BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan program KB di Indonesia telah diterima dan diakui oleh

masyarakat luas, termasuk dunia internasional. Pada awalnya,program KB adalah

hanya untuk mengatur jumlah kelahiran, namun dalam perkembangannya, pasca

ditandatanganinya InternationalConference on Population and Development

(ICPD) di Cairo Tahun 1994, telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup

signifikan dalam pelaksanaan program KB yaitu dari pendekatan demografis

menjadi mengedepankan aspek hak-hak asasi manusia. Disamping itu pula,

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa Negara berkembang yang

menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global dalam Millennium Development

Goals (MDGs) untuk membuka akses kesehatan reproduksi secara universal

kepada seluruh individu yang membutuhkan.Asumsinya ialah bahwa keluarga

kecil akan dapat hidup sejahtera dan bahagia, sehingga pengaturan kelahiran

menggunakan kontrasepsi menjadi pokok intervensi dalam program KB nasional.

Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya

mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan

melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk

mewujudkan keluarga berkualitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-

2014 diarahkan kepada pengendalian kualitas penduduk melalui tiga prioritas

utama: (1) Revitalisasi Program KB; (2) Penyerasian kebijakan pengendalian

penduduk; dan (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data serta informasi

kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

Selain itu yang menjadi isu strategis dalam pelayanan KB di Indonesia

diantaranya adalah karena Jumlah penduduk masih tinggi, ditandai Hasil Sensus

Penduduk (SP) tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sekitar

1

237,6 juta jiwa, melebihi 3,4 juta dari proyeksi sebesar 234,2 juta jiwa. Di

Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi mencapai 228 per 100.000

kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 34 per 1000 kelahiran hidup

(SDKI, 2007). Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih berada pada posisi

tertinggi di Asia untuk angka kematian ibu. Angka tersebut juga masih jauh dari

target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu AKI 102 per 100.000

kelahiran hidup. Secara nasional angka Total Fertility Rate (TFR) tahun 2002/03

sebesar 2,4 dan tahun 2007 sebesar 2,3 atau menurun 0,1 tetapi berdasarkan hasil

SDKI juga terlihat adanya peningkatan TFR pada kelompok status sosial ekonomi

menengah ke atas yaitu pada golongan menengah dari 2,7 (SDKI 2002/03)

menjadi 2,8 (SDKI 2007) dan pada golongan teratas dari 2,2 (SDKI 2002/03)

menjadi 2,7 (SDKI 2007). Cakupan pelayanan KB (Contraceptive Prevalence

Rate, CPR) meningkat sebesar 1,1 persen yang dicapai dalam waktu 5 tahun

(2002/03-2007). Masih tingginya unmet need Saat ini diperkirakan masih ada

sekitar tiga setengah juta PUS di Indonesia yang ingin menunda, menjarangkan

dan membatasi kelahiran untuk masa dua tahun berikutnya, namun tidak

menggunakan metode kontrasepsi apapun. Hasil SDKI 2007 menunjukkan bahwa

unmet need mencapai 9,1 persen dari jumlah PUS. Kemudian kesertaan MKJP

yang masih rendah, berdasarkan SDKI, peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang (MKJP) menurun dari 14,6 persen (2002/03) menjadi 10,9 persen (2007).

Oleh karena itu dalam upaya Mewujudkan keluarga kecil dalam mencapai

penduduk tumbuh seimbang 2015, peningkatan KIA dan KB menjadi salah satu

prioritas nasional di bidang kesehatan.

Di Puskesmas sendiri Pelayanan KIA dan KB merupakan salah satu dari

upaya kesehatan wajib dari Puskesmas. Berdasarkan data yang ada di Puskesmas

Kenten pada tahun 2012 jumlah PUS yang berada di wilayah kerja Puskesmas

Kenten adalah sebanyak 5.505 penduduk. Jumlah peserta KB aktif sampai bulan

agustus 2012 adalah sebanyak 86%.

