bab i pendahuluan 1.1 latar belakang › upload › dokumen › ...perumusan rencana strategis...

Renstra – Kesmas – 2016 - 2020 1

Renstra – Kesmas – 2016 - 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan kerja, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalolasian sumber daya

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Renstra merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa

depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab

tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi

pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi Pemerintah dalam hal

ini Bupati dan Wakil Bupati yang secara berkesinambungan dengan



potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal

ini periode Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah.

Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan

untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada

masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat

digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5

sampai 10 tahun kedepan. Dalam pemerintah daerah, Rencana Strategis

satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan

dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)

SKPD, sesuai Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Sumenep berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang

akan dilaksanakan oleh kurun waktu 2016 – 2021.

Rencana Strategis yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep sifatnya lebih konkrit daripada

misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya

pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi Bagian Kesejahteraan Masyarakat



mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi

dimasa datang.

Rencana Strategis juga merupakan target kualitatif organisasi,

sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan

kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini maka akan

jelas bagi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep

sebagai arah yang akan dituju.

1.2 Landasan Hukum

Melandasi dalam Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep kurun waktu 2016 – 2021, adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sist em

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer int ahan

Daerah

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan

Keuangan antara Pemer intahan Pusat dan Pemer int ahan

Daerah;



7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan,

9. Peraturan Menter i Dalam Neger i Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan atas Peraturan Menter i Dalam Neger i

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelo laan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor . . . . .. . Tahun

. . . .. . .. . tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor . . . . .. . Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perumusan Rencana Strategis merupakan jawaban akan perubahan

lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan

akan renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud Rencana Strategis

yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin

kompleks.



2. Untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan Strategik akan menuntun

diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara

objektif.

3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena

pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan

dengan kebutuhan masyarakat

4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal

antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan

dalam percapaian tujuan organisasi

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis yang disusun oleh Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep, adalah sebagai pedoman dalam

melaksankan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD

Kabupaten Sumenep serta bersifat indikatif.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian

target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan

organisasi. tujuan dapat disampaikan bahwa tujuan dari penyusunan

Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep,

adalah:

1. Sebagai dokumen dasar dan acuan penyusunan kebijakan 5 (lima)

tahun untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala

Daerah yang telah ditetapkan.



2. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun 2012 – 2016.

Kegiatan yang direncanakan pada Renstra juga berpedoman pada indikasi

kegiatan pada Renstra SKPD dan mempunyai keselarasan rumusan

substansi yang ditekankan pada RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, proses

penyusunan Renstra, keterkaitan antara Renstra dengan

dokumen RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur Renstra serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan Rencana Strategis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstras.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD,

serta susunan garis besar isi



BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Bab ini memuat kajian (review) tujuan dari Bagian

Kesejahteraan Masyarakat serta fungsi dalam melaksanakan

tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan

2.2 Sumber Daya Manusia SKPD

Berisi jumlah SDM yang ada di Bagian Kesejahteraan

Masyarakat beserta tugas dan fungsi pada SDM.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berisikan adanya tantangan dalam pelaksanaan kegiatan

yang dilakukan Bagian Kesejahteraan Masyarakat serta

adanya peluang dalam peningkatan program dan kegiatan.

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Inventarisasi dalam permasalahan yang selama ini ditemui

beserta pemecahan masalah yang ada.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Penentuan Isu – isu Strategis

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala

daerah, terhadap capaian program nasional/global,

seperti SPM dan MDGs (Millenium Development

Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program prioritas tahun rencana.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra SKPD.



4.2 Strategi dan Kebijakan

Pada subbab ini menjelaskan adanya strategi dan kebijakan

yang dijalankan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menunjukkan adanya rencana kegiatan kerja serta

menunjukkan adanya indikator kerja yang sesuai dengan

perencanaan yang telah dilakukan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada dasarnya bab ini menunjukkan indikator kinerja yang

dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran dari RPJMD yang

telah diselesaikan.

BAB VII PENUTUP

|

Renstra – Kesmas - 2016 - 20121 10 Renstra – Kesmas – 2016 - 2020

BAB II

GAMBARAN UMUM BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

2.1 Kondisi Umum Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Bagian Kesejahteraan Masyarakat merupakan bagian yang secara

struktural menjadi bagian dari SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumenep bersama dengan 8 bagian yang ada di Sekretariat Daerah

Kabupaten sumenep.

