peraturan daerah kabupaten probolinggo nomor : 01 … file4. camat, adalah kepala kecamatan sebagai...
TRANSCRIPT
BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 01 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PROBOLINGGO,
Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
2
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 143) ;
3
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DAN
BUPATI PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
4
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.
9. Kepala Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa, adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas
pelaksana kewilayahan, pelaksanan tekhnis dan sekretariat desa.
11. Musyawarah Desa, adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.
12. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa, adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa
dan atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Keputusan BPD, adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan
persetujuan terhadap Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan, adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat.
17. Pemilihan Kepala Desa, adalah Pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan
Kepala Desa melalui musyawarah desa.
18. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang, adalah pemilihan untuk seluruh desa
di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya
satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
19. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, adalah pemilihan Kepala Desa karena
Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang
dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
20. Tokoh Masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh
pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa.
5
22. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk Bupati pada
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon, adalah warga
masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala
Desa.
24. Calon Kepala Desa, adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh
panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa dalam
Pemilihan Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah
Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
26. Penjabat Kepala Desa, adalah seorang Penjabat dari unsur Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk
melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa dalam kurun
waktu tertentu.
27. Pemilih, adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Hak Pilih, adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap
pemilihannya.
29. Penjaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan ntuk mendapatkan Bakal Calon.
30. Penyaringan, adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala melalui seleksi
administrasi.
31. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum
terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.
32. Daftar Pemilih Tambahan, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
33. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
34. Kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
6
35. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
36. Hari, adalah hari kerja.
37. Lembaga Pemerintahan, adala lembaga yang dibentuk untuk penyelenggaraan
Negara antara lain Lembaga Kementerian, Non Kementerian, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Instansi lain.
38. Lembaga Pemerintahan, adalah …………………….
BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2
Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. Pemilihan Kepala Desa serentak ;
b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
Pasal 3
(1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
meliputi :
a. Pemilihan Kepala Desa hanya satu kali ;
b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.
(2) Tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan
hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa dalam wilayah Kabupaten.
Pasal 5
(1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b dilakukan dengan dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah
Kabupaten ;
b. kemampuan keuangan daerah ; dan/atau
c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang
memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun,
dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
7
Pasal 6
Bupati menetapkan jenis pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih
dari 1 (satu) tahun.
Pasal 8
(1) Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati berwenang
menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kompetensi di bidang
Pemerintahan Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai dengan
dilantiknya Kepala Desa terpilih.
Pasal 9
(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III
TAHAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
(1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan :
a. persiapan ;
b. pencalonan ;
c. pemungutan suara ; dan
d. penetapan.
(2) Ketentuan mengenai teknis Pemilihan Kepala Desa serentak diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.
8
Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 11
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri
atas kegiatan :
a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang
disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati
melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya
Panitia Pemilihan ; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak diajukan oleh Panitia.
Pasal 12
(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, bersifat
mandiri dan tidak memihak.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur
Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.
(3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(4) Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata
BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka Camat
memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
Pasal 13
(1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri
dari :
a. Ketua merangkap anggota ;
b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
c. Sekretaris merangkap anggota ;
d. Bendahara merangkap anggota ;
e. Wakil Bendahara merangkap anggota ;
f. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan.
9
(2) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah
Panitia Pemilihan dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
(3) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon
Kepala Desa atau berhalangan tetap, dapat digantikan dari unsur perangkat
Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa berdasarkan
Keputusan BPD.
(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada BPD.
(5) Panitia pemilihan mengangkat pembantu penyelenggara pemungutan suara
dengan persetujuan BPD.
(6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat ;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih ;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan
persyaratan yang ditentukan ;
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ;
h. menfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan
suara ;
i. melaksanakan pemungutan suara ;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan
hasil pemilihan ;
k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih ; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
(7) Ketentuan mengenai teknis pembentukan dan pemberhentian Panitia Pemilihan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
10
Bagian Ketiga
Pencalonan
Pasal 14
Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri
atas kegiatan :
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan)
hari ;
a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan
dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ;
b. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon ;
d. pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari ;
e. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
Pasal 15
(1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga
Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Warga Negara Republik Indonesia ;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau
sederajat ;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang ;
11
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
k. berbadan sehat dan bebas narkoba ;
l. berkelakuan baik ;
m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan.
(2) Ketentuan mengenai teknis persyaratan menjadi Calon Kepala Desa diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 16
(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib mengajukan
permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan diberikan sejak ditetapkan
sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan
calon terpilih
(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang
menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon
Kepala Desa.
(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.
