bab i pendahuluan 1. latar belakang filesuudi tomo,se ... daerah untuk menangani urusan otonomi...

35
1 BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ). Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan. 2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan sebagaimana telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Lamongan didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan yang masing-masing dapat disampaikan sebagai berikut :

Upload: hathu

Post on 01-Apr-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang

mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ). Pemerintah Kabupaten Lamongan

menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bahwa dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan yang diamanatkan sebagaimana

telah terangkum dalam tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Kecamatan Lamongan

didukung dengan Personil, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan yang masing-masing

dapat disampaikan sebagai berikut :

Page 2: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

2

1. Personil :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Pemerintah Kecamatan Sekaran

Kabupaten Lamongan sebanyak 26 (dua puluh enam) pegawai, dengan status

Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak 4 (empat) pegawai dengan perincian

sebagai berikut::

No

.

Jabatan

Struktural

Jm

l

Pangkat/Gol. Ruang

Jm

l

Pendidika

n

formal

Jm

l

Ket.

1.

Camat

1

Pembina Tingkat I ( IV/b

)

1

S-2

1

2. Sekretaris

Kecamatan

1 Pembina( IV/a ) 1 S-1 1

3. Kepala Seksi 4 Pembina ( IV/a )

Penata Tingkat I ( III/d )

1

1

S-2

S-1

2

2

4. Kasubag umum

Kasubag keuangan

dan Umum

2 Penata ( III/c )

1

S-1 2

5. Staf. 22 Penata (III/c)

Penata Muda TK. I

(III/b)

Penata Muda ( III/a )

Tenaga Kontrak

2

2

-

2

-

-

SMA

S-1

SLTA

S-1

SLTA

SLTA

4

1

1

1

1

1

Page 3: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

3

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK FUNGSI DAN KEWENANGAN

Struktur Organisasi di Kantor Kecamatan Sekaran

Susunan Organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kabupaten Lamongan, terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretariat : 1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Seksi Tata Pemerintahan

d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

g. Kelompok Jabatan Fungsional

CAMAT Yuli Wahyuono, SH.MM

SEKCAM

Sakur, SH

KASI TATA

PEMERINTAHAN

Sofyan Hadi, S.Sos

KASI P M D

Kusnan,S.Pd.S.Sos

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

M.Yasin SH.MM

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Rusyanto, SE

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAG UMUM

Suudi Tomo,SE

SUB BAG KEU & PERLENGKAPAN

Maisarocha, S.IP

Page 4: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

4

Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

Camat. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Camat berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

a. Camat

Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala

Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja

Kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah,

yang meliputi aspek :

a. Perijinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitasi

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Camat mempunyai tugas umum

pemerintahan yang meliputi :

1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;

5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Page 5: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

5

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

1) Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;

2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan ;

3) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;

4) Pelaksanaan urusan kepegawaian ;

5) Pelaksanaan urusan keuangan ;

6) Pelaksanaan urusan program ;

7) Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat

Kecamatan ;

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan

tata usaha kearsipan ;

b. Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas

kehumasan dan keprotokolan ;

c. Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;

d. Melakukan urusan kepegawaian ;

e. Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam

rangka perumusan dan penyusunan program ;

f. Menyusun program rencana kegiatan ;

g. Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;

h. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-

bahan rapat koordinasi ;

i. Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan

dengan memperhatikan program dan rencana kerja ;

j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-

hasilnya ;

k. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai

bahan penyusunan program berikutnya ;

l. Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantor ;

m. Menyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat

luas ;

n. Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ;

Page 6: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

6

o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan

anggaran keuangan ;

b. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji, pegawai dan

hak-haknya ;

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan

keuangan ;

d. Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;

e. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;

f. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;

g. Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor

;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instasi vertikal dibidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD

dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

3) Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di tingkat Kecamatan ;

4) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa

dan/atau Kelurahan ;

5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi

Desa dan/atau Kelurahan ;

6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah ;