Program yang tersedia di puskesmas Kenten ini termasuk lengkap, mulai

dari pil KB,suntik, IUD, implant, dan kondom. Untuk kontrasepsi mantap seperti

MOP/MOW puskemas Kenten menggunakan sistem rujukan ke Rumah Sakit Siti

2

Khodijah ataupun Muhammadiyah. Pada makalah ini akan diuraikan lebih dalam

mengenai kondisi pelayanan kesehatan KB di Puskesmas Kenten.

1.2 Pertanyaan Kritis

Dapat dirumuskan beberapa pertanyaan kritis yang terkait dengan kondisi

yankes KB di Puskesmas Kenten :

1.2.1 Bagaimana input (masukan) dalam pelaksanaan yankes KB di

Puskesmas Kenten ?

1.2.2 Bagaimana proses penyelenggaraan yankes KB di Puskesmas

Kenten ?

1.2.3 Bagaimana output (keluaran) dalam pencapaian program yankes

KB di Puskesmas Kenten?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Mengetahui kondisi input pelayanan yankes KB di Puskesmas

Kenten.

1.3.2 Mengetahui kondisi proses pelayanan yankes KB di Puskesmas

Kenten.

1.3.3 Mengetahui kondisi output pelayanan yankes KB di Puskesmas

Kenten.

3

BAB II

ANALISIS INPUT

2.1 Analisis Man (Ketenagaan)

Petunjuk Indikator Pelayanan KB tahun 2009 di tingkat Puskesmas terdiri

dari :

1. Dokter umum terlatih standardisasi KB di fasilitas pelayanan KB

2. Bidan dan perawat terlatih standardisasi KB di fasilitas pelayanan KB

3. Bidan di desa yang terlatih standardisasi KB bertugas di Pilindes/Poskesdes.

Di Puskesmas Kenten Program yankes Kb di ketuai oleh Kepala Puskesmas

dan penyelenggara program merupakan bidan yang bertugas di KIA dan KB

terdiri dari koordinator penyelenggara program KIA dan KB serta petugas di

bidang KIA dan KB. Kepala Puskesmas yang berperan sebagai ketua berperan

sebagai pemeriksa terhadap hasil pekerjaan pengelola program yankes KB

tersebut. Pada dasarnya, pekerjaan pengelola program hanyalah menuangkan

kembali apa yang telah disepakati dalam lokakarya mini ke dalam suatu POA

(Plan of Action) yang kemudian diajukan kepada Dinas Kesehatan.

Ditinjau dari aspek kuantitas jumlah bidan yang terlibat dalam

penyelengaraan program KB sebanyak 4 orang yang terdiri dari ketua program

KB 1 orang dan yang lain merupakan petugas KIA dan KB juga turut terlibat

dalam program yankes KB.

Ditinjau dari aspek kualifikasi pengelola program serta koordinator

program KB merupakan bidan yang sudah memiliki standar kompetensi yang

telah ditetapkan serta menguasai baik teori maupun praktek dari teknik dan

prosedur dalam program pelayanan KB, serta telah memiliki pengalaman selama

puluhan tahun dalam mengelola program KIA dan KB. Oleh karena itu

kompetensi untuk para bidan di Puskesmas Kenten ini dalam penyelanggaraan

program tidak diragukan lagi, selain itu mereka juga mendapatkan pelatihan dari

Dinas Kesehatan Kota Palembang. Akan tetapi belum seluruh petugas pelayanan

4

Kb mendapatkan pelatihan mengenai metode kontrasepsi jangka panjang dari

dinas kesehatan hanya baru 2 petugas yang pernah mendapat pelatihan, sedangkan

yang lain belum mendapatkan pelatihan mengenai MKJP.

Dari kedua aspek tersebut, diketahui bahwa faktor ketenagaan (man)

dalam mengelola program yankes KB di Puskesmas Kenten sudah cukup baik

hanya saja perlu diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap petugas yankes KB

secara menyeluruh sehingga setiap petugas yankes KB mengetahui semua metode

kontrasepsi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2 Analisis Money (Pendanaan)

Semua penduduk di wilayah kerja puskesmas Kenten mendapatkan

pelayanan KB secara gratis dengan menggunakan jamkesmas atau

jamsoskes.