Pasal 17
(1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa,
harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan
Camat.
(2) Kepala Desa wajib memberikan izin cuti paling lama 3 (tiga) hari sejak
diterimanya permohonan cuti.
(3) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan izin cuti.
(4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi
cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala
Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(5) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh
Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
12
Pasal 18
(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa,
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.
(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih
dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara
dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapat tunjangan Kepala desa
dan penghasilan lainnya yang sah.
Pasal 19
Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa,
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) juga harus memperoleh persetujuan dari atasannya yang berwenang dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 20
(1) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, harus
mengajukan permohonan izin pemberhentian sementara kepada Bupati melalui
Camat.
(2) Izin yang diberikan berlaku sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai
selesainya penetapan calon terpilih.
Pasal 21
(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melakukan
penjaringan dan penyaringan Bakal Calon.
(2) Ketentuan mengenai penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
13
Pasal 22
(1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bakal
Calon yang memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
(2) Penetapan Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang calon.
Pasal 23
(1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang
waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)
setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu
yang ditetapkan kemudian.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa
jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 24
Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan
menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat
pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 25
(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui
undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh
para Calon Kepala Desa.
(3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam calon dan
dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan
pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
14
Pasal 26
(1) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak dibenarkan
mengundurkan diri.
(2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa mengundurkan diri secara tertulis, maka
secara administratif dianggap tidak ada pengunduran diri, sehingga pemilihan
tetap dilaksanakan.
(3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mendapat dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan
selanjutnya Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak
kedua sebagai Calon terpilih.
(4) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang calon
berhalangan tetap, maka diadakan penjaringan dan penyaringan ulang.
(5) Ketentuan mengenai Tata Cara Penetapan Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.
Pasal 27
(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah
ditetapkan sebagai pemilih ;
b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk atau surat Keterangan Penduduk ;
e. bagi anggota TNI/POLRI, hak memilih berdasarkan ketentuan yang berlaku
di instansi induknya.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan
hak pilihnya.
15
Pasal 28
(1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dimutakhirkan
dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengetahui :
a. pemilih yang memenuhi syarat berdasarkan usia pemilih, yang sampai
dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
b. pemilih belum berumur 17 (tujuh belas tahun) tetapi sudah/pernah
menikah ;
c. pemilih yang telah meninggal dunia ;
d. pemilih yang pindah domisili ke desa lain ; atau
e. belum terdaftar.
(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia
Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
Pasal 29
(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diumumkan oleh Panitia
Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama 3 (tiga) hari.
Pasal 30
(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pemilih
atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan
nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau
anggota keluarga dapat memberi informasi yang meliputi :
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia ;
b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut ;
c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun ;
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai
pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.
16
Pasal 31
(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia
pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahan.
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
Pasal 32
(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada
tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
Pasal 33
Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan
Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
Pasal 34
(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diumumkan ditempat yang
strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan
daftar pemilih tetap.
Pasal 35
(1) Setelah DPT diumumkan, Panitia Pemilihan membuat surat undangan untuk
setiap pemilih yang berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih,
tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, lokasi TPS dan waktu
pemungutan suara.
(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan surat undangan kepada pemilih
sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum didalam surat undangan
dibantu Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Wilayah.
(3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh pemilih
dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
17
Pasal 36
(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT
untuk TPS.
(2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan
kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
Pasal 37
(1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali
ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan
dalam DPT pada kolom keterangan ditulis “meninggal dunia”.
(2) Ketentuan mengenai Penetapan Pemilih diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 38
(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melaksanakan kampanye yang
pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan kondisi sosial
budaya budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Tata tertib yang memuat tentang tempat, bentuk, tata cara dan teknis
pelaksanaan, larangan dan sanksi dalam pelaksanaan kampanye ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan berdasarkan hasil kesepakatan dengan para calon
Kepala Desa yang berhak dipilih.
(3) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
Pasal 39
(1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan
prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggungjawab.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi bila
terpilih sebagai Kepala Desa.
(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin
diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan
dilaksanakan dalm rangka mewujudkan visi.
(5) Ketentuan mengenai kampanye diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
18
Bagian Keempat
Pemungutan Suara
Pasal 40
Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf c terdiri atas kegiatan :
a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;
b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ; dan/atau
c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang,
calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
Pasal 41
(1) Dalam melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf a, Panitia Pemilihan dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPS.
(2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan TPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.
Pasal 42
(1) Pada hari pemungutan suara, Calon Kepala Desa wajib hadir ditempat
pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan, tetapi tidak ditempatkan di
panggung khusus calon Kepala Desa.
