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan, trantib, linmas, kepndudukan, kerjasama serta keagrariaan
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
83
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
96
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
111
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
129
1 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
148
5 laporan sebagai bahan evaluasi penyelenggaran Pemerintahan
566
Bag. Pemerintaha
n (Setda)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 277
18 21 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Jumlah data untuk perumusan kebijakan tugas peningkatan kesejahteraan rakyat yang akurat
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
109
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
125
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
145
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
168
3 Data ( Data tugas pendidikan & Kesehatan, Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
193
15 Data ( 5 Data tugas pendidikan & Kesehatan, 5 Data Tugas Sosial, tenaga kerja & Transmigrasi, 5 Data tugas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi )
740
Bag. Adm, Kesra
(Setda)
Jumlah rekomendasi pemberian batuan di bidang kesra yang yang terproses tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
100 rekomendasi
100 rekomendas
i
100 rekomendasi
100 rekomend
asi
100 rekomendasi
100 rekomen
dasi
500 rekomendasi
18 22 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kemasyarakatan
Jumlah Laporan data untuk perumusan kebijakan tugas kemasyarakatan yang akurat
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
152
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
176
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
203
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
236
3 Laporan Data ( a. Data kesbang dan Politik, b. Data Pemuda dan Olahraga, c. Data Pemberdayaan Masyarakat )
271
15 Laporan Data ( a. 5 Data kesbang dan Politik, b. 5 Data Pemuda dan Olahraga, c. 5 Data Pemberdayaan Masyarakat )
1.037
Bag. Adm. Kemas (Setda)
Jumlah rekomendasi kegiatan kemasyarakatan yang terproses tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
500 rekomendasi
2.500 rekomendasi
Jumlah kerjasama pelaksanaan KKN, KKLP, PKL siswa/mahasiswa
8 Kerjasama 3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
3 Kerjasama
15 Kerjasama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 278
yang efektif
18 23 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol
Jumlah kontrak halaman dengan media yang tepat guna
9 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.051
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.214
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.401
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.627
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
1.869
10 kontrak halaman ( media harian dan elektronik )
7.162
Bag. Humas (Setda)
Jumlah jenis bulletin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang
1 bulletin 1 bulletin 1 bulletin 1 bulletin 1 bulletin
1 bulletin 1 bulletin
Jumlah jenis bahan bacaan
49 jenis bahan bacaan
52 jenis bahan bacaan
54 jenis bahan bacaan
56 jenis bahan bacaan
58 jenis bahan bacaan
60 jenis bahan bacaan
60 jenis bahan bacaan
Jumlah SKPD yang rutin memperbaharui data dan informasinya di website kabupaten (www.pinrangkab.go.id)
5 SKPD 10 SKPD 15 SKPD 20 SKPD 25 SKPD
30 SKPD 30 SKPD
Persentase bahan dan data sandi dan telekomunikasi yang ditindaklanjuti tepat waktu
2.000 berita bahan dan data sandi dan telekomunikasi
2.000 berita bahan dan data sandi /telekomunikasi
2.000 berita bahan dan data sandi /telekomunikasi
2.000 berita bahan dan data sandi /telekomunikasi
2.000 berita bahan dan data sandi /telekomunikasi
2.000 berita bahan dan data sandi /telekomunikasi
10.000 berita bahan / data sandi
Persentase pengaturan acara maupun upacara kabupaten yang sesuai dengan aturan keprotokolearan.
48 acara dan Upacara
48 acara dan Upacara
48 acara dan Upacara
48 acara dan Upacara
48 acara dan Upacara
48 acara dan Upacara
240 acara dan Upacara
Jumlah Satgas Keprotokelaran
14 orang Satgas
14 orang Satgas
20 orang Satgas
30 orang Satgas
40 orang Satgas
45 orang Satgas
45 orang Satgas
18 24 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan
Jumlah himpunan data untuk perumusan kebijakan bidang pembangunan yang akurat
2 Himpunan Data
2 Himpunan
Data
110
2 Himpunan Data
127
2 Himpunan
Data
147
2 Himpunan Data
171
2 Himpunan Data
196
10 Himpunan
Data
751
Bag. Adm. Pemabangun
an (Setda)
Persentase SKPD yang mencapai target pembangunan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 25 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan
Jumlah data untuk perumusan kebijakan
3 Data 3 Data 153
3 Data 177
3 Data 204
3 Data 237
3 Data 272
15 Data 1.043
Bag. Adm SDA (Setda)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 279
Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Sumber Daya Alam
bidang Sumber Daya Alam yang akurat
( - data pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura,
( - data pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura,
( - data pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura,
( - data pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura,
( - data pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura,
( - data pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura,
( 5 data pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura,
- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan,
- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan,
- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan,
- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan,
- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan,
- data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan,
- 5 data pengelolaan Sumber daya peternakan dan perikanan,
- data kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan ling.hidup )
- data kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan ling.hidup )
- data kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan ling.hidup )
- data kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan ling.hidup )
- data kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan ling.hidup )
- data kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan ling.hidup )
- 5 data kehutanan, perkebunan, pertambangan energi dan ling.hidup )
18 26 Program Koordinasi dan
Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Perekonomian
Jumlah data untuk
perumusan kebijakan bidang perekonomian yang akurat
5 Data (
Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )
5 Data (
Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )
426
5 Data (
Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )
492
5 Data (
Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )
568
5 Data
( Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )
659
5 Data (
Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )
757
25 Data (
Data UKM, Data Koperasi, Data Penanaman Modal, Data Potensi Daerah , Data perindustrian & perdagangan )
2.901
Bag. Adm.
Perekonomian (Setda)
Jumlah Rumah Tangga Miskin penerima Raskin yang tepat sasaran
18.672 Rumah Tangga Miskin
18.672 Rumah Tangga Miskin
18.672 Rumah Tangga Miskin
18.672 Rumah Tangga Miskin
18.672 Rumah Tangga Miskin
18.672 Rumah Tangga Miskin
18.672 Rumah Tangga Miskin
Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian yang efektif
8 Monev 8 Monev 8 Monev 8 Monev 8 Monev
8 Monev 40 Monev
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 280
Jumlah jenis kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ( DHB-CHT )
2 jenis kegiatan ( Pembangunan tempat khusus merokok & pengadaan obat penanggulangan akibat merokok)
2 Jenis kegiatan
2 Jenis kegiatan
2 Jenis kegiatan
2 Jenis kegiatan
2 Jenis kegiatan
10 jenis Kegiatan
18 27 Program Koordinasi dan Penyiapan Rancangan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana
Jumlah permohonan penataan organisasi perangkat daerah kab. Pinrang yang terfasilitasi
18 Permohonan penataan
5 Permohonan
1.168
40 Permohonan
1.349
3 Permohonan
1.557
3 Permohonan
1.808
2 Permoho
nan
2.076
53 Permohonan
7.959
Bag. Ortala (Setda)
Jumlah dokumen Perencanaan organisasi lingkup Setda yang akurat dan benar sesuai aturan serta tepat
2 dokumen ( Renstra, Renja )
1 dokumen ( renja )
1 dokumen ( renja )
1 dokumen ( renja )
1 dokumen ( renja )
1 dokumen ( renja )
1 Dokumen renstra dan 5 dokumen renja
Jumlah dokumen Pakta Integritas
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
Jumlah Instansi yang melakukan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, evaluasi jabatan tepat waktu sesuai aturan perundang
30 Instansi 45 Instansi 45 Instansi 45 Instansi
45 Instansi
45 Instansi
45 Instansi
Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian lingkup setda yang terfasilitasi
10 pelayanan administrasi kepegawaian
10 pelayanan administrasi kepegawaian
10 pelayanan administrasi kepegawaian
10 pelayanan administrasi kepegawaian
10 pelayanan administrasi kepegawaian
10 pelayanan administrasi kepegawaian
10 pelayanan administrasi kepegawaian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 281
(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berkas pensiun,berkas diklat kepegawaian,database asn setda,penyesuaian ijasah,SKP,penghargaan ASN, pembinaan kepegawaian, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)
(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berkas pensiun,berkas diklat kepegawaian,database asn setda,penyesuaian ijasah,DP3,penerimaan penghargaan, pembinaan kepegawaian, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)
(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berkas pensiun,berkas diklat kepegawaian,database asn setda,penyesuaian ijasah,DP3,penerimaan penghargaan, pembinaan kepegawaian, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)
(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berkas pensiun,berkas diklat kepegawaian,database asn setda,penyesuaian ijasah,DP3,penerimaan penghargaan, pembinaan kepegawaian, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)