Dana berasal dari BKKBN dan BOK (Bantuan Operasional Kesehatan )

yang dikeluarkan dari APBN serta dana retribusi.

Tabel dibawah berikut memunjukkan kegiatan yang dilakukan dalam

yankes KB dengan sistem pembiayaaannya.

Tabel 1. Sistem pembiayaan yankes KB di Puskesmas Kenten

No Jenis Kegiatan Sistem Pembiayaan

1. Pelayanan KB BKKBN

2. Konseling KB BKKBN

3. Pelayanan Kespro BOK

4. Penyuluhan Kespro BOK

5. Kunjungan Rumah DO KB BOK

6. Pertemuan Pengelola KB di Dinas Kesehatan Retribusi

7. Transport pertemuan di dinas Retribusi

8. Transport Kader ke Posyandu BOK

Untuk proses pelayanan dan konseling KB semuanya berasal dari BKKBN

diberikan secara gratis mulai dari obat-obatan dan alat-alat kontrasepsi diberikan

5

secara lengkap sesuai dengan jumlah kebutuhan. Tetapi dari kegiatan yang lain

seperti untuk penyuluhan dan kunjungan rumah, pertemuan, transportasi ke

posyandu ataupun ke dinas kesehatan menggunakan dana BOK dan retribusi.

Proses pendanaan bermula dari penyusunan RUK dan RPK tahunan, kemudian

dilanjutkan dengan penyusunan POA bulanan. POA tersebut kemudian diajukan

ke Dinas Kesehatan untuk diverifikasi. Jika telah disetujui, dana dapat dicairkan

ketika pengelola program telah memberikan bukti pelaksanaan program.

Dari pemaparan di atas, pendanaan (money) untuk menyelenggarakan

program yankes KB tidak terdapat kendala berupa kesulitan dana dalam proses

pengelolaan yankes KB di Puskesmas Kenten.

2.3 Analisis Material

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan yankes KB

di Puskesmas Kenten meliputi inventaris Puskesmas, berupa :

- Ruangan KIA dan KB : 1 ruangan

- Lampu periksa : 1 buah

- IUD kit : 1 buah

- Implant Kit : 1 buah

- Obat-obatan suntik dan pil KB : Lengkap

- SOP : Lengkap

- Kartu peserta akseptor KB : Ada

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas Puskesmas,

inventaris Puskesmas terbilang cukup lengkap sehingga dapat menunjang

pelaksanaan program yankes KB dengan cukup baik. Namun, ada satu hal yang

dikeluhkan oleh petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kenten ini adalah

kurangnya sarana ruangan, bahwa ruangan untuk yankes KB masih digabung

dengan ruangan KIA, dan ukuran ruangan juga sangat sempit sehingga

menyebabkan ketidaknyamanan baik kepada pasien maupun dari petugas yang

akan melakukan prosedur tindakan. Dalam pelaksanaannya, kekurangan tersebut

6

menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan yankes KB ddi puskesmas

Kenten.

2.4 Analisis Metode

Di puskesmas Kenten telah memiliki Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang telah baku pada masing-masing jenis tindakan KB yang

dilakukan secara lengkap. Petugas pelayanan kesehatan melakukan

tindakan dalam pelayanan sudah sesuai dengan SOP. Dari segi metode

dalam pelaksanaan yankes Kb tidak ada kendala.

7

BAB III

ANALISIS PROSES

3.1 Proses Perencanaan

Perencanaan program yankes KB di Puskesmas Kenten dimaksudkan agar

pelaksanaan program yankes KB ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Puskesmas Kenten memiliki jumlah PUS sebanyak 5.505 dari jumlah total

penduduk di wilayah kerjanya sebanyak 39.539. Jumlah akseptor KB aktif

sebanyak. Dari jumlah tersebut menjukkan masih banyak PUS yang belum

mengikuti pelayanan KB.Beberapa isu yang masih menjadi masalah di Puskesmas

Kenten Palembang adalah:

a. Masih rendahnya kesadaran PUS untuk ber-KB

b. Masih rendahnya tingkat pengetahuan mengenai KB

c. Rendahnya minat akseptor KB terhadap MKJP (Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang)

d. Rendahnya akseptor KB pria

e. Rendahnya akseptor KB pasca persalinan

Prioritas masalah pada Puskesmas Kenten adalah : Banyak akseptor Kb

lebih banyak memilih metode KB jangka pendek diandingkan jangka

panjang

Tujuan program yankes KB di Puskesmas Kenten adalah:

1. Tujuan Umum

Meningkatnya akses terhadap pelayanan KB yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas

kesehatan dalam rangka upaya Mewujudkan keluarga kecil dalam

mencapai penduduk tumbuh seimbang 2015.

8

2. Tujuan Khusus

a. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

dalam ber-KB

b. Meningkatnya jumlah akseptor Kb aktif

c. Meningkatnya jumlah akseptor KB aktif yang memakai

MKJP

d. Meningkatkan jumlah akspetor KB baru

e. Meningkatnya cakupan pelayanan:

KB pada pria

Keluarga Berencana pasca persalinan.

f. Meningkatnya SDM pelayanan KB yang berkualitas

g. Meningkatnya sarana-prasarana yang menunjang yankes

KB

Target yang akan dicapai melalui program yankes KB ini antara lain:

Kinerja Program berupa Cakupan jumlah peserta KB aktif sebesar 72 %

Strategi atau kegiatan yang akan dilakukan:

1. Melaksanakan penyuluhan KB baik secara perorangan pada waktu pasien

melakukan kunjungan ke puskesmas Kenten dan melakukan penyuluhan

secara berkelompok yaitu yang di posyandu

2. Melakukan kunjungan rumah untuk ibu nifas untuk konseling KB nya.

3. Melakukan kunjungan untuk PUS dengan DO KB.

4. Melakukan kunjungan kepada PUS dengan 4 T.

5. Melakukan pelatihan MKJP bagi petugas pelayanan kesehatan KB.

6. Penyediaan sarana ruangan yang memadai untuk pelayanan kesehatan KB

Seluruh unsur tersebut dituangkan dalam suatu Perencanaan Tingkat

Puskesmas (PTP). PTP berlaku untuk satu tahun ke depan dan menjadi pedoman

mengenai apa yang akan dilakukan Puskesmas dalam kurun waktu tersebut. Di

9

dalam PTP juga dibuat rincian biaya yang akan dikeluarkan dan sumber biaya

tersebut.

Tahap perencanaan yankes KB di Puskesmas Kenten dilakukan di awal tahun

melalui serangkaian pertemuan yang membahas salah satunya mengenai yankes

KB. Kegiatan tersebut menghasilkan PTP (Perencanaan Tingkat Puskesmas) yang

didalamnya terdapat RUK (Rencana Usulan Kegiatan) dan RPK (Rencana

Pelaksanaan Kegiatan). Setelah dibuat perencanaan, maka tahap berikuntya adalah

menyusun Plan of Action untuk dibahas dalam minilokakarya bulanan/tribulanan.

Pada tahap ini, tampak bahwa proses perencanaan yankes KB di

Puskesmas Kenten sudah berjalan dengan baik.

3.2 Proses Penggorganisasian

Pengorganisasian kegiatan yankes KB dimaksudkan

agar pelaksanaan manajemen kegiatan Yankes KB dapat

berjalan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian yankes KB di

tingkat puskesmas Kenten terdiri dari Pelindung, Koordinator program KIA

dan KB, Ketua yankes KB, serta Anggota. Struktur Tim Koordinasi yankes

KB Di tingkat puskesmas Kenten, terdiri dari:

a) Pelindung : kepala puskesmas Kenten ( Dr.Hj. Agustini)

b) Koordinator : ketua program KIA dan KB (Maroyah,AM.Keb)

c) Ketua yankes KB : Yulisa

d) Anggota :

Nurwilis

Kurniawati

3.3 Proses Pelaksanaan

Pada proses penggerakan pelaksanaan, Kepala Puskesmas Kenten dapat

melakukan monitoring dan supervisi terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang

dilakukan oleh petugas puskesmas. Pada akhir/awal bulan berikutnya sebelum

10

mengajukan perencanaan untuk bulan berikutnya, Puskesmas melakukan

rekapitulasi pencatatan dan menyusun laporan serta melakukan evaluasi. Hasil

evaluasi kegiatan dibahas dalam minilokakarya Puskesmas untuk menilai

keberhasilan kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi

serta menyusun kegiatan (POA) pada bulan berikutnya.