(2) Panitia pemilihan memasang pas foto masing-masing Calon Kepala Desa
berukuran 20 R ditempat khusus di lokasi TPS.
(3) Apabila Calon Kepala Desa tidak hadir dalam pemungutan suara, maka
dianggap Calon Kepala Desa tersebut menerima terhadap hasil pelaksanaan
pemungutan suara Kepala Desa oleh Panitia pemilihan.
(4) Pada saat dimulainya penghitungan suara, Calon Kepala Desa meninggalkan
TPS dan digantikan oleh saksi calon.
Pasal 43
(1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil.
(2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara
yang berisi nomor, foto dan nama calon.
19
(3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon
yang berhak dipilih.
(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir dengan suatu alasan, tidak dapat
diwakilkan dengan cara apapun.
(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 44
(1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan
kegiatan :
a. pembukaan kotak suara ;
b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara ;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan
(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten
dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan
berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya
2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditanda tangani oleh saksi dari Calon
Kepala Desa.
Pasal 45
(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1),
Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan
prinsip urutan kehadiran pemilih.
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta
surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat
suara pengganti hanya satu kali.
(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat
meminta surat suara pengganti kepada panitia, selanjutnya panitia
memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
20
Pasal 46
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan
kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna
surat suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusian diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 47
(1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan
menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(2) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara kedalam
kotak suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
(3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya
memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan.
Pasal 48
(1) Sejak ditetapkannya Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa, maka Calon
Kepala Desa menugaskan saksi.
(2) Ketentuan mengenai penugasan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 49
Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila :
a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan ;
b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat
satu calon ;
c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat
nomor, foto, nama calon yang telah ditentukan ;
d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi
empat yang memuat nomor, foto dan nama calon ; atau
e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat
nomor, foto dan nama calon.
21
Pasal 50
(1) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila :
a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan ;
b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara ;
c. Terdapat tanda tangan dan/atau tulisan yang menunjukkan identitas
pemilih atau tulisan-tulisan lain yang disengaja ;
d. Terdapat coblosan lebih dari 1 (satu) calon yang dipilih ;
e. Mencoblos tidak pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,
foto dan nama calon dan berada diluar kotak segiempat ;
f. Mencoblos surat suara tidak dengan alat coblos yang disediakan oleh
panitia pemilihan ;
g. Tidak dicoblos sama sekali ;
(2) Hal-hal yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada para
pemilih pada saat pemungutan suara.
Pasal 51
(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah
pemungutan suara selesai.
(2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang
masuk dihadapan para Calon Kepala desa dan atau saksi.
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
Dusun atau TPS masing-masing.
Pasal 52
(1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51), dilakukan dan
selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD,
Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat.
(2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
(3) Pembacaan surat suara oleh panitia pemilihan dilakukan secara tegas dan
jelas serta ditunjukkan kepada saksi calon dan dihadapan pemilih yang hadir.
22
Pasal 53
(1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani
oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat
ditanda tangani oleh saksi calon.
(2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil Penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi Calon yang
hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar
sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
(3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke
dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan
alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
kepada BPD, segera setelah selesai penghitungan suara.
(5) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, disimpan di
Kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.
Pasal 54
(1) Dalam hal terdapat saksi Calon Kepala Desa meninggalkan tempat
penghitungan suara sebelum proses penghitungan suara selesai, panitia
pemilihan meneruskan penghitungan suara.
(2) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membacakan dan
menanda tangani Berita Acara penghitungan suara pada hari dan tanggal itu
juga.
(3) Dalam hal terdapat saksi Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani
berita acara penghitungan suara, pemilihan tetap dinyatakan sah.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan suara diatur dalam Peraturan
Bupati.
Pasal 55
(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang
sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
(2) Dalam hal jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang
sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon
Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah
pemilih terbanyak.
23
(3) Dalam hal jumlah Calon Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang
sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon
Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih
terbesar.
(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Terpilih.
Bagian Kelima
Penetapan
Pasal 56
Tahapan Penetapan Calon Terpilih terdiri atas kegiatan :
a. laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon Terpilih kepada BPD
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ;
b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD oleh Panitia Pemilihan
di lengkapi Berita Acara Pemilihan yang sudah ditandatangani oleh Panitia
Pemilihan ;
c. laporan BPD mengenai calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada
Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia ;
d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan
Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD ;
e. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Terpilih paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan
pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ; dan
f. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah Wakil
Bupati atau Camat.
Pasal 57
(1) Dalam hal calon terpilih mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum
pelantikan, maka diadakan pemilihan ulang.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 58
(1) Calon Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
24
(3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati
atau pejabat lain yang ditunjuk.