Page 7: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

7

7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan

;

8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;

9) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dan/atau Kelurahan ;

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan

lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;

2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik

pemerintah maupun swasta pemerintah maupun swasta yang mempunyai program

kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan ;

3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah

Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;

4) Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan ;

5) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan

kesejahteraan sosial ;

6) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

Kecamatan ;

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;

2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja

Kecamatan ;

Page 8: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

8

3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;

4) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan

Peraturan Perundang-undangan ;

5) Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan

Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

6) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di

wilayah kerja Kecamatan ;

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1) Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat

Kecamatan meliputi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil,

mikro dan menengah, budaya dan pariwisata, perhubungan dan penanaman modal),

pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;

2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dibidang penyelenggaraan

kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan

3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang

ekonomi dan pembangunan ;

4) Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi dan perijinan di tingkat Kecamatan

5) Melakukan koordinasi dengan SKPD dan/atau instansi vertikal yang tugas dan

fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat

Kecamatan ;

6) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan

7) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan

;

8) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya

9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada

masyarakat di tingkat Kecamatan ;

Page 9: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

9

10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang ekonomi dan

pembangunan ;

11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku..

2. Sarana dan Prasarana :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sarana dan

prasarana yang tersedia relatif mencukupi, dengan gambaran sebagai berikut :

a. Kantor dan Pendopo = 1 (satu) unit dan dalam kondisi baik ;

b. Rumah Dinas Camat = 1 (satu) unit, kondisi kondisi baik ;

c. Kendaraan Dinas Camat Roda 4 = 1 (satu) unit, kondisi baik ;

d. Kendaraan Roda 2 (dua) = 46 (empat Puluh Enam) unit kondisi

baik ;

e. Komputer = 7 (Tujuh) unit ,4 (Empat) set dalam

kondisi baik, 3 (Tiga) unit Komputer

kondisi Rusak Ringan

f. Lat top = 3 (Tiga) unit, 2 (Dua) unit kondisi baik

dan 1 (Satu) unit kondisi Rusak Ringan

g. Radio HT dan telepon = Masing-masing 1 (satu) unit dalam

kondisi baik

h. Radio HT / RDG = 1 (satu) unit dalam kondisi baik ;

i. LCD Proyektor = 1 (satu) unit dalam kondisi baik.

Page 10: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

10

3. Pembiayaan :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sekaran

didukung dengan dana operasional dari APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp.

2.615.367.600,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh

Ribu Enam Ratus Rupiah ) selama 1 (satu) tahun anggaran. yang pos anggarannya

masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daeran (DPA -

SKPD) pada Kantor Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Daftar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kecamatan Sekaran kabupaten Lamongan Tahun 2016

BELANJA LANGSUNG

KODE

REKE

NING

URAIAN JUMLAH

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000

16

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000

15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan

05 Pengendalian keamanan lingkungan 21.780.000

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.450.000

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional 1.500000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 16.900.000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.500.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.006.000

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 2.520.000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.050.600

19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 29.086.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.098.275.000

10 Pengadaan Mebelair 8.275.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend araan Dinas/Operasional 30.000.000

42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor 2.000.000

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Page 11: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

11

Dan Keuangan

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 5.000.000

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.000.000

04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000

10 Penyusunan dokument perencanaan dan evaluasi 15.000.000

03 Progam peningatan disiplin aparatur

02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 16.800.000

23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

09 Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

01

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 85.000.000

16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

11 Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 15.000.000

17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

05 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 31.500.000

JUMLAH 2.615.367.600

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

LKjIP Kecamatan Sekaran Tahun 2016, Disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan LKjIP Kecamatan Sekaran, dan serta

sistematika penulisan, Gambaran Umum Organisasi dan data Personil, Sarana

dan Prasarana Pembiayaan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi rencana strategis, Visi dan Misi Kecamatan Sekaran serta tujuan, sasaran

dan indicator sasaran, program dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Page 12: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang capaian kinerja tahun 2016, Perbandingan Target dan Realisasi

Kinerja tahun 2016, Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2016

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Analisis Kinerja antara lain Analisis penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau

peingkatan / Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,

analisis efisiensi penggunaan sumberdaya (dana sarana prasarana & SDM),

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja dan realisasi anggaran tahun 2016.