(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berkas pensiun,berkas diklat kepegawaian,database asn setda,penyesuaian ijasah,DP3,penerimaan penghargaan, pembinaan kepegawaian, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)
(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berkas pensiun,berkas diklat kepegawaian,database asn setda,penyesuaian ijasah,DP3,penerimaan penghargaan, pembinaan kepegawaian, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)
(kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,berkas pensiun,berkas diklat kepegawaian,database asn setda,penyesuaian ijasah,DP3,penerimaan penghargaan, pembinaan kepegawaian, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan)
Jumlah SKPD yang melakukan penambahan SOP
5 SKPD 10 SKPD 20 SKPD 30 SKPD 40 SKPD
45 SKPD 45 SKPD
Jumlah capaian bidang SPM yang dilaporkan secara tepat waktu
15 bidang SPM
15 bidang SPM
15 bidang SPM
15 bidang SPM
15 bidang SPM
15 bidang SPM
15 bidang SPM
Jumlah penerapan peraturan/ kebijakan di bidang tata laksana
1 peraturan / kebijakan
2 peraturan/kebijakan
2 peraturan/kebijakan
2 peraturan/kebijakan
2 peraturan/kebijakan
2 peraturan/kebijakan
10 peraturan/kebijakan
Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD Kabupaten Pinrang
B B B B B A A
Persentase Peningkatan Nilai rata-rata Instansi peserta penilaian Citra Pelayanan Prima (CPP)
20% 25% 30% 35% 40% 50% 50%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 282
Persentase Pengaduan Masyarakat melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang terselesaikan
20% 25% 30% 35% 40% 50% 50%
18 28 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya
-
1 Kegiatan Sosialisasi
250
1 Kegiatan Sosialisasi
250
1 Kegiatan Sosialisasi
250
1 Kegiatan Sosialisasi
250
1 Kegiatan Sosialisasi
250
5 Kegiatan Sosialisasi
2.150
Bag. Adm. Pembanguna
n (Setda)
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
-
100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 29 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Persentase pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku
100% 100% 582
100% 172
100% 776
100% 901
100% 1.035
100% 3.966
Bag. Adm Pembanguna
n (Setda)
18 30 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Jumlah laporan penyerapan anggaran belanja barang/jasa modal SKPD
1 Laporan 1 Laporan 68
1 Laporan 79
1 Laporan
91
1 Laporan
106
1 Laporan
121
5 Laporan 465
Bag. Adm Pembanguna
n (Setda)
23 31 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan
Tercapainya realisasi jumlah pelayanan perizinan yg signifikan
100 % 100 % 293.000.000
100 % 292.726.623
100 % 385.475.881
100 % 392.498.874
100 % 391.087.242
100 % 391.087.242 BP2TPM
23 32 Program Informasi dan Penyuluhan Perizinan Bagi Masyarakat
Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat dan integritas pelayanan
100 % 100 %
150.000.000
100 %
272.767.990
100 % 368.716.060
100 % 365.737.588
100 % 353.840.838
100 %
353.840.838
BP2TPM
18 32 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan fasilitas bagi penyelenggaraan ibadah dan perayaan keagamaan
1500 PNS 1500 PNS 4.017
1500 PNS 4.754
1500 PNS
6.105
1500 PNS
7.130
1500 PNS
8.224
7.500 PNS
30.232
Bag. Adm Kesra
(Setda)
Jumlah hari-hari besar keagamaan yang diperingati
5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safari ramadhan )
5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safari ramadhan )
5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safari ramadhan )
5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safari ramadhan )
5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safari
5 Kegiatan (1 Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safari
25 Kegiatan ( Muharram, Maulid, Isra Miraj, Nuzul Alquran,Safari ramadhan )
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 283
ramadhan )
ramadhan )
Jumlah Qari/Qariah putra daerah yang bertaraf nasional
42 Qari/qariah
42 Qari/qariah
42 Qari/qariah
42 Qari/qariah
42 Qari/qariah
42 Qari/qariah
42 Qari/qariah
Jumlah pegawai syariah dan tokoh agama yang mendapatkan bantuan setiap tahun
1.758 pegawai syariah dan tokoh agama
1.758 pegawai syariah dan tokoh agama
1.766 pegawai syariah dan tokoh agama
1.770 pegawai syariah dan tokoh agama
1.775 pegawai syariah dan tokoh agama
1.780 pegawai syariah dan tokoh agama
1.780 pegawai syariah dan tokoh agama
Bag. Adm Kesra
(Setda)
Jumlah kecamatan percontohan syariah islam
2 Kecamatan 2 Kecamatan
2 Kecamatan
2 Kecamatan
2 Kecamatan
2 Kecamatan
10 Kecamatan
Jumlah kloter calon Jamaah haji yang pemberangkatan dan pemulangannya berjalan lancar
-
1 Kloter 1 Kloter 1 Kloter 1 Kloter
1 Kloter 5 Kloter
Program dan dukungan kegiatan pengembangan profesi
Perlindungan dan bantuan hukum serta konseling korpri
- 2 orang 100,000 3 orang 150,000 5 orang 250,000 6 orang
300,000 8 orang 400,000 10 orang 500,000 Sekretariat dewan
pengurus korpri
01 21 KETAHANAN PANGAN
25 07
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketersediaan energy dan protein perkapita
Terpenuhinya kebutuhan
energy 4.881,71
k.kalori/hari&protein 98,66 gr/hr untuk
setiap orang
4,872,93 k.klr/hr
87,45 gr/h 15,000
4865,12 k.klr/hr 76,89
gr/h 25,000
4,861,00 k.klr/h
65,76 gr/h 43,000
4,857,89 k.klr/h 58,16 gr/h
65,000
4,849,18 k.klr/h 48,10 gr/h
89,000 4,849,18
k.klr/h 48,10 gr/h
89,000
Kantor Ketahanan
Pangan
Penguatan cadangan pangan daerah
Terpenuhinya cadangan
pangan daerah 7 ton
8 ton 80,000 8 ton 90,000 9 ton 95,000 10 ton 101,000 10 ton 145,000 10 ton 145,000
Ketersediaan informasi distribusi dan akses pangan
Kelengkapan data pasokan beras antar pulau& akses pangan 33 penggilingan
40 penggilingan 80,000
50 penggilingan 95,000
55 penggilingan 110,000
60 penggilingan 140,000
66 penggilingan 173,000
66 penggilingan 173,000
Stabilitasi harga pangan strategis
Cakupan harga pangan strategis di pasar 8 pasar 9 pasar 70,000 9 pasar 85,000 10 pasar 93,000
11 pasar 99,000 99,000 11 pasar 135,000 135,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 284
Koordinasi pemasaran harga beras
Cakupan distribusi cadangan beras nasional 3 ton 30,000 50 ton 45,000 65 ton 65,000 75 ton 85,000 90 ton 99,000 90 ton 99,000
Penaganan daerah rawan pangan
Terpenuhinya kapasitas aparat dlm menganalisis system kerawanan pangan & kerentanan pangan 5 aparat 5 aparat 20,000 7 aparat 35,000 8 aparat 40,000 10,000 57,000 12 aparat 85,000 12 aparat 85,000
Skor pola pangan harapan
Nilai angka kecukupan gizi melalui komsumsi keragaman pangan skor PPH 88.00 PPH 88,90 80,000 PPH 89,30 80,000 PPH89,95 94,000
PPH 90,20 97,000
PPH 91,10 101,000 PPH 91,95 101,000
Optimalisasi pemanfaatan
pekarangan
Pengembangan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi & peningkatan, pendapatan
keluarga 20 25 kwt 95,000 30 kwt 100,000 40 kwt 120,000 50 kwt 170,000 60 kwt 190,000 70 kwt 190,000
Promosi B2SA dan pangan local daerah
Terpenuhinya even promosi pangan local daerah di daerah & luar daerah 5 kali 105,000 7 kali 108,000 8 kali 110,000 9 kali 150,000 9 kali 180,000 9 kali 195,000
Peningkatan lumbung pangan
Pengembangan lumbung pangan desa 10 desa/kel 200,000 15 desa/kel 230,000
20 desa/kel 240,000
25 desa/kel 250,000
30 desa/kel 260,000
35 desa/kel 280,000
Pengawasan mutu dan keamanan pangan
Pembinaan keamanan pangan & promosi pangan local 10 desa/kel 15 desa/kel 195,000 20 desa/kel 195,000
25 desa/kel 199,000
35 desa/kel 209,000
40 desa/kel 243,000
50 desa/kel 243,000
Program peningkatan ketahanan pangan
Persentase pemanfaatan potensi sumber pangan alternative bagi pemenuhan pangan masyarakat 70 % 75 % 57,000 82,5 % 64,980 87,5 % 74,077 95 % 84,448 100 % 96,271 100 % 376,776 BP4K
01 22
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 285
26 07 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Jumlah kelompok usaha mikro 34 KLp 64 Klp
350.826.856
98 KLp 408.816.
985 132 Klp
465.813.140
167 Klp
545.585.142
201 Klp 627.331.1
63 201 Klp
627.331.163 BPMPD
Peningkatan deseminasi dan promosi masyarakat
Jumlah promosi TTG
1 136.000.
000 1
140.000.000
1 143.000.0
00 1
145.000.000
1 150.000.0
00 1
152.000.000
Peningkatan penataan pemukiman dan lingkungan masyarakat pra dan sejahtera
Jumlah MCK
4 101.000.
000 5
151.000.000
5 171.000.0
00 5
191.000.000
5 120.100.0
00
5 123.000.000
JUmlah beda
rumah 10 unit 25
547.314.973
30 627.502.
439 60
733.447.827
85 847.383.7
39 105
973.002.582 105
973.002.582
Pengembangan data
base penaggulangan kemiskinan
Rasio data
base rumah tangga miskin
108 200.000.
000 -
200.000.000
- 200.000.0
00 -
200.000.000
- 200.000.0
00 -
200.000.000
26 08 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Jumlah BUMDES yang aktif 9 Lembaga
21 Lembaga
50
36 Lembaga
62,500,00
50 Lembaga
65
60 Lemba
ga
75
69 Lembaga
85,250,00
69 Lembaga
85,250,00
BPMPD
Peningkatan BUMDES
Jumlah tenaga teknis pengelolah BUMDES
36 30,462,0
0 39
40,562,00
42 45 45 49 49 53,362,00
0 50
58,242,000
26 09 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
Jumlah kelompok masyarakat yang di bina
Jumlah kelompok yg dilatih 3 klp
5 KLP 795,448,300
6 KLP 793,825,064
7 KLP 916,411,689
7 KLP 1,064,390,526
8 KLP 1,222,171,929
8 KLP
1,222,171,929
BPMPD
Pemberian stimulant PNPM-MPd
Rasio pengambang
an PNPM-MPd
5 KLP 795,448,300
6 KLP 7 KLP 916,411,689
7 KLP 1,064,390,526
8 KLP 1,222,171,929
8 KLP
1,222,171,929
Peningkatan sosialisasi PAMSIMAS
Terlaksananya sosialisasi BP-SPAMS
20 17,096,500
30 19,296,500
40 24,396,500
50 28,196,500
60 30,196,500
70
35,196,500
Pencanangan bulan bakti gotong royong
Jumlah masyarakat
dalam BBGRM
100 50 1000 50 1000 50 1000 50 1000 50 1000
50
Peningkatan sarana dan prasarana perdesaaan
Rasio bIMtek berbasis TTG
80 50 90 50 95 50 95 50 95 50 100
50
Pembinaan,pengembangan air bersih dan sanitasi
Terjaganya sarana &
prasarana & terpenuhinya
air bersih masyarakat
di desa
5 265 8 285 11 289 14 321 17 352 20
381
26 10 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan lomba
desa&kelurahan
Jumlah desa&kelurahan ikut lomba
Tk Prov
2 549,971,
000 2
549,971,000
2 549,971,0
00 2
549,971,000
2 549,971,000
2 549,971,000 BPMPD
Pelatihan penyusunan
profil desa & Kualifikasi
desa 108
50,815,000
108 61,315,0
0 108
63,100,000
108 64,315,00
0 108
69,015,000
108 75,215,000
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 286
kelurahan
Peningkatan monitoring,evaluasi&pelaporan
Capaian monev di desa/Kel.