Secara administrastif Bagian Kesejahteraan masyarakat diatur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 4` Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah dan berdasarkan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006, sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai

bagian dari SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat memiliki ruang lingkup kerja

administrasi dan pelayanan kepada publik dan pelayanan kesehatan

maupun pendidikan serta kepemudaan dalam berbagai peningkatan

kegiatan, termasuk juga dalam pemberian bantuan hibah kepada

organisasi sosial dan keagamaan. Pada dasarnya Bagian Kesejahteraan

Masyarakat melaksanakan tugas kepada masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraannya.

|


2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2008

Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 27 Tahun

2008 Tentang Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Daerah.

Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan, penyusunan program

dan pedoman teknis pembinaan keagamaan, pendidikan, kepemudaaan,

kesehatan, dan kemasyarakatan.

1. Kedudukan

a. Bagian Kesejahteraan Masyarakat merupakan unsur pelaksana pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep

b. Bagian Kesejahteraan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Bagian

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah

Kabupaten Sumenep

2. Tugas dan Fungsi

a. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja pelaksanaan

tugas keagamaan;

b. Pengoordinasian dan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas

pendidikan dan pemuda;

|


c. Pengoordinasian dan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas

Kesehatan dan Kemasyarakatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian

dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumenep, sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.3 Struktur Organisasi

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumenep membawahi Sub. Bagian Agama, Sub. Bagian Pendidikan dan

Pemuda dan Sub Bagian Kesehatan dan Kemasyarakatan.

1. Tugas Sub Bagian Agama

a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan penyusunan

program kerja pelaksanaan tugas keagamaan ;

b. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan pedoman dan

petunjuk teknis keagamaan;

c. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi

peningkatan kegiatan keagamaan;

d. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan fasilitas

kegiatan peringatan hari – hari besar keagamaan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Kesmas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Tugas Sub. Bagian Pendidikan dan Pemuda


program kerja pelaksanaan tugas pendidikan dan pemuda;

|



petunjuk teknis pendidikan dan pemuda;


peningkatan kegiatan pendidikan dan pemuda;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

kesejahteraan Masyarakat, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

3. Tugas Sub. Bagian Kesehatan dan Kemasyarakatan


program kerja pelaksanaan tugas kesehatan dan kemasyarakatan;


petunjuk teknis kesehatan dan kemasyarakatan;


peningkatan kegiatan kesehatan dan kemasyarakatan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

kesejahteraan Masyarakat, sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

2.4. Kondisi Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai penunjang dan pelaksana

kegiatan yang ada di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Sumenep, keadaan Mei 2016, kualifikasi, pendidikan,

pangkat dan golongan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

|


Kabupaten Sumenep adalah 14 orang Pegawai Negeri Sipil dengan

perincian sebagai berikut :

a) 1 (satu) orang Kepala Bagian,

b) 3 (tiga) orang Kasubag, dan

c) 10 ( sepuluh) orang staf,

Kualifikasi pendidikan Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Setda Kabupaten Sumenep, terdiri dari :

a) Pasca Sarjana 2 orang,

b) Sarjana 1 orang,

c) Diploma 1 orang, dan

d) SMA 10 orang.

Pangkat dan golongan pegawai Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten, yaitu :

a) 1 (satu) orang Pembina Tk I/IV b (Kepala Bagian),

b) 1 (satu) orang Pembina / IV a (Kasubag),

c) 1 (satu) orang Penata Tk. I / III.d (Kasubag)

d) 1 (satu) orang Penata / III c (Kasubag),

d) 3 (satu) orang Penata Muda / III a,

e) 1 (dua) Orang Pengatur Tk I / II c,

f) 6 (dua) Orang Pengatur Muda Tk I / II b

2. Sumber Daya Keuangan

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep

periode 2016, maka dalam upaya mengimplementasikan kebijakan yang

|


telah ditetapkan dirumuskan dalam program dan dilaksanakan dalam

bentuk kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Tambahan Penghasilan PNS Rp. 76.200.000,-

b. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat Rp. 3.780.000,

b. Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya

Rp. 3.780.000,-

c. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 22.594.000,-

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebesar

Rp. 18.930.000,-

e. Penyediaan makanan dan Minuman Rp. 18.000.000,-

f. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rp. 36.420.000,-

g. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah Rp. 14.720.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 21.500.000,-

b. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional Rp.