BAB IV PENUTUP

Yang Berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI :

1. V ISI :

“Terwujudnya masyarakat Sekaran yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan

prima”

Penjelasan VISI :

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan

Pembangunan serta Pembinaan pada masyarakat dan Pelayanan Masyarakat di

Kecamatan Sekaran diperlukan upaya-upaya melalui usaha optimalisasi peran serta dan

partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses. Hal ini bisa tercapai

apabila pihak aparat tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan secara profesional

sesuai tugas pokok dan fungsinya dan adanya koordinasi lintas sektor yang baik dan

harmonis.

MISI

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang profesional

Penjelasan MISI

Page 13: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

13

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Sekaran dilakukan upaya-upaya yang

pada prinsipnya bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan,

pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas

dalam melaksanakan misi tersebut.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Kecamatan

Sekaran Kabupaten Lamongan menetapkan Tujuan sebagai berikut :

A

b

Terwujudnya peningkatan pelayanan yang profesional

Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur yang profesional

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

A. SASARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan perijinan di kecamatan,

dengan indicator ;

INDIKATOR

1. prosentase pelayanan kependudukan dan perijinan yang tepat waktu

2. prosentase pengaduan pelayanan pada masyarakat yang telah ditindaklanjuti

B. SASARAN

Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan umum kecamatan yang profesional, dengan

indicator;

INDIKATOR

1. jumlah usulan musrenbang yang sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan

2. prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

- Peningkatan Perencanaan pembangunan Kecamatan;

- Peningkatan peran serta kepemudaan;

- Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;

- Pelayanan administrasi perkantoran

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

- Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

- Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Page 14: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

14

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi

yang berupa Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ).

Bahwa Arah Kebijakan Kecamatan Sekaran sebagaimana yang telah ditentukan

dalam RENSTRA Kecamatan Sekaran Tahun 2010 – 2016, dan telah dijabarkan dalam RKT

sebagai Program Prioritas Kecamatan Sekaran Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Perencanaan Daerah

2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

3. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

4. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

5. Pelayanan administrasi perkantoran

6. Peningkatan sarana prasarana .

7. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sekaran Tahun 2016 meliputi sasaran,

indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi maka dibutuhkan perjanjiann kinerja untuk mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Dengan kegiatan yaitu : Pembinaan Kesadaran kebersihan masyarakat

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan

Dengan kegiatan yaitu : Pembinaan organiasi kepemudaan

3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dengan kegiatan yaitu : Pengendalian keamanan lingkungan

Dan untuk program pendukung perjanjian kinerja adalah :

Page 15: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

15

1. Program Pencanaan Pembangunan Daerah

2. Program pelayanan administrasi perkantoran

3. Program peningkatan sarana dan prasarana

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan tugas dan

kewenangannya sebagai pelaksana pembangunan di Kecamatan Sekaran Kabupaten

Lamongan dan secara proporsional telah berjalan dengan baik.

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan dari

penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran dan indikator kinerja.

Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan

Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan berdasarkan Rencana Stratejik Kecamatan