(4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan
selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia “.
(5) Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan di Desa yang
bersangkutan dihadapan masyarakat.
(6) Bupati dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan pengambilan
sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditempat lain.
(7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan
Pelantikan Kepala Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Pasal 59
Kepada Calon Terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa diberikan petikan
Keputusan Bupati.
Pasal 60
Pada saat upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala
Desa yang akan dilantik berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 61
Dalam hal pelantikan Kepala Desa ditunda oleh Bupati karena alasan-alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan, Bupati menetapkan Penjabat Kepala
Desa/pelaksana tugas Kepala Desa.
25
BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
Pasal 62
(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan
mekanisme sebagai berikut :
a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang
meliputi :
1. pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD
paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak
Kepala Desa diberhentikan ;
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia
Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk ;
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
diajukan oleh Panitia Pemilihan ;
4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan
dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ;
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh
panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ; dan
6. Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang
teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan ;
2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah
desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara ;
3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan
suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa ;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan
kepada musyawarah desa ;
26
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa ;
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa
kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah
desa mengesahkan Calon Terpilih ;
7. pelaporan Calon Terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada
Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari
panitia pemilihan ;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon
Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari
BPD ; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
BAB V
SANKSI PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 63
Panitia Pemilihan, BPD, Calon Kepala Desa, saksi dan pemilih yang terbukti
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan Kepala Desa dikenakan
tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
Pasal 64
(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat
diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling
lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil
perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
(3) Bupati memerintahkan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan
pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
terbukti terdapat penyimpangan, dapat dilakukan perhitungan ulang surat
suara.
27
BAB VII
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 65
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling
lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya
atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa
jabatan.
(5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan
Kepala Desa yang diberhentikan.
BAB VIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 66
(1) Kepala Desa berhenti, karena :
a. meninggal dunia ;
b. pemintaan sendiri ;
c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
karena :
a. berakhir masa jabatannya ;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
d. melanggar larangan bagi Kepala Desa ;
e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan,
penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau
penghapusan Desa ;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa ; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
28
(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD
melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 67
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai
terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di pengadilan.
Pasal 68
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara.
Pasal 69
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
dan Pasal 68 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 70
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 dan Pasal 68 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan
pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan
kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan
akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi
nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
Pasal 71
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 dan Pasal 68, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala
Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
29
Pasal 72
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa
sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak
Kepala Desa.
Pasal 73
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat
Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan
ditetapkannya Kepala Desa.
(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah
desa yang memenuhi persyaratan administratif.
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling
lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
Pasal 74
(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya
Bupati mengangkat Penjabat kepala Desa.
(2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.
Pasal 75
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 paling sedikit harus
memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
30
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan
Kepala Desa.
Pasal 76
(1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai
Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
(2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas
usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya
persetujuan tertulis dari Bupati.
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya
permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
(3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah :
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan ;
b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati ;
c. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan
secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
Pasal 78
(1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah
dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran,
pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga)
kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan
ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari
Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang
bersangkutan.
31
Pasal 79
(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan
tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Bupati
menunjuk Sekretaris Desa untuk menjalankan wewenang, hak dan kewajiban
Kepala Desa.
(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
berdasarkan keterangan dari Rumah Sakit yang merawat Kepala Desa, bahwa
Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari
jabatannya dengan mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD
dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.
BAB IX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 80
(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
(2) Dana bantuan dari APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan
pemungutan suara.
(3) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan APBDesa.
(4) Ketentuan mengenai teknis biaya pemilihan kepala desa diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
Pasal 82
Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan ini tetap menduduki
jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
Pasal 83
Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
32
Disalin sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM
SITI MU’ALIMAH, SH. M. Hum. Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 Pebruari 2015
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 26 Maret 2015 Nomor 01 Seri E.
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda NIP. 19590527 198503 1 019
33
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 01 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I. PENJELASAN UMUM
Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
merupakan satu kesatuan masyarakat okum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam
pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan
Desa merupakan sub hukum penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat.
Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
di atas, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa setelah
pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah
tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
34
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (3) : Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
maupun mental yang tidak dapat berfungsi
dengan normal, dibuktikan dengan Surat
Keterangan dokter yang berwenang atau tidak
diketahui keberadaannya tanpa keterangan
apapun selama 1 (satu) bulan, dibuktikan dengan
pernyataan dari keluarga terdekat yang
bersangkutan diketahui Rukun Tetangga/Rukun
Warga/Kepala Dusun dan atau Kepala Desa.
Pasal 13 ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (5) : Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (6) : Cukup jelas.