44 15 44 15 44 15 44 15 44 15 44 15
Pelatihan aparatur pemerintah desa dlm bidang manajemen
Rasio jumlah pelatihan
manajemen di desa & Kel
69 143,675,
000 69
143,675,000
69 143,675,0
00 69
143,675,000
69 143,675,0
00 69
143,675,000
Peningkatan kapasitas pelantikan kepdes
Rasio jumlah desa yg dilantik
190 256,481,
000 190
256,481,000
190 256,481,0
00 190
256,481,000
190 256,481,0
00 190 256,481,0
00
26 11 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perrdesaan
Pembinaan organisasi perempuan untuk kesejahteraan keluarga
14 KLP 25 403,633,
597 36
466,075,713
47 538,143,0
59 58
624,931,859
63 717,569,4
99 63
717,569,499 BPMPD
Pelatihan perempuan dalam ekonomi produktif
Jumlah pembinaan di
perdesaaan 108 65 108 65 108 65 108 65 108 65 108
65
Program Pemberdayaan adat dan Pengembangan social budaya masyarakat perdesaan
Inventarisasi adat dan budaya
108 klp 12 50 24 59,100,0
00 24
69,500,000
24 79,500,00
0 24 125
24 125 BPMPD
Pembinaan & penguatan kelembagaan adat&budaya
JUmlah pemahaman adat & budaya 108 40 108 40 108 40 108 40 108 40 108 40
01 23 STATISTIK
06 07 Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik Daerah
% Tingkat ketersediaan data statistik daerah 70 75
472 80
545 85
629 90
730 95
838 98 Bappeda
01 24 KEARSIPAN
27 07 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Jumlah SKPD yang melakukan perbaikan sistem adminstrasi kearsipan melalui pengumpulan, pengklasifikasian, katalog, jaringan dan sistem database kearsipan
17 SKPD 23 SKPD 15 23 SKPD 20 23 SKPD 25 23
SKPD 45 23 SKPD 65 43 SKPD 170 KPAD
27 08
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Jumlah SKPD yang menerapkan sistem arsip yang baku
17 SKPD 23 SKPD 75 28 SKPD 95 33 SKPD 105 38
SKPD 115 43 SKPD 145 43 SKPD 535 KPAD
27 09 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Jumlah SKPD yang melakukan penyusunan dan penerbitan naskah, penyediaan layanan
17 SKPD 23 SKPD 37 28 SKPD 45 33 SKPD 67 38
SKPD 75 43 SKPD 95 43 SKPD 319 KPAD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 287
informasi dan pembinaan SDM pengelola arsip
01 25 KOMUNIKASI DAN INFOTMATIKA
07 07
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa
Jumlah kunjungan media center & prosentase berita/informasi yang termuat pada situs info publik kemenkominfo
100 Orang & 40%
120 orang & 50%
75 150 orang &
55 % 75
180 orang & 60%
100 200
orang & 65%
110 220
orang & 70%
110 250 Orang
& 70% 470
07 08
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Jumlah prosentase SKPD yang memanfaatkan TIK
60% 65% 451 70% 310 75% 500 80% 700 85% 950 85% 2.911
01 26 PERPUSTAKAAN
27 07 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Jumlah Pengunjung perpustakaan
17.313 orang 18.179 orang
555 19.088 orang 675 20.042 orang
720 21.044 orang
825 22.096 orang
875 22.096 orang
3.650 KPAD
02 URUSAN PILIHAN
01 PERTANIAN
01 41 06 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya NTP
(Nilai Tukar Petani) - 100
804.992
100
901.591 100
1.518.798
100
1.161.430 100
1.335.644
100
1.835.644
Dinas Pertanian
dan Peternakan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Persentase peningkatan skala usaha pelaku utama dan kelompok
70 % 75 % 209,179 82,5 % 238,464 88 % 271,849 95 % 309,908 100 % 353,295 100 % 1,382,695 BP4K
01 41 08 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Jumlah Promosi produksi hasil pertanian unggulan daerah
4 kali setahun 8 kali/tahun
264.495 8 kali/tahun
296.235
8 kali/tahun
334.745
8 kali/tahun
381.610
8 kali/tahun
438.851
40 kali
438.851
Dinas Pertanian
dan Peternakan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Persentase pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
70 % 75 % 50,000 82,5 % 57,000 87,5 % 64,900 95 % 74,077 100 % 84,448 100 % 330,425 BP4K
01 41 09 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Meningkatnya penerapan paket teknologi dalam pengelolaan usaha tani
4 paket teknologi (Tek.Alsin,DFI,Tek.Modern,bercocok
4 Paket
2.980.184
4 paket 3.337.806
4 paket 3.771.720
4 paket 4.299.761 4 paket 4.944.725
4 paket 4.944.725
Dinas Pertanian
dan Peternakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 288
tanam dan pengendalian OPT
01 28 10 Program Peningkatan Produksi Pertanian
Meningkatnya Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama
Padi : 604.975 Ton dan Jagung 94.942 Ton
Padi : 617.419 Ton dan Jagung
96.013 Ton
22.016.119
Padi : 619.345 Ton dan Jagung 96.801 Ton
24.658.053
Padi : 621.407 Ton dan Jagung 98.763Ton
27.863.600
Padi : 623.471 Ton dan Jagung 101.290 Ton
31.764.504
Padi : 624.910 Ton dan Jagung 12.800 Ton
36.529.179
Padi : 624.910 Ton dan Jagung 12.800 Ton
36.529.179
Dinas Pertanian
dan Peternakan
Meningkatnya Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan
1. Cabe Besar 402 ton 442 ton 490 ton 549 ton 615 ton 689 ton 689 ton
2. Cabe rawit 180 ton 198 ton 219 ton 245 ton 274 ton 307 ton 307 ton
3. Bawang Merah 125 ton 138 ton 153 ton 171 ton 192 ton 215 ton 215 ton
4. Tomat 279 ton 307 ton 340 ton 380 ton 425 ton 476 ton 476 ton
5. Pisang 17.682 ton 19.450 ton 21.589 ton
24.179 ton
27.080 ton
30.329 ton
30.329 ton
6. Salak 1.645 ton 1.810 ton 2.009 ton 2.229 ton
2.496 ton
2.795 ton 2.795 ton
7.Rambutan 1.423 ton 1.565 ton 1.737 ton 1.945 ton
2.178 ton
2.439 ton 2.439 ton
8. Durian 1.297 ton 1427 ton 1.583 ton 1.772 ton
1984 ton
2.222 ton 2.222 ton
9. Mangga 11.873 ton 13.060 ton 14.496 ton
16.235 ton
18.183 ton
20.364 ton
20.364 ton
10.Semangka 61 ton 67 ton 74 ton 82 ton 92 ton 103 ton 103 ton
01 29 11 Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Peternakan, Perikanan/Kelautan dan Kehutanan/Perkebunan
Jumlah penyuluh PNS pertanian, perikanan dan kehutanan dan jumlah penyuluh swadaya pertanian, perikanan dan kehutanan yg sudah mengikuti diklat dasar
- Penyuluh PNS : 121 org - Penyuluh Swadaya : 30 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 20 org
- Penyuluh PNS : 126 org '- Penyuluh Swadaya : 54 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 30 org
1.026
- Penyuluh PNS : 132 org '- Penyuluh Swadaya : 78 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 40 org
1.169
Penyuluh PNS : 137 org '- Penyuluh Swadaya : 102 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 50 org
1.333
Penyuluh PNS : 142 org '- Penyuluh Swadaya : 126 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 60 org
1.520
Penyuluh PNS : 147 org '- Penyuluh Swadaya : 151 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 70 org
1.732
Penyuluh PNS : 151 org '- Penyuluh Swadaya : 176 org '- Petani dan Pelaku agribisnis : 80 org
1.975 BP4K
01 28 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Jumlah ternak yang mendapatkan layanan vaksinasi
35.500 ekor 41.000 ek 1.109.000
47.000 ek 1.325.000
54.000 ek 1.451.000
62.000 ek
1.610.800
71.000 ek
1.809.000
71.000 ek 1.809.000
Dinas Pertanian
dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 289
Menurunnya Tingkat Prevalensi Penyakit Brucellosis
8,30% 7,10% 6,35% 5,20% 4,50% 3,25% 3,25% Peternakan
01 28 13 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnya produksi peternakan
2.350
2.864.780
3.237.202
2.557.840
4.243.972
4.243.972 Dinas
Pertanian dan
Peternakan
Jumlah Produksi daging
412 ton 465 ton 498 ton 531 ton 569 ton 607 ton 607 ton
Jumlah Produksi telur 21.310 ton 22.313 ton 22.985 ton
23.689 ton
24.426
ton
25.199 ton
25.199 ton
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Persentase peningkatan produksi hasil peternakan yg diusahakan
masyarakat
70 % 75 % 59,827 82,5 % 68,203 87,5 % 77,751 95 % 88,636 100 % 101,045 100 % 395,462 BP4K
01 28 14 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Jumlah kelompoktani ternak yang menerapkan teknologi peternakan zero waste
5 Kelompok 5 klp
307.852 5 klp
344.794
5 klp 389.617 5 klp 444.164 5 klp
510.788 30 klp
510.788
Dinas Pertanian
dan Peternakan
Terbentuknya DuME (Dusun mandiri)
1 DuME 1 DuMe 1 DuME 1 DuME 1
DuME 1 DuME 5 DuME
Dinas Pertanian
dan Peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Persentase jumlah peternak/kelompok peternak yg mampu menerapkan teknologi peternakan
70 % 75 % 53,500 82,5 % 60,990 87,5 % 69,529 95 % 79,263 100 % 90,359 100 % 353,641 BP4K
01 30 15 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
306
322
350
390
-
475