Sekaran Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2016, dengan memperhitungkan indikator

masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

1. Perbandingan Target dan realisasi tahun 2016

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sekaran adalah tercapai

rata-rata sebesar 100 %, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan

Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat,

sebagai berikut

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Realisasi Ket

1 2 3 4 5 6

1 Program

Perencanaan

Pembangunan

- Pelaksanaan

musyawarah

perencanaan

100 % 100 %

Page 16: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

16

Daerah pembangunan kecamatan

2 Program

Peningkatan peran

serta kepemudaan

- Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

100 % 98,12%

3 Program Peningkatan

keamanan dan

kenyamanan

lingkungan

- Pengendalian keamanan

lingkungan

100 % 99 %

4 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Penyediaan jasa

komunikasi

- Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

- penyedian jasa

pemeliharaan dan prijinan

kendaraan

dinas/operasional

- penyediaan jasa

kebersihan kantor

- penyediaan ATK

- penyedia barang Cetakan

dan penggandaan

- penyedia komponen

instalasi Listrik/

penerangan bangunan

Kantor

- bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

- penyedia makanan dan

minuman

- penyediaan jasa tenaga

administrasi/teknis

kegiatan

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

37,74 %

100 %

86,67 %

100 %

99,96

%

100 %

99,84 %

78,05 %

88,71 %

95,12%

Masih

butuh

bimbingan

/pembinaa

n

6 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

- Pengadaan peralatan

gedung kantor

- Pengadaan mebelair

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

- Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

- Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung kantor

100 %

100%

100 %

100 %

100%

100 %

100%

100 %

99,88%

98,63 %

100 %

7 Progam peningkatan

disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

100% 100%

Page 17: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

17

8 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Dan Keuangan

- penyusunan laporan

capaian kinerja keuangan

ikhtisar realisasi SKPD

- penyusunan laporan

keuangan semesteran

- laporan keuangan akhir

tahun

- Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

100 %

100 %

100 %

100 %

92,56 %

0%

99,46%

12,10 %

9 Progam optimalisasi

pemanfaatan

teknologi informasi

- Aprlikasi pelayanan

administrasi terpadu

kecamatan

100% 99,86%

10 Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan

- Monitoring dan Evaluasi

APBD Desa

- Pendataan UMKM di

wilayah kecamatan

- Faslitasi penyelenggaraan

pemerintahan desa

100 %

100%

100%

58 %

99.97%

74,41%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir

Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sekaran antara

2014 dengan 2016 yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan

Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan

masyarakat, sebagai berikut :

No Prongam Kegiatan 2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

Jml

% Ket

1 2 3 4 5

1 Program

Perencanaan

Daerah

- Pelaksanaan

musyawarah

perencanaan

pembangunan

kecamatan

- - 100 100 100

2 Program

Peningkatan

peran serta

kepemudaan

- Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

100 100 100 100 100

3 Program

peningkatan

keamanan

dan

kenyamanan

- Pengendalian

keamanan

lingkungan

75 75 75 75 75

Page 18: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

18

Lingkungan

4 Program

Pendidikan

Politik

Masyarakat

- Monitoring

Evaluasi dan

pelaporan Desk

Pemilihan Kepala

Daerah dan

Wakil Kepala

Daerah di

Kecamatan

80 80 80 80 80

5 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

- Kegiatan

penyedia jasa

komunikasi,

Sumber daya air,

dan Listrik

- penyedian jasa

peralatan dan

perlengkapan

Kantor

- penyedian jasa

pemeliharaan dan

prijinan

kendaraan

dinas/operasional

- penyediaan jasa

kebersihan

kantor

- penyediaan ATK

- penyedia barang

Cetakan dan

penggandaan

- penyedia

komponen

instalasi Listrik/

penerangan

bangunan Kantor

- penyedia bahan

bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan

- penyedia

makanan dan

minuman

- penyediaan jasa

tenaga

administrasi/tekn

is kegiatan

80

100

100

100

100

100

100

100

-

100

80

100

100

100

100

100

100

100

-

100

80

100

100

100

100

100

100

100

-

100

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6 Peningkatan

sarana

- pengadaan

peralatan gedung

100

100

100

100

100

Page 19: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

19

Keterangan

Dalam perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang menjadi kendala adalah Perogram Administrasi Kependudukan masih