3.4 Proses Pengawasan (controlling)

Monitoring dan evaluasi :

A. Pengertian dan Perbedaan

1. Pengertian :

Monitoring adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang

memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan program, proyek dan

kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya agar efisien dan efektif.

Evaluasi adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang

secara sistematis mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi untuk

menilai kelayakan, serta pencapaian sasaran dan tujuan program proyek dan

kegiatan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan.

B. Indikator monitoring dan evaluasi

11

Indikator merupakan alat ukur untuk menentukan keberhasilan atau

kemajuan suatu pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Dengan

kata lain ukuran untuk kinerja suatu program atau proyek.

C. Tujuan dan Manfaat Monitoring dan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang masalah dan kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan kegiatan yankes KB

2. Mengatasi masalah dan kendala sedini mungkin sehingga tidak sampai

meluas.

3. Memperbaiki tujuan dan pelaksanaan kegiatan yankes KB

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yankes KB yang akan

datang.

5. Memperoleh informasi tentang praktik terbaik dari pengalaman yang

diperoleh.

6. Mengukur dan menilai kemajuan dan keberhasilan kegiatan yankes KB dan

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

7. Memperoleh masukan untuk perencanaan ulang atau rancangan lebih

lanjut.

Monitoring perlu dilakukan untuk mendapatkan

gambaran mengenai kesesuaian antara rencana dan

pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan

menilai pencapaian indikator keberhasilan.

Ruang lingkup monitoring meliputi :

a. Data sasaran, pencatatan, pelaporan dan penanganan

keluhan

12

b. Pelaksanaan yankes KB meliputi jumlah akseptor KB

aktif dan KB baru

c. Kualitas pelaksanaan pelayanan KB

d. Pelaksanaan verifikasi penggunaan dan

pertanggungjawaban dana

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala baik dalam rapat bulanan

puskesmas ataupun setiap triwulan. Kegiatannya dapat berupa pertemuan,

pengolahan dan analisis data. Dalam setiap pertemuannya dibahas keluhan

mengenai kendala atau kesulitan yang ditemui dari tim pengelola yankes KB di

puskesmas Kenten. Keluhan tersebut harus direspon secara cepat dan tepat.

13

BAB IV

ANALISIS OUTPUT

Keberhasilan program KB dapat dilihat dari beberapa indikator

Berdasarkan Target Pelayanan KB Kemenkes 2010-2014

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan

KB sesuai standar sebesar 100%

2. Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif (Contraceptive

Prevalence Rate) sebesar 65%

3. Pencapaian cakupan peserta KB pasca persalinan sebesar 60%

1. Pencapaian fasilitas pelayanan kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai

standar yang ditetapkan adalah 100%. Di Puskesmas Kenten fasilitas pelayanan

KB telah sesuai dengan standar, memiliki fasilitas yang lengkap dan tenaga

kesehatan sudah melakukan tindakan sesuai dengan SOP.

2. Pencapaian peserta KB Aktif

Pencapaian target nasional yang harus dicapai untuk jumlah peserta KB aktif

adalah sebesar 65%. Dari jumlah PUS sebanyak 5055, angka cakupan peserta KB

aktif sampai dengan bulan Agustus 2012 di puskesmas Kenten Tahun tercatat

sebanyak 4731 peserta dengan cakupan 1737 peserta memakai pil, 1780 peserta

memakai suntik, 334 peserta menggunakan IUD, 267 menggunakan implant, 443

14

peserta menggunakan kondom, perserta yang memakai MOW sebanyak 169 dan

MOP sebanyak 3 peserta.