Terjalinnya Kemitraan Usaha sebanyak 10 Unit
4 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit Terjalinnya Kemitraan Usaha sebanyak 14 Unit
-
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Tersedianya sarana dan peningkatan SDM 20 Orang, sarana pemasaran 4 Unit,
- 2 Unit, 4 org,
1 Unit, 4 org, 1 Unit, 4 org,
1 Unit, 4 org,
1 Unit, 4 org,
Tersedianya sarana dan peningkatan SDM 20 Orang, sarana pemasaran 4 Unit,
-
01 30 16 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan
Tersedianya alat pengolahan hasil Perkebunan 12 Unit
2 Unit 2 Unit 167
2 Unit 290
2 Unit 307
2 Unit 410
2 Unit 433
Tersedianya alat pengolahan hasil Perkebunan 12 Unit
1.607
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Meningkatnya SDM Petani Kakao dan Kopi sebanyak 225 orang (9 Klp)
- 1 Klp 2 Klp 2 Klp 2 Klp 2 Klp 9 Kelompok Tani
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 290
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Persentase penerapan teknologi pertanian/perkebunan
70 % 75 % 165,000 82,5 % 177,375 87,5 % 190,678 95 % 204,979 100 % 220,352 100 % 958,385
BP4K
01 30 17 Program Peningkatan Produksi perkebunan
Jumlah dan nilai produksi tanaman perkebunan utama
Kakao = 14.109 ton, Kopi = 2.583 ton
Kakao = 15.158 ton, Kopi = 2.686 ton
1.013
Kakao = 16.208 ton, Kopi = 2.790 ton
1.541
Kakao = 17.257 ton, Kopi = 2.893 ton
1.872
Kakao = 18.307 ton, Kopi = 2.997 ton
2.095
Kakao = 19.356 ton, Kopi = 3.100 ton
2.565
Kakao = 19.356 ton, Kopi = 3.100 ton
9.085
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
01 29 18 Program Penyuluhan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kelas Kelompok Tani
Pertanian : Kls Pemula= 1.165 Kls Lanjut= 146 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29
Pertanian : Kls Pemula= 1.116 Kls Lanjut= 195 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29
209
Pertanian : Kls Pemula= 1.067 Kls Lanjut= 244 Kls Madya = 116 Kls Utama= 29
238
Pertanian : Kls Pemula= 1.016 Kls Lanjut= 295 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29
272
Pertanian : Kls Pemula= 969 Kls Lanjut= 342 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29
310
Pertanian : Kls Pemula= 919 Kls Lanjut= 392 Kls Madya= 116 Kls Utama= 29
353
Pertanian : Kelas Pemula= 874 Kelas Lanjut= 437 Kelas Madya= 116 Kelas Utama= 29
403
BP4K
Perikanan : Kls Pemula=
175 Kls Lanjut= - Kls Madya= - Kls Utama= -
Perikanan : Kls Pemula= 174
Kls Lanjut= - Kls Madya= 1 Kls Utama= -
Perikanan : Kls Pemula= 173 Kls Lanjut= - Kls Madya = 2 Kls Utama= -
Perikanan : Kls Pemula= 172 Kls Lanjut= - Kls Madya= 3 Kls Utama= -
Perikanan : Kls Pemula= 170 Kls
Lanjut= - Kls Madya= 4 Kls Utama= -
Perikanan : Kls Pemula= 168
Kls Lanjut= - Kls Madya= 6 Kls Utama= -
Perikanan : Kelas Pemula= 167 Kelas Lanjut= - Kelas Madya= 8 Kelas Utama= -
Kehutanan : Kls Pemula= 51 Kls Lanjut= - Kls Madya= - Kls Utama= -
Kehutanan : Kls Pemula= 50 Kls Lanjut= 1 Kls Madya=
- Kls Utama= -
Kehutanan : Kls Pemula= 49 Kls Lanjut= 2 Kls Madya= - Kls Utama= -
Kehutanan : Kls Pemula= 48 Kls Lanjut= 3
Kls Madya= - Kls Utama= -
Kehutanan : Kls Pemula= 47 Kls Lanjut= 4 Kls Madya= - Kls Utama= -
Kehutanan : Kls Pemula= 46 Kls Lanjut= 5
Kls Madya= - Kls Utama= -
Kehutanan : Kls Pemula= 46 Kls Lanjut= 5 Kls Madya= - Kls Utama= -
01 29 19 Program Penyuluhan Peningkatan Ketahanan Pangan
Prosentase pangan yang tersedia
70% 75% 57 80% 65 85% 74 90% 84 95% 96 100% 110 BP4K
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 291
01 29 20 Program Penyuluhan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Prosentase produksi pertanian yang
dipasarkan 70% 75% 50 80% 57 85% 65 90% 74 95% 84 100% 96
BP4K
Prosentase produksi peternakan yang
dipasarkan 70% 75% 86 80% 97 85% 111 90% 127 95% 144 100% 165
Bp4K
01 29 21 Program Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
Jumlah klinik pertanian terpadu yg berfungsi dengan baik
Klinik pertanian 4
unit
Klinik pertanian
5 unit 250
Klinik pertanian
6 unit 285
Klinik pertanian
8 unit 325
Klinik pertani
an 9 unit
370 Klinik
pertanian 11 unit
422 Klinik
pertanian 12 unit
481
BP4K
Prosentase produksi peternakan yang menerapkan teknologi peternakan
70% 75% 54 80% 61 85% 70 90% 79 95% 90 100% 103
Bp4K
`
01 29 22 Program Penyuluhan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Peternakan
Prosentase produksi hasil peternakan
70% 75% 60 80% 68 85% 78 90% 89 95% 101 100% 115 Bp4K
01 28 23 Program Pemberdayaan P3A dan GP3A
Meningkatnya Pengelolaan Irigasi partisipatif (PIP)
3 Paket 3 Paket
88.80 3 Paket
99.456
3 Paket
112.385 3 Paket
128.119
3 Paket
147.337 15 Paket
147.337
Dinas Pertanian
dan Peternakan
02 KEHUTANAN
02 30 07 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 60 Bulan
Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 12 Bulan
Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 12 Bulan
1.551
Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 12 Bulan
2.016
Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 12 Bulan
1.893
Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 12 Bulan
2.019
Pelestarian Sumber Daya Hutan 72831 Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 12 Bulan
2.816
Pelestarian Sumber Daya Hutan Ha, Pengawasan peredaran hasil hutan selama 72 Bulan
10.293
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
30 08 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Berkurangnya Luas Hutan yang diRehabilitasi 1.067
Ha, Berkurangnya Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi 550 Ha
Luas Hutan yang direhabilitasi
367 Ha Luas Lahan Kritis yang direhabilitasi 300 Ha
90 Ha, 50 Ha
2.051
100 Ha, 50 Ha
2.100
100 Ha, 50 Ha
1.955
225 Ha, 50 Ha
3.153
185 Ha, 50 Ha
3.855
1.067 Ha, 550 Ha
13.114
Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan
29 09 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Prosentase partisipasi masyarakat dalam usaha rehabilitasi hutan dan lahan
70% 75% 50 82,5% 57 87,5% 65 95% 74 100% 84 100% 330,505 BP4K
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 292
29 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Prosentase SD hutan yang dilindungi
70% 75% 34 80% 39 85% 44 90% 51 95% 58 100% 66
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Program perlindungan & konservasi sumber daya hutan dan lahan
Persentase partisipasi masyarakat dalam usaha perlindungan & kenservasi sumberdaya hutan dan lahan
70 % 75 % 34,200 83 % 38,988 88 % 44,446 95 % 50,669 100 % 57,762 100 % 226,066 BP4K
29 11
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Tersedianya data dan peta RTRW kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas
6 kec 300 6 kec 150 6 kec 150 6 kec 150 6 kec 150
Tersedianya data &
peta RTRW
kawasan hutan
lindung & hutan
produkasi terbatas
900
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Terinventarisirnya tapal batas kawasan hutan yang bergeser sepanjang 70 Km
- 10 Km 179,500,000
15 km 194,500,000
15 km 194,500,000
15 km 194,500,000
15 km 194,500,000
Terinventarisirnya tapal batas kawasan hutan yang bergeser sepanjang 70 Km
975,500,000
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
Program peencanaan dan pengembangan hutan
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemngembangan usaha perhutanan rakyat
70 % 75 % 34,200 82,5 % 38,988 87,5 % 44,446 95 % 50,669 100 57,762 100 % 226,066 BP4K
Program penataan hutan dan rencana pengelolaan KPHL/KPHP
Terinvertarisirnya wilayah kelolah KPHL/KPHP dituangkan dalam peta tata hutan 20 unit dan buku rencana pengelolaan 20 buku
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
350.000.000
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
300.000.000
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
300.000.000
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
300.000.000
Peta tata hutan 2 unit,2 unit, buku RP KPHP/KPHL 2 buku
300.000.000
Terinventarisirnya wilwyah kelolah KPHL/KPHP dituangkan dalam peta tata hutan 20 unit dan buku rencana pengelolaan 20 buku
1.550.000.000
Dinas Kehutanan
dan Perkebunan
02 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
32 07 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan
Persentase pertumbuhan dan konstribusi terhadap PDRB kabupaten
1322 13,98
45 14,79
34
15,60
45 16,36
34
1,35 35 1,35
148,045,000