banyaknya warga yang belum terekam E-KTP karena warga banyak yang merantau,

prasarana kantor

- pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

- pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

kendaraan

dinas/operasional

- rehap

sedang/berat

gedung kantor

100

100

100

70

100

100

100

70

100

100

100

70

100

100

100

70

100

100

100

70

7 Program

Peningkatan

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja Dan

Keuangan

- penyusunan

laporan capaian

kinerja keuangan

ikhtisar realisasi

SKPD

- penyusunan

laporan keuangan

semesteran

- laporan keuangan

akhir tahun

- Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

100

100

100

-

100

100

100

-

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

100

100

8 Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Perdesaan

- Monitoring dan

Evaluasi APBD

Desa

100

100 100 100 100

9 Program

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

- Pemberian

stimulan

pembangunan

desa

100

100 100 100 100

Page 20: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

20

Program Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan kurangnya koordinasi antara

pemuda dan Kelurahan/Desa se kecamatan Sekaran dan Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan kurangnya sosialisasi antara masyarakat dengan pihak

pemerinta.

3. ANALISA KINERJA

4.1 Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan

Program Perencanaan pembangunan berhasil karena pihak pemerintah

mensosialisasikan dengan masyarakat

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup karena pihak

pemerintah mengadakan Grend and Clean sehingga masyarakat antusias untuk menjaga

kebersihan lingkungan

Program Peningkatan Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam peningkatan tersebut

berhasil kerena pihak pemerintah mengadakan sosialisasi dengan pemuda yang ada di

kecamatan lamongan dan masih butuh peningkatan antara pemerintah dengan pemuda

yang ada di wilayah kecamatan Sekaran

Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sangat berhasil karena

adanya kordinasi antara pihak kecamatan dengan kelurahan/ desa se kecamatan Sekaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan

berhasilnya kegiatan tersebut, maka kecamatan memilih untuk pelyanan yang terbaik

bagi masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.

Program peningkatan sarana dan prasarana mempunyai 5 ( lima) Kegiatan keberhasilan

program tersebut maka kantor kecamatan Sekaran memenuhi kebutuhan karyawan

sehingga terjadinya kenyamanan dalam melakukan kegiatan dan adapula kendala bagi

rehap kantor yang selama ini masih banyak yang dibenahi sehingga kurangnya

kenyamanan bagi karyawan kantor kecamatan Sekaran.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

mempunyai 5 ( lima) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasi sehingga cepatnya

pelaporan kinerja dalam kantor kecamatan menjadi lancar

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa mempunyai 2 (dua)

Kegiatan keberhasilan program tersebut karena koordinasi dengan Kelurahan dan RT se

kecamatan Sekaran berjalan dengan lancar sehingga masyarakat antusias untuk mengikuti

lomba Greend and Clean sehingga dapat terbangunnya dengan baik.

4.2 Analisis efisiensi pengguna sumber daya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara

masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa

yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan

Page 21: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

21

organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga

mengandung beberapa pengertian antara lain :

- Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)

- Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan

pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan

secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya

yang ditentukan dalan APBD.

- Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan

aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan

potensi dan keanekaragaman suatu daerah.

Faktor penentu efisiensi adalah :.

Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.

Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu

struktural maupun fungsional.

Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber

daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.

Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun

masyarakat.

Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor

tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai

sasaran yang dimaksud

4.3 Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,

kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

a) Faktor keberhasilan

Perencanaan kerja yang terprogram;

Page 22: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

22

Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan kelurahan/desa baik msayarakat

maupun pemuda yang ada diwilayah kecamatan Lamongan;

Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;

Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.

b) Faktor kegagalan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.

c) Langkah-langkah antisipatif

Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan

penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;

Kesiapan alokasi APBD;

Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, tahun anggaran

2016, sesuai sasaran dengan alokasi dana anggaran APBD tahun 2016 sebesar Rp.