28.408.000,-

3. Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan

a. Pelaksanaan Peringatan Hari Hari Besar Islam

(Maulid Nabi dan Isra’ Mi’raj) Rp. 207.325.000,-

|


b. Diklat Peserta MTQ Rp. 451.285.000,-

c. Pelaksanaan Gema Takbir (Idul Fitri dan Idul Adha)

Rp. 198.844.000,-

d. Administrasi Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan

Mesdjid, Mushalla, Gereja dan Kelenteng Rp.

312.714.000,-

e. Buka Bersama Bupati Dengan kaum Dhuafa/fakir

Miskin Rp. 258.450.000,-

f. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Rp.

622.254.000,-

g. Biaya pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji

kabupaten sumenep Rp. 616.143.500,-

h. Pemberdayaan Pondok Pesantren Rp. 98.247.500,-

i. Pembinaan Sektap UKS Rp. 100.850.000,-

j. Peringatan Tahun Baru Islam (Muharram) Rp.

96.308.250,-

k. Pembuatan Perda BAZNAS Rp. 95.500.000,-

c. Belanja Hibah

1. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Belanja Hibah Kepada Lembaga BAZNAS sebesar

Rp. 175.000.000,-

2. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan

a. Belanja Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan/

Keagamaan Rp. 1.957.000.000,-

|


b. Belanja Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan/

Sosial Rp. 100.000.000,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

a. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan/

Keagamaan Rp. 825.000.000,-

2.5. Kinerja Pelayanan Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi, misi, dan strategi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk

menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan kegagagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi

perbandingkan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja

(performance plan) tahun lalu sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari

kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam

rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis.

Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung

persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat

kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran

|


Tingkat pencapaian standart pelayanan minimal pada Bagian

Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan tercapainya atau berhasilnya

pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada, hal ini terlihat dari hasil yang

diperoleh untuk setiap indikator kerja dari masing-masing kegiatan.

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep,

didasarkan atas prinsip pelayanan sebagaimana dalam Keputusan

Menteri PAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003, dengan 14 unsur yang

”relevan”, ”valid” dan ”reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada

sebagai berikut :

a) Prosedur pelayanan,

b) Persyaratan pelayanan,

c) Kejelasan petugas pelayanan,

d) Kedisiplinan petugas pelayanan,

f) Tanggung jawab petugas pelayanan,

g) Kemampuan petugas pelayanan,

h) Kecepatan pelayanan,

i) Keadilan mendapatkan pelayanan,

j) Kesopanan dan keramahan petugas,

k) Kewajaran pelayanan,

l) Kepastian pelayanan,

m) Kepastian jadwal pelayanan,

n) Kenyamanan lingkungan,

o) Keamanan Pelayanan

|


Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep menunjukkan keberhasilan,

dengan melihat Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015, yang

telah mencapai 85,33%, namun masih ada beberapa hambatan dan

kendala yang perlu penanganan untuk pembenahan di masa yang akan

datang.

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep, antara

lain :

a. Penataan manajemen berbasis aplikasi, dimana data

terkompterisasi dengan modern,

b. Komptensi SDM yang kurang mampu dalam mereview data

dan mengaplikasikan komputerisasi,

c. Inovatif SDM yang bisa dalam pengembangan program dan

kegiatan.

d. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan,

pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja,

2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten

Sumenep akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan

|


kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi

pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana

dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai

dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

Peluang yang dibangun Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Setda Kabupaten Sumenep dalam kurun waktu 2016 – 2021, yaitu :

a. Peningkatan Kegiatan

Dalam pengembangan kinerja pada Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep pada periode 2016 –

2021, dengan menerapkan :

1) Sahih (Valid)

2) Dapat dipercaya (Reliable):

3) Peka (Sensitive):

4) Spesifik (Specific)

5) Relevan:

Berbagai kegiatan yang akan dilakukan Bagian Kesejahteraan

Masyarakat pada periode 2016 dan 2017, sebagai berikut :

|


Tabel 2.1 Kinerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat

NO

URUSAN BIDANG PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA 2016 2017

1 Program Pembinaan Bantuan Sosial dan Keagamaan

3.057.921.250

4.732.249.874

1 Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW

Terlaksananya kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

103.662.500

114.028.750

2 Pelaksanaan Hari Hari Besar Islam Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

Terlaksananya kegiatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW

103.662.500

114.028.750

3 Diklat Peserta MTQ Terlaksananya kegiatan diklat peserta MTQ

451.285.000

650.000.000

4 Pelaksanaan Gema Takbir Keliling Idul Fitri

Terselenggaranya Gema Takbir Akbar Idul Fitri

99.422.000

109.364.200

5 Pelaksanaan Gema Takbir Keliling Idul Adha

Terselenggaranya Gema Takbir Akbar Idul Adha

99.422.000

109.364.200

6

Administrasi Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Untuk Mesjid, Mushalla, Gerja dan Kelenteng

Terlaksananya kegiatan penyaluran bantuan hibah dan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

312.714.000

343.985.400

7 Kegiatan Buka Bersama Bupati dengan Kaum Dhuafa/Fakir Miskin

Terlaksananya kegiatan Buka Bersama Yth. Bapak Bupati dengan kaum dhu'afa/fakir miskin

258.450.000

284.295.000

8 Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kab. Sumenep

Terlaksananya Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji yang aman, tertib dan lancar

616.143.500

677.757.850

|


9 Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Islam (Gebyar 1 Muharram)

Terselengaraan gebyar muharram bersama anak yatim dan fakir miskin

96.308.250

105.939.074

10 Pembinaan Sektap UKS

Terlaksananya Pembinaan Sektap UKS Kec dan Lomba UKS

100.850.000

110.935.000

11 Pemberdayaan Pondok Pesantren

Terpenuhinya data Ponpes dan gambaran umum Ponpes

98.247.500

108.072.250

12 Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan

Terselenggaranya santapan rokhani, tarawih dan safari ramadhan

622.254.000

684.479.400

13

Persiapan dan Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi

Kesiapan peserta MTQ mengikuti MTQ Tk. Provinsi

-

500.000.000

14 Pembuatan dan Penataan Manajemen Basic Data

Terdatanya manajemen Ponpes, Mesjid, Mushalla dan Gereja dengan up todate

-

150.000.000

15 Pembinaan Kepemudaan dalam Bermartabat dan Berwirausaha

Terbinanya dalam pola pikir pemuda yang bermartabat

-

200.000.000

16 Seminar Sumenep Berkarakter

Terciptanya karakter sumenep yang utuh dalam masyarakat

-

100.000.000

17 Sosialisasi Keormasan Islam

Terselenggaranya sosialisasi perundang undangan hibah

-

125.000.000

18 Pemilihan Pengurus Baru BAZNAS Kabupaten Sumenep

Terpelihnya pengurus BAZNAS Baru

95.500.000

50.000.000

19 Semaan Al - Qur'an Kabupaten Sumenep

Memberdayakan hafid-hafidah dalam kecintaan kepada Al-Qur'an

-

195.000.000

|


2. Peluang Pengembangan

Kondisi yang ada pada saat ini maka peluang pengembangan

harapan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan

penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana

kerja yang menyenangkan.

b. Adanya peningkatan mutu aparatur dalam peningkatan

kinerja.

c. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis dengan

berbagai organisasi sosial dan kemasyarakat

d. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur

Pemerintah.

Renstra – KESMAS – 2016 - 2021 24


BAB III

ANALISIS DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan Internal teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah, sebagai

berikut :

1. Kurangnya SDM dalam perencanaan kegiatan yang profesional dan

belum optimal;

2. Kuantitas SDM pada bagian / unit kerja masih kurang

3. Masih terbatas kepada penyajian Laporan kinerja ruang lingkup

Administrasi dalam program dan bina sarana prasarana

4. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum

sepenuhnya dapat memberikan kenyaman dalam menunjang

peningkatan kinerja aparatur.

Masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Bagian Kesejahteraan

Masyarakat Sekretariat Kabupaten Sumenep adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat

menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat

sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional

dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

Renstra – KESMAS – 2016 - 2021 25


4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan

oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan

pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di

daerah berbeda-beda.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daeran dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Sumenep tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 –

2021, yaitu :

Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional

Misi Kabupaten Sumenep tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran

dari visi dalam RPJPD dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi

tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah

yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi

pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah :

MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan

Misi 2 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan"

Misi 3 : Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi"

Misi 4 : Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel

Renstra – KESMAS – 2016 - 2021 26


Misi 5 : Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan"

Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Keenam hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi

sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten

Sumenep. Adapun Misi tersebut terdiri hal penting yang tercantum dalam

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016 - 2021 adalah janji-janji politik selama

masa kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan program

prioritas yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kabupaten Sumenep.