Dinas Perindagem
32 08 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan yang berpotensi Merusak
Jumlah Penambang yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan
4 IUP 5 Izin Usaha
Pertambang
20,168,6
72 5 IUP
32,693,3
50 5 IUP
33
5 IUP
25,247,862
5 IUP
25,972,381
25 IUP
131 Dinas
Perindagem
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 293
Lingkungan an
32 09 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Jumlah PLTS Rumah Tangga yang menikmati Listrik Pedesaan
5 Rumah Tangga
20 Rumah Tangga
350
25 Rumah Tangga
437,500,
000
28 Rumah Tangga
490
34 Rumah Tangga
600
47 Rumah Tangga
700
147 Rumah Tangga
2.574
Dinas Perindagem
02 04 PARIWISATA
12 07 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya lomba lepa-lepa race
1 kali 1 kali
50 1 kali 55 1 kali 60 1 kali 65 1 kali 70 6 kali 300 Dinsosbudpar
Jumlah keikut sertaan lomba/festifal di luar daerah (kemilau Sulawesi,dll)
1 kali
65 1 kali 100 2 kali 110 3 kali 131 3 kali 141 10 kali 547
12 08 Pengembangan destinasi pariwisata
Meningkatnya sarana dan prasarana parawisata
1 lokasi
2 lks 1,201,400,00
2 lks 500
2 lks 600
2 lks 700
2 lks 790
5 lokasi 3,791,400,000
Dinsosbudpar
Jumlah lokasi obyek wisata yg diberi papan petunjuk arah
50 % 28,436,780
50 % 33 100 % 61,436,780
12 09 Pengembangan kemitraan keikutsertaan pd lomba/fetifal di luar daerah (PPI,dll)
1 kali 2 kali 29
2 kali 35 2 kali 40 2 kali 45 3 kali 52 11 kali 201
Dinsosbudpar
Jumlah pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat disekitar obyek wisata
1 kali 0 - 2 kali 50 2 kali 50 2 kali 50 2 kali 60,668,107
9 kali 210,668,107
Jumlah lomba yg dilaksanakan di dalam daerah (ana dara kallolona, dll)
0 1 kali 15 1 kali 25 2 kali 56 2 kali 75 3 kali 80 9 kali 251
Jumlah obyek wisata yg di monitoring, evaluasi dan pelaporan
0 3 kec 5 4 kec 15 5 kec 17,441,992
5 kec 17,982,465
6 kec 18 6 kec 73,424,457
05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
31 07 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Jumlah desa pesisir yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan 6 Desa 6 desa 2.310,00 6 desa 2.530 6 desa 2.530 6 desa 2.530 6 desa 2.530 30 desa 2.530
Dinas Kelautan dan
Perikanan
29 07 Program Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Prosentase kelompok masyarakat pesisir yg mampu meningkat skala usaha yg dikelolah
70% 75% 45 83% 51 88% 58 95% 67 95% 76 100% 279,455
BP4K
31 08 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam pengawasan SDKP 7 Kelompok 9 kelompok 820 11 kelompok 945 13 klpk 1.070 13 klpk 1.180 13 klpk 1.305 1.305
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 294
31 09 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Berkurangnya kasus tindak pidana perikanan (%) 5% 10 % 120 15 % 122 15 % 123 20 % 124 20 % 125 20 % 125
Dinas Kelautan dan
Perikanan
31 10 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Sumberdaya Laut
Jumlah Desa pesisir tangguh bencana
3 Desa 3 Desa 225 3 Desa 325 3 Desa 325 3 Desa 325 3 Desa 325 15 desa 625
Dinas Kelautan dan
Perikanan
31 11 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
Jumlah ragam masakan khas perikanan yang diperkenalkan 3 Jenis 3 jenis 80 3 jenis 83 3 jenis 86 3 jenis 89 3 jenis 91 3 jenis 429
Dinas Kelautan dan
Perikanan
31 12 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Jumlah (ton) dan nilai produksi perikanan budidaya (Rp.Juta) 33.374,00
ton - Rp. 551.336,8 Juta
38.258,43 ton dan Rp. 679.633,51 Juta 2.768,00
42.084,40 ton dan Rp. 796.584,62 Juta 3108
46.187,46 ton dan Rp. 926.417,09 Juta 3.368
50.857,23 ton dan Rp. 1.097.868,59 Juta 3.598
56.287,03 ton dan Rp. 1.299.370,86 Juta 4.908
56.287,03 ton dan Rp. 1.299.370,86 Juta 4.908
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Program pengembangan budidaya perikanan
Persentase pembudidaya ikan/kelompok yg mampu mengembangkan budidaya perikanan 70 % 75 % 115,203 82,5 % 131,331 87,5 % 149,718 95 % 170,678 100 % 194,573 100% 761,504 BP4K
29 12 Program Penyuluhan Pengembangan Budidaya Perikanan
Prosentase ikan yang dibudidayakan
80% 80% 115 85% 131 85% 148 90% 171 90% 195 100% 222 BP4K
31 13 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Volume (ton) dan nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.JUta) 12.016,14
ton dan Rp. 120.164,1 Juta
12.142,92 ton dan Rp. 139.643,58 Juta 9.106,50
12.270,92 ton dan Rp. 148.478,13 Juta 8.736,50
12.400,2 ton dan Rp. 157.482,54 Juta 9.281,50
12.531,87 ton dan Rp. 167.927,06 Juta 9.916,50
12.662,95 ton dan Rp. 168.417,24 Juta 11.051,50
12.662,95 ton dan Rp. 168.417,24 Juta
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Persentase nelayan/kelompok nelayang yg mampu meningkatkan skala usaha kelompoknya 70% 75% 50,000 82,5% 57,000 87,5% 64,980 95% 74,077 100% 84,448 100% 330,505 BP4K
29 13 Program Penyuluhan Pengembangan Perikanan da Perikanan Tangkap
Prosentase ikan yang dikembangkan
70% 75% 50 80% 57 85% 65 90% 74 95% 84 100% 96 BP4K
29 14 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Prosentase nilai capaian efektifitas
system penyuluhan perikanan
75% 80% 45,000 85% 51,300 90% 58,482 95% 66,669 100% 76,003 100% 297,455
BP4K
31 14 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Persentase Kelompok yang telah dilatih dalam hal penguatan kelembagaan manajemen usaha 10% 15% 300 20% 320 20% 335 20% 400 15% 340 340
Dinas Kelautan dan
Perikanan
31 15 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Jumlah konsumsi ikan (kg/kap/thn)
41,87 kg/kap/thn
42,17 kg/ kap/ thn 600
42,47 kg/ kap/ thn 612
42,77 kg/ kap/ thn 639
43,07 kg/ kap/ thn 661
43,37 kg/ kap/ thn 759,5
43,37 kg/ kap/ thn 759,5
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 295
31 16 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Persentase peningkatan hasil kajian kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar 75% 80% 57,000 85% 64,980 90% 74,077 95% 84,448 100% 96,271 100% 376,776 BP4K
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Kawasan minapolitan yg efektif
300 Ha 400 Ha 925 600 Ha 1,025 700 Ha 1125 900 Ha 1200 100 Ha 1400 1000 Ha 1400
Dinas Kelautan dan
Perikanan
29 16 Program Penyuluhan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Prosentase kajian kawasan budidaya
laut,air payau dan air tawar
70% 75% 57 80% 65 85% 74 90% 84 95% 96 100% 110
BP4K
31 17 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan
informasi dan data statistik Kelautan dan perikanan yang akuntabel 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 105
3 dokumen 110
3 dokumen 115
3 dokumen 120 3 dokumen 120
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/peternakan,perikanan/kelautan dan kehutanan/perkebunan
Nilai capaian evaluasi kinerja penyuluh pertanian/peternakan, kelautan/perikanan dan kehutanan/perkebunan 92 % 100 %
1,025,675 100 %
1,169,270 100 % 1,332,967 100 % 1,519,583 100 % 1,732,324 100 %
6,779,819 BP4K
02 06 PERDAGANGAN
32 07 Program Perllindungan Konsumen dan Perdagangan
Terjalinnya Kerja sama dengan LPK
1 Lembaga 2
69
3
80
3
94
4
115
5 13
17 371
Dinas Perindagem
Jumlah Sengketa yang diselesaikan oleh BPSK
5 7
130
10
135
12
135
16
135
19
135
69 670
Dinas Perindagem
Persentase Peningkatan Pengawasan Barang Beredar
70% 75%
76
80%
86
85%
105
90%
13
90%
151
90% 431 Dinas
Perindagem
Jumalh UPT yang mendapat Keer
314 Unit 325 51
356 80
400 100
425 120
450 163
1956 406
Dinas Perindagem
32 08 Peningkatan dan Pengembangan ekspor
JUmlah promosi pameran produk yg di ikuti
5 kali 5 kali 150
5 kali 120
6 kali 150
6 kali 150
6 kali 200
28 Pasar 620,150,0
00
Dinas Perindagem
32 09 Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
Jumlah produk unggulan yang terkumpul dan terjual
1 unit terminal
agribisnis
1 unit terminal
agribisnis
2 unit terminal
agribisnis
2 unit terminal
agribisnis
3 unit terminal agribisn
is
3 unit terminal
agribisnis
3 unit terminal
agribisnis
Dinas
Perindagem
Pembangunan/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar
5 pasar 5 pasar 1.700
7 Pasar 2.100
8 Pasar 2.500
9 Pasar 2.900
10 Pasar 3.400
39 Pasar 12.600
Dinas Perindagem
Peningkatan
Pengelolaan Pasar 11 Pasar 11 Pasar
35 13 Pasar
400 13 Pasar
420 13
Pasar
450 13 Pasar
450 13 Pasar
1.755
Jumlah Rekomendasi SIUP/TDP yang dikeluarkan untuk perusahaan atau perorangan.