2.615.367.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.503.391.464,- dengan prosentase 95,72 %

.secara rinci sebagai berikut :

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Anggaran

Realisasi

%

1 Terlaksananya

musrenbang Kecamatan

Sekaran

Pelaksanaan

musyawarah

perencanan

pembangunan

10.000.000 10.000.00

0

10

0

2 Terlaksananya

Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi

Usaha Kecil Mikro

Menegah

Pemantauan

Pengelolaan

Penggunaan Dana

Pemerintah Bagi

Usaha Mikro Kecil

15.000.000 14.995.90

0

99,

97

Page 23: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

23

Menengah

2 Meningkatnya peran

serta kepemudaan

Pembinaan organisasi

kepemudaan

10.000.000 9.812.000 98,

12

3 Terciptanya keamanan

dan kenyamanan

lingkungan

Pengendalian

keamanan lingkungan

21.780.000 21.780.00

0

10

0

5 Terbayarnya tagihan jasa

komunikasi, SDA dan

listrik tepat waktu.

Penyediaan jasa

komunikasi SDA dan

listrik

26.450.000 9.983.474 37,

74

6 Tersedianya peralat an

dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

12.000.000 12.000.00

0

10

0

7 Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas / operasional.

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perijinan kendaraan

dinas / operasional.

1.500.000 1.300.000 86,

67

8 Meningkatnya pelaya

nan jasa kebersihan

kantor

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

16.900.000 16.900.00

0

10

0

9 Terpenuhinya kebutu

han alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis

kantor

90.500.000 90.460.00

0

99,

96

10 Terpenuhinya kebutu

han barang cetakan dan

penggandaan kantor

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

33.006.000 33.006.00

0

10

0

11 Terpenuhinya komponen

instalasi listrik

/penerangan bangunan

kantor

Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

2.520.000 2.515.900 99,

84

12 Terpenuhinya bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang –undangan

4.000.000 3.122.000 78,

05

13 Terpenuhinya makan an

dan minuman rapat

Penyediaan makanan

dan minuman

26.050.600 23.110.00

0

88,

71

Page 24: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

24

14 Meningkatnya pelaya

nan jasa administrasi /

teknis kegiatan

Penyediaan jasa tenaga

administrasi / teknis

kegiatan

29.086.000 27.666.00

0

95,

12

15 Meningkatnya sarana

dan prasarana kantor

Pengadaan peralatan

gedung kantor

25.000.000 25.000.00

0

10

0%

16 Meningkatnya

Pengadaan Mebelair

Pengadaan Mebelair 8.275.000 8.275.000 10

0

16 Terjaganya kualitas

bangunan gedung kantor

Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor

35.000.000 35.000.00

0

10

0

17 Terjaganya kondisi yang

layak jalan untuk

kendaraan dinas /

operasional

Pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan

dinas / operasional

30.000.000 29.964.00

0

99,

88

18 Terjaganya kualitas

bangunan gedung kantor

Rehabilitasi

sedang/berat gedung

kantor

2.000.000.0

00.

1.972.663.

040

98,

63

19 Terselenggaranya

peningkatan pengadaan

pakaian dinas

Pakaian dinas beserta

perlengkapanya

16.800.000 16.800.00

0

10

0

19 Terselenggaranya

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

5.000.000 4.628.000 92,

56

20 Terselenggaranya

laporan keuangan

semesteran

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

5.000.000 - -

21 Terselenggaranya

laporan keuangan akhir

tahun

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

5.000.000 4.973.000 99,

46

22 Terselenggaranya

Laporan Perencanaan

dan Evaluasi

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

15.000.000 1.814.950 86

Page 25: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

25

23 Optimalisasi

Pemanhaatan Teknologi

Informasi

Alikasi Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

50.000.000 49.931.00

0

99,

86

24 Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat pedesaan

Monitoring dan

evaluasi APBD Desa

85.000.000 49.302.90

0

58

25 Pengembangan Lembaga

Ekonomi Pedesaan

Pendataan UMKM di

Wilayah Kecamatan

15.000.000 14.995.90

0

99,

97

26 Meningkatnya

partisipasi masyarakat

dalam membangun Desa

Pemberian stimulan

pembangunan Desa

31.500.000 23.438.30

0

74,

41

Page 26: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

26

C. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV

Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan

umum kecamatan yang profesional

1.Prosentase Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Prosentase Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Kecil Mikro Menegah

3. Prosentase Peningkatan peran serta kepemudaan.

4. Prosentase Peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan.

5. Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

6. Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

7. Prosentase Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Page 27: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

27

N

o.