Renstra – Kesmas – 2016 - 2021 27


BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Misi dirumuskan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten

Sumenep berdasarkan visi yang sudah ditetapkan. Dengan penetapan visi

semua rencana yang akan dikembangkan harus sejalan dengan misi organisasi.

Sehingga dengan adanya misi tersebut seluruh aparat / pegawai dan pihak-

pihak yang berkepentingan ( stake holder ) dapat mengenal fungsi, keberadaan

dan peranan organisasi / unit kerja yang bersangkutan. Yaitu : “Terwujudnya

tertib administrasi sehingga mampu mendukung kelancaran

penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan “.

Untuk maksud tersebut, Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Sumenep dengan berdasarkan pada visinya menetapkan Misi

sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan administrasi dibidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dengan tujuan ini Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten

Sumenep telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber

daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan pencapaiannya.

Renstra – Kesmas – 2016 - 2021 28


Berdasarkan Renstra Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2020 tujuan yang akan dicapai selama

lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualiatas perencanaan dalam program dan kegiatan

secara tepat sasaran dan waktu.

2. Menyediakan informasi dan gambaran kondisi aktual sebagai dasar

dalam penentuan data yang akurat,

3. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait maupun

lainnya.

4.1.2 Sasaran

Dari tujuan diatas tersebut maka sasaran yang hendak dicapai oleh

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen dan data perencanaan yang akurat

dan tepat, sehingga pelaksanaannya berjalan secara efektif dan

efisien.

2. Terwujudnya perencanaan data (hibah / sosial, fisik dan prasarana) yang

Aplikatif dan terkoordinir dalam program aplikasi yang up todate.

3. Terwujudkan pengelolaan sumberdaya manusia yang akuntabel dan

profesiona.

4. Meningkatnya kesediaan data yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Renstra – Kesmas – 2016 - 2021 29


5. Meningkatnya aktivitas penelitian, pengembangan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

6. Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang

berkompeten.

4.2 Strategi dan Kebijakan

4.2.1 Strategi

Perencanaan Strategis pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Sumenep merupakan bagian perencanaan strategis Kabupaten

Sumenep, sekaligus bagian dari perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumenep

yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten

Sumenep.

Pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep,

dalam penetapan strategi menggunakan SMART, yaitu :

1. Specifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur,

sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh

organisasi

4. Relevant;

Renstra – Kesmas – 2016 - 2021 30


Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan

sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang

dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.Sedapat mungkin Indikator

Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan

4.2.2 Kebijakan

Berdasarkan perumusan strategi sebagai penentuan cara - cara

pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,

ditetapkan beberapa kebijakan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda

Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan sesuai Pemendagri.

2. Mengikut sertakan masyarakat dalam dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Memantapkan sistem koordinasi dalam peningkatan kapasitas

kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan.

4. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian data terpadu dan

konsisten.

5. Melakukan inventaris data disegala bidang (Hibah dan Bansos).

6. Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan SKPD terkait.

7. Melakukan observasi lapangan terhadap lembaga yang ada.

8. Mengembangkan sistim monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui

pemanfaatan teknologi (SIKBD).

Renstra – Kesmas – 2016 - 2021 31


Renstra – Kesmas – 2016 - 2021 31


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program

pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini

dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Bagian

Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Sumenep pada periode 2016 - 2021.

Pada Misi 6 Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, pada indikator target

jumlah rumah ibadah yang dibantu, terjadi penurunan jumlah sasaran pada

Pondok Pesantren, Mesjid dan Mushalla. Hal ini disebabkan adanya perubahan

kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, yang semula berorientasi

pada jumlah sasaran yang menerima bantuan untuk dilakukan rehabilitasi,

dalam rangka pemerataan bantuan, maka pada tahun 2017 sampai dengan 2021

Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan pada Pembangunan Pondok Pesantren

maupun tempat ibadah dengan nominal yang lebih besar, sehingga Bantuan

Hibah lebih dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pada

Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda periode tahun 2016 – 2021 sebagaimana

tabel berikut :

1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20163.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah6.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;7.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;10.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor ....... Tahun ......... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor ....... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang › upload › dokumen › ...perumusan rencana strategis...

Documents