Cakupan Peserta KB Aktif (Contraceptive Prevalance Rate/CPR):

Persentase peserta KB aktif terhadap total PUS, di suatu wilayah kerja

tertentu

Jumlah Peserta KB Aktif

Jumlah PUS

4731

5505

= 86 %

Jadi, capaian peserta KB aktif di puskesmas Kenten mencapai 86% dan sudah

melebihi dari target yang ditetapkan.

3. Pencapaian KB pasca persalinan

Pencapaian KB pasca persalinan yang harus dicapai sebesar 60%. Di Puskesmas

Kenten angka tersebut belum tercapai dari 741 jumlah ibu bersalin hanya 8 orang

yang memakai KB pasca persalinan.

Cakupan Ibu paska persalinan ber-KB

Persentase ibu paska persalinan ber-KB terhadap jumlah sasaran ibu

persalinan dalam 1 tahun :

Jumlah ibu paska persalinan ber-KB

15

X 100%

X 100%

X 100%

Jumlah sasaran ibu bersalin

(1,05 X angka kelahiran kasar (CBR) X jumlah penduduk)

8

1,05x 0,019x 39.539

= 1,01 %

Hasil yang dicapai masih jauh dari target yang ditargetkan yaitu >60%,

hal ini kemungkinan dikarenakan program utama yang diadakan oleh

puskesmas Kenten untuk KB pasca persalinannya adalah Metode

kontrasepsi alamiah, yaitu metode amenore laktasi (MAL)

16

X 100%

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dilihat dari sisi input (masukan) di Puskesmas Kenten, beberapa unsur

masukan seperti man (ketenagaan), money (dana), material, dan method (metode),

memiliki kontribusi tersendiri bagi terlaksananya program KB. Namun, masih

dirasakan beberapa kekurangan, yaitu dari sisi man (ketenagaan) dan material.

Dari pembahasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Puskesmas

Kenten masih kekurangan dalam hal kuantitas dan kualitas pada kedua sisi

tersebut.

Dilihat dari sisi proses terlaksananya program KB di Puskesmas Kenten,

masih terdapat kekurangan pada proses perencanaan program yang tidak sesuai

dengan permasalahan yang ada di Puskesmas kenten.

Dari sisi output (keluaran), dapat disimpulkan bahwa program KB belum

tercapai sesuai target di Puskesmas Kenten dari pencapaian KB pasca persalinan .

Hal ini tercermin dari jumlah peserta KB aktif 86% tetapi jumlah KB pasca

persalinan hanya 1%.

5.2 Saran

1. Diperlukannya program untuk meningkatkan jumlah peserta KB pasca

persalinan.

17

2. Untuk tenaga medis, diperlukannya pelatihan terkait pelayanan KB sehingga

diharapkan tenaga medis pemberi layanan KB sepenuhnya terlatih.

3. Untuk tenaga lini lapangan diperlukan refreshing berkala, pelatihan

pendataan (pencataan dan pelaporan) termasuk operasionalisasi computer.

4. Diperlukan pembaharuan metode promosi dan KIE yang lebih inovatif

dalam rangka meningkatkan pemahaman akseptor terhadap KB, alokon, efek

samping, dan cara mengatasi efek samping yang ditimbulkan untuk

meningkatkan angka kesertaan ber‐KB dan menurunkan tingkat putus pakai

alokon

5. Perlu disusun beberapa pedoman baku untuk meningkatkan efektifitas

pelayanan KB bagi masyarakat miskin, yaitu (1) pedoman kerja bagi SKPD

KB kabupaten/kota dalam mendistribusikan alokon sampai ke

klinik/puskesmas serta ketersediaan biaya operasional pendukungnya, (2)

pedoman baku pelayanan KB serta (3) pedoman baku pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pelayanan KB.

18

DAFTAR PUSTAKA

1. Drs.Muryanta Andang. Menggapai target MDGs dalam program KB

nasional.

2. Tim Penyusun PTP. Perencanaan Tingkat Puskesmas, Puskesmas Kenten

Tahun 2012

3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Target pelayanan KB 2010-

2014.

4. Tim Penyusun. Profil Puskesmas Kenten 2012.

19