.

Aksi/Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Output/

Keluaran Program Kegiatan Rp.

I II III IV

1. Peningkatan

Perencanaan

pembangunan

Kecamatan

√ √ √ √

Prosentase Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan

Daerah

Pelaksanaan musyawarah

perencanaan

pembangunan

10.000.000

2. Peningkatan

Koperasi dan

Usaha Kecil

Menengah

√ √ √ √

Prosentase Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Mikro Menegah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Mikro Menegah

Pemantauan Pengelolaan

Penggunaan Dana

Pemerintah Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

15.000.000

3. Peningkatan

peran serta

kepemudaan

√ √ √ √

Prosentase Peningkatan peran serta kepemudaan

Program Peningkatan

peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi

kepemudaan

10.000.000

4. Peningkatan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik dalam

Negri

√ √ √ √

Prosentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan

Lingkungan 21.780.000

5. Pelayanan

administrasi

perkantoran

√ √ √ √

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

242.012.600

6. Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

√ √ √ √

Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan

sarana prasarana

Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 2.098.275.000

7 Peningkatan

dispilin aparatur √ √ √ √ Prosentase Peningkatan

dispilin aparatur Progam Peningkatan

dispilin aparatur

Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannya 16.800.000

Page 28: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

28

8 Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

keuangan

√ √ √ √

Prosentase Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

keuangan

Progam Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

keuangan

Penyusunan Laporan

Capaian knerja laporan

keuangan semesteran

akhir tahun dokumen

perencanaan evaluasi

30.000.000

9 Optimalisasi

pemanfaatan

teknologi

informasi

√ √ √ √

Prosentase Optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

Progam Optimalisasi

pemanfaatan teknologi

informasi

Aplikasi Pelayanan

Admistrasi terpadu

kecamatan

50.000.000

10

Peningkatan

keberdayaan

masyarakat

perdesaan √ √ √ √

Prosentase Peningkatan

keberdayaan masyarakat

perdesaan

Program Peningkatan

keberdayaan masyarakat

perdesaan

Monitoring, dan evaluasi APBD desa, pendataan UMKM di wilayah kecamatan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

131.500.000

Page 29: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

29

BAB IV

P E N U T U P

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sekaran,

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ini diharapkan seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan

Sekaran selama tahun 2016 dalam hal ini kinerja Camat Sekaran dapat diukur sejauh mana

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis

Kecamatan Sekaran.

A. KESIMPULAN :

Secara umum Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan telah melaksanakan

tugas dan kewenangan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan pada tahun

anggaran 2016.

Dari segi anggaran tahun 2016, untuk mendukung pencapaian tersebut disediakan

dana sebesar Rp 2.615.367.600 dan terealisasi sebesar Rp 2.503.391.464 atau 95,75%.

B. SARAN :

Keberhasilan yang dicapai Kecamatan Sekaran tidak terlepas dari hambatan-

hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi

dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai,

sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Langkah dan strategi diatas diharapkan mampu meminimalisir hambatan-

hambatan yang menyebabkan capaian kinerja pada Kecamatan Sekaran Pada tahun

mendatang langkah strategis, terkoordinasi dengan baik serta kerja keras mutlak diperlukan

agar pencapaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP)

Kecamatan Sekaran Tahun 2016 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan.