Pasal 13 ayat (7) : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pejabat pembina
kepegawaian adalah :
a. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
pada Pemerintah Provinsi ;
b. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota ;
c. Lembaga Kementerian dan Instansi vertikal
berlaku sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di
instansinya.
Pasal 18 ayat (2) : Cukup jelas.
35
Pasal 18 ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Yang dimaksud dengan seleksi tambahan adalah
Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih
dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi
tambahan dengan dengan menggunakan kriteria
sebagai berikut :
a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
Seleksi ini berdasarkan lamanya pengalaman
bekerja di lembaga pemerintahan, dengan
ketentuan :
1. Apabila bakal calon yang terseleksi pada
tahap ini telah terjaring 5 (lima) orang,
maka tidak dilakukan seleksi pada tahap
berikutnya;
2. Apabila berdasarkan lamanya pengalaman
bekerja di lembaga pemerintahan masih
melebihi 5 (lima) orang, maka diadakan
seleksi berdasarkan tingkatan pendidikan
tertinggi dari bakal calon ;
3. Apabila bakal calon berdasarkan
pengalaman bekerja dan tingkat pendidikan
masih melebihi 5 (lima) orang, maka
diadakan seleksi berdasarkan kriteria usia
tertua sampai mendapatkan calon Kepala
Desa berjumlah 5 (lima) orang.
36
b. Tingkat Pendidikan
Seleksi ini merupakan tahapan kelanjutan dari
tahap seleksi pengalaman bekerja di Lembaga
Pemerintahan dan ditentukan berdasarkan
tingkatan pendidikan tertinggi dari bakal calon,
dengan ketentuan apabila bakal calon
melebihi 5 (lima) orang dan bakal calon yang
mempunyai pengalaman bekerja di Lembaga
Pemerintahan kurang dari 5 (lima) orang, maka
bakal calon yang mempunyai pengalaman
bekerja di Lembaga Pemerintahan dinyatakan
lolos seleksi, dan bakal calon selebihnya
dilakukan seleksi berdasarkan kriteria tingkat
pendidikan tertinggi sampai didapatkan calon
Kepala Desa keseluruhan berjumlah 5 (lima)
orang.
c. Usia
Seleksi ini merupakan tahapan kelanjutan
apabila bakal calon yang di seleksi dari
pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
dan tingkat pendidikan belum mencapai 5
(lima) orang calon Kepala Desa, dilakukan
seleksi berdasarkan usia tertua.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 26 ayat (4) : Yang dimaksud dengan berhalangan tetap
adalah menderita sakit mengakibatkan baik fisik
maupun mental tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya, tanpa keterangan apapun
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
Pasal 26 ayat (5) : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
37
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.
Pasal 50 : Cukup jelas.
Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.
Pasal 54 : Cukup jelas.
Pasal 55 : Cukup jelas.
Pasal 56 : Cukup jelas.
Pasal 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas.
Pasal 59 : Cukup jelas.
Pasal 60 : Cukup jelas.
Pasal 61 : Cukup jelas.
Pasal 62 : Cukup jelas.
Pasal 63 : Cukup jelas.
38
Pasal 64 ayat (1) : Cukup jelas.
Pasal 64 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 64 ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 64 ayat (4) : Perhitungan ulang surat suara dilakukan apabila
dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti
terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai
berikut :
a. Penghitungan suara dilakukan secara
tertutup ;
b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang
kurang penerangan cahaya ;
c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas,
pemantau dan warga masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses penghitungan suara
secara jelas ;
d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain
diluar tempat dan waktu yang telah
ditentukan ;
e. Terjadi ketidak konsistenan dalam
menentukan surat suara yang sah dan surat
suara yang tidak sah.
Pasal 65 : Cukup jelas.
Pasal 66 : Cukup jelas.
Pasal 67 : Cukup jelas.
Pasal 68 : Cukup jelas.
Pasal 69 : Cukup jelas.
Pasal 70 : Cukup jelas.
Pasal 71 : Cukup jelas.
Pasal 72 : Cukup jelas.
Pasal 73 : Cukup jelas.
Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.
Pasal 76 : Cukup jelas.
Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas.
Pasal 79 : Cukup jelas.
39
Pasal 80 ayat (1) : Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Kabupaten Probolinggo adalah untuk pengadaan
surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan
lainnya, honorarium panitia, dan biaya
pelantikan.
Pasal 80 ayat (2) : Cukup jelas.
Pasal 80 ayat (3) : Cukup jelas.
Pasal 80 ayat (4) : Cukup jelas.
Pasal 81 : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas.
Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MOR 25