200 rekomendasi
200 rekomendas
i
96
200 rekomendasi
21
200 rekomend
asi
21
200 rekomendasi
21
200 rekomen
dasi
21 1.000 rekomenda
si
180
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 296
Jumlah Distributor dan Pengecer yang mendapatkan sosialisasi perdagangan produk dalam negeri
50 orang rekomendasi
100 rekomendas
i
38
100 rekomendasi
38
100 rekomend
asi
38
100 rekomendasi
38
100 rekomen
dasi
38 500 rekomenda
si
190
Jumlah frekuensi pasar lelang dalam penjualan komoditi unggulan
2 kali 4 kali 30
4 kali 30
4 kali 30
4 kali 30
4 kali 30 20 kali 150
32 10 Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Jumlah PKL yang diberikan penyuluhan
78
50 26 80 30 80 30 80 30 80 30 370 120,026,00
Dinas Perindagem
02 07 INDUSTRI
32 07 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Jumalah Produk IKM yang bersertifikasi
40 Ikm 7
1,051 M 7
867
8
1,0018 M 8
172
9
215 37
3,306,800
,000
Dinas Perindagem
32 08 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumalah Wirausaha baru di sektor Industri
2912 Unit Usaha
3.000
175
3.060
235,400,
000
3.152
275
3.246
341
3,3
425,800,0
00
15,802
1.452,200
,000
Dinas Perindagem
32 09 Program Penataan Struktur Industri
Meningkatnya Persentase Nilai Produksi Sektor Industri
1582 Juta 0,7
200 1%
377,100,
000 2,50%
395,500,0
00 2,50%
435,300,0
00 3%
470
3%
1,878,200,000
Dinas Perindagem
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Meningkatnya kemampuan alih teknologi industri
6 IKM 21 IKM 54 20 IKM 50 27 IKM 70 25 IKM 50 27 IKM 75 120 299 Dinas
Perindagem
32 10 Program Sentra - sentra Industri Potensial
Keikutsertaan dalam Pameran Ekspo
2 Kali Pameran
2 Kali
80 2 Kali
127,500,
000 2 Kali
180
2 Kali
215 2 Kali
225
10 Kali
827,500,000
Dinas Perindagem
02 08 TRANSMIGRASI
13 07
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
terpenuhinya kesejahteraan dan fasilitas warga transmigrasi 7 Paket
357 7 paket
370 14 paket
1.182
13 paket
1.204 6 paket
1.217 6 paket
1.217
Disnakertrans
TOTAL BELANJA LANGSUNG 471.018
542.347
617.459
715.770
823.657
1.492.507
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 297
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau
indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus
sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja
dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan
dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2014
sampai 2019. Sebagai referensi maka digunakan data time series lima tahun
sebelumnya sebagai pembanding.
Untuk target kinerja akan menggambarkan secara langsung pencapaian
sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria
specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve
(SMART- C). Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi
kewenangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terukur (Measurable) karena
memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (achievable) karena telah
memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. Relevan
(relevant) karena telah berusahan menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat.
Terikat waktu (time bond) karena memiliki batasan periode tahun 2014-2019 serta
target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (continously improve) karena
berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap
tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel
sebagai berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 298
Tabel 9.1. Penentuan Indikator Kinerja Kabupaten Pinrang 2014-2019
No. FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Awal Kinerja RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi akhir RPJMD 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 INDIKATOR MAKRO
1.1 Pertumbuhan PDRB (%) 6,8% 7,5% 7,6% 7,9% 8,0% 8,2% 8,2%
1.2 Laju Inflasi 4.8 4,60 4,30 3,90 3,60 3,20 3,20
1.3 PDRB per kapita (Juta Rp.) 23.085 25.124 27.163 29.202 31.241 33.28 33.28
1.4 Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan 13,4% 13% 12,5% 12% 11% 10% 10%
1.5 Angka kriminalitas yang tertangani 247 237 227 217 207 197 1332
FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 PENDIDIKAN
Angka melek huruf 92.82 93.49 94.16 94.83 95.05 95.72 95.72
Angka rata-rata lama sekolah 8,13 8.30 8.4 8.5 8.60 8.70 8.7
Angka partisipasi kasar 86.5 87.10 87.6 88.1 88.6 88.1 88.1
Angka pendidikan yang ditamatkan 77,47 77.52 78.02 78.52 79.02 79.52 79.52
Angka partisipasi murni 83,49
Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,65 98,85 99,00 99,25 99,50 99,75 99,75
Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B 87,53 87,91 88,10 88,50 89,75 93,00 93,00
Angka partisipasi murni (APM) SMA/MA/Paket C 67,5 67.75 67.9 68.05 68.2 68.35 68.35
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 299
2 KESEHATAN
Angka kelangsungan hidup bayi 994 995 996 997 999 1000 1000 Angka usia harapan hidup 73,06 72,3 72,4 72,5 72,6 72,7 72,7
Prosentase balita gizi buruk 2% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 1.00%
2 PERTANAHAN
Prosentase penduduk yang memiliki lahan 84,2 84.7 85.2 85.7 86.2 86.7 86.7
3 KETENAGAKERJAAN
3,1 Rasio Penduduk yang Bekerja (%) 34,29 39.5 44.4 49.5 54.5 59.5 59.5
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA
1 Kebudayaan
Jumlah grup kesenian yang ada 16 17 18 19 20 21 21
Jumlah gedung kesenian 0 0 0 0 1 1 1
2 Pemuda dan Olahraga
2,1 Jumlah club olahraga 50 50 50 51 52 53 53
2,2 Jumlah gedung olahraga 3 3 3 3 3 3 3
ASPEK PELAYANAN UMUM
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
1 PENDIDIKAN
1.1. PENDIDIKAN DASAR
1.1.1 Angka partisipasi sekolah 99,82 99.84 99.85 99.87 99.89 99.95 99.95
1.1.2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 56,21 57.71 58.96 59.21 60.21 61.96 61.96
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 300
1.1.3 Rasio guru terhadap murid 22 21 20 19 17 15 15
1.1.4 Rasio guru/muridper kelas rata-rata 40 37 35 30 30 30 30
1.2. PENDIDIKAN MENENGAH
1.2.1. Angka partisipasi sekolah 95,30 95.8 96.3 96.8 97.3 97.8 97.8
1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
56,21 54,50 53,64 52,78 51.08 50,00 50,00
1.2.3 Rasio guru terhadap murid 22 21 20 19 17 15 15
1.2.4 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 40 37 35 30 30 30 30
1.2.5 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
90,94 91.54 92.04 92.54 93.04 93.54 93.54
1.3 FASILITAS PENDIDIKAN
1.3.1 Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik 92,50 93,45 94,35 95,77 97,21 98,18 98,18
1.3.2 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik
90,70 91,61 92,98 94,37 95,31 96,27 96,27
1.4 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
1.4.1 Pendidikan Anak usia dini (PAUD) (%) 60,3 62.5 63.5 64.5 65.5 66.5 66.5
1.5 ANGKA PUTUS SEKOLAH
1.5.1 Angka putus sekolah (APS) SD/MI 37 org 30 25 20 15 10 10
1.5.2 Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs (%) 96 76 66 56 46 36 36
1.5.3 Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) 60 45 40 45 35 30 30
1.6 ANGKA KELULUSAN
1.6.1 Angka kelulusan (AL) SD/MI (%) 92,8 94.3 96.8 97.7 98.8 99.5 99.5
1.6.2 Angka kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 96,7 97.2 97.7 98.2 98.7 99.2 99.2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 301
1.6.3 Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) 97,6 98.1 98.6 99.1 99.6 99.9 99.9
1.6.4 Angka melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 104,69 105,00 105,50 106,00 106,12 106,50 106,50
1.6.5 Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
99,90 99.91 99.92 99.93 99.94 99.95 99.95
1.6.6 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 5.92 7.42 8.92 9.42 9.92 10.5 10.5
2 KESEHATAN
Rasio posyandu per satuan balita 14,60 15.1 15.6 16.1 16.6 17.1 17.1
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,17 0.22 0.027 0.32 0.37 0.42 0.42
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0083
Rasio dokter persatuan Penduduk 0,17 0.22 0.27 0.32 0.37 0.42 0.42
Rasio tenaga medis persatuan Penduduk 0,17 0.27 0.37 0.47 0.57 0.67 0.67
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani 74,5 70 71 72 73 74 74
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
96,08 95 95 95 95 95 95
Cakupan Desa/Kel UCI 93,52 94.22 94.72 95.22 95.72 96.22 96.22
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan penemuan dan penangan penderita penyakit TBC BTA
100 100 100 100 100 100 100
Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD ditemukan
100 100 100 100 100 100 100
Cakupan pelayanan kesehatan Rujukan pasien masyarakat Miskin
100 100 100 100 100 100 100
Cakupan kunjungan Bayi 6.978 7,003 7,028 7,053 7,078 8,003 8,003
Cakupan pembantu puskesmas 100 100 100 100 100 100 100
3 PEKERJAAN UMUM
3.1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/jam
161.38 201 242 286 329 380 380
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 302
3,2 Rasio Jaringan Irigasi 17.47 17.77 17.9 18 18.04 18.34 18.34
3,3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
3,4 Persentase rumah tangga bersanitasi 83 86 89 92 95 99 99
3,5 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk
0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.3
3,6 Rasio rumah layak huni 0,897 0,898 0,899 0,900 0,901 0,902 0,902
3,7 Rasio permukiman layak huni 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 1 1
3,8 Panjang jalan yang dilalui roda 4 640,95 680,57 721,57 765,57 808,57 839,57 839,57
3.9 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda4)
597.5 636 677 721 764 795 795
3,10 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)
161.38 201 242 286 329 380 380
3.11 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan ( minimal 1,5 m)
20 20 25 30 35 40 40
3.12 Sempadan jalan yg dipakai pedagang kaki lima/bangunan rumah liar (%)
5% 5% 5% 4% 4% 4% 4%
3.13 Sempadan sungai yg dipakai bangunan liar 4% 3.90% 3.90% 3.80% 3.80% 3.70% 3.70%
3,14 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)
600 Km 605 610 615 620 625 625
3.15 Pembangunan turap diwilayah jln penghubung &aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
250 250 300 350 350 400 400
3.16 Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 47,763 47,963 48,163 48,363 48,563 48,763 48,763
3.17 Lingkungan pemukiman 99 99 99 99 99 99 99
4 PERUMAHAN
4,1 Persentase Rumah tangga pengguna air bersih 16.5 18 20 20 25 25 25
4,2 Rumah tangga pengguna listrik 84.94 85 87 88 90 92 92
4,3 Rumah tangga ber-Sanitasi 56,73 60 63 66 69 72 72
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 303
4.4 Persentase Lingkungan pemukiman kumuh 1,05 1,05 0,70 0,50 0,30 0 0
4.5 Rumah layak huni 87 0,898 0,899 0,900 0,901 0,902 0,902
5 PENATAAN RUANG
5,1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
5,2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,80
5.3 Ruang publik yg berubah peruntukannya (%) 0,1 0,1 0 0 0 0 0
6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6,1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
ada ada ada ada ada ada Ada
6,2 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
ada ada ada ada ada ada Ada
6,3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
ada ada ada ada ada ada Ada
6,4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD ada ada ada ada ada ada Ada
7 PERHUBUNGAN
7,1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 997.812 1.000.000 1.100.000 1.150.000 1.170.000 1.200.000 1.200.000
7,2 Rasio Ijin Trayek 0,09% 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,11% 0,11%
7,3 Jumlah uji KIR angkutan umum 316 340 370 390 410 435 435
7,4 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus
Laut/air: 189 219 250 270 290 315 315
Udara: 0 0 0 0 0 0
T.Bus: 1 1 1 1 1 1 1
7.5 Jumlah Angkutan Darat 6.5 6.8 7 7.3 7.5 7.8 7.8
7,7 Kepemilikan KIR angkutan umum 316 340 370 390 410 435 435
7,8 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 304
7,9 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp) Rp. 40.000 40 40 40 40 40 40
7,8 Pemasangan Rambu-rambu (%) 60 65 70 75 80 85 85
8 LINGKUNGAN HIDUP
8,1 Persentase penanganan sampah 69,96 69,96 71,84 72,78 73,72 74,66 74,66
8,2 Persentase Penduduk berakses air minum 84,67 87.61 88.36 89.19 90.04 91.72 91.72
8.3 Presentasi luas pemukiman yang tertata 78 78 79 79 80 81 81
8,4 Pencemaran status mutu air 0,75 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 0.5
8,5 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
50,19 50.44 50.69 50.94 51.44 51.69 51.69
8,6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 36 36 37 37 38 39 39
8,7 Tempat Pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
0,118 0.123 0.128 0.133 0.138 0.143 0.143
8.8 Penegakan hukum lingkungan 10,0 12,79 29,88 48,68 73,12 100% 100%
9 PERTANAHAN
9.1 Persentase luas lahan bersertifikat 26,52 27.84 29.16 30.49 31.82 33.16 33.16
9.2 Penyelesaian kasus tanah negara 100 100 100 100 100 100 100
9.3 Penyelesaian izin lokasi 100 100 100 100 100 100 100
10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10.1 Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk 78.4 86.5 88.7 90.54 95.7 97.5 97.5
10.2 Rasio bayi berakte kelahiran 83.7 84.4 85.2 87.6 89.5 92.7 92.7
10.3 Rasio pasangan berakte nikah 72 77 82 85 95 97 97
10.4 Kepemilikan KTP 198,300 218,500 232,000 235,000 241,000 242,000 242,000
10.5 Kepemilikan Akta Kelahiran 117,035 127,541 134,600 147,637 157,886 168,099 168,099
10.6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi ada ada ada ada ada ada ada
10.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 305
11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11,1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
55,37 55.9 56 57 58 60 60
11,2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 23,60 24 24 25 25 30 30
11,3 Rasio KDRT 32 30 25 20 15 10 10
11,4 Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%) 3,2 3.1 3 2.5 2 1.5 1.5
11,5 Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 34,3 35 37 38 39 40 40
11,6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
0 0 0 0 0 0 0
12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
12,1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 3,6 3.5 3.4 3.3 3.1 2.5 2.5
12,2 Rasio akseptor KB 65,64 68 70 74 78 85 85
12,3 Cakupan peserta KB aktif 38,2 40 45 47 49 50 50
12,4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)
20.450 (21,70%)
18,902 17.354 15.806 14,257 12,709 11.161
13 SOSIAL
13.1 Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
4 5 5 6 6 7 7
13.2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) 341 238 260 262 265 271 262
13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (%) 2,17 0 0 0 0 0 0
14 KETENAGAKERJAAN
14,1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 56,99 57.55 58.12 58.68 59.23 59.79 59.79
14,2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) 0 0 0 0 0 0 0
14,3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 52,03 * 54.63 55.26 55.89 56.52 57.15 57.15
14,4 Pencari kerja yang ditempatkan (%) 2% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 4.50%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 306
14,5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 7.60% 7.40% 7.20% 7.00% 6.50% 5.00% 5.00%
14,6 Keselamatan dan perlindungan pekerja (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14,7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
15,1 Jumlah koperasi aktif (%) 68 * 69 71 73 75 78 78
15,2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 32,367 32,372 32,377 32,382 32,387 32,393 32,393
15.3 Jumlah BPR/LKM
15.4 Jumlah Usaha Mikro dan kecil 28,100 28,200 28,300 28,400 28,500 28,600 28,600
16 PENANAMAN MODAL
16.1 Jumalah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 0
16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
230 250 250 270 280 300 300
16.3 Rasio daya serap tenaga kerja 4,5 % 4.60% 4.60% 4.70% 4.75% 4.85% 4.85%
16.4 Kenaikan/penurunan nilai realisasiPMDN (milyar rupiah)
20 20 0 20 10 20 90
17 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
17,1 Jumlah organisasi pemuda 25 26 27 28 29 30 30
17.2 Jumlah organisasi olahraga 52 53 55 56 57 60 60
17,3 Jumlah kegiatan kepemudaan 45 46 47 48 49 50 50
17,4 Jumlah kegiatan olahraga 15 15 17 17 18 20 20
17,5 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 1 1 1 1 2 2 2
17,6 Lapangan olahraga 10 10 12 12 13 15 15
18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 307
18,1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
40 LSM, 43 0rmas, 17
Parpol
45 LSM, 50 0rmas, 11 Parpol
50 LSM, 55 0rmas, 11
Parpol
55 LSM, 60 0rmas, 11
Parpol
60 LSM, 70 0rmas, 11
Parpol
70 LSM, 80 0rmas, 11
Parpol
70 LSM, 80 0rmas, 11
Parpol
18,2 Kegiatan pembinaan politik daerah 10 12 15 16 17 20 20
19
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
19,1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
4,50 5 6 8 9 10 10
19,2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 29,0 29 29.0 30 30 30 30
19,3 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
19,4 Pertumbuhan ekonomi (%) 7,1 7.5 7.5 8 8.25 8.25 8.25
19,5 Kemiskinan (%) 8,2 7.7 7.2 6.7 5.2 4 4
19,6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
1 Pintu 1 Pintu 1 Pintu 1 Pintu 1 Pintu 1 Pintu 1 Pintu
19,7 Penegakan PERDA 90% 91 92 93 94 95 95
19,8 Cakupan patroli petugas Satpol PP (Jam) 8 Jam 8 Jam 8 Jam 6 Jam 6 Jam 4 Jam 4 Jam
19,9 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus
19,10 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
1,040 1,040 1,100 1,150 1,175 1,200 1,200
19,11 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 25 25 25 25 25 25 25
19,12 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
75 75 75 75 75 75 75
19,13 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)
91% 93% 95% 96% 97% 99% 99%
19.14 Sistem informasi manajemen pemda Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
19,15 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 308
20 KETAHANAN PANGAN
20,1 Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
20.2 Ketersediaan pangan utama Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
21 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
21,1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
4 5 6 7 7 8 8
21,2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1,79 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
21,3 Jumlah LSM 45 45 45 45 45 45 45
21.4 LPM berprestasi 13 14 14 14 15 15 15
21,5 PKK aktif (%) 84% 86% 88% 90% 92% 95% 95%
21.6 Posyandu aktif (%) 96,88 % 98.23% 99.50% 99.75% 100% 100% 100%
21.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
32% 32.50% 33.00% 33.50% 34.00% 35% 35%
21.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (
2,02 % 2.10% 2.10% 2.30% 2.50% 2.70% 2.70%
22 STATISTIK
22,1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
22,2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
23 KEARSIPAN
23.1 Pengelolaan arsip secara baku 17 SKPD 23 SKPD 23 SKPD 23 SKPD 23 SKPD 23 SKPD 43 SKPD
23.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 45 45 45 45 46 47 47
24 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
24.1 Jumlah jaringan komunikasi 10 10 10 10 10 10 10
24.2 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 20 20 20 20 20 20 20
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 309
24.3 Jumlah surat kabar nasional/lokal 16 16 16 16 17 17 17
24.4 Web site milik pemerintah daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
24.5 Pameran/expo 1 2 2 3 3 2 3
25 PERPUSTAKAAN
25.1 Jumlah perpustakaan 85 85 86 86 86 87 87
25.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang) 18.125 19,031 19,127 19,223 19,319 19,415 19,415
25.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)
23.53 2.3 2.5 2.75 3.5 3.5 3.5
II. PELAYANAN URUSAN PILIHAN
1 PERTANIAN
1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 8
1.2 Konstribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
1,224,91 1,249,53 1,262,02 1,274,64 1,287,39 1,300,26 1,300,26
2.85 3.6 8.93 9.22 5.72 9.67 9.67
1.3 Konstribusi sektor pertanian (Tanaman bahan makanan) terhadap PDRB
862.163.74 996.992.9
1 1.006.962.8
4 1.017.032.4
7 1.027.202.7
9 1.037.474.8
2 1.037.475
1.4 Konstribusi sektor pertanian perkebunan terhadap PDRB
158.770.63 189.715.3
5 191.612.51 193.528.63 195.463.92 197.418.56 197.418.56
1.5 Konstribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)
72% 71.50% 71.25% 71.00% 70.75% 70.50% 70.50%
1.6 Cakupan bina kelompok petani (%) 90 % 5 10 15 20 25 75
2 KEHUTANAN
2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) 42 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 34.5
2.2 Kerusakan Kawasan Hutan 9.547 Ha Berkurang
5% Berkurang
5% Berkurang
5% Berkurang
5% Berkurang
5% 7.160.25 Ha
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 310
2.3 Konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 1.500M3&HHB
K 200 Ton 10% 10% 10% 10% 10%
2.250M3&HHBK 300 Ton
3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.1 Pertambangan tanpa ijin (Ha) 23,2 Ha 22,04 Ha 20,88 Ha 19,72 Ha 18,56 Ha 17,4 Ha 17,4 Ha
3.2 Konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 5.42% 5.58% 5.74% 5.90% 6.06% 6.22% 6.22%
4 PARIWISATA
4,1 Kunjungan wisata 21,449 23,808 26,189 28,808 31,689 34,858 166,801 org
4.2 Konstribusi sector wisata terhadap PDRB 3.74% 4.93% 5.12% 5.31% 5.51% 5.69% 5.69%
5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.1 Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 12.016,41 12.142,92 12.270,92 12.400,20 12.531,87 12.662,95 12.662,95
5.2 Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) 33,374 38.258,43 42.084,40 46,187,46 50.857,23 56,287,03 56,287,03
5.3 Komsumsi ikan 45 Kg 45 Kg 45 Kg 45 Kg 46 Kg 46 Kg 46 Kg
5.4 Luas kawasan minapolitan yang efektif (lokasi) 300 400 600 700 900 1000 1000
5.5 Cakupan bina kelompok tani perikanan
Pokdakan: 74 Penangkap :
300 RTP 84 94 104 114 124 124
6 PERDAGANGAN
6.1 Kontribusi expor Perdagangan terhadap PDRB (%) 12,5 % 12.75% 13.00% 13.25% 13.50% 13.75% 13.75%
6.2 Ekspor bersih perdagangan 1.92 2.42% 2.57% 2.72% 2.97% 3.42% 3.42%
6.3 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 523 525 528 531 534 537 537
7 PERINDUSTRIAN
7.1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 4.11% 4.15% 4.20% 4.25% 4.30% 4.40% 4.40%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 311
7.2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
1,8 1.85 1.9 1.95 2 2.5 2.5
7.3 Pertumbuhan Industri. 6,83 7 7.15 7.3 7.45 7.6 76
7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin 1.136 1,150 1,155 1160 1165 1170 1170
8 KETRANSMIGRASIAN
8,1 Transmigran swakarsa (%) 0 0 0 0 0 0 0
8.2 Konstribusi transmigrasi terhadap PDRB (%) 0 0 0 0 0 0 0
ASPEK DAYA SAING DAERAH
FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
1
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Pengeluaran komsumsi rumah tangga perkapita 47,77 % 49.20% 50.67% 52.11% 53.54% 54.97% 54.97%
Pengeluaran komsumsi non pangan perkapita 52,50 % 54.07% 55.64% 57.18% 58.72% 60.26% 60.26%
Produktifitas daerah 8,64 % 9.72% 9.50% 9.93% 10.36% 10.79% 10.79%
2 PERTANIAN
Nilai tukar petani 104 Poin 105 106 107 108 109 109
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR
1 PERHUBUNGAN
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan 0,0069 0.0072 0.0076 0.0079 0.0083 0.0086 0.0086
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
999.7 1,047.68 1,099.63 1,149.58 1,199.53 1,249.48 1,249.48
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun
312.615 328,245 343,848 359,452 375,054 390,657 390,657
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 312
2 PENATAAN RUANG
2.1. Ketaatan terhadap RTRW 25% 27.50% 30.00% 30.25% 30.50% 30.75% 30.75%
2.2. Luas wilayah produktif 93,918 Km2 95,000
Km2 95,000 Km2 95,000 Km2 95,000 Km2 95,000 Km2 95,000 Km2
2,3 Luas wilayah industri 9,64 Ha 9,64 Ha 9,64 Ha 10,00 Ha 10,00 Ha 10,00 Ha 10,00 Ha
2,4 Luas wilayah kebanjiran 8,287 Ha 8,000Ha 7,500 Ha 7,500 Ha 7,500 Ha 7,000 Ha 7,000 Ha
2,5 Luas wilayah kekeringan 1.720 Ha 1.720 Ha 1.720 Ha 1.500 Ha 1.250 Ha 1.250 Ha 1.250 Ha
2.6 Luas wilayah perkotaan 1.121 Km2 1.250 Km2 1.250 Km2 1.250 Km2 1.300 Km2 1.300 Km2 1.300 Km2
3
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Jenis dan jumlah bank dan cabang 9 9 9 9 9 10 10
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang 3 3 3 3 3 4 4
Jenis, kelas dan jumlah restoran
Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel 12 12 12 13 14 14 14
4 LINGKUNGAN HIDUP
Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
86,5 88.3 90.21 91.9 93.7 95.50% 95.50%
5 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rasio ketersediaan daya listrik 1 1 1 1 1 1 1
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 90 92 94 96 98 100 100
Persentase rumah tangga yang menggunakan HP/telepon
82% 82.10% 80.20% 80.30% 80.40% 80.50% 80.50%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab VIII Hal. 313
6
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Angka kriminalitas 13,542 14,157 14,649 14,937 15,142 15,47 15,47
Jumlah demo 3 3 4 5 4 0 0
Lama proses perijinan 30/40 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt 20/25 mnt
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 6 6 6 7 7 8 8
Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha 8 8 8 9 9 10 10
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa
71% 76% 81%7 87% 92% 100% 100%
FOKUS SUMBER DAYA MANUASIA
1 Ketenagakerjaan
1,1 Rasio lulusan S1/S2/S3 (%) 69% 69.25% 69.50% 69.75% 70.00% 70.25% 70.25%
1,2 Rasio ketergantungan (%) 64% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00% 65.00%
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab X Hal. 314
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019 merupakan penjabaran
dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program Bupati Pinrang
selama 5 (lima) tahun ke depan
10.1. Pedoman Transisi
Untuk mengisi kekosongan dokumen rencana pembangunan daerah
dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2019
mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang
yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang
RPJPD Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029.
10.2. Kebijakan Umum Pembangunan Transisi
Kebijakan perencanaan tahun 2019 secara umum masuk dalam rangka
memelihara dan memantapkan kinerja terwujudnya Visi RPJMD 2014-2019
melalui pemantapan kebijakan dari penyebaran misi pembangunan 2014-2019,
sebagai berikut: (1) Meningkatkan apresiasi dan pengamalan nilai-nilai
keagamaan dan kearifan lokal sebagai nilai utama kemasyarakatan dan
pengembangan karakter masyarakat yang tangguh (2) Memperkokoh toleransi,
solidaritas dan kohesivitas sosial serta pengembangan nilai-nilai demokrasi (3)
Meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan dan daya saing
sumberdaya manusia (4) Meningkatkan kemakmuran ekonomi dan
kesejahteraan sosial (5) Memantapkan tata kelola pemerintahan dan reformasi
birokrasi (6) Mengembangkan kawasan andalan dan integrasi pembangunan (7)
Mengoptimalkan fungsi infrastruktur dan lingkungan hidup
10.3. Program Transisi
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019
masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 sebagai
pembangunan lanjutan yang berdasar pada 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan
beserta penjabaran kebijakan yang telah rumuskan dalam setiap urusan untuk
program-program prioritas lanjutan. Penetapan program prioritas pembangunan
di tahun 2019 memperhatikan isu-isu strategis yang ditindak lanjuti dengan
kegiatan-kegiatan yang dapat menjawab tantangan kedepan dalam upaya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab X Hal. 315
penyempurnaan target-target pembangunan dari kerangka perencanaan jangka
menengah.
Program transisi tahun 2019 disusun berdasarkan beberapa
pertimbangan, sebagai berikut: (1) Memiliki dampak yang besar terhadap
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, sehingga langsung dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat, (2) Penting dan mendesak untuk segera
dilaksanakan, dan (3) Merupakan tugas pemerintah dan realistis untuk
dilaksanakan, (4) Untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dari
satu periode ke periode selanjutnya.
10.4. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana
Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan, dan
Perencanaan Penganggaran. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2014 sampai 2019.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut:
1. Bupati Pinrang wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD
kepada masyarakat, termasuk DPRD;
2. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
dan hasil emaluasi RPJMD;
3. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019 diarahkan dan
dikendalikan langsung oleh Bupati Pinrang;
4. RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019 merupakan landasan dan
referensi dalam penyusunan dan penetapan Renstra SKPD Tahun 2014-
2019;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten
Pinrang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang nantinya akan menjadi pedoman
dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
SKPD) Kabupaten Pinrang dengan tetap memperhatikan dokumen
perencanaan yang telah berketetapan hukum;
6. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab X Hal. 316
(RKPD) dan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mulai tahun
2015-2019;
7. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan
Kabupaten Pinrang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD
Kabupaten Pinrang tahun 2014-2019 dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang tahun 2014 - 2019, perlu
mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pinrang sehingga terwujud keselarasan pembangunan daerah;
9. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 dilakukan
setiap tahun untuk memastikan bahwa program yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah telah dijabarkan di dalam RKPD dan pada akhir masa
jabatan Bupati untuk menilai pencapaian indikator kinerja pemerintah
daerah. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan untuk menilai pencapaian
hasil kegiatan terhadap sasaran program;
10. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-
AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk
melakukan evaluasi;
11. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka
setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi
masyarakat secara luas.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2019
RPJMD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 - 2019 Bab XI Hal. - 317 -
BAB XI P E N U T U P
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
tahun 2014 - 2019 adalah kerangka kebijakan daerah untuk mencapai tujuan
pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan. Menurut Skalanya,
RPJMD merupakan perencanaan tingkat menengah daerah yang perlu dipahami
sebagai dokumen bersama (seluruh stakeholder) dalam rangka melaksanakan
pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan
dijabarkan dalam rangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta ikut
bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah
dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah
ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Upaya tersebut dilakukan untuk
menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan
oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pinrang sebagai bagian dari proses
pencapaian visi daerah yakni “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Secara
Dinamis melalui Harmonisasi Kehidupan, Akselerasi Produktivitas Kawasan,
dan Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional “.
Pinrang,
BUPATI PINRANG
ASLAM PATONANGI