Sekaran, Pebruari 2016

CAMAT SEKARAN

YULI WAHYUONO, SH.MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19660727 198903 1 006

Page 30: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

30

L A M P I R A N

Page 31: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

31

MATRIKS RENCANA STRATEGIS ( RS )

Tahun 2016

Instansi : Kecamatan Sekaran

Visi : “Terwujudnya masyarakat Sekaran yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan prima”

Misi : -Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Tujuan : Terwujudnya peningkatan pelayanan yang profesional

NO

INDIKATOR

RUMUS

KONDISI

AWAL 2010

TARGET 2016

prosentase pelayanan

kependudukan dan perijinan yang

tepat waktu

Jumlah pelayanan kependudukan

dan perijinan/ jumlah pemohan x

100

0 80%

Page 32: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

32

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN

DAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR RUMUS

KONDIS

I AWAL

2010

Target

KEBIJAKAN PROGRAM

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kependudukan

dan perijinan di

kecamatan,

dengan indicator

prosentase

pelayanan

kependuduka

n dan

perijinan

yang tepat

waktu

Jumlah

pelayanan

kependuduk

an dan

perijinan

yang tepat

waktu/

jumlah

pemohan x

100

0

0

0

73%

75%

82%

Meningkatkan

pelayanan terpadu

dengan

memberikan

sosialisasi

perijinan dan

pengurusan

kependudukan.

Peningkatan

administrasi

perkantoras

prosentase

pengaduan

pelayanan

pada

masayrakat

yang telah

ditindaklanjut

i

Jumlah

pengaduan /

jumlah

pelayanan

x100

-

-

-

-

-

-

Menamba Staf

kusus untuk

menangani

pengaduan

masyarakat

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Page 33: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

33

PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2016

SKPD : KECAMATAN SEKARAN

TAHUN ANGGARAN : 2016

Sasaran strategis Indiktor kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasi

kependudukan dan perijinan di

kecamatan

Jumlah pelayanan kependudukan dan perijinan 2000 1241 62%

Pengaduan pelayanan pada masyarakat

Meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan

umum kecamatan

yang profesional

Jumlah Usulan Musrenbang 21 21 100% lembaga kemasyarakatan Desa yg aktif

Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp 2.615.367.600,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp 2.503.391.464,-

Page 34: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

34

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN

INDIKAT

OR

TUJUAN

SASARAN

INDIKATO

R

SASARAN

FORMULA

KONDI

SI

AWAL

(2015)

TARGET KINERJA KON

DISI

AKH

IR 2016 2017 2018 2019 2020

Meningkat

kan

kepuasan

masyarakat

terhadap

pelayanan

di

kecamatan

Indeks

kepuasan

masyarakat

(IKM)

Layanan

Masyaraka

t

Meningkatn

ya Kualitas

pelayanan

publik

kecamatan

Prosentase

capaian

layanan

publik

kecamatan

(PATEN)

jumlah

pelayanan yang

dilaksanakan

sesuai dengan

SOP/ Jumlah

pelayanan

70% 75

% 80% 85% 90% 95%

100

%

Meningkatn

ya kinerja

penyelengga

raan tugas

umum

pemerintaha

n

Prosentase

capaian

kinerja tugas

umum

pemerintaha

n

jumlah tugas

kinerja

pemerintahan/j

umlah tugas

kinerja yang

dilaksanakan

70% 75

% 80% 85% 90% 95%

100

%

Meningkatn

ya peran

serta

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembanguna

n

Prosentase

keikutsertaa

n

masyarakat

dalam

proses

perencanaan

pembanguna

n

jumlah

kehadiran

peserta

musyawarah

pembangunan/

jumlah peserta

musyawarah

pembangunan

70% 75

% 80% 85% 90% 95%

100

%

Page 35: BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG fileSuudi Tomo,SE ... Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan. Untuk menjalankan tugas tersebut Camat mempunyai

35

Visi : “Terwujudnya masyarakat Sekaran yang sejahtera melalui peningkatan pelayanan prima”

Misi : -Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat

-Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang profesional

Meningkatn

ya

akuntabilitas

kinerja

kecamatan

Nilai SAKIP

Kecamatan

C CC CC